Bisnis.com, CIREBON —Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Gadai Dwijaya Utama yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.

Pencabutan izin tersebut ditetapkan melalui Keputusan Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Nomor KEP-58/KO.12/2026 tertanggal 4 Mei 2026.

Pencabutan izin usaha dilakukan sebagai tindak lanjut atas permohonan pembubaran mandiri yang diajukan perusahaan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa.

Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, mengatakan proses pencabutan izin telah melalui tahapan evaluasi dan pengawasan sesuai ketentuan Peraturan OJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian.

“OJK senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan dalam setiap proses pengawasan industri jasa keuangan. Kami memastikan proses pembubaran perusahaan dilakukan secara tertib, transparan, serta tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan konsumen,” kata Agus, Senin (11/5/2026).

Sebelum izin usaha dicabut, OJK terlebih dahulu memberikan persetujuan atas rencana pembubaran perusahaan melalui surat Nomor SR-165/KO.12/2025 tertanggal 15 Desember 2025.

Persetujuan tersebut diterbitkan setelah OJK melakukan penelaahan terhadap dokumen permohonan dan kelengkapan administratif perusahaan. Dengan demikian, proses penghentian kegiatan usaha dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan regulasi industri pergadaian.

Agus menjelaskan, PT Gadai Dwijaya Utama juga telah memenuhi kewajiban penyampaian laporan dan pengumuman kepada publik sebelum pencabutan izin usaha diberlakukan secara efektif.

"Langkah tersebut penting untuk memastikan seluruh pihak yang berkepentingan memperoleh informasi yang jelas terkait penghentian operasional perusahaan," terangnya.

Dengan dicabutnya izin usaha, kata Agus, PT Gadai Dwijaya Utama tidak lagi diperbolehkan menjalankan kegiatan usaha pergadaian. Perusahaan juga diwajibkan menyelesaikan seluruh hak dan kewajibannya kepada para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban tersebut mencakup penyelesaian hubungan hukum dengan konsumen, mitra usaha, maupun pihak lain yang masih memiliki kepentingan terhadap perusahaan.

OJK menegaskan proses pembubaran perusahaan jasa keuangan harus dilakukan secara tertib agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

"Pengawasan terhadap penyelesaian kewajiban perusahaan juga menjadi bagian dari langkah OJK dalam menjaga kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan, khususnya sektor pergadaian," terang Agus.

Agus mengatakan, OJK Cirebon memastikan akan terus memperkuat pengawasan terhadap industri jasa keuangan di wilayah kerjanya. Langkah tersebut dilakukan guna menjaga stabilitas sektor jasa keuangan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Selain itu, penguatan pengawasan juga diarahkan untuk mendorong terciptanya ekosistem keuangan yang sehat, tertib, dan berintegritas di daerah.

Dalam beberapa tahun terakhir, OJK terus memperketat pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, termasuk perusahaan pergadaian, agar seluruh pelaku usaha mematuhi ketentuan perizinan dan perlindungan konsumen.

"Kami berharap seluruh perusahaan jasa keuangan dapat menjalankan operasional secara transparan dan bertanggung jawab sehingga stabilitas industri tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian nasional," tutupnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mencabut izin usaha PT Mitra Gadai Abadi melalui Keputusan Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Nomor KEP-52/KO.12/2026 tertanggal 24 April 2026.

Langkah ini menandai berakhirnya operasional perusahaan pergadaian yang berlokasi di Jalan Sukajadi Nomor 66, Kota Bandung tersebut.

Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Darwisman mengatakan pencabutan izin usaha ini merupakan tindak lanjut atas permohonan pembubaran mandiri yang diajukan oleh PT Mitra Gadai Abadi pada 5 Februari 2025.

"Keputusan pembubaran tersebut diambil selaras dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa perusahaan," katanya.

Seluruh tahapan permohonan ini menurutnya telah dilaksanakan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, khususnya merujuk pada Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian.

Berdasarkan penelaahan mendalam terhadap dokumen pendukung, OJK telah memberikan persetujuan atas rencana pembubaran melalui surat Nomor S-4/KO.12/2026 pada 10 Januari 2026.

Langkah strategis ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan berkelanjutan OJK dalam upaya menjaga kepercayaan masyarakat serta stabilitas ekosistem sektor jasa keuangan.

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, PT Mitra Gadai Abadi juga telah melaporkan pelaksanaan seluruh kewajibannya secara berkala hingga April 2026, termasuk melakukan pengumuman resmi di surat kabar harian nasional selama tiga hari berturut-turut.

Dengan terpenuhinya seluruh persyaratan administratif dan substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat (5) POJK Nomor 39 Tahun 2024, OJK secara definitif mencabut izin usaha entitas tersebut.

Pascapencabutan izin usaha, perusahaan dilarang melakukan segala bentuk kegiatan usaha di bidang pergadaian. Selain itu, PT Mitra Gadai Abadi diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Tennet Depository Indonesia (Tennet HQ) sebagai pengelola penyimpanan aset keuangan digital termasuk aset kripto seperti Bitcoin Cs.

Pencabutan izin tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan OJK Nomor 23 Tahun 2025.

OJK menyatakan, pencabutan izin usaha berlaku sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK.

"Keputusan Pencabutan Izin Usaha tanggal 12 Maret 2026," ulas Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan Aset Keuangan Digital OJK Djoko Kurnijanto dalam pengumumannya Selasa (17/3/2026).

Disebutkan Dengan keputusan tersebut, Tennet Depository Indonesia diwajibkan untuk segera menghentikan seluruh kegiatan usaha sebagai pengelola tempat penyimpanan aset keuangan digital termasuk aset kripto. Perusahaan juga diwajibkan menyelesaikan seluruh kewajiban yang masih berjalan.

“Dengan dicabutnya izin usaha sebagaimana dimaksud, Tennet Depository Indonesia agar melaksanakan penyelesaian kewajiban sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku,” ujar Djoko dalam keterangan resmi.

OJK menekankan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya penegakan regulasi dan penguatan tata kelola dalam industri aset keuangan digital di Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah sekaligus pelaksanaan likuidasi terhadap Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Koperindo setelah izin usahanya dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pencabutan izin usaha BPR Koperindo yang berlokasi di Wisma Techking 2, Jl. A.M. Sangaji No.24 3, RT.3/RW.4, Petojo Utara, Jakarta Pusat tersebut berlaku efektif sejak 9 Maret 2026.

Seiring dengan pencabutan izin tersebut, LPS akan memastikan simpanan nasabah dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui mekanisme klaim penjaminan.

Dalam prosesnya, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data simpanan serta informasi lainnya untuk menentukan simpanan yang layak dibayarkan. Proses tersebut ditargetkan rampung paling lama 90 hari kerja sejak pencabutan izin usaha bank, atau hingga 29 Juli 2026.

Pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah akan dilakukan secara bertahap selama periode tersebut. Adapun dana yang digunakan untuk pembayaran klaim berasal dari dana penjaminan yang dikelola oleh LPS.

Nasabah BPR Koperindo nantinya dapat memeriksa status simpanan mereka di kantor BPR Koperindo atau melalui situs resmi LPS setelah lembaga tersebut mengumumkan jadwal pembayaran klaim penjaminan.

Sementara itu, bagi debitur bank, pembayaran cicilan maupun pelunasan pinjaman tetap dapat dilakukan melalui kantor BPR Koperindo dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS.

Pgs. Direktur Group Kesekretariatan LPS Jimmy Ardianto mengimbau nasabah agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab selama proses likuidasi berlangsung.

“Nasabah BPR Koperindo diimbau tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi bank,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (9/3/2026).

Dia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu proses pencairan klaim penjaminan dengan meminta imbalan tertentu.

Selain itu, Jimmy menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu ragu untuk menyimpan dana di perbankan karena simpanan nasabah pada bank yang beroperasi di Indonesia tetap dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Agar simpanan nasabah dijamin LPS, nasabah diimbau untuk memenuhi syarat 3T LPS. Adapun syarat 3T tersebut adalah tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, serta tidak melakukan tindak pidana yang merugikan bank,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi Indonesia Hashim Djojohadikusumo mengungkap dirinya menerima lobi pengusaha asal Amerika Serikat (AS) agar Presiden Prabowo Subianto membatalkan pencabutan izin terhadap 28 perusahaan di Sumatra.

Hashim menyebut permintaan tersebut disampaikan setelah pemerintah mengumumkan langkah pencabutan izin usaha perusahaan-perusahaan yang dinilai melanggar aturan kawasan hutan nasional.

Pada akhir Januari 2026 lalu, Istana Presiden mengumumkan bahwa Presiden Prabowo telah mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar peraturan kawasan hutan nasional. Kerusakan lingkungan tersebut menyebabkan bencana banjir di Sumatra pada akhir 2025 lalu.

"Seorang pengusaha Amerika berkata, Hashim kau harus memberi tahu saudaramu bahwa kau harus memulihkan lisensi perusahaan ini di Aceh. Kebetulan itu adalah perusahaan pertambangan emas di Aceh. Saya tidak akan menyebutkan namanya," kata adik kandung Prabowo itu di ASEAN Climate Forum, di kantor BEI, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Hashim mengatakan dirinya dihubungi pengusaha asal AS tersebut tepat sepekan sebelum dirinya menerima delegasi 8 investor dari New York, Eropa, Australia yang menyiapkan ratusan miliar dolar AS untuk investasi di Indonesia.

"Dan kemudian, beberapa hari kemudian, kedelapan investor itu berkata, fantastik, hebat, batalkan saja [28 izin perusahaan]," kata dia.

Hashim menilai reaksi calon investor tersebut memberikan sinyal bahwa ada antusiasme global untuk menggelontorkan dana investasi di sektor energi bersih, dan Indonesia beserta negara Asean lainnya memiliki potensi sumber daya yang besar.

"Karena kita semua memiliki hutan bakau, kita semua memiliki laut, kita memiliki padang lamun, dan kita memiliki hutan yang menakjubkan, yang kita bertekad untuk pertahankan. Jadi saya pikir fakta bahwa pemerintah mencabut 28 izin, bahwa kita bertekad untuk melindungi lingkungan," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam, khususnya di kawasan hutan nasional. Komitmen tersebut diwujudkan melalui keputusan pencabutan izin terhadap 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran, sebagaimana diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa malam, 20 Januari 2026 di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

“Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran,” ujar Prasetyo.

Prasetyo menyampaikan bahwa pasca terjadinya bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Satgas PKH mempercepat proses audit di ketiga wilayah tersebut. Hasil percepatan audit itu kemudian dilaporkan dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dari London, Inggris, pada Senin, 19 Januari 2026, melalui konferensi video.

Berdasarkan laporan tersebut, Presiden Prabowo mengambil keputusan tegas dengan mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

“28 perusahaan tersebut terdiri dari 22 Perusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau PBPH Hutan Alam dan Hutan Tanaman, serta 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau PBPHHK,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) telah menerima surat keputusan pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Provinsi Sumatera Utara milik perseroan oleh Kementerian Kehutanan RI.

Berdasarkan keterbukaan informasi publik pada Selasa (10/2/2026), manajemen INRU telah menarima salinan Keputusan Menteri Kehutanan yang berisi pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik perseroan. Dengan begitu, PBPH milik Toba Pulp Lestari dinyatakan sudah tidak berlaku.

"Pada 10 Februari 2026, perseroan secara resmi menerima salinan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.87/2026 tanggal 26 Januari 2026 tentang Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Provinsi Sumatera Utara," ujar manajemen dalam keterbukaan informasi yang dikutip, Selasa (10/2/2026).

Keputusan tersebut mengatur penghentian kegiatan pemanfaatan hutan dalam areal PBPH, penyelesaian kewajiban perseroan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, serta penyesuaian pengelolaan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut manajemen INRU, pencabutan PBPH berdampak pada penghentian kegiatan pemanfaatan hutan di dalam areal PBPH.

"Sehubungan dengan hal tersebut, perseroan telah menghentikan kegiatan pemanfaatan hutan di dalam areal PBPH," imbuh manajemen.

Namun demikian, perseroan tetap melaksanakan kegiatan pemeliharaan aset, pengamanan fasilitas, serta aktivitas operasional esensial lainnya dalam rangka menjaga dan melindungi aset-aset perseroan.

Saat ini, INRU sedang melaksanakan pemenuhan kewajiban finansial serta kewajiban lainnya kepada pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Selain itu, perseroan melakukan penyesuaian kegiatan operasional serta melaksanakan evaluasi manajerial secara berkelanjutan terhadap implikasi hukum, operasional, dan keuangan yang timbul, sejalan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

Adapun, perseroan memperkirakan dampak penghentian kegiatan operasional signifikan terhadap kontraktor serta pihak-pihak lain yang memiliki hubungan usaha dengan perseroan.

Selanjutnya, perseroan akan melakukan penataan organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia secara selektif dan bertahap. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan serta mempertimbangkan aspek keberlanjutan usaha perseroan.

Terkait dengan kelangsungan usaha, INRU tengah mempertimbangkan langkah-langkah mitigasi yang sedang dan akan dilakukan, termasuk penyesuaian strategi operasional, pengelolaan kewajiban, serta evaluasi peluang usaha dan kerja sama lainnya.

"Perseroan akan terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Kehutanan, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, serta instansi terkait lainnya," tulis manajemen.

Sebelumnya, INRU menerima gugatan hukum perdata dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dengan nilai sengketa Rp3,89 triliun.

Direktur sekaligus Corporate Secretary Toba Pulp Lestari Anwar Lawden menjelaskan pihaknya telah menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi dan koordinasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara formal.

“Saat ini, perseroan masih menunggu tanggapan resmi dari OJK,” ujar Anwar, Rabu (28/1/2026).

Anwar menuturkan langkah INRU terhadap gugatan perdata lingkungan hidup yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Medan saat ini adalah dalam tahap mempelajari dan mencermati substansi gugatan secara menyeluruh. Hal tersebut termasuk aspek hukum dan strategi pembelaan yang akan ditempuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon pada Senin (9/2/2026).

Pencabutan izin usaha Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang bertempat di Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat itu berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-12/D.03/2026.

"Pencabutan izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat," jelas OJK dalam keterangan resminya, Selasa (10/2/2026).

Keputusan ini dilakukan OJK sebagai tindak lanjut permintaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kepada OJK untuk mencabut izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon.

Sebab LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap Perumda BPR Bank Cirebon. Keputusan ini tercantum dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjamin Simpanan dan Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan Nomor S-R3/ADK3/2026 tanggal 3 Februari 2026.

"Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut dan memperhatikan ketentuan Pasal 19 POJK Nomor 28 Tahun 2023, OJK melakukan pencabutan izin usaha (CIU) Perumda BPR Bank Cirebon," tulis OJK.

Kendati demikian, OJK mengimbau kepada nasabah Perumda BPR Bank Cirebon agar tetap tenang karena dana masyarakat di BPR tersebut dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Alasan Izin Usaha Dicabut

OJK mengungkapkan, pencabutan izin usaha ini buntut permasalahan serius dalam tata kelola dan integritas pengelolaan Perumda BPR Bank Cirebon.

Salah satu permasalahan yang ditemukan OJK ialah terkait tindakan yang tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, penerapan manajemen risiko yang memadai, serta kepatuhan dalam menerapkan ketentuan yang berlaku.

"Ini berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha bank," ungkap OJK.

OJK mengungkapkan, telah menjalankan seluruh kewenangan pembinaan dan pengawasan secara optimal sejak permasalahan tersebut teridentifikasi.

Upaya tersebut antara lain melalui peningkatan intensitas pengawasan, pemberian sanksi administratif dan perintah untuk melakukan/tidak melakukan tindakan tertentu, evaluasi menyeluruh terhadap kinerja manajemen, serta pengawalan rencana penyehatan agar bank dapat kembali beroperasi secara sehat.

Namun, hingga batas waktu yang ditetapkan, kondisi BPR tidak menunjukkan perbaikan yang memadai.

Oleh karena itu, pada 2 Agustus 2024, OJK telah menetapkan Perumda BPR Bank Cirebon sebagai BPR dalam status pengawasan BPR Dalam Penyehatan (BDP) karena memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12 persen serta Tingkat Kesehatan (TKS) dengan predikat Tidak Sehat

Setahun kemudian, tepatnya pada 1 Agustus 2025, OJK menetapkan Perumda BPR Bank Cirebon dalam status pengawasan BPR Dalam Resolusi (BDR).

Perubahan status itu dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Perumda BPR Bank Cirebon untuk melakukan upaya penyehatan khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan.

"Namun demikian, Pengurus dan Pemegang Saham Perumda BPR Bank Cirebon tidak dapat melakukan penyehatan BPR," kata OJK.

Kemudian barulah LPS memutuskan tidak melakukan upaya penyelamatan BPR tersebut dan meminta OJK mencabut izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon.

Bisnis.com, CIREBON — Puluhan nasabah mendatangi dan menggeruduk kantor Perumda BPR Bank Cirebon di Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Selasa (10/2/2026) pagi, setelah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang resmi mencabut izin usaha bank milik daerah tersebut. Para nasabah datang dengan raut wajah resah, khawatir simpanan mereka tidak dapat dicairkan.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, suasana kantor bank dipenuhi warga sejak pagi. Sebagian nasabah terlihat membawa buku tabungan, berkas setoran, hingga bukti pembayaran kredit. Mereka berkumpul di halaman dan teras kantor, saling bertanya mengenai nasib tabungan dan cicilan yang selama ini rutin dibayarkan.

Beberapa nasabah tampak emosi, sementara lainnya memilih duduk terdiam menunggu kejelasan dari pihak berwenang.

Sejumlah petugas keamanan berjaga di depan kantor untuk mengatur arus keluar-masuk warga. Spanduk dan pengumuman penghentian operasional bank terpasang di pintu utama. Namun, minimnya penjelasan langsung membuat keresahan nasabah semakin meningkat.

Salah satu nasabah, Yani (50), warga Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon mengaku telah menabung selama sembilan tahun atau tiga periode di Perumda BPR Bank Cirebon untuk persiapan pendidikan anaknya. Dia berharap dana yang telah disetorkan dapat segera dicairkan.

“Sudah tiga periode, sudah sembilan tahun saya nabung. Anak masuk sekolah saya sudah mulai nabung. Pernah ambil tiga tahun Rp10 juta, sekarang sudah masuk enam bulan lagi. Sebulan saya nabung Rp255.000,” ujar Yani.

Yani juga menyebutkan, selama ini pembayaran dilakukan melalui kolektor dan selalu berjalan lancar.

“Saya pembayaran lewat kolektor dan selalu lancar selama tiga bulan. Makanya kaget dan khawatir sekali. Harapannya uang kami bisa segera cair,” katanya.

Nasabah lain mengungkapkan kekhawatiran serupa, terutama mereka yang menabung untuk kebutuhan pendidikan, modal usaha kecil, hingga biaya kesehatan. Mereka berharap ada kepastian dari OJK dan pihak terkait mengenai mekanisme penjaminan dan pencairan dana simpanan.

Hingga siang hari, nasabah masih bertahan di sekitar kantor bank menunggu informasi lanjutan. Mereka berharap pemerintah daerah, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) segera turun tangan memberikan penjelasan resmi agar keresahan masyarakat tidak semakin meluas.

OJK resmi mencabut izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon di Kota Cirebon, Jawa Barat. Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-12/D.03/2026 tertanggal 9 Februari 2026. Pencabutan izin ini menandai berakhirnya operasional bank milik pemerintah daerah tersebut setelah serangkaian upaya penyehatan dinilai gagal.

OJK menyatakan, langkah pencabutan izin usaha merupakan bagian dari tindakan pengawasan untuk menjaga stabilitas sistem perbankan serta melindungi kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan, khususnya sektor Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Dengan dicabutnya izin usaha, Perumda BPR Bank Cirebon tidak lagi diperkenankan menjalankan kegiatan usaha perbankan.

Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, mengatakan bahwa sejak tahap awal pengawasan, otoritas menemukan permasalahan serius pada aspek tata kelola dan integritas pengelolaan bank. Permasalahan tersebut meliputi praktik yang tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian, lemahnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko tidak memadai, serta tingkat kepatuhan rendah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kondisi tersebut berdampak signifikan terhadap kesehatan keuangan dan keberlangsungan usaha bank," kata Agus di Kota Cirebon, Selasa (10/2/2026).

Sejak permasalahan teridentifikasi, kata Agus, OJK telah menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan secara maksimal. Langkah yang ditempuh antara lain peningkatan intensitas pengawasan, pemberian sanksi administratif, perintah perbaikan manajemen, evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pengurus, hingga pengawalan rencana penyehatan.

Namun demikian, hingga tenggat waktu yang ditetapkan, kondisi bank dinilai tidak menunjukkan perbaikan yang memadai.

Sebagai konsekuensi, pada 2 Agustus 2024 OJK menetapkan Perumda BPR Bank Cirebon dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP). Penetapan tersebut didasarkan pada rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang berada di bawah 12% serta Tingkat Kesehatan Bank dengan predikat Tidak Sehat. Status ini memberikan ruang bagi pengurus dan pemegang saham untuk melakukan langkah pemulihan secara terbatas dan terukur.

"Upaya penyehatan tersebut tidak membuahkan hasil. Pada 1 Agustus 2025, OJK kembali meningkatkan status pengawasan menjadi BPR Dalam Resolusi (BDR). Penetapan ini dilakukan setelah OJK menilai pengurus dan pemegang saham tidak mampu menyelesaikan permasalahan utama, khususnya terkait permodalan, sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPR Syariah," tutur Agus.

Sejalan dengan proses resolusi, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui keputusan tertanggal 3 Februari 2026 memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap Perumda BPR Bank Cirebon. LPS kemudian meminta OJK mencabut izin usaha bank tersebut. Menindaklanjuti permintaan itu dan mengacu pada ketentuan yang berlaku, OJK secara resmi menerbitkan keputusan pencabutan izin usaha.

Dengan pencabutan izin ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan simpanan serta memulai proses likuidasi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. OJK menegaskan, dana masyarakat tetap aman karena simpanan nasabah BPR dijamin oleh LPS sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami mengimbau nasabah agar tetap tenang dan mengikuti informasi resmi terkait proses penjaminan. Untuk kebutuhan konsultasi, masyarakat dapat menghubungi Pusat Layanan Informasi LPS melalui kanal layanan yang telah disediakan," tutup Agus.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menjelaskan dasar kebijakan pengalihan pengelolaan sejumlah kegiatan usaha yang izinnya dicabut ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Danantara.

Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga keberlanjutan ekonomi dan lapangan kerja, tanpa mengabaikan proses penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan perusahaan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut usai rapat di Lobby Utara Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Menurut Prasetyo, pelanggaran yang dilakukan perusahaan tidak bisa digeneralisasi hanya sebagai pelanggaran lingkungan, karena bentuk dan tingkat pelanggarannya beragam.

“Pelanggarannya kan macam-macam, Pak. Tidak hanya spesifik melakukan pelanggaran lingkungan,” ujar Prasetyo.

Dia menegaskan, pemerintah juga harus mempertimbangkan keberlangsungan kegiatan ekonomi yang telah berjalan, terutama yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja.

“Usaha-usaha ekonomi itu kan tentunya yang sekarang sudah berjalan merupakan kegiatan yang membuka lapangan pekerjaan. Nah, itu pun juga harus kita pikirkan,” katanya.

Prasetyo menekankan bahwa penegakan hukum tetap diarahkan kepada perusahaan yang melanggar, namun negara juga memiliki kepentingan menjaga aktivitas ekonomi strategis.

“Supaya proses penegakan hukum kan kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran. Tetapi kita juga harus memikirkan ketika kegiatan ekonominya itu memang diperlukan untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk penciptaan lapangan pekerjaan, ya why not untuk tetap kita lanjutkan,” ujarnya.

Terkait skema pengalihan, Prasetyo menyebut pengelolaan kegiatan usaha akan diserahkan kepada BUMN, dengan catatan dilakukan perbaikan tata kelola secara menyeluruh.

“Secara administratif kan pada siapa nanti mau diserahkan pengelolaannya. Nah memang kita mengambil keputusan akan diserahkan kepada BUMN-BUMN kita,” ucapnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa BUMN yang mengelola nantinya wajib memperbaiki berbagai aspek pelanggaran yang ditemukan.

“Meskipun itu BUMN, pada saat menjalankan kegiatan ekonominya harus melakukan perbaikan tata kelola. Kalau ditemukan pelanggaran lingkungan, itu harus diperbaiki. Kalau pelanggarannya terkait kewajiban kepada negara seperti pajak, ya itu juga harus diperbaiki,” kata Prasetyo.

Prasetyo memastikan bahwa tanggung jawab atas pengelolaan dan risiko akan sepenuhnya berada pada BUMN pengelola.

“Iya dong. Perusahaan yang nanti akan mengelola,” ujarnya.

Mengenai status aset, Prasetyo menjelaskan bahwa skema pengalihan tidak bersifat tunggal dan akan disesuaikan dengan karakter masing-masing usaha.

“Macam-macam skemanya, karena masing-masing perusahaan kegiatan ekonominya berbeda-beda, jenis usahanya juga berbeda-beda,” katanya.

Dia menambahkan, tidak semua kegiatan usaha akan dilanjutkan, termasuk oleh negara.

“Ada beberapa yang memang kita merasa itu tidak perlu dilanjutkan lagi, bahkan oleh negara dalam hal ini oleh BUMN,” ujarnya.

Sebagai contoh, Prasetyo menyinggung pengusahaan hutan di Mentawai yang dinilai tidak layak diteruskan.

“Contoh misalnya pengusahaan hutan yang di Mentawai,” ucapnya.

Menurut Prasetyo, kebijakan pemerintah akan bersifat kontekstual dan tidak bisa disamaratakan.

“Makanya minta tolong jangan digeneralisir, karena masing-masing kondisinya itu berbeda-beda dan pensikapannya juga akan berbeda-beda,” katanya.

Dalam kasus Mentawai, pemerintah juga menyiapkan opsi pengalihan ekonomi bagi masyarakat terdampak.

“Kalau kegiatan ekonomi pokoknya itu kita hentikan, maka kita harus memikirkan masyarakat yang selama ini bekerja di situ,” ujarnya.

Prasetyo menyebut pemerintah membuka peluang pengembangan sektor pariwisata sebagai alternatif.

“Kita semua tahu Mentawai sangat indah. Mungkin kita akan lebih fokus meminta kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan untuk mendorong ekosistem yang lebih mengutamakan kegiatan pariwisata,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) masih mendalami dugaan tindak pidana terkait dengan 28 perusahaan di Sumatra yang izin usahanya telah dicabut.

Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah mengatakan pendalaman itu dilakukan berdasar hasil rapat koordinasi bersama stakeholder terkait.

"Sekarang sedang didalami, baru selesai rapat kemarin. Nah tindak lanjut akan kita umumkan lah proses pidananya sedang kita dalami," ujar Febrie di Kejagung, dikutip Kamis (22/1/2026).

Dia menambahkan, koordinasi bersama dengan tim Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) juga terus dilakukan untuk menindaklanjuti perusahaan yang masih beroperasi.

Nantinya, Satgas besutan Presiden Prabowo Subianto itu bakal melakukan penindakan apabila menemukan perusahaan yang masih beroperasi meski izin usahanya dicabut.

"Di lapangan nanti akan kita bicarakan ini, kan ada Kasatgasnya ini, ada Satgas Garuda, ada Satgas Halilintar. Nanti kita temuan-temuan di lapangan itu secara fisik akan ada operasi di sana," imbuhnya.

Bicara soal pemanfaatan lahan yang dicabut, Febrie menyatakan bahwa hal tersebut telah diserahkan kepada kementerian terkait.

"Nanti leading sektor lah, ada Kementerian Kehutanan, ada Menteri Keuangan dan lain-lain," pungkasnya.

Sekadar informasi, Presiden Prabowo telah mencabut izin 28 perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan hingga pertambangan di Sumatra.

Dari 28 perusahaan yang dicabut izinnya itu, sebanyak 22 perusahaan di antaranya merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman dengan total luas mencapai 1.010.592 hektare.

Di antara, 22 perusahaan itu, salah satu adalah PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU). Sementara 6 perusahaan lainnya bergerak di sektor pertambangan dan perkebunan.

Bisnis.com, JAKARTA — Organisasi nonpemerintah di sektor sawit, Sawit Watch, mengemukakan bahwa pencabutan izin usaha 28 perusahaan yang diketahui melanggar aturan pemanfaatan hutan di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat harus diikuti dengan pengalihan pengelolaan yang berpihak pada masyarakat. Pemerintah juga diminta memastikan bahwa korporasi-korporasi yang terlibat memenuhi tanggung jawab pidana maupun perdata.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers pada Selasa malam (20/1/2025) mengumumkan bahwa 28 perusahaan tersebut terdiri atas 22 perusahaan dengan izin pemanfaatan hutan (PBPH) dan enam perusahaan lainnya bergerak di bidang pertambangan, perkebunan dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu/PBPHHK.

“Kami memandang bahwa pencabutan izin hanyalah langkah awal, bukan solusi akhir. Pencabutan izin ini membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut telah melanggar prinsip kelestarian lingkungan,” kata Direktur Eksekutif Sawit Watch, Achmad Surambo dalam siaran pers, Rabu (21/1/2025).

Surambo mengemukakan pencabutan izin tidaklah cukup. Pemerintah harus menerapkan tanggung jawab pidana dan perdata korporasi serta pemberian sanksi atas kerusakan lingkungan yang terjadi.

“Perusahaan tidak boleh lepas tangan hanya dengan kehilangan izin; mereka harus membiayai pemulihan ekosistem yang rusak. Tanpa tindak lanjut yang konkret, transparan, dan berpihak pada rakyat, kebijakan ini berpotensi hanya menjadi formalitas administratif belaka,” paparnya.

Sebagai gambaran awal, hasil analisis Sawit Watch terkait skala luasan konsesi yang dicabut memperlihatkan terdapat lima perusahaan pemegang PBPH dengan luasan konsesi terbesar.

Berdasarkan kompilasi data awal, PT Sumatera Riang Lestari tercatat sebagai pemegang konsesi terluas yang dicabut, yakni sekitar 217.559 hektare (±32%), disusul PT Toba Pulp Lestari Tbk sebesar 168.042 hektare. Berikutnya PT Gunung Raya Utama Timber seluas 107.006 hektare, PT Aceh Nusa Indrapuri 97.769 hektare dan PT Teluk Nauli dengan konsesi seluas 83.294 hektare.

Fakta ini menunjukkan bahwa pencabutan izin menyasar penguasaan kawasan hutan dalam skala sangat besar yang selama ini dikelola oleh korporasi berbasis pulpwood dan logging. Bercermin pada kondisi ini, Sawit Watch berpandangan persoalan yang dihadapi bukanlah kasus insidental, melainkan krisis tata kelola struktural yang berdampak luas terhadap ekosistem dan kehidupan masyarakat.

Karena itu, Sawit Watch menekankan bahwa keterbukaan data menjadi keharusan, bukan pilihan. Publik perlu mengetahui di mana lokasi konsesi-konsesi tersebut, bagaimana sejarah konflik dan kerusakan lingkungannya, serta bagaimana rencana negara mengelola kembali kawasan bekas izin. Dengan demikian, pencabutan izin tidak berujung pada pengabaian, konflik baru atau pengalihan konsesi kepada korporasi lain tanpa evaluasi menyeluruh.

“Kekhawatiran terbesar kami adalah lahan bekas pencabutan izin ini akan segera diserahkan kembali kepada korporasi besar lain atau ‘pemain lama’ dengan nama baru. Ini adalah pola lama yang harus diputuskan. Lahan yang izinnya dicabut harus dibekukan [status quo] dari aktivitas korporasi hingga audit lingkungan dan sosial selesai dilakukan,” kata Surambo.

Sawit Watch berpandangan bahwa lahan yang dicabut haruslah diprioritaskan untuk dikembalikan kepada masyarakat adat, komunitas lokal (IPLC) serta petani sawit kecil yang selama ini terpinggirkan dan mengalami konflik agraria dengan perusahaan tersebut.

“Tanah harus dikembalikan ke rakyat sebagai subjek utama pengelolaan sumber daya alam, bukan sekadar eksploitasi objek. Skema Tanah Objek Reforma Agraria [TORA] harus segera diterapkan di lokasi-lokasi pencabutan izin tersebut,” kata Surambo.

Sementara itu, spesialis buruh di Sawit Watch, Zidane, mengingatkan bahwa pencabutan izin sering kali berdampak langsung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal tanpa pesangon. Pemerintah harus memastikan bahwa aset perusahaan yang disita atau dicabut izinnya dapat digunakan untuk melunasi kewajiban perusahaan dalam memenuhi hak-hak normatif buruh yang bekerja di perusahaan tersebut.

“Jangan sampai buruh menjadi korban ganda: korban bencana alam dan korban kebijakan,” ujar Zidane.

Sawit Watch pun mengemukakan bahwa pencabutan izin ini memvalidasi aspirasi dan kekhawatiran yang selama ini disuarakan oleh masyarakat sipil, bahwa investasi serampangan dapat mengundang bencana.

Pemerintahan Prabowo pun didesak untuk melakukan audit menyeluruh, pemulihan lingkungan, dan memberikan hak pengelolaan dan penguasaan tanah kepada petani dan masyarakat adat/lokal, bukan kepada korporasi baru.

“Jika lahan itu hanya berpindah tangan ke pengusaha lain, maka rakyat Sumatra hanya menunggu waktu untuk kembali tenggelam. Kami akan terus memantau proses eksekusi izin pencabutan ini di lapangan untuk memastikan keadilan bagi lingkungan dan masyarakat terdampak,” tutup Surambo.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan mencabut izin usaha 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan di Sumatra. Terselip sejumlah korporasi yang terafiliasi dengan emiten maupun yang menyandang status perusahaan terbuka.

Keputusan itu diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Selasa (20/1/2026) malam. Prasetyo menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat penertiban kawasan hutan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.

Mensesneg menjelaskan bahwa Satgas PKH bertugas melakukan audit dan pemeriksaan dalam rangka penertiban usaha-usaha berbasis sumber daya alam, termasuk usaha kehutanan, perkebunan, dan pertambangan.

Prasetyo juga menyampaikan bahwa pascabencana hidrometeorologi di tiga provinsi di Sumatra, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Satgas PKN mempercepat proses audit di wilayah tersebut.

Pada Senin (19/1/2026), dia melanjutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas secara daring dari London, Inggris, bersama kementerian, lembaga, dan Satgas PKN.

Dalam rapat tersebut, Satgas melaporkan hasil investigasi terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.

“Berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan tegas untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran,” kata Prasetyo.

Sebanyak 22 perusahaan di antaranya merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman dengan total luas mencapai 1.010.592 hektare. Sementara itu, enam perusahaan lainnya bergerak di sektor pertambangan dan perkebunan.

Salah satu di antara 22 perusahaan pemegang PBPH, adalah PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU).

Toba Pulp Lestari berdiri pada 1983 dan sebelumnya bernama Inti Indorayon Utama. Ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah melaksanakan kegiatan usaha Industri Pulp dan Bahan Kimia untuk menunjang industri pulp tersebut, pengusahaan hutan tanaman, industri barang dari kayu, perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar, dan aktivitas bounded warehousing atau wilayah kawasan berikat.

INRU saat ini memproduksi pulp yang dipasarkan di pasar dalam negeri dan luar negeri. INRU juga memiliki areal konsesi untuk menanam dan memanen kayu untuk pembuatan pulp. Sampai akhir 2025, Daerah operasional Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) INRU tercatat tersebar di 12 kabupaten/kota.

Berdasarkan data RTI Infokom, INRU tercatat melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 18 Juni 1990. Saat itu INRU melakukan IPO dengan harga Rp9.850, dan menghimpun dana IPO sebesar Rp2,66 triliun.

Merujuk data Bursa Efek Indonesia (BEI), saham INRU saat ini sebesar 1,28 miliar saham atau 92,54% kepemilikan dimiliki oleh Allied Hill Limited. Sementara itu, sisanya sebanyak 73,97 juta saham atau 5,32% dimiliki oleh masyarakat. Adapun sebelumnya, INRU pernah dimiliki oleh konglomerat Sukanto Tanoto.

Tambang Emas UNTR

Adapun di sektor pertambangan, Presiden Prabowo mencabut izin PT Agincourt Resources (PTAR). Entitas ini merupakan pengelola Tambang Emas Martabe di Tapanuli Selatan dan merupakan entitas usaha milik PT United Tractors Tbk. (UNTR) dalam konglomerasi Grup Astra.

UNTR melalui anak perusahaannya, PT Danusa Tambang Nusantara menyelesaikan akuisisi 95% kepemilikan atas PT Agincourt Resources pada 4 Desember 2018. Transaksi itu disepakati bernilai jumbo, yaitu sekitar US$1 miliar.

Setelah transaksi akuisisi tersebut, sebanyak 95% saham PT Agincourt Resources dimiliki oleh PT Danusa Tambang Nusantara, sementara 5% saham sisanya dimiliki oleh pemerintah daerah atas nama PT Artha Nugraha Agung.

Kala itu, Presiden Direktur United Tractors Gidion Hasan mengatakan akuisisi terhadap PT Agincourt Resources merupakan bagian dari usaha diversifikasi dan ekspansi strategis UNTR untuk menambah portofolio investasi di bidang mineral lainnya termasuk emas.

“Diharapkan ke depan perseroan memiliki portofolio yang semakin berimbang dan dapat menghasilkan sustainable earning contribution dalam jangka panjang.”

Adapun, konstruksi tambang emas Martabe dimulai sejak tahun 2008 dan produksi dimulai pada 2012. Per Desember 2017, sumber daya mineral Tambang Emas Martabe adalah 8,8 juta ons emas dengan estimasi cadangan emas sebesar 4,7 juta ons. Pada 2017, Tambang Emas Martabe menjual sekitar 352.000 ons emas.

Sementara itu, pada 2024, Martabe mencatatkan penjualan setara emas sebesar 230 ribu ons atau naik 31% dari periode yang sama tahun 2023.

Pendapatan bersih UNTR dari bisnis emas dan mineral lainnya meningkat 90% menjadi Rp9,9 triliun, terutama disebabkan oleh menguatnya harga jual emas.

Hingga 2024, PTAR memiliki lebih dari 3.000 karyawan yang mayoritas adalah tenaga kerja lokal.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.