REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Bank bjb terus menunjukkan komitmennya mendukung terciptanya ekosistem keuangan inklusif dan berkelanjutan melalui berbagai program literasi dan inklusi keuangan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui partisipasi aktif bank bjb dalam Program DIA KITA (Disabilitas Berdaya, Keuangan Inklusif Tercipta) yang digagas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat.

Sebagai bagian dari rangkaian program itu, bank bjb berkolaborasi dengan OJK Provinsi Jawa Barat, Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Kota Bandung, serta Duta Literasi Keuangan OJK Provinsi Jawa Barat sekaligus Certified Financial Planner Farizy Yunaz dalam penyelenggaraan kegiatan edukasi keuangan bagi anggota PERTUNI Kota Bandung.

Kegiatan yang berlangsung di SLB Negeri A Bandung tersebut menjadi salah satu langkah bank bjb memperluas akses edukasi keuangan kepada kelompok masyarakat yang selama ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses layanan keuangan formal.

Melalui kegiatan ini, peserta mendapatkan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan yang sehat, perencanaan keuangan, pentingnya menabung, serta pengenalan berbagai produk dan layanan keuangan yang aman dan legal.

Bank bjb memandang, literasi keuangan merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

Sebagai bank pembangunan daerah yang tumbuh bersama masyarakat, bank bjb berkomitmen untuk memastikan layanan dan edukasi keuangan dapat diakses oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa terkecuali. Dukungan terhadap penyandang disabilitas menjadi bagian dari upaya bank bjb mewujudkan prinsip kesetaraan akses terhadap layanan keuangan yang inklusif.

Melalui kolaborasi bersama OJK, bank bjb terus memperluas jangkauan program edukasi yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan. Kolaborasi tersebut juga menjadi bentuk sinergi antara industri jasa keuangan dan regulator dalam mendukung agenda nasional peningkatan literasi dan inklusi keuangan.

Dalam kegiatan tersebut, bank bjb turut memperkenalkan berbagai layanan dan produk perbankan yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pengelolaan keuangan sehari-hari.

Peserta juga memperoleh informasi mengenai pentingnya menggunakan layanan keuangan yang legal serta memahami berbagai risiko yang perlu diwaspadai dalam aktivitas keuangan. Bank bjb meyakini, akses terhadap informasi dan layanan keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong kemandirian finansial masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Program PESAT (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu) yang berfokus pada peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat berbasis komunitas.

Program tersebut menjadi bagian dari komitmen bank bjb dalam menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui pendekatan berbasis komunitas, bank bjb berupaya menghadirkan edukasi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok masyarakat.

Langkah ini sekaligus mendukung terciptanya masyarakat yang semakin cakap dalam mengelola keuangan dan memanfaatkan layanan keuangan formal secara optimal. Data berbagai survei menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan rekening dan akses terhadap layanan keuangan formal pada kelompok penyandang disabilitas masih memerlukan perhatian bersama.

Melalui edukasi yang berkelanjutan, bank bjb berharap semakin banyak penyandang disabilitas yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan secara mandiri.

Peningkatan literasi keuangan diharapkan dapat membantu masyarakat mengambil keputusan finansial yang lebih baik, terhindar dari praktik keuangan ilegal, serta mampu meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Ke depan, bank bjb akan terus memperluas jangkauan program literasi dan inklusi keuangan, sehingga manfaat layanan keuangan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

Informasi lebih lanjut mengenai bank bjb dapat mengunjungi jaringan kantor bank bjb terdekat yang tersebar di 17 Provinsi di Indonesia maupun call center bjb Call 14049 atau dapat mengakses website resmi www.bankbjb.co.id mengikuti kanal resmi bank bjb guna memperoleh pembaruan terkini seputar program dan kegiatan lainnya.

Bank bjb berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta bank bjb merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Bisnis.com, BANDUNG - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mencabut izin usaha PT Mitra Gadai Abadi melalui Keputusan Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Nomor KEP-52/KO.12/2026 tertanggal 24 April 2026.

Langkah ini menandai berakhirnya operasional perusahaan pergadaian yang berlokasi di Jalan Sukajadi Nomor 66, Kota Bandung tersebut.

Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Darwisman mengatakan pencabutan izin usaha ini merupakan tindak lanjut atas permohonan pembubaran mandiri yang diajukan oleh PT Mitra Gadai Abadi pada 5 Februari 2025.

"Keputusan pembubaran tersebut diambil selaras dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa perusahaan," katanya.

Seluruh tahapan permohonan ini menurutnya telah dilaksanakan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, khususnya merujuk pada Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian.

Berdasarkan penelaahan mendalam terhadap dokumen pendukung, OJK telah memberikan persetujuan atas rencana pembubaran melalui surat Nomor S-4/KO.12/2026 pada 10 Januari 2026.

Langkah strategis ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan berkelanjutan OJK dalam upaya menjaga kepercayaan masyarakat serta stabilitas ekosistem sektor jasa keuangan.

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, PT Mitra Gadai Abadi juga telah melaporkan pelaksanaan seluruh kewajibannya secara berkala hingga April 2026, termasuk melakukan pengumuman resmi di surat kabar harian nasional selama tiga hari berturut-turut.

Dengan terpenuhinya seluruh persyaratan administratif dan substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat (5) POJK Nomor 39 Tahun 2024, OJK secara definitif mencabut izin usaha entitas tersebut.

Pascapencabutan izin usaha, perusahaan dilarang melakukan segala bentuk kegiatan usaha di bidang pergadaian. Selain itu, PT Mitra Gadai Abadi diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bandung (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat mendorong sektor perbankan untuk berinovasi memenuhi kebutuhan masyarakat, agar inklusi keuangan syariah meningkat khususnya di wilayah itu.

"Melalui inovasi terhadap produk-produk yang mereka tawarkan, sehingga kebutuhan warga itu dapat mendorong inklusi itu," kata Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK Jawa Barat Muhammad Ikhsan dalam Jabar Islamic Economic Forum (JIEF) ke-10 di Bandung, Sabtu

Inovasi yang bisa dilakukan, jelas Ikhsan, seperti memperluas jaringan kantor yang bisa menjangkau masyarakat secara luas dan dalam di Jawa Barat.

"Yang utama jaringan kantor. Jaringan kantor yang bisa sampai ke pelosok-pelosok yang ke depannya yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan inklusi," ujarnya.

Jaringan kantor juga, lanjut dia, perlu diperkuat dengan kolaborasi bersama pengembangan jaringan teknologi informasi (IT) untuk dapat menjawab keinginan dari masyarakat.

"Jaringan kantor. Kemudian jaringan kantor itu perlu kolaborasi dengan IT sehingga bisa menjawab kebutuhan, kalau kita lihat masyarakat sekarang, ingin lebih simpel," ucap dia.

Inovasi lain yang tak kalah penting yang dapat dikerjakan oleh entitas keuangan, adalah penekanan biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk menikmati produk syariah sehingga lebih kompetitif dan menarik.

"Kemudian dari sisi biaya, kalau di perbankan syariah memang biayanya memang masih lumayan dibandingkan dengan konvensional. Ini juga jadi tantangan, untuk menurunkan biaya terhadap layanan agar lebih luas lagi jangkauannya," kata Ikhsan.

Inklusi keuangan syariah, kata Ikhsan, juga bisa didorong lewat diskusi dan sarasehan seperti ajang JIEF ke-10 oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Barat kali ini.

"Jadi, dengan memperkenalkan keuangan syariah kepada masyarakat itu juga dapat meningkatkan literasi maupun inklusi," tuturnya.

Sebelumnya, OJK Jawa Barat menyampaikan kinerja sektor jasa keuangan (SJK) hingga Triwulan I 2026 tetap menunjukkan ketahanan yang baik di tengah dinamika ekonomi global dan nasional.

Berdasarkan kegiatan usaha, perbankan masih didominasi oleh jenis konvensional dengan "market share" aset, DPK dan kredit masing-masing sebesar 90,30 persen (Rp953 triliun), 89,40 persen (Rp671 triliun) dan 88,58 persen (Rp922 triliun), sedangkan sisanya merupakan jenis usaha Syariah.

Sedangkan, berdasarkan fungsi, perbankan per Januari 2026 didominasi Bank Umum dengan "market share" aset, DPK, dan kredit masing masing sebesar 96,76 persen (Rp1.021 triliun), 96,94 persen (Rp728 triliun), dan 97,63 persen (Rp1.016 triliun), sisanya Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).

Per Januari 2026, total aset BPR & BPRS di Jawa Barat mencapai Rp34,24 triliun, tumbuh 4,92 persen secara tahunan (YoY) sebesar Rp1,60 triliun.

Dana pihak ketiga (DPK) BPR & BPRS sebesar Rp22,98 triliun, tumbuh 6,33 persen YoY (Rp1,37 triliun). Realisasi penyaluran kredit sebesar Rp24,69 triliun, tumbuh 5,99 persen YoY (Rp1,40 triliun).

Rasio NPL gross BPR dan BPRS trennya memburuk dari 11,86 persen di Januari 2025 menjadi 13,63 persen di Januari 2026. Sedangkan laba BPR dan BPRS mengalami penurunan pada Januari 2026 menjadi sebesar Rp4 miliar atau turun sebesar 85,34 persen secara signifikan dari Rp3 miliar di Januari 2025 (turun Rp2 miliar).

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat mencatat tren positif penyaluran kredit pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga awal 2026.

Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Darwisman mengungkapkan hingga Januari 2026, Jawa Barat tetap mempertahankan posisi sebagai salah satu kontributor utama penyaluran kredit UMKM di level nasional.

Pertumbuhan ini didorong oleh dinamika aktivitas ekonomi dan besarnya basis pelaku usaha di wilayah tersebut.

"Total kredit UMKM di Jawa Barat mencapai Rp186 triliun atau 12,51% dari total nasional. Capaian ini menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan penyaluran kredit UMKM terbesar kedua setelah Jawa Timur," kata Darwisman belum lama ini.

Berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, jumlah rekening kredit UMKM di Jawa Barat per Januari 2026 telah menyentuh angka 3,5 juta rekening.

Secara spasial, Kota Bandung memimpin penyaluran terbesar dengan nilai Rp25,05 triliun, disusul Kabupaten Bekasi senilai Rp16,80 triliun dan Kabupaten Bogor sebesar Rp15,45 triliun.

Selain itu, Kabupaten Bandung mencatatkan penyaluran sebesar Rp13,54 triliun, sementara Kota Bekasi berada di posisi kelima dengan Rp12,41 triliun.

Dominasi wilayah-wilayah tersebut dipengaruhi oleh kepadatan populasi serta statusnya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan motor penggerak aktivitas bisnis di Jawa Barat.

Sektor Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga menunjukkan tren positif . Per Januari 2026, sebanyak 48.342 pelaku usaha telah mengakses pembiayaan KUR dengan total penyaluran mencapai Rp3,04 triliun dan outstanding sebesar Rp2,94 triliun.

Dari jumlah tersebut, skema KUR Mikro menjadi penopang utama dengan porsi 60,28% dari total outstanding.

"Penyaluran KUR di Jawa Barat menempati posisi ketiga terbesar secara nasional setelah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hal ini menunjukkan tingginya pemanfaatan fasilitas pembiayaan produktif oleh pelaku usaha di Jawa Barat untuk mendukung pengembangan usahanya," ujar Darwisman.

Secara geografis, Kabupaten Bogor mencatatkan outstanding KUR terbesar senilai Rp266,87 miliar, diikuti Kabupaten Bekasi Rp235,04 miliar, dan Kabupaten Bandung Rp220,02 miliar. Sementara itu, Kabupaten Garut dan Kota Bandung masing-masing mencatatkan Rp181,37 miliar dan Rp166,67 miliar.

Darwisman menambahkan Jawa Barat memiliki keunggulan berupa letak strategis yang berdekatan dengan pusat ekonomi nasional, Jakarta.

Dukungan infrastruktur seperti bandara internasional, pelabuhan utama, hingga jaringan transportasi darat yang terintegrasi diyakini akan terus memacu daya tarik investasi dan memperluas jangkauan kredit perbankan ke depannya.

Dia pun menegaskan komitmennya untuk terus mengoptimalkan penyaluran kredit UMKM dan KUR.

"Selain fokus pada akselerasi pertumbuhan, OJK juga memperketat pengawasan guna memastikan kualitas pembiayaan tetap terjaga demi menjaga stabilitas sistem keuangan daerah," tutup dia.

Bisnis.com, BANDUNG — Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Daerah Jawa Barat membongkar praktik investasi bodong berkedok jasa periklanan di Kabupaten Pangandaran. Temuan ini menambah daftar panjang aktivitas keuangan ilegal yang merugikan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat Darwisman mengingatkan masyarakat agar mewaspadai berbagai modus aktivitas keuangan ilegal serta penawaran investasi ilegal yang kembali marak. Entitas dengan inisial MBA diketahui menawarkan investasi dengan janji imbal hasil tertentu tanpa izin dari regulator sektor keuangan. Modus yang digunakan adalah jasa periklanan dengan skema money game atau ponzi.

“Menyikapi temuan tersebut, Satgas PASTI Daerah Jawa Barat telah melakukan pemanggilan dalam rangka klarifikasi terkait legalitas untuk mencegah dampak kerugian masyarakat yang timbul akibat penawaran investasi dimaksud,” ujar Darwisman dalam keterangan resmi, Rabu (11/2/2026).

Langkah tersebut, menurut dia, sejalan dengan amanah Pasal 237 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam beleid itu ditegaskan setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat dipersamakan dengan penghimpunan dana, penyaluran dana, maupun pengelolaan dana tanpa izin dari OJK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satgas PASTI Jawa Barat mengimbau masyarakat, khususnya di Kabupaten Pangandaran, untuk tidak mudah tergiur penawaran investasi dengan imbal hasil tinggi yang tidak wajar. Masyarakat juga diminta memastikan legalitas entitas serta produk atau instrumen keuangan yang ditawarkan telah memperoleh izin atau penegasan dari otoritas berwenang.

Selain itu, warga diingatkan berhati-hati terhadap informasi yang mengatasnamakan OJK maupun Satgas PASTI terkait proses pendalaman terhadap suatu entitas.

Darwisman mengungkapkan, sepanjang 2025 Satgas PASTI telah menghentikan 2.167 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 2.263 pinjaman daring ilegal dan 354 investasi ilegal. Entitas tersebut terindikasi melakukan penipuan dengan berbagai modus, mulai dari meniru atau menduplikasi nama produk, situs, hingga media sosial milik entitas berizin (impersonation), penipuan penawaran kerja paruh waktu, hingga investasi dengan skema money game atau ponzi.

Secara kumulatif, total kerugian akibat investasi ilegal sejak 2017 hingga 2025 mencapai Rp142,22 triliun.

Untuk mencegah kerugian lebih lanjut, OJK mengimbau masyarakat memastikan setiap penawaran produk dan layanan keuangan telah mengantongi izin dari otoritas atau instansi yang berwenang. Masyarakat yang menemukan informasi atau tawaran investasi mencurigakan atau diduga ilegal, terutama yang menjanjikan imbal hasil tinggi tidak logis, diminta segera melaporkannya melalui kanal pengaduan resmi OJK.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menargetkan Bank bjb membukukan laba Rp2,2 triliun pada 2026 agar mampu menyetor dividen hingga Rp400 miliar kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Target tersebut ditegaskan sebagai ukuran kinerja manajemen bank daerah di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan dan investasi daerah.

“Sudah tidak bisa ditawar lagi, angka keuntungan harus mencapai Rp2,2 triliun, jika ingin menjadi dirut,” kata Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dalam acara Business Review Semester II 2025 dan Executive Workshop 2026 di Gedung Negara Pakuan, Bandung, Jumat (23/1/2026).

Dedi menilai ruang pertumbuhan Bank bjb masih terbuka lebar, seiring besarnya aktivitas investasi dan proyek pembangunan di Jawa Barat. Pada 2025, realisasi investasi di Jawa Barat mencapai Rp298,6 triliun, sementara nilai proyek infrastruktur 2026 diperkirakan melampaui Rp7 triliun.

Menurut Dedi, peluang tersebut harus ditangkap melalui penyaluran kredit yang selektif dan berbasis integritas. “Harus mengasah naluri itu, jadi tahu mana peminjam jujur dan yang tidak. Ketika perbankan netral dan berintegritas, kepercayaan publik akan tumbuh,” ujar Dedi.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat Darwisman menegaskan, target dividen Rp400 miliar mensyaratkan laba bersih di atas Rp2,2 triliun. Ia menilai target tersebut realistis jika Bank bjb mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas penyaluran kredit.

“Pada 2023, laba Bank bjb sudah mencapai Rp1,8 triliun, meskipun kemudian turun. Artinya peluang untuk mencapai target gubernur masih terbuka,” kata Darwisman.

Darwisman menyarankan penguatan efisiensi operasional dan pengawasan kredit untuk mencegah potensi kecurangan. Jika kredit tumbuh hingga 12 persen dan efisiensi mencapai Rp1,4 triliun, laba Bank bjb berpotensi menembus Rp2,58 triliun.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Utama Bank bjb Ayi Subarna menyampaikan, hingga 31 Desember 2025, Bank bjb mencatatkan laba bersih Rp1,09 triliun dengan total aset Rp181 triliun. Ia menyatakan Bank bjb tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam mendorong pertumbuhan bisnis.

“Bank bjb terus berkomitmen mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan program pembangunan daerah dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian,” ujar Ayi Subarna.

Ia menambahkan Bank bjb terus memperluas jaringan usaha di luar Jawa Barat, antara lain ke Bali, Padang, Medan, dan Aceh. Namun Dedi mengingatkan ekspansi harus diimbangi penguatan sistem teknologi informasi agar layanan perbankan tetap andal.

“Jangan sampai transaksi elektronik lemot, ATM lemot. IT harus kuat,” kata Dedi.

Bisnis.com, BANDUNG - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 2 Jawa Barat menanggapi soal hasil fit and proper test terhadap Mardigu Wowiek Prasantyo dan Helmy Yahya yang gagal menjadi komisaris Bank Bjb.

Yuzirwan, Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Jabar memaparkan hasil uji kemampuan dan kepatutan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan.

"Hasil itu sudah sesuai kewenangan dan ketentuan dalam perundang-undangan OJK," katanya kepada Bisnis, Senin (17/11/2025).

Yuzirwan mengatakan saat menggelar fit and proper test, pihaknya melakukan pemeriksaan berkas para calon komisaris secara komprehensif, termasuk pula latar belakang Mardigu dan Helmy Yahya.

Saat ditanya apakah gagalnya Mardigu berkenaan dengan rekam jejaknya sebagai pemilik perusahaan equity crowdfunding, PT Santara Dana Insipiratama atau Santara, Yuzirwan tidak menjelaskan secara gamblang.

Respon serupa diterima Bisnis, saat meminta tanggapan terkait pernyataan Helmy Yahya di akun media sosialnya bahwa ada novum atau temuan baru dari seorang petinggi yang disampaikan ke otoritas tersebut.

"Semua [aspek dinilai], untuk membawa bank ini [BJB] menjadi maju dan tata kelola yang baik," ujarnya.

Diketahui, Mardigu diangkat menjadi komisaris utama independen dan Helmy Yahya sebagai komisaris independen dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) BJB yang digelar pada 16 April 2025.

Jabatan keduanya dapat berlaku efektif manakala sudah mendapatkan persetujuan OJK atas penilaian uji kemampuan dan kepatutan, serta memenuhi ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku.

Yuzirwan melanjutkan terhadap hasil tersebut, maka BJB akan kembali menetapkan kandidat untuk mengisi kekosongan kursi komisaris dalam RUPS.

"Alurnya dari BJB yang akan mengajukan, prosesnya di OJK akan berulang lagi [sesuai ketentuan]," katanya.

Dia menjelaskan proses fit and proper test memerlukan waktu sekitar 30 hari setelah otoritas menerima berkas para kandidat secara lengkap.