REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengingatkan ancaman siber terhadap industri perbankan terus berkembang seiring pesatnya transformasi digital sektor keuangan. Karena itu, penguatan keamanan siber dinilai menjadi kebutuhan strategis untuk menjaga stabilitas layanan keuangan dan kepercayaan publik.

Hal tersebut disampaikan dalam penandatanganan nota kesepahaman antara BSSN dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) terkait penguatan keamanan siber sektor perbankan daerah.

Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Utama BSSN, Soetedjo Joewono, dan Ketua Umum Asbanda, Agus H. Widodo, serta disaksikan Kepala BSSN, Nugroho Sulistyo Budi.

Dalam executive briefing kepada jajaran direksi Bank Pembangunan Daerah (BPD), Nugroho mengatakan perkembangan teknologi selalu diikuti meningkatnya ancaman siber sehingga aspek keamanan harus berjalan seiring dengan inovasi digital perbankan.

“Keamanan siber saat ini bukan lagi sekadar urusan teknis, melainkan telah menjadi pilar penting dalam mitigasi risiko bisnis,” ujar Nugroho.

Menurut dia, komitmen direksi BPD dalam mengawal implementasi keamanan siber menjadi faktor penting dalam membangun ketahanan digital sektor perbankan.

Sementara itu, Agus H. Widodo mengatakan transformasi digital telah menjadi kebutuhan bagi industri perbankan, termasuk BPD. Namun di sisi lain, ancaman siber juga berkembang semakin cepat, kompleks, dan terorganisir.

“Serangan siber bukan hanya berdampak pada sistem teknologi informasi, tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan publik, stabilitas operasional, reputasi institusi, bahkan stabilitas ekonomi daerah dan nasional. Karena itu, cyber security harus dipandang sebagai isu strategis nasional dan bagian penting dari ketahanan industri keuangan Indonesia,” ujarnya.

Asbanda menilai BPD memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah daerah, penggerak ekonomi daerah, pendukung UMKM, serta penghubung layanan keuangan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Karena itu, menjaga ketahanan siber BPD dinilai penting untuk memastikan keberlangsungan pelayanan publik dan aktivitas ekonomi daerah.

Melalui kerja sama tersebut, BSSN dan Asbanda akan memperkuat sinergi dalam membangun sistem perbankan digital yang aman dan andal, termasuk melalui peningkatan kapasitas keamanan siber, penguatan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan early warning system, serta penguatan tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi.

Bisnis.com, CIREBON — Rencana merger Bank Kabupaten Cirebon (BKC) dan Bank Cirebon Jabar (BCJ) terus bergerak setelah mendapat restu dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Cirebon menyebut proses penggabungan dua bank perekonomian rakyat (BPR) itu kini masih menunggu tahapan lanjutan, termasuk pembahasan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, mengatakan pemerintah daerah pada prinsipnya akan mengikuti regulasi yang berlaku terkait penguatan sektor perbankan daerah, termasuk skema merger BPR.

"Kalau pemerintah daerah kan mentaati regulasi yang ada. Kalau regulasinya seperti itu ya kita harus tetap memenuhi regulasi tersebut," kata Agus saat ditemui di Cirebon, Selasa (12/5/2026).

Menurut Agus, rencana penggabungan BKC dan BCJ sejauh ini dinilai tetap memberikan keuntungan bagi daerah. Ia menyebut kondisi kedua bank masih berada dalam kategori berkelanjutan atau sustainable dibanding sejumlah BPR lain di Jawa Barat.

Meski demikian, Agus menegaskan realisasi merger belum dipastikan berlangsung dalam waktu dekat. Pemerintah daerah masih menunggu tahapan pembahasan berikutnya, termasuk evaluasi dalam forum RUPS dan pembicaraan lebih lanjut mengenai kondisi perekonomian.

"Ini masih ada tahapan RUPS. Jadi masih ada feedback untuk pemerintah daerah," katanya.

Rencana merger BKC dan BCJ mencuat seiring dorongan penguatan industri BPR di Jawa Barat. Penggabungan bank dinilai menjadi salah satu langkah untuk memperkuat modal, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperbesar kapasitas pembiayaan kepada masyarakat dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Pemprov Jawa Barat sebelumnya disebut telah memberikan persetujuan terhadap rencana penggabungan tersebut sebagai bagian dari konsolidasi BPR milik pemerintah daerah.

Merger BPR juga sejalan dengan arah kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mendorong penguatan kelembagaan perbankan daerah agar lebih sehat dan kompetitif di tengah persaingan industri jasa keuangan.

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah BPR di berbagai daerah menghadapi tantangan mulai dari keterbatasan modal, tingginya biaya operasional, hingga tekanan transformasi digital. Konsolidasi melalui merger dinilai menjadi opsi untuk menjaga keberlanjutan usaha perbankan daerah.

Agus memastikan Pemerintah Kabupaten Cirebon tetap akan memperhatikan dampak merger terhadap kepentingan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, keputusan final nantinya akan mempertimbangkan hasil pembahasan bersama para pemegang saham dan regulator.

Ia juga mengklaim, kondisi BPR milik Kabupaten Cirebon saat ini masih dalam kondisi baik dan mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. "Masih menguntungkan," katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten Cirebon menyepakati rencana penggabungan usaha PT BPR Cirebon Jabar (BCJ) dan PT BPR Kabupaten Cirebon (BKC) sebagai langkah memperkuat struktur permodalan dan daya saing bank perekonomian rakyat (BPR) di daerah.

Kesepakatan tersebut ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai bagian dari strategi konsolidasi industri BPR di tengah dinamika sektor keuangan yang semakin kompetitif.

Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat, Deny Hermawan, mengatakan penggabungan usaha menjadi langkah strategis untuk memperkuat fondasi industri perbankan daerah.

“Penggabungan usaha antara BPR Cirebon Jabar dan BPR Kabupaten Cirebon merupakan langkah strategis untuk memperkuat permodalan, meningkatkan efisiensi, serta mendorong daya saing BPR di tengah perkembangan industri keuangan yang semakin kompleks,” ujarnya dikutip Rabu (6/5/2026).

Penggabungan ini juga merupakan tindak lanjut kebijakan OJK terkait single presence policy atau kepemilikan tunggal, yang mendorong konsolidasi lembaga keuangan guna menciptakan industri BPR yang lebih sehat, efisien, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil kajian, entitas hasil merger diproyeksikan memiliki total aset lebih dari Rp1 triliun. Skala tersebut dinilai akan memperkuat kapasitas pembiayaan, khususnya bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Cirebon.

Menurut Deny, penguatan skala usaha melalui merger juga diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan efisiensi operasional BPR. "Proses penggabungan akan sangat bergantung pada sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, regulator, hingga internal perusahaan," katanya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan mendukung penuh rencana merger dengan catatan seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Selain memperkuat industri perbankan daerah, penggabungan dua BPR ini juga diharapkan mampu meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperluas literasi dan inklusi keuangan, serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Cirebon.

Sebelumnya, BPR Cirebon Jabar pada akhir tahun 2025 berhasil menghimpun tabungan dan deposito masyarakat mencapai Rp392 miliar, sementara dari sisi performa penyaluran kredit mengalami peningkatan Rp18,9 miliar dengan total kredit Rp279 miliar. Kemudian aset mengalami peningkatan Rp33 miliar menjadi Rp476 miliar. Dan mampu memberikan dividen kepada Pemprov Jabar sebesar Rp3,2 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong konsolidasi industri Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR/S) guna memperkuat ketahanan industri sekaligus memperbesar kapasitas pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kepala OJK Provinsi NTB Rudi Sulistyo mengatakan penggabungan BPR menjadi langkah penting untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan efisiensi operasional, hingga memperkuat tata kelola dan manajemen risiko industri perbankan daerah.

Pernyataan itu disampaikan saat penyerahan salinan keputusan izin penggabungan serta hasil penilaian kemampuan dan kepatutan calon pemegang saham pengendali, komisaris, dan direksi PT BPR Prima Nadi hasil penggabungan.

“Melalui penggabungan BPR, diharapkan dapat semakin memperkuat permodalan, memastikan kecukupan infrastruktur teknologi informasi, serta memperkuat penerapan manajemen risiko dan tata kelola sehingga dapat meningkatkan daya saing industri BPR/S di NTB,” ujar Rudi dalam keterangan resmi, Kamis (7/5/2026).

OJK telah memberikan izin penggabungan PT BPR Prima Dewata ke dalam PT BPR Prima Nadi berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-35/D.03/2026 tertanggal 29 April 2026.

Langkah itu merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) serta POJK Nomor 7 Tahun 2024 mengenai BPR dan BPRS.

Rudi menilai penggabungan tersebut akan memperkuat kapasitas intermediasi BPR sehingga penyaluran pembiayaan kepada masyarakat dan pelaku UMKM di wilayah NTB dapat semakin optimal.

Berdasarkan posisi Maret 2026, total aset PT BPR Prima Nadi tercatat sebesar Rp220,13 miliar, sementara aset PT BPR Prima Dewata mencapai Rp61,1 miliar. OJK mencatat konsolidasi BPR di NTB telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir.

Pada periode 2024—2025, penggabungan juga terjadi pada PT BPR Danayasa ke PT BPR Sowan Utama, PT BPR Kabalong Abdi Swadaya ke PT BPR Wiranadi, serta PT BPR Dana Master Dewata ke PT BPR Dana Master Lotara. Dengan konsolidasi tersebut, jumlah BPR/BPRS di NTB kini tersisa 20 bank yang terdiri atas 17 BPR konvensional dan 3 BPRS.

Secara nasional, industri BPR/S masih mencatatkan pertumbuhan positif sepanjang 2025. Total aset industri tumbuh 5,60% secara tahunan menjadi ditopang pertumbuhan kredit sebesar 5,94% menjadi Rp177,42 triliun dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang naik 5,86% menjadi Rp169,69 triliun.

Sementara di NTB, total aset BPR/S tumbuh 10,20% menjadi Rp4,86 triliun, dengan penyaluran kredit naik 10,21% menjadi Rp3,9 triliun dan DPK meningkat 10,19% menjadi Rp3,16 triliun.

Bisnis.com, SURABAYA — Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (BJTM), Winardi Legowo, meraih penghargaan sebagai Tokoh Transformasi Perbankan Daerah dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur atas kepemimpinannya dalam mengakselerasi inovasi dan digitalisasi di sektor perbankan daerah.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim dalam puncak resepsi Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak serta sejumlah tokoh nasional lainnya di Surabaya, Kamis (16/4/2026).

Winardi Legowo mengatakan, penghargaan ini merupakan hasil dari strategi inovatif dan kerja keras seluruh insan Bank Jatim dalam menjalankan transformasi berkelanjutan. Fokus utama perseroan saat ini adalah memperkuat kualitas layanan melalui integrasi teknologi guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi. Bank Jatim berkomitmen menjadi motor penggerak ekonomi yang modern, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujar Winardi dalam keterangan resminya dikutip, Senin (20/04/2026).

Seiring dengan langkah transformasi tersebut, dia mengungkapkan, Bank Jatim membukukan performa keuangan yang impresif sepanjang tahun buku 2025. Bank Jatim berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp1,54 triliun, melonjak 20,65% dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya.

"Pertumbuhan laba tersebut ditopang oleh ekspansi kredit yang mencapai Rp67,2 triliun, meningkat 4,98% secara tahunan (year-on-year/YoY). Dari sisi intermediasi, dana pihak ketiga (DPK) perseroan juga tumbuh 1,43% (YoY)," ujarnya.

Hingga akhir 2025, Winardi menambahkan total aset Bank Jatim tercatat menembus angka Rp105,8 triliun, tumbuh 3,70% (YoY). Peningkatan aset ini didorong oleh kontribusi aset produktif, termasuk optimalisasi bisnis treasury dan penyaluran kredit yang sehat.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menekankan pentingnya sinergi antara sektor perbankan, pemerintah, dan pers dalam membangun ekosistem daerah yang konstruktif.

Dia menilai transformasi digital di perbankan daerah sangat krusial untuk menjaga efisiensi operasional dan meningkatkan kepuasan nasabah di tengah dinamika ekonomi global.

“Kepercayaan publik terhadap institusi formal, baik itu perbankan maupun pers, tetap tinggi karena adanya proses akurasi dan profesionalisme. Hubungan yang sehat ini harus terus dijaga untuk pembangunan Jawa Timur,” ucapnya. (K24)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memperkuat ekonomi. Hal ini ia tegaskan saat menghadiri kegiatan kolaborasi program pembiayaan perumahan dan pemberdayaan ekonomi rakyat di Kabupaten Bandung.

Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman, Bupati Bandung Dadang Supriatna, Sekda Kabupaten Bandung, Cakra Amiyana, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Dirut bank bjb Ayi Subarna, dan ribuan warga Kabupaten Bandung.

Maruar yang akrab disapa Ara, mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), dan sektor perbankan yang dinilainya mampu menciptakan ekosistem pemberdayaan ekonomi yang produktif.

Ia juga menyoroti kepemimpinan di Jawa Barat yang dinilai berhasil membangun kerja sama yang solid antarpemangku kepentingan. Menurutnya, hal tersebut menjadi modal penting dalam mendorong keberhasilan program-program kerakyatan.

“Kita punya gubernur yang hebat di Indonesia. Harusnya kita juga punya direktur utama Bank Jabar yang hebat,” ujar Maruarar, Senin (13/4/2026).

Maruarar turut menekankan mengenai peran strategis sektor perbankan daerah dalam mendukung pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk melalui program-program inklusi keuangan.

Ia menambahkan, perhatiannya juga tertuju pada nasabah Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar, yang mayoritas perempuan pelaku usaha mikro. Ia terkesan dengan jumlah nasabah yang mencapai jutaan dan kontribusinya pada ekonomi nasional.

“Saya kaget, jumlahnya mencapai 16,2 juta, dan semuanya ibu-ibu yang bekerja serta berusaha dari rumah,” ujarnya.

Menurut dia, fakta ini menunjukkan, kekuatan ekonomi nasional bertumpu pada unit terkecil, yakni rumah tangga. Ia menilai, pemberdayaan perempuan melalui akses pembiayaan menjadi salah satu kunci dalam memperkuat ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan.

Makanya, ia berharap kolaborasi yang telah terbangun terus diperkuat guna menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui kegiatan ekonomi produktif berbasis rumah tangga.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Riau berencana menambah penyertaan modal pada dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Riau dan PT Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah). Langkah ini diarahkan untuk memperkuat sektor penjaminan kredit dan perbankan daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Riau, M Job Kurniawan, mengatakan kebijakan tersebut difokuskan pada sektor strategis yang berdampak langsung terhadap perekonomian daerah.

“Fokus kita adalah memperkuat BUMD yang bergerak di sektor perbankan dan penjaminan kredit agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih luas,” katanya dikutip dari Antara, Jumat (27/3/2026).

Ia menjelaskan, penambahan penyertaan modal untuk Jamkrida akan dilakukan pada 2026 agar dapat segera memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Sementara itu, penanaman modal pada BRK Syariah direncanakan pada 2027 dengan mempertimbangkan kesiapan serta kondisi keuangan daerah.

Menurut dia, setiap kebijakan yang diambil telah melalui proses kajian dan evaluasi yang matang.

“Kami memastikan seluruh proses dilakukan secara terukur, transparan, dan akuntabel agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan BUMD menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan pemanfaatan penyertaan modal. Kolaborasi tersebut dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

“Dengan permodalan yang kuat, kami berharap BUMD dapat lebih optimal dalam menjalankan perannya serta memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah,” ujarnya.

Dengan adanya kebijakan ini, peran BRK Syariah dan Jamkrida diharapkan semakin kuat dalam mendukung pembiayaan serta penjaminan kredit di daerah.

“Kami optimistis langkah ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, pemerintah daerah mengusulkan penambahan modal BRK Syariah sebesar Rp260 miliar melalui rancangan peraturan daerah (ranperda). Penambahan ini dilakukan untuk menjaga posisi Provinsi Riau sebagai pemegang saham pengendali dengan porsi minimal 51%. Adapun penambahan modal untuk Jamkrida diusulkan sebesar Rp50 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat, menyerahkan sepenuhnya penanganan Perumda BPR Bank Cirebon yang izin usahanya dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena bangkrut. Pemda menyerahkan penyelesaian kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai regulasi yang berlaku.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Cirebon Sumanto di Cirebon mengatakan pihaknya tidak akan melakukan intervensi teknis karena proses penyelesaian menjadi kewenangan LPS. Ia juga memastikan, Pemkot Cirebon telah berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menjaga kondusivitas dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan daerah.

Menurut dia, masyarakat diminta tetap tenang dan bijak dalam menyikapi kondisi BPR Bank Cirebon serta tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Sumanto juga mengimbau nasabah tetap percaya bahwa proses penyelesaian simpanan akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku melalui LPS.

Ia mempersilakan publik menunggu langkah LPS sebagai pihak yang menangani proses lebih lanjut terkait penyebab permasalahan di BPR Bank Cirebon. "Harus tetap percaya dan semuanya dapat terselesaikan dengan baik melalui LPS," ujarnya dikutip dari Antara, Selasa (10/2/2026).

Sumanto menegaskan, besaran kerugian akibat kasus bangkrutnya Bank Cirebon tersebut akan ditetapkan oleh LPS setelah proses verifikasi dan perhitungan selesai. Selain itu, Pemkot Cirebon mencatat sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) daerah untuk bank tersebut pada 2025 sebesar sekitar Rp14 miliar dan pada 2026 sekitar Rp10 miliar. Dana SiLPA itu akan dimanfaatkan untuk program pembangunan dan pelayanan publik yang lebih prioritas.

"Seluruh masyarakat sudah sangat baik, sangat paham, sangat bijak terkait dengan kepercayaan mereka kepada Bank Cirebon," ucap dia.

Sebelumnya, LPS menyatakan telah menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah Perumda BPR Bank Cirebon setelah OJK mencabut izin usaha bank tersebut terhitung sejak 9 Februari 2026. LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data simpanan paling lama 90 hari kerja, dengan dana pembayaran klaim bersumber dari dana penjaminan yang dikelola LPS

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Gubernur Jakarta Pramono Anung optimistis Bank Jakarta dapat melantai di bursa melalui penawaran umum perdana saham atauinitial public offering(IPO) pada tahun depan. Keyakinan tersebut didasarkan pada penguatan budaya kerja, profesionalisme, serta kesiapan fundamental perusahaan.

Pramono menilai, pembangunancorporate culturemenjadi fondasi utama bagi Bank Jakarta dalam mempersiapkan diri sebagai perusahaan terbuka. Menurut dia, upaya membangun budaya kerja sejak awal harus melekat pada seluruh insan Bank Jakarta sehingga kualitas dan daya saing BUMD Jakarta itu dapat meningkat.

“Untuk menjadi bank IPO,corporate cultureitu harus betul-betul dibentuk dan menjadi bagian inheren dari perusahaan,” kata dia melalui keterangannya, Ahad (25/1/2026).

Selain budaya kerja, Pramono menekankan pentingnya membangun kerja tim yang efektif dengan mengedepankan pola kerja cerdas. Ia menilai sektor perbankan menuntut ketepatan, efisiensi, dan kecermatan dalam pengambilan keputusan.

“Saya menyarankan karena ini dunia perbankan, tidak perlu terlaluwork hard, tetapi haruswork smart,” ujar dia.

Ia menilai pola kerja yang cerdas, disiplin, dan ditopang budaya organisasi yang kuat akan mendorong perubahan cara kerja Bank Jakarta. Alhasil, proses pengambilan keputusan dapat berlangsung lebih transparan.

“Kalau transparansi sudah terbentuk, ruang untuk sengketa, intrik, dan kepentingan personal akan hilang dengan sendirinya,” kata dia.

Pramono juga meminta manajemen Bank Jakarta mengedepankan profesionalisme melalui peningkatan efisiensi dan pemangkasan birokrasi. Menurut dia, birokrasi yang berlebihan tidak boleh tumbuh dalam entitas bisnis karena berpotensi menurunkan daya saing dan kepercayaan publik.

“Kalau orang datang ke Bank Jakarta lalu melihat birokrasinya panjang, perusahaan tidak akan dianggap menjanjikan,” kata dia.

Ia berharap nilaiteam work, transparansi, debirokratisasi, dan kemampuanproblem solvingmenjadi bagian tak terpisahkan dari budaya kerja Bank Jakarta. Dengan konsistensi tersebut, Pramono optimistis Bank Jakarta dapat melantai di bursa pada tahun depan.

“Saya yakin mudah-mudahan tahun depan Bank Jakarta sudah IPO, menjadi milik publik, dipercaya publik, danteam work-nya semakin solid serta berorientasi memberi kontribusi bagi Jakarta,” ujar Pramono.

Direktur Utama Bank Jakarta Agus Haryoto Widodo menyatakan manajemen akan menindaklanjuti arahan tersebut. Pihaknya akan mulai melakukan pembenahan dengan memperkuatcorporate culturesekaligus mematangkan persiapan IPO.

Ia mengungkapkan Bank Jakarta telah menyiapkan tiga inisiatif strategis yang akan dijalankan sepanjang 2026. Hal itu dilakukan untuk memperkuat fundamental perusahaan dan meningkatkan kepercayaan investor.

“Sebagai bagian dari upaya memperkuat fundamental Bank Jakarta dan meningkatkan kepercayaan calon investor, kami menyiapkan tiga inisiatif strategis besar sepanjang 2026,” ujar Agus.

Inisiatif pertama adalah pembangunan infrastruktur teknologi informasi yang lebih andal melalui pengembangan duadata centermodern, perbaikancore banking system, serta penguatan keamanan siber yang ditargetkan rampung pada September 2026. Kedua, pihaknya akan melakukan pengembangan aplikasimobile bankinggenerasi baru yang dirancang lebih aman, cepat, dan efisien sesuai kebutuhan masyarakat Jakarta.

“Aplikasi tersebut ditargetkan meluncur pada Juni 2026 setelah memenuhi seluruh ketentuan regulator,” kata dia.

Sementara itu, inisiatif ketiga difokuskan pada penguatan portofolio produk melalui persiapan peluncuran Kartu Kredit Bank Jakarta. Inisiatif itu diharapkan menjadi sumber pendapatan baru sekaligus melengkapi ekosistem transaksi nasabah.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menargetkan Bank bjb membukukan laba Rp2,2 triliun pada 2026 agar mampu menyetor dividen hingga Rp400 miliar kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Target tersebut ditegaskan sebagai ukuran kinerja manajemen bank daerah di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan dan investasi daerah.

“Sudah tidak bisa ditawar lagi, angka keuntungan harus mencapai Rp2,2 triliun, jika ingin menjadi dirut,” kata Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dalam acara Business Review Semester II 2025 dan Executive Workshop 2026 di Gedung Negara Pakuan, Bandung, Jumat (23/1/2026).

Dedi menilai ruang pertumbuhan Bank bjb masih terbuka lebar, seiring besarnya aktivitas investasi dan proyek pembangunan di Jawa Barat. Pada 2025, realisasi investasi di Jawa Barat mencapai Rp298,6 triliun, sementara nilai proyek infrastruktur 2026 diperkirakan melampaui Rp7 triliun.

Menurut Dedi, peluang tersebut harus ditangkap melalui penyaluran kredit yang selektif dan berbasis integritas. “Harus mengasah naluri itu, jadi tahu mana peminjam jujur dan yang tidak. Ketika perbankan netral dan berintegritas, kepercayaan publik akan tumbuh,” ujar Dedi.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat Darwisman menegaskan, target dividen Rp400 miliar mensyaratkan laba bersih di atas Rp2,2 triliun. Ia menilai target tersebut realistis jika Bank bjb mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas penyaluran kredit.

“Pada 2023, laba Bank bjb sudah mencapai Rp1,8 triliun, meskipun kemudian turun. Artinya peluang untuk mencapai target gubernur masih terbuka,” kata Darwisman.

Darwisman menyarankan penguatan efisiensi operasional dan pengawasan kredit untuk mencegah potensi kecurangan. Jika kredit tumbuh hingga 12 persen dan efisiensi mencapai Rp1,4 triliun, laba Bank bjb berpotensi menembus Rp2,58 triliun.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Utama Bank bjb Ayi Subarna menyampaikan, hingga 31 Desember 2025, Bank bjb mencatatkan laba bersih Rp1,09 triliun dengan total aset Rp181 triliun. Ia menyatakan Bank bjb tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam mendorong pertumbuhan bisnis.

“Bank bjb terus berkomitmen mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan program pembangunan daerah dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian,” ujar Ayi Subarna.

Ia menambahkan Bank bjb terus memperluas jaringan usaha di luar Jawa Barat, antara lain ke Bali, Padang, Medan, dan Aceh. Namun Dedi mengingatkan ekspansi harus diimbangi penguatan sistem teknologi informasi agar layanan perbankan tetap andal.

“Jangan sampai transaksi elektronik lemot, ATM lemot. IT harus kuat,” kata Dedi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Jakarta Pramono Anung memiliki keinginan besar agar saham Bank Jakarta dapat melantai di bursa atau initial public offering (IPO). Adanya keterlibatan publik dinilai krusial demi transformasi dan peningkatan profesionalisme bank daerah tersebut.

Pramono mengungkapkan, pihaknya tengah berkoordinasi intensif dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna mempercepat proses IPO Bank Jakarta. Ia juga meminta jajaran direksi dan komisaris perusahaan untuk segera mempersiapkan diri menghadapi aksi korporasi tersebut.

"Bank Jakarta juga mempersiapkan diri untuk bisa segera IPO karena dengan IPO saya meyakini dengan diawasi oleh publik, maka Bank Jakarta akan menjadi semakin baik," kata dia melalui keterangannya, Selasa (6/1/2026).

Pramono menilai, pencatatan saham Bank Jakarta di Bursa Efek Indonesia tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik. Lebih dari itu, IPO juga akan mendorong profesionalisme perusahaan.

"Karena seperti kita ketahui, Bank Jakarta ini sekarang ini kepemilikannya sepenuhnya oleh Pemerintah Jakarta. Sebagai Gubernur Jakarta, saya menaruh harapan untuk ini dikelola secara profesional, memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi siapapun yang memanfaatkan Bank Jakarta," kata dia.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H Widodo, menyatakan pihaknya masih fokus pada perbaikan fundamental perusahaan. Meski begitu, Bank Jakarta disebut telah menunjuk sejumlah konsultan untuk membantu persiapan IPO.

"Jadi fundamental sekarang sudah kami perbaiki, fundamentalnya Bank Jakarta. Kami juga sudah proses penunjukan konsultan-konsultan untuk persiapan ke IPO itu," kata dia.

Ia mengaku telah mendapatkan arahan dari Pramono terkait persiapan IPO Bank Jakarta. Ia berharap, Bank Jakarta dapat benar-benar melantai di bursa pada awal 2027.

"Seperti yang sudah disampaikan Pak Gubernur, kami sekarang sedang persiapan. Mudah-mudahan awal 2027 (Bank Jakarta bisa IPO)," kata Agus.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan dana pemerintahan daerah yang mengendap di perbankan meningkat pada akhir September 2025. Dana pemerintah daerah atau Pemda tercatat meningkat 12,17% dari Rp 208,6 triliun menjadi Rp 234 triliun.

Purbaya menuturkan hal ini disebabkan oleh serapan belanja yang anjlok. Dia menuturkan belanja modal Pemda tercatat Rp 58,2 triliun, turun 31,3% secara tahunan. Padahal, Pemda harus menghabiskan Rp 203,9 triliun pada tahun ini.

"Padahal ini adalah belanja yang langsung berdampak pada lapangan kerja," kata Purbaya dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2025, Senin (20/10/2025).

Tidak hanya belanja modal, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja lainnya juga tercatat turun masing-masing 0,7% menjadi Rp 310,8 triliun, 10,5% menjadi Rp 196,6 triliun, dan 27,5% menjadi Rp 147,2 triliun.

"Jadi terlihat ada banyak perlambatan eksekusi di banyak pos," paparnya.

Purbaya pun meminta percepatan realisasi belanja harus dilakukan. Dia berpesan bahwa uang Pemda jangan hanya dipendam di deposito perbankan. Pasalnya, jika uang bergerak, masyarakat akan langsung merasakan dampak ekonominya.

Dia pun menerima laporan banyak Pemda yang menaruh uangnya bukan di BPD, tetapi di bank umum di Jakarta. Harusnya, jika tidak dibelanjakan, seharusnya Pemda tetap menyimpan di BPD.

"Kalau kita sebar uangnya di daerah, balik lagi ke pusat, gak ada gunanya..Jika dipecah terus (uangnya), ya bank daerah tidak bisa nafas," katanya.

Terkait dengan simpanan Pemda ini, Purbaya menunjukkan data 15 Pemda yang memiliki simpanan besar. Berikut data Purbaya yang ditampilkannya dalam paparan:

15 Pemda dengan Simpanan Tertinggi (Rp Miliar)