Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) terus memperkuat komitmennya dalam mendorong kemajuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia melalui inovasi pemasaran yang semakin luas.

Kini, produk-produk unggulan dari UMKM Mitra Binaan Pertamina mulai mengudara dan dapat diakses oleh penumpang melalui booklet maskapai Pelita Air.

Inisiatif ini menjadi langkah strategis Pertamina dalam membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM, sekaligus menghadirkan pengalaman baru bagi penumpang untuk mengenal dan membeli produk-produk lokal berkualitas selama perjalanan udara.

Program ini juga sejalan dengan upaya berkelanjutan Pertamina dalam membantu kemajuan UMKM Indonesia agar semakin berdaya saing dan naik kelas di pasar nasional maupun global.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, mengatakan bahwa kolaborasi ini merupakan wujud nyata dukungan Pertamina terhadap penguatan ekonomi kerakyatan.

“Pertamina berkomitmen untuk terus mendorong UMKM naik kelas melalui perluasan akses pasar. Kehadiran produk UMKM di booklet maskapai menjadi langkah inovatif agar produk lokal semakin dikenal, sekaligus memudahkan masyarakat, termasuk penumpang pesawat, untuk mengakses produk UMKM unggulan,” ujar Baron.

Corporate Secretary Pelita Air Patria Rhamadonna menambahkan, kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya Pelita Air dalam menghadirkan nilai tambah layanan bagi penumpang sekaligus mendukung pengembangan UMKM nasional.

“Melalui kolaborasi dengan Pertamina, Pelita Air turut membuka akses promosi bagi produk UMKM Indonesia kepada lebih banyak pelanggan. Kami berharap inisiatif ini dapat memberikan manfaat bagi penumpang sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM,” ujar Patria.

Selain itu, melalui program ini, penumpang Pelita Air dapat dengan mudah melihat berbagai produk UMKM binaan Pertamina yang telah melalui proses kurasi, mulai dari produk makanan, fesyen, hingga kerajinan tangan. Hal ini tidak hanya meningkatkan eksposur UMKM, tetapi juga memberikan nilai tambah dalam perjalanan penumpang.

Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi ekosistem berkelanjutan dalam pembinaan UMKM, tidak hanya dari sisi pendampingan dan peningkatan kualitas produk, tetapi juga dalam membuka akses pemasaran yang inovatif dan berdaya saing.

Salah satu penumpang, Dewi, mengaku terbantu dengan adanya informasi produk UMKM dalam booklet tersebut. Di sela perjalanan dinas ke luar kota, Dewi yang sedang mencari mukena travel praktis untuk menunjang mobilitasnya menemukan pilihan produk yang sesuai kebutuhannya melalui booklet maskapai.

“Sebagai yang sering bepergian dinas, saya memang mencari mukena travel yang ringan dan praktis dibawa. Ternyata di booklet maskapai ada rekomendasi produk UMKM binaan Pertamina, jadi sangat membantu saya menemukan produk yang sesuai tanpa harus mencari ke banyak tempat,” ungkap Dewi.

Sebagai perusahaan energi nasional, Pertamina turut berkontribusi dalam penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM, sejalan dengan komitmen perusahaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertamina, sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen untuk mendukung target Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan transformasi Pertamina yang berorientasi pada tata kelola, pelayanan publik, keberlanjutan usaha dan lingkungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina, berkoordinasi dengan https://www.danantaraindonesia.co.id/.

Bisnis.com, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menginisiasi insersi kurikulum perkoperasian pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Langkah ini diklaim sebagai pionir di Indonesia dan bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai ekonomi kerakyatan sejak dini kepada generasi muda.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan upaya konkret untuk mengembalikan marwah koperasi sebagai pilar ekonomi bangsa.

"Ini bahkan mungkin baru yang pertama di Indonesia, mudah-mudahan hasilnya bisa bagus," ujar Sumarno dalam Focus Group Discussion (FGD) Finalisasi Insersi Kurikulum Pendidikan Perkoperasian di Balai Pelatihan Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Semarang, pada Selasa (5/5/2026).

Menurut Sumarno, urgensi kurikulum ini terletak pada perbedaan fundamental antara model bisnis koperasi dengan korporasi umum. Koperasi dipandang sebagai entitas unik yang menggabungkan profitabilitas bisnis dengan tanggung jawab sosial.

Di dalamnya terkandung nilai kebersamaan, gotong royong, serta prinsip kedaulatan anggota yang menjadi ruh utama ekonomi Pancasila dalam skala makro maupun mikro.

Kebijakan ini juga dirancang untuk bersinergi dengan program strategis Pemerintah Pusat, khususnya terkait pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Melalui internalisasi konsep ekonomi kerakyatan di bangku sekolah, pemerintah berharap dapat mencetak sumber daya manusia (SDM) masa depan yang memiliki kompetensi manajerial sekaligus integritas moral dalam mengelola koperasi secara profesional.

Implementasi kurikulum ini direncanakan akan menyasar seluruh institusi pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan serta madrasah di bawah Kementerian Agama (Kemenag) di wilayah Jawa Tengah. Selain untuk konsumsi lokal, draf kurikulum ini rencananya akan dipresentasikan kepada Menteri Koperasi dengan harapan dapat diadopsi menjadi standar nasional.

Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Dwi Silo Raharjo, menjelaskan bahwa selama ini konten pendidikan ekonomi di sekolah cenderung bersifat umum dan kurang memberikan porsi khusus pada aspek teknis maupun filosofis perkoperasian.

Dwi menambahkan bahwa pada era 1980-an, pendidikan koperasi sempat menjadi bagian integral dari sistem pendidikan di Indonesia.
"Kami ingin up lagi bahwa pendidikan perkoperasian itu sangat penting. Tujuan FGD ini adalah menyempurnakan draf kurikulum agar selaras dengan kebijakan pendidikan nasional dan daerah, serta menghasilkan modul yang aplikatif," ungkap Dwi.

Untuk memastikan kualitas dan relevansi materi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan 40 ahli kurikulum dalam proses penyusunan yang berlangsung selama tiga hari. Tim ini terdiri dari berbagai unsur, termasuk perwakilan Kanwil Kemenag Jateng, Dinas Pendidikan Provinsi, serta Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Keterlibatan praktisi dari gerakan koperasi juga menjadi kunci agar modul yang dihasilkan tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Bisnis.com, PALEMBANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Bank Sumsel Babel memperkuat kolaborasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyelenggaraan Undian Super Grand Prize Tabungan Pesirah Tahun 2026 yang digelar di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Sabtu (02/05/2026).

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang apresiasi kepada nasabah, tetapi juga dirancang sebagai upaya pemberdayaan UMKM lokal Sumatera Selatan dengan melibatkan berbagai pelaku usaha kecil dan menengah untuk memasarkan produk kuliner, kerajinan, dan produk unggulan daerah kepada ribuan masyarakat yang hadir. Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Sumsel Babel, kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi baru bagi pelaku usaha lokal sekaligus memperluas akses pasar bagi produk-produk UMKM.

Pemimpin Divisi Pengembangan Produk dan Pemasaran Bank Sumsel Babel, Rozali Anton menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen bank pembangunan daerah dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan. Selain menghadirkan program undian bagi nasabah Tabungan Pesirah, kegiatan ini juga membuka ruang bagi UMKM untuk meningkatkan transaksi dan memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat luas.

“Melalui kolaborasi ini, kami ingin memastikan bahwa setiap kegiatan besar yang dilaksanakan tidak hanya memberikan hiburan kepada masyarakat, tetapi juga menghadirkan dampak ekonomi nyata bagi pelaku UMKM lokal,” ujar Anton. Acara ini juga menghadirkan hiburan rakyat dengan penampilan musisi nasional Ungu serta penyanyi dangdut populer Lady Rara yang diharapkan dapat menarik antusiasme masyarakat untuk hadir dan meramaikan kegiatan tersebut.

Menariknya, kegiatan ini terbuka untuk masyarakat dan dapat diikuti secara gratis, sehingga memberikan kesempatan luas bagi warga Sumatera Selatan untuk menikmati hiburan sekaligus mendukung produk-produk UMKM lokal. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berharap kolaborasi seperti ini dapat terus diperluas ke berbagai kegiatan ekonomi dan sosial lainnya, sehingga mampu memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat yang ingin hadir cukup mengikuti akun Instagram resmi Bank Sumsel Babel dan @BSB.Mobile untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai mekanisme pendaftaran dan kehadiran pada acara tersebut.

Dengan dukungan seluruh pihak, kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi agenda hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama dalam memperkuat ekosistem ekonomi daerah berbasis UMKM.

JAKARTA - Forum Koperasi Indonesia (FORKOPI) mendorong penguatan regulasi koperasi syariah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian. Hal itu disampaikan dalam audiensi FORKOPI dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat di Kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2026).

Ketua Harian FORKOPI Kartiko Adi Wibowo mengatakan, pengaturan koperasi syariah dalam RUU Perkoperasian menjadi langkah penting untuk memperkuat tata kelola, kepastian hukum, serta pengembangan ekonomi syariah berbasis kerakyatan.

RUU tersebut telah memuat sejumlah pengaturan mendasar terkait koperasi syariah, mulai dari definisi, prinsip operasional, kelembagaan, hingga pengawasan. “Koperasi syariah harus memiliki definisi yang jelas, prinsip syariah yang tegas, serta mekanisme pengawasan kuat melalui Dewan Pengawas Syariah,” ujar Kartiko.

Dalam rancangan beleid, koperasi syariah didefinisikan sebagai entitas koperasi yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan fatwa lembaga berwenang. Selain itu, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dinilai menjadi elemen penting untuk memastikan seluruh aktivitas koperasi tetap berjalan sesuai prinsip syariah.

“Fungsi DPS bukan hanya mengawasi, tetapi juga menjaga integritas pengurus dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah,” katanya.

Dalam paparannya, FORKOPI turut menyoroti fungsi sosial koperasi syariah sebagai Baitul Maal yang dapat mengelola zakat, infak, sedekah, hibah, hingga wakaf uang.

Kartiko menilai integrasi fungsi keuangan dan fungsi sosial akan memperkuat peran koperasi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Koperasi syariah bukan hanya lembaga bisnis, tetapi juga memiliki fungsi sosial untuk memperkuat ekonomi umat,” ucapnya.

Ketua MUI Bidang Ekonomi Syariah dan Halal Sholahudin Al Aiyub menuturkan kunjungan FORKOPI sejalan dengan fokus MUI pada periode kepengurusan saat ini yang memberikan perhatian besar terhadap penguatan ekonomi kerakyatan.

“MUI periode sekarang memiliki fokus khusus di ekonomi kerakyatan, sehingga kedatangan teman-teman FORKOPI sangat pas,” katanya.

Menurut dia, koperasi menjadi instrumen yang relevan dalam membangun ekonomi berbasis masyarakat karena memiliki karakter yang dekat dengan kebutuhan riil warga.

Model kelembagaan koperasi mampu memperkuat partisipasi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan sektor riil secara berkelanjutan. “Koperasi memiliki karakter yang sangat dekat dengan masyarakat. Ekonomi kerakyatan bisa tercipta melalui koperasi karena sangat kuat pada sektor riil masyarakat,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (Ipemi) menyatakan kesiapan menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong penguatan ekonomi kerakyatan. Komitmen ini disampaikan langsung dalam audiensi dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres, Selasa (14/4/2026).

Ketua Umum Ipemi Ingrid Kansil mengatakan, jaringan organisasinya yang tersebar di berbagai daerah dapat menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dan implementasi di lapangan.

Ingrid mengatakan, Ipemi siap mendukung arah kebijakan pemerintah, khususnya dalam pemberdayaan UMKM perempuan. “Sebagai organisasi yang berfokus pada penguatan pengusaha muslimah, Ipemi siap menjadi mitra strategis Pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, khususnya melalui pengembangan UMKM perempuan,” kata Ingrid dalam keterangan tertulis.

Menurut Ingrid, peran Ipemi tidak hanya sebatas organisasi, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi berbasis komunitas yang menjangkau hingga tingkat akar rumput.

Dalam pertemuan tersebut, Ingrid menyampaikan sejumlah kebutuhan utama pelaku UMKM perempuan. Pertama, akses terhadap program-program pemerintah agar lebih merata dan tepat sasaran. Kedua, penguatan pendampingan melalui pelatihan digitalisasi, ekspor, branding, dan manajemen usaha.

Ketiga, kemudahan akses pembiayaan yang inklusif dan sesuai karakter UMKM perempuan. Keempat, regulasi yang mendukung keberlanjutan usaha. “Kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha UMKM,” kata Ingrid.

Untuk memperkuat kolaborasi, Ipemi juga mengusulkan tiga langkah konkret. Pertama, pengembangan program bersama seperti pelatihan, inkubasi bisnis, dan digitalisasi UMKM. Kedua, penguatan sinergi dengan kementerian dan lembaga. Ketiga, penunjukan Ipemi sebagai saluran resmi pemberdayaan UMKM perempuan.

Ingrid menegaskan, Ipemi siap mengawal implementasi program pemerintah hingga menjangkau masyarakat luas. “Audiensi ini diharapkan menjadi awal dari kerja sama yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi penguatan ekonomi nasional,” kata Ingrid.

Menanggapi hal tersebut, Gibran menyatakan komitmen untuk memperluas akses permodalan dan pemasaran bagi pelaku UMKM. Upaya itu dilakukan melalui optimalisasi berbagai skema, termasuk CSR, program inkubasi, serta inisiatif strategis lainnya untuk mendorong pertumbuhan dan kemandirian usaha.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memperkuat ekonomi. Hal ini ia tegaskan saat menghadiri kegiatan kolaborasi program pembiayaan perumahan dan pemberdayaan ekonomi rakyat di Kabupaten Bandung.

Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman, Bupati Bandung Dadang Supriatna, Sekda Kabupaten Bandung, Cakra Amiyana, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Dirut bank bjb Ayi Subarna, dan ribuan warga Kabupaten Bandung.

Maruar yang akrab disapa Ara, mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), dan sektor perbankan yang dinilainya mampu menciptakan ekosistem pemberdayaan ekonomi yang produktif.

Ia juga menyoroti kepemimpinan di Jawa Barat yang dinilai berhasil membangun kerja sama yang solid antarpemangku kepentingan. Menurutnya, hal tersebut menjadi modal penting dalam mendorong keberhasilan program-program kerakyatan.

“Kita punya gubernur yang hebat di Indonesia. Harusnya kita juga punya direktur utama Bank Jabar yang hebat,” ujar Maruarar, Senin (13/4/2026).

Maruarar turut menekankan mengenai peran strategis sektor perbankan daerah dalam mendukung pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk melalui program-program inklusi keuangan.

Ia menambahkan, perhatiannya juga tertuju pada nasabah Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar, yang mayoritas perempuan pelaku usaha mikro. Ia terkesan dengan jumlah nasabah yang mencapai jutaan dan kontribusinya pada ekonomi nasional.

“Saya kaget, jumlahnya mencapai 16,2 juta, dan semuanya ibu-ibu yang bekerja serta berusaha dari rumah,” ujarnya.

Menurut dia, fakta ini menunjukkan, kekuatan ekonomi nasional bertumpu pada unit terkecil, yakni rumah tangga. Ia menilai, pemberdayaan perempuan melalui akses pembiayaan menjadi salah satu kunci dalam memperkuat ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan.

Makanya, ia berharap kolaborasi yang telah terbangun terus diperkuat guna menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui kegiatan ekonomi produktif berbasis rumah tangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai dorongan pemerintah terhadap ekonomi kerakyatan dan UMKM membuka ruang baru bagi bank-bank BUMN untuk menjaga pertumbuhan laba.

Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef Abdul Manap Pulungan menilai adanya potensi bank pelat merah mendongkrak laba dari upaya-upaya mendukung ekonomi kerakyatan dan UMKM.

"Himbara mencetak laba signifikan tahun lalu. Sebagai agent of development, mereka harus berkontribusi nyata buat pertumbuhan ekonomi dengan menghidupkan ekosistem usaha terkait program-program pemerintah. Tapi justru itu ada bagusnya juga buat sisi bisnis mereka secara fundamental," kata Manap dalam keterangannya, Sabtu (4/4/2026).

Menurutnya, secara jangka panjang, bank-bank pelat merah pun jadi punya representasi, memperbesar peluang menambah basis nasabah, hingga menambah pundi-pundi pendapatan. Namun, upaya mendukung ekosistem terkait program pemerintah jangan sampai memperburuk kualitas portofolio, apalagi sampai menghilangkan sisi bisnis.

Menurut Manap, ada baiknya para Himbara tetap masuk ke sektor ekonomi yang risikonya sudah biasa ditangani, demi menjaga laba dan non-performing loan (NPL) tahun depan tetap terjaga.

Di sisi lain, kinerja PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. menunjukkan bahwa strategi penguatan sektor produktif dan digitalisasi mampu menopang pertumbuhan bisnis.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Selasa (10/3/2026), Bank Mandiri mencatatkan laba bersih sebesar Rp8,9 triliun hingga Februari 2026, meningkat 16,7% secara tahunan (year-on-year/YoY).

Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini mengatakan pertumbuhan laba tersebut didorong oleh semakin aktifnya transaksi nasabah melalui berbagai kanal layanan digital perseroan, terutama aplikasi Livin’ by Mandiri.

“Laba bersih Bank Mandiri tumbuh 16,7% secara tahunan menjadi Rp8,9 triliun hingga Februari 2026, seiring dengan meningkatnya aktivitas transaksi digital masyarakat melalui Livin’ by Mandiri yang turut mendorong pertumbuhan pendapatan berbasis komisi,” ujar Novita.

Secara operasional, Bank Mandiri mencatatkan penyaluran kredit sebesar Rp1.513,1 triliun atau tumbuh 15,7% YoY. Pertumbuhan kredit tersebut diiringi dengan peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) menjadi Rp1.644,8 triliun, atau naik 16,3% YoY, mencerminkan kepercayaan nasabah yang tetap kuat terhadap layanan perseroan.

Di sisi transaksi digital, hingga Februari 2026 volume transaksi melalui Livin’ by Mandiri mencapai lebih dari 738,7 juta transaksi sejak awal tahun, meningkat sekitar 28% YoY.

Peningkatan dipicu semakin luasnya penggunaan layanan digital. Selain itu, meningkatnya penggunaan pembayaran digital di berbagai merchant, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sejalan dengan meningkatnya aktivitas digital tersebut, pendapatan berbasis komisi (fee-based income) dari berbagai layanan pembayaran dan transaksi juga menunjukkan pertumbuhan.

Pendapatan komisi dari platform digital Bank Mandiri, termasuk Livin’ by Mandiri, tercatat mencapai Rp625 miliar atau meningkat 45,3% YoY, sedangkan dari platform wholesale Kopra by Mandiri mencapai Rp421 miliar atau tumbuh 29,3% YoY.

Dari sisi intermediasi, Bank Mandiri membukukan pendapatan bunga bersih (Net Interest Income/NII) sebesar Rp13,7 triliun, meningkat 9,16% YoY. Kinerja tersebut ditopang oleh pertumbuhan kredit serta meningkatnya aktivitas transaksi nasabah yang turut memperkuat penghimpunan dana murah berbasis rekening transaksi.

Efisiensi operasional perseroan juga membaik yang tercermin dari rasio Cost-to-Income Ratio (CIR) yang turun ke level 37,21%, menunjukkan pengelolaan biaya yang semakin disiplin sekaligus peningkatan produktivitas bisnis.

Sementara itu, kualitas aset Bank Mandiri tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) sebesar 0,98% dan coverage ratio 246,5%, mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit serta penguatan manajemen risiko.

Roy Nendissa

Guru Besar Ekonomi Pertanian/Pemasaran Agribisnis Fakultas Pertanian UNDANA

KITA mungkin sedang melihat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari sudut yang keliru. Selama ini, perhatian publik lebih banyak tersedot pada berbagai persoalan insidental makanan basi, distribusi yang terlambat, hingga tata kelola yang belum rapi. Semua itu penting, tetapi bukan inti persoalannya.

Pertanyaan yang jauh lebih mendasar justru jarang diajukan. Apakah MBG hanya sekadar program makan, atau sebenarnya sebuah mesin ekonomi besar yang selama ini kita abaikan? Pertanyaan ini menjadi sangat penting jika diletakkan dalam konteks Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sebagai daerah kepulauan dengan tantangan kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, biaya logistik yang tinggi, serta basis ekonomi masyarakat yang masih sangat bertumpu pada pertanian dan usaha kecil, NTT seharusnya melihat MBG bukan hanya sebagai program sosial, tetapi sebagai peluang strategis untuk menggerakkan ekonomi lokal.

Justru di daerah seperti NTT, setiap kebijakan publik yang menghadirkan pasar dalam jumlah besar dan terus-menerus harus dibaca sebagai momentum pembangunan ekonomi masyarakat. Jika MBG hanya dipahami sebagai program makan, maka yang kita lihat hanyalah piring, menu, dan anggaran.

Tetapi jika dilihat dari perspektif ekonomi, MBG adalah sesuatu yang jauh lebih besar—sebuah pasar raksasa yang dibiayai negara, berlangsung setiap hari, dan sangat mungkin berjangka panjang. Di titik inilah persoalan sebenarnya muncul: bukan pada programnya, tetapi pada cara kita memaknainya.

Sebagai akademisi di bidang ekonomi pertanian dan agribisnis di Universitas Nusa Cendana, saya melihat ada kegelisahan yang cukup mendasar. Kita terlalu sibuk memperdebatkan masalah di permukaan, tetapi belum cukup serius menangkap peluang besar di baliknya.

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menambah kritik terhadap MBG, melainkan untuk menggeser cara pandang: bahwa program ini harus dibaca sebagai instrumen strategis untuk menggerakkan ekonomi daerah, khususnya di NTT.

MBG sebagai Pasar yang Pasti

Selama ini, kita terlalu sibuk memperdebatkan biaya per porsi, tetapi belum cukup serius menghitung siapa yang menikmati perputaran uang dari program ini. Padahal, setiap program makan sekolah menciptakan permintaan besar untuk beras, sayur, telur, ayam, ikan, buah, bumbu, jasa memasak, distribusi, pengemasan, hingga tenaga kerja.

Artinya, negara sedang membangun sebuah pasar institusional yang sangat kuat. Pengadaan pangan publik seperti ini dapat menjadi alat untuk memperkuat rantai nilai lokal dan membuka pasar bagi produsen kecil bila dirancang dengan tepat (Leao et al., 2023; Xie et al., 2022).

Bagi NTT, hal ini memiliki arti yang jauh lebih strategis. Selama ini, salah satu persoalan mendasar ekonomi daerah adalah lemahnya keterhubungan antara produksi masyarakat dengan pasar yang pasti. Petani menanam, tetapi tidak tahu ke mana menjual. Peternak berproduksi, tetapi tidak memiliki kontrak pembelian yang jelas.

Koperasi ada, tetapi sering tidak punya fungsi ekonomi yang kuat. Dalam konteks itu, MBG sesungguhnya menawarkan sesuatu yang sangat mahal nilainya bagi NTT: kepastian permintaan.

Di sinilah letak kekeliruan kita. MBG terlalu sering dibaca sebagai beban anggaran, bukan sebagai peluang ekonomi. Seolah-olah tugas pemerintah selesai ketika makanan sampai ke tangan siswa.

Padahal, di balik makanan itu terdapat rantai ekonomi yang panjang. Ada petani yang bisa menanam lebih pasti. Ada peternak yang bisa berproduksi lebih berani.

Ada koperasi yang bisa hidup. Ada UMKM yang bisa berkembang. Ada jasa logistik yang bisa tumbuh. Dan yang terpenting, ada uang negara yang seharusnya bisa berputar di NTT, bukan keluar tanpa jejak.

Mengapa Ini Sangat Penting untuk NTT

Dalam konteks NTT, cara pandang terhadap MBG tidak boleh sama dengan daerah yang sudah memiliki infrastruktur pasar yang lebih matang. NTT adalah wilayah yang masih menghadapi tantangan serius dalam kemiskinan, pengangguran, produktivitas pertanian, distribusi pangan, dan keterhubungan antarwilayah.

Karena itu, program sebesar MBG seharusnya tidak diperlakukan sekadar sebagai program konsumsi, tetapi harus dijadikan alat intervensi ekonomi yang sengaja diarahkan untuk memperkuat masyarakat lokal. Kalau kebutuhan MBG di NTT dipenuhi dari luar daerah, maka yang terjadi adalah kebocoran manfaat ekonomi.

Anak-anak memang mendapat makanan, tetapi petani lokal tidak mendapat pasar. Anggaran tetap berjalan, tetapi ekonomi desa tidak tumbuh.

Sebaliknya, jika kebutuhan MBG setidaknya untuk komoditas yang realistis seperti sayuran, telur, ayam, dan bahan pangan lokal tertentu dapat dipenuhi dari dalam daerah, maka MBG akan menjadi penggerak ekonomi baru bagi masyarakat NTT.

Ini sangat relevan karena struktur ekonomi NTT masih sangat bergantung pada rumah tangga tani, petani kecil, peternak rakyat, pedagang lokal, dan usaha mikro. Artinya, pasar yang stabil dan rutin seperti MBG berpotensi menjadi salah satu instrumen paling efektif untuk menghubungkan kebijakan sosial dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Mengapa Selama Ini Belum Dimanfaatkan dengan Baik

Masalahnya bukan pada kurangnya peluang. Peluangnya justru sangat besar. Yang belum kuat adalah cara pandang dan desain kebijakannya. Program seperti MBG masih terlalu sering dikelola dalam logika belanja jangka pendek: yang penting makanan tersedia, yang penting program jalan. Pendekatan ini memang cepat, tetapi miskin visi.

Akibatnya, pemerintah cenderung mencari pemasok yang paling siap secara cepat, tanpa sungguh-sungguh membangun sistem agar masyarakat lokal juga siap menjadi pemasok. Padahal, manfaat ekonomi dari pengadaan pangan publik tidak akan muncul maksimal bila program berdiri sendiri. Ia membutuhkan dukungan kelembagaan, pelatihan, pembiayaan, koordinasi, dan keterlibatan sektor swasta (Leao et al., 2023; Omuse et al., 2025).

Bagi NTT, kekeliruan seperti ini akan jauh lebih mahal. Sebab jika program tidak didesain untuk menghubungkan masyarakat lokal dengan pasar MBG, maka daerah ini akan kembali hanya menjadi lokasi pelaksanaan program, bukan penerima manfaat ekonomi yang sesungguhnya.

Yang Dibutuhkan adalah Kebijakan Daerah yang Tepat

Agar MBG benar-benar menjadi instrumen ekonomi, program ini harus dilihat sebagai sebuah sistem yang mengintegrasikan berbagai aktor dalam satu ekosistem ekonomi. Pemerintah daerah tidak cukup hanya menjadi pembayar program; pemerintah harus menjadi arsitek sistemnya.

Dalam konteks NTT, ini berarti pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota perlu secara sadar membangun kebijakan yang memprioritaskan keterlibatan produksi lokal dalam rantai pasok MBG. Tidak semua komoditas mungkin bisa dipenuhi sekaligus, tetapi komoditas yang realistis dan sesuai dengan potensi wilayah harus mulai diarahkan ke sana.

Ini memerlukan peta sentra produksi, pola tanam yang terjadwal, penguatan koperasi, dukungan pembiayaan, dan kemitraan dengan pelaku usaha. Untuk melihat bagaimana MBG dapat berfungsi sebagai instrumen ekonomi daerah, perlu dipahami bahwa program ini harus dibangun sebagai sebuah sistem yang mengintegrasikan berbagai aktor dalam satu ekosistem yang saling terhubung.



Gambar 1. Ekosistem MBG sebagai Instrumen Ekonomi Daerah Berbasis Kolaborasi

Gambar tersebut menunjukkan bahwa MBG tidak berdiri sendiri sebagai program konsumsi, tetapi menjadi pusat dari sebuah ekosistem yang menghubungkan produksi, pasar, pembiayaan, pengetahuan, dan kebijakan. Dalam konteks NTT, pemerintah daerah berperan dalam kebijakan dan koordinasi.

Perguruan tinggi seperti Universitas Nusa Cendana (UNDANA) menjadi pusat riset, pelatihan, dan pendampingan. Kelompok tani menjadi produsen utama. KADIN dan pelaku industri berperan membuka akses pasar dan kontrak.

Perbankan atau lembaga keuangan mendukung pembiayaan usaha. Jika seluruh unsur ini terhubung, maka MBG tidak lagi hanya memberi makan siswa, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal NTT.

Kajian tentang adopsi inovasi pertanian menunjukkan bahwa petani lebih mampu berkembang bila ada akses informasi, kelembagaan kelompok, pendampingan, dan kebijakan yang sesuai dengan konteks lokal (Ogunyiola et al., 2022; Manono et al., 2025; Belay et al., 2022).

Artinya, pemerintah daerah di NTT tidak cukup hanya menjadi pelaksana administrasi. Pemerintah harus menjadi pengarah ekosistem ekonomi MBG.

MBG Harus Menghubungkan Konsumsi, Produksi, dan Distribusi

Selama ini, konsumsi dan produksi sering berjalan sendiri-sendiri. Anak sekolah butuh makan, tetapi petani tidak otomatis menjadi pemasok. Di sinilah MBG harus menjadi jembatan.

Program ini harus menghubungkan kebutuhan konsumsi siswa, kapasitas produksi petani, kelembagaan distribusi, pembiayaan usaha, dan kepastian pasar. Dalam konteks implementasi di NTT, integrasi tersebut dapat diwujudkan melalui model kemitraan yang melibatkan perguruan tinggi, kelompok tani, koperasi, dan dunia usaha sebagaimana ditunjukkan pada model berikut.



Gambar 2. Model Bisnis Supply Sayuran untuk Mendukung MBG Berbasis Kemitraan Undana dan KADIN

Model tersebut menunjukkan bagaimana ekosistem dapat dioperasionalkan di lapangan. Fakultas Pertanian Undana ditempatkan sebagai penggerak utama yang memastikan pelatihan, pendampingan, dan inovasi produksi berjalan.

Kelompok tani menjalankan produksi secara terjadwal agar pasokan stabil. Koperasi atau BUMDes berperan dalam pengumpulan dan distribusi hasil. KADIN menjadi mitra strategis dalam kontrak bisnis, akses pasar, dan penguatan

investasi.

Dengan model ini, MBG tidak lagi dipahami sebagai urusan dapur semata, tetapi sebagai rantai nilai ekonomi yang dapat menghubungkan petani, perguruan tinggi, dunia usaha, dan pasar institusional di NTT. Bagi NTT, model seperti ini sangat relevan.

Daerah ini membutuhkan pendekatan pembangunan yang tidak hanya menyalurkan program, tetapi juga membangun sistem. Undana memiliki posisi strategis sebagai pusat pengetahuan dan inovasi lokal. Kelompok tani dan koperasi menjadi basis ekonomi masyarakat.

KADIN dapat membuka pintu bagi kemitraan bisnis. Pemerintah menjadi pengarah kebijakan. Jika semua ini dirangkai dalam ekosistem MBG, maka manfaat program akan jauh melampaui fungsi sosialnya.

Kalau hubungan ini dibangun, maka dampaknya besar. Anak-anak mendapat makanan bergizi. Petani mendapat pembeli tetap. Koperasi mendapat fungsi ekonomi nyata. UMKM tumbuh.

Dunia usaha masuk sebagai mitra. Perguruan tinggi berperan dalam inovasi. Daerah memiliki rantai pasok pangan yang semakin kuat. Sejumlah kajian menekankan bahwa sistem pangan lokal yang kuat dapat memperbaiki penghidupan masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, dan membuat daerah lebih tangguh terhadap gangguan ekonomi atau logistik (Godrich, 2023; Godrich et al., 2023).

Terlepas dari Masalah Insidentil, Peluang Besarnya Tetap Ada

Tentu, program sebesar MBG akan selalu menghadapi masalah. Akan ada kekurangan, akan ada kesalahan, dan mungkin juga ada penyimpangan.

Namun, kita tidak boleh terjebak dalam cara berpikir yang membuat masalah insidental menutupi peluang struktural yang jauh lebih besar.

Masalah teknis harus dibenahi. Tata kelola harus diperkuat. Pengawasan harus ditingkatkan. Tetapi visi ekonominya tidak boleh hilang. Jika tidak, kita akan terus mengulang kesalahan lama: negara membelanjakan anggaran besar, tetapi masyarakat lokal tidak menjadi pelaku utama. NTT hanya menjadi lokasi program, bukan penerima manfaat ekonomi yang sesungguhnya.

Mengubah MBG Menjadi Mesin Ekonomi NTT

Kalau pemerintah daerah berani melihat MBG secara strategis, maka program ini bisa menjadi salah satu mesin ekonomi daerah yang paling kuat di NTT. Setiap rupiah yang dibelanjakan untuk makan siswa tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga dapat mendorong produksi lokal, menggerakkan perdagangan, menciptakan lapangan kerja, memperkuat koperasi, dan meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Bahkan, dalam jangka panjang, MBG bisa menjadi dasar bagi pembangunan ekonomi pangan lokal NTT yang lebih mandiri. NTT tidak lagi hanya menjadi konsumen, tetapi menjadi produsen yang terhubung dengan pasar institusional.

Inilah mengapa MBG tidak boleh dipahami sebagai pengeluaran rutin semata. Ia harus dilihat sebagai investasi sosial-ekonomi bagi masa depan NTT.

Karena itu, kita perlu menegaskan kembali: MBG bukan sekadar program makan, tetapi instrumen ekonomi daerah. Bagi Nusa Tenggara Timur, ini bukan sekadar wacana. Ini adalah peluang nyata.

Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah program ini penting, tetapi apakah kita cukup cerdas untuk memanfaatkannya. Apakah kita akan terus melihat MBG sebagai beban yang harus dijalankan, atau mulai melihatnya sebagai peluang yang harus dimenangkan untuk kepentingan masyarakat NTT?

Pada akhirnya, setiap piring makanan yang sampai ke tangan siswa seharusnya tidak hanya memberi gizi bagi anak, tetapi juga memberi kehidupan bagi petani, peluang bagi UMKM, kekuatan bagi koperasi, ruang bagi dunia usaha, dan masa depan bagi ekonomi daerah.

Jika itu tidak terjadi, maka kita memang memberi makan anak-anak—tetapi kita gagal memberi makan masa depan Nusa Tenggara Timur itu sendiri.

MBG dapat menjadi katalisator nyata bagi kebangkitan ekonomi kerakyatan di Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Penguatan ekonomi kerakyatan semakin menjadi kebutuhan mendesak di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. Tekanan geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, hingga fluktuasi harga pangan menuntut negara menghadirkan kebijakan yang tidak hanya bersifat protektif, tetapi juga produktif.

Dalam konteks tersebut, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir bukan sekadar sebagai intervensi sosial, melainkan sebagai instrumen strategis yang mampu menggerakkan ekonomi rakyat dari hulu hingga hilir.

Pemerintah mengalokasikan anggaran MBG dalam kisaran Rp400 triliun–Rp450 triliun secara bertahap dalam beberapa tahun implementasi awal (estimasi berbagai dokumen perencanaan fiskal 2025–2029). Pada tahap awal tahun berjalan, alokasi efektif diproyeksikan sekitar Rp70 triliun–Rp100 triliun per tahun, menjadikannya salah satu program belanja sosial terbesar dalam struktur APBN. Jika dibandingkan, nilai ini setara sekitar 2,5–3,5 persen dari total belanja negara, sekaligus mendekati 0,3–0,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Dengan skala fiskal sebesar ini, MBG memiliki daya dorong ekonomi yang sangat signifikan, khususnya bagi sektor-sektor ekonomi berbasis kerakyatan seperti pertanian, perikanan, peternakan, serta UMKM pangan. Inilah titik awal transformasi MBG dari sekadar program konsumsi menjadi katalisator ekonomi kerakyatan.

Rantailokal

Salah satu kekuatan utama Program MBG terletak pada kemampuannya menciptakan permintaan agregat yang stabil terhadap produk pangan domestik. Dengan target penerima mencapai lebih dari 70 juta anak sekolah dan kelompok rentan, kebutuhan bahan baku pangan harian menjadi sangat besar.

Sebagai ilustrasi, jika satu porsi makanan membutuhkan bahan baku senilai Rp10.000–Rp12.000, maka potensi perputaran ekonomi harian dapat mencapai Rp700 miliar hingga Rp840 miliar. Dalam satu tahun, angka ini dapat menembus Rp250 triliun–Rp300 triliun yang sebagian besar berpotensi diserap oleh pelaku ekonomi lokal.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sektor pertanian menyerap sekitar 29 persen tenaga kerja nasional, sementara kontribusinya terhadap PDB berada di kisaran 12–13 persen. Dengan adanya MBG, permintaan terhadap hasil pertanian seperti beras, sayur, telur, dan protein hewani akan meningkat signifikan. Hal ini berpotensi memperbaiki terms of trade petani yang selama ini cenderung stagnan.

Selain itu, sekitar 64 juta unit Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia menyumbang lebih dari 60 persen PDB dan menyerap 97 persen tenaga kerja. Jika rantai pasok MBG terintegrasi dengan UMKM lokal yang dimulai dari katering, pengolahan makanan, hingga rantai distribusinya, maka dampak ekonominya akan jauh lebih inklusif dan menyentuh transformasi struktural ekonomi kerakyatan yang diharapkan.

Selanjutnya dalam efisiensi distribusi, nilai tambah ekonomi dapat diciptakan melalui pemendekan rantai distribusi logistik. Hal ini dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis wilayah, sehingga biaya logistik yang selama ini menyumbang hingga 14–23 persen dari PDB Indonesia dapat ditekan seminimal mungkin. Artinya, lebih banyak nilai ekonomi yang tetap berputar di tingkat lokal dan kualitas ketahanan menu dalam Program MBG juga dapat semakin terjaga.

Dampakganda

Efek pengganda dari Program MBG terhadap ekonomi kerakyatan sangat nyata. Dalam teori fiskal, belanja pemerintah pada sektor berbasis domestik memiliki multiplier antara 1,3 hingga 1,8. Artinya, setiap Rp1 triliun yang dibelanjakan berpotensi menciptakan output ekonomi hingga Rp1,3 triliun–Rp1,8 triliun.

Dengan asumsi alokasi awal Rp100 triliun, maka potensi tambahan output ekonomi dapat mencapai Rp130 triliun–Rp180 triliun. Dampak ini tidak hanya tercermin pada peningkatan PDB, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja. Jika setiap Rp1 miliar belanja sektor pangan mampu menyerap 3–5 tenaga kerja langsung dan tidak langsung, maka MBG berpotensi menciptakan jutaan peluang kerja baru.

Lebih jauh, peningkatan pendapatan masyarakat akan mendorong konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi Indonesia dengan kontribusi lebih dari 50 persen terhadap PDB. Siklus ini menciptakan efek domino: produksi meningkat, pendapatan naik, konsumsi tumbuh, dan ekonomi menjadi lebih stabil.

Dalam jangka panjang, dampak MBG juga terlihat pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Anak-anak yang mendapatkan asupan gizi yang cukup akan memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi di masa depan. Ini sejalan dengan temuan berbagai riset global bahwa peningkatan gizi dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja hingga 10–17 persen.

Disiplinfiskal

Meski memiliki potensi besar, implementasi MBG tetap harus berada dalam kerangka disiplin fiskal. Rasio pajak Indonesia yang masih berada di kisaran 10–11 persen terhadap PDB membatasi ruang fiskal pemerintah. Oleh karena itu, desain program harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat ekonomi yang optimal.

Pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan memastikan bahwa belanja MBG bersifat produktif. Artinya, pengadaan bahan pangan harus mengutamakan produksi dalam negeri, bukan impor. Dengan demikian, kebocoran fiskal dapat diminimalkan, dan manfaat ekonomi tetap berada di dalam negeri.

Selain itu, integrasi dengan program lain seperti bantuan sosial, subsidi pangan, dan pemberdayaan UMKM dapat meningkatkan efisiensi anggaran. Digitalisasi sistem distribusi juga penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, sekaligus mengurangi potensi inefisiensi.

Pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa program pangan berskala besar dapat berhasil jika dikelola secara terintegrasi. India misalnya, melalui skema Mid-Day Meal berhasil meningkatkan partisipasi sekolah sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Sementara Brazil melalui program Fome Zero mampu mengurangi kemiskinan secara signifikan dengan pendekatan berbasis komunitas.

Indonesia dapat mengadopsi praktik baik tersebut dengan menyesuaikannya pada konteks lokal, terutama dalam memperkuat peran koperasi dan BUMDes sebagai penghubung antara produsen dan program MBG.

Investasistrategis

Program MBG pada akhirnya bukan sekadar kebijakan populis, melainkan investasi strategis dalam membangun fondasi ekonomi kerakyatan yang kuat dan berkelanjutan. Dengan alokasi anggaran yang besar, program ini memiliki peluang untuk menciptakan transformasi ekonomi yang signifikan, asalkan dikelola dengan pendekatan yang tepat.

Harmonisasi antara kebijakan sosial dan ekonomi menjadi kunci utama. Ketika MBG mampu menghubungkan kebutuhan gizi dengan produksi lokal, memberdayakan UMKM, serta menciptakan lapangan kerja, maka program ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, pendekatan seperti ini menjadi semakin relevan. Ekonomi yang kuat bukan hanya tentang angka pertumbuhan, tetapi juga tentang sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh rakyat. Dan dalam konteks itulah, MBG dapat menjadi katalisator nyata bagi kebangkitan ekonomi kerakyatan di Indonesia.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp7,35 triliun hingga Februari 2026.

Penyaluran tersebut menjangkau 59.327 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di seluruh Indonesia, sekaligus menegaskan peran perseroan sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan.

Realisasi tersebut setara 17,92% dari target KUR Bank Mandiri tahun ini yang dipatok Rp41 triliun. Di tengah dorongan pemerintah untuk memperkuat ekonomi inklusif, capaian awal ini menjadi sinyal kuat akselerasi pembiayaan sektor produktif terus berlanjut.

Direktur Consumer Banking Bank Mandiri, Saptari, mengatakan bahwa KUR tidak sekadar menjadi instrumen pembiayaan, melainkan sarana pemberdayaan UMKM agar lebih berdaya saing dan mampu menciptakan lapangan kerja.

“Dukungan KUR ini bukan hanya tentang pembiayaan, tetapi juga tentang pemberdayaan. Kami ingin membantu pelaku UMKM memperkuat kapasitas produksi, memperluas lapangan pekerjaan, dan meningkatkan daya saing,” ujar Saptari dalam keterangan resmi, Senin (30/3/2026).

Dari sisi kualitas, kredit KUR Bank Mandiri tetap terjaga solid dengan rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) di bawah 1%. Angka ini mencerminkan kemampuan perseroan menjaga keseimbangan antara ekspansi bisnis dan manajemen risiko.

Secara sektoral, penyaluran KUR masih didominasi sektor produksi yang mencapai 61,83% atau senilai Rp4,54 triliun. Rinciannya, sektor pertanian menjadi kontributor terbesar dengan Rp2,21 triliun, disusul jasa produksi Rp1,65 triliun, industri pengolahan Rp568 miliar, serta perikanan Rp107 miliar. Komposisi ini menunjukkan fokus kuat pada sektor-sektor strategis penopang ketahanan pangan dan aktivitas ekonomi riil.

Secara kumulatif, sejak program KUR diluncurkan pemerintah pada 2008 hingga Februari 2026, Bank Mandiri telah menyalurkan total Rp310,59 triliun kepada 3,65 juta debitur. Pembiayaan berbunga rendah ini menjadi salah satu katalis utama peningkatan kapasitas usaha dan perluasan pasar UMKM di Indonesia.

Untuk menjaga kualitas penyaluran, Bank Mandiri disebut mengandalkan pendekatan berbasis ekosistem melalui skema closed-loop yang menghubungkan nasabah wholesale dengan UMKM dalam satu rantai nilai.

Menurut Saptari, strategi ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat keberlanjutan bisnis pelaku usaha. Di sisi lain, perseroan juga mengoptimalkan layanan Mandiri Agen dalam mendukung transaksi harian dan pembayaran angsuran debitur KUR.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) akan memperkuat penyaluran kredit ke sektor produktif menyusul suntikan tambahan dana pemerintah yang bersumber dari Saldo Anggaran Lebih alias SAL.

Suntikan dana ini akan menambah likuiditas perbankan yang pada akhirnya akan menjaga ruang ekspansi kredit tetap terarah ke sektor produktif, khususnya yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan.

Corporate Secretary Bank Mandiri, Adhika Vista, menyampaikan bahwa realisasi penyaluran kredit yang bersumber dari dana SAL hingga saat ini menunjukkan perkembangan positif dan berjalan sesuai rencana penempatan.

Dia menegaskan bahwa seluruh penyaluran dilakukan dengan prinsip kehati-hatian serta pelaporan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, pembiayaan dari dana SAL telah menjangkau berbagai sektor strategis nasional, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai motor utama ekonomi. Distribusi kredit tersebut juga telah tersebar di 37 provinsi di Indonesia, mencerminkan pemerataan akses pembiayaan yang inklusif.

Ke depan, Bank Mandiri memastikan ekspansi kredit akan tetap dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan dinamika permintaan, kondisi makroekonomi, serta kualitas risiko.

Andhika juga menyampaikan bahwa dengan adanya pendekatan tersebut, Bank Mandiri optimistis pertumbuhan kredit dapat tetap sehat dan berada di atas rata-rata industri.

“Melalui optimalisasi fungsi intermediasi, Bank Mandiri terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong aktivitas sektor produktif, meningkatkan daya saing usaha nasional, serta membuka peluang penciptaan lapangan kerja secara berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangannya, dikutip Senin (30/3/2026).

Suntikan Rp100 Triliun Purbaya

Sebelumnya Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan pemerintah telah menambah penempatan dana sebesar Rp100 triliun ke perbankan menjelang libur Lebaran 2026.

Langkah ini diambil untuk menjaga likuiditas sekaligus menekan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) yang sempat meningkat akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.

Dia menjelaskan, tambahan likuiditas tersebut merupakan respons atas kenaikan yield obligasi yang mengindikasikan adanya keketatan likuiditas di sistem perbankan.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan, posisi kas negara di Bank Indonesia masih mencapai sekitar Rp400 triliun, sehingga pemerintah memiliki ruang untuk mengalirkan likuiditas ke perbankan.

Dari jumlah tersebut, Rp100 triliun ditempatkan dengan tenor fleksibel dan dapat ditarik sewaktu-waktu, berbeda dengan skema sebelumnya sebesar Rp200 triliun yang memiliki tenor enam bulan di bank-bank Himbara. Kebijakan ini disebut menyerupai strategi active treasury management.

Purbaya menambahkan, penempatan dana tersebut tidak sepenuhnya difokuskan untuk pembiayaan sektor riil. Perbankan diberikan fleksibilitas untuk memanfaatkan dana, termasuk membeli SBN guna menekan yield melalui peningkatan permintaan di pasar obligasi.

“Kalau mau menekan yield, harus ada pembeli. Bank pasti mencari instrumen yang paling mudah dan berisiko rendah, seperti obligasi negara. Itu yang akan mendorong yield turun kembali,” jelasnya.

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Mengenai hal ini, PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) juga menilai kebijakan tersebut dinilai dapat mendukung likuiditas perbankan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar mengatakan, kinerja likuiditas perseroan saat ini berada pada kondisi yang kuat, tercermin dari pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang solid sepanjang 2025.

Sepanjang tahun lalu, DPK BSI tumbuh 16,20% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi sekitar Rp380 triliun, dengan komposisi yang didominasi dana murah atau current account saving account (CASA) sebesar 61,62% atau sekitar Rp234 triliun.

Menurutnya, kinerja penghimpunan dana tersebut juga didukung oleh berbagai stimulus pemerintah, termasuk kebijakan penempatan dana SAL di perbankan.

“Sepanjang 2025, dana SAL yang ditempatkan di Bank Syariah Indonesia sebesar Rp10 triliun telah terserap 100% di berbagai sektor pembiayaan, mulai dari UMKM, konsumer, hingga usaha bisnis lainnya,” ujar Wisnu dalam keterangannya kepada Bisnis, dikutip Senin (16/3/2026).

Dia menjelaskan, penyaluran dana tersebut menunjukkan bahwa stimulus likuiditas dari pemerintah dapat mendorong pembiayaan ke sektor-sektor produktif yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Terkait rencana tambahan penempatan dana SAL sebesar Rp100 triliun dengan skema yang lebih fleksibel, BSI menyatakan masih melakukan koordinasi lebih lanjut dengan kementerian terkait untuk memahami mekanisme kebijakan tersebut.

Meski demikian, perseroan menyambut baik langkah pemerintah tersebut sebagai upaya menjaga likuiditas perbankan sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.

“Kami menyambut baik kebijakan dan stimulus yang disiapkan pemerintah untuk mendorong daya beli dan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Wisnu.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menilai skema tarif ojek online (ojol) saat ini belum adil bagi pengemudi. Pasalnya, perhitungan tarif hanya didasarkan pada algoritma jarak pengantaran, tanpa memasukkan jarak penjemputan maupun waktu tunggu.

Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menjelaskan kondisi tersebut membuat pengemudi menanggung beban operasional lebih besar dibandingkan pendapatan yang diterima.

Dia mencontohkan, ketika konsumen memesan layanan ride hailing dengan jarak antar lima kilometer, pengemudi yang menerima pesanan bisa saja harus menempuh jarak tiga kilometer untuk menjemput. Dengan demikian, total perjalanan mencapai delapan kilometer.

“Namun yang ditentukan sebagai tarif hanya berdasarkan jarak antar saja yaitu lima kilometer, sedangkan jarak jemput tidak dihitung dalam tarif apalagi apabila ternyata driver harus menunggu setelah sampai pada titik jemput,” kata Igun kepada Bisnis pada Kamis (26/3/2026).

Menurut Igun, kondisi tersebut merugikan pengemudi karena harus mengeluarkan biaya operasional (operational expenditure/OPEX) lebih besar, sementara pendapatan masih dipotong biaya aplikasi yang dapat mencapai hampir 50%.

Oleh karena itu, Garda Indonesia mengusulkan penerapan skema bagi hasil 90:10 serta mendesak pemerintah segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) khusus ojol.

Igun menilai skema bagi hasil tersebut dapat menjadi jaminan pendapatan utama bagi sekitar 7 juta pengemudi ojol di Indonesia, sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan dan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dia menjelaskan, melalui skema tersebut pengemudi akan menerima 90% dari setiap pembayaran pelanggan. Kebijakan ini dinilai dapat memberikan kepastian hukum di tengah tekanan krisis ekonomi global.

“Dari bagi hasil 90:10 yang berkekuatan hukum tetap, pengemudi akan mendapatkan jaminan pendapatan 90% dari setiap order, akan ada 30–50 juta keluarga ojol dan sekitar 75 juta ekosistem UMKM akan terdampak naik ekonominya apabila Perpres Ojol menetapkan bagi hasil 90:10,” kata Igun dalam keterangan resmi, Kamis (26/3/2026).

Igun menambahkan, tanpa skema tersebut, potensi penurunan ekonomi dinilai dapat terjadi apabila kebijakan lebih berpihak kepada investor atau perusahaan aplikator dibandingkan penguatan ekonomi kerakyatan.

Selain skema bagi hasil, Igun menekankan Perpres juga perlu mengatur perlindungan sosial bagi pengemudi, baik di bidang kesehatan maupun ketenagakerjaan, dengan melibatkan pemerintah dan perusahaan aplikator.

Regulasi tersebut juga diharapkan mencakup komponen tarif secara menyeluruh, mulai dari tarif penjemputan, tarif menunggu, hingga tarif pengantaran, guna menjamin keadilan atas biaya operasional pengemudi.

Di tengah potensi krisis ekonomi global akibat konflik geopolitik, asosiasi juga meminta pemerintah menahan kenaikan tarif sementara waktu agar tidak membebani masyarakat.

Namun demikian, Igun menegaskan pentingnya penerapan skema tarif yang transparan dan adil, termasuk tarif jemput yang proporsional, kompensasi waktu tunggu, serta perhitungan tarif berbasis jarak yang akurat.

“Kami sangat berharap Presiden Prabowo pro rakyat, pro kepentingan 7 juta pengemudi ojol, 30–50 juta keluarga ojol dan 75 juta UMKM yang menggantungkan fundamental ekonominya dari porsi bagi hasil 90:10,” kata Igun.

Dia memastikan Garda Indonesia siap berkolaborasi dengan pemerintah, investor, dan perusahaan aplikator untuk mengkaji serta mempercepat implementasi Perpres tersebut. Pihaknya juga menegaskan akan terus memperjuangkan hak pengemudi dalam ekosistem gig economy agar sektor ini dapat berkontribusi optimal terhadap perekonomian nasional.