Jakarta (ANTARA) - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mengarahkan pemanfaatan penempatan dana saldo anggaran lebih (SAL) dari pemerintah sebagai kredit kepada segmen UMKM dan industri padat karya serta sektor strategis lainnya.

Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Mochamad Rizaldi merinci sektor strategis tersebut mencakup perkebunan dan ketahanan pangan, hilirisasi sumber daya alam dan energi terbarukan, layanan kesehatan, manufaktur, serta sektor-sektor prioritas yang memiliki multiplier effect terhadap perekonomian.

"Harapan kami, Bank Mandiri berupaya terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan memperkuat daya saing ekspor serta memperluas penciptaan lapangan kerja dan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan," kata Rizaldi saat konferensi pers secara daring di Jakarta, Selasa.

Rizaldi menyampaikan penempatan dana pemerintah yang berasal dari SAL pada prinsipnya merupakan bagian dari langkah bersama untuk menjaga efektivitas transmisi likuiditas di sistem keuangan untuk mendukung percepatan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.

Ia memastikan dana tersebut dikelola perseroan secara prudent dan produktif dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku serta kebutuhan likuiditas di bank.

"Sesuai dengan tujuan penempatan dana pemerintah, dana tersebut difokuskan untuk mendukung penyaluran kredit dan menjaga kelancaran intermediasi perbankan," kata Rizaldi.

Sebelumnya, pemerintah mulanya telah menempatkan dana SAL sebesar Rp200 triliun di perbankan.

Dengan tambahan terbaru sebesar Rp100 triliun, total penempatan dana SAL kini mencapai sekitar Rp300 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan tambahan SAL Rp100 triliun diberikan dengan skema yang lebih fleksibel.

Menurut Purbata, penempatan SAL dengan total Rp300 triliun di perbankan bekerja menggerakkan perekonomian dengan mekanisme invisible hand atau tangan tak terlihat.

Artinya, injeksi dana pemerintah itu mendorong perbankan mengoptimalkan fungsi intermediasi mereka sehingga aktivitas perekonomian dapat terakselerasi.

"Kebijakan saya itu memaksa invisible hand berfungsi di sekitar finansial, sehingga perbankan akan memilih proyek-proyek yang bagus dan membuat ekonomi bergerak," ujar Purbaya.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, kebijakan pemindahan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp300 triliun ke bank Himbara bertujuan untuk memacu realisasi pergerakan tak terlihat di pasar keuangan atau invisible hand. Artinya, transfer SAL bukan cuma membiayai program prioritas nasional.

Perlu diketahui, invisible hand yang dimaksud Purbaya merujuk konsep ekonomi pasar bebas yang menitikberatkan mekanisme pasar bakal berlangsung dan menjadi alat alokasi sumber daya tanpa adanya campur tangan pemerintah sekalipun. Konsep ini diperkenalkan pemikir abad ke-18, Adam Smith.

"Saya sebetulnya tidak peduli mereka (bank) taruh secara teoritis, tapi begitu taruh di situ, dia akan menyebar ke sistem perekonomian karena banknya dipaksa oleh invisible hand," ujar Purbaya di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Purbaya mengatakan, kebijakan transfer SAL bertujuan menuntun perbankan bergerak mengikuti mekanisme pasar dalam menggarap proyek-proyek tanpa adanya campur tangan yang berarti dari pemerintah.

"Kebijakan saya memaksa invisible hand berfungsi di sekitar finansial. Perbankan memilih proyek-proyek yang bagus dan membuat ekonomi bergerak," katanya.

Sebagai informasi, Purbaya telah menambah periode penempatan dana Rp200 triliun di Himbara dari Maret sampai September 2026. Seturut itu, ada penambahan dana Rp100 triliun.

Tambahan fiskal tersebut digadang-gadang sebagai injeksi di sektor keuangan setelah audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) akan memperkuat penyaluran kredit ke sektor produktif menyusul suntikan tambahan dana pemerintah yang bersumber dari Saldo Anggaran Lebih alias SAL.

Suntikan dana ini akan menambah likuiditas perbankan yang pada akhirnya akan menjaga ruang ekspansi kredit tetap terarah ke sektor produktif, khususnya yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan.

Corporate Secretary Bank Mandiri, Adhika Vista, menyampaikan bahwa realisasi penyaluran kredit yang bersumber dari dana SAL hingga saat ini menunjukkan perkembangan positif dan berjalan sesuai rencana penempatan.

Dia menegaskan bahwa seluruh penyaluran dilakukan dengan prinsip kehati-hatian serta pelaporan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, pembiayaan dari dana SAL telah menjangkau berbagai sektor strategis nasional, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai motor utama ekonomi. Distribusi kredit tersebut juga telah tersebar di 37 provinsi di Indonesia, mencerminkan pemerataan akses pembiayaan yang inklusif.

Ke depan, Bank Mandiri memastikan ekspansi kredit akan tetap dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan dinamika permintaan, kondisi makroekonomi, serta kualitas risiko.

Andhika juga menyampaikan bahwa dengan adanya pendekatan tersebut, Bank Mandiri optimistis pertumbuhan kredit dapat tetap sehat dan berada di atas rata-rata industri.

“Melalui optimalisasi fungsi intermediasi, Bank Mandiri terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong aktivitas sektor produktif, meningkatkan daya saing usaha nasional, serta membuka peluang penciptaan lapangan kerja secara berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangannya, dikutip Senin (30/3/2026).

Suntikan Rp100 Triliun Purbaya

Sebelumnya Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan pemerintah telah menambah penempatan dana sebesar Rp100 triliun ke perbankan menjelang libur Lebaran 2026.

Langkah ini diambil untuk menjaga likuiditas sekaligus menekan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) yang sempat meningkat akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.

Dia menjelaskan, tambahan likuiditas tersebut merupakan respons atas kenaikan yield obligasi yang mengindikasikan adanya keketatan likuiditas di sistem perbankan.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan, posisi kas negara di Bank Indonesia masih mencapai sekitar Rp400 triliun, sehingga pemerintah memiliki ruang untuk mengalirkan likuiditas ke perbankan.

Dari jumlah tersebut, Rp100 triliun ditempatkan dengan tenor fleksibel dan dapat ditarik sewaktu-waktu, berbeda dengan skema sebelumnya sebesar Rp200 triliun yang memiliki tenor enam bulan di bank-bank Himbara. Kebijakan ini disebut menyerupai strategi active treasury management.

Purbaya menambahkan, penempatan dana tersebut tidak sepenuhnya difokuskan untuk pembiayaan sektor riil. Perbankan diberikan fleksibilitas untuk memanfaatkan dana, termasuk membeli SBN guna menekan yield melalui peningkatan permintaan di pasar obligasi.

“Kalau mau menekan yield, harus ada pembeli. Bank pasti mencari instrumen yang paling mudah dan berisiko rendah, seperti obligasi negara. Itu yang akan mendorong yield turun kembali,” jelasnya.

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Mengenai hal ini, PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) juga menilai kebijakan tersebut dinilai dapat mendukung likuiditas perbankan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar mengatakan, kinerja likuiditas perseroan saat ini berada pada kondisi yang kuat, tercermin dari pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang solid sepanjang 2025.

Sepanjang tahun lalu, DPK BSI tumbuh 16,20% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi sekitar Rp380 triliun, dengan komposisi yang didominasi dana murah atau current account saving account (CASA) sebesar 61,62% atau sekitar Rp234 triliun.

Menurutnya, kinerja penghimpunan dana tersebut juga didukung oleh berbagai stimulus pemerintah, termasuk kebijakan penempatan dana SAL di perbankan.

“Sepanjang 2025, dana SAL yang ditempatkan di Bank Syariah Indonesia sebesar Rp10 triliun telah terserap 100% di berbagai sektor pembiayaan, mulai dari UMKM, konsumer, hingga usaha bisnis lainnya,” ujar Wisnu dalam keterangannya kepada Bisnis, dikutip Senin (16/3/2026).

Dia menjelaskan, penyaluran dana tersebut menunjukkan bahwa stimulus likuiditas dari pemerintah dapat mendorong pembiayaan ke sektor-sektor produktif yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Terkait rencana tambahan penempatan dana SAL sebesar Rp100 triliun dengan skema yang lebih fleksibel, BSI menyatakan masih melakukan koordinasi lebih lanjut dengan kementerian terkait untuk memahami mekanisme kebijakan tersebut.

Meski demikian, perseroan menyambut baik langkah pemerintah tersebut sebagai upaya menjaga likuiditas perbankan sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.

“Kami menyambut baik kebijakan dan stimulus yang disiapkan pemerintah untuk mendorong daya beli dan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Wisnu.

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara, mempertanyakan efektivitas tambahan suntikan likuiditas Rp100 triliun ke bank BUMN di tengah lemahnya penyaluran kredit ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Data menunjukkan kredit UMKM justru mengalami kontraksi 0,5% secara tahunan per Januari 2026.

Bhima menilai kebijakan penambahan likuiditas belum memberikan dampak signifikan terhadap sektor riil, khususnya UMKM yang menjadi sasaran utama pembiayaan inklusif.

“Suntikan likuiditas Rp100 triliun sebenarnya buat apa sih? Menteri Keuangan baru saja mengumumkan tambahan Rp100 triliun untuk suntik likuiditas bank BUMN. Pertanyaannya, yang kemarin Rp200 triliun belum ada pengaruhnya ke kredit UMKM,” ujarnya dikutip dari akun @Celios_id, Minggu (29/3/2026).

Lebih lanjut, kontraksi lebih dalam terjadi pada kredit modal kerja UMKM yang turun 4,8% secara tahunan, yang umumnya digunakan untuk pembelian bahan baku. Sementara itu, kredit pada segmen usaha kecil juga tercatat turun 1,1%.

Di sisi lain, penyaluran kredit justru meningkat pada segmen korporasi yang tumbuh 15,2% secara tahunan. Bhima menilai kondisi ini mengindikasikan bahwa likuiditas lebih banyak terserap untuk kebutuhan refinancing dibandingkan ekspansi kredit baru ke sektor produktif UMKM.

“Jadi ragu sebenarnya, uang dari suntikan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) larinya ke sektor apa? Memang sepertinya bukan ke kredit usaha rakyat,” katanya.

Selain itu, perbankan juga menghadapi tingginya kredit yang belum tersalurkan (undispersed loan) yang mencapai Rp2.506 triliun atau sekitar seperempat dari total kredit. Menurut Bhima, kondisi ini mencerminkan sikap kehati-hatian bank akibat meningkatnya risiko usaha.

“Jadi fenomena lazy bank ini bukan karena kurang likuiditas, tapi khawatir debitur tidak bisa mengembalikan pinjamannya. Karena risiko usaha memang lagi tinggi,” ujarnya.

Bhima menambahkan bahwa pemanfaatan dana SAL seharusnya dilakukan secara optimal, mengingat kebutuhan pembiayaan untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemerintah telah menambah penempatan dana sebesar Rp100 triliun ke bank-bank Himbara menjelang Lebaran 2026.

“Seminggu sebelum Lebaran, saya tambah lagi Rp100 triliun masukin ke sistem perekonomian. Kita maintain likuiditas di sistem keuangan kita dengan serius,” ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Dengan tambahan tersebut, total penempatan dana pemerintah di perbankan mencapai sekitar Rp300 triliun, setelah sebelumnya pemerintah telah mengucurkan Rp200 triliun.

Bank Mandiri berkomitmen memastikan penyaluran dilakukan secara efektif, transparan, serta memberikan dampak optimal bagi dunia usaha dan masyarakat luas

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menegaskan, tambahan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Kementerian Keuangan akan dikelola secara prudent dan disalurkan secara selektif ke sektor-sektor produktif, dengan fokus pada penguatan ekonomi berbasis kerakyatan.

“Bank Mandiri berkomitmen memastikan penyaluran dilakukan secara efektif, transparan, serta memberikan dampak optimal bagi dunia usaha dan masyarakat luas,” kata Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Secara umum, Adhika menyampaikan bahwa perseroan mendukung penuh kebijakan penempatan dana tambahan oleh Kementerian Keuangan.

Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah kembali menambah penempatan dana SAL sebesar Rp100 triliun ke perbankan.

Dengan penambahan tersebut, total dana SAL yang telah ditempatkan di perbankan mencapai sekitar Rp300 triliun.

Tambahan dana tersebut disalurkan menjelang Lebaran guna memastikan likuiditas tetap terjaga di tengah potensi peningkatan kebutuhan dana.

Langkah ini diambil sebagai respons atas dinamika pasar, khususnya kenaikan imbal hasil obligasi yang mengindikasikan adanya tekanan likuiditas di perbankan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae saat dijumpai di Mahkamah Agung (MA), Jakarta, pada Rabu (25/3), menyambut positif langkah Kemenkeu tersebut karena membantu likuiditas perbankan.

Selain itu, penempatan SAL di perbankan turut meningkatkan likuiditas, sehingga menekan biaya dana (cost of fund). Dian juga mencatat bahwa pemberian special rate menunjukkan tren penurunan, mencerminkan berkurangnya intensitas persaingan antarbank dalam menghimpun dana.

“Itu (tambahan SAL) sangat membantu, sehingga kecenderungan (bunga kredit) untuk mengikuti BI-Rate akan bisa tercapai dengan lebih cepat,” kata Dian.

Terkait kemungkinan penempatan dana di Surat Berharga Negara (SBN), ia menjelaskan bahwa pada dasarnya penempatan dana pada instrumen tersebut hanya bersifat sementara.

Namun, Dian menegaskan bahwa tujuan utama perbankan tetap menyalurkan kredit. Dengan tingkat imbal hasil SBN yang saat ini berada di kisaran sekitar 6 persen, sementara bunga kredit bisa mencapai 9-10 persen, bank pada akhirnya akan lebih memilih menyalurkan dana sebagai kredit ketika permintaan sudah meningkat.

“Kalau temporary, tidak ada masalah kalau menurut saya. Itu kan ada upaya bank tidak boleh menganggurkan uangnya. Dan saya kira, kalau dia beli SBN, itu kan membantu negara sebetulnya. Balik lagi membantu negara untuk pembiayaan fiskal,” kata Dian.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bank Mandiri berkomitmen memastikan penyaluran dilakukan secara efektif, transparan, serta memberikan dampak optimal bagi dunia usaha dan masyarakat luas

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menegaskan, tambahan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Kementerian Keuangan akan dikelola secara prudent dan disalurkan secara selektif ke sektor-sektor produktif, dengan fokus pada penguatan ekonomi berbasis kerakyatan.

“Bank Mandiri berkomitmen memastikan penyaluran dilakukan secara efektif, transparan, serta memberikan dampak optimal bagi dunia usaha dan masyarakat luas,” kata Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Secara umum, Adhika menyampaikan bahwa perseroan mendukung penuh kebijakan penempatan dana tambahan oleh Kementerian Keuangan.

Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah kembali menambah penempatan dana SAL sebesar Rp100 triliun ke perbankan.

Dengan penambahan tersebut, total dana SAL yang telah ditempatkan di perbankan mencapai sekitar Rp300 triliun.

Tambahan dana tersebut disalurkan menjelang Lebaran guna memastikan likuiditas tetap terjaga di tengah potensi peningkatan kebutuhan dana.

Langkah ini diambil sebagai respons atas dinamika pasar, khususnya kenaikan imbal hasil obligasi yang mengindikasikan adanya tekanan likuiditas di perbankan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae saat dijumpai di Mahkamah Agung (MA), Jakarta, pada Rabu (25/3), menyambut positif langkah Kemenkeu tersebut karena membantu likuiditas perbankan.

Selain itu, penempatan SAL di perbankan turut meningkatkan likuiditas, sehingga menekan biaya dana (cost of fund). Dian juga mencatat bahwa pemberian special rate menunjukkan tren penurunan, mencerminkan berkurangnya intensitas persaingan antarbank dalam menghimpun dana.

“Itu (tambahan SAL) sangat membantu, sehingga kecenderungan (bunga kredit) untuk mengikuti BI-Rate akan bisa tercapai dengan lebih cepat,” kata Dian.

Terkait kemungkinan penempatan dana di Surat Berharga Negara (SBN), ia menjelaskan bahwa pada dasarnya penempatan dana pada instrumen tersebut hanya bersifat sementara.

Namun, Dian menegaskan bahwa tujuan utama perbankan tetap menyalurkan kredit. Dengan tingkat imbal hasil SBN yang saat ini berada di kisaran sekitar 6 persen, sementara bunga kredit bisa mencapai 9-10 persen, bank pada akhirnya akan lebih memilih menyalurkan dana sebagai kredit ketika permintaan sudah meningkat.

“Kalau temporary, tidak ada masalah kalau menurut saya. Itu kan ada upaya bank tidak boleh menganggurkan uangnya. Dan saya kira, kalau dia beli SBN, itu kan membantu negara sebetulnya. Balik lagi membantu negara untuk pembiayaan fiskal,” kata Dian.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) -

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan tambahan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp100 triliun ke perbankan diberikan dengan skema yang lebih fleksibel.

Berbeda dengan penempatan sebelumnya sebesar Rp200 triliun yang lebih terarah, tambahan dana kali ini dapat dimanfaatkan Himpunan Bank Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Negara (BPD) secara lebih luas untuk mendukung pembiayaan berbagai sektor ekonomi.

“Kita kasih mereka saja. Yang ini (Rp100 triliun) fleksibel. Kita taruh di situ Rp100 triliun, dia (perbankan) mikir nanti,” ujar dia di Jakarta, Jumat.

Purbaya menjelaskan fleksibilitas tersebut diberikan karena pemerintah menilai masih diperlukan dorongan tambahan guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dengan ruang penggunaan yang lebih longgar, perbankan diharapkan lebih leluasa menyalurkan kredit.

“Boleh (digunakan) untuk apa saja itu. Karena yang Rp200 triliun sudah ada kan. Ini status tambahan yang lebih fleksibel karena kita lihat masih ada perlu sedikit dorongan untuk perekonomian,” ujar dia.

Pemerintah sebelumnya sudah menempatkan dana SAL sebesar Rp200 triliun di perbankan. Dengan tambahan terbaru Rp100 triliun, total penempatan dana SAL kini mencapai sekitar Rp300 triliun.

Penambahan dana tersebut dilakukan menjelang periode Lebaran guna memastikan likuiditas perbankan tetap terjaga di tengah potensi peningkatan kebutuhan dana masyarakat.

Kebijakan itu juga menjadi respons atas dinamika pasar, khususnya kenaikan imbal hasil (yield) obligasi yang mencerminkan adanya tekanan likuiditas di sektor perbankan.

Lebih lanjut, terkait evaluasi penempatan dana sebelumnya, Bendahara Negara itu menilai secara umum kinerja penyaluran dana oleh perbankan menunjukkan hasil yang baik. Meski demikian, ia mengakui terdapat tantangan dalam menelusuri aliran dana secara spesifik karena telah bercampur dalam sistem perbankan.

“Kalau yang di laporan perbankan ya bagus. Cuman gini, kalau uang masuk ke bank, udah campur kan, dia klaim yang dia salurkan ke UMKM itu dari saya, bisa aja. Tapi mungkin saja sebagian masuk ke bank sentral juga. Jadi kalau masuk susah nih,” katanya menjelaskan.

Pemerintah, lanjutnya, akan terus memantau penyaluran dana tersebut agar tetap berdampak pada peningkatan kredit.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Rencana pemerintah menambah penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sekitar Rp100 triliun di perbankan disambut positif oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kebijakan tersebut dinilai dapat membantu menjaga likuiditas bank sehingga penyaluran kredit kepada masyarakat tetap berjalan.

Direktur Network and Retail Funding BTN Rully Setiawan mengatakan, penempatan dana SAL menjadi langkah yang tepat untuk menjaga keseimbangan likuiditas perbankan, terutama ketika kebutuhan pembiayaan meningkat.

“Kami melihat penambahan dana SAL ini sebagai inisiatif yang baik dari pemerintah untuk menjaga likuiditas perbankan tetap terjaga,” kata Rully.

Sebelumnya, pemerintah telah menempatkan dana SAL sekitar Rp200 triliun di sejumlah bank milik negara untuk menjaga stabilitas likuiditas sistem keuangan. Penempatan dana tersebut juga diperpanjang hingga September 2026.

Rully menjelaskan, kebijakan tersebut membantu bank dalam menjaga ketersediaan dana untuk pembiayaan. Dengan likuiditas yang memadai, bank dapat menyalurkan kredit tanpa harus bersaing terlalu ketat menghimpun dana masyarakat.

BTN, misalnya, memperoleh alokasi sekitar Rp25 triliun dari penempatan dana SAL sebelumnya. Dana itu kemudian dimanfaatkan untuk mendukung penyaluran kredit ke berbagai sektor.

“Dana itu habis untuk penyaluran kredit kami. Bukan hanya KPR, tetapi juga pembiayaan UMKM dan sektor usaha lainnya,” ujarnya.

Menurut Rully, likuiditas perbankan sempat menghadapi tekanan pada awal 2025 ketika kebutuhan pembiayaan meningkat, sementara sebagian dana masyarakat mulai beralih ke berbagai instrumen investasi.

“Di awal tahun lalu memang sempat ada perebutan likuiditas antarbank. Namun kondisi itu sangat terbantu dengan adanya penempatan dana SAL,” kata dia.

Ia menilai tambahan penempatan dana SAL akan memberikan ruang lebih besar bagi perbankan untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif, termasuk usaha kecil dan menengah yang masih membutuhkan akses permodalan.

“Fundamental ekonomi Indonesia masih baik. UMKM juga bertumbuh dan tetap membutuhkan pembiayaan dari bank,” ujarnya.

IDXChannel - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) berharap Himbara bisa menyalurkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) Rp200 triliun dari pemerintah kepada industri pinjaman daring (daring). Langkah ini dinilai bisa memperkuat likuiditas perbankan dan mempercepat penyalurannya.

Ketua Bidang Humas AFPI Kuseryansyah mengatakan, jika industri pindar memperoleh dana SAL tersebut dari Himbara, maka dapat dipastikan penyalurannya akan sangat cepat. Hal ini berbeda halnya dengan perbankan yang membutuhkan tahapan atau asesmen penyaluran kredit.

"Nah ini kita juga sebenarnya pengen sekali ya bisa ada komunikasi ke bank-bank pemerintah yang punya dropping dana Rp200 triliun itu juga. Ya (kalau) kebagian Rp10 triliun ya lumayan. Itu pasti menambah likuiditas dan kita salurkannya dengan sangat cepat, dengan prosesnya yang sangat cepat," ujarnya dalam Paparan Riset Industri Pindar di Jakarta, Rabu (4/3/2026) malam.

Bahkan, kata dia, saat ini banyak pelaku pindar yang sudah bekerja sama dengan perbankan. Bahkan, sekitar 70 persen portofolio lender pindar mayoritas sudah diisi oleh perbankan.

"Jadi yang kita salurkan sekarang sebenarnya uang perbankan. Cuma emang ada catatan ya, kebanyakan memang perbankan digital. Belum connect dengan perbankan (Himbara) yang dapat Rp200 triliun itu," kata Kuseryansyah.

"Artinya, perbankan dengan pindar itu sudah nyaman satu sama lain. Tinggal ya kita sih dana Rp200 triliun kemarin kita pengen bisa nyalurin, tapi belum kebagian," katanya.

Maka dari itu, Kuseryansyah berharap bisa berdialog dengan pemerintah terutama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait industri pindar ambil bagian dari penyaluran dana SAL yang ada di Himbara tersebut.

"Tentunya masih bisa sinergi. Setelah ini, mesti audiensi itu dengan Pak Purbaya biar kebagiannya Rp200 triliun. Jadi, bahasanya bukan kita minta, tapi istilahnya, pindar itu jadi feeder untuk bank, feeder nasabah untuk bank," ujarnya.

Masih dalam kesempatan yang sama, Senior Analyst Katadata Insight Center Hanif Gusman menambahkan, pindar berpeluang menjadi saluran distribusi dana SAL tersebut. Sebab, pindar menggunakan innovative credit scoring, sehingga mampu lebih menyalurkan kreditnya lebih fleksibel dibandingkan perbankan.

"Pindar sebagai aplikasi digital itu melampaui batas geografis, di mana sebenarnya kita melihat masih banyak penduduk yang masih kesulitan akses fisik dan keuangan. Dan juga masih ada gap inklusi keuangan antara perkotaan dan perdesaan," ujarnya.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menanggapi langkah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperpanjang penempatan dana pemerintah di perbankan hingga September 2026.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menyampaikan perpanjangan kebijakan penempatan dana saldo anggaran lebih (SAL) merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas likuiditas perbankan dan mendukung fungsi intermediasi.

“Bagi BNI, kebijakan tersebut menjadi salah satu faktor pendukung dalam menjaga kapasitas penyaluran kredit,” kata Okki, dikutip pada Minggu (1/3/2026).

Kendati demikian, Okki menegaskan bahwa pertumbuhan kredit tetap ditentukan oleh dinamika permintaan dan kualitas peluang pembiayaan di sektor riil.

Pada tahun ini, bank dengan logo 46 itu mematok pertumbuhan kredit pada kisaran 8—10% sejalan dengan proyeksi pertumbuhan industri.

Okki mengatakan, fokus ekspansi perseroan tetap diarahkan pada pertumbuhan yang berkualitas dan berimbang di seluruh segmen, dengan penekanan pada optimalisasi ekosistem nasabah wholesale, penguatan value chain di segmen commercial dan small, serta pengembangan segmen konsumer secara selektif.

Terkait produktivitas dana, BNI memastikan seluruh sumber pendanaan dikelola secara prudent dan dialokasikan pada sektor-sektor produktif yang memiliki profil risiko terukur.

“Apabila dinamika permintaan kredit bergerak lebih moderat, BNI tetap menjaga fleksibilitas pengelolaan likuiditas dan struktur pendanaan agar tetap optimal serta mendukung stabilitas kinerja,” tuturnya.

Pihaknya optimistis BNI dapat menjaga pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan pada 2026, dengan fundamental yang solid serta manajemen risiko yang disiplin.

Untuk diketahui, BNI menjadi salah satu bank pelat merah yang mendapat injeksi dana pemerintah. Dari total Rp200 triliun yang digelontorkan pemerintah pada September 2025, BNI mendapat dana sebesar Rp55 triliun.

Kemudian pada 10 November 2025, pemerintah kembali menempatkan dana sebesar Rp76 triliun ke beberapa bank, dengan BNI mendapat dana sebesar Rp25 triliun. Dengan demikian, total dana yang diterima bank dengan logo 46 itu mencapai Rp80 triliun.

Terbaru, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi memperpanjang penempatan dana pemerintah di perbankan hingga September 2026. Batas waktu yang diberikan lebih lama dari tenggat waktu yang diberikan sebelumnya yakni 13 Maret 2026.

Dalam catatan Bisnis.com, Purbaya yang merupakan eks Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu meyakini perbankan akan lebih bersemangat menyalurkan kredit dan mencari debitur dengan menjalankan prinsip kehati-hatian, seiring diperpanjangnya kebijakan penempatan dana pemerintah.

Dia juga mengimbau perbankan agar tidak khawatir kehilangan likuiditas karena pemerintah memperpanjang penempatan dananya hingga September 2026.

“Penempatan Rp200 triliun saat jatuh tempo di 13 Maret nanti akan langsung diperpanjang enam bulan ke depan jadi bank tidak perlu khawatir kehilangan likuiditas karena pemerintah akan terus mendukung likuiditas di pasar,” ujarnya di konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2026 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) melaporkan realisasi penyaluran dana saldo anggaran lebih (SAL) yang ditempatkan pemerintah di perseroan.

Direktur Treasury and International Banking BRI Farida Thamrin menyampaikan total dana SAL yang diterima BRI mencapai Rp80 triliun. Perinciannya, tahap pertama sebesar Rp55 triliun dan tahap kedua Rp25 triliun.

“Rp55 triliun itu menjadi bagian dari yang Rp200 triliun secara keseluruhan Himbara. Tapi kita pernah dapat juga yang fase kedua yang Rp25 triliun tetapi itu lebih ke short term dan itu memang karena hanya short term jadi tidak diperpanjang,” kata Farida dalam Konferensi Pers Laporan Kinerja Keuangan BRI Kuartal IV?2025 yang digelar secara virtual pada Kamis (26/2/2026).

Dari keseluruhan dana SAL tersebut, Farida mengungkapkan bahwa perseroan telah membentuk pinjaman kepada debitur di berbagai segmen, mulai dari mikro, SME, konsumer, dan sedikit korporasi. Segmen mikro menjadi penerima kredit terbesar yakni hampir 50% dari total penyaluran SAL yang dilakukan oleh BRI.

Kemudian dari sisi sektor keekonomian, Farida menyebut bahwa penyaluran SAL dilakukan hampir di semua sektor, utamanya sektor riil, baik besar maupun eceran, di antaranya, pertanian, kehutanan, perikanan, serta beberapa sektor lain yang sangat mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

Sambut Baik Perpanjangan Tenor

Di sisi lain, BRI menyambut baik langkah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperpanjang penempatan dana pemerintah di perbankan hingga September 2026. Batas waktu yang diberikan lebih lama dari tenggat waktu yang diberikan sebelumnya yakni 13 Maret 2026.

Farida mengatakan, perpanjangan stimulus ini memberikan keyakinan bagi perbankan bahwa stabilitas likuiditas akan sangat terjaga. Jika stabilitas likuiditas bank terjaga, transmisi kebijakan fiskal ke sektor riil juga akan semakin terjaga. "Jadi, itu kondisi baiknya,” ujarnya.

Dia optimistis, pertumbuhan kredit perbankan ke depan akan semakin membaik, seiring diperpanjangnya kebijakan tersebut. Kendati begitu, Farida juga mengingatkan bahwa kredit perbankan sangat ditentukan oleh kualitas dari sisi permintaan dan kesiapan dari sektor riil.

“Jadi ada dua pihak. Dan stimulus ini adalah yang terkait dengan sisi suplainya. Faktor demand-nya ini juga menjadi kunci supaya ke depannya kredit yang ada di perbankan juga semakin meningkat,” tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyampaikan, perpanjangan masa penempatan saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah berdampak positif terhadap terjaganya stabilitas likuiditas perbankan sekaligus transmisi kebijakan fiskal ke sektor riil.

“Jadi kita sangat gembira karena kemarin memang ada informasi dari Kementerian Keuangan bahwa untuk penempatan dana pemerintah SAL, yang semula akan jatuh tempo 13 Maret 2026, ini akan diperpanjang,” kata Direktur Treasury and International Banking BRI Farida Thamrin dalam konferensi pers Paparan Kinerja Keuangan Triwulan IV 2025 secara daring di Jakarta, Kamis.

Farida mengatakan bahwa total dana SAL yang diterima BRI mencapai Rp80 triliun, terdiri dari Rp55 triliun yang ditempatkan sejak fase awal serta tambahan Rp25 triliun pada fase kedua yang sudah tidak diperpanjang karena penempatannya bersifat jangka pendek (short term).

Dari keseluruhan dana SAL tersebut, jelas dia, BRI menyalurkannya sebagai kredit kepada debitur dari berbagai segmen mulai dari usaha mikro, usaha kecil dan menengah (SME), konsumer, dan sedikit korporasi.

“Tapi untuk BRI, kredit yang disalurkan ini mayoritas adalah ke sektor mikro. Itu hampir mencapai 50 persen, dari total penyaluran SAL yang dilakukan oleh BRI,” kata Farida.

Sementara berdasarkan sektornya, penyaluran SAL di BRI tercatat hampir merata ke seluruh sektor terutama sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi seperti pertanian, kehutanan, perikanan, dan beberapa sektor lain.

“Kalau melihat dengan perpanjangan SAL ini, kita sangat optimis bahwa pertumbuhan kredit perbankan ini ke depannya akan mendapat aura positif,” kata Farida.

Ia mengatakan bahwa penempatan SAL sebagai stimulus likuiditas berkaitan dengan sisi penawaran (supply) dalam rangka mendorong pertumbuhan kredit perbankan.

Di sisi lain, Farida juga mengingatkan bahwa penguatan sisi penawaran tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan permintaan (demand) agar kinerja kredit ke depan semakin membaik.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan untuk memperpanjang masa penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di perbankan hingga enam bulan ke depan setelah jatuh tempo pada 13 Maret 2026.

Dengan begitu, menurut Purbaya, bank tidak perlu khawatir kehilangan likuiditas karena pemerintah akan terus mendukung likuiditas di pasar.

Evaluasi kebijakan tersebut akan kembali dilakukan pada September mendatang. Purbaya juga mengatakan bahwa kebijakan tersebut turut mendorong penurunan suku bunga deposito dan kredit.

Berdasarkan catatan Bank Indonesia (BI), pertumbuhan kredit perbankan pada Januari 2026 mendekati angka dua digit yakni sebesar 9,96 persen (year on year/yoy) atau sedikit naik dari bulan sebelumnya yang sebesar 9,69 persen (yoy).

BI memandang bahwa ke depan, prospek peningkatan pertumbuhan kredit masih cukup kuat dipengaruhi sisi permintaan dan penawaran.

Dari sisi permintaan, pemanfaatan pembiayaan perbankan dapat terus ditingkatkan, terutama untuk mengoptimalkan fasilitas pinjaman yang belum digunakan (undisbursed loan) yang masih cukup besar yaitu mencapai Rp2.506,47 triliun atau 22,65 persen dari plafon kredit yang tersedia.

Sementara dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan bank tetap memadai, ditopang oleh rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) sebesar 27,54 persen dan DPK yang tumbuh tinggi sebesar 13,48 persen (yoy) pada Januari 2026.

BI memprakirakan kredit perbankan pada 2026 akan tumbuh pada kisaran 8-12 persen.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026