Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menyatakan sejak 2015 hingga 30 April 2026, total mahasiswa penerima Program Beasiswa Sawit sebanyak 13.265 orang dengan 4.975 orang penerima beasiswa sudah selesai didanai.

Kepala Divisi Penyaluran Dana Pengembangan SDM Perkebunan BPDP, Sudi Bawa Suwita mengatakan Program Beasiswa Sawit tersebar di 21 provinsi di Indonesia yang hingga 2025 melibatkan 42 Lembaga Penyelenggara Program Pendidikan Pengembangan SDM Perkebunan.

"Program Beasiswa Sawit hadir sebagai investasi bagi generasi muda, yang tidak hanya mendorong kemajuan perkebunan sawit, tetapi juga memastikan keberlanjutannya bagi masa depan Indonesia," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Melalui kegiatan tersebut BPDP berharap penerima manfaat dari program Pengembangan SDM Perkebunan berupa Beasiswa Sawit dari Daerah 3T(Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) meningkat sehingga membawa perubahan positif terhadap pengelolaan perkebunan kelapa sawit secara nasional.

Sementara itu Suparwati selaku perwakilan dari Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian menyebutkan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM perkebunan kelapa sawit, pemerintah melalui Ditjen Perkebunan bersama BPDP melaksanakan program Beasiswa Sawit yang pada 2026 target pendidikan beasiswa sebanyak 5.000 orang.

Pemerintah, lanjutnya, menyiapkan kategori khusus melalui Program Afirmasi, diberikan kepada peserta yang berasal dari Wilayah Papua, Wilayah Nusa Tenggara, Daerah 3T, Wilayah Perbatasan, dan Peserta yang tidak mampu secara ekonomi.

"Adapun alokasi dan kuota afirmasi yang disediakan yaitu maksimal 30 persen dari total kuota keseluruhan berdasarkan asal daerah dan kondisi ekonomi," ujar dia saat Sosialisasi Program Beasiswa Sawit dalam Rangka Kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (12/5).

Dalam kegiatan kolaborasi BPDP dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua dan KPPN Sorong itu diikuti sekitar 160 orang Siswa/i SMA/K sederajat yang mayoritas orang tuanya bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit serta 50 orang guru perwakilan dari 20 sekolah yang ada di Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Sorong Selatan.

Berdasarkan angka Statistik Perkebunan, luas areal perkebunan kelapa sawit rakyat di Papua Barat Daya adalah 3.600 hektare dengan jumlah petani 594 KK yang tersebar di dua kabupaten yaitu Kabupaten Sorong seluas 3.214 hektare dengan jumlah petani 434 KK dan Kabupaten Sorong Selatan seluas 386 hektar dengan jumlah petani 160 KK.

Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum BPDP yang juga Ketua Pengarusutamaan Gender (PUG) BPDP, Zaid Burhan Ibrahim mengatakan, hadirnya program Beasiswa Sawit merupakan wujud komitmen BPDP dalam mencetak generasi unggul di bidang perkebunan yaitu generasi yang berdaya saing tinggi, berintegritas, dan menjunjung kesetaraan gender.

Melalui sosialisasi tersebut diharapkan para guru dan siswa dapat memperoleh informasi lengkap tentang peluang, manfaat, dan mekanisme program Beasiswa Sawit.

"Diharapkan harapan semakin banyak putra-putri daerah Papua yang menjadi bagian dari masa depan perkebunan Indonesia yang berkelanjutan," ujarnya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

PT TASPEN (Persero) mengajak seluruh peserta pensiun untuk melakukan autentikasi secara rutin setiap awal bulan sebelum tanggal 15 agar manfaat pensiun dapat diterima secara lancar, tepat waktu, dan berkelanjutan.

Ajakan ini disampaikan seiring penguatan kolaborasi TASPEN bersama mitra bayar dalam sistem penyaluran manfaat melalui rekening bank, yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan sejumlah mitra bayar di Auditorium Kantor TASPEN Pusat, Jakarta pada Rabu (06/05).

Corporate Secretary TASPEN, Henra, menegaskan bahwa kelancaran penyaluran manfaat pensiun didorong dengan partisipasi aktif peserta dalam proses autentikasi.

"Autentikasi di awal bulan menjadi kunci penting untuk memastikan data peserta tetap valid sehingga proses penyaluran manfaat dapat diterima oleh yang berhak. Ini adalah bagian dari upaya bersama antara TASPEN, mitra bayar, dan peserta," kata Henra.

Seluruh mitra bayar TASPEN secara berkelanjutan diwajibkan melakukan pembaruan kerja sama sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga kualitas layanan kepada peserta. Proses ini dilakukan secara menyeluruh, baik melalui penandatanganan di tingkat pusat maupun melalui kantor cabang, khususnya untuk mitra Bank Pembangunan Daerah (BPD), yang memastikan standar layanan yang konsisten di seluruh wilayah.

Seiring dengan penguatan itu, TASPEN terus mendorong optimalisasi sistem verifikasi berbasis digital yang terintegrasi melalui dukungan 46 mitra bayar. Ekosistem ini dirancang untuk memastikan setiap proses penyaluran manfaat berjalan secara akurat dan menjaga validitas data peserta.

Sebagai wujud dukungan, TASPEN menghadirkan kemudahan autentikasi melalui aplikasi Andal by TASPEN yang hanya membutuhkan swafoto (selfie). Fitur ini memungkinkan peserta melakukan autentikasi di mana saja, sehingga memberikan pengalaman layanan yang lebih praktis, cepat, dan aman.

Peserta pensiun baru perlu melakukan perekaman wajah (enrollment) terlebih dahulu saat awal memasuki masa pensiun. Setelah proses enrollment selesai, autentikasi selanjutnya dapat dilakukan dengan lebih mudah tanpa perlu login ke aplikasi.

Melalui kemudahan ini, peserta diimbau untuk rutin melakukan autentikasi di awal bulan sebelum tanggal 15 untuk memastikan manfaat pensiun tetap diterima secara lancar dan tepat waktu.

Hingga saat ini, ekosistem pembayaran TASPEN telah diperkuat oleh 46 Mitra Bayar yang terdiri dari 1 mitra POS, 14 Bank Nasional, 28 Bank Pembangunan Daerah (BPD), serta 3 Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dengan dukungan 17.136 titik layanan di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Jaringan ini mempertegas komitmen TASPEN dalam menghadirkan layanan yang inklusif dan mudah diakses bagi seluruh peserta.

Ke depan, TASPEN terus mendorong kolaborasi aktif dengan seluruh mitra bayar, serta meningkatkan literasi peserta terkait pentingnya autentikasi rutin di awal bulan.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen TASPEN menghadirkan layanan yang adaptif dan terpercaya, sekaligus memperkuat posisinya sebagai Center Of Excellence dalam pengelolaan jaminan sosial ASN, serta mendukung implementasi Asta Cita terkiat kesejahteraan yang merata di seluruh Indonesia.

Permentan 33 Tahun 2025 menegaskan bahwa pekebun dapat mengajukan pembiayaan Sertifikasi ISPO melalui Kelembagaan Pekebun

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dan Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI) mendorong sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) petani untuk mendukung keberterimaan sawit di pasar dalam dan luar negeri.

Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP Normansyah Hidayat Syahruddin mengatakan BPDP berperan strategis dalam memastikan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan, meningkatkan daya saing global dan memenuhi regulasi nasional berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2026.

BPDP, lanjut dia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu mendapatkan mandat dalam pembiayaan sertifikasi melalui Program Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit yang mencakup pendataan STD-B, pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan, pelatihan ICS, Pendampingan, sertifikasi dan/atau penilikan.

“Permentan 33 Tahun 2025 menegaskan bahwa pekebun dapat mengajukan pembiayaan Sertifikasi ISPO melalui Kelembagaan Pekebun," katanya.

Pekebun yang berhasil mendapatkan sertifikat melalui pendanaan BPDP, lanjut dia, akan mendapatkan prioritas dalam akses program lainnya, seperti PSR.

Normansyah menyatakan BPDP telah membentuk Tim Percepatan Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Pekebun yang memiliki empat tugas utama yakni, melakukan koordinasi dan akselerasi pelaksanaan sertifikasi ISPO pekebun.

Kemudian, menyusun langkah-langkah teknis percepatan penyaluran Dana SPPKS untuk sertifikasi ISPO pekebun, serta memetakan kebutuhan dukungan regulasi, kelembagaan, dan pembiayaan lintas instansi untuk sertifikasi ISPO pekebun.

Selain itu, lanjut dia dalam Workshop "Percepatan Sertifikasi ISPO Bagi Pekebun Kelapa Sawit Rakyat Melalui Penguatan Kelembagaan Petani", mengusulkan rekomendasi kebijakan operasional untuk mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 di sektor hulu, khususnya untuk sertifikasi ISPO pekebun.

Sementara itu Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian Iim Mucharam menyebutkan kontribusi sawit sangat penting bagi perekonomian Indonesia dan penyeimbang devisa negara.

Di satu sisi, kelapa sawit ini mendapatkan imej positif dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, tambahnya, namun, isu negatif tetap menjadi tantangan bagi kelapa sawit sebagai produk yang berkelanjutan dan dibutuhkan oleh dunia.

Karena itulah, tambahnya, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 16/2025 mengenai Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) yang memperluas kewajiban lingkup sertifikasi ISPO di bidang usaha hulu perkebunan, industri hilir, dan usaha bioenergi).

"Melalui ISPO ini pemerintah berupaya memperbaiki tata kelola industri sawit sekaligus meningkatkan daya saing dan kepercayaan pasar global terhadap produk sawit Indonesia. ISPO bukan hanya strategi peningkatan produktivitas, tetapi kunci utama bagi penerimaan pasar global terhadap produk sawit,” katanya.

Menurut dia, hingga saat ini, penerapan ISPO menunjukkan tren yang positif dengan lebih dari 7,5 juta hektar lahan yang sudah tersertifikasi.

Ketua Umum GPPI Delima Hasri Azahari menyatakan percepatan sertifikasi ISPO menjadi bagian penting dari penyelesaian rantai pasok sawit berkelanjutan.

“Masih rendahnya capaian sertifikasi ISPO petani membutuhkan strategi percepatan dan kolaborasi semua pihak," ujarnya.

Selain tuntutan sertifikasi RSPO dan ISPO, tambahnya kini pasar global meminta sertifikasi regeneratif agriculture.

Melalui sertifikat ini limbah dari hasil produk pertanian diminta untuk diolah dan diimplementasikan kembali untuk meningkatkan produktivitas dari sawit.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 menetapkan pembagian dividen untuk Tahun Buku 2025 sebesar Rp900 miliar, atau setara Rp85,54 per lembar saham.

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025, termasuk pembagian dividen, menjadi bukti komitmen bank bjb memberikan nilai tambah bagi pemegang saham.

Penetapan ini menjadi salah satu dari tujuh agenda RUPST Tahun Buku 2025 pada Selasa (28/4). Agenda-agenda tersebut disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan, usulan pemegang saham utama, serta kepentingan strategis korporasi dalam menjaga keberlanjutan usaha.

Agenda selain pembagian dividen adalah persetujuan atas Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2025. Dengan persetujuan ini, pemegang saham memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Komisaris atas kinerja yang dijalankan di sepanjang 2025.

Lalu, agenda ketiga mengenai persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2025. Dewan Komisaris akan diberi kewenangan menunjuk auditor independen yang memenuhi kualifikasi, memiliki izin resmi, dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selanjutnya, menyangkut pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) bank bjb. Rencana ini merupakan bagian dari sistem mitigasi risiko untuk menjawab berbagai tantangan ekonomi makro, serta menjaga kesinambungan operasional perusahaan dalam jangka panjang.

Agenda kelima berisi perubahan anggaran dasar perseroan sehubungan dengan telah ditunjuknya bank bjb sebagai perusahaan induk konglomerasi keuangan atau PIKK.

Keenam, yaitu perubahan struktur direksi Perseroan, yang dilakukan sehubungan dengan meningkatnya peran strategis teknologi informasi dalam mendukung transformasi, termasuk penguatan aspek digital, penguatan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta peningkatan kualitas layanan guna mendukung keberlanjutan usaha.

Terakhir, menyangkut pengangkatan pengurus Perseroan. Perubahan ini mencakup pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Beberapa jabatan baru akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi bank bjb adalah sebagai berikut:

Dewan KomisarisKomisaris Utama Independen: Susi Pudjiastuti*Komisaris Independen: Novian HerodwijantoKomisaris Independen: Eydu Oktain Panjaitan*Komisaris: Rudie KusmayadiKomisaris: Herman SuryatmanKomisaris: Tomsi TohirDireksiDirektur Utama: Ayi SubarnaDirektur Kepatuhan: Asep Dani FadillahDirektur Keuangan: Hana DartiwanDirektur Korporasi dan UMKM: MulyanaDirektur Konsumer dan Ritel: Nunung SuhartiniDirektur Teknologi Informasi: Muhammad As'adi BudimanDirektur Operasional: Herfinia

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) selaku pemegang saham pengendali mengatakan, dirinya telah merekomendasikan orang-orang berintegritas untuk masuk jajaran direksi dan komisaris, termasuk mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

"Saya merekomendasikan orang-orang dalam bank bjb yang menurut saya memiliki integritas," kata KDM.

Menurutnya, Susi Pudjiastuti memiliki kapasitas dalam memberikan nasihat kepada Gubernur dalam pengambilan keputusan.

Di sepanjang 2025, bank bjb sendiri mencatatkan kinerja solid dengan peningkatan total aset menjadi Rp221,3 triliun, menjadikan bank bjb sebagai BPD dengan aset terbesar di Indonesia. Capaian ini tidak terlepas dari penguasaan pasar yang kuat, dukungan teknologi yang terus ditingkatkan, serta kolaborasi erat dengan pemegang saham utama.

RUPST ini juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bank bjb dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya di Jawa Barat dan Banten. bank bjb, yang selama ini dikenal sebagai salah satu bank pembangunan daerah terkemuka, terus berupaya memperluas jangkauan layanannya dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Sebagai institusi keuangan yang mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, bank bjb mengundang seluruh pemegang saham untuk turut serta dalam forum strategis ini. RUPST menjadi wadah penting dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada arah dan pertumbuhan perusahaan ke depan.

Dengan semangat transformasi dan profesionalisme tinggi, bank bjb memantapkan langkah menuju masa depan yang lebih kuat dan berkelanjutan. RUPST Tahun Buku 2025 menjadi refleksi dari komitmen perusahaan dalam menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Rapat berlangsung secara hybrid, dengan kehadiran fisik terbatas di Bale Pakuan (Gedung Negara Pakuan), Bandung serta partisipasi daring melalui platform eASY.KSEI.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bersama AKPY STIPER Yogyakarta berkolaborasi dalam memperkuat inovasi dan meningkatkan citra positif industri sawit nasional.

Direktur AKPY STIPER Sri Gunawan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan kelapa sawit merupakan komoditas unggulan yang memiliki manfaat luas, tidak hanya sebagai sumber energi, tetapi juga sebagai bahan pangan dan produk turunan bernilai tinggi.

Terkait hal itu ia mengatakan pemahaman menyeluruh mengenai agribisnis sawit dari hulu hingga hilir menjadi hal wajib, khususnya bagi mahasiswa penerima beasiswa BPDP, tidak hanya dari sisi produksi, tetapi juga peluang kewirausahaan yang dapat dikembangkan untuk mendukung kemandirian pangan dan energi.

“Seluruh mahasiswa, khususnya penerima beasiswa BPDP, harus memahami potensi besar agribisnis sawit," ujar dia.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendorong penguatan peran kelapa sawit dalam mendukung kemandirian pangan dan energi, lanjutnya, yakni melalui "Workshop and Conference UMKM Sawit Jogja 2026, Dalam Mendukung Ketahanan dan Energi" didukung BPDP.

Melalui kegiatan tersebut diharapkan mampu mewujudkan kemandirian pangan dan energi berbasis UMKM sawit. Hal tersebut dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, mendorong hilirisasi serta inovasi produk berbasis pangan dan energi, serta memperkuat kelembagaan dan jejaring bisnis baik secara konvensional maupun digital.

Selain itu, lanjut Sri Gunawan, kegiatan tersebut juga sebagai upaya meningkatkan citra sawit melalui kampanye edukatif kepada masyarakat dengan memberikan pemahaman bahwa sawit memiliki kontribusi strategis terhadap ekonomi nasional, ketahanan pangan, energi, serta keberlanjutan lingkungan jika dikelola secara baik.

"Melalui kegiatan ini kami juga ingin membangun kolaborasi antara berbagai pihak, mulai dari UMKM, koperasi, perguruan tinggi, pemerintah, perusahaan sawit, hingga lembaga riset yang diharapkan dapat memperluas akses pasar, membuka peluang permodalan, serta mempercepat transfer teknologi di sektor sawit," katanya.

Pada kesempatan tersebut juga diadakan pelatihan pengolahan produk pangan, energi, oleokimia, oleofood serta pemasaran digital, hingga expo dan networking yang menampilkan produk UMKM sawit sekaligus memperluas jejaring bisnis antara pelaku usaha, perusahaan, dan pemerintah.

"Kami berharap dapat melahirkan pelaku UMKM sawit yang inovatif, berdaya saing, serta mampu menjadi motor penggerak dalam mewujudkan kemandirian pangan dan energi di Indonesia," ujar dia.

Sementara itu, Kepala Divisi Kemasyarakatan dan UKMK BPDP Helmi Muhansah menambahkan kegiatan itu bukan sekadar forum peningkatan kapasitas pelaku usaha, tetapi juga bagian dari strategi komunikasi publik yang lebih luas.

“Kegiatan workshop dan konferensi UMKM Sawit Jogja 2026 merupakan implementasi dari program promosi BPDP yang memiliki mandat untuk membangun narasi positif industri kelapa sawit di tengah berbagai tantangan persepsi publik,” ujar dia.

Dalam hal itu, lanjutnya, BPDP menjalankan fungsi kampanye positif sebagai upaya menyeimbangkan bahkan melawan berbagai kampanye negatif (black campaign) yang kerap muncul terhadap komoditas sawit.

Menurut Helmi, pendekatan yang dilakukan tidak lagi hanya bersifat top-down atau berbasis institusi semata, tetapi juga melibatkan langsung pelaku usaha kecil, menengah, dan koperasi (UKMK) sebagai aktor utama di lapangan.

Melalui workshop itu, peserta tidak hanya dibekali pengetahuan teknis dan peluang usaha berbasis produk turunan sawit, tetapi juga didorong untuk memahami posisi strategis dalam ekosistem industri sawit nasional.

“Ketika UMKM merasakan langsung manfaat ekonomi dari sawit baik melalui produk pangan, energi, maupun turunan lainnya maka secara alami mereka akan menjadi bagian dari narasi besar industri ini,” katanya.

Dengan demikian, tambahnya, pelaku UMKM diharapkan tidak hanya menjadi produsen atau pelaku ekonomi, tetapi juga berperan sebagai advokat yang mampu menyampaikan cerita positif tentang sawit kepada masyarakat luas.

Pewarta: Subagyo
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bank BJB sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) mengambil peran aktif dalam pembangunan Provinsi Banten melalui kolaborasi strategis bersama pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan yang disepakati di Kota Tangerang Selatan, Selasa (21/4).

Melalui sinergi ini, bank bjb turut mendorong pertumbuhan ekonomi Banten yang inklusif dan berkelanjutan. Kegiatan dihadiri oleh Gubernur Banten Andra Soni, Wakil Ketua DPRD Banten Yudi Budi Wibowo, dan Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan Maria Teresa Suhardja. Turut hadir Plt. Direktur Utama bank bjb Ayi Subarna, Direktur Konsumer dan Ritel Nunung Suhartini, jajaran Pejabat Eksekutif bank bjb, serta Komisaris Perwakilan Bank Banten sekaligus Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Banten Rina Dewiyanti, bersama Direktur Utama dan Direktur Bisnis Bank Banten, Muhammad Busthami dan Slamet Riyadi.

Plt. Direktur Utama bank bjb, Ayi Subarna menyampaikan bahwa potensi ekonomi Banten yang terus berkembang membutuhkan dukungan ekosistem keuangan yang solid dan terintegrasi. Oleh karena itu, bank bjb membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan seluruh stakeholder, termasuk pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha, serta lembaga keuangan daerah.

"Sinergi menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan daerah. bank bjb siap berperan aktif sebagai mitra strategis bagi pemerintah daerah di Banten dalam menghadirkan solusi keuangan yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat," ujar Ayi.

Sebagai sesama BPD, bank bjb menyadari pentingnya memperkuat kolaborasi antarlembaga perbankan daerah dalam kerangka saling melengkapi. Hal ini dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, tata kelola yang baik, serta menghormati struktur dan kemitraan strategis yang telah berjalan di masing-masing institusi.

Kolaborasi yang dibangun akan diarahkan terhadap penguatan sektor-sektor prioritas, seperti pembiayaan UMKM, pengembangan infrastruktur daerah, digitalisasi layanan keuangan, serta peningkatan inklusi keuangan masyarakat.

Pada saat bersamaan, bank bjb juga terus mendorong inovasi layanan berbasis digital guna mendukung efisiensi dan kemudahan akses bagi nasabah di wilayah Banten.

Bank bjb menyatakan berkomitmen mendukung berbagai program pemerintah daerah yang berorientasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk pengelolaan keuangan daerah, penyaluran kredit produktif, serta pemberdayaan ekonomi lokal.

Dengan semangat kolaborasi dan sinergi, bank bjb optimistis dapat berkontribusi lebih luas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Banten yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap pemerintah daerah (pemda) terkait ketahanan pangan, pembangunan manusia (PM), perbankan daerah, serta pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Hasil pemeriksaan dimuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025 yang disampaikan oleh Wakil Ketua BPK, Budi Prijono kepada Pimpinan DPD di Jakarta, Kamis.

“IHPS II Tahun 2025 memuat ringkasan hasil pemeriksaan dari 685 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) meliputi 7 LHP Keuangan, 237 LHP Kinerja, serta 441 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT). Khusus untuk pemda dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) terdapat 520 LHP, yang terdiri atas 2 LHP Keuangan, 185 LHP Kinerja dan 333 LHP DTT,” kata Wakil Ketua BPK Budi Prijono dalam keterangan resmi.

Pada pemeriksaan tematik nasional ketahanan pangan, BPK merekomendasikan Gubernur agar melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk memfasilitasi dan mendampingi dalam penyusunan Rencana Pangan Daerah (RPD). Selain itu juga Gubernur disarankan untuk berkoordinasi dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan dalam rangka memfasilitasi dan pendampingan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG).

“BPK juga merekomendasikan Gubernur agar berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Kepala Bapanas untuk melakukan integrasi sistem informasi pangan dan penyusunan proyeksi neraca pangan daerah yang akurat dan tepat waktu,” ujar Budi Prijono.

Untuk pemeriksaan tematik nasional PM, pihaknya menyampaikan memberikan rekomendasi agar kepala daerah menyusun perencanaan yang memadai untuk menyediakan bangunan, prasarana, dan alat kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar dan kebutuhan guna mendukung pelayanan kesehatan.

Rekomendasi berikutnya adalah kepala darah disarankan melakukan pemutakhiran data peserta didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), serta sarana prasarana secara berkala sesuai kondisi riil berdasarkan pemutakhiran yang lengkap dan valid.

Terkait potret perbankan daerah, BPK mengidentifikasi sejumlah temuan signifikan pada 25 Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan 2 Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

BPK merekomendasikan direksi BPD melakukan diversifikasi sumber pendanaan yang efisien untuk menghindari ketergantungan terhadap nasabah tertentu, lalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyetujui pemberian kredit atau restrukturisasi kredit, serta melakukan langkah-langkah penyelamatan dan/atau penyelesaian kredit sesuai ketentuan yang berlaku.

IHPS II Tahun 2025 memuat pula hasil pemeriksaan signifikan yang dilaksanakan pada 89 pemda terkait pengelolaan PDRD.

BPK merekomendasikan kepala daerah terkait untuk menetapkan regulasi sesuai dan selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang PDRD secara lengkap dan mutakhir.

Pihaknya turut merekomendasikan kepala daerah menyusun dan mengusulkan target anggaran pendapatan PDRD yang didukung penghitungan potensi PDRD dan mempertimbangkan kebijakan makro ekonomi daerah sesuai ketentuan.

Sejak tahun 2005 hingga semester I 2025, lanjut dia, BPK telah menyampaikan 785.257 rekomendasi kepada seluruh entitas yang diperiksa.

Untuk pemda dan BUMD, rekomendasi yang diberikan sebanyak 637.016 rekomendasi atau 81,1 persen dari total rekomendasi, dengan persentase yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 80,9 persen.

Pemda dengan tingkat penyelesaian tinggi di antaranya pemerintah kabupaten (pemkab) Pati dan pemkab Sukoharjo yang masing-masin 99,7 persen, dan pemkab Madiun 9,4 persen.

“Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi atas tingginya komitmen dari kepala daerah dalam percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK serta meletakkan harapan kepada DPD sebagai representasi daerah untuk mengoptimalkan peran pengawasannya. Sinergi ini krusial untuk mewujudkan penyelenggaraan keuangan yang semakin akuntabel dan perbaikan berkelanjutan di seluruh daerah,” ungkapnya.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Agus H. Widodo menyoroti ketahanan industri perbankan nasional di tengah tekanan eksternal global, termasuk pelemahan rupiah dan kenaikan harga energi. Bagaimana kondisinya?

Bagaimana pandangan Asbanda terhadap kondisi industri perbankan saat ini?

Secara umum, industri perbankan nasional masih berada dalam kondisi yang resilient dan well-capitalized, meskipun saat ini menghadapi tekanan eksternal yang meningkat. Pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi global, serta dinamika geopolitik global mendorong peningkatan volatilitas pasar dan berpotensi menekan perekonomian domestik melalui inflasi, penurunan daya beli, dan kenaikan biaya produksi dunia usaha.

Namun demikian, penting untuk ditegaskan bahwa fundamental perbankan tetap kuat (permodalan, likuiditas, dan kualitas aset relatif terjaga), sistem keuangan masih berada dalam kondisi stabil, dan fungsi intermediasi tetap berjalan dengan baik. Kondisi saat ini lebih tepat dilihat sebagai phase of recalibration, di mana industri perbankan tidak lagi agresif ekspansi, tetapi bergeser pada penguatan kualitas, manajemen risiko, dan efisiensi. Dalam perspektif Asbanda, ini bukan sekadar tekanan, tetapi juga momentum untuk memperkuat daya tahan industri, mempercepat transformasi, dan meningkatkan disiplin dalam pengelolaan risiko.

Bagaimana tantangan pelemahan rupiah terhadap Bank Pembangunan Daerah (BPD)?

Secara langsung, dampak pelemahan rupiah terhadap BPD relatif terkendali, mengingat eksposur valuta asing BPD terbatas dan model bisnis BPD lebih berorientasi pada ekonomi domestik dan daerah. Namun demikian, tantangan utama justru berasal dari dampak tidak langsung (second-round effect), antara lain kenaikan harga energi yang akan berdampak meningkatkan biaya operasional dunia usaha, tekanan inflasi yang berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, serta margin usaha pelaku ekonomi daerah semakin tertekan.

Dalam kondisi ini, risiko yang perlu diantisipasi adalah penurunan kemampuan bayar debitur, khususnya sektor-sektor sensitif terhadap biaya energi, potensi peningkatan credit risk dan tekanan kualitas aset, serta perlambatan permintaan kredit di beberapa sektor. Namun di sisi lain, BPD memiliki keunggulan struktural berupa kedekatan dengan ekosistem ekonomi daerah, pemahaman yang lebih granular terhadap karakteristik debitur, serta akses langsung terhadap dinamika fiskal daerah. Keunggulan ini memungkinkan BPD untuk melakukan early warning detection, pendekatan mitigasi yang lebih cepat dan tepat sasaran, serta menjaga kualitas intermediasi secara lebih adaptif.

Apa imbauan dan arah kebijakan Asbanda kepada seluruh BPD?

Dalam menghadapi kondisi saat ini, Asbanda mendorong seluruh BPD untuk menjalankan strategi yang balanced, disciplined, dan forward-looking, dengan fokus pada tiga pilar utama. Pertama, strengthening asset quality melalui memperketat monitoring portofolio kredit, terutama sektor yang terdampak inflasi dan kenaikan biaya energi, menguatkan early warning system dan risk-based portfolio management, serta mengedepankan prinsip selective growth over aggressive expansion.

Kedua, liquidity & efficiency discipline dengan menjaga likuiditas secara prudent di tengah potensi volatilitas dana, meningkatkan efisiensi operasional untuk menjaga profitabilitas, serta mengoptimalkan struktur pendanaan yang lebih stabil dan berbiaya rendah. Ketiga, sustaining regional economic role dengan tetap menjalankan fungsi intermediasi secara produktif, memprioritaskan pembiayaan pada sektor-sektor yang resilient terhadap tekanan inflasi dan memiliki multiplier effect tinggi terhadap ekonomi daerah, serta memperkuat peran sebagai financial backbone pembangunan daerah.

Di saat yang sama, kondisi ini harus dimanfaatkan sebagai momentum transformasi, khususnya dalam digitalisasi layanan, peningkatan kapabilitas risk management, serta penguatan governance.

Apa pesan penutup bagi BPD dalam menghadapi dinamika ekonomi saat ini?

Pada akhirnya, kunci bagi BPD bukan hanya kemampuan untuk bertahan dalam jangka pendek, tetapi bagaimana membangun fondasi yang lebih kuat, adaptif, dan kompetitif untuk jangka panjang, sehingga tetap relevan sebagai motor penggerak ekonomi daerah.

Bisnis.com, SURAKARTA - Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyelenggaraan Penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPDSI) Periode 2 Tahun XXXVI – 2026 di Surakarta.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 16 hingga 17 April 2026, menjadi momentum penting bagi Asbanda dalam memperkuat peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Tidak hanya menghadirkan Undian Nasional Simpeda, rangkaian kegiatan juga dilengkapi dengan Seminar Nasional BPDSI yang mengangkat tema “Memperkuat Peran BPD sebagai Mitra Strategis Pemerintah Daerah melalui Inovasi Pembiayaan dan Pinjaman Daerah”.

Melalui tema tersebut, Asbanda menegaskan bahwa penguatan sektor pembiayaan menjadi kunci dalam mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Utama, Direktur Pemasaran, serta para pejabat eksekutif dari BPD se-Indonesia, yang menunjukkan kuatnya sinergi antaranggota dalam mendukung agenda pembangunan nasional berbasis daerah.

Seminar nasional diselenggarakan di Ballroom Hotel Sunan, Surakarta, dan menjadi forum strategis untuk berbagi wawasan serta pengalaman antarpemangku kepentingan sektor perbankan daerah. Kegiatan seminar dibuka dengan keynote speech dari Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPD. Dalam sesi seminar, para pemateri menekankan bahwa BPD memiliki peran besar dalam mendukung program pembangunan daerah melalui inovasi pembiayaan yang adaptif dan berkelanjutan.

Peran strategis tersebut dapat terus diperkuat melalui inovasi pembiayaan, khususnya pada sektor-sektor produktif dan strategis di daerah. Selain itu, skema pinjaman daerah dinilai mampu menjadi solusi dalam mempercepat realisasi program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Selain itu, narasumber lain yang dihadirkan dalam seminar di antaranya Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Adriyanto, dengan materi “Delapan Program Prioritas Nasional dan Evaluasi Kinerja Daerah Terkait Program Prioritas”, serta Siti Chomzah selaku Kasubdit Pembiayaan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang menyampaikan materi “Pengalihan TKD ke Belanja Pusat untuk Program Prioritas agar Efektif dan Berdampak”. Pemimpin Redaksi Majalah Infobank, Eko B. Supriyanto, turut hadir memberikan pandangan strategis terkait perkembangan industri perbankan dan tantangan yang dihadapi BPD ke depan.

Diskusi panel yang berlangsung mengupas berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi BPD dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan di daerah. Para peserta seminar juga mendapatkan kesempatan untuk berdialog secara langsung dengan para narasumber.

Turut memeriahkan kegiatan Asbanda 2026, hadir jajaran Direksi bank bjb yang diwakili oleh Ibu Nunung Suhartini selaku Direktur Konsumer & Ritel. Kehadiran tersebut menegaskan komitmen bank bjb dalam mendukung sinergi antar Bank Pembangunan Daerah se-Indonesia.

Di sisi lain, Penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Alila Surakarta pada 17 April 2026 menjadi salah satu agenda utama yang dinanti oleh para nasabah. Program ini merupakan bentuk apresiasi kepada nasabah setia sekaligus upaya meningkatkan minat masyarakat untuk menabung di BPD.

Undian Nasional Tabungan Simpeda merupakan program undian berhadiah yang diselenggarakan oleh Asbanda dan diikuti oleh seluruh BPD di Indonesia. Program ini menyediakan total hadiah hingga Rp3 miliar setiap tahunnya, yang menjadi daya tarik tersendiri bagi nasabah.

Pelaksanaan undian dilakukan dalam dua periode setiap tahun, dengan masing-masing periode menyediakan hadiah sebesar Rp3 miliar. Tabungan Simpeda sendiri merupakan produk unggulan BPD yang terus menunjukkan pertumbuhan positif dari sisi jumlah nasabah maupun total saldo. Dari ribuan peserta undian Simpeda 2026, sebanyak 19 nasabah bank bjb berhasil menjadi pemenang dengan total hadiah Rp129 juta, yang menunjukkan bahwa nasabah bank bjb tidak hanya menikmati kemudahan menabung, tetapi juga berkesempatan memperoleh hadiah.

Hingga akhir Desember 2025, jumlah nasabah Tabungan Simpeda tercatat mencapai 8,32 juta dengan total saldo sebesar Rp72,54 triliun. Capaian tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,68% dibandingkan periode sebelumnya, yang mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap BPD.

Melalui penyelenggaraan Undian Nasional Simpeda dan Seminar Nasional ini, Asbanda berharap dapat terus memperkuat posisi BPD sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Kegiatan ini juga menjadi ajang strategis untuk mempererat sinergi antar-BPD serta mendorong inovasi berkelanjutan, termasuk dalam digitalisasi layanan perbankan.

Ke depan, Asbanda optimistis bahwa BPD akan semakin berperan dalam mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan melalui berbagai terobosan pembiayaan. Dengan kolaborasi yang semakin kuat antara BPD dan pemerintah daerah, diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah dapat terus meningkat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Dalam konteks 'traceability', para petani kecil menjadi titik paling rapuh dalam rantai pasok

Jakarta (ANTARA) - Ketertelusuran atau "traceability" dinilai memiliki peran penting bagi industri kelapa sawit guna mempertahankan akses ke pasar global sekaligus memperkuat legitimasi tata kelola yang berkelanjutan.

Namun demikian peneliti dari Strategic Advisor Center for Entrepreneurship, Change, and Third Sector (CECT) Sustainability Universitas Trisakti, Windrawan Inantha menjelaskan tantangan utama penerapan traceability di industri sawit nasional adalah 42 persen areal sawit Indonesia dikelola oleh petani kecil.

"Dalam konteks traceability, para petani kecil menjadi titik paling rapuh dalam rantai pasok," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dikatakannya Uni Eropa melalui Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EU Deforestation Regulation/EUDR) menuntut komoditas seperti kelapa sawit dapat dibuktikan bebas deforestasi hingga bisa dilacak perjalanan produk mulai dari produk akhir di supermarket hingga kembali ke lokasi kebun asal.

Dalam ranah perdagangan sawit global, lanjutnya, Uni Eropa telah beralih dari pasar atau pembeli produk menjadi penentu arah industri.

Tekanan Uni Eropa tersebut menjadi tantangan besar bagi industri sawit nasional karena selama ini pasar domestik hampir tidak pernah meminta informasi kebun asal CPO dalam botol minyak goreng atau produk turunan.

"Traceability sawit hari ini lebih banyak lahir dari tekanan akses pasar dan tata kelola global daripada dari dorongan konsumen domestik," katanya.

Menurut dia, setidaknya terdapat lima tantangan dalam penerapan traceability di tingkat petani kecil yakni legalitas lahan, kapasitas teknis, insentif ekonomi yang lemah, biaya sertifikasi dan pengorganisasian petani, hingga keterbatasan SDM pendamping.

"Sistem yang menuntut geolokasi presisi, dokumen legal, pencatatan administrasi, dan koneksi digital akan selalu lebih mudah dijalankan oleh perusahaan besar daripada oleh petani swadaya," katanya.

Oleh karena itu Windrawan mengharapkan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bisa tampil sebagai katalis transformasi di sektor perkebunan sekaligus menjawab tantangan traceability di industri kelapa sawit nasional.

Ia mendorong BPDP menjadikan kesiapan traceability sebagai syarat prioritas penerima manfaat program. Program peremajaan, sarana prasarana, pelatihan, dan dukungan kelembagaan oleh BPDP perlu memberi bobot lebih kepada kelompok tani yang sudah memiliki E-STDB, peta kebun atau proses legalisasi yang berjalan.

"Insentif kebijakan harus terasa nyata di tingkat petani," katanya.

Ia mengharapkan BPDP mendanai infrastruktur data di level petani kecil. BPDP perlu mendukung pemetaan kebun rakyat, pelatihan penggunaan perangkat geolokasi, digitalisasi arsip kelompok tani, dan skema pendampingan lapangan yang berkelanjutan.

Kemudian BPDP perlu menyambungkan agenda traceability dengan penyelesaian legalitas lahan, selain itu lembaga tersebut perlu bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah dan kelembagaan petani agar isu legalitas tidak dibiarkan menjadi bottleneck permanen.

"Selama status lahan belum jelas, data traceability tidak akan kokoh," ujarnya.

Dia mengharapkan BPDP dapat memfasilitasi pilot insentif harga, kontrak pembelian, atau skema dukungan lain yang membuat petani melihat manfaat ekonomi langsung dari keterlacakan.

"Selama buah dari kebun yang tertelusuri dihargai sama dengan yang tidak tertelusuri maka perubahan akan berjalan lambat," katanya.

Dia menambahkan BPDP perlu terus mendorong pengembangan metode penelusuran hasil panen sawit yang terkait sertifikasi ketertelusuran sepanjang rantai pasok sebagai topik prioritas dengan cara menggunakan fungsi riset dan pengembangan secara lebih tajam.

Pada kesempatan tersebut Doktor di bidang Sustainable Development Management itu mengapresiasi BPDP yang sudah mengumumkan persiapan pengembangan sistem informasi ISPO berbasis WebGIS dan aplikasi seluler.

"Ini sinyal yang benar. Tantangannya sekarang adalah memastikan riset, sistem digital, dan pembiayaan lapangan bergerak dalam satu arsitektur, bukan berjalan sendiri-sendiri," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com — Bank Pembangunan Daerah (BPD) didorong untuk melakukan transformasi peran secara fundamental di tengah perubahan lanskap ekonomi dan keterbatasan ruang fiskal pemerintah daerah.

BPD tidak lagi cukup berfungsi sebagai pengelola dana pemerintah daerah, melainkan dituntut menjadi orkestrator aliran dana sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi regional melalui pembiayaan yang produktif dan terukur.

Dorongan tersebut disampaikan Ketua Umum ASBANDA Agus H Widodo dalam Seminar Nasional Bank Pembangunan Daerah se-Indonesia. Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

iStockphoto/assalve Ilustrasi bank. Perbankan. Kredit perbankan.

Dalam sambutannya, Agus menegaskan perubahan kondisi ekonomi menuntut BPD mengambil peran yang lebih strategis dan proaktif dalam pembangunan daerah.

"Ke depan, BPD tidak cukup hanya berperan sebagai pengelola dana pemerintah daerah. BPD harus bertransformasi menjadi orkestrator aliran dana daerah yang mampu menggerakkan ekonomi secara aktif dan berkelanjutan," ujar Agus dalam siaran pers, Senin (20/4/2026).

Posisi unik BPD di daerah

Agus menjelaskan, BPD memiliki sejumlah keunggulan struktural yang tidak dimiliki oleh bank lain.

Keunggulan tersebut antara lain kedekatan dengan pemerintah daerah, pemahaman terhadap karakteristik ekonomi lokal, serta jaringan yang menjangkau hingga ke tingkat daerah.

Dengan karakteristik tersebut, BPD dinilai memiliki posisi yang unik untuk memainkan peran yang lebih besar dalam menggerakkan perekonomian daerah secara langsung.

Menurut Agus, BPD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga harus mampu memastikan aliran dana di daerah memberikan dampak ekonomi yang nyata.

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo di Taman Literasi Jakarta, Minggu (22/6/2025).

"BPD harus mampu memastikan bahwa setiap rupiah yang berputar di daerah dapat memberikan nilai tambah ekonomi, mendorong produktivitas, dan memperkuat sektor riil," tegasnya.

Keterbatasan fiskal dan kebutuhan inovasi pembiayaan

Agus menyoroti keterbatasan fiskal pemerintah daerah sebagai tantangan utama dalam pembangunan.

Dalam kondisi tersebut, menurutnya, inovasi pembiayaan menjadi kunci untuk menjaga kesinambungan belanja pemerintah (government spending) sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia menekankan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi penghambat pembangunan daerah.

Salah satu langkah strategis yang didorong adalah optimalisasi skema pinjaman daerah.

Agus menyebutkan, skema tersebut tidak hanya difokuskan pada pembiayaan infrastruktur, tetapi juga diarahkan untuk berbagai sektor strategis lainnya.

Beberapa sektor yang menjadi fokus antara lain penguatan layanan publik, peningkatan kualitas sektor kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan ekonomi lokal.

"Pinjaman daerah harus dipandang sebagai instrumen strategis untuk menciptakan multiplier effect bagi perekonomian daerah, bukan sekadar sumber pembiayaan jangka pendek," jelas Agus.

Usulan kebijakan pembiayaan yang lebih presisi

Dalam konteks penguatan peran BPD, ASBANDA juga telah menyampaikan usulan kepada regulator untuk menghadirkan pendekatan kebijakan yang lebih presisi terhadap pembiayaan sektor publik daerah.

Agus menegaskan, usulan tersebut bukan bertujuan untuk melonggarkan aturan, melainkan untuk menciptakan kerangka yang lebih tepat dalam mendukung pembiayaan daerah.

SHUTTERSTOCK/ANTON_AV Ilustrasi bank.

"Ini bukan permintaan pelonggaran, melainkan upaya menghadirkan kerangka yang lebih tepat agar pembiayaan sektor publik dapat dilakukan secara optimal, namun tetap prudent," tegasnya.

Pendekatan kebijakan yang lebih presisi dinilai penting agar BPD dapat menjalankan fungsi pembiayaan secara lebih efektif tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian (prudential banking).

Tiga pilar transformasi BPD

Untuk mendorong BPD naik kelas, Agus menyampaikan bahwa transformasi akan difokuskan pada tiga pilar utama.

Pertama, penguatan tata kelola dan manajemen risiko. Menurutnya, tata kelola yang baik menjadi fondasi utama agar BPD dapat menjalankan fungsi strategisnya secara berkelanjutan.

Kedua, pengembangan inovasi pembiayaan yang produktif dan berdampak. Inovasi ini diperlukan agar pembiayaan yang disalurkan benar-benar mampu mendorong aktivitas ekonomi riil di daerah.

Ketiga, pendalaman peran BPD dalam ekosistem ekonomi daerah. Hal ini mencakup keterlibatan aktif BPD dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk UMKM, investasi daerah, serta sektor-sektor strategis lainnya.

Agus menegaskan, keberhasilan BPD ke depan tidak hanya diukur dari kinerja keuangan semata.

"Menurutnya, keberhasilan BPD ke depan tidak hanya diukur dari kinerja keuangan, tetapi dari kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara nyata," terangnya.

Ia juga menambahkan, arah pembangunan ekonomi daerah akan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam mengelola aliran dana.

"Masa depan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya APBD, tetapi oleh kemampuan kita dalam mengelola dan mengarahkan aliran dana untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan," pungkasnya.

Kolaborasi lintas pemangku kepentingan

Pemprov Jateng Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menghadiri silaturahmi dan halal bihalal Apmiso Jawa Tengah di Wisma Perdamaian Semarang pada Jumat, (17/4/2026).

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan pentingnya kolaborasi dalam pembangunan daerah.

Menurut dia, pembangunan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan.

"Membangun daerah tidak bisa sendiri. Kita bukan superman, tapi super tim. Semua harus berkolaborasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya.

Ia juga menyoroti peran strategis BPD dalam mendukung berbagai aspek ekonomi daerah. Peran tersebut meliputi dukungan terhadap investasi daerah, menjaga stabilitas ekonomi, serta memperkuat sektor riil, khususnya UMKM.

Menurut Luthfi, BPD diharapkan mampu hadir sebagai solusi atas berbagai tantangan ekonomi daerah, mulai dari keterbatasan fiskal hingga upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Momentum transformasi BPD

Seminar Nasional Bank Pembangunan Daerah se-Indonesia diharapkan menjadi momentum strategis untuk mempercepat transformasi BPD menjadi institusi keuangan daerah yang lebih modern, adaptif, dan berdampak nyata.

Transformasi tersebut mencakup perubahan peran dari sekadar lembaga intermediasi keuangan menjadi motor penggerak pembangunan daerah.

Ke depan, BPD diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana, tetapi juga berperan aktif dalam mengarahkan aliran dana untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat daerah.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Agus H. Widodo menyatakan bahwa Bank Pembangunan Daerah (BPD) memiliki sejumlah keunggulan struktural yang dapat dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia mengatakan, keunggulan tersebut antara lain kedekatan dengan pemerintah daerah, pemahaman terhadap karakteristik ekonomi lokal, hingga jaringan yang menjangkau sampai ke tingkat daerah, sehingga BPD bisa memainkan peran yang lebih besar dalam menggerakkan ekonomi daerah secara langsung.

“BPD harus mampu memastikan bahwa setiap rupiah yang berputar di daerah dapat memberikan nilai tambah ekonomi, mendorong produktivitas, dan memperkuat sektor riil,” ujar Agus H. Widodo dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia menuturkan, keterbatasan fiskal daerah tidak boleh menjadi penghambat pembangunan, sehingga diperlukan inovasi pembiayaan untuk menjaga keseimbangan antara belanja pemerintah (government spending) dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia menyampaikan, salah satu instrumen pembiayaan yang dapat dimanfaatkan adalah skema pinjaman daerah. Instrumen tersebut tidak hanya difokuskan pada pembiayaan infrastruktur, tapi juga untuk penguatan layanan publik, peningkatan kualitas sektor kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan UMKM dan ekonomi lokal.

“Pinjaman daerah harus dipandang sebagai instrumen strategis untuk menciptakan multiplier effect (efek berganda) bagi perekonomian daerah, bukan sekadar sumber pembiayaan jangka pendek,” kata Agus.

Ia pun mendorong adanya penguatan tata kelola dan manajemen risiko, pengembangan inovasi pembiayaan yang produktif dan berdampak, pendalaman peran pada ekosistem ekonomi daerah, serta pembentukan kerangka yang lebih tepat agar pembiayaan sektor publik dapat dilakukan secara optimal dan prudent.

Ia menekankan bahwa BPD tidak cukup hanya berperan sebagai pengelola dana pemerintah daerah, tapi juga harus bertransformasi menjadi pengatur aliran dana daerah yang mampu menggerakkan ekonomi secara aktif dan berkelanjutan.

"Masa depan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya APBD, tetapi oleh kemampuan kita dalam mengelola dan mengarahkan aliran dana untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan," ucap Agus H. Widodo.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026