Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) memperkuat promosi komoditas perkebunan Indonesia, terutama kakao, melalui pengembangan produk yang bernilai tambah dan penguatan industri hilir.

Analis Divisi Kerja Sama Kelembagaan BPDP Dinda dalam keterangannya di Jakarta, Kamis menyatakan komoditas kakao Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk terus dikembangkan.

Oleh karena itu, lanjutnya, BPDP berkomitmen mendorong terciptanya produk-produk olahan kakao yang mampu bersaing di pasar global dan memberikan nilai tambah yang lebih tinggi bagi seluruh pelaku dalam rantai industri.

"BPDP ingin mendorong ini melalui dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia, riset dan inovasi, promosi, serta penguatan ekosistem industri," ujarnya .

Salah satu upaya yang dilakukan BPDP dalam memperkuat promosi dan mendorong hilirisasi produk kakao yakni melalui keikutsertaan dalam kegiatan pameran EastFood Indonesia 2026 di Surabaya, Jawa Timur.

Pada pameran industri makanan dan minuman terbesar di Indonesia Timur itu, BPDP membagikan berbagai informasi tentang program pengembangan komoditas perkebunan dan menampilkan beberapa produk olahan kakao yang menunjukkan potensi besar industri kakao Indonesia.

"Produk-produk ini adalah contoh nyata bahwa komoditas perkebunan dapat diolah menjadi produk pangan berkualitas tinggi yang dapat bersaing di pasar nasional maupun global," ujar Dinda.

Partisipasi BPDP di EastFood Indonesia 2026 juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya hilirisasi dalam meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan, salah satunya kakao.

Dengan demikian, lanjut dia petani, pelaku usaha, dan industri dapat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar sekaligus memperkuat ketahanan industri pangan nasional.

Selama pameran, stan BPDP mengadakan berbagai aktivitas edukatif dan interaktif, seperti sesi pengenalan produk olahan kakao, diskusi tentang peluang industri kakao Indonesia, serta aktivitas menarik yang mengajak pengunjung mengenal lebih dekat proses transformasi kakao dari komoditas perkebunan menjadi produk siap konsumsi.

"Kami berharap industri kakao Indonesia dapat terus berkembang menjadi salah satu sektor unggulan yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan," ujar Dinda.

Pewarta: Subagyo
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) saat ini tengah membuka kesempatan bagi sekitar 5.000 calon mahasiswa untuk mengikuti program beasiswa sawit yang mencakup biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup.

Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) BPDP, Helmi Muhansyah pihaknya terus memperkuat pengembangan sumber daya manusia di sektor sawit, salah satunya melalui program beasiswa pendidikan.

"Program ini merupakan bagian dari upaya kami membangun SDM sawit yang unggul. Mahasiswa penerima beasiswa tidak hanya mendapatkan biaya kuliah, tetapi juga uang saku selama masa pendidikan," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Selain pendidikan, lanjut dia BPDP juga mendorong hilirisasi dan inovasi produk sawit. Berbagai hasil riset yang dikembangkan saat ini telah menghasilkan beragam produk bernilai tambah, mulai dari material industri hingga produk UMKM.

"Kami memiliki banyak hasil penelitian berbasis sawit, mulai dari bahan untuk rompi antipeluru, helm, hingga berbagai produk konsumen," kata dia pada Workshop Gen-Z Preneur UMKM Sawit bertajuk “Rintisan Wirausaha Perkebunan dan Oleofood” yang digelar di Kabupaten Karawang, Jawa Barat selama 4 - 5 Juni 2026.
.
Sejumlah hasil riset tersebut telah dikomersialisasikan oleh UMKM, tambahnya, di laman BPDP juga terdapat sekitar 100 UMKM berbasis produk turunan sawit yang dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda.

Helmi mencontohkan keberhasilan mahasiswa asal Sumatera Barat yang terinspirasi mengembangkan usaha berbasis lidi sawit hingga berhasil menjadi eksportir ke pasar Asia Selatan.

"Kami berharap peserta workshop ini dapat terinspirasi dan dalam beberapa tahun ke depan muncul wirausaha muda baru yang mampu mengembangkan produk sawit hingga menembus pasar ekspor," katanya.

Ketua Pelaksana Workshop Gen-Z Preneur UMKM Sawit, Qayuum Amri, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai industri sawit kepada generasi muda.

"Selama ini generasi Z lebih banyak menerima informasi negatif tentang sawit melalui media sosial. Padahal sawit memiliki banyak manfaat dan potensi ekonomi yang dapat dikembangkan oleh pelaku UMKM maupun wirausaha muda," ujarnya.

Menurut dia, Karawang dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan karena merupakan salah satu pusat manufaktur terbesar di Indonesia dengan lebih dari seribu perusahaan nasional dan internasional yang beroperasi di wilayah tersebut.

"Karawang memang bukan sentra perkebunan sawit, tetapi memiliki ekosistem industri yang sangat kuat. Produk-produk turunan sawit memiliki peluang besar untuk dikembangkan oleh pelaku UMKM di daerah ini," katanya.

Dia menambahkan kegiatan yang diselenggarakan BPDP bersama Majalah Sawit Indonesia itu diikuti pelajar, mahasiswa, pelaku UMKM, serta generasi muda yang ingin mengembangkan usaha berbasis produk turunan sawit.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Karawang, Dindin Rachmadhy menilai kegiatan workshop tersebut sejalan dengan upaya Pemkab mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kewirausahaan dan UMKM.

Karawang saat ini memiliki lebih dari 311 ribu UMKM yang terdata dan tersebar di 30 kecamatan, tambahnya, jumlah ini terus berkembang seiring semakin tingginya minat masyarakat untuk berwirausaha.

"Karena itu, kami terus memperkuat dukungan bagi UMKM, termasuk melalui peningkatan anggaran yang kini mencapai Rp13 miliar," ujarnya

Menurut dia meski bukan daerah penghasil sawit, Karawang memiliki keterkaitan erat dengan industri sawit melalui sektor pengolahan dan UMKM, sebab sekitar 70 persen pelaku usaha kuliner di kabupaten itu menggunakan produk berbasis sawit dalam kegiatan usahanya.

"Kami melihat banyak peluang yang bisa dikembangkan dari produk turunan sawit, termasuk untuk kriya dan fesyen," katanya.

Karawang, lanjutnya, memiliki batik khas daerah, sehingga tidak menutup kemungkinan ke depan bahan turunan sawit seperti parafin dapat dimanfaatkan dalam proses produksinya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menyatakan hasil ujicoba terhadap bahan bakar nabati biodisel 50 persen campuran minyak sawit (B50) menunjukkan kualitasnya memenuhi standar kadar air.

Kepala Divisi Penyaluran Dana Bahan Bakar Nabati BPDP Zuhdi Eka Nurrakhman di Jakarta, Kamis, mengatakan pemerintah menargetkan implementasi serentak B50 secara nasional pada 1 Juli 2026 setelah selesai uji coba dilakukan pada beberapa moda transportasi sejak akhir 2025.

Progresnya, untuk otomotif telah uji jalan kendaraan berat (40.000 kilometer) telah selesai dengan hasil stabil, sedangkan untuk kendaraan ringan selesai Mei 2026, sementara sektor lain, tengah diuji stabilitas penyimpanan angkutan laut yang direncanakan pada Mei 2026 dan uji kereta api selesai Oktober 2026.

"Dari hasil uji coba, 99,88 persen kualitasnya sampel memenuhi standar kadar air, maksimal 320 ppm,” kata dia.

Saat webinar "Implementasi Mendukung Hilirisasi dan Kesejahteraan Pekebun Sawit" yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani bekerja sama dengan BPDP, Zuhdi mengatakan, pemerintah berhasil secara konsisten mempertahankan program mandatori biodisel saat gejolak harga minyak dunia.

Bahkan 2023 telah diimpelementasikan B35 dengan realisasi penyaluran sebanyak 13,14 juta kiloliter (KL) pada 2024, sedangkan penyaluran B40 pada 2025 mencapai 14,7 juta KL.

Terkait penerapan B50, menurut dia, ada beberapa tantangan seperti kapasitas produksi masih terbatas, infrastruktur perlu diupgrade, terutama kapasitas dermaga, pengangkutan, dan tangki penyimpanan.

Kemudian ada disparitas harga bahan bakar nabati (BBN) dan bahan bakar minyak (BBM) dalam kondisi normal yang mengakibatkan pembiayaan insentif biodiesel sangat besar.

Dalam kondisi geopolitik saat ini, tambahnya, implementasi B50 pada semester II 2026 mengakibatkan pembiayaan BPDP defisit. Hitungannya, harga minyak dunia berada di bawah 100 dolar AS/barel dengan asumsi harga BBN tetap.

Sedangkan dalam kondisi normal (tanpa perang), implementasi B50 mengakibatkan defisit pembiayaan BPDP karena selisih harga indeks pasar (HIP) Biodiesel dan HIP solar memiliki tren meningkat seiring peningkatan kadar campuran biodiesel. Padahal pendapatan BPDP hanya ditopang dari Pajak Ekspor (PE).

"Hasil kajian menunjukkan untuk membiayai program B50 pada kondisi normal dibutuhkan sumber pembiayaan dari PE dengan tarif 23,8 persen, sementara tarif PE eksisting sebesar 12,5 persen," ujarnya.

Untuk itu BPDP mengusulkan ada beberapa alternatif kebijakan untuk menjaga keberlanjutan program mandatori biodiesel, di antaranya memberikan dukungan pembiayaan melalui APBN, menyesuaikan kembali tarif PE, menetapkan kadar pencampuran biodiesel sesuai kemampuan pembiayaan dan menyesuaikan harga jual di masyarakat.

Sementara itu Ketua Kelompok Substansi Pascapanen dan Pengolahan Perkebunan, Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian Ani Rahayuni Ratna Dewi mengatakan, untuk mendukung program biodisel paling utama adalah penyediaan bahan baku.

Namun, tambahnya, ketersediaan bahan baku menjadi tantangan tersendiri, salah satunya produktivitas tanaman sawit rata-rata hanya 3,8 ton/hektare (ha) dari potensi yang ada 5 - 6 ton/ha/tahun.

Pada 2026 diperkirakan kebutuhan biodiesel sebanyak 16.085.084 KL (B40) dan 20.106.354 KL (B50). Sedangkan kebutuhan CPO 14.958.105 ton (B40) dan 18.697.632 ton (B50).

Sementara tahun 2028, kebutuhan biodiesel sebanyak 21.330.831 KL (B50) dengan kebutuhan CPO sekitar 19.836.318 ton (B50).

Diproyeksikan pada tahun 2045 produksi minyak sawit sebanyak 60,03 juta ton atau 54,73 juta ton CPO. Sementara kebutuhan biodisel sebanyak 31,15 juta ton.

Ani mengatakan, agar ada keseimbangan antara kebutuhan pangan, ekspor dan biodisel, harus ada upaya peningkatan produksi sawit, khususnya kebun rakyat, salah satunya yakni melalui peremajaan sawit rakyat (PSR).

Untuk mendukung ketersediaan bahan baku dari petani, Ketua Umum Asosiasi Petani Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung berharap pemerintah mempermudah persyaratan PSR.

Saat ini, produktivitas tanaman sawit petani rata-rata hanya 400-800 kg/ha/tahun, padahal potensinya bisa mencapai 2,5 - 3,5 ton/ha/tahun.

Menurut dia, realisasi PSR masih sangat rendah dimana pada 2024 dari target seluas 180 ribu hektare (ha), realisasinya hanya 38.247 ha, sementara 2025 dari target 180 ribu ha terealisasi 40 ribu ha.

"Program PSR diharapkan menjadi mandatori agar pekebun bisa melaksanakan PSR dan terjadi peningkatan produktivitas tanaman. Masa depan B50 harus dibangun bersama, pemerintah, industri, akademisi dan pekebun rakyat," katanya.

Staf Sekretariat Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Rahayu Dwi Mumpuni mengatakan sejumlah tantangan pengembangan biodisel, di antaranya kebutuhan bahan baku yang meningkat, tuntutan perbaikan kualitas produksi CPO dengan meningkatnya campuran biodisel.

Dari sisi harga Aprobi berharap agar perbedaan harga antara solar dan biodiesel mengecil, namun dukungan insentif tetap dibutuhkan, guna mendukung upaya dari semua pemangku kepentingan.

"Produsen terus mendukung upaya uji kinerja dan uji jalan untuk biodiesel, tapi perlu dilakukan kajian yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan banyak faktor," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menyatakan sejak 2015 hingga 30 April 2026, total mahasiswa penerima Program Beasiswa Sawit sebanyak 13.265 orang dengan 4.975 orang penerima beasiswa sudah selesai didanai.

Kepala Divisi Penyaluran Dana Pengembangan SDM Perkebunan BPDP, Sudi Bawa Suwita mengatakan Program Beasiswa Sawit tersebar di 21 provinsi di Indonesia yang hingga 2025 melibatkan 42 Lembaga Penyelenggara Program Pendidikan Pengembangan SDM Perkebunan.

"Program Beasiswa Sawit hadir sebagai investasi bagi generasi muda, yang tidak hanya mendorong kemajuan perkebunan sawit, tetapi juga memastikan keberlanjutannya bagi masa depan Indonesia," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Melalui kegiatan tersebut BPDP berharap penerima manfaat dari program Pengembangan SDM Perkebunan berupa Beasiswa Sawit dari Daerah 3T(Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) meningkat sehingga membawa perubahan positif terhadap pengelolaan perkebunan kelapa sawit secara nasional.

Sementara itu Suparwati selaku perwakilan dari Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian menyebutkan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM perkebunan kelapa sawit, pemerintah melalui Ditjen Perkebunan bersama BPDP melaksanakan program Beasiswa Sawit yang pada 2026 target pendidikan beasiswa sebanyak 5.000 orang.

Pemerintah, lanjutnya, menyiapkan kategori khusus melalui Program Afirmasi, diberikan kepada peserta yang berasal dari Wilayah Papua, Wilayah Nusa Tenggara, Daerah 3T, Wilayah Perbatasan, dan Peserta yang tidak mampu secara ekonomi.

"Adapun alokasi dan kuota afirmasi yang disediakan yaitu maksimal 30 persen dari total kuota keseluruhan berdasarkan asal daerah dan kondisi ekonomi," ujar dia saat Sosialisasi Program Beasiswa Sawit dalam Rangka Kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (12/5).

Dalam kegiatan kolaborasi BPDP dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua dan KPPN Sorong itu diikuti sekitar 160 orang Siswa/i SMA/K sederajat yang mayoritas orang tuanya bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit serta 50 orang guru perwakilan dari 20 sekolah yang ada di Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Sorong Selatan.

Berdasarkan angka Statistik Perkebunan, luas areal perkebunan kelapa sawit rakyat di Papua Barat Daya adalah 3.600 hektare dengan jumlah petani 594 KK yang tersebar di dua kabupaten yaitu Kabupaten Sorong seluas 3.214 hektare dengan jumlah petani 434 KK dan Kabupaten Sorong Selatan seluas 386 hektar dengan jumlah petani 160 KK.

Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum BPDP yang juga Ketua Pengarusutamaan Gender (PUG) BPDP, Zaid Burhan Ibrahim mengatakan, hadirnya program Beasiswa Sawit merupakan wujud komitmen BPDP dalam mencetak generasi unggul di bidang perkebunan yaitu generasi yang berdaya saing tinggi, berintegritas, dan menjunjung kesetaraan gender.

Melalui sosialisasi tersebut diharapkan para guru dan siswa dapat memperoleh informasi lengkap tentang peluang, manfaat, dan mekanisme program Beasiswa Sawit.

"Diharapkan harapan semakin banyak putra-putri daerah Papua yang menjadi bagian dari masa depan perkebunan Indonesia yang berkelanjutan," ujarnya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menilai Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mampu menjadi lokomotif pengembangan sumber daya manusia (SDM) sawit nasional melalui berbagai program beasiswa maupun pelatihan bagi petani.

Menurut Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat ME Manurung, BPDP memiliki peran strategis untuk meningkatkan kualitas SDM di sektor kelapa sawit nasional.

Berbagai program yang dikembangkan baik dalam bentuk beasiswa kelapa sawit maupun pelatihan bagi petani telah memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan industri sawit.

"Saya melihat salah satu kata kunci keberhasilan sawit Indonesia sampai dengan saat ini adalah dukungan BPDP khususnya di sektor SDM," katanya di Jakarta, Kamis.

Program-program BPDP yang berfokus pada pengembangan SDM, lanjutnya, semakin terarah dan tepat sasaran yang diwujudkan melalui pelatihan dan pendidikan teknis serta dukungan terhadap penelitian dan pemberian beasiswa di bidang kelapa sawit.

Namun demikian, dia mengharapkan BPDP terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan program guna meningkatkan efektivitas serta dampak nyata terhadap industri.

Langkah evaluasi dan perbaikan yang dilakukan selama ini, tambahnya, telah memperkuat posisi BPDP sebagai lokomotif utama dalam pengembangan SDM kelapa sawit nasional.

Terkait program pelatihan petani sawit, Gulat dalam keterangannya menyatakan hal itu penting guna meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan profesionalisme sehingga terwujud industri kelapa sawit nasional yang semakin produktif dan berkelanjutan.

"Saya melihat evaluasi dan perbaikan yang cukup signifikan telah membuat BPDP sebagai lokomotif SDM sawit Indonesia. SDM sawit harus di depan, paling tidak setara dengan perkembangan dinamika teknologi perkebunan kelapa sawit. Makanya, kampus-kampus yang menjadi mitra SDM sawit harus berkualitas" ujarnya.

Berdasarkan data BPDP, sebanyak 29.263 peserta pelatihan dan 13.265 peserta program pendidikan atau beasiswa telah mengikuti program pengembangan SDM sawit hingga 2025.

Dari total penerima beasiswa tersebut, sebanyak 3.910 mahasiswa telah lulus dari berbagai perguruan tinggi yang bekerja sama dengan BPDP.

Program pengembangan SDM sawit melibatkan 42 perguruan tinggi dengan total 900 kelas pelatihan yang dilaksanakan di berbagai daerah sentra perkebunan sawit. Program tersebut menjangkau 21 provinsi di Indonesia yang menjadi wilayah utama perkebunan kelapa sawit.

"Ini sangat luar biasa. Saya pikir ini cara kita juga untuk menyesuaikan kebutuhan stakeholder sawit berkaitan dengan SDM. Jadi, dengan 13.265 orang, ini saya pikir sudah menuju kepada tepat sasaran dana sawit tersebut," ujar Gulat Manurung.

Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

BPDP memiliki peran strategis serta komitmen yang kuat dalam mendukung kegiatan riset di sektor kelapa sawit nasional

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) diharapkan terus mengoptimalkan dukungan terhadap kegiatan riset termasuk melalui pelaksanaan evaluasi komprehensif secara berkala guna memperoleh masukan strategis dalam meningkatkan efektivitas peran lembaga tersebut di bidang riset.

Menurut Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung, BPDP memiliki peran strategis serta komitmen yang kuat dalam mendukung kegiatan riset di sektor kelapa sawit nasional.

Hingga 2025, lanjutnya, BPDP tercatat telah mendukung pendanaan terhadap sekitar 400 judul penelitian yang mencakup berbagai aspek mulai dari hulu hingga hilir industri kelapa sawit.

"Riset yang dibiayai BPDP mulai dari hulu hingga hilir sektor kelapa sawit. Dari sudut ini, komitmen BPDP dalam mendukung riset-riset sawit sangat jelas terlihat," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Sejauh ini riset-riset yang didanai BPDP mencakup berbagai macam topik mulai dari pengembangan material baru berbasis sawit dan biomassa yang menghasilkan nilai tambah tinggi hingga studi di lingkungan perkebunan dan kajian sertifikasi demi mewujudkan kelapa sawit berkelanjutan dan mendukung ekonomi sirkular atau daur ulang.

Namun demikian menurut Tungkot, salah satu hal yang perlu dievaluasi yakni keterbatasan hasil riset yang berhasil menjadi inovasi dalam praktik bisnis di industri kelapa sawit.

Dikatakannya, sebagian besar hasil riset kelapa sawit masih berhenti pada tataran publikasi ilmiah dan belum berlanjut ke tahap implementasi praktis di industri.

"Yang diperlukan industri sawit adalah inovasi bisnis. Agak ironi memang, riset-riset sawit semakin banyak tetapi produktivitas sawit stagnan bahkan menurun," ujarnya.

Dia mencontohkan, terdapat banyak penelitian terkait penyakit ganoderma yang menyerang tanaman kelapa sawit namun hingga saat ini belum terdapat kebijakan nasional yang solutif dalam penanggulangan penyakit tersebut di tanah air.

"Inilah tantangan ke depan yang harus dilakukan bagaimana mempercepat implementasi hasil riset (invensi) menjadi inovasi bisnis dan kebijakan," ujarnya.

Menurut dia, perlu ada perubahan paradigma riset untuk industri sawit ke depan dari berdasarkan supply-driven menjadi ke market-driven sebab para pelaku industri sangat berharap riset sawit menghasilkan inovasi yang dapat memecahkan masalah riil di lapangan.

Riset-riset yang didanai BPDP diharapkan mampu memberikan solusi serta menjadi pemecah masalah atau problem solving terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh industri kelapa sawit saat ini seperti peningkatan produktivitas atau efisiensi, peningkatan aspek sustainability dan awareness terhadap lingkungan dan isu-isu global, serta mendorong penemuan/inovasi produk atau pasar baru.

"Secanggih apapun riset jika tidak bisa menghasilkan solusi bagi masalah riil yang dihadapi industri sawit, tidak banyak gunanya," kata Penulis buku "Mitos dan Fakta Industri Minyak Sawit Indonesia" itu.

Ia menambahkan riset di sektor kelapa sawit perlu memberikan perhatian lebih terhadap isu kampanye negatif di tingkat global.

Tungkot mengatakan tantangan persepsi publik terhadap industri sawit masih belum diimbangi dengan dukungan riset yang memadai.

"Kalau persepsi masyarakat tentang sawit semakin jelek dan dibiarkan berlarut-larut maka secara perlahan akan menghancurkan masa depan sawit. Era informasi saat ini jangan anggap enteng tentang persepsi," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Petani sawit menolak rencana pemerintah menaikkan kewajiban penggunaan bahan bakar minyak (BBM) campuran solar dengan bahan bakar nabati sawit sebesar 50% atau biodiesel 50 (B50). Saat ini, mandatory atau yang berlaku wajib adalah campuran 40% atau B40.

Saat ini, rencana mandatory B50 ini sedang dalam tahap finalisasi dan pemerintah tengah merumuskan formulasi harga yang tepat bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit (KS), dengan target tidak membebani konsumen dan industri.

Mandatory B50 ini diharapkan bisa memangkas ketergantungan RI atas impor energi. Kementerian ESDM menargetkan mandatory B50 dapat diterapkan pada tahun 2026 nanti. Dengan proyeksi, kebutuhan FAME untuk penerapan B45 diproyeksikan sekitar 17 juta kiloliter, sementara untuk kebutuhan B50 akan meningkat menjadi sekitar 19 juta kiloliter.

Karena itu, kata Ketua Umum Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) Mansuetus Darto, pihaknya menolak rencana pemerintah menaikkan mandatory biodiesel dari B40 menjadi B50.

"POPSI menilai kebijakan ini berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap pasokan bahan baku industri pangan, keseimbangan keuangan Dana Perkebunan
(BPDP), serta kesejahteraan petani sawit rakyat," kata Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto dalam keterangannya kepada CNBC Indonesia, Senin (27/10/2025).

"Kenaikan B50 akan mengganggu pasokan untuk industri pangan. Peningkatan campuran biodiesel hingga B50 akan meningkatkan serapan CPO (Crude Palm Oil/ minyak sawit mentah) di sektor energi, sehingga pasokan untuk industri pangan berkurang," tambahnya.

Dia menambahkan, masih adanya stok tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk menaikkan mandatory B50.

Bahkan, lanjutnya, meski B50 diarahkan memaksimalkan penggunaan brondolan sawit (buah kelapa sawit yang panen mentah/ busuh, berjatuhan di sekitar pohon). Memang, imbuhnya, brondolan dapat dikelola dan digunakan untuk biodiesel. Sehingga, petani tidak merugi karen tidak ada panen atau tandan buah segar (TBS) yang terbuah dibuang.

Hanya saja, sambungnya lagi, kapasitas B50 terlalu besar, sehingga tetap akan mmebantu mencegah terjadinya gangguan di rantai pasok.

"Kalau konsumsi sawit untuk biodiesel terus dinaikkan, otomatis pasokan untuk industri minyak goreng dan pangan akan menipis. Ini akan menekan pelaku industri dan masyarakat karena harga minyak makan bisa naik lagi. Pemerintah perlu hati-hati dan tidak hanya melihat sisi energi," kata Mansuetus.

"Harga CPO akan naik. Sementara, banyak yang buat (produsen) minyak goreng yang tidak punya kebun. Mereka akan beli CPO, harga minyak goreng bisa terganggu. DMO (domestic market obligation/ wajib pemenuhan dalam negeri)," ucapnya.

Belum lagi, imbuh dia, subsidi biodiesel akan membengkak dan mengorbankan program petani.

"Hal ini akan memperkecil porsi dana untuk program petani seperti replanting (peremajaan sawit rakyat), sarana prasarana, dan penguatan SDM. Selama ini hampir 90% dana BPDP digunakan untuk subsidi biodiesel, sementara program bagi petani hanya sekitar 8%. Kalau subsidi terus ditambah, nasib petani makin terpinggirkan," katanya.

"Dana BPDP harus lebih berpihak kepada petani, agar pemerintah mengalokasikan dana yang lebih besar untuk program petani sawit rakyat. Selama ini, mayoritas dana digunakan untuk industri energi, sementara kebutuhan riil petani seperti bibit unggul, pupuk, infrastruktur, dan peremajaan kebun belum terpenuhi dengan baik. Kami meminta pemerintah menyeimbangkan kembali prioritas penggunaan dana BPDPKS. Petani harus menjadi subjek utama, bukan sekadar penonton dari kebijakan biodiesel,"
tukasnya.

Karena itu, dia mendesak pemerintah agar 50% untuk dana BPDP untuk program petani, sebagai pengamalan Undang-Undang (UU) Perkebunan No 39/2014 Pasal 93 yang mengatur penghimpunan dana perkebunan dari pelaku usaha perkebunan.

"Dana ini digunakan untuk membiayai kegiatan seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi, peremajaan, sarana dan prasarana, serta pengembangan perkebunan lainnya sesuai mandat yang diberikan oleh Undang-Undang," katanya.

"Walaupun tidak menyebut 50% tapi pasal itu tidak sebutkan sama sekali soal biodiesel," tukas Mansuetus.

Tak hanya itu, dia juga mengusulkan mandatory biodiesel di Indonesia juga sebaiknya cukup hanya sampai B30.

"Sebaiknya B30 saja. Ini belum lagi ekspansi lahan nantinya. Deforestasi lagi. Jadi isu buruk lagi," katanya.

"Maksimalkan supply dari petani, kerja sama perusahaan dan petani," ucap Mansuetus.

Konsumsi Minyak Sawit B40

Sebagai informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan alokasi B40 sebesar 15,6 juta kiloliter (kl) untuk tahun 2025. Jumlah tersebut terdiri dari 7,55 juta kl untuk Public Service Obligation atau PSO dan 8,07 juta kl untuk non-PSO. Angka ini mencapai 81% dari total kapasitas pabrik biodiesel RI.

Sementara itu, mengutip data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) sepanjang Januari-Juli 2025, konsumsi minyak sawit untuk biodiesel domestik tercatat sudah mencapai 7,23 juta ton, naik dari periode sama tahun 2024 yang tercatat sebanyak 6,44 juta ton. Sepanjang tahun 2024, konsumsi minyak sawit untuk biodiesel mencapai 11,44 juta ton.

Sedangkan untuk ekspor, konsumsi minyak sawit untuk biodiesel pada periode Januari-Juni 2025 tercatat nol alias tidak ada. Sedangkan sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 73.000 ton.

Di sisi lain, konsumsi minyak sawit untuk pangan domestik sepanjang Januari-Juli 2025 tercatat mencapai 5,77 juta ton, naik tipis dari periode sama tahun 2024 yang sebanyak 5,76 juta ton. Sepanjang tahun 2024 volumenya mencapai 10,20 juta ton.