Bisnis.com, BATAM – Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bersama Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (ASPEKPIR) Indonesia melepas ekspor perdana lidi sawit sebanyak 28 ton ke China dalam sebuah seremoni yang digelar di gudang PT Arra Setya Abadi, Belawan, Medan, Sumatra Utara.

Lidi sawit yang diekspor tersebut berasal dari perkebunan rakyat di Provinsi Riau, Sumatera Utara, dan Aceh. Produk tersebut dikumpulkan dan diolah oleh petani sawit, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta koperasi anggota ASPEKPIR melalui program pemberdayaan yang didukung BPDP.

Ketua Umum ASPEKPIR Setiyono mengatakan ekspor perdana ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan usaha berbasis limbah sawit yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.

“Ekspor perdana ini membuktikan bahwa lidi sawit yang selama ini kurang dimanfaatkan ternyata memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kami berharap semakin banyak petani sawit yang tertarik menjadikan pengumpulan dan pengolahan lidi sawit sebagai sumber penghasilan tambahan,” ujar Setiyono.

Direktur Hukum dan Kerja Sama BPDP, melalui sambutan tertulis yang dibacakan Analis Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP Anwar Sadat, menyampaikan bahwa pihaknya telah sejak lama mendorong pemanfaatan produk samping dan limbah kelapa sawit sebagai sumber nilai tambah ekonomi, termasuk lidi sawit.

Menurutnya, kerja sama dengan ASPEKPIR telah diwujudkan melalui berbagai workshop dan kegiatan diseminasi sejak 2024. Program tersebut dilaksanakan di sejumlah daerah sentra sawit seperti Kabupaten Siak, Kampar, Bengkalis, Muaro Jambi, Belitung Timur, hingga Pasang Kayu, Sulawesi Barat.

“BPDP sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan ini karena mampu memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat serta menunjukkan bahwa limbah sawit dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai jual tinggi,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa BPDP saat ini terus memperkuat kapasitas petani melalui berbagai program strategis, antara lain Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), bantuan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia perkebunan, penelitian dan pengembangan, serta promosi perkebunan.

Keberhasilan ekspor perdana ini juga dinilai menunjukkan bahwa industri sawit memiliki manfaat yang luas dan inklusif karena melibatkan petani, perempuan, pemuda, UMKM, koperasi, hingga pelaku ekspor dalam satu rantai pasok yang mampu menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian daerah.

Setiyono menambahkan, sedikitnya tujuh koperasi anggota ASPEKPIR terlibat dalam penyediaan bahan baku lidi sawit yang diekspor ke China. Aktivitas tersebut diperkirakan memberikan manfaat ekonomi bagi sekitar 2.800 anggota koperasi.

Sementara itu, Direktur Utama PT Arra Setya Abadi Ilham Setiadi mengatakan permintaan pasar internasional terhadap lidi sawit terus menunjukkan tren positif. Sejak akhir 2024, pihaknya bersama ASPEKPIR dan BPDP aktif melakukan sosialisasi serta pendampingan pengembangan usaha ekspor lidi sawit di berbagai daerah.

“Peluang pasar ekspor masih sangat terbuka lebar. Ini menjadi kesempatan besar bagi petani dan UMKM di sentra perkebunan sawit untuk meningkatkan pendapatan melalui produk turunan sawit,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumatera Utara yang diwakili Tsarwah mengapresiasi keberhasilan ekspor perdana tersebut. Menurutnya, Sumatera Utara memiliki potensi besar untuk mengembangkan berbagai produk berbasis limbah kelapa sawit yang bernilai tambah.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, organisasi petani, dan masyarakat menjadi faktor utama dalam mendorong keberhasilan ekspor produk-produk turunan sawit.

Pengembangan lidi sawit dinilai sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular dan pembangunan berkelanjutan. Pemanfaatan pelepah dan biomassa sawit sebagai bahan baku produk UMKM tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat di sekitar perkebunan.

Selain pelepasan ekspor perdana, BPDP dan ASPEKPIR juga menyelenggarakan workshop praktik ekspor lidi sawit di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pada 18 Juni 2026. Kegiatan yang diikuti sekitar 100 peserta tersebut dirangkai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara koperasi sawit dan pelaku ekspor guna meningkatkan produksi lidi sawit siap ekspor.

Ekspor perdana ke China ini menjadi langkah awal dalam memperluas pasar produk turunan sawit Indonesia sekaligus membuktikan bahwa limbah perkebunan dapat diolah menjadi komoditas bernilai ekonomi tinggi yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mendorong Usaha Kecil, Mikro, dan Koperasi (UKMK) untuk mengembangkan berbagai produk turunan sawit, meski wilayah tersebut bukan daerah penghasil kelapa sawit.

Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP, Helmi Muhansyah mengatakan industri sawit menawarkan banyak peluang usaha yang dapat dimanfaatkan pelaku UKMK, salah satunya di Magelang, Jawa Tengah.

Menurut dia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu keterbatasan bahan baku tidak lagi menjadi hambatan karena rantai pasok sawit nasional telah terhubung dengan baik.

"Ada potensi-potensi di kelapa sawit ini yang bisa diusahakan oleh UKMK-UKMK, termasuk di Magelang. Walaupun di Magelang tidak ada kelapa sawit, isu keberadaan bahan bakunya karena kita sudah terkoneksi menjadi tidak relevan," ujarnya.

Helmi menyatakan, pengembangan UKMK berbasis sawit sejalan dengan upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen sebagaimana ditargetkan Presiden Prabowo Subianto.

"Salah satu yang bisa mendukung itu adalah ketika ekonomi rakyat kita bergerak. Oleh karena itu, kami ingin menginspirasi UKMK di Magelang agar bisa berinovasi membangun ekonomi berbasis sawit," ujarnya dalam Workshop Pemberdayaan UKMK Magelang dan Promosi Sawit Baik 2026 bertema "Inovasi Produk Turunan Sawit untuk Pelaku UKMK".

Dia menegaskan, BPDP mendukung pengembangan UKMK berbasis kelapa sawit melalui berbagai program, termasuk Inkubasi Bisnis UMKM Perkebunan yang memberikan pendampingan mulai dari pengembangan produk, penguatan kapasitas usaha, hingga perluasan akses pasar.

Dukungan tersebut juga diwujudkan melalui pelatihan dan workshop inovasi produk turunan sawit, seperti sabun, kosmetik, hingga kerajinan, serta fasilitasi promosi melalui berbagai pameran dan expo, etalase permanen di Gedung SMESCO Jakarta, dan katalog produk UKMK kelapa sawit.

"Upaya tersebut ditujukan untuk membantu pelaku usaha meningkatkan nilai tambah produk, memperluas akses pasar, dan memperkuat daya saing," katanya.

Dikatakannya, sejumlah alumni program Inkubasi Bisnis UMKM Perkebunan BPDP telah berhasil menembus pasar ekspor, salah satunya Muhammad Abdu Shadli melalui CV Surya Agro Nusantara yang mengekspor produk lidi sawit ke India dan Nepal.

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Magelang, Edi Wasono mengatakan produk turunan sawit dapat menjadi salah satu peluang usaha yang dapat dikembangkan oleh pelaku UKMK setempat.

Menurutnya, selama ini kelapa sawit kerap hanya identik dengan minyak goreng, padahal, komoditas tersebut menyimpan potensi besar untuk dikembangkan menjadi berbagai produk inovatif yang dapat menjadi sumber usaha baru bagi UKMK.

Menurutnya, keunggulan usaha berbasis produk turunan sawit adalah dapat dijalankan dalam skala kecil dan menengah tanpa membutuhkan investasi besar.

"Kita tidak perlu pabrik seluas hektare untuk memulainya. Kita bisa memulainya dari workshop kecil, dari rumah, dengan memanfaatkan teknologi dan ilmu yang dibagikan dalam forum workshop ini," katanya.

Melalui sinergi dengan program Sawit Baik 2026, Pemkab Magelang berharap UKMK tidak hanya menjadi penonton dalam rantai industri sawit nasional, tetapi mampu menjadi pelaku usaha yang aktif, inovatif, dan berdaya saing.

Senada, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengatakan kelapa sawit menyimpan potensi besar untuk dikembangkan menjadi berbagai produk kreatif dan bernilai ekonomi tinggi. Namun, potensi tersebut hanya dapat diwujudkan melalui pengetahuan, keterampilan, dan keberanian untuk berinovasi.

Menurut dia kegiatan workshop yang didukung BPDP dan Hortus Archipelago tersebut selain meningkatkan kapasitas pelaku usaha juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya praktik sawit yang baik dan berkelanjutan.

Pewarta: Subagyo
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) memanfaatkan Indonesia Tourism and Trade Investment Expo (ITTIE) 2026 untuk memperkenalkan berbagai produk turunan berbasis sawit, kelapa, dan kakao. Langkah ini dilakukan untuk memperluas akses pasar UMKM sekaligus menunjukkan potensi hilirisasi komoditas perkebunan yang memiliki nilai tambah tinggi.

BPDP menilai ITTIE 2026 menjadi ajang yang dapat mempertemukan pelaku usaha, investor, dan masyarakat dalam mendorong pengembangan sektor perkebunan. Melalui pameran tersebut, BPDP juga memperkenalkan berbagai program yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, hilirisasi, dan penguatan daya saing industri perkebunan nasional.

Staff Senior Divisi Kerjasama Kelembagaan dan UMKM BPDP Murti Pagar Intan mengatakan, keikutsertaan BPDP dalam ITTIE 2026 bertujuan membuka peluang yang lebih luas bagi UMKM perkebunan untuk berkembang.

"Selain itu, kegiatan ini menjadi sarana untuk memperkenalkan berbagai produk turunan komoditas perkebunan kepada masyarakat yang lebih luas," kata Murti dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).

Selama empat hari pelaksanaan ITTIE 2026 pada 11-14 Juni 2026 di Plaza Surabaya, booth BPDP dikunjungi sekitar 350 orang yang berinteraksi langsung dengan berbagai produk dan materi edukasi yang ditampilkan. Lokasi booth yang berada di area strategis pusat perbelanjaan juga menjangkau lebih dari 2.000 pengunjung.

Murti mengatakan, pameran tersebut turut meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengembangan sumber daya manusia di sektor perkebunan serta mendorong UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas pasar.

"Ajang ini juga berperan sebagai media edukasi dalam memperkuat pemahaman publik serta membangun persepsi positif terhadap komoditas perkebunan, khususnya kelapa sawit, kelapa dan kakao, beserta kontribusinya bagi perekonomian nasional," ujar Murti.

Dalam pameran itu, BPDP menampilkan sejumlah produk UMKM binaan yang memanfaatkan komoditas perkebunan sebagai bahan baku utama. Produk yang dipamerkan antara lain batik dari Jayanti Batik asal Malang dan Smart Batik asal Yogyakarta yang menggunakan pewarna berbasis sawit, kerajinan tas dan sandal dari Cambia Craft Aceh yang memanfaatkan lidi sawit, hingga minuman berbahan dasar air kelapa murni dari Choco Frizz.

BPDP juga memperkenalkan hasil inovasi dari program Grant Riset Sawit. Salah satu yang menarik perhatian pengunjung adalah rompi antipeluru yang dikembangkan menggunakan biomaterial berbasis kelapa sawit.

"Melalui pameran ini, BPDP berharap dapat memperkenalkan potensi hilirisasi komoditas perkebunan kepada masyarakat luas sekaligus menunjukkan bahwa kelapa sawit, kakao, dan kelapa tidak hanya menghasilkan produk pangan, tetapi juga mampu menjadi sumber bahan baku bagi berbagai produk inovatif yang bernilai tambah tinggi dan berdaya saing," ujar Krisna.

Atas partisipasinya dalam ITTIE 2026, booth BPDP meraih penghargaan Juara Stand Terinovatif dan Juara I Stand Terbaik. BPDP berharap berbagai inovasi yang ditampilkan dapat mendorong pengembangan industri hilir perkebunan sekaligus memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar yang lebih luas.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) saat ini tengah membuka kesempatan bagi sekitar 5.000 calon mahasiswa untuk mengikuti program beasiswa sawit yang mencakup biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup.

Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) BPDP, Helmi Muhansyah pihaknya terus memperkuat pengembangan sumber daya manusia di sektor sawit, salah satunya melalui program beasiswa pendidikan.

"Program ini merupakan bagian dari upaya kami membangun SDM sawit yang unggul. Mahasiswa penerima beasiswa tidak hanya mendapatkan biaya kuliah, tetapi juga uang saku selama masa pendidikan," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Selain pendidikan, lanjut dia BPDP juga mendorong hilirisasi dan inovasi produk sawit. Berbagai hasil riset yang dikembangkan saat ini telah menghasilkan beragam produk bernilai tambah, mulai dari material industri hingga produk UMKM.

"Kami memiliki banyak hasil penelitian berbasis sawit, mulai dari bahan untuk rompi antipeluru, helm, hingga berbagai produk konsumen," kata dia pada Workshop Gen-Z Preneur UMKM Sawit bertajuk “Rintisan Wirausaha Perkebunan dan Oleofood” yang digelar di Kabupaten Karawang, Jawa Barat selama 4 - 5 Juni 2026.
.
Sejumlah hasil riset tersebut telah dikomersialisasikan oleh UMKM, tambahnya, di laman BPDP juga terdapat sekitar 100 UMKM berbasis produk turunan sawit yang dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda.

Helmi mencontohkan keberhasilan mahasiswa asal Sumatera Barat yang terinspirasi mengembangkan usaha berbasis lidi sawit hingga berhasil menjadi eksportir ke pasar Asia Selatan.

"Kami berharap peserta workshop ini dapat terinspirasi dan dalam beberapa tahun ke depan muncul wirausaha muda baru yang mampu mengembangkan produk sawit hingga menembus pasar ekspor," katanya.

Ketua Pelaksana Workshop Gen-Z Preneur UMKM Sawit, Qayuum Amri, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai industri sawit kepada generasi muda.

"Selama ini generasi Z lebih banyak menerima informasi negatif tentang sawit melalui media sosial. Padahal sawit memiliki banyak manfaat dan potensi ekonomi yang dapat dikembangkan oleh pelaku UMKM maupun wirausaha muda," ujarnya.

Menurut dia, Karawang dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan karena merupakan salah satu pusat manufaktur terbesar di Indonesia dengan lebih dari seribu perusahaan nasional dan internasional yang beroperasi di wilayah tersebut.

"Karawang memang bukan sentra perkebunan sawit, tetapi memiliki ekosistem industri yang sangat kuat. Produk-produk turunan sawit memiliki peluang besar untuk dikembangkan oleh pelaku UMKM di daerah ini," katanya.

Dia menambahkan kegiatan yang diselenggarakan BPDP bersama Majalah Sawit Indonesia itu diikuti pelajar, mahasiswa, pelaku UMKM, serta generasi muda yang ingin mengembangkan usaha berbasis produk turunan sawit.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Karawang, Dindin Rachmadhy menilai kegiatan workshop tersebut sejalan dengan upaya Pemkab mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kewirausahaan dan UMKM.

Karawang saat ini memiliki lebih dari 311 ribu UMKM yang terdata dan tersebar di 30 kecamatan, tambahnya, jumlah ini terus berkembang seiring semakin tingginya minat masyarakat untuk berwirausaha.

"Karena itu, kami terus memperkuat dukungan bagi UMKM, termasuk melalui peningkatan anggaran yang kini mencapai Rp13 miliar," ujarnya

Menurut dia meski bukan daerah penghasil sawit, Karawang memiliki keterkaitan erat dengan industri sawit melalui sektor pengolahan dan UMKM, sebab sekitar 70 persen pelaku usaha kuliner di kabupaten itu menggunakan produk berbasis sawit dalam kegiatan usahanya.

"Kami melihat banyak peluang yang bisa dikembangkan dari produk turunan sawit, termasuk untuk kriya dan fesyen," katanya.

Karawang, lanjutnya, memiliki batik khas daerah, sehingga tidak menutup kemungkinan ke depan bahan turunan sawit seperti parafin dapat dimanfaatkan dalam proses produksinya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PEKANBARU — Wacana pembentukan Undang-Undang (UU) khusus kelapa sawit dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat iklim investasi di daerah penghasil sawit, termasuk di Riau.

Regulasi khusus tersebut dianggap dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, petani, hingga investor yang selama ini masih menghadapi tumpang tindih aturan dan persoalan legalitas lahan.

Sekretaris Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Cabang Riau, Marianto, mengatakan pembentukan UU sawit harus dibangun dengan prinsip keadilan dan tidak hanya mengakomodasi kepentingan satu pihak saja.

“Regulasi ini jangan hanya menguntungkan pengusaha atau hanya berpihak kepada petani. UU sawit harus menjadi penyeimbang antara kepentingan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan petani kelapa sawit,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (19/5/2026).

Marianto berpandangan keberadaan regulasi khusus sawit akan memberikan kepastian bagi investasi di sektor sawit, terutama di tengah ambisi pemerintah pusat mendorong hilirisasi industri berbasis kelapa sawit dan pengembangan biodiesel hingga program B50.

Ia menilai program hilirisasi tidak akan berjalan optimal apabila tidak didukung regulasi yang sinkron antar kementerian dan lembaga. Selama ini, kata dia, industri sawit masih dibayangi persoalan kawasan, legalitas lahan, hingga kebijakan yang kerap tumpang tindih.

“Apabila hilirisasi dipaksakan berjalan tetapi regulasi dan faktor infrastruktur pendukungnya belum siap maka program hilirisasi tidak akan berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan," katanya.

Pernyataan tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah yang terus memperkuat hilirisasi sawit nasional. Pemerintah mendorong pengembangan industri hilir, agar Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga produk bernilai tambah tinggi.

Pada 2023, nilai ekspor sawit dan turunannya tercatat mencapai US$28,45 miliar atau sekitar 11,6% dari total ekspor nonmigas nasional. Industri sawit juga menyerap sekitar 16,2 juta tenaga kerja langsung dan tidak langsung.

Dana pungutan ekspor sawit yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa (BPDP) selama ini, sebut Marianto, menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam mendukung program biodiesel, peremajaan sawit rakyat, hingga riset dan pengembangan produk hilir sawit. Sejak 2015 hingga Mei 2023, dana yang terkumpul mencapai Rp146,56 triliun.

Marianto tak memungkiri bahwa hilirisasi sawit di Indonesia masih didominasi produk pangan dasar seperti minyak goreng dan biodiesel. Produk bernilai tambah tinggi seperti oleokimia, kosmetik, surfaktan, hingga bahan baku industri farmasi masih belum berkembang optimal akibat keterbatasan teknologi dan infrastruktur industri.

“Kita belum mampu mengolah sawit jadi produk bernilai tinggi, karena memang teknologi belum matang, kemudian infrastrukturnya. Kalau bisa kita hilirisasi semua, apa nggak kaya raya kita," kata Marianto.

Publikasi BPDP mencatat industri sawit Indonesia saat ini telah menghasilkan lebih dari 179 produk turunan, mulai dari pangan, energi, hingga produk kimia. Namun sebagian besar ekspor masih didominasi produk mentah dan setengah jadi.

Bisnis.com, JAKARTA — Proyek hilirisasi yang digalakkan Presiden Prabowo Subianto masih menyisakan sejumlah pertanyaan mengenai efektivitas jalannya program tersebut. Nilai tambah yang dihasilkan ke masyarakat hingga transisi energi menjadi tantangan yang harus dijawab.

Diketahui, Prabowo baru saja meresmikan groundbreaking tahap kedua proyek hilirisasi yang mencakup 13 proyek lintas sektor dengan total investasi Rp116 triliun. Agenda yang berada di bawah koordinasi Danantara itu disebut sebagai bagian dari strategi besar mendorong nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.

Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah pembangunan fasilitas kilang gasoline di Cilacap, Jawa Tengah, diikuti sejumlah proyek lain mulai dari pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME), penguatan rantai industri baja dan nikel, hingga pengembangan produk turunan sawit dan komoditas rempah.

“Hilirisasi adalah jalan menuju kebangkitan bangsa. Indonesia harus berani dan mampu untuk mengelola sumber daya alam demi kepentingan rakyatnya sendiri,” ujar Prabowo dalam groundbreaking proyek hilirisasi tahap II di Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu (29/4/2026).

Namun, di balik optimisme pemerintah, kalangan pengamat justru memberikan sejumlah catatan kritis. Mereka menilai keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur dari banyaknya proyek atau besarnya investasi, melainkan sejauh mana nilai tambah benar-benar dinikmati di dalam negeri.

Dampak

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menekankan bahwa indikator utama keberhasilan hilirisasi setidaknya ada dua hal. Kedua indikator itu yakni peningkatan nilai tambah yang dinikmati masyarakat serta terbentuknya ekosistem industrialisasi yang terintegrasi.

Menurutnya, hilirisasi yang berjalan saat ini masih cenderung parsial dan belum membentuk rantai industri dari hulu ke hilir. Akibatnya, nilai tambah yang dihasilkan relatif terbatas.

Dia mencontohkan praktik hilirisasi nikel di Morowali yang lebih tepat disebut sebagai smelterisasi. Produk yang dihasilkan masih berada pada tahap awal, kemudian diekspor kembali ke luar negeri untuk diproses lebih lanjut.

"Nah itu nilai tambahnya rendah dan pernah dihitung Faisal Basri, smelterisasi di Morowali itu pengusaha dari China. Indonesia sangat kecil sekali," ucap Fahmy kepada Bisnis.

Dia juga menyoroti paradoks di daerah penghasil industri hilirisasi. Meski produk domestik regional bruto (PDRB) meningkat, hal itu tidak selalu diikuti penurunan kemiskinan atau pengangguran.

Fahmy menilai, indikator keberhasilan hilirisasi cukup sederhana. Apakah membuka lapangan kerja dan menurunkan kemiskinan? Kalau tidak, berarti manfaatnya belum dirasakan masyarakat.

Lebih lanjut, dia menilai tantangan terbesar hilirisasi justru terletak pada belum adanya konsep yang komprehensif. Fahmy melihat kebijakan yang diambil kerap terfragmentasi, bahkan saling bertentangan.

Sebagai contoh, dalam pengembangan kendaraan listrik, pemerintah sempat mewajibkan investasi pabrik dan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) tinggi. Namun di sisi lain, kebijakan impor kendaraan listrik utuh (completely built up/CBU) justru dilonggarkan.

Menurutnya, kebijakan semacam ini memang dapat mempercepat adopsi kendaraan listrik, tetapi berisiko menjadikan Indonesia sekadar pasar tanpa memperoleh nilai tambah industri.

Dia menilai bahwa kunci keberhasilan hilirisasi terletak pada perencanaan yang matang. Pemerintah dinilai perlu menyusun roadmap yang jelas dari hulu hingga hilir, disertai regulasi yang konsisten.

Tanpa itu, proyek-proyek hilirisasi berisiko berjalan sendiri-sendiri tanpa keterkaitan, sehingga gagal menciptakan ekosistem industri yang kuat.

"Tanpa hal itu [hilirisasi] realisasinya tak akan memberikan nilai tambah bagi rakyat Indonesia," ucap Fahmy.

Terjebak di Fosil, Minim Arah ke Transisi Energi

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, komposisi proyek hilirisasi tahap kedua masih didominasi sektor berbasis bahan bakar fosil, seperti kilang minyak dan infrastruktur BBM.

Padahal menurutnya, arah hilirisasi seharusnya mulai bergeser untuk mendukung transisi energi, termasuk pengembangan rantai pasok energi terbarukan dan industri baterai.

"Seharusnya hilirisasi yang didorong adalah bagaimana memenuhi komponen energi terbarukan di dalam negeri," kata Bhima.

Dia menekankan bahwa jika hal itu terjadi, maka ketika transisi energi menggunakan panel surya, hidro, ataupun angin, komponen hingga teknologinya tidak lagi bergantung pada impor dalam jangka panjang.

Bhima juga menyoroti belum tuntasnya hilirisasi nikel di sektor midstream, yakni tahap pengolahan menjadi bahan baku baterai seperti prekursor. Padahal, tahap ini dinilai krusial untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok kendaraan listrik global.

Menurutnya, apabila fokus hilirisasi masih oada kilang minyak, investor bisa melihat Indonesia belum serius beralih ke ekonomi hijau. Ini bisa menimbulkan kebingungan arah investasi.

Selain soal arah kebijakan, Bhima mengingatkan potensi tekanan terhadap fiskal negara. Ia menilai tidak semua proyek hilirisasi layak mendapatkan insentif, apalagi di tengah besarnya belanja subsidi dan kompensasi energi.

Menurutnya, pemerintah perlu lebih selektif dalam menentukan proyek prioritas agar tidak terjadi pemborosan anggaran.

"Nah ini harusnya bisa lebih selektif lagi memilih mana yang urgent dan kapasitas fiskalnya mampu mendorong itu gitu. Dan membuat sinyal kepada investor jangan bingung untuk lebih fokus pada hilirisasi tadi," jelas Bhima.

Mulai dari bangun tidur sampai kembali tidur, kita menggunakan produk-produk turunan kelapa sawit

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menyatakan manfaat sawit hadir hampir di setiap aktivitas harian masyarakat namun demikian peran komoditas perkebunan yang satu ini dalam kehidupan sehari-hari sering kali tidak disadari oleh masyarakat.

“Mulai dari bangun tidur sampai kembali tidur, kita menggunakan produk-produk turunan kelapa sawit," ujar perwakilan dari Divisi Kerja Sama Kelembagaan BPDP, Muhammad Farouq Rosyadi di Jakarta, Rabu.

Dia mencontohkan saat sarapan membuat telur dengan minyak goreng, lalu mandi menggunakan pasta gigi dan sampo, hingga berangkat kerja menggunakan transportasi umum seperti bus yang memakai biodiesel berbasis sawit.

Oleh karena itu, dia berharap masyarakat dapat melihat sawit sebagai bagian penting dari sistem penunjang kehidupan modern. Untuk itu BPDP bersama dengan Olenka berinisiatif menggelar acara Sawit on Town (SWOT) di Kota Bekasi, Jawa Barat sebagai bagian dari upaya menghadirkan edukasi sawit yang lebih interaktif dan membumi di tengah masyarakat.

Dikatakannya, tidak banyak orang yang menyadari bahwa tanaman kelapa sawit memiliki peran dan manfaat yang sangat luas dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Kelapa sawit hadir dalam berbagai produk yang digunakan oleh masyarakat sejak pagi hingga malam hari.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menyapa masyarakat sekaligus memperkenalkan berbagai manfaat minyak kelapa sawit dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

Sementara itu Founder Olenka Kreasi Festival Edy Nurmansyah, menegaskan kontribusi sawit sangat luas dan menyatu dalam berbagai produk yang digunakan masyarakat.

Produk turunan kelapa sawit hadir mewarnai 24 jam keseharian masyarakat dalam berbagai kebutuhan rumah tangga maupun personal care, tambahnya, mulai dari sabun, sampo, dan deterjen, hingga produk kosmetik, margarin, roti, krimer, bahkan susu formula bayi, semuanya tidak lepas dari kontribusi industri sawit.

"Pemahaman ini penting agar masyarakat tidak lagi melihat sawit sebatas komoditas industri semata," katanya.

Pada kesempatan itu dia menyebutkan kegiatan Sawit on Town merupakan bentuk dukungan terhadap BPDP yang berkontribusi besar bagi perkembangan industri kelapa sawit dan perekonomian Indonesia.

"Terlebih lagi, sawit hadir dalam keseharian kita, termasuk sebagai bahan kosmetik," katanya.

Sementara itu Dokter Spesialis Estetika Medis, Irdawati Novita mengungkapkan bahwa kandungan dalam sawit memiliki potensi besar untuk perawatan kulit.

Selain sebagai sumber vitamin E, lanjut dia, sawit mengandung tocotrienol yang kekuatannya 40 hingga 60 kali lebih tinggi sebagai antioksidan, bahkan hingga 100 kali dibandingkan vitamin C.

"Kandungan tersebut memiliki manfaat anti-inflamasi yang efektif untuk berbagai permasalahan kulit. Mulai dari flek, iritasi, hingga luka dan jerawat, kandungan dari sawit dapat membantu proses pemulihan,” katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyampaikan Indonesia menguasai lebih dari 60% pasar sawit global, seiring lonjakan kinerja ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil(CPO) dan produk turunannya sepanjang awal 2026.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan dominasi Indonesia di pasar global tidak terlepas dari strategi hilirisasi yang terus diperkuat pemerintah.

Menurutnya, potensi terbesar justru berada pada pengembangan produk turunan yang lebih luas, termasuk minyak goreng dan berbagai produk industri lainnya.

“Kalau CPO kita olah menjadi margarin, kosmetik, dan produk turunan lainnya, dunia akan sangat bergantung pada Indonesia. Kita kuasai lebih dari 60% pasar dunia. Artinya Indonesia sangat menentukan,” kata Amran dalam keterangan tertulis, dikutip pada Sabtu (18/4/2026).

Amran menyampaikan bahwa Kementan akan terus mendorong penguatan ekosistem sawit dari hulu hingga hilir, mulai dari peningkatan produktivitas kebun, efisiensi industri pengolahan, hingga perluasan akses pasar ekspor.

Menurutnya, sektor sawit tidak hanya menjadi penopang devisa negara, melainkan juga pilar utama dalam memperkuat ekonomi nasional berbasis pertanian dan industri hilir yang berdaya saing global.

Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai ekspor CPO dan turunannya pada Januari—Februari 2026 mencapai US$4,69 miliar, melonjak 26,40% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$3,71 miliar. Dari sisi volume, ekspor juga meningkat signifikan dari 3,33 juta ton menjadi 4,54 juta ton.

Kinerja ekspor yang menguat turut ditopang peningkatan produksi nasional. Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), produksi CPO Indonesia sepanjang 2025 mencapai 51,66 juta ton atau naik 7,26% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara total produksi CPO dan PKO (palm kernel oil) tercatat sebesar 56,55 juta ton atau meningkat 7,18%.

Dari sisi perdagangan, ekspor produk sawit sepanjang 2025 mencatatkan volume mencapai 32,34 juta ton atau tumbuh 9,51%, sementara nilainya menembus US$35,87 miliar atau naik 29,23% secara tahunan.

Produksi CPO 2026

Dalam catatan Bisnis, Gapki sebelumnya memproyeksikan pertumbuhan produksi CPO pada 2026 hanya berkisar 1%—2% di tengah potensi El Nino serta meningkatnya konsumsi domestik untuk program bauran biodiesel 50% (B50).

Sekretaris Jenderal Gapki Muhamad Hadi Sugeng Wahyudiono menyatakan kinerja industri sawit sepanjang 2025 masih mencatatkan pertumbuhan, baik dari sisi produksi, ekspor, maupun konsumsi domestik.

Meski demikian, dia memperkirakan produksi sawit pada 2026 tidak akan mengalami peningkatan yang signifikan. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain potensi El Nino pada pertengahan tahun serta pembenahan tata kelola perkebunan sawit yang masih menjadi tantangan bagi industri.

“Di tahun 2026, sebenarnya kami ini juga sangat khawatir ya, tapi tetap berusaha untuk naik. Kalaupun [produksi sawit] naik itu nggak lebih dari 5%, mungkin 1–2% lah,” ujar Sugeng dalam konferensi pers dan buka puasa bersama di Shangri-La, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Selain dari sisi produksi, peningkatan konsumsi domestik untuk program biodiesel juga diperkirakan akan memengaruhi ketersediaan pasokan ekspor. Saat ini pemerintah masih melanjutkan implementasi mandatori biodiesel B40, dengan tingkat serapan pada 2026 yang diproyeksikan relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya.

“Untuk konsumsi biodiesel, sampai hari ini masih B40 sehingga kemungkinan juga masih sama dengan tahun lalu serapannya, 13–14 juta, kemudian untuk ekspornya juga demikian,” ujarnya.

Untuk diketahui, konsumsi biodiesel pada 2025 naik menjadi 12,70 juta ton atau 10,97% dari tahun sebelumnya sebesar 11,44 juta ton. Adapun, kenaikan biodiesel ini disebabkan oleh kenaikan bauran dari 35% (B35) menjadi 40% (B40).

Lebih lanjut, Sugeng juga mengingatkan rencana peningkatan bauran biodiesel menjadi B50 dapat berdampak pada penurunan volume ekspor sawit Indonesia.

“Ada bicara katanya mau B50, nah ini tentunya akan terdampak lagi kalau B50 diterapkan, volume ekspor akan menurun, nah nanti takut saya nanti itu ada tambahan-tambahan, biaya yang levy dan sebagainya,” imbuhnya.

Dari sisi harga, dalam jangka pendek hingga kuartal I/2026, harga minyak sawit diperkirakan masih bertahan tinggi, dengan kisaran sekitar US$1.050–US$1.125 per ton.

Meski demikian, Gapki tetap optimistis industri sawit masih mampu mencatat pertumbuhan pada 2026, meskipun tipis dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Gapki Eddy Martono memperkirakan total produksi sawit nasional pada 2026 akan berada di kisaran 57 juta ton, tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya.

“Produksi tahun ini kemudian masih mendekati, kalau ada kenaikan pun kira-kira masih di bawah 5%. Tapi masih mendekati tahun 2025,” kata Eddy.

Eddy juga mengingatkan potensi dampak fenomena iklim El Nino yang diprediksi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Menurut Eddy, dampak El Nino pada 2026 kemungkinan belum terlalu terasa, namun efek kekeringan berpotensi memukul produksi pada 2027–2028.

“Kalau El Nino seperti kejadian tahun 2015 dan 2019, itu di tahun ini mungkin tidak terlalu kelihatan dampaknya sekali, karena yang terjadi hanya pelambatan panen. Tetapi di tahun 2027 dan 2028 itu akan terjadi dampak daripada kekeringan tadi,” ujarnya.

Untuk menjaga produktivitas, industri saat ini juga mengembangkan program pelepasan serangga penyerbuk baru yang diharapkan mampu meningkatkan produksi tandan buah segar (TBS). Program tersebut masih dilakukan secara terbatas oleh konsorsium anggota GAPKI di sejumlah wilayah di Sumatra.

Di sisi lain, Gapki menyoroti lambatnya pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang masih menjadi salah satu kendala dalam upaya meningkatkan produktivitas kebun sawit nasional.

“PSR itu sebenarnya sekarang bisa dikatakan stagnan, jalan tapi lambat sekali. Nah, kemarin saya sampaikan di Pak Menteri [Andi Amran Sulaiman], kalau perlu Pak Menteri dibuat jadi mandatori PSR, tetapi tetap harus diberikan jalan keluarnya,” terangnya.

Menurutnya, banyak petani enggan melakukan peremajaan karena khawatir kehilangan sumber pendapatan selama masa tunggu tanaman baru berproduksi yang bisa mencapai sekitar 2,5–3 tahun. Selain persoalan pendapatan, hambatan lain dalam pelaksanaan PSR adalah masalah legalitas lahan yang sebagian masih berada di kawasan hutan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) mendorong percepatan hilirisasi sawit rakyat melalui pengembangan berbagai produk turunan sawit yang dikelola oleh koperasi petani. Upaya ini dilakukan melalui kegiatan Workshop Akselerasi Hilirisasi Sawit Rakyat dan Pengembangan Produk UMKM Turunan Sawit yang digelar di Aula Hotel Multi Sekadau, Kalimantan Barat, 16 april 2026.

Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 100 orang terdiri dari petani sawit swadaya, pengurus koperasi anggota SPKS, pemerintah daerah, praktisi UMKM, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Workshop ini bertujuan memperkuat kapasitas petani dan koperasi dalam mengembangkan berbagai produk turunan sawit bernilai tambah sebagai sumber pendapatan baru bagi petani.

Bupati Sekadau, Aron, S.H., saat membuka kegiatan tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah mendorong petani sawit untuk tidak hanya bergantung pada penjualan Tandan Buah Segar (TBS), tetapi juga mulai mengembangkan usaha berbasis hilirisasi melalui UMKM.

“Pemerintah Kabupaten Sekadau sangat mendukung upaya hilirisasi sawit rakyat. Jika petani mampu mengolah sawit menjadi berbagai produk turunan, maka nilai ekonomi yang diterima masyarakat akan jauh lebih besar,” ujar Aron.

Ia juga menyampaikan bahwa sektor sawit telah memberikan kontribusi penting terhadap pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Sekadau sendiri telah menyalurkan sekitar 236.000 batang bibit sawit unggul kepada masyarakat yang mencakup sekitar 1.800 hektar lahan sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat.

Sementara itu, Ketua SPKS Kabupaten Sekadau, Bernadus Mohtar, menyampaikan bahwa meskipun harga TBS saat ini tergolong baik, petani tetap perlu mulai memikirkan strategi peningkatan nilai tambah dari komoditas sawit.

“Selama ini petani lebih banyak fokus menjual TBS. Padahal kelapa sawit memiliki berbagai potensi produk turunan yang dapat dikembangkan oleh petani melalui koperasi. Dengan pengolahan produk turunan, nilai tambah sawit dapat dinikmati langsung oleh petani,” ujarnya.

Menurut Bernadus, penguatan koperasi menjadi langkah penting dalam mendorong hilirisasi sawit rakyat di tingkat desa.

“Kami ingin koperasi petani tidak hanya menjadi tempat menjual hasil panen, tetapi juga menjadi pusat kegiatan ekonomi petani yang mampu mengembangkan produk turunan sawit serta memperkuat ekonomi anggota,” tambahnya.

Ketua Umum SPKS, Sabarudin, menjelaskan bahwa SPKS selama ini telah mengembangkan berbagai inovasi produk turunan kelapa sawit yang dapat menjadi peluang usaha baru bagi petani.

“Kelapa sawit memiliki potensi luar biasa. Saat ini terdapat sekitar 100 produk turunan sawit yang bisa dikembangkan, mulai dari minyak goreng kemasan koperasi, sabun, lilin, hingga berbagai produk pangan olahan dan kerajinan berbasis limbah sawit,” jelasnya.

Menurutnya, melalui hilirisasi sawit rakyat yang dikelola koperasi, petani tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga dapat menjadi pelaku usaha yang mengolah dan memasarkan produk turunan sawit.

“Ini adalah langkah penting agar petani sawit bisa naik kelas, memperoleh nilai tambah yang lebih besar, dan memperkuat posisi mereka dalam rantai nilai industri sawit,” kata Sabarudin.

Melalui kegiatan ini, SPKS menargetkan ada beberapa koperasi kedepanya yang akan mengembangkan produk UMKM turunan sawit.

Hilirisasi sawit rakyat melalui koperasi diharapkan dapat membuka peluang usaha baru di pedesaan, memperluas manfaat ekonomi komoditas sawit, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat di Kabupaten Sekadau.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menetapkan harga referensi (HR) komoditas minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) naik pada periode 1–31 Maret 2026, sementara komoditas lainnya seperti biji kakao cenderung turun.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana menyampaikan bahwa bea keluar (BK) dan pungutan ekspor (PE) CPO ditetapkan sebesar US$938,87 per metrik ton (MT) pada bulan ini, meningkat 2,22% atau US$20,4 dibandingkan dengan bulan lalu yang sebesar US$918,47 per MT.

Menurut dia, penguatan HR CPO dipengaruhi oleh peningkatan permintaan, terutama dari negara importir utama seperti India dan China, yang tidak diimbangi dengan kenaikan pasokan.

“Terbatasnya pasokan terjadi akibat penurunan produksi dan kenaikan pada harga minyak nabati lainnya, yakni minyak kedelai,” kata Tommy dalam keterangan resmi, Minggu (1/3/2026).

Adapun, penetapan HR CPO diperoleh dari rata-rata harga selama periode 20 Januari–19 Februari 2026 pada Bursa CPO Indonesia sebesar US$882,76 per MT, Bursa CPO Malaysia sebesar US$994,97 per MT, dan Harga Port CPO Rotterdam sebesar US$1.252,36 per MT.

Sementara itu, HR biji kakao pada Maret 2026 ditetapkan sebesar US$4.047,45 per MT, merosot 29,21% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tommy menjelaskan bahwa penurunan tersebut berdampak pada penurunan harga patokan ekspor (HPE) biji kakao sebesar 30,44% menjadi US$3.722 per MT pada bulan ketiga tahun ini dibandingkan dengan bulan lalu.

“Turunnya HR dan HPE biji kakao dipengaruhi turunnya permintaan yang tidak diimbangi peningkatan pasokan, seiring membaiknya produksi di negara produsen utama seperti Pantai Gading,” ujarnya.

Di sisi lain, Kemendag mencatat HPE produk kulit tetap sama dengan bulan lalu, sedangkan komoditas getah pinus naik 4,88% menjadi US$903 per MT pada Maret 2026. Perubahan harga patokan ekspor produk kayu juga tercatat bervariasi tergantung jenisnya.

Adapun, penetapan HR CPO, HR dan HPE biji kakao, HPE produk kulit, HPE produk kayu, hingga HPE getah pinus periode Maret 2026 ini tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) No. 373/2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi menaikkan tarif pungutan ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dan sejumlah produk turunan kelapa sawit dari 10% menjadi 12,5% yang berlaku mulai 1 Maret 2026.

Kebijakan ini termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 9/2026 tentang Perubahan atas PMK No. 69/2025 mengenai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan (BLU BPDP) pada Kementerian Keuangan.

PMK tersebut ditandatangani Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada 27 Februari 2026 dan diundangkan pada tanggal yang sama.

Dalam pertimbangan beleid tersebut, perubahan tarif ini ditujukan untuk meningkatkan produktivitas produk perkebunan dan memberikan nilai tambah produk hilir di tingkat petani dan industri.

“Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 2 hari terhitung sejak tanggal diundangkan,” demikian bunyi Pasal II ketetapan PMK No. 9/2026.

Secara terperinci, lampiran PMK No. 9/2026 memuat bahwa produk CPO, yang termasuk dalam kelompok II, dikenakan tarif pungutan ekspor sebesar 12,5% dari harga referensi CPO yang ditetapkan kementerian penyelenggara urusan perdagangan.

Terdapat pula produk dalam kelompok yang sama yakni minyak inti sawit (crude palm kernel oil), palm oil mill effluent oil, minyak tandan kosong kelapa sawit (empty fruit bunch oil), serta high acid palm oil residue yang juga dikenakan besaran tarif pungutan ekspor 12,5%.

Sementara itu, produk turunan sawit yang termasuk dalam kelompok III, kelompok IV, dan kelompok V dikenakan tarif pungutan ekspor masing-masing 12%, 10%, dan 7,25% dari harga referensi CPO oleh Kementerian Perdagangan.

Sementara itu, jenis layanan kelompok I yang memuat komoditas tanda buah segar, inti sawit alias palm kernel, buah sawit, bungkil inti kelapa sawit, tandan kosong kelapa sawit, serta cangkang kernel sawit dikenakan tarif tetap per metrik ton yang bervariasi.

Berdasarkan catatan Bisnis, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan tambahan pungutan sebesar 2,5% berpotensi menekan harga CPO hingga 3%.

Kendati demikian, Gapki menilai dampak kenaikan PE CPO masih relatif terbatas dan tidak akan mengganggu kinerja ekspor secara signifikan.

“Kenaikan [pungutan ekspor CPO] 2,5% ini kemungkinan akan menekan harga CPO -3% dan harga TBS [tandan buah segar] kurang lebih 7–8%. Kalau kenaikan tidak signifikan, seharusnya kinerja ekspor tidak terganggu,” kata Eddy kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (22/1/2026).

Bisnis.com, PEKANBARU – Organisasi petani sawit yakni Sawitku Masa Depanku (Samade) didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menggelar Workshop Gen Z Sawit guna menyiapkan tenaga admin dan operator yang kompeten dalam proses pengusulan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) serta Sarana dan Prasarana (Sarpras).

Kegiatan ini bertujuan untuk mengatasi kendala teknologi dan administrasi yang selama ini menghambat pencapaian target percepatan peremajaan sawit rakyat di wilayah Riau.

Ketua Samade Bengkalis sekaligus Ketua Panitia, Sukanto menjelaskan bahwa workshop ini diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari 45 mahasiswa penerima beasiswa sawit BPDPKS dan 55 pemuda perwakilan lembaga pekebun se-Provinsi Riau.

Langkah ini diambil karena banyak pengurus kelompok tani (poktan) saat ini sudah berusia lanjut dan kurang menguasai sistem aplikasi pengusulan terbaru.

"Kami ingin menggaet anak muda dari lingkungan poktan agar bisa membantu proses pengajuan PSR dan Sarpras secara digital. Dengan Riau sebagai wilayah sawit terluas, keterlibatan Gen Z sangat krusial agar target dari Ditjenbun bisa tercapai," ujar Sukanto, Selasa (10/2/2026).

Sementara itu Kepala Divisi Kerja Sama dan UMKM BPDP, Helmi Muhansah memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif ini.

Dirinya menekankan seperti yang disampaikan Presiden Prabowo saat Rakornas Pemda di Sentul Jawa Barat, bahwa sawit adalah miracle crop yang berkontribusi besar terhadap devisa negara. Berdasarkan data BPS, nilai ekspor CPO dan turunannya terus meningkat dengan nilai US24,2 miliar pada 2025, atau setara kurang lebih Rp404 triliun.

"Gen Z harus ambil peran dalam perputaran ekonomi ini. Karena itu kami tidak hanya ingin kegiatan ini menjadi seremoni, tapi harus ada hasil nyata berupa peningkatan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) PSR dalam satu bulan ke depan. Selain itu, kami mendorong anak muda Riau untuk kreatif menciptakan produk turunan sawit seperti yang sudah dilakukan alumni LPDP dengan produk batik menggunakan malam dari sawit," tegas Helmi.

Sementara itu, Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan (Disbun) Riau, Vera Virgianti mengungkapkan bahwa realisasi PSR di Riau saat ini baru mencapai 40-50% dari target tahunan 10.000 hektare. Dari total 3,7 juta hektare lahan sawit di Riau, sekitar 60% merupakan kebun rakyat yang memerlukan peremajaan.

"Sejak 2017, Riau sudah merealisasikan 47.897 hektare dengan kucuran dana mencapai Rp1,5 triliun. Namun, kendala utama di lapangan adalah kurangnya penguasaan teknologi aplikasi oleh lembaga pekebun dalam mengunggah dokumen persyaratan," jelas Vera.

Dia berharap kehadiran para admin dari kalangan Gen Z ini dapat mempercepat proses verifikasi di tingkat kabupaten, mulai dari pengunggahan legalitas kelembagaan hingga pemahaman regulasi lahan.

"Legalitas lahan tidak harus SHM, bisa SKT atau SKGR selama di luar kawasan hutan. Aturan-aturan terbaru ini yang harus dipahami dan dibantu oleh anak muda agar proses di aplikasi tidak mandek," tambahnya.

Melalui kolaborasi antara Samade, BPDP, dan Disbun Riau ini, diharapkan kendala teknis dalam pengusulan program pemerintah dapat teratasi sehingga kesejahteraan petani sawit rakyat di Riau terus meningkat.