#30 tag 24jam
Limbah Jadi Cuan, BPDP-Asosasi Petani Sawit Ekspor 28 Ton Lidi ke China
BPDP dan ASPEKPIR ekspor 28 ton lidi sawit ke China, mengubah limbah jadi cuan. Ini tonggak penting bagi petani dan UMKM dalam memanfaatkan limbah sawit. [606] url asal
#lidi-sawit #ekspor-lidi-sawit #bpdp-ekspor #aspekpir #limbah-sawit #produk-turunan-sawit #pasar-ekspor-sawit #umkm-sawit #koperasi-sawit #nilai-ekonomi-sawit #pelepah-sawit #biomassa-sawit #ekonomi-si
(Bisnis.Com - Terbaru) 21/06/26 16:30
v/255512/
Bisnis.com, BATAM – Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bersama Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (ASPEKPIR) Indonesia melepas ekspor perdana lidi sawit sebanyak 28 ton ke China dalam sebuah seremoni yang digelar di gudang PT Arra Setya Abadi, Belawan, Medan, Sumatra Utara.
Lidi sawit yang diekspor tersebut berasal dari perkebunan rakyat di Provinsi Riau, Sumatera Utara, dan Aceh. Produk tersebut dikumpulkan dan diolah oleh petani sawit, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta koperasi anggota ASPEKPIR melalui program pemberdayaan yang didukung BPDP.
Ketua Umum ASPEKPIR Setiyono mengatakan ekspor perdana ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan usaha berbasis limbah sawit yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.
“Ekspor perdana ini membuktikan bahwa lidi sawit yang selama ini kurang dimanfaatkan ternyata memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kami berharap semakin banyak petani sawit yang tertarik menjadikan pengumpulan dan pengolahan lidi sawit sebagai sumber penghasilan tambahan,” ujar Setiyono.
Direktur Hukum dan Kerja Sama BPDP, melalui sambutan tertulis yang dibacakan Analis Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP Anwar Sadat, menyampaikan bahwa pihaknya telah sejak lama mendorong pemanfaatan produk samping dan limbah kelapa sawit sebagai sumber nilai tambah ekonomi, termasuk lidi sawit.
Menurutnya, kerja sama dengan ASPEKPIR telah diwujudkan melalui berbagai workshop dan kegiatan diseminasi sejak 2024. Program tersebut dilaksanakan di sejumlah daerah sentra sawit seperti Kabupaten Siak, Kampar, Bengkalis, Muaro Jambi, Belitung Timur, hingga Pasang Kayu, Sulawesi Barat.
“BPDP sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan ini karena mampu memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat serta menunjukkan bahwa limbah sawit dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai jual tinggi,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa BPDP saat ini terus memperkuat kapasitas petani melalui berbagai program strategis, antara lain Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), bantuan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia perkebunan, penelitian dan pengembangan, serta promosi perkebunan.
Keberhasilan ekspor perdana ini juga dinilai menunjukkan bahwa industri sawit memiliki manfaat yang luas dan inklusif karena melibatkan petani, perempuan, pemuda, UMKM, koperasi, hingga pelaku ekspor dalam satu rantai pasok yang mampu menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian daerah.
Setiyono menambahkan, sedikitnya tujuh koperasi anggota ASPEKPIR terlibat dalam penyediaan bahan baku lidi sawit yang diekspor ke China. Aktivitas tersebut diperkirakan memberikan manfaat ekonomi bagi sekitar 2.800 anggota koperasi.
Sementara itu, Direktur Utama PT Arra Setya Abadi Ilham Setiadi mengatakan permintaan pasar internasional terhadap lidi sawit terus menunjukkan tren positif. Sejak akhir 2024, pihaknya bersama ASPEKPIR dan BPDP aktif melakukan sosialisasi serta pendampingan pengembangan usaha ekspor lidi sawit di berbagai daerah.
“Peluang pasar ekspor masih sangat terbuka lebar. Ini menjadi kesempatan besar bagi petani dan UMKM di sentra perkebunan sawit untuk meningkatkan pendapatan melalui produk turunan sawit,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumatera Utara yang diwakili Tsarwah mengapresiasi keberhasilan ekspor perdana tersebut. Menurutnya, Sumatera Utara memiliki potensi besar untuk mengembangkan berbagai produk berbasis limbah kelapa sawit yang bernilai tambah.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, organisasi petani, dan masyarakat menjadi faktor utama dalam mendorong keberhasilan ekspor produk-produk turunan sawit.
Pengembangan lidi sawit dinilai sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular dan pembangunan berkelanjutan. Pemanfaatan pelepah dan biomassa sawit sebagai bahan baku produk UMKM tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat di sekitar perkebunan.
Selain pelepasan ekspor perdana, BPDP dan ASPEKPIR juga menyelenggarakan workshop praktik ekspor lidi sawit di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pada 18 Juni 2026. Kegiatan yang diikuti sekitar 100 peserta tersebut dirangkai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara koperasi sawit dan pelaku ekspor guna meningkatkan produksi lidi sawit siap ekspor.
Ekspor perdana ke China ini menjadi langkah awal dalam memperluas pasar produk turunan sawit Indonesia sekaligus membuktikan bahwa limbah perkebunan dapat diolah menjadi komoditas bernilai ekonomi tinggi yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani.
BPDP dorong petani produksi pupuk hayati biochar secara mandiri
Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mendorong petani untuk memproduksi pupuk hayati dengan memanfaatkan biochar atau arang aktif dari tandan kosong ... [448] url asal
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mendorong petani untuk memproduksi pupuk hayati dengan memanfaatkan biochar atau arang aktif dari tandan kosong (tankos) sawit yang bahan bakunya sangat melimpah.
Menurut Analisis Senior Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK) BPDP Anwar Sadat, pemanfaatan biochar diyakini bisa menekan penggunaan pupuk kimia di dalam budi daya perkebunan kelapa sawit.
"Seharusnya, ini akan sangat mudah dibuat oleh petani sebab bahan baku melimpah. Dari hitung-hitungan saya ada sekitar 40 juta ton tankos yang dapat dimanfaatkan setiap harinya di Indonesia," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Anwar berharap biochar dapat dibuat langsung oleh petani dengan implementasi yang sesuai sehingga kondisi tanah kebun kelapa sawit petani semakin bagus sehingga penyerapan pupuk menjadi lebih baik.
Salah satu upaya BPDP untuk mendorong petani memproduksi pupuk hayati biochar yakni melalui Praktik Pembuatan Biochar Dari Tandan Kosong Sebagai Pembenah Tanah dan Produk Bernilai Ekonomis Skala UKMK di Desa Cinta Puri, Kecamatan Cinta Puri Darussalam, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Kamis (16/10/2025).
"Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi petani karena memberikan solusi bagi petani menjawab tantangan di perkebunan kelapa sawit, yakni biaya produksi yang semakin meningkat terutama pengadaan pupuk dan produktivitas kebun yang stagnan," katanya.
Selain itu, tambahnya, juga peluang usaha bagi petani yang dapat memproduksi biochar skala UKMK.
Artinya, ada nilai ekonomis dari produk tersebut sehingga kebun kelapa sawit berkelanjutan dan petani semakin sejahtera dengan penghasilan alternatif lain.
Anwar menyatakan biochar yang selama ini sudah dibuat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspekpir) bisa dipamerkan dengan difasilitasi oleh BPDP.
Harapannya dengan pameran tersebut akan ada perusahaan atau negara lain yang berminat untuk membeli biochar yang diproduksi Aspekpir.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Aspekpir Roy Asnawie mengatakan limbah sawit memberikan manfaat salah satunya tandan kosong sawit yang bisa diubah menjadi biochar atau arang aktif yang berfungsi sebagai pembenah tanah.
"Tak hanya untuk tanaman sawit, biochar ini juga bisa digunakan untuk tanaman pangan maupun hortikultura," katanya.
Menurut Roy, kegiatan pelatihan yang berkolaborasi dengan BPDP tersebut bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengalaman petani khususnya dalam pemanfaatan limbah tandan kosong (tankos) sawit.
Ketua Aspekpir Kalimantan Selatan Jayadi mengajak kepada para peserta pelatihan agar mempraktikkan pelatihan ini dengan membuat biochar secara mandiri.
Kepala Bidang Perijinan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar Abdul Basit mengatakan tahun ini Kabupaten Banjar ditarget untuk mencetak sawah baru seluas 3.000 hektare (ha).
Perluasan lahan sawah ini tentu saja membutuhkan pupuk kimia yang sangat banyak, oleh karena itu petani sawit hendaknya bisa mengoptimalkan limbah sawit menjadi pupuk.
Menurut dia, daerah ini ada pabrik kelapa sawit milik PT Palmina sehingga pengurus KUD maupun pihak kecamatan ataupun desa bisa berkoordinasi dengan perusahaan untuk mendapatkan tandan kosong sawit sebagai bahan baku pembuatan biochar.
Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025
Pakar IPB tekankan survei sosial-ekonomi sebelum tunjuk kawasan hutan
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Budi Mulyanto menekankan pentingnya melakukan survei sosial, ekonomi, dan penguasaan tanah masyarakat sebelum ... [255] url asal
#kawasan-perhutanan #sawit #hutan-sawit #kehutanan #aspekpir #hgu-hutan
Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Budi Mulyanto menekankan pentingnya melakukan survei sosial, ekonomi, dan penguasaan tanah masyarakat sebelum penunjukan kawasan hutan.
Hal ini senada dengan aturan Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun, saat ini ia menilai praktik penunjukan kawasan hutan masih dilakukan tanpa survei yang menyeluruh.
“Akibatnya, tanah rakyat, desa, transmigrasi, hingga HGU (hak guna usaha) lama ikut dimasukkan ke kawasan hutan. Ada 30 ribu desa, bahkan tanah transmigran yang sudah bersertifikat masuk kawasan hutan,” kata Budi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
“Itu bukti penetapan kawasan dilakukan serampangan, tidak sesuai UU. Inilah akar persoalan yang membuat lahan sawit masyarakat dan perusahaan tiba-tiba dianggap melanggar,” ujarnya menambahkan.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR Indonesia (Aspekpir) Setiyono juga menyoroti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2025 tentang pengenaan denda administratif di bidang kehutanan.
Aturan baru ini dinilai membawa konsekuensi tambahan, mulai dari denda yang mencapai Rp25 juta per hektare per tahun hingga perluasan kewenangan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang menimbulkan kekhawatiran terkait kepastian hukum dan iklim investasi. Karena selain didenda, lahan sawit yang dinilai melanggar juga disita.
Asosiasi meminta pemerintah meninjau ulang aturan tersebut agar tidak merugikan petani sawit dan menjaga masa depan industri sawit nasional di masa depan.
Ia mengatakan pihaknya telah menghadap Komisi IV DPR RI untuk menyampaikan aspirasinya terkait hal-hal tersebut.
Selain itu, Setiyono mengatakan sangat mendukung upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola sawit, dengan catatan, kebijakan yang dilakukan harus adil dan proporsional.
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)