Ketika daerah berkembang tanpa kehilangan identitas sosialnya, di situlah hilirisasi mampu bekerja sebagaimana yang diharapkan

Jakarta (ANTARA) - Ada satu pertanyaan mendasar yang kerap luput ketika membicarakan hilirisasi, yakni untuk siapa nilai tambah itu sebenarnya diciptakan.

Ketika berbagai proyek industri berskala besar digerakkan, keberhasilan sering kali diukur hanya dari kapasitas produksi, nilai investasi, atau angka ekspor. Padahal, ukuran paling jujur justru terletak pada sejauh mana perubahan itu menyentuh kehidupan masyarakat secara nyata.

Inilah yang membuat pengembangan ekosistem hilirisasi tembaga dan emas terintegrasi, misalnya di Kawasan Ekonomi Khusus JIIPE Gresik, menjadi menarik untuk dibicarakan lebih jauh.

Mengujinya sebagai bukan sekadar proyek industri, tetapi sebagai laboratorium ekonomi yang menguji apakah pertumbuhan benar-benar bisa berjalan beriringan dengan pemerataan.

Proyek yang digagas melalui seremoni groundbreaking hilirisasi nasional tahap II oleh Danantara ini menghadirkan sinergi lintas badan usaha negara, mulai dari MIND ID, DEFEND ID, ANTAM, Freeport Indonesia, PINDAD, hingga PELINDO.

Kolaborasi ini tidak hanya menunjukkan konsolidasi kekuatan industri nasional, tetapi juga menggambarkan perubahan pendekatan pembangunan yang semakin terintegrasi dari hulu, hingga hilir.

Di dalamnya, terdapat pembangunan fasilitas lini produksi brass mill dan brass cups, dengan kapasitas 10.000 ton per tahun, serta pabrik manufaktur emas logam mulia berkapasitas 30 ton per tahun.

Angka-angka tersebut tentu penting, tetapi yang lebih menarik adalah proyeksi penyerapan tenaga kerja yang mencapai hingga 7.500 orang.

Angka ini bukan sekadar statistik ketenagakerjaan. Namun menjadi cermin dari peluang mobilitas sosial yang terbuka, terutama bagi masyarakat di sekitar Gresik dan Jawa Timur.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menekankan keberhasilan investasi industri sangat bergantung pada dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam hal serapan tenaga kerja dan stabilitas sosial.

Ia menggarisbawahi satu hal penting bahwa hilirisasi tidak boleh berhenti pada proses industrialisasi, tetapi harus berlanjut menjadi proses sosial yang memperkuat kohesi dan kesejahteraan.

Produk turunan

Menariknya memang, hilirisasi di Gresik tidak lagi berada pada tahap dasar, melainkan telah bergerak ke produk turunan tingkat lanjut. Ini berarti kebutuhan tenaga kerja yang muncul juga lebih beragam dan menuntut kompetensi yang lebih tinggi.

Dari pengolahan katoda tembaga menjadi pipa dan kawat, hingga pengembangan bahan baku amunisi di bawah DEFEND ID, serta pengolahan emas oleh ANTAM, seluruh rantai produksi membuka spektrum pekerjaan yang luas. Artinya, proyek ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja itu sendiri.

Maka transformasi yang sesungguhnya sedang berjalan dengan baik. Ketika sebuah proyek industri mampu menggeser struktur tenaga kerja dari pekerjaan berupah rendah menuju pekerjaan dengan nilai tambah tinggi, maka dampaknya tidak lagi bersifat jangka pendek.

Upaya ini menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Emil Dardak menyebut bahwa penciptaan lapangan kerja ini berpotensi meningkatkan kualitas tenaga kerja daerah, sehingga pembangunan ekonomi ke depan menjadi lebih inklusif. Inklusivitas ini penting, karena tanpa itu, pertumbuhan hanya akan menjadi angka yang tidak memiliki makna sosial.

Namun, keberhasilan ini tidak bisa berdiri sendiri. Ia membutuhkan desain kebijakan yang memastikan bahwa tenaga kerja lokal benar-benar mendapatkan ruang prioritas.

Afirmasi terhadap masyarakat sekitar, sebagaimana disampaikan Emil, menjadi kunci agar manfaat hilirisasi tidak bocor ke luar daerah. Ini bukan soal proteksionisme, melainkan tentang keadilan distribusi manfaat pembangunan.

Ketika masyarakat lokal menjadi bagian dari rantai nilai, maka stabilitas sosial akan terjaga, dan investasi pun memiliki fondasi yang lebih kuat.

Lebih jauh, proyek ini juga memperlihatkan bagaimana hilirisasi dapat menjadi instrumen pemerataan ekonomi. Jawa Timur, khususnya kawasan Gerbangkertosusila, selama ini telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

Dengan hadirnya industri hilir yang terintegrasi, kontribusi tersebut berpotensi meningkat, sekaligus menyebar ke sektor-sektor lain. Efek berganda dari industri ini tidak hanya terjadi di dalam kawasan industri, tetapi juga merembet ke sektor jasa, perdagangan, hingga usaha kecil di sekitarnya.

Pembagian peran

Konsep hilirisasi yang diterapkan di Gresik ini juga mencerminkan pembagian peran yang lebih seimbang antarwilayah.

Daerah penghasil di hulu tetap mendapatkan manfaat dari aktivitas ekstraksi, sementara daerah, seperti Jawa Timur, berfokus pada hilirisasi tahap lanjut yang bersifat multi-komoditas.

Pendekatan ini penting untuk menghindari ketimpangan pembangunan antarwilayah, sekaligus memastikan bahwa setiap daerah memiliki peran strategis dalam rantai nilai nasional.

Dalam lingkup global, langkah ini juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga produk bernilai tambah tinggi.

Daya saing global tidak cukup hanya dibangun dari sisi industri, tetapi juga harus ditopang oleh kualitas sumber daya manusia, stabilitas sosial, dan tata kelola yang baik. Tanpa itu, hilirisasi berisiko menjadi proyek besar yang kehilangan makna di tingkat lokal.

Oleh karena itu, keberadaan proyek ini seharusnya juga diiringi dengan investasi pada pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Kebutuhan akan tenaga kerja terampil di sektor industri hilir menuntut adanya sinergi antara dunia industri, pemerintah, dan lembaga pendidikan.

Jika ini berjalan dengan baik, maka hilirisasi tidak hanya menciptakan pekerjaan, tetapi juga menciptakan generasi pekerja yang lebih kompetitif di masa depan.

Hilirisasi bukan sekadar strategi ekonomi, melainkan sebuah pilihan arah pembangunan. Apakah bangsa ini ingin pertumbuhan yang cepat tetapi timpang, atau pertumbuhan yang mungkin lebih kompleks, tetapi lebih adil.

Proyek di Gresik memberikan gambaran bahwa keduanya tidak harus saling meniadakan. Dengan kolaborasi lintas sektor, afirmasi terhadap masyarakat lokal, dan fokus pada peningkatan kualitas tenaga kerja, hilirisasi dapat menjadi jembatan antara pertumbuhan dan pemerataan.

Harapan terbesar dari proyek ini bukan hanya pada angka produksi atau investasi, tetapi pada cerita-cerita baru yang lahir dari masyarakat yang mendapatkan kesempatan.

Ketika seorang pekerja lokal mampu meningkatkan taraf hidupnya, ketika keluarga merasakan dampak dari pekerjaan yang lebih layak, dan ketika daerah berkembang tanpa kehilangan identitas sosialnya, di situlah hilirisasi mampu bekerja sebagaimana yang diharapkan. Semua itu, tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan.

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Proyek hilirisasi yang digalakkan Presiden Prabowo Subianto masih menyisakan sejumlah pertanyaan mengenai efektivitas jalannya program tersebut. Nilai tambah yang dihasilkan ke masyarakat hingga transisi energi menjadi tantangan yang harus dijawab.

Diketahui, Prabowo baru saja meresmikan groundbreaking tahap kedua proyek hilirisasi yang mencakup 13 proyek lintas sektor dengan total investasi Rp116 triliun. Agenda yang berada di bawah koordinasi Danantara itu disebut sebagai bagian dari strategi besar mendorong nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.

Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah pembangunan fasilitas kilang gasoline di Cilacap, Jawa Tengah, diikuti sejumlah proyek lain mulai dari pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME), penguatan rantai industri baja dan nikel, hingga pengembangan produk turunan sawit dan komoditas rempah.

“Hilirisasi adalah jalan menuju kebangkitan bangsa. Indonesia harus berani dan mampu untuk mengelola sumber daya alam demi kepentingan rakyatnya sendiri,” ujar Prabowo dalam groundbreaking proyek hilirisasi tahap II di Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu (29/4/2026).

Namun, di balik optimisme pemerintah, kalangan pengamat justru memberikan sejumlah catatan kritis. Mereka menilai keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur dari banyaknya proyek atau besarnya investasi, melainkan sejauh mana nilai tambah benar-benar dinikmati di dalam negeri.

Dampak

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menekankan bahwa indikator utama keberhasilan hilirisasi setidaknya ada dua hal. Kedua indikator itu yakni peningkatan nilai tambah yang dinikmati masyarakat serta terbentuknya ekosistem industrialisasi yang terintegrasi.

Menurutnya, hilirisasi yang berjalan saat ini masih cenderung parsial dan belum membentuk rantai industri dari hulu ke hilir. Akibatnya, nilai tambah yang dihasilkan relatif terbatas.

Dia mencontohkan praktik hilirisasi nikel di Morowali yang lebih tepat disebut sebagai smelterisasi. Produk yang dihasilkan masih berada pada tahap awal, kemudian diekspor kembali ke luar negeri untuk diproses lebih lanjut.

"Nah itu nilai tambahnya rendah dan pernah dihitung Faisal Basri, smelterisasi di Morowali itu pengusaha dari China. Indonesia sangat kecil sekali," ucap Fahmy kepada Bisnis.

Dia juga menyoroti paradoks di daerah penghasil industri hilirisasi. Meski produk domestik regional bruto (PDRB) meningkat, hal itu tidak selalu diikuti penurunan kemiskinan atau pengangguran.

Fahmy menilai, indikator keberhasilan hilirisasi cukup sederhana. Apakah membuka lapangan kerja dan menurunkan kemiskinan? Kalau tidak, berarti manfaatnya belum dirasakan masyarakat.

Lebih lanjut, dia menilai tantangan terbesar hilirisasi justru terletak pada belum adanya konsep yang komprehensif. Fahmy melihat kebijakan yang diambil kerap terfragmentasi, bahkan saling bertentangan.

Sebagai contoh, dalam pengembangan kendaraan listrik, pemerintah sempat mewajibkan investasi pabrik dan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) tinggi. Namun di sisi lain, kebijakan impor kendaraan listrik utuh (completely built up/CBU) justru dilonggarkan.

Menurutnya, kebijakan semacam ini memang dapat mempercepat adopsi kendaraan listrik, tetapi berisiko menjadikan Indonesia sekadar pasar tanpa memperoleh nilai tambah industri.

Dia menilai bahwa kunci keberhasilan hilirisasi terletak pada perencanaan yang matang. Pemerintah dinilai perlu menyusun roadmap yang jelas dari hulu hingga hilir, disertai regulasi yang konsisten.

Tanpa itu, proyek-proyek hilirisasi berisiko berjalan sendiri-sendiri tanpa keterkaitan, sehingga gagal menciptakan ekosistem industri yang kuat.

"Tanpa hal itu [hilirisasi] realisasinya tak akan memberikan nilai tambah bagi rakyat Indonesia," ucap Fahmy.

Terjebak di Fosil, Minim Arah ke Transisi Energi

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, komposisi proyek hilirisasi tahap kedua masih didominasi sektor berbasis bahan bakar fosil, seperti kilang minyak dan infrastruktur BBM.

Padahal menurutnya, arah hilirisasi seharusnya mulai bergeser untuk mendukung transisi energi, termasuk pengembangan rantai pasok energi terbarukan dan industri baterai.

"Seharusnya hilirisasi yang didorong adalah bagaimana memenuhi komponen energi terbarukan di dalam negeri," kata Bhima.

Dia menekankan bahwa jika hal itu terjadi, maka ketika transisi energi menggunakan panel surya, hidro, ataupun angin, komponen hingga teknologinya tidak lagi bergantung pada impor dalam jangka panjang.

Bhima juga menyoroti belum tuntasnya hilirisasi nikel di sektor midstream, yakni tahap pengolahan menjadi bahan baku baterai seperti prekursor. Padahal, tahap ini dinilai krusial untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok kendaraan listrik global.

Menurutnya, apabila fokus hilirisasi masih oada kilang minyak, investor bisa melihat Indonesia belum serius beralih ke ekonomi hijau. Ini bisa menimbulkan kebingungan arah investasi.

Selain soal arah kebijakan, Bhima mengingatkan potensi tekanan terhadap fiskal negara. Ia menilai tidak semua proyek hilirisasi layak mendapatkan insentif, apalagi di tengah besarnya belanja subsidi dan kompensasi energi.

Menurutnya, pemerintah perlu lebih selektif dalam menentukan proyek prioritas agar tidak terjadi pemborosan anggaran.

"Nah ini harusnya bisa lebih selektif lagi memilih mana yang urgent dan kapasitas fiskalnya mampu mendorong itu gitu. Dan membuat sinyal kepada investor jangan bingung untuk lebih fokus pada hilirisasi tadi," jelas Bhima.

Bisnis.com, CILACAP — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mempercepat hilirisasi industri nasional agar kekayaan sumber daya alam Indonesia memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi rakyat.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan sambutan dalam agenda Groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II di Cilacap, Rabu (29/4/2026).

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara mengaku sengaja menghadiri acara peletakan batu pertama tersebut sebagai bentuk dukungan dan penghormatan kepada para pelaksana proyek.

“Saudara-saudara sekalian, karena itu hari ini saya bahagia dan saya bangga. Saya sebetulnya di awal pemerintahan saya bilang ke menteri-menteri jangan terlalu sering mengundang saya ke groundbreaking. Tapi karena ini penting, saya hadir,” ujar dalam forum tersebut.

Presiden Ke-8 RI itu menegaskan bahwa proyek hilirisasi merupakan buah pemikiran panjang para pemimpin, teknokrat, dan ilmuwan Indonesia, yang bertujuan agar Indonesia tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah.

“Kita tidak mau sekadar jual bahan baku. Kita mau olah di Indonesia supaya nilai tambahnya dinikmati rakyat Indonesia,” tegasnya.

Kepala Negara juga menyoroti ketimpangan kesejahteraan yang masih dialami petani, nelayan, dan pekerja, meski Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar.

“Sudah terlalu lama petani, nelayan, buruh kita belum menikmati kesejahteraan yang layak,” ujarnya.

Dia turut menyinggung praktik pengelolaan sumber daya alam yang menurutnya belum sepenuhnya menguntungkan kepentingan nasional, dan menegaskan perlunya penguatan kontrol bangsa Indonesia atas kekayaannya sendiri.

“Saya tidak mau meneruskan hal-hal seperti ini. Sumber kekayaan bangsa Indonesia harus di tangan bangsa Indonesia dan dinikmati oleh rakyat Indonesia,” katanya.

Orang nomor satu di Indonesia itu juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proyek hilirisasi, termasuk BUMN dan lembaga pengelola investasi, yang disebutnya sebagai harapan bangsa dalam mewujudkan kemandirian ekonomi.

“Saudara-saudara sekarang adalah harapan bangsa, patriot-patriot yang diharapkan rakyat kita,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Peluang investasi di sektor hilir baja pada 2026 dinilai masih terbuka lebar, seiring kebutuhan domestik yang terus tumbuh. Namun, pemerintah disarankan lebih selektif untuk berinvestasi di sektor ini.

Tingginya minat investasi hilirisasi di industri baja tergambar dalam laporan Kementerian Investasi dan Hilirisasi pada pekan lalu. Disebutkan, realisasi investasi hilirisasi Triwulan I/2026 mencapai Rp147,5 triliun atau tumbuh 8,2% secara tahunan. Salah satu yang mendukung pertumbuhan tersebut yaitu industri besi dan baja dengan torehan investasi senilai Rp17 triliun.

Kendati demikian, Direktur Eksekutif The Indonesian Iron and Steel Association (IISIA) Harry Warganegara mengatakan, prospek investasi hilirisasi baja ke depan tetap positif, terutama apabila diarahkan pada pendalaman struktur industri nasional.

Kebutuhan dari sektor strategis seperti otomotif, perkapalan, energi, dan konstruksi masih memberikan ruang pertumbuhan yang signifikan bagi produk baja bernilai tambah. “Namun demikian, arah investasi perlu lebih selektif dan berbasis kebutuhan domestik,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (27/4/2026).

Dia berpendapat, investasi baru sebaiknya tidak hanya menambah kapasitas pada segmen yang sudah jenuh, tetapi difokuskan pada produk yang masih memiliki gap pasokan domestik, seperti produk baja antara, baja khusus, baja otomotif, baja untuk energi, serta produk baja rendah emisi.

“Dengan pendekatan tersebut, hilirisasi tidak hanya mendorong peningkatan nilai investasi, tetapi juga memperkuat kemandirian industri nasional, meningkatkan utilisasi kapasitas yang ada, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor dalam jangka panjang,” ujarnya.

Tidak dipungkiri, tingkat utilisasi baja nasional terbilang masih rendah yakni berada di kisaran 52%. Itupun kata Harry, masih terdapat kesenjangan pasokan domestik pada sejumlah produk antara dan hilir.

Di sisi lain, industri juga menghadapi tekanan global berupa kelebihan kapasitas serta potensi praktik perdagangan tidak adil (unfair trade), termasuk dumping. Karena itu, fokus ke depan, katanya tidak hanya pada nilai investasi, tetapi juga pada kualitasnya, yakni sejauh mana investasi mampu memperkuat struktur industri, meningkatkan utilisasi domestik, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor.

“Investasi juga diharapkan mendorong pengembangan produk bernilai tambah seperti special steel, otomotif, perkapalan, energi, dan konstruksi strategis,” jelasnya.

Penyederhanaan regulasi yang masih tumpang tindih juga perlu dilakukan, mulai dari perizinan, impor, SNI wajib, TKDN, hingga sistem Online Single Submission (OSS) dan Indonesia National Single Window (INSW), tanpa mengurangi efektivitas pengawasan.

IISIA juga mendorong penguatan koordinasi lintas kementerian, mengingat industri baja memiliki keterkaitan erat dengan sektor energi, bahan baku, logistik, hingga perdagangan dan lingkungan.

Dari sisi insentif, Harry menilai skema yang ada perlu lebih terarah untuk mendorong investasi produktif, termasuk ekspansi kapasitas, modernisasi fasilitas, hilirisasi bernilai tambah, serta pengembangan baja ramah lingkungan (green steel).

Diperlukan dukungan terhadap biaya energi yang kompetitif bagi industri intensif energi seperti baja, serta insentif untuk mendorong dekarbonisasi, efisiensi energi, riset dan pengembangan, dan peningkatan TKDN berbasis inovasi. “Skema pembiayaan yang mendukung upgrading teknologi dan substitusi impor juga menjadi penting,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Investasi di sektor hilirisasi dinilai mulai menghadapi tantangan yang makin kompleks. Jika sebelumnya berfokus pada percepatan realisasi, kini tantangan bergeser pada kualitas dan keberlanjutan dampaknya terhadap ekonomi domestik.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai meskipun kontribusi investasi hilirisasi telah mendekati 30% dari total realisasi nasional, sejumlah persoalan struktural mulai mengemuka dan berisiko menahan laju ekspansi ke depan.

Salah satu tantangan utama adalah tingginya konsentrasi investasi pada komoditas tertentu, khususnya nikel. “Ketergantungan pada nikel terlalu besar, sehingga siklus harga global langsung memengaruhi arus investasi,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (23/4/2026).

Selain itu, struktur kepemilikan investasi asing masih mendominasi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai distribusi nilai tambah dari proyek hilirisasi, terutama sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan oleh industri domestik.

Tantangan berikutnya adalah terbatasnya keterkaitan (linkage) antara proyek hilirisasi dengan sektor ekonomi nasional. Yusuf berpandangan bahwa banyak proyek yang masih bersifat enclave, dengan dampak yang relatif kecil terhadap penguatan rantai pasok dalam negeri maupun penciptaan lapangan kerja.

“Banyak proyek hilirisasi bersifat enclave, dengan keterkaitan terbatas ke industri domestik dan penciptaan lapangan kerja yang relatif kecil dibanding nilai investasinya,” sebut Yusuf.

Di sisi lain, ruang ekspansi hilirisasi, khususnya pada smelter nikel, juga mulai menunjukkan tanda kejenuhan. Kondisi ini menuntut diversifikasi investasi ke komoditas lain agar pertumbuhan tetap terjaga.

Tekanan juga datang dari faktor eksternal, terutama meningkatnya standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) global. Investor kini makin selektif dalam menanamkan modal, sehingga proyek hilirisasi harus mampu memenuhi standar keberlanjutan yang lebih tinggi.

“Dalam situasi global yang tidak stabil, faktor-faktor ini akan makin diperhitungkan oleh investor,” imbuh Yusuf.

Oleh karena itu, evaluasi kebijakan menurutnya menjadi krusial. Fokus tidak bisa lagi hanya pada besaran investasi, tetapi harus bergeser ke kualitasnya, berapa besar nilai tambah yang tercipta, seberapa dalam integrasi ke industri domestik, dan seberapa besar dampaknya ke penyerapan tenaga kerja.

Dia mengatakan insentif fiskal juga harus benar-benar kompetitif secara regional, terutama dalam konteks standar pajak global yang baru. Pada saat yang sama, komitmen aksesi ke OECD membawa konsekuensi reformasi kelembagaan yang tidak ringan, sehingga kesiapan implementasi menjadi kunci.

Dalam konteks global, dinamika geopolitik turut menambah tekanan. Kenaikan biaya energi dan volatilitas nilai tukar dapat menunda realisasi investasi, terutama untuk proyek dengan tingkat keekonomian yang tipis.

Kendati demikian, Yusuf melihat masih ada peluang di tengah ketidakpastian tersebut. Indonesia dapat menjadi alternatif tujuan investasi ketika pelaku global mencari negara dengan stabilitas relatif lebih baik.

“Indonesia bisa menjadi salah satu tujuan alternatif, terutama untuk investasi sektor riil,” tambahnya.

Lebih lanjut, Yusuf berpendapat prospek investasi tahun ini secara umum sangat bergantung pada dua hal, yakni seberapa dalam tekanan eksternal berlangsung dan seberapa cepat respons domestik dilakukan.

Dalam skenario moderat, realisasi investasi masih bisa berada di kisaran Rp1.950 triliun–Rp2.050 triliun. “Artinya target bisa tercapai, tetapi dengan margin yang tipis. Jika tekanan global meningkat, ada risiko deviasi ke bawah. Sebaliknya, jika stabilitas terjaga dan reformasi berjalan efektif, ada ruang untuk melampaui target,” tutur Yusuf.

Bisnis.com, JAKARTA — Pulau Jawa dinilai masih menjadi primadona dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), seiring dengan peran strategis wilayah ini dalam mendorong akselerasi investasi dan pertumbuhan industri nasional.

Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menyebutkan bahwa meski pemerataan pembangunan ke luar Jawa terus didorong oleh pemerintah, kawasan di Pulau Jawa tetap memiliki keunggulan komparatif yang sulit tergantikan. Faktor kesiapan infrastruktur, kedekatan dengan pasar, serta ekosistem industri yang telah matang menjadikan wilayah ini katalis utama dalam percepatan realisasi investasi.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan Pulau Jawa masih menjadi tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam konteks pencapaian target pertumbuhan 8%, menurutnya diperlukan langkah yang terukur dan berdampak cepat.

“KEK di Pulau Jawa dapat menjadi instrumen strategis untuk menjawab kebutuhan tersebut,” ujar Akhmad dalam keterangannya, Kamis (23/4/2026).

Dia menerangkan pengembangan KEK di Pulau Jawa tidak hanya berfokus pada ekspansi industri konvensional, tetapi juga transformasi menuju industri bernilai tambah tinggi.

HKI melihat peluang besar pada pengembangan industri berbasis teknologi tinggi serta sektor spesifik yang memiliki keunggulan kompetitif, salah satunya adalah industri halal.

“Dengan pendekatan tersebut, KEK di Jawa tidak hanya menjadi pusat produksi, tetapi juga berkembang sebagai pusat inovasi dan pertumbuhan ekonomi baru,” kata Akhmad.

HKI juga menekankan pentingnya integrasi kawasan dengan infrastruktur modern guna meningkatkan efisiensi rantai pasok nasional. Oleh karena itu, HKI mendorong pemerintah untuk terus membuka ruang pengembangan KEK di Pulau Jawa secara selektif dan strategis, tanpa mengesampingkan agenda pemerataan pembangunan antarwilayah.

“Sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan pengelola kawasan menjadi kunci utama agar KEK dapat memberikan kontribusi optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Sementara itu, dia mengatakan perubahan lanskap geopolitik global membuka peluang baru bagi Indonesia. Dia menyebut HKI melihat peningkatan minat investor, termasuk dari kawasan Timur Tengah, yang kini makin selektif dalam memilih lokasi investasi.

Investor, kata Akhmad, kini menaruh perhatian besar pada ketersediaan insentif yang kompetitif, kepastian regulasi, serta fleksibilitas dalam menentukan lokasi investasi sebagai bagian dari strategi diversifikasi rantai pasok.

Diversifikasi pengembangan KEK, baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa, lanjutnya, akan memperkuat daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi global yang kompetitif, sekaligus memberikan opsi yang lebih luas bagi investor sesuai dengan kebutuhan bisnis dan rantai pasok mereka.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten sawit milik Wishnu Wardhana PT Teladan Prima Agro Tbk. (TLDN) menargetkan produksi minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dikerek sebesar 5%-10% pada 2026 dari realisasi tahun lalu.

Head of Corporate Finance & Strategy TLDN Wasisto Budi S menjelaskan pihaknya optimistis untuk menargetkan produksi tahun ini bisa lebih baik 5%-10% dibandingkan tahun 2025.

"[Untuk] peningkatan produksi, kami sekarang punya pabrik pengolahan inti sawit di Kalimantan Timur dan biogass powerplant. Tahun ini kami berencana membangun pabrik pengolahan inti sawit dan biogass powerplant yang kedua dengan kapasitas yang tidak jauh berbeda," kata Wasisto baru-baru ini.

Adapun, tujuan ekspansi tersebut untuk memberi nilai tambah dari palm kernel yang tadinya hanya dijual langsung, tapi diolah menjadi CPKO dengan nilai jual yang lebih tinggi.

Dengan target produksi tersebut, TLDN membidik pendapatan dan laba pada 2026 bisa naik hingga 10% dibandingkan 2025.

Berdasarkan laporan keuangan 2025, TLDN mencatat pendapatan kontrak pelanggan naik 28,42% yoy jadi Rp5,42 triliun. Perinciannya, penjualan minyak kelapa sawit sebesar Rp 4,7 triliun, penjualan inti kelapa sawit sebesar Rp358,99 miliar, dan minyak inti kelapa sawit mencapai Rp296,64 miliar

Lebih lanjut, Wasisto menunjukkan dengan liabilitas perseroan yang sudah turun signifikan dan ekuitas meningkat, perseroan memiliki strategi untuk mempercepat pertumbuhan anorganik, dengan mengakuisisi perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit.

Adapun pada 2025, TLDN sudah merampungkan akuisisi PT Cipta Davia Mandiri di Kalimantan Timur. Kala itu, Perseroan merogoh kocek Rp136,32 miliar dari realisasi penggunaan dana IPO sebesar Rp220,32 miliar yang sudah dipakai perseroan, atau 77% dari hasil IPO sebesar Rp285,60 miliar.

"Kami sangat terbuka dengan rencana akuisisi dan menjadi salah satu rencana yang ada di rencana jangka panjang perusahaan untuk terus meningkatkan kemampuan akuisisi perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit," ujar Wasisto.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Indonesia memiliki semua prasyarat untuk menjadi pemain utama dalam industri masa depan, dari cadangan mineral hingga pasar domestik yang besar.

Jakarta (ANTARA) - Ada masa ketika kekayaan alam Indonesia lebih sering pergi dalam bentuk mentah, seolah hanya singgah sebentar sebelum memberi nilai di negeri lain. Kini, perlahan, cara pandang itu berubah.

Dari tambang bauksit hingga baterai kendaraan listrik, muncul upaya untuk menahan, mengolah, dan menumbuhkan nilai di dalam negeri sendiri.

Perubahan ini tidak sekadar tentang industri, tetapi tentang keyakinan baru bahwa sumber daya yang dimiliki bisa menjadi pijakan untuk melompat lebih jauh, membangun masa depan ekonomi yang lebih mandiri, kuat, dan relevan dengan arah dunia yang terus bergerak.

Di tengah perdebatan panjang tentang arah pembangunan ekonomi Indonesia, satu kata kunci yang semakin sering muncul adalah hilirisasi. Ini bukan sekadar jargon kebijakan, melainkan titik balik dalam cara bangsa ini memandang kekayaan alamnya.

Selama puluhan tahun, sumber daya mineral Indonesia lebih banyak keluar sebagai bahan mentah, meninggalkan nilai tambah di negara lain.

Kini, arah itu mulai dibalik, ketika holding BUMN tambang MIND ID bertekad menerapkan hilirisasi.

Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI pada April 2026 menegaskan bahwa hilirisasi bukan hanya proyek ekonomi, tetapi bagian dari strategi besar untuk memperkuat ketahanan energi, mendorong transisi energi, dan membangun fondasi industri masa depan Indonesia.

Hal ini penting dibaca bukan sebagai klaim, tetapi sebagai arah kebijakan yang harus diuji dalam praktik.

Salah satu contoh paling jelas terlihat pada pengembangan rantai terintegrasi bauksit hingga aluminium. Selama ini, Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen bauksit dunia, tetapi nilai tambah terbesar justru dinikmati oleh negara yang mengolahnya menjadi alumina dan aluminium.

Dengan integrasi yang melibatkan ANTAM sebagai penambang bauksit, PT Borneo Alumina Indonesia sebagai pengolah menjadi alumina, serta INALUM sebagai produsen aluminium yang didukung pasokan energi dari Bukit Asam melalui PLTU Mempawah, rantai nilai tersebut kini mulai ditarik masuk ke dalam negeri.

Langkah ini bukan sekadar soal industrialisasi, tetapi tentang kedaulatan ekonomi. Ketika seluruh proses berlangsung di dalam negeri, kebergantungan pada impor aluminium dapat ditekan, sementara lapangan kerja, transfer teknologi, dan kapasitas industri nasional meningkat.

Namun, di sinilah tantangan sesungguhnya. Hilirisasi tidak cukup hanya membangun pabrik, tetapi juga memastikan efisiensi, keberlanjutan, dan daya saing global dari produk yang dihasilkan.

Pendekatan serupa terlihat pada komoditas emas. Pembangunan fasilitas manufaktur logam mulia di Gresik yang melibatkan ANTAM dan pasokan bahan baku dari Freeport Indonesia menunjukkan upaya untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai emas.

Selama ini, emas sering kali berhenti sebagai komoditas tambang, tanpa penguatan pada sisi manufaktur dan distribusi produk investasi.

Dengan pengolahan yang lebih terintegrasi, kebutuhan emas investasi domestik dapat dipenuhi dengan lebih baik, sekaligus meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Realisasi proyek

Namun, hilirisasi tidak hanya berbicara tentang peningkatan nilai tambah, tetapi juga tentang keberanian menghadapi realitas energi. Proyek coal to DME yang dikembangkan oleh Bukit Asam menjadi contoh bagaimana Indonesia mencoba menjawab kebergantungan pada LPG impor.

Dengan memanfaatkan batu bara kalori rendah yang selama ini kurang optimal, proyek ini diarahkan untuk menghasilkan dimethyl ether sebagai substitusi LPG. Secara konsep, ini adalah langkah strategis.

Tetapi secara implementasi, proyek seperti ini membutuhkan perhitungan matang terkait keekonomian, dampak lingkungan, dan keberlanjutan dalam jangka panjang.

Di sisi lain, perhatian terhadap mineral kritis seperti nikel memperlihatkan bagaimana Indonesia membaca perubahan global. Dunia sedang bergerak menuju elektrifikasi, dan kendaraan listrik menjadi salah satu pendorong utamanya.

Oleh karena itu, pengembangan proyek pengolahan nikel berkadar rendah di Sorowako serta pembangunan smelter HPAL di Pomalaa, Bahodopi, dan Sorowako oleh Vale Indonesia menjadi bagian dari upaya menempatkan Indonesia dalam rantai pasok global baterai kendaraan listrik.

Produk seperti Mixed Hydroxide Precipitate dan feronikel bukan hanya komoditas industri, tetapi pintu masuk ke industri yang lebih kompleks dan bernilai tinggi.

Ketika Indonesia mampu memproduksi bahan baku baterai, langkah berikutnya adalah memastikan bahwa industri hilirnya, termasuk produksi battery cell dan battery pack seperti yang dikembangkan di Karawang, benar-benar tumbuh dan berdaya saing.

Apa yang terlihat selanjutnya adalah upaya membangun ekosistem, bukan sekadar proyek terpisah. Dari penambangan bijih nikel di Halmahera Timur, pengolahan dan pemurnian, hingga produksi baterai, semuanya dirancang dalam satu rantai yang saling terhubung.

Ini menjadi pendekatan yang tepat, karena tanpa integrasi, Indonesia akan kembali terjebak sebagai pemasok bahan baku.

Komoditas lain seperti timah juga tidak luput dari strategi ini. Pengembangan fasilitas seperti Batu Ausmelt dan Batu Industri untuk menghasilkan timah bubuk menunjukkan bahwa hilirisasi tidak selalu harus spektakuler, tetapi bisa dimulai dari diversifikasi produk turunan yang lebih sederhana namun bernilai tambah lebih tinggi.

Ini penting, karena kekuatan industri tidak hanya ditentukan oleh teknologi tinggi, tetapi juga oleh kemampuan memperluas spektrum produk.

Fondasi riset

Meski demikian, semua upaya ini akan sulit berkelanjutan tanpa fondasi riset dan pengembangan yang kuat.

Dirut Maroef Sjamsoeddin yang menyatakan pentingnya membangun R&D sendiri, tampaknya menjadi catatan krusial.

Negara-negara yang berhasil dalam hilirisasi tidak hanya mengandalkan sumber daya alam, tetapi juga kemampuan inovasi. Tanpa R&D, industri akan selalu tertinggal satu langkah dari pasar global, hanya menjadi pengikut, bukan penentu arah.

R&D yang dimaksud tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup pemahaman pasar. Kemampuan membaca dinamika permintaan global, perubahan teknologi, hingga preferensi konsumen menjadi faktor penentu daya saing.

Maka pembangunan laboratorium untuk analisis pasar sebagaimana disampaikan menjadi langkah yang relevan, meskipun implementasinya perlu diawasi agar benar-benar menghasilkan nilai tambah.

Hilirisasi adalah proses panjang yang membutuhkan konsistensi, keberanian, dan akuntabilitas. Hilirisasi tidak bisa dinilai dari satu atau dua proyek, tetapi dari kemampuan membangun sistem industri yang utuh dan berkelanjutan.

Apa yang dilakukan MIND ID saat ini memberikan gambaran arah yang menjanjikan, tetapi juga mengingatkan bahwa pekerjaan besar masih menunggu.

Indonesia memiliki semua prasyarat untuk menjadi pemain utama dalam industri masa depan, dari cadangan mineral hingga pasar domestik yang besar.

Namun, tanpa tata kelola yang baik, transparansi, dan komitmen pada keberlanjutan, peluang tersebut bisa dengan mudah terlewat. Hilirisasi bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai kemandirian ekonomi yang lebih luas.

Di sinilah publik perlu terus mengawasi, bukan untuk menghambat, tetapi untuk memastikan bahwa setiap langkah benar-benar membawa manfaat yang nyata dan terukur.

Karena pada akhirnya, keberhasilan hilirisasi bukan hanya diukur dari berapa banyak smelter yang dibangun, tetapi dari seberapa besar kemampuannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat posisi Indonesia di panggung global.

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV PalmCo mempercepat langkah hilirisasi industri kelapa sawit nasional usai libur Lebaran. Subholding PTPN III (Persero) ini bersiap memulai pembangunan (groundbreaking) fasilitas pengolahan sawit terpadu di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Sumatera Utara.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, mengatakan kepada media, Selasa (24/03/2026), bahwa rencana pembangunan tersebut merupakan bagian dari arah strategis perusahaan yang sejalan dengan kebijakan hilirisasi nasional, termasuk arahan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

“Program ini menjadi bagian dari ekosistem hilirisasi yang lebih luas, tidak hanya di sektor sawit, tetapi juga berbarengan lintas sektor sebagaimana diarahkan Danantara,” ucap Jatmiko.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa waktu pelaksanaan groundbreaking masih menunggu keputusan pemegang saham dan kegiatan tersebut dapat dilakukan dalam waktu dekat, setelah periode Lebaran.

“Secara kesiapan, kami sudah matang. Tinggal menunggu keputusan pemegang saham, dan kami estimasikan bisa dilakukan pasca-Lebaran ini,” katanya.

Fokus produk bernilai tambah

Menurut Jatmiko, PalmCo kini menggeser fokus bisnis dari sekadar produksi dan ekspor Crude Palm Oil (CPO) menjadi pengembangan produk turunan bernilai tambah tinggi.

Ia mencontohkan pengolahan tandan buah segar (TBS) menjadi produk lanjutan seperti Bio Propylene Glycol (BioPG) mampu meningkatkan nilai ekonomi secara signifikan.

“Nilai tambah dari hilirisasi ini bisa meningkat hingga belasan kali lipat. Ini yang menjadi dorongan utama kami,” ujarnya.

Tiga pabrik pangan dan industri

Dalam tahap awal pengembangan, PalmCo akan membangun sejumlah fasilitas utama yang ditargetkan beroperasi bertahap mulai akhir 2028.

Fasilitas tersebut mencakup pabrik margarin dan shortening dengan kapasitas sekitar 40.000 ton per tahun, serta pabrik Cocoa Butter Equivalent (CBE) dan Cocoa Butter Substitute (CBS) berkapasitas sekitar 34.000 ton per tahun.

Selain itu, PalmCo juga akan mengembangkan fasilitas pengolahan lanjutan lainnya untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global produk berbasis sawit.

Adapun pembangunan pabrik biodiesel dengan kapasitas sekitar 450.000 ton per tahun juga akan menjadi bagian dari pengembangan berikutnya, terutama untuk mendukung ketahanan energi nasional.

Serap tenaga kerja

Proyek hilirisasi minyak sawit ini diproyeksi mampu memberikan dampak ekonomi yang luas, termasuk dalam hal penyerapan tenaga kerja.

Pada fase konstruksi hingga operasional penuh, PalmCo memperkirakan total tenaga kerja yang terserap mencapai sekitar 2.900 orang.

“Ini bukan hanya proyek industri, tetapi juga upaya menggerakkan ekonomi daerah dan menciptakan pertumbuhan yang lebih merata,” kata Jatmiko.

Selain penyerapan tenaga kerja langsung, keberadaan kawasan industri ini juga dipercaya dapat memicu efek berganda bagi sektor ekonomi lainnya, seperti logistik dan usaha kecil menengah di sekitar kawasan.

Kepastian pasar bagi petani

Di sisi hulu, kehadiran fasilitas hilirisasi ini diharapkan memberikan kepastian pasar bagi petani sawit rakyat.

PalmCo memproyeksikan, pada 2030, fasilitas tersebut mampu menyerap hingga 2,7 juta ton tandan buah segar (TBS) per tahun, atau setara sekitar 567.000 ton CPO.

“Dengan hilirisasi ini, kami ingin memastikan hasil produksi petani terserap secara berkelanjutan. Ini penting untuk menjaga stabilitas ekosistem sawit nasional,” ujarnya.

PalmCo optimistis bahwa dengan integrasi dari hulu hingga hilir serta dukungan kebijakan nasional, proyek ini akan menjadi tonggak penting dalam mendorong transformasi industri sawit Indonesia menuju produk bernilai tambah tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA—Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID berkomitmen melakukan akselerasi sejumlah proyek hilirisasi komoditas bernilai tambah.

Division Head Institutional Relations MIND ID Selly Adriatika menyampaikan dalam dua tahun terakhir penciptaan nilai tambah di dalam negeri bergerak kian solid. Angka ini menegaskan bahwa strategi pengolahan mineral dan batu bara di dalam negeri bukan lagi wacana, melainkan kerja nyata yang menyumbang porsi signifikan terhadap total investasi nasional.

“Hal ini mengubah struktur industri Indonesia dari penjual bahan mentah menjadi produsen produk bernilai tambah,” paparnya dalam siaran pers, Selasa (24/3/2026).

Total realisasi investasi bidang hilirisasi pada Januari – Desember 2025 mencapai Rp584,1 triliun atau tumbuh 43,3%. Adapun capaian realisasi investasi hilirisasi sepanjang Januari-Desember 2025 itu meliputi mineral mencapai Rp373,1 triliun, perkebunan dan kehutanan Rp144,5 triliun, minyak dan gas bumi Rp60 triliun serta perikanan dan kelautan Rp6,4 triliun.

Sementara itu, penanaman modal hilirisasi itu meliputi Rp154,5 triliun dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) serta Rp429,6 triliun dari penanaman modal asing (PMA).

Selly Adriatika menyatakan Grup MIND ID berada di garis terdepan mendukung akselerasi tersebut. Sejumlah proyek strategis yang telah beroperasi dan terus dikembangkan antara lain fasilitas pengolahan dan pemurnian bauksit–alumina–aluminium.

Selanjutnya, smelter pengolahan dan pemurnian tembaga beserta Precious Metal Refinery di Gresik, tiga proyek pengolahan dan pemurnian nikel di Sulawesi, serta proyek pengembangan infrastruktur logistik batu bara Tanjung Enim–Keramasan.

“Rangkaian inisiatif ini dirancang untuk memperkuat rantai nilai di dalam negeri dan meningkatkan kapasitas produksi,” ujarnya.

Kendati demikian, perjalanan hilirisasi nasional terus dihadapkan pada tantangan. Volatilitas harga komoditas global, pergeseran rantai pasok, perubahan teknologi terutama pada bahan baku baterai, ketegangan geopolitik, hingga perubahan kebijakan dagang di pasar mitra, menuntut biaya produksi dan strategi komersial pelaku industri bergerak dinamis.

Di dalam negeri, penataan kebijakan ekspor mineral mentah memberikan angin baru bagi pengembangan midstream dan downstream. Indonesia harus memiliki kapasitas untuk membangun rantai pasok yang lebih utuh di dalam negeri, dan naik kelas menjadi pemasok produk bernilai tambah dan berteknologi tinggi.

USGS menempatkan Indonesia sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia sekitar 55 juta ton, memperkuat posisinya dalam agenda hilirisasi berbasis nikel. Di sisi bauksit, data Badan Geologi ESDM mencatat cadangan bijih bauksit sekitar 2,865 miliar ton.

Sementara untuk batu bara, cadangan nasional tercatat sekitar 31,96 miliar ton pada akhir 2024. Angka-angka ini menjadi landasan kebijakan hilirisasi dan keamanan pasok energi bahan baku untuk jangka menengah–panjang.

Oleh karenanya, sejumlah isu domestik memerlukan penegasan tindak lanjut, antara lain ketersediaan dan keandalan energi untuk fasilitas pengolahan, tata kelola niaga yang disiplin dan transparan, serta insentif fiskal yang tepat sasaran untuk mempercepat tahap lanjut investasi.

“Hilirisasi merupakan proses jangka panjang yang menuntut konsistensi, dan kolaborasi berbagai pihak,” ujar Selly Adriatika.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) mempercepat hilirisasi sektor pertanian sebagai bagian dari transformasi ekonomi nasional.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan hilirisasi sebagai kunci penciptaan lapangan kerja berkualitas.

“Hilirisasi adalah keniscayaan. Kita tidak boleh lagi mengekspor bahan mentah. Komoditas pertanian harus diolah di dalam negeri agar nilai tambahnya dinikmati rakyat Indonesia, terutama petani,” kata Mentan Amran, Jumat (20/3/2026).

Ia menjelaskan, selama ini sebagian komoditas pertanian Indonesia masih dijual dalam bentuk bahan baku sehingga margin keuntungan terbesar justru dinikmati negara pengolah. Karena itu, paradigma itu harus diubah melalui hilirisasi yang terstruktur dan terintegrasi dari hulu hingga hilir.

“Hari ini kita ubah paradigma. Petani tidak boleh hanya menjual hasil panen, tetapi harus masuk dalam rantai industri. Kita bangun dari hulu sampai hilir agar nilai tambah meningkat dan kesejahteraan petani ikut terangkat,” ujarnya.

Mengacu arahan Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya industrialisasi berbasis sumber daya alam, Mentan Amran menilai sektor pertanian memiliki posisi strategis sebagai fondasi hilirisasi nasional.

Ia menyoroti konsep pohon industri sebagai pendekatan dalam pengembangan komoditas pertanian.

“Setiap komoditas punya banyak turunan. Kelapa bisa menjadi puluhan produk, kakao menjadi berbagai olahan, singkong bisa diolah menjadi tepung hingga bioetanol. Inilah yang kita sebut pohon industri,” jelasnya.

Sebagai langkah konkret, Kementan menjalankan program hilirisasi perkebunan dengan alokasi anggaran sekitar Rp 9,5 triliun untuk pengembangan tujuh komoditas strategis dengan target 870 ribu hektare kebun rakyat pada periode 2025-2027.

Program ini difokuskan pada komoditas seperti kelapa, kakao, kopi, jambu mete, lada, dan pala, sebagai upaya memperkuat ketersediaan bahan baku sekaligus mendorong tumbuhnya industri pengolahan di dalam negeri.

“Kita rancang hilirisasi melalui replanting dan tanam baru di berbagai komoditas tersebut. Dengan penguatan ini, kita optimistis mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah produk pertanian,” terang Mentan Amran.

Mentan Amran menegaskan, hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah, juga menjadi motor penggerak ekonomi desa.

“Kalau industri pengolahan dibangun di sentra produksi, maka lapangan kerja tercipta di desa. Anak muda tidak hanya bertani, tetapi juga bisa masuk ke industri pengolahan, pemasaran, hingga ekspor. Ini masa depan pertanian kita,” katanya.

Ia juga menyoroti besarnya potensi komoditas unggulan Indonesia yang selama ini belum dioptimalkan melalui hilirisasi.

“Kita punya bahan baku terbaik di dunia, tetapi produk jadi justru didominasi negara lain. Ini yang harus kita ubah. Hilirisasi akan memastikan Indonesia tidak hanya sebagai pemasok bahan mentah, tetapi juga produsen produk bernilai tinggi,” tegasnya.

Mentan Amran menegaskan komitmen Kementan untuk menjadi motor penggerak hilirisasi sektor pertanian. “Kami siap menjalankan arahan Presiden. Hilirisasi harus kita percepat dan kita kawal. Ini bukan hanya soal ekonomi, juga kedaulatan dan masa depan bangsa,” ungkapnya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menargetkan program hilirisasi berbagai komoditas perkebunan, termasuk kelapa, dapat menghasilkan nilai tambah hingga Rp5.000 triliun bagi perekonomian nasional.

Menurut Amran, potensi tersebut berasal dari pengolahan komoditas dalam negeri menjadi produk bernilai tinggi sebelum diekspor sehingga nilai ekonomi tidak lagi berhenti di tahap bahan baku.

"Bayangkan, dari kelapa itu kita hilirisasi nilainya bisa sampai air kelapa dengan kelapanya, itu totalnya bisa Rp5.000 triliun. Kemudian gambir bisa Rp5.000 triliun. Ini hitungan dosen," ujar Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Kamis (12/3).

Ia menjelaskan selama ini banyak komoditas Tanah Air masih diekspor dalam bentuk bahan mentah. Padahal, jika diproses lebih lanjut menjadi produk jadi seperti bahan kosmetik, pangan, atau produk industri lainnya, nilai ekonominya dapat meningkat signifikan.

Amran mencontohkan komoditas gambir yang saat ini dikuasai Indonesia hingga sekitar 80 persen pasar dunia, namun sebagian besar masih diekspor dalam bentuk bahan baku.

"Insyaallah pabriknya gambir, kita menguasai pasar dunia itu 80 persen. Tapi kita ekspor bahan baku. Harusnya hilirisasi, itulah perintah Bapak Presiden (Prabowo Subianto). Seluruh komoditas ini kita hilirisasi," ujarnya.

Ia menambahkan melalui hilirisasi komoditas seperti kelapa, gambir, dan minyak sawit mentah (CPO), Indonesia berpeluang meningkatkan nilai ekspor sekaligus membuka lapangan kerja baru di dalam negeri.

Selain mendorong hilirisasi, Kementan juga mulai menggandeng berbagai perguruan tinggi untuk mengembangkan teknologi pertanian.

Beberapa inovasi yang sedang diuji coba antara lain alat panjat kelapa dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) serta mesin pengering jagung mobile dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

"Yang pertama dari ITS, ada alat panjat kelapa, kami langsung minta 10 unit uji coba. Kemudian dari ITB ada dryer jagung portable, ini bisa keliling ke petani-petani di tengah sawah dan kebun jagung," ujar Amran.

Menurutnya, penggunaan teknologi tersebut diharapkan dapat membantu petani meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi risiko kerja di lapangan.

Pemerintah juga membuka peluang untuk memperluas penggunaan teknologi tersebut jika hasil uji coba menunjukkan kinerja yang efektif di lapangan.