Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan empat negara mengajukan permintaan impor pupuk urea dari Indonesia di tengah dinamika pasokan global.

Ia menyebut permintaan tersebut berasal dari India, Australia, Filipina, dan Brazil.

“Pupuk ini yang meminta langsung Dubes India menelepon, kemudian juga Australia, Filipina, dan Brazil. Empat negara ini memohon agar mendapatkan urea,” kata Amran usai rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu.

Ia mengungkapkan India telah mengajukan permintaan sekitar 500 ribu ton pupuk urea dari Indonesia.

Selain itu, Australia telah menyepakati pengiriman tahap awal sebesar 250 ribu ton pupuk urea.

“India menelepon lima hari yang lalu kalau tidak salah, meminta 500 ribu ton pupuk urea. Australia sudah putus 250 ribu ton tahap pertama,” ujarnya.

Sementara itu, Amran mengatakan rincian volume permintaan dari Filipina dan Brazil masih dalam pembahasan lebih lanjut.

Menurut dia, Indonesia memiliki ruang untuk mengekspor pupuk karena produksi nasional masih melampaui kebutuhan dalam negeri.

Produksi pupuk nasional saat ini mencapai 7,8 juta ton, sedangkan kebutuhan dalam negeri sekitar 6 juta ton sehingga terdapat potensi kelebihan pasokan yang dapat diekspor.

“Nah, kita kemungkinannya kita lepas satu juta ton,” ucap dia.

Amran menyebut peningkatan permintaan global saat ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkuat kinerja ekspor sektor pertanian.

Namun, ia menegaskan keputusan ekspor akan mempertimbangkan kepentingan nasional secara menyeluruh.

Selain pupuk, ia juga menyebut kinerja ekspor komoditas pertanian lainnya mengalami peningkatan di tengah dinamika geopolitik global.

Mentan mengatakan nilai ekspor berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) meningkat sekitar Rp167 triliun, sementara impor menurun sekitar Rp41 triliun.

Kondisi tersebut, menurut dia, memberikan keuntungan sekitar Rp200 triliun bagi perekonomian nasional.

“Kita ada naik ekspor kita Rp167 triliun. Dan itu data BPS, bukan data Pertanian ya. Impor kita menurun, kurang lebih nilainya Rp41 triliun. Jadi kita dapat keuntungan Rp200 triliun,” ungkap Amran.

Sebelumnya, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Chakravorty telah bertemu Wakil Menteri Pertanian Sudaryono pada 16 April 2026 untuk membahas rencana impor pupuk urea dari Indonesia guna memenuhi kebutuhan pertanian di negara tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menyebut terdapat potensi kelebihan produksi urea yang dapat dialokasikan untuk ekspor setelah kebutuhan domestik terpenuhi.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan anggaran lebih dari Rp3 triliun untuk memperkuat sistem irigasi nasional. Langkah itu sebagai upaya menjaga produksi pangan di tengah antisipasi musim kemarau 2026.

Anggaran tersebut menjadi bagian dari total Rp12 triliun yang didistribusikan untuk sektor pertanian.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan alokasi tersebut difokuskan untuk memperbaiki dan memperluas infrastruktur irigasi di berbagai daerah sentra produksi.

"Kami dorong anggaran irigasi lebih dari Rp3 triliun, dari total Rp12 triliun yang kita distribusikan," ujar Amran dalam Rapat Koordinasi Nasional Antisipasi Kemarau 2026 di Kementerian Pertanian, Senin (20/4).

Ia menegaskan distribusi anggaran tidak dilakukan secara merata, melainkan berbasis potensi wilayah serta tingkat kesiapan dan respons pemerintah daerah.

"Tidak dibagi rata. Kita lihat potensi dan respons kepala daerah. Kalau bupatinya aktif, kita percepat," tegasnya.

Dalam rapat tersebut, Kementan mengumpulkan sekitar 170 bupati dari seluruh Indonesia untuk memastikan koordinasi program berjalan optimal di tingkat daerah.

Amran menekankan keterlibatan langsung kepala daerah menjadi kunci percepatan implementasi program, terutama dalam penguatan irigasi dan peningkatan produktivitas pertanian.

Program irigasi yang disiapkan mencakup rehabilitasi jaringan, optimalisasi lahan (oplah), serta pompanisasi dengan cakupan hingga 1,5 juta hektare.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan sekitar 80 ribu unit pompa yang ditargetkan mampu mengairi hampir 1 juta hektare lahan, khususnya di wilayah dengan potensi peningkatan indeks pertanaman.

Di sisi produksi, pemerintah menargetkan pencetakan sawah baru seluas 30 ribu hektare guna memperluas areal tanam. Bantuan benih tahan kekeringan juga terus disalurkan untuk mendorong peningkatan indeks pertanaman dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali dalam setahun, terutama di lahan kering.

Amran memastikan kondisi produksi dan cadangan pangan nasional saat ini masih dalam kondisi aman. Bos Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu menyebut dalam waktu dekat cadangan beras diperkirakan mencapai 5 juta ton.

"Tiga hari ke depan, empat hari ke depan (stok beras pemerintah) mencapai 5 juta ton. Itu kabar baik," ujarnya.

Selain itu, ia mengungkapkan standing crop mencapai sekitar 11 juta ton, sementara cadangan di sektor rumah tangga dan hotel, restoran, serta kafe (horeka) sekitar 12,5 juta ton.

"Totalnya bisa 11 bulan. Estimasi El Nino itu hanya enam bulan. Artinya lebih dari cukup," tambahnya.

Tak hanya fokus pada tanaman pangan, pemerintah juga mengalokasikan anggaran Rp9,95 triliun untuk pengembangan sektor perkebunan pada periode 2026-2027.

Program ini menyasar komoditas strategis seperti tebu, kakao, kelapa, kopi, pala, hingga jambu mete dengan target pengembangan lahan mencapai 870 ribu hektare.

Namun demikian, Amran mengingatkan keberhasilan program tidak semata ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan pada kualitas pelaksanaan di lapangan.

"Sudah, jawabannya pelaksanaan. Kalau rendemen rendah, solusinya permanen, bongkar, ganti bibit. Kalau produktivitas rendah, petani tidak untung, tidak bisa beli pupuk. Ini lingkaran yang harus kita putus," ujarnya.

Ia juga menyoroti masih adanya program yang belum berjalan optimal meski anggaran telah tersedia dan meminta pemerintah daerah lebih aktif dalam mengawal implementasi di lapangan.

"Saya turun langsung, ada yang belum dibangun padahal uangnya sudah ada. Jangan semua dilempar ke pusat," ujar Amran.

[Gambas:Youtube]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan tak segan mencabut izin produsen minyak goreng merek Minyakita bila menaikkan harga secara tidak wajar yang melanggar ketentuan pemerintah. Ia menyatakan tidak akan ragu turun tangan langsung menindak produsen yang memainkan harga minyak goreng di pasar melebihi harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp 15.700 per liter.

"(Jika menaikkan harga) itu cari masalah. Suruh saja naikkan, saya turun tangan nanti. Coba saja," kata Mentan saat dikonfirmasi mengenai perkembangan harga Minyakita yang ditemui usai rapat bersama 170 bupati seluruh Indonesia di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Mentan menegaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan untuk melakukan pengawasan ketat dan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar aturan distribusi minyak goreng.

"Beritahu mereka produsen minyak goreng yang bermain-main saya cek. Bila melanggar regulasi, saya tindak. Kami bersama dengan Satgas," tegas Amran.

Mentan menegaskan pula kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri tidak berkaitan dengan implementasi program biodiesel 50 persen (B50).

Menurut dia, ketersediaan bahan baku justru melimpah sehingga tidak logis jika harga mengalami kenaikan.

Ia menjelaskan produksi crude palm oil (CPO) Indonesia mencapai sekitar 45 juta–50 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 26 juta ton diekspor, sementara sisanya digunakan untuk kebutuhan domestik.

“Enggak (ada kaitannya), kita kan ekspor ke luar negeri,” tegas Amran.

Ia memaparkan, berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), ekspor CPO Indonesia justru meningkat dari 26 juta ton menjadi 32 juta ton. Di sisi lain, kebijakan peningkatan mandatori biodiesel dari B40 menuju B50 hanya menyerap sekitar 5,3 juta ton CPO.

Namun, kenaikan harga CPO justru mendorong perbaikan perawatan kebun sawit, termasuk pemupukan, yang berdampak pada peningkatan produksi hingga 6 juta ton.

Artinya, tambahan produksi tersebut bahkan belum sepenuhnya terserap, tetapi sudah mampu menutup kebutuhan program biodiesel.

“Ternyata apa yang terjadi? Karena harga CPO naik, ini sawit dipelihara dengan baik, pupuknya diperbaiki, naik berapa? 6 juta ton. Kita belum pakai CPO-nya sudah naik 6 juta ton. Ekspor kita 32 juta ton itu GAPKI,” beber Amran.

Amran juga menegaskan implementasi B50 justru memberikan manfaat besar bagi Indonesia karena mampu menekan impor solar hingga sekitar 5 juta ton per tahun.

Lebih lanjut, ia menilai kenaikan harga minyak goreng di tengah kondisi pasokan yang melimpah merupakan sebuah anomali. Menurutnya, kondisi ini mengindikasikan adanya praktik permainan di rantai distribusi.

Ia pun memastikan akan berkoordinasi dengan satuan tugas terkait untuk menelusuri penyebab kenaikan harga tersebut. Pemerintah, kata Mentan Amran, berkomitmen untuk melindungi masyarakat dan memastikan harga tetap terjangkau.

Di sisi lain, ia menyebut kebutuhan CPO untuk dalam negeri, termasuk minyak goreng, berada di kisaran 20 juta ton. Dengan total produksi yang kini mencapai sekitar 52 juta ton, Indonesia berada dalam kondisi surplus bahan baku.

“B50 itu bukan mengambil dari minyak goreng, tapi dari alokasi ekspor. Jadi tidak ada hubungannya dengan kenaikan harga minyak goreng,” kata Mentan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumpulkan 170 bupati se-Indonesia guna membahas bantuan tanaman perkebunan senilai Rp 9,95 triliun.

Amran mengatakan, anggaran itu dikucurkan Presiden Prabowo Subianto dalam bentuk tanaman dan pupuk organik untuk menggenjot komoditas strategis di sektor perkebunan.

“Ada bantuan Bapak Presiden langsung nilainya untuk tanaman Itu gratis, hibah, totalnya Rp 9,95 triliun dalam bentuk tanaman Dengan olah pupuk organik diberikan secara gratis,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Adapun sejumlah tanaman tersebut antara lain tebu, kelapa, mete, pala, kakao, dan kopi yang diketahui sebagai komoditas berorientasi ekspor.

Menurutnya, pemerintah menargetkan komoditas strategis itu ditanam di lahan seluas 870.000 hektar.

“Kami target tahun 2026, 2027,” ujar Amran.

Menurut Amran, bantuan yang dikucurkan ke setiap daerah berbeda-beda, menyesuaikan potensi perkebunan masing-masing wilayah.

Di luar itu, Amran juga mengaku akan mempercepat proses penyaluran bantuan kepada daerah yang bupatinya bersikap proaktif dan menghadiri rapat.

Bantuan bisa saja macet di daerah meski telah disalurkan dan akhirnya dikembalikan ke pusat karena bupati yang tidak perhatian dengan kebutuhan masyarakatnya.

“Karena kalau bupatinya tidak peduli, kasihan rakyatnya dan program bisa macet. Ya kembali lagi dananya. Nah ini kami tidak mau sehingga undang seluruh bupati tidak diwakili yang hadir sudah pasti dapat bantuan,” tutur Amran.

Sebagai informasi, pemerintah tengah menggencarkan peremajaan sejumlah komoditas strategis di sektor perkebunan yakni kakao, kelapa dalam, lada, mete, gambir, dan tebu.

Pada kesempatan terpisah, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono alias Mas Dar, mengatakan anggaran Rp9,95 triliun itu akan disalurkan ke petani dalam waktu sekitar tiga tahun.

Melalui program ini, pemerintah hendak mendorong produktivitas sejumlah komoditas perkebunan yang memiliki permintaan tinggi di pasar dunia.

“Kita remajakan bibitnya yang sesuai, yang terstandar, cara pengelolaannya yang bener, maka produktivitasnya tinggi, petaninya tambah sejahtera,” tutur Mas Dar saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Tidak hanya menggenjot produktivitas, pemerintah juga akan membangun pabrik untuk mengolah hasil perkebunan.

Proyek itu dilaksanakan pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara bekerja sama dengan pihak swasta tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Leader-nya Danantara, melibatkan pihak swasta dan petani. Total investasi di hilirisasi ini Rp371 triliun,” kata Mas Dar.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Menteri Pertanian ( Mentan ), Andi Amran Sulaiman melontarkan peringatan keras kepada produsen minyak goreng yang menaikkan harga di atas ketentuan pemerintah. Ia menegaskan tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar aturan.

Dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta, Senin (20/4/2026), Mentan Amran menyatakan pihaknya bersama Satuan Tugas (Satgas) akan melakukan pengawasan ketat terhadap pergerakan harga di pasar. Menurutnya, praktik bermain harga minyak goreng tidak bisa ditoleransi.

"Suruh saja naikkan, aku turun tangan nanti. Beritahu mereka, produsen minyak goreng yang bermain-main, aku cek. Bila melanggar regulasi, aku tindak, kami bersama dengan Satgas," katanya.

Tak hanya produsen minyak goreng, Mentan Amran juga meminta para pelaku impor untuk tidak mengambil keuntungan berlebihan, apalagi dalam situasi geopolitik global yang sedang memanas dan berdampak pada rantai pasok.

Bapanas Ancam Pemain di Balik Kelangkaan Minyak Goreng



Ia menyoroti para importir telah menikmati keuntungan dalam waktu lama sehingga diharapkan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Ia mengingatkan agar pelaku usaha tidak bersikap semena-mena dalam menentukan margin keuntungan.

"Seluruh importir, kan sudah untung puluhan tahun. Dalam kondisi geopolitik memanas, pedulilah sesama anak bangsa. Jangan ambil untung, enak kan kalau ada keuntungan juga di akhirat nanti. Kami sudah, semua yang hubungannya dengan impor, kami panggil, tidak boleh ambil keuntungan semena-mena. Kalau semena-mena, aku evaluasi izin impornya," tegas Mentan Amran.

Surabaya (ANTARA) - Menteri Pertanian Republik Indonesia (Mentan RI) Andi Amran Sulaiman menyatakan Indonesia akan menghentikan impor solar mulai 1 Juli 2026 seiring penerapan biodiesel 50 persen (B50) berbasis sawit.

"Solar kita tidak impor lagi. Tahun 2026 pada 1 Juli kita stop, B50 masuk," kata Amran di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Minggu.

Langkah tersebut, menurutnya, menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional dengan memanfaatkan komoditas kelapa sawit sebagai bahan bakar alternatif.

Ia menjelaskan sawit tidak hanya dapat diolah menjadi solar, tetapi juga menjadi bensin dan etanol yang saat ini tengah dipercepat pengembangannya.

"Ini energi masa depan Indonesia. Karena sumbernya dari sawit. Sawit jadi solar, sawit juga jadi bensin," ujarnya.

Selain itu, pemerintah menyiapkan kerja sama dengan PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) untuk pengembangan bensin berbasis sawit dalam skala kecil sebelum diperluas menjadi industri besar.

"Kalau ini berhasil, kita buka skala besar. Jadi masa depan Indonesia cerah," tuturnya.

Dalam kunjungan tersebut, Amran juga meninjau sejumlah inovasi teknologi karya ITS, salah satunya traktor listrik yang dinilai lebih hemat dan efisien.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia langsung memesan 10 unit untuk uji coba karena tidak menggunakan bahan bakar solar, melainkan energi listrik.

"Traktor yang dibuat ini harganya separuh dari yang biasanya. Kemudian efektif, tidak menggunakan solar tetapi menggunakan elektrik, listrik. Jadi ini sangat hemat," ucapnya.

Diketahui, Amran hadir di Surabaya untuk memberikan pidato kunci (keynote speech) pada wisuda ke-133 program doktor, magister, dan profesi insinyur di Grha ITS.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia menguat. Hal ini memperkokoh posisi Indonesia sebagai raja sawit dunia, didukung peningkatan produksi di dalam negeri.

"Kalau CPO kita olah menjadi margarin, kosmetik, dan produk turunan lainnya, dunia akan sangat bergantung pada Indonesia. Kita kuasai lebih dari 60 persen pasar dunia. Artinya Indonesia sangat menentukan," kata Amran dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (18/4).

Ia menjelaskan kinerja ekspor CPO dan produk turunannya kembali menegaskan kekuatan Indonesia sebagai pemain utama global.

Melansir Antara, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor CPO dan turunannya pada Januari-Februari 2026 mencapai 4,69 miliar dolar Amerika Serikat (AS), melonjak 26,40 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3,71 miliar dolar AS.

Lonjakan itu tidak hanya terlihat dari nilai, tetapi juga volume. Ekspor meningkat dari 3,33 juta ton menjadi 4,54 juta ton pada periode yang sama.

Kenaikan tersebut menunjukkan permintaan global terhadap produk berbasis sawit Indonesia masih sangat kuat, sekaligus mempertegas daya saing komoditas ini di pasar internasional.

Dia juga mengatakan berdasarkan pernyataan resmi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) pada 13 Maret 2026, produksi CPO Indonesia sepanjang 2025 mencapai 51,66 juta ton atau meningkat 7,26 persen (naik sekitar 3,5 juta ton) dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara total produksi CPO dan PKO (palm kernel oil) tercatat sebesar 56,55 juta ton atau naik 7,18 persen.

Dari sisi perdagangan, ekspor produk sawit Indonesia sepanjang 2025 juga menunjukkan pertumbuhan yang sangat kuat. Volume ekspor mencapai 32,34 juta ton atau naik 9,51 persen, dengan nilai menembus 35,87 miliar dolar AS, melonjak 29,23 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Amran menegaskan, kekuatan ekspor sawit Indonesia tidak lepas dari strategi hilirisasi yang terus diperkuat pemerintah. Menurutnya, potensi terbesar justru berada pada pengembangan produk turunan yang lebih luas, termasuk minyak goreng dan berbagai produk industri lainnya.

Indonesia saat ini memang menjadi produsen dan eksportir sawit terbesar di dunia. Selain CPO mentah, produk turunan seperti minyak goreng olahan, biodiesel, hingga bahan baku industri makanan dan kosmetik semakin mendominasi pasar ekspor.

"Tren ini menunjukkan pergeseran penting dari ekspor berbasis komoditas mentah menuju ekspor berbasis industri," tegasnya.

Penguatan ekspor minyak goreng juga menjadi bagian strategis dalam menjaga stabilitas pasar global, sekaligus memperluas pangsa pasar Indonesia di berbagai negara tujuan. Dengan kebutuhan minyak nabati dunia yang terus meningkat, posisi Indonesia dinilai semakin strategis dalam rantai pasok global.

Ke depan, Kementerian Pertanian akan terus mendorong penguatan ekosistem sawit dari hulu hingga hilir, mulai dari peningkatan produktivitas kebun, efisiensi industri pengolahan, hingga perluasan akses pasar ekspor.

"Dengan tren positif ini, sektor sawit tidak hanya menjadi penopang devisa negara, tetapi juga pilar utama dalam memperkuat ekonomi nasional berbasis pertanian dan industri hilir yang berdaya saing global," kata Mentan.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan pemerintah belum berencana menaikkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng meski biaya produksi melonjak di tengah kenaikan harga plastik kemasan.

"Sekarang kan masih bisa (HET masih sama). Memang itu kan fungsinya untuk menstabilkan harga. Biar harga yang lain enggak naik," ujar Budi di Jakarta International Expo, Jakarta Pusat, Kamis (16/4).

Saat ini, pemerintah menetapkan HET minyak goreng curah sebesar Rp14 ribu per liter, sementara untuk minyak goreng merek Minyakita dipatok Rp15.700 per liter. Kebijakan ini menjadi acuan utama untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

Budi menegaskan kebijakan tersebut tetap dipertahankan di tengah tekanan biaya, termasuk dari sisi kemasan plastik yang belakangan mengalami kenaikan signifikan. Pemerintah, kata dia, akan mengupayakan stabilisasi dari sisi distribusi agar harga tidak ikut terdorong naik.

Dalam kesempatan sama, ia juga menyinggung upaya penguatan distribusi melalui skema domestic market obligation (DMO) yang mengatur penyaluran minyak goreng ke dalam negeri.

Menurut Budi, distribusi minyak goreng tidak hanya mengandalkan satu jalur. Pemerintah tetap mendorong keterlibatan BUMN dan swasta secara bersamaan agar pasokan tetap terjaga.

"Kita kan juga memberdayakan. Banyak kan distributor yang swasta juga jalan. Jadi semua jalan bareng. Enggak ada masalah," ujarnya.

Ia menambahkan pemerintah juga meminta agar pasokan minyak goreng, khususnya Minyakita, tetap tersedia di pasar rakyat.

"Supaya di pasar-pasar rakyat itu juga harus diisi. Jadi sekarang Bulog aja udah tinggi itu (penyalurannya) di atas 35 persen," ujarnya.

Menteri Pertanian (Mentan) merangkap Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman juga menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan HET minyak goreng meski terjadi lonjakan harga plastik yang berdampak pada biaya distribusi.

Kenaikan harga plastik sendiri dipicu oleh gangguan pasokan bahan baku nafta yang sebagian besar masih diimpor, terutama dari Timur Tengah. Kondisi geopolitik global turut mempersempit pasokan dan mendorong biaya produksi naik.

Di lapangan, sejumlah pedagang mengeluhkan kenaikan harga minyak goreng, khususnya curah, yang disebut ikut terdorong mahalnya kemasan plastik. Bahkan, harga minyak goreng curah di beberapa pasar dilaporkan menembus Rp23 ribu per kilogram.

Selain itu, pasokan Minyakita juga sempat tersendat di sejumlah daerah, sehingga mendorong harga di atas HET. Pemerintah pun mempertimbangkan penguatan distribusi melalui BUMN pangan seperti Perum Bulog, ID Food, dan PT Agrinas Palma Nusantara.

[Gambas:Youtube]

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso merespons usulan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang ingin meningkatkan penyaluran Minyakita melalui BUMN hingga 100 persen.

Ia menegaskan kebijakan tersebut dimungkinkan selama pasokan dan mekanisme distribusi bisa dijalankan.

Respons ini disampaikan menyusul pasokan Minyakita yang sempat tersendat dan dilaporkan kosong di sejumlah pasar dalam beberapa waktu terakhir.

"Di Permendag itu kan minimal 35 persen. Minimal. Yang mau 65 (persen), 70 (persen) itu enggak ada masalah. B2B nanti kita fasilitasi. Supaya produsennya bisa masuk ke BUMN Pangan," ujar Budi di Jakarta International Expo, Jakarta Pusat, Kamis (16/4).

Ia menjelaskan ketentuan penyaluran Minyakita saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

Dalam aturan tersebut, minimal 35 persen distribusi Minyakita dilakukan melalui BUMN pangan seperti Perum Bulog, ID Food, dan PT Agrinas Palma Nusantara.

Namun demikian, pemerintah membuka ruang bagi peningkatan porsi tersebut di atas batas minimal, termasuk melalui skema kerja sama bisnis (business to business/B2B) antara produsen dan BUMN.

"Kita kan juga memberdayakan. Banyak kan distributor yang swasta juga jalan. Jadi semua jalan bareng. Enggak ada masalah," katanya.

Budi menambahkan pemerintah juga telah meminta agar pasokan Minyakita di pasar rakyat tetap terisi, terutama melalui peran BUMN yang saat ini disebutnya sudah menyalurkan di atas ambang minimal.

"Supaya di pasar-pasar rakyat itu juga harus diisi. Jadi sekarang Bulog aja udah tinggi itu (penyalurannya), di atas 35 persen," ujarnya.

Ia juga mengonfirmasi pemerintah siap memfasilitasi peningkatan penyaluran melalui skema kerja sama bisnis (business to business/B2B) apabila diperlukan.

"Minimal kan 35 persen. Jadi kalau mau naik, ya sudah kita bantu memfasilitasi B2B," katanya.

Amran sebelumnya mendorong agar penyaluran Minyakita diperkuat melalui BUMN pangan, bahkan membuka opsi hingga 100 persen. Langkah ini diambil untuk memperketat pengawasan distribusi dan menjaga stabilitas harga di pasar.

Saat ini, distribusi Minyakita masih mengacu pada porsi minimal 35 persen melalui BUMN, dengan sisanya disalurkan melalui mekanisme swasta. Namun, pemerintah menilai penguatan peran BUMN dapat memudahkan kontrol ketika terjadi gejolak harga atau gangguan pasokan.

Wacana ini mencuat di tengah kondisi pasokan Minyakita yang sempat seret di sejumlah daerah.

Sejumlah pedagang mengaku tidak mendapatkan stok bahkan hingga beberapa bulan terakhir, yang kemudian berdampak pada kenaikan harga di atas HET.

[Gambas:Youtube]

Presiden Prabowo Subianto meneken aturan yang memberi peran lebih besar kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam mengoordinasikan dan mengarahkan BUMN pangan.

Hal itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Percepatan Swasembada Pangan Bidang Pertanian Dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional dan Kemandirian Bangsa.

Aturan ini menjadi bagian dari langkah percepatan swasembada pangan nasional. Dalam beleid itu, pemerintah mengatur perlunya koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam pelaksanaannya.

"Mengambil langkah-langkah yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing," demikian bunyi instruksi dalam aturan yang diteken 25 Maret 2026 itu.

Dalam Inpres 2/2026, Mentan Amran mendapat mandat strategis, termasuk dalam hal penugasan hingga pengawasan kinerja BUMN di sektor pangan.

"Khusus kepada Menteri Pertanian untuk a. memberikan penugasan kepada BUMN di bidang pertanian, agroindustri, dan logistik pangan, yang meliputi PT Agrinas Pangan Nusantara, PT Agrinas Palma Nusantara, PT Perkebunan Nusantara III (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia, PT Pupuk Indonesia, Perum Bulog, dan badan usaha milik negara lainnya dalam rangka percepatan swasembada pangan bidang pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Diktum Kedua (1a) Inpres 2/2026.

Penugasan ini diarahkan untuk mendukung percepatan produksi dan distribusi pangan dalam negeri.

Tak hanya itu, Mentan Amran juga diberikan kewenangan untuk menetapkan indikator kinerja utama bagi BUMN tersebut melalui rekomendasi tertulis.

Dengan skema ini, target dan capaian perusahaan negara di sektor pangan diharapkan selaras dengan program swasembada yang tengah didorong pemerintah.

Dalam aspek tata kelola, peran menteri pertanian juga terlihat dalam proses pengisian jabatan di BUMN pangan. Aturan tersebut menyebutkan bahwa Mentan Amran dapat memberikan pertimbangan tertulis dalam pengangkatan dan pemberhentian direksi, dewan komisaris, hingga dewan pengawas.

"Memberikan pertimbangan tertulis pengangkatan dan pemberhentian direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas," demikian tertulis dalam beleid itu.

Pelaksanaan kebijakan ini juga turut melibatkan sejumlah pihak lain. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa diminta memberikan dukungan anggaran.

Kemudian, Prabowo juga menginstruksikan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) untuk mendukung pelaksanaan penugasan kepada perusahaan pelat merah di sektor pangan, termasuk menindaklanjuti rekomendasi dari menteri pertanian terkait pengelolaan dan tata kelola perusahaan.

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia juga dilibatkan untuk mendukung operasional BUMN pangan.

Secara keseluruhan, Inpres ini mengatur percepatan swasembada pangan melalui penguatan produksi dalam negeri, perbaikan distribusi, serta peningkatan akses pangan.

Seluruh pihak terkait diminta menjalankan tugas secara terintegrasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan program kepada Presiden Prabowo secara berkala.

[Gambas:Youtube]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan penguatan program irigasi perpompaan (irpom) sebagai salah satu terobosan utama dalam meningkatkan produktivitas pertanian nasional.

Menurut Amran, pemanfaatan manajemen air melalui sistem pompanisasi mampu mengubah pola tanam petani secara signifikan, khususnya di lahan kering atau upland.

Ia menjelaskan, lahan yang sebelumnya hanya bisa ditanami satu kali dalam setahun kini berpotensi ditingkatkan menjadi dua hingga tiga kali masa tanam.

“Kebijakan ini menjadi kunci dalam mendorong peningkatan produksi tanpa harus bergantung sepenuhnya pada perluasan lahan baru,” ujar Amran dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Penegasan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja ke Desa Banyurip, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Kamis (16/4).

Di lokasi tersebut, Amran menyaksikan langsung implementasi pompanisasi yang telah memberikan dampak nyata bagi petani setempat.

Sistem irigasi perpompaan berkapasitas 5.000 liter yang terpasang mampu mengairi sekitar 20 hektare lahan pertanian.

Keberadaan infrastruktur tersebut dinilai menjadi faktor kunci dalam peningkatan frekuensi panen petani di wilayah tersebut.

“Ini sangat kreatif, di mana pompanisasi di sini sudah jalan. Yang dulu panen satu kali, menjadi tiga kali,” kata Amran.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan di Magelang akan direplikasi ke berbagai daerah lain di Indonesia.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendorong peningkatan produksi kelapa sawit nasional dengan menekankan agar ekspansi dilakukan di lahan gundul, bukan di kawasan hutan atau lahan produktif pangan.

"Kita prioritaskan (tanam kelapa sawit di) tanah yang gundul. Yang tidak berhutan. Kita prioritas ke sana. Kita prioritaskan yang marginal, daerah yang gundul," ujar Amran di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (15/4).

Kebijakan ini disampaikan seiring rencana pemerintah memperluas pemanfaatan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), tidak hanya untuk ekspor, tetapi juga untuk kebutuhan dalam negeri seperti biofuel hingga potensi bahan baku industri, termasuk substitusi nafta untuk plastik.

Amran menilai ketersediaan bahan baku sawit nasional masih mencukupi, bahkan dalam kondisi peningkatan kebutuhan. Ia menyebut produksi justru meningkat seiring naiknya harga CPO global yang mendorong perbaikan perawatan tanaman.

"Ya, enggak masalah (produksi substitusi nafta dari CPO). Bahan baku kita cukup. Lebih dari cukup. Ekspor kita 32 juta ton," katanya.

Ia menjelaskan meski sebagian CPO dialokasikan untuk program biofuel seperti B40 hingga menuju B50 dengan kebutuhan sekitar 5,3 juta ton, produksi nasional tetap bertambah. Bahkan, menurutnya, produksi meningkat hingga 6 juta ton tanpa perlu ekspansi besar-besaran.

"Kita tarik 5,3 juta ton, ternyata apa yang terjadi? Produksi naik 6 juta ton. Kita belum pakai CPO-nya, sudah naik 6 juta ton, ekspor kita 32 juta ton," ujarnya.

Untuk memastikan ekspansi sawit tidak mengganggu sektor pangan maupun lingkungan, Amran menegaskan pemerintah telah menyiapkan regulasi perlindungan lahan, termasuk untuk mencegah alih fungsi lahan sawah produktif.

"Ada. Regulasi ada. Perlindungan (lahan sawah produktif)," ujarnya.

Menurutnya, pengembangan sawit akan diarahkan pada lahan-lahan tidak produktif atau tidak berhutan, sehingga tidak merusak ekosistem hutan maupun mengganggu produksi pangan.

Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mendorong hilirisasi energi berbasis sumber daya domestik. Pemerintah tengah mempercepat pengembangan biofuel sebagai pengganti bahan bakar fosil di tengah gejolak harga energi global.

Program mandatori biodiesel juga terus ditingkatkan, dari B40 menuju B50, sebagai upaya mengurangi ketergantungan impor energi.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pengembangan bioetanol melalui program E20 yang memanfaatkan komoditas seperti jagung, tebu, dan ubi.

[Gambas:Youtube]