Keberhasilan seluruh agenda PKPN didukung oleh fondasi pertahanan keamanan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menyatakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 dilaksanakan melalui 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).

Ke-8 kluster dengan total 60 program tersebut yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, penurunan jumlah orang miskin, ekonomi kerakyatan dan desa, serta infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana.

“Keberhasilan seluruh agenda PKPN didukung oleh fondasi pertahanan keamanan, pendekatan hukum, tata kelola, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi,” katanya dalam agenda Rakorbangpus (Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat) 2026 Dalam Rangka Penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2027 di Jakarta, Kamis.

Untuk kedaulatan pangan, program kerja mencakup 5 ribu Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), 4.582 kapal ikan modern, 40 ribu lokasi budidaya ikan darat tematik, revitalisasi tambak nila salin 14.090 hektare (ha) di Pantura, modeling dan replikasi 2 ribu ha tambak udang terintegrasi, pengembangan kawasan perkebunan (sawit, tebu, kakao, kelapa, kopi, jambu, mete, dan rempah), serta peningkatan produksi daging, susu, dan telur.

Dalam kemandirian energi dan air, mencakup mandatori biodiesel 50 (B50) dan bioetanol 20 (E20), Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 1.000 gigawatt (GW), implementasi Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM), konversi 6 juta unit motor bahan bakar minyak (BBM) ke motor listrik, pembangunan Jaringan Gas Kota (Jargas) untuk 1 juta Sambungan Rumah (SR), lalu peningkatan lifting minyak dan gas bumi 10 small scale green modular refinery and 6 storage (deployable mass model).

Selanjutnya ialah eksplorasi 10 blok migas baru, elektrifikasi 10 ribu desa, Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) skala besar terintegrasi, kompor listrik untuk 2-5 juta rumah tangga, optimalisasi 45 ribu sumur minyak masyarakat, optimalisasi lifting di 13.824 sumur tua, serta swasembada air.

Klaster ketiga yaitu pendidikan yang mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG) anak sekolah, revitalisasi sarana dan prasarana sekolah/madrasah, bantuan perlengkapan sekolah, 500 Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT), studio guru, digitalisasi pendidikan (2 juta papan interaktif digital), 20 Sekolah Garuda Baru dan 80 Sekolah Garuda Transformasi, 514 Sekolah Rakyat, lalu 10 universitas baru; medical university berbasis STEMM (Science, Technology, Engineering, Mathematics, dan Medicine).

Kemudian juga 500 ribu lulusan SMK go global, akademi olahraga nasional dan pusat pelatihan nasional, peningkatan kesejahteraan guru; transfer langsung tunjangan, dan perlindungan anak di ruang digital melalui PP TUNAS (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak).

Keempat yaitu kesehatan, mencakup MBG ibu hamil, ibu menyusui, dan balita; 66 rumah sakit upgrade, pemeriksaan kesehatan gratis, dan penuntasan tuberkulosis. Kelima adalah hilirisasi dan industrialisasi, yang terdiri dari hilirisasi industri strategis (18 proyek), mobil nasional, motor nasional, ekosistem industri kedirgantaraan, serta pengembangan industri semikonduktor.

Klaster ke-6 yaitu infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana yang mencakup program giant sea wall, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera, gerakan ASRI (gentengisasi, pengendalian sampah, penghijauan), 3 juta rumah; 1 juta rumah baru dan 2 juta renovasi rumah, dan pengembangan jaringan kereta api nasional.

Ketujuh, ekonomi kerakyatan dan desa dengan program 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan percepatan pembangunan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Terakhir adalah penurunan kemiskinan dengan program PRO-KESRA (kesejahteraan rakyat) bantuan sosial terintegrasi dan PRO-KESRA untuk 10 juta penduduk berusaha dan bekerja.

Seluruh agenda delapan klaster tersebut didukung dengan pembangunan pusat data nasional, pemberantasan judi online, pemberantasan penyelundupan, serta pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).

“Ambisi ini akan segera diiringi juga dengan langkah yang terukur, yang semata-mata untuk satu tujuan: Pertumbuhan yang mendorong kesejahteraan, merata, dan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia,” kata Kepala Bappenas.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Norman Ginting, Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) berkomitmen memperkuat peran organisasi itu dalam mengawal percepatan transisi energi dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) nasional.

Resmi ditunjuk sebagai pimpinan METI pada Senin (4/5/2026), Norman yang juga menjabat sebagai Direktur Proyek & Operasi Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE), bakal memperkuat kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam mendukung agenda strategis energi bersih Indonesia.

“METI akan terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong percepatan transisi energi nasional yang terarah dan berdampak nyata,” kata Norman, dikutip Rabu (6/5/2026).

Norman menekankan bahwa pengembangan EBT harus menjadi fondasi ketahanan dan kemandirian energi Indonesia, sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru, penciptaan lapangan kerja hijau, serta penguatan kapasitas industri dan teknologi nasional.

Menurut dia, transisi energi tidak hanya dipandang sebagai agenda pengurangan emisi, tetapi juga momentum untuk memperkuat kemandirian energi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional berbasis energi bersih.

Ke depan, Norman ingin METI menjadi wadah kolaborasi yang mampu mengakselerasi berbagai agenda strategis EBT nasional, mulai dari pengembangan PLTS 100 GW, implementasi bioethanol E20, Sustainable Aviation Fuel (SAF), geothermal, biomassa, co-firing, waste to energy, hingga berbagai inisiatif energi bersih lainnya.

Dia menyebut, pengembangan sektor-sektor tersebut penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

Selain mendorong pengembangan proyek EBT, METI juga diarahkan untuk mengambil peran lebih aktif dalam mendukung tumbuhnya ekosistem industri energi bersih nasional. Melalui pendekatan tersebut, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi pasar teknologi, tetapi juga mampu berkembang sebagai pengembang, produsen, operator, dan inovator teknologi energi bersih yang berdaya saing.

Dia menjelaskan bahwa perlu adanya peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta penguatan rantai pasok dan industri dalam negeri, agar pengembangan EBT dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas melalui penciptaan lapangan kerja hijau.

“Dengan pendekatan tersebut, transisi energi diharapkan tidak hanya berorientasi pada target lingkungan, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi nasional.”

Sebagai rumah kolaborasi transisi energi nasional, METI akan terus memperkuat sinergi lintas sektor guna mendorong percepatan implementasi energi baru terbarukan dan mewujudkan ketahanan energi Indonesia.

Adapun, penunjukan Norman Ginting sebagai “nahkoda” METI sekaligus mencerminkan keseriusan Pertamina Group dalam mendukung agenda transisi energi nasional melalui penempatan salah satu kader terbaiknya untuk memimpin organisasi energi terbarukan nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan kebijakan pencampuran etanol sebesar 20 persen pada bensin atau E20 dapat mulai diterapkan pada 2028.

Penerapan ini untuk menekan ketergantungan impor minyak.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E20 terinspirasi dari keberhasilan program mandatori biodiesel yang saat ini sudah mencapai B40 alias campuran 40 persen minyak sawit dengan solar.

"Kalau kita mandatori 20 persen (etanol), berarti kita kurangi impor bensin 8 juta kiloliter (KL)," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Minggu (3/5/2026).

Adapun berdasarkan data Kementerian ESDM, konsumsi BBM nasional mencapai sekitar 1,6 juta barrel per hari atau setara 39-40 juta KL per tahun.

Sementara produksi minyak domestik baru sekitar 600.000 barrel per hari, sehingga Indonesia masih mengimpor BBM sekitar 1 juta barrel per hari.

Menurut Bahlil, Indonesia memiliki potensi bahan baku etanol yang melimpah, mulai dari singkong, jagung, hingga tebu.

Karena itu, pemerintah menilai program pencampuran etanol dapat menjadi strategi baru dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

Ia pun mengaku telah mempelajari penerapan campuran etanol di Brasil yang sudah lebih dulu menjalankan kebijakan tersebut.

"Bahan bakunya, seperti singkong, jagung, dan tebu, tersedia melimpah di Indonesia," kata Bahlil.

Selain pengembangan E20, pemerintah juga menyiapkan diversifikasi energi lain untuk mengurangi impor, termasuk pengembangan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai alternatif Liquefied Petroleum Gas (elpiji) rumah tangga.

Sebab Indonesia tercatat mengimpor 7,47 metrik ton (MT) elpiji per tahun.

Kondisi ini dikarenakan produksi dalam negeri hanya sekitar 1,94 MT, yang mana cuma memenuhi seperlima dari kebutuhan nasional.

Apalagi, subsidi elpiji menelan hampir Rp 80 triliun-Rp 87 triliun per tahun dari kas negara.

Teknologi CNG ini pun sudah diujicobakan di restoran dan sejumlah dapur program makan bergizi gratis, serta sedang disiapkan untuk pasar rumah tangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai mengakselerasi langkah menuju implementasi campuran bensin dengan bioetanol hingga 20% (E20) sebagai bagian dari strategi transisi energi dan penguatan ketahanan energi nasional. Namun, di balik ambisi tersebut, sejumlah tantangan mendasar masih membayangi, mulai dari ketersediaan bahan baku hingga kesiapan ekosistem industri dari hulu ke hilir.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui bahwa implementasi E20 bukan perkara sederhana. Dalam peta jalan resmi yang tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 113.K/EK.05/MEM.E/2026 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2025, pemerintah baru menargetkan implementasi E10 pada 2028.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan target tersebut bersifat batas minimal. Artinya, ruang untuk mendorong campuran yang lebih tinggi, termasuk E20, tetap terbuka.

"Minimal, E10 itu minimal. Sehingga E20 boleh, E30 dan seterusnya," kata Eniya kepada Bisnis, Kamis (30/4/2026).

Persoalan utama yang dihadapi dalam implementasi E20 terletak pada sisi hulu, khususnya ketersediaan bahan baku bioetanol (feedstock). Eniya menekankan perlunya ekspansi perkebunan dan pembangunan fasilitas produksi baru, terutama di luar Pulau Jawa.

Langkah ini menjadi krusial mengingat kebutuhan bioetanol akan meningkat signifikan seiring naiknya target blending. Pemerintah pun mendorong pengembangan komoditas seperti tebu, jagung, dan ubi kayu sebagai sumber utama bioetanol.

“Pertumbuhan hulu harus didorong, baik dari sisi tanaman maupun pabrik. Terutama di luar Jawa agar pasokan lebih merata,” kata Eniya.

Upaya percepatan implementasi E20 juga mulai terlihat melalui kolaborasi lintas sektor. PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) baru saja menandatangani tiga nota kesepahaman dengan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan PT Medco Energi Internasional Tbk.

Kerja sama tersebut mencakup revitalisasi pabrik bioetanol di Lampung berbasis multi-feedstock, pembangunan fasilitas baru di Bone, Sulawesi Selatan, serta pengembangan pabrik bioetanol berbasis molase bersama PT Sinergi Gula Nusantara.

Inisiatif ini dirancang untuk membangun ekosistem bioetanol terintegrasi dari hulu hingga hilir. Ini mulai dari penyediaan bahan baku oleh sektor perkebunan, pengolahan industri oleh swasta, hingga hilirisasi oleh Pertamina sebagai offtaker energi.

Model ini diharapkan dapat direplikasi secara nasional guna mempercepat pencapaian target blending.

Belajar dari Biodiesel

Pengamat ekonomi energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti menilai roadmap bioetanol seharusnya dapat mengacu pada keberhasilan program biodiesel yang telah berjalan hingga B50.

Namun, menurutnya, terdapat sejumlah aspek krusial yang perlu diperkuat, mulai dari efisiensi teknologi blending hingga integrasi rantai pasok.

"Performance pivot: bagaimana etanol dapat menggantikan gasoline secara efisien, teknologi pengilangan untuk blending, dan sustainable farming [jagung atau tebu] saat ini blending jagung dan tebu menjadi hal yang krusial seperti di Brasil dan AS," kata Yayan.

Selain itu, dia menekankan pentingnya ketahanan feedstock yang terintegrasi dengan kebutuhan blending, serta penetapan prioritas penggunaan, misalnya untuk sektor transportasi darat sebagai substitusi bensin atau bahkan pengembangan bioavtur.

Integrasi teknologi juga menjadi faktor kunci, mencakup praktik pertanian berkelanjutan di hulu, teknologi biorefinery di midstream, hingga kesiapan kendaraan berbasis bioetanol di hilir.

Dari sisi pembiayaan, Yayan menyarankan pendekatan bertahap melalui teknologi yang sudah terbukti (low hanging fruit) dengan risiko rendah hingga menengah, serta mendorong pembiayaan domestik.

“Tantangan lainnya adalah sertifikasi, regulasi, dan pembiayaan yang harus selaras,” tambahnya.

Model Klaster dan Tantangan Investasi

Sementara itu, praktisi migas Hadi Ismoyo melihat pengembangan bioetanol sebagai langkah strategis yang perlu didorong lebih agresif. Dia mengusulkan model pembangunan pabrik bioetanol modular berbasis klaster di tingkat provinsi atau kabupaten.

Dengan pendekatan ini, investasi dapat ditekan dan distribusi produksi menjadi lebih merata. Menurutnya, wilayah seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki potensi besar karena ketersediaan lahan tebu yang luas.

“Hanya perlu pabrik pengolahan bioetanol dan revitalisasi tata kelola tanam agar rendemen dan produktivitas tinggi,” katanya.

Namun, Mantan sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu mengakui bahwa investasi tetap menjadi tantangan signifikan. Sebagai gambaran, pembangunan pabrik bioetanol berkapasitas 60.000 kiloliter membutuhkan dana sekitar Rp2,5 triliun.

Di sisi lain, aspek keberlanjutan juga menjadi perhatian, terutama terkait potensi konflik antara kebutuhan energi dan pangan. Penggunaan komoditas seperti tebu dan jagung harus dikelola agar tidak mengganggu ketahanan pangan nasional.

"Tantangannya adalah ketersedian lahan yang berkompetisi dengan lahan pangan dan konservasi. Sehingga perlu kebijakan lintas department. Bisa mencontoh Thailand, yang sudah pada posisi E95 dengan harga terjangkau," ucap Hadi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan sejumlah tantangan implementasi campuran bensin dengan bioetanol 20% atau E20. Salah satunya terkait kesiapan bahan baku.
Implementasi B20 sendiri dikejar pada 2028. Hal ini sebagaimana tertuang dalam peta jalan yang termaktub dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 113.K/EK.05/MEM.E/2026 tentang Penahapan Pemanfaatan BBN dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengusahaan dan Pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN).
Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menjelaskan, dalam Kepmen tersebut implementasi E20 memang belum dibahas secara detil.
Adapun dalam beleid itu, pada 2028 baru implementasi E10 yang ditargetkan dieksekusi. Namun, Eniya mengatakan bahwa itu hanya minimal. Artinya, pada 2028 implementasi E10 tetap dikejar.
"Minimal, E10 itu minimal. Sehingga E20 boleh, E30 dan seterusnya," kata Eniya kepada Bisnis, Kamis (30/4/2026).
Eniya pun mengungkapkan tantangan implementasi E20 adalah penyiapan bahan baku bioetanol. Oleh karena itu, pihaknya terus mendorong pembukaan lahan perkebunan dan pabrik. Ini khususnya di luar Jawa.
"Mendukung pertumbuhan hulu di tanaman dan pabrik di lokasi luar Jawa. Makin banyak bahan baku yang harus disediakan," tutur Eniya.
Implementasi E20 sendiri merupakan bagian dari strategi jangka menengah menghadapi krisis energi imbas ketidakpastian global.
Terbaru, PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) telah menandatangani tiga nota kesepahaman (MoU) bersama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan PT Medco Energi Internasional Tbk melalui PT Medco Intidinamika pada Senin (27/4/2026).
Penandatanganan ini mencakup revitalisasi pabrik bioetanol di Lampung berbasis multi-feedstock, pembangunan pabrik bioetanol baru di Bone, Sulawesi Selatan, serta pengembangan pabrik bioetanol berbasis molase bersama PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), anak usaha PTPN III. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya percepatan implementasi mandatori bioetanol menuju E20 pada 2028 guna memperkuat ketahanan energi nasional.
Penandatanganan dilakukan oleh CEO PNRE John Anis, Direktur Bisnis PTPN III Ryanto Wisnuardhy, dan Direktur PT Medco Intidinamika Aradea Z. Arifin, serta disaksikan oleh perwakilan kementerian dan instansi terkait.
Eniya mengatakan, implementasi bioetanol tidak bisa ditunda lagi. Target E20 pada 2028 membutuhkan lompatan besar, baik dari sisi pasokan maupun infrastruktur.
"Karena itu, kolaborasi seperti yang dilakukan hari ini menjadi kunci untuk memastikan ketersediaan produksi, kepastian offtaker, serta ekosistem yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pemerintah juga terus menyederhanakan regulasi agar pelaku usaha dapat bergerak lebih cepat,” ujarnya.
Kolaborasi ini menyatukan kekuatan lintas sektor, dimana PTPN III berperan dalam penyediaan dan pengelolaan bahan baku (feedstock) berbasis komoditas perkebunan, Medco memperkuat pengembangan industri dan infrastruktur, serta Pertamina melalui PNRE mendorong hilirisasi dan pemanfaatan bioetanol sebagai energi bersih.
Sinergi ini dirancang untuk membangun ekosistem terintegrasi dari hulu hingga hilir yang dapat direplikasi secara nasional. Kesepakatan pertama mencakup kerja sama antara PNRE, PTPN III, dan Medco untuk revitalisasi pabrik bioetanol di Lampung dengan kapasitas dan rantai pasok berbasis multi-feedstock, termasuk ubi kayu dan komoditas lainnya.
Selanjutnya, kerja sama kedua antara PNRE dan PTPN III berfokus pada pembangunan pabrik bioetanol baru di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dengan dukungan pengembangan lahan dan rantai pasok bahan baku berbasis ubi kayu, jagung, dan tebu.
Adapun kerja sama ketiga antara Pertamina NRE dan Sinergi Gula Nusantara diarahkan pada pengembangan pabrik bioetanol berbasis molase yang terintegrasi dengan industri gula nasional.

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) memperkuat kolaborasi pengembangan bioetanol berbasis sumber daya domestik untuk merealisasikan target campuran etanol dalam bensin hingga 20 persen atau bioetanol 20 persen (E20).

“Dalam situasi geopolitik global yang penuh ketidakpastian, sumber energi terbaik adalah yang berasal dari dalam negeri,” ujar Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina Agung Wicaksono dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Komitmen pengembangan bioetanol diwujudkan melalui penandatanganan tiga nota kesepahaman (MoU) strategis oleh Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) bersama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan PT Medco Energi Internasional Tbk melalui PT Medco Intidinamika.

Penandatanganan itu mencakup revitalisasi pabrik bioetanol di Lampung berbasis multi-feedstock, pembangunan pabrik bioetanol baru di Bone, Sulawesi Selatan, serta pengembangan pabrik bioetanol berbasis molase bersama PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), anak usaha PTPN III.

“Kolaborasi ini membuka jalan bagi pemanfaatan energi terbarukan berbasis potensi domestik. Melalui sinergi Pertamina Group dengan sektor perkebunan dan mitra strategis, kami optimistis program bioetanol dapat mendorong substitusi impor dan memperkuat kemandirian energi nasional,” ujar Agung.

Inisiatif itu menjadi bagian dari upaya percepatan implementasi mandatori bioetanol menuju E20 pada 2028 guna memperkuat ketahanan energi nasional.

Penandatanganan dilakukan oleh CEO PNRE John Anis, Direktur Bisnis PTPN III Ryanto Wisnuardhy, dan Direktur PT Medco Intidinamika Aradea Z. Arifin, serta disaksikan oleh perwakilan kementerian dan instansi terkait.

Kolaborasi tersebut, menurut dia, menyatukan kekuatan lintas sektor, di mana PTPN III berperan dalam penyediaan dan pengelolaan bahan baku (feedstock) berbasis komoditas perkebunan, Medco memperkuat pengembangan industri dan infrastruktur, serta Pertamina melalui PNRE mendorong hilirisasi dan pemanfaatan bioetanol sebagai energi bersih.

Sinergi itu dirancang untuk membangun ekosistem terintegrasi dari hulu hingga hilir yang dapat direplikasi secara nasional.

“Kebutuhan bioetanol nasional untuk mencapai target E20 pada 2028 diperkirakan mencapai 3 hingga 5 juta kiloliter (KL),” ujar CEO Pertamina NRE John Anis.

Kesepakatan pertama mencakup kerja sama antara PNRE, PTPN III, dan Medco untuk revitalisasi pabrik bioetanol di Lampung dengan kapasitas dan rantai pasok berbasis multi-feedstock, termasuk ubi kayu dan komoditas lainnya.

Selanjutnya, kerja sama kedua antara PNRE dan PTPN III berfokus pada pembangunan pabrik bioetanol baru di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dengan dukungan pengembangan lahan dan rantai pasok bahan baku berbasis ubi kayu, jagung, dan tebu.

Adapun kerja sama ketiga antara Pertamina NRE dan Sinergi Gula Nusantara diarahkan pada pengembangan pabrik bioetanol berbasis molase yang terintegrasi dengan industri gula nasional.

Pertamina secara berkelanjutan telah mendorong pengembangan ekosistem bioetanol terintegrasi, mulai dari pembangunan pabrik bioetanol di Glenmore, Banyuwangi, pembangunan pabrik bioetanol bersama Toyota Tsusho di Lampung, pengembangan pilot project berbasis aren di Garut yang melibatkan kelompok perhutanan sosial, hingga penguatan kolaborasi global melalui kerja sama internasional dan investasi strategis di sektor energi terbarukan, ujar dia.

Pengembangan bioetanol menjadi bagian dari arah strategis Pertamina ke depan. Pertamina akan terus mendorong pengembangan bioetanol secara terintegrasi melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, guna memastikan kesiapan implementasi serta memberikan nilai tambah berkelanjutan bagi perekonomian nasional.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

PT Pertamina (Persero) menandatangani tiga nota kesepahaman (MoU) strategis oleh Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) bersama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan PT Medco Energi Internasional Tbk melalui PT Medco Intidinamika di Jakarta pada Senin (27/4).

Langkah ini mewujudkan dukungan Pertamina terhadap swasembada pangan dan kemandirian energi nasional melalui pengembangan bioetanol berbasis sumber daya domestik. Penandatanganan mencakup revitalisasi pabrik bioetanol di Lampung berbasis multi-feedstock, pembangunan pabrik bioetanol baru di Bone, Sulawesi Selatan, serta pengembangan pabrik bioetanol berbasis molase bersama PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), anak usaha PTPN III.

Penandatanganan dilakukan oleh CEO PNRE John Anis, Direktur Bisnis PTPN III Ryanto Wisnuardhy, dan Direktur PT Medco Intidinamika Aradea Z. Arifin, serta disaksikan oleh perwakilan kementerian dan instansi terkait. Inisiatif ini turut menjadi bagian dari upaya percepatan implementasi mandatori bioetanol menuju E20 pada 2028 guna memperkuat ketahanan energi nasional.

Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono, menyampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika global.

"Dalam situasi geopolitik global yang penuh ketidakpastian, sumber energi terbaik adalah yang berasal dari dalam negeri. Kolaborasi ini membuka jalan bagi pemanfaatan energi terbarukan berbasis potensi domestik. Melalui sinergi Pertamina Group dengan sektor perkebunan dan mitra strategis, kami optimistis program bioetanol dapat mendorong substitusi impor dan memperkuat kemandirian energi nasional," ujar Agung.

Dirancang membangun ekosistem terintegrasi dari hulu hingga hilir yang dapat direplikasi secara nasional, pada sinergi ini PTPN III berperan dalam penyediaan dan pengelolaan bahan baku (feedstock) berbasis komoditas perkebunan, sementara Medco memperkuat pengembangan industri dan infrastruktur, serta Pertamina melalui PNRE mendorong hilirisasi dan pemanfaatan bioetanol sebagai energi bersih.

Adapun kesepakatan pertama mencakup kerja sama antara PNRE, PTPN III, dan Medco untuk revitalisasi pabrik bioetanol di Lampung dengan kapasitas dan rantai pasok berbasis multi-feedstock, termasuk ubi kayu dan komoditas lainnya.

Selanjutnya, kerja sama kedua antara PNRE dan PTPN III berfokus pada pembangunan pabrik bioetanol baru di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dengan dukungan pengembangan lahan dan rantai pasok bahan baku berbasis ubi kayu, jagung, dan tebu.

Kerja sama ketiga adalah antara Pertamina NRE dan Sinergi Gula Nusantara, yang diarahkan pada pengembangan pabrik bioetanol berbasis molase yang terintegrasi dengan industri gula nasional.

CEO Pertamina NRE, John Anis, menyatakan bahwa pengembangan bioetanol merupakan bagian dari roadmap strategis dalam mendukung agenda transisi energi nasional, yang diperkirakan mencapai 3-5 juta kiloliter.

"Untuk itu diperlukan pembangunan sejumlah fasilitas produksi di berbagai wilayah dengan pendekatan multi feedstock dan multi distribution dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan baku yang berbeda di setiap daerah serta potensi kearifan lokal," tuturnya.

Kebutuhan itu disebut memerlukan dukungan dari sisi hulu untuk memastikan ketersediaan bahan baku secara berkelanjutan.

Direktur Utama PTPN III, Denaldy Mulino Mauna, menegaskan bahwa kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem bioetanol terintegrasi dari hulu ke hilir. Menurutnya, pengembangan bioetanol tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, termasuk kepastian pasar bagi petani dan stabilitas pasokan bagi industri.

"PTPN akan memastikan ketersediaan feedstock, sementara Pertamina mendorong hilirisasi energi. Ini bukan sekadar proyek, tetapi upaya bersama untuk membangun masa depan energi Indonesia yang lebih mandiri dan berkelanjutan," kata Denaldy.

Sebagai bagian dari upaya itu, Pertamina secara berkelanjutan telah mendorong pengembangan ekosistem bioetanol terintegrasi, mulai dari pembangunan pabrik bioetanol di Glenmore, Banyuwangi, pembangunan pabrik bioetanol bersama Toyota Tsusho di Lampung, pengembangan pilot project berbasis aren di Garut yang melibatkan kelompok perhutanan sosial, hingga penguatan kolaborasi global melalui kerja sama internasional dan investasi strategis di sektor energi terbarukan.

Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiya Dewi bahwa implementasi bioetanol kini bersifat urgen. Ia menjelaskan, target E20 pada 2028 membutuhkan lompatan besar, baik dari sisi pasokan maupun infrastruktur.

"Karena itu, kolaborasi seperti yang dilakukan hari ini menjadi kunci untuk memastikan ketersediaan produksi, kepastian offtaker, serta ekosistem yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pemerintah juga terus menyederhanakan regulasi agar pelaku usaha dapat bergerak lebih cepat," ujar Eniya saat memberikan sambutan.

Pertamina menegaskan, pengembangan bioetanol telah menjadi bagian dari arah strategis ke depannya. Pertamina akan terus mendorong pengembangan bioetanol secara terintegrasi melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, guna memastikan kesiapan implementasi serta memberikan nilai tambah berkelanjutan bagi perekonomian nasional.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan dan kemandirian energi nasional melalui pengembangan bioetanol berbasis sumber daya domestik.

Komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan tiga nota kesepahaman (MoU) strategis oleh Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) bersama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan PT Medco Energi Internasional Tbk melalui PT Medco Intidinamika, pada Senin (27/04), di Jakarta.

Penandatanganan ini mencakup revitalisasi pabrik bioetanol di Lampung berbasis multi-feedstock, pembangunan pabrik bioetanol baru di Bone, Sulawesi Selatan, serta pengembangan pabrik bioetanol berbasis molase bersama PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), anak usaha PTPN III. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya percepatan implementasi mandatori bioetanol menuju E20 pada 2028 guna memperkuat ketahanan energi nasional.

Penandatanganan dilakukan oleh CEO PNRE John Anis, Direktur Bisnis PTPN III Ryanto Wisnuardhy, dan Direktur PT Medco Intidinamika Aradea Z. Arifin, serta disaksikan oleh perwakilan kementerian dan instansi terkait.

“Implementasi bioetanol ini tidak bisa ditunda lagi. Target E20 pada 2028 membutuhkan lompatan besar, baik dari sisi pasokan maupun infrastruktur. Karena itu, kolaborasi seperti yang dilakukan hari ini menjadi kunci untuk memastikan ketersediaan produksi, kepastian offtaker, serta ekosistem yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pemerintah juga terus menyederhanakan regulasi agar pelaku usaha dapat bergerak lebih cepat,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiya Dewi dalam sambutannya.

Kolaborasi ini menyatukan kekuatan lintas sektor, dimana PTPN III berperan dalam penyediaan dan pengelolaan bahan baku (feedstock) berbasis komoditas perkebunan, Medco memperkuat pengembangan industri dan infrastruktur, serta Pertamina melalui PNRE mendorong hilirisasi dan pemanfaatan bioetanol sebagai energi bersih. Sinergi ini dirancang untuk membangun ekosistem terintegrasi dari hulu hingga hilir yang dapat direplikasi secara nasional.

Kesepakatan pertama mencakup kerja sama antara PNRE, PTPN III, dan Medco untuk revitalisasi pabrik bioetanol di Lampung dengan kapasitas dan rantai pasok berbasis multi-feedstock, termasuk ubi kayu dan komoditas lainnya. Selanjutnya, kerja sama kedua antara PNRE dan PTPN III berfokus pada pembangunan pabrik bioetanol baru di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dengan dukungan pengembangan lahan dan rantai pasok bahan baku berbasis ubi kayu, jagung, dan tebu. Adapun kerja sama ketiga antara Pertamina NRE dan Sinergi Gula Nusantara diarahkan pada pengembangan pabrik bioetanol berbasis molase yang terintegrasi dengan industri gula nasional.

Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono, menyampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika global.

“Dalam situasi geopolitik global yang penuh ketidakpastian, sumber energi terbaik adalah yang berasal dari dalam negeri. Kolaborasi ini membuka jalan bagi pemanfaatan energi terbarukan berbasis potensi domestik. Melalui sinergi Pertamina Group dengan sektor perkebunan dan mitra strategis, kami optimistis program bioetanol dapat mendorong substitusi impor dan memperkuat kemandirian energi nasional,” ujar Agung.

Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero), Agung Wicaksono memberikan sambutan dalam acara Penandatanganan MoU Kerja Sama Pengembangan Bioetanol di Palm Oil

Sementara itu, CEO Pertamina NRE, John Anis, menegaskan bahwa pengembangan bioetanol merupakan bagian dari roadmap strategis dalam mendukung agenda transisi energi nasional.

“Kebutuhan bioetanol nasional untuk mencapai target E20 pada 2028 diperkirakan mencapai 3 hingga 5 juta kiloliter. Untuk itu diperlukan pembangunan sejumlah fasilitas produksi di berbagai wilayah dengan pendekatan multi feedstock dan multi distribution dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan baku yang berbeda di setiap daerah serta potensi kearifan lokal," tuturnya.

Kebutuhan tersebut memerlukan dukungan dari sisi hulu untuk memastikan ketersediaan bahan baku secara berkelanjutan.

Direktur Utama PTPN III, Denaldy Mulino Mauna, menegaskan bahwa kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem bioetanol terintegrasi dari hulu ke hilir. Menurut Denaldy, pengembangan bioetanol tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, termasuk kepastian pasar bagi petani dan stabilitas pasokan bagi industri.

“PTPN akan memastikan ketersediaan feedstock, sementara Pertamina mendorong hilirisasi energi. Ini bukan sekadar proyek, tetapi upaya bersama untuk membangun masa depan energi Indonesia yang lebih mandiri dan berkelanjutan,” tambahnya.

CEO Pertamina New & Renewable Energy, John Anis, bersama PTPN III, Ryanto Wisnuardhy melakukan penandatanganan kerja sama Pengembangan Bioetanol di Palm Oi

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pertamina secara berkelanjutan telah mendorong pengembangan ekosistem bioetanol terintegrasi, mulai dari pembangunan pabrik bioetanol di Glenmore, Banyuwangi, pembangunan pabrik bioetanol bersama Toyota Tsusho di Lampung, pengembangan pilot project berbasis aren di Garut yang melibatkan kelompok perhutanan sosial, hingga penguatan kolaborasi global melalui kerja sama internasional dan investasi strategis di sektor energi terbarukan.

Pengembangan bioetanol menjadi bagian dari arah strategis Pertamina ke depan. Pertamina akan terus mendorong pengembangan bioetanol secara terintegrasi melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, guna memastikan kesiapan implementasi serta memberikan nilai tambah berkelanjutan bagi perekonomian nasional.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan transformasi Pertamina yang berorientasi pada tata kelola, pelayanan publik, keberlanjutan usaha dan lingkungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina, berkoordinasi dengan https://www.danantaraindonesia.co.id/.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan tiga strategi utama yang sedang disiapkan pemerintah untuk menghadapi krisis energi global sekaligus menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar.

Menurut Bahlil, gejolak energi dunia memaksa Indonesia tidak bisa lagi hanya bertahan dengan pola pasokan lama. Pemerintah, kata dia, kini menyiapkan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari menaikkan produksi energi domestik sampai memperluas sumber energi pengganti.

"Kita itu ada tiga hal yang harus kita lakukan dalam menghadapi krisis energi dunia sekarang," ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (27/4).

Pertama, mengoptimalkan lifting atau produksi minyak dan gas bumi nasional. Selama beberapa tahun terakhir, lifting migas Indonesia terus berada di bawah target sehingga kebutuhan energi dalam negeri makin banyak ditutup lewat impor.

Karena itu, peningkatan produksi domestik dipandang menjadi fondasi utama agar pasokan energi nasional tidak terlalu rentan terhadap gejolak harga minyak dunia.

"Yang pertama adalah kita harus mengoptimalkan lifting kita," ujarnya.

Kedua, diversifikasi bahan bakar melalui perluasan biodiesel B50, yakni campuran 50 persen bahan bakar nabati berbasis sawit ke dalam solar. Menurut Bahlil, kebijakan ini disiapkan untuk memangkas impor solar yang selama ini masih cukup besar.

Ketiga, pemanfaatan etanol untuk campuran bensin melalui skema E20 atau campuran 20 persen bioetanol.

"Yang kedua adalah mencari diversifikasi, seperti B50. B50 itu kan mengurangi impor solar kita. Yang ketiga adalah kita harus dorong E untuk bensin, etanol E20. Itu adalah bagian salah satu strategi," ujarnya.

Strategi diversifikasi ini tidak hanya menyasar BBM cair, tetapi juga LPG yang selama ini menjadi salah satu sumber impor energi terbesar Indonesia. Pemerintah menilai kebutuhan rumah tangga tidak bisa terus menggantungkan pasokan pada tabung gas impor.

Karena itu, Kementerian ESDM mulai menyiapkan sejumlah opsi energi pengganti untuk mengurangi ketergantungan tersebut.

Dimethyl ether (DME) berbasis batu bara dan compressed natural gas (CNG) kini masuk dalam daftar energi substitusi yang sedang difinalisasi pemerintah. Kedua opsi itu dipandang bisa menjadi bantalan jika pasokan LPG impor makin tertekan akibat konflik global.

"Untuk LPG, kita tidak boleh menggantungkan harapan hanya pada LPG. Harus kita diversifikasi lagi. Ada DME, ada CNG, dan berbagai potensi yang bisa kita jadikan substitusi impor," kata Bahlil.

Bahlil menambahkan situasi serupa juga tengah terjadi di banyak negara. Menurut dia, hampir seluruh negara kini berlomba memaksimalkan sumber daya alamnya sendiri untuk memenuhi kebutuhan energi domestik karena rantai pasok dunia makin tidak pasti.

"Di hampir semua dunia sekarang berpikir untuk bagaimana bisa mengelola sumber-sumber daya alamnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya, khususnya di sektor energi," ujar dia lebih lanjut.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) menjalin kerja sama dengan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) untuk mengembangkan bioetanol E20 berbasis sumber daya domestik.

Inisiatif tersebut menjadi bagian dari upaya percepatan implementasi mandatori bioetanol menuju E20 pada 2028 guna memperkuat ketahanan energi nasional.

Kerja sama tersebut diwujudkan melalui penandatanganan tiga nota kesepahaman (MoU) strategis oleh Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) bersama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan PT Medco Energi Internasional Tbk melalui PT Medco Intidinamika, pada Senin (27/4/2026), di Jakarta.

Penandatanganan ini mencakup revitalisasi pabrik bioetanol di Lampung berbasis multi-feedstock, pembangunan pabrik bioetanol baru di Bone, Sulawesi Selatan, serta pengembangan pabrik bioetanol berbasis molase bersama PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), anak usaha PTPN III.

Dalam keterangan resmi perusahaan yang dikutip Selasa (28/4/2026), kolaborasi ini menyatukan kekuatan lintas sektor, di mana PTPN III berperan dalam penyediaan dan pengelolaan bahan baku (feedstock) berbasis komoditas perkebunan.

Kemudian, Medco memperkuat pengembangan industri dan infrastruktur, serta Pertamina melalui PNRE mendorong hilirisasi dan pemanfaatan bioetanol sebagai energi bersih.

Secara terperinci, kesepakatan pertama mencakup kerja sama antara PNRE, PTPN III, dan Medco untuk revitalisasi pabrik bioetanol di Lampung dengan kapasitas dan rantai pasok berbasis multi-feedstock, termasuk ubi kayu dan komoditas lainnya.

Selanjutnya, kerja sama kedua antara PNRE dan PTPN III berfokus pada pembangunan pabrik bioetanol baru di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dengan dukungan pengembangan lahan dan rantai pasok bahan baku berbasis ubi kayu, jagung, dan tebu.

Adapun, kerja sama ketiga antara Pertamina NRE dan Sinergi Gula Nusantara diarahkan pada pengembangan pabrik bioetanol berbasis molase yang terintegrasi dengan industri gula nasional.

Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono, menyampaikan kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika global.

Menurutnya, dalam situasi geopolitik global yang penuh ketidakpastian, sumber energi terbaik adalah yang berasal dari dalam negeri.

"Kolaborasi ini membuka jalan bagi pemanfaatan energi terbarukan berbasis potensi domestik. Melalui sinergi Pertamina Group dengan sektor perkebunan dan mitra strategis, kami optimistis program bioetanol dapat mendorong substitusi impor dan memperkuat kemandirian energi nasional,” ujar Agung.

Sementara itu, CEO Pertamina NRE, John Anis, menegaskan pengembangan bioetanol merupakan bagian dari roadmap strategis dalam mendukung agenda transisi energi nasional. Dia menjelaskan, kebutuhan bioetanol E20 nasional pada 2028 diperkirakan mencapai 3 hingga 5 juta kiloliter.

Guna mencapai target tersebut, pembangunan sejumlah fasilitas produksi di berbagai wilayah diperlukan dengan pendekatan multi feedstock dan multi distribution serta mempertimbangkan ketersediaan bahan baku yang berbeda di setiap daerah serta potensi kearifan lokal.

Sementara itu, Direktur Utama PTPN III, Denaldy Mulino Mauna, menegaskan kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem bioetanol terintegrasi dari hulu ke hilir.

Menurut Denaldy, pengembangan bioetanol tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, termasuk kepastian pasar bagi petani dan stabilitas pasokan bagi industri.

“PTPN akan memastikan ketersediaan feedstock, sementara Pertamina mendorong hilirisasi energi. Ini bukan sekadar proyek, tetapi upaya bersama untuk membangun masa depan energi Indonesia yang lebih mandiri dan berkelanjutan,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiya Dewi mengatakan, implementasi bioetanol tidak dapat ditunda lagi. Dia memaparkan, target E20 pada 2028 membutuhkan lompatan besar, baik dari sisi pasokan maupun infrastruktur.

Oleh karena itu, kolaborasi ketiga pihak tersebut menjadi kunci untuk memastikan ketersediaan produksi, kepastian offtaker, serta ekosistem yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

"Pemerintah juga terus menyederhanakan regulasi agar pelaku usaha dapat bergerak lebih cepat,” ujar Eniya.

Adapun, sebagai bagian dari upaya tersebut, Pertamina secara berkelanjutan telah mendorong pengembangan ekosistem bioetanol terintegrasi.

Hal tersebut dilakukan mulai dari pembangunan pabrik bioetanol di Glenmore, Banyuwangi, pembangunan pabrik bioetanol bersama Toyota Tsusho di Lampung hingga pengembangan pilot project berbasis aren di Garut yang melibatkan kelompok perhutanan sosial.

Selain itu, perusahan juga memperkuat kolaborasi global melalui kerja sama internasional dan investasi strategis di sektor energi terbarukan.

Pengembangan bioetanol menjadi bagian dari arah strategis Pertamina ke depan. Pertamina akan terus mendorong pengembangan bioetanol secara terintegrasi melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, guna memastikan kesiapan implementasi serta memberikan nilai tambah berkelanjutan bagi perekonomian nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga stabilitas energi nasional di tengah ancaman krisis global, menyusul proyeksi defisit pasokan minyak dunia dan kenaikan harga.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan ada tiga fokus utama yang tengah dikejar pemerintah untuk menghadapi ancaman krisis energi global.

“Kita itu ada tiga hal yang harus kita lakukan dalam menghadapi krisis energi dunia sekarang,” kata Bahlil usai rapat terbatas dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Pertama, pemerintah akan mengoptimalkan lifting minyak dan gas bumi untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Langkah ini dinilai krusial guna menekan ketergantungan terhadap impor energi.

“Kita harus mengoptimalkan lifting kita,” ujarnya.

Kedua, pemerintah mendorong diversifikasi energi, khususnya melalui pengembangan bahan bakar nabati seperti program B50. Kebijakan ini bertujuan mengurangi impor solar secara signifikan.

“B50 itu kan mengurangi impor solar kita,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan campuran bensin dengan bioetanol atau E20 sebagai bagian dari strategi jangka menengah.

“Untuk bensin, etanol E20 itu adalah bagian salah satu strategi,” tambah Bahlil.

Ketiga, pemerintah memperluas diversifikasi energi untuk sektor LPG yang selama ini sangat bergantung pada impor. Bahlil menegaskan Indonesia tidak bisa terus bergantung pada satu sumber energi.

“Khusus untuk LPG, kita tidak boleh menggantungkan harapan saja untuk LPG. Harus kita diversifikasi lagi,” katanya.

Sejumlah opsi yang tengah dikaji antara lain pengembangan dimethyl ether (DME) berbasis batu bara serta pemanfaatan compressed natural gas (CNG). Kedua sumber ini diharapkan menjadi substitusi impor LPG dalam jangka panjang.

“Ada DME, ada CNG, dan berbagai potensi yang bisa kita jadikan substitution import,” ujarnya.

Bahlil menekankan bahwa langkah-langkah tersebut disiapkan sebagai respons terhadap dinamika global, termasuk proyeksi lembaga keuangan internasional seperti Goldman Sachs yang memperkirakan defisit pasokan minyak dunia hingga 9,6 juta barel per hari pada 2026, serta potensi kenaikan harga minyak Brent hingga US$90 per barel.

Bahlil menilai tren global menunjukkan banyak negara mulai berfokus pada pemanfaatan sumber daya domestik untuk menjaga ketahanan energi.

“Di hampir semua dunia sekarang berpikir untuk bagaimana bisa mengelola sumber-sumber daya alamnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya, khususnya di sektor energi,” tandas Bahlil.

Pasokan Energi Global

Bank investasi global Goldman Sachs resmi menaikkan proyeksi harga minyak untuk kuartal IV/2026 seiring memburuknya kondisi pasokan global akibat gangguan besar produksi di kawasan Timur Tengah.

Dalam laporan terbarunya, Goldman memperkirakan harga minyak jenis Brent crude akan mencapai US$90 per barel atau Rp1.543.500 per barel.

Angka ini mengalami kenaikan dari proyeksi sebelumnya sebesar US$80 atau sekitar Rp1.372.000 per barel.

Sementara itu, minyak West Texas Intermediate (WTI) diperkirakan naik ke level US$83 per barel atau Rp1.423.450 per barel dari sebelumnya US$75.

Kenaikan proyeksi ini didorong oleh hilangnya produksi minyak Timur Tengah yang diperkirakan mencapai 14,5 juta barel per hari. Dampaknya sangat signifikan terhadap keseimbangan pasar global, dengan penarikan stok minyak dunia mencapai 11 hingga 12 juta barel per hari hanya pada bulan April—angka yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Goldman menilai perubahan ini mencerminkan pergeseran drastis dalam dinamika pasar minyak global. Dari sebelumnya mengalami surplus sebesar 1,8 juta barel per hari pada 2025, pasar kini diproyeksikan berbalik menjadi defisit hingga 9,6 juta barel per hari pada kuartal II/2026. Perubahan tajam ini terutama disebabkan oleh anjloknya produksi di Timur Tengah.

Di sisi permintaan, Goldman memperkirakan konsumsi minyak global akan turun sebesar 1,7 juta barel per hari pada Kuartal II/2026, dan hanya turun tipis 0,1 juta barel per hari sepanjang tahun. Namun, penurunan permintaan ini dinilai tidak cukup untuk mengimbangi besarnya kehilangan pasokan, sehingga pasar tetap berada dalam kondisi defisit yang dalam.

Meski begitu, Goldman juga mencatat adanya sedikit perbaikan kondisi geopolitik. Setelah tercapainya gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran, serta mulai lancarnya kembali arus distribusi melalui Strait of Hormuz, bank tersebut menurunkan proyeksi harga kuartal II/2026. Brent kini diperkirakan di level US$90 (dari sebelumnya US$99), sementara WTI turun ke US$87 (dari US$91). Untuk kuartal III/2026, proyeksi tetap stabil.

Kendati demikian, Goldman menegaskan bahwa risiko harga masih condong ke arah kenaikan (bullish). Jika gangguan produksi di Timur Tengah berlangsung lebih lama atau lebih parah dari perkiraan, harga minyak berpotensi melampaui proyeksi saat ini.

Secara keseluruhan, revisi ini menandai perubahan sikap yang lebih agresif dari Goldman Sachs terhadap prospek harga minyak, dengan tekanan pasokan yang semakin dominan dan ketidakseimbangan pasar yang kian dalam.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendorong peningkatan produksi kelapa sawit nasional dengan menekankan agar ekspansi dilakukan di lahan gundul, bukan di kawasan hutan atau lahan produktif pangan.

"Kita prioritaskan (tanam kelapa sawit di) tanah yang gundul. Yang tidak berhutan. Kita prioritas ke sana. Kita prioritaskan yang marginal, daerah yang gundul," ujar Amran di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (15/4).

Kebijakan ini disampaikan seiring rencana pemerintah memperluas pemanfaatan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), tidak hanya untuk ekspor, tetapi juga untuk kebutuhan dalam negeri seperti biofuel hingga potensi bahan baku industri, termasuk substitusi nafta untuk plastik.

Amran menilai ketersediaan bahan baku sawit nasional masih mencukupi, bahkan dalam kondisi peningkatan kebutuhan. Ia menyebut produksi justru meningkat seiring naiknya harga CPO global yang mendorong perbaikan perawatan tanaman.

"Ya, enggak masalah (produksi substitusi nafta dari CPO). Bahan baku kita cukup. Lebih dari cukup. Ekspor kita 32 juta ton," katanya.

Ia menjelaskan meski sebagian CPO dialokasikan untuk program biofuel seperti B40 hingga menuju B50 dengan kebutuhan sekitar 5,3 juta ton, produksi nasional tetap bertambah. Bahkan, menurutnya, produksi meningkat hingga 6 juta ton tanpa perlu ekspansi besar-besaran.

"Kita tarik 5,3 juta ton, ternyata apa yang terjadi? Produksi naik 6 juta ton. Kita belum pakai CPO-nya, sudah naik 6 juta ton, ekspor kita 32 juta ton," ujarnya.

Untuk memastikan ekspansi sawit tidak mengganggu sektor pangan maupun lingkungan, Amran menegaskan pemerintah telah menyiapkan regulasi perlindungan lahan, termasuk untuk mencegah alih fungsi lahan sawah produktif.

"Ada. Regulasi ada. Perlindungan (lahan sawah produktif)," ujarnya.

Menurutnya, pengembangan sawit akan diarahkan pada lahan-lahan tidak produktif atau tidak berhutan, sehingga tidak merusak ekosistem hutan maupun mengganggu produksi pangan.

Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mendorong hilirisasi energi berbasis sumber daya domestik. Pemerintah tengah mempercepat pengembangan biofuel sebagai pengganti bahan bakar fosil di tengah gejolak harga energi global.

Program mandatori biodiesel juga terus ditingkatkan, dari B40 menuju B50, sebagai upaya mengurangi ketergantungan impor energi.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pengembangan bioetanol melalui program E20 yang memanfaatkan komoditas seperti jagung, tebu, dan ubi.

[Gambas:Youtube]