JAKARTA - Kelangkaan solar dan asam sulfat mulai meluas menekan industri pertambangan global di tengah konflik geopolitik di Timur Tengah. Gangguan pasokan ini berpotensi menghambat produksi komoditas strategis seperti tembaga dan kobalt sepanjang tahun.

"Jika gangguan rantai pasok berlanjut hingga pertengahan tahun, produksi tembaga di Republik Demokratik Kongo berpotensi berkurang signifikan," tulis analis Goldman Sachs dalam laporan terbarunya, dikutip dari Yahoo Finance, Minggu (26/4/2026).

Konflik yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran telah mengganggu jalur perdagangan utama di Selat Hormuz, yang selama ini menjadi jalur vital pengiriman sulfur dan solar dunia. Penutupan jalur tersebut menyebabkan pasokan bahan baku penting bagi industri tambang tersendat.

Sulfur, yang merupakan produk sampingan industri minyak dan gas, menjadi bahan utama pembuatan asam sulfat yang digunakan dalam proses ekstraksi tembaga. Sementara itu, solar menjadi sumber energi utama untuk operasional alat berat di hampir seluruh tambang dunia.

Gangguan pasokan tersebut turut diperparah kebijakan China yang berencana menghentikan ekspor asam sulfat mulai Mei 2026 untuk menjaga kebutuhan domestik. Dampaknya, harga sulfur melonjak tajam hingga mendekati USD900 per ton pada awal Maret, bahkan mencapai USD1.200 per ton untuk pengiriman berikutnya.

Di Chili, harga asam sulfat naik hingga 44% dalam satu bulan. Perusahaan tambang milik negara, Codelco, melaporkan kenaikan biaya produksi sekitar 5% akibat lonjakan harga bahan bakar dan bahan kimia.

Kondisi serupa juga dialami produsen global lainnya seperti Freeport-McMoRan yang menaikkan proyeksi biaya produksi tahunannya, serta Ivanhoe Mines yang memangkas target produksi tembaga 2026. Sementara, sejumlah perusahaan tambang skala kecil mulai mengurangi operasional akibat keterbatasan pasokan solar.

Sejumlah analis menilai, industri tambang global kini menghadapi tekanan berlapis, mulai dari lonjakan biaya hingga gangguan produksi. Tanpa perbaikan rantai pasok dalam waktu dekat, krisis ini berpotensi memperketat pasar logam global dan mendorong kenaikan harga komoditas di pasar internasional.

Kami berkomitmen menghadirkan energi bersih serta mendukung pencapaian RUPTL melalui pengembangan infrastruktur dan PLTS di seluruh Indonesia

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Indonesia Power (PLN IP) memperkuat komitmennya dalam mendukung transisi energi nasional dengan berpartisipasi dalam ajang Solartech Indonesia 2026, yang digelar pada 22-24 April 2026 di Jakarta.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan keikutsertaan PLN IP dalam ajang tersebut merupakan bagian dari kontribusi nyata perusahaan dalam mempercepat pengembangan energi bersih di Indonesia.

"Partisipasi PLN Indonesia Power dalam event ini menjadi bukti nyata komitmen korporasi dalam mendukung ekosistem transisi energi. Kami berkomitmen menghadirkan energi bersih serta mendukung pencapaian RUPTL melalui pengembangan infrastruktur dan PLTS di seluruh Indonesia," jelasnya.

Kegiatan yang berakhir pada Jumat ini, diselenggarakan GEM Indonesia dan menjadi salah satu pameran energi terbarukan terbesar di kawasan Asia Tenggara.

Presiden Direktur GEM Indonesia Baki Lee menyatakan forum ini menjadi momentum strategis dalam mendorong pertumbuhan sektor energi, khususnya kelistrikan.

Sejumlah pemangku kepentingan turut hadir dalam kesempatan tersebut, antara lain Sekretaris Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM Sahid Junaidi, Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta, serta CEO dari asosiasi kelistrikan di Indonesia seperti Apamsi, Aptiknas dan Aperlindo.

Sekretaris Direktur Jenderal Gakkum Kementerian ESDM Sahid Junaidi menyampaikan pemerintah tengah menyusun rencana umum energi nasional (RUEN) terbaru yang selaras dengan target net zero emission (NZE) pada 2060.

Ia menegaskan energi surya memiliki potensi terbesar dibandingkan sumber energi baru terbarukan lainnya, termasuk melalui pengembangan PLTS atap.

"Pemerintah juga mendorong percepatan pemanfaatan energi surya. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan PLTS hingga 100 GW dalam 2-3 tahun ke depan (2026-2028) guna mempercepat transisi energi dan memperkuat ketahanan energi nasional. Kami berharap dukungan seluruh pihak untuk mewujudkan swasembada energi bersih di Indonesia,” ungkap Sahid.

Dalam ajang ini, PLN Indonesia Power menampilkan berbagai inovasi transisi energi melalui anak usahanya, yakni PLN Indonesia Geothermal, Trina Mas Agra Indonesia dan PLN Indonesia Power Services.

PLN IP juga menghadirkan Bareto Coffee, mitra binaan PLN UBP Saguling, sebagai bagian dari dukungan terhadap pemberdayaan UMKM dan penguatan ekonomi lokal.

"Partisipasi aktif ini menjadi bagian dari langkah strategis perusahaan dalam memperkuat perannya sebagai motor penggerak transformasi energi nasional menuju masa depan yang berkelanjutan," sebut Bernadus.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA – Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Jawa Timur berhasil menggagalkan aktivitas penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Aparat menemukan ratusan liter solar subsidi yang diperoleh secara ilegal dan diduga akan dikirim ke Kalimantan Tengah.

Dirpolairud Polda Jatim Kombes Arman Asmara Syarifuddin menjelaskan pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan masyarakat yang diterima petugas pada Senin (20/2/2026) silam.

Menurutnya, laporan tersebut berisi aduan mengenai adanya pengiriman BBM bersubsidi jenis solar dari Blora, Jawa Tengah menuju Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah tanpa memiliki dokumen resmi.

"Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas segera melakukan penyisiran dan pemeriksaan di area wilayah Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jalan Perak Barat, Kecamatan Pabean Cantikan, Surabaya," ungkap Arman saat jumpa pers di Kantor Ditpolairud Polda Jatim, Kamis (23/4/2026).

Arman menjelaskan saat petugas melakukan pemeriksaan terhadap sebuah truk, ditemukan sebanyak 31 jeriken yang diselidiki berisi solar bersubsidi yang disembunyikan di bagian samping bak kendaraan. Adapun total barang bukti yang diamankan mencapai sekitar 930 liter solar.

Atas temuan itu, polisi mengamankan satu unit truk Hino dengan nomor polisi K 8779 NE yang digunakan sebagai sarana penyelundupan solar bersubsidi. Seorang tersangka berinisial NNG diamankan dalam kasus ini.

Berdasarkan hasil penyelidikan, Arman menjelaskan modus operandi yang dilancarkan pelaku untuk melancarkan aksinya adalah dengan memanfaatkan kode batang (barcode) kendaraan untuk membeli BBM bersubsidi di SPBU.

Solar yang telah diisi ke dalam tangki kendaraan kemudian dipindahkan ke puluhan jeriken berukuran 25 hingga 30 liter menggunakan pompa air dan selang bening. Atas perbuatan tersangka, negara diperkirakan mengalami potensi kerugian negara hingga Rp300 juta.

"BBM yang telah dipindahkan ke dalam jeriken menggunakan mesin pompa dan selang tersebut selanjutnya dikirim menuju Kalimantan Tengah dan digunakan dalam kegiatan operasional pengolahan limbah plastik milik pelaku," jelasnya.

NNG pun dijerat dengan Pasal 55 UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana Pasal 40 Nomor 9 UU 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman pidana maksimal enam tahun penjara dan denda paling tinggi Rp60 miliar.

Ketika harga minyak dunia kembali naik akibat konflik geopolitik di Timur Tengah, Indonesia mengandalkan B50 sebagai bantalan baru ketahanan energi. Program yang akan dimulai 1 Juli 2026 ini digadang-gadang mampu menekan impor BBM sekaligus memperkuat kedaulatan energi nasional.

Namun di balik ambisi tersebut, kesiapan implementasi masih menyisakan sejumlah celah. Dari hulu hingga hilir, tidak semua sektor bergerak dengan tingkat kesiapan yang sama.

B50 Jalan Indonesia Wujudkan Ambisi Setop Impor Solar

Percepatan program B50 merupakan salah satu cara untuk mewujudkan ambisi pemerintah menghentikan impor solar. B50 merupakan campuran bahan bakar solar dengan 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit atau fatty acid methyl ester (FAME).

Sebelumnya, program biodiesel 40 persen atau B40, mampu mengurangi impor solar secara signifikan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengimpor BBM diesel atau minyak solar 5,29 juta ton pada 2025, berkurang 25% dibanding tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).

Seiring dengan itu, nilai impornya berkurang 32% (yoy) menjadi US$3,49 miliar pada 2025, seperti terlihat pada grafik. Angka-angka tersebut merupakan gabungan impor komoditas dengan kode HS 27101971 (bahan bakar kendaraan bermesin diesel) dan 27101972 (bahan bakar diesel lainnya).

Menteri Pertanian Republik Indonesia (Mentan RI) Andi Amran Sulaiman menyatakan Indonesia akan menghentikan impor solar mulai 1 Juli 2026, seiring penerapan biodiesel 50 persen (B50) berbasis sawit.

"Solar kita tidak impor lagi. Tahun 2026 pada 1 Juli kita stop, B50 masuk," kata Amran di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Minggu (20/4).

Hal senada juga dikatakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang berencana menghentikan impor seluruh produk solar pada semester kedua 2026. Ia memastikan pemerintah sudah tidak mengeluarkan izin impor solar sejak awal tahun ini, sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto.

Selain B50, rencana penghentian impor solar juga dilakukan seiring beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan, Kalimantan Timur. Kilang Balikpapan yang berkapasitas 360 ribu barel ini tidak hanya memproduksi semua jenis solar, tetapi juga bensin, LPG, serta produk petrokimia lainnya.

“Sesuai dengan peraturan menteri dan peraturan presiden sejak 2005 bahwa kita harus memprioritaskan produk dalam negeri,” ujarnya di lokasi Kilang Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/1).

Siapa Paling Diuntungkan?

Di sisi lain, kebijakan ini juga membawa dampak signifikan terhadap industri sawit. Dengan meningkatnya campuran biodiesel hingga 50 persen, kebutuhan minyak sawit mentah (crude palm oil atau CPO) diperkirakan ikut melonjak.

Laporan Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS) menunjukkan, konsumsi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di Indonesia untuk biodiesel konsisten naik sejak 2018. Konsumsi CPO untuk biodiesel tahun ini diperkirakan bertambah sekitar 2,1 juta ton atau 15,44% dibanding 2025, sebagaimana grafik di bawah.

Meningkatnya kebutuhan CPO diharapkan dapat mendongkrak harga minyak sawit mentah yang selama ini menjadi komoditas andalan Indonesia. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memprediksi harga minyak sawit mentah atau CPO bisa lebih cepat menembus US$ 1.300 per ton karena program biodiesel serta perang Iran-AS.

Sebagai perbandingan, harga kontrak CPO di Bursa Malaysia pada akhir Desember 2025 ditutup senilai MYR 4.037 per ton atau setara US$ 1.017 per ton (kurs 0,252 US$/1 MYR).

"Prediksi harga US$ 1.300 per ton akan dilampaui lebih cepat kalau perang di Timur Tengah ini tidak selesai-selesai," kata Ketua Umum GAPKI Eddy Martono kepada Katadata.co.id, Kamis (12/3).

Di level makro, kebijakan B50 dipandang sebagai instrumen strategis negara untuk memperkuat ketahanan energi. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai negara menjadi pihak yang paling diuntungkan secara struktural dari implementasi kebijakan ini.

“B50 memberi manfaat lintas sektor, dari pengurangan impor BBM hingga penguatan nilai tambah domestik. Ini bukan sekadar proyek industri, tetapi instrumen strategis negara untuk mengurangi kerentanan terhadap gejolak harga minyak global,” ujarnya.

Menurut dia, meski industri sawit dan energi turut menikmati manfaat, skala keuntungan keduanya tidak sebesar dampak yang diterima negara. “Industri sawit mendapat manfaat komersial besar, tetapi negara meraih keuntungan struktural yang lebih luas,” kata Syafruddin.

CPO Terbatas, Energi dan Pangan Mulai Berebut Pasokan

Di balik potensi peningkatan nilai ekonomi tersebut, muncul persoalan pada sisi ketersediaan bahan baku. Kenaikan porsi biodiesel hingga B50 berarti peningkatan signifikan kebutuhan minyak sawit mentah (CPO) sebagai bahan baku utama.

Namun, peningkatan permintaan yang tidak dibarengi degan penambahan pasokan akan memperketat persaingan penggunaan CPO di dalam negeri. Data GAPKI menunjukkan, konsumsi CPO oleh industri pangan tercatat susut 3,6 persen menjadi 9,83 juta ton sejak implementasi B40 diterapkan pada 2025.

Peneliti Independen Akhmad Hanan menjelaskan bahwa industri pangan, oleokimia, hingga manufaktur berbasis turunan sawit menjadi pihak yang paling rentan terdampak ketika porsi CPO untuk biodiesel meningkat. Kondisi ini dapat memicu kenaikan biaya produksi di sejumlah sektor yang juga bergantung pada komoditas tersebut.

“Ini pada akhirnya bisa memicu tekanan biaya di industri pangan dan sektor turunannya kalau tidak diimbangi dengan manajemen pasokan yang baik,” kata Hanan.

Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Gulat Manurung, mengatakan program B50 pada dasarnya akan memperbesar serapan CPO domestik dan mengurangi ketergantungan pada ekspor. Namun, ia mengingatkan bahwa struktur produksi sawit nasional masih menghadapi tantangan produktivitas dan keterbatasan pasokan.

“Jadi kita menggunakan CPO untuk di-blending ke solar murni. Tentu ini akan mengurangi ekspor,” ujarnya.

Ia menyebut total produksi CPO Indonesia sekitar 56 juta ton per tahun, dengan porsi ekspor masih cukup besar meski terus menurun seiring peningkatan mandatori biodiesel.

Menurut dia, tekanan terbesar justru ada pada kemampuan produksi jangka panjang. Program replanting kebun sawit rakyat yang dinilai belum berjalan optimal membuat potensi peningkatan produksi belum sepenuhnya tercapai.

“Dari 2,5 juta hektare yang mau direplanting, progresnya baru sekitar 400 ribu hektare,” kata Gulat.

Tanpa percepatan replanting, Indonesia akan menghadapi tarik-menarik antara kebutuhan energi dan kebutuhan industri lain yang juga bergantung pada CPO, seperti pangan dan oleokimia. Dalam kondisi tersebut, ruang pasokan menjadi semakin terbatas ketika permintaan biodiesel meningkat.

“Kalau tahun depan naik ke B60, itu mulai jadi persoalan kalau kita tidak menambah produksi,” ujarnya.

Belum Ada Merek Otomotif yang Benar-benar Siap

Kendala lain juga terdapat pada pengguna B50, baik otomotif, alat dan mesin pertanian, hingga kereta api. Pengamat Otomotif, Bebin Djuana, menyoroti sisi kehati-hatian dalam implementasi.

“Di dunia, Indonesia yang pertama kali berani memakai B50. Soal kompatibilitas, tidak ada merek yang benar-benar siap,” ujarnya.

Ia menambahkan, B50 memiliki energi lebih rendah sehingga berpotensi membuat konsumsi bahan bakar lebih boros, serta sifat higroskopisnya dapat meningkatkan risiko gangguan pada sistem bahan bakar. Kondisi ini, menurutnya, dapat berdampak pada kenaikan biaya perawatan kendaraan jika tidak diantisipasi.

Untuk mengantisipasi hal itu, Kementerian ESDM melakukan uji coba dalam rangka memastikan kompatibilitas pada berbagai jenis kendaraan. Kementerian ESDM menyebut uji coba dilakukan mulai dari kendaraan ringan, bus, truk, hingga alat berat sebelum kebijakan diterapkan pada 1 Juli 2026.

Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan hasil awal uji jalan menunjukkan performa kendaraan masih stabil dan sesuai spesifikasi pabrikan.

“Kalau klaimnya 11 kilometer per liter, hasil uji kita juga di kisaran itu. Artinya masih sesuai dengan spesifikasi pabrikan,” ujarnya di Bandung, Rabu (21/4).

Ia menambahkan, kualitas biodiesel terus ditingkatkan melalui perbaikan spesifikasi bahan baku, termasuk penurunan kadar air untuk menjaga performa mesin.

Ketua Tim Uji B50, Cahyo Setyo Wibowo, menegaskan seluruh pengujian dilakukan tanpa modifikasi khusus pada kendaraan agar mencerminkan kondisi penggunaan nyata di lapangan. “Semua kita jalankan sesuai standar pabrikan,” ujarnya, Rabu (21/4).

Namun ia menekankan bahwa evaluasi akhir baru dapat dilakukan setelah seluruh rangkaian uji selesai, termasuk pembongkaran komponen seperti filter dan injektor untuk melihat dampak jangka panjang.

Dari sisi industri, Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, menyatakan tidak ditemukan kendala signifikan dalam uji jalan. Ia juga menyebut teknologi komponen kendaraan kini semakin baik sehingga potensi clogging dapat ditekan.

“Tidak ada isu dengan B50 untuk kendaraan bermotor di jalan raya, baik komersial maupun penumpang,” ujarnya, Selasa (21/4).

B50 datang dengan janji kemandirian energi, tetapi juga membawa beban baru pada sistem yang belum sepenuhnya siap menopangnya. Di tengah keterbatasan pasokan CPO, tekanan industri pangan, dan mesin yang masih diuji, kebijakan ini seperti memaksa satu komoditas menjadi penyangga banyak kepentingan sekaligus.

Pada akhirnya, B50 bukan hanya soal energi, tetapi soal seberapa jauh daya tahan sistem ekonomi ketika satu komoditas ditarik ke terlalu banyak arah.

KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menjelaskan bahwa performa mesin diesel ketika mengonsumsi B50 dinilai baik.

Mesin diesel mampu menerimanya sebagai bahan bakar minyak (BBM).

"Kalau performa mesin, tadi dari laporannya tim teknis itu sesuai spesifikasi," ujar Eniya dikutip dari Kompas.com, Rabu (22/4/2026).

Pabrikan otomotif yang juga terlibat dalam pengujian melaporkan, kualitas B50 memenuhi standar FAME (Fatty Acid Methyl Ester) 49-50 persen, dimana angka setana, viskoitas, dan kandungan gliserol memadai untuk disebut sebagai BBM.

Kadar air B50 maksimal 300 ppm dibanding B40 yang mencapai 320 ppm, masih berada di ambang batas yang dipersyaratkan.

Sementara itu, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) yang mengikuti uji coba B50 pada mesin diesel melihat prospek cerah kedepannya.

Mereka berharap agar implementasi B50 jadi alternatif BBM diesel di Indonesia.

"B50 kita mendukung program pemerintah dan itu sudah dilakukan. Sejauh ini hasil sementara yang menunjukkan hal yang cukup bagus. Mudah-mudahan ini juga menjadi alternatif tersendiri, karena mungkin B50 ini yang pertama kali di dunia," kata Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara.

Diterapkan Juli 2026

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menerangkan, implementasi B50 akan dilakukan pada Juli 2026.

Segala uji coba sudah dilakukan enam bulan yang lalu dan semuanya berjalan sukses.

"B50 sudah hampir 6 bulan kita melakukan uji pakai di beberapa peralatan seperti alat berat, kapal, kereta api, kemudian truk, dan sekarang masih bergulir terus. Sampai dengan hari ini uji cobanya alhamdulillah cukup baik. Dan 1 Juli mulai diterapkan implementasi B50,” katanya, Senin (6/4/2026).

Adanya B50 membuat Indonesia bisa berhenti mengimpor solar. Kondisi global yang tak menentu mengharuskan pemerintah melakukan diversifikasi BBM.

Sehingga pasokan BBM untuk diesel lebih terjamin dan ujungnya menjaga stabilitas harga pangan agar tetap terjangkau bagi masyarakat.

"Inilah kenapa pemerintah dari awal itu mencari energi alternatif. Dulu kan kalian ketawain gue ketika mau canangkan untuk B50 dan ethanol. Bayangkan sekarang kalau tidak ada kita diversifikasi, kita mau berharap kepada siapa?" jelasnya.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Uji Coba B50 Dinilai Positif, Ini Kata Gaikindo" dan "B50 Siap Diterapkan Juli 2026, Bahlil: Kalau Tidak Diversifikasi Kita Berharap pada Siapa?"

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

BANGKOK - Pemerintah Thailand dan Filipina mengambil langkah berani dengan menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar pada Selasa (21/4) di tengah krisis energi regional. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga minyak global akibat konflik Timur Tengah.

"Kami tidak mengambil alih industri, bisnis, atau operasi apa pun. Yang lebih kami fokuskan adalah harga bagi konsumen," ujar Menteri Energi Filipina Sharon Garin dalam konferensi pers dikutip dari Thairath, Rabu (22/4/2026).

Komite Pengelola Dana Energi Thailand menyetujui penurunan harga solar sebesar 1,20 baht per liter. Kebijakan ini langsung diterapkan oleh operator utama seperti PTT dan Bangchak, sehingga harga Solar B7 turun menjadi 41,70 baht per liter dan Solar B20 menjadi 34,70 baht per liter.

Otoritas energi Thailand menyebut penyesuaian harga tersebut mengikuti pelemahan harga solar global yang turun dari sekitar USD172 per barel menjadi USD155 dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah juga mengoptimalkan Dana Bahan Bakar Minyak untuk menyerap sebagian beban biaya demi menjaga stabilitas harga eceran.

Sementara itu, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengumumkan penurunan harga solar sebesar 24,94 peso per liter. Selain itu, harga bensin juga diturunkan 3,41 peso per liter dan minyak tanah sebesar 2,00 peso per liter sebagai bagian dari kebijakan darurat energi nasional.

Pemerintah Filipina mewajibkan seluruh perusahaan ritel energi mematuhi penyesuaian harga tersebut. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi berupa denda hingga 300.000 peso serta ancaman hukuman penjara maksimal satu tahun.

Langkah ini mencerminkan tekanan besar yang dihadapi negara-negara dengan ketergantungan impor energi tinggi. Filipina yang mengimpor sekitar 90% kebutuhan minyaknya bahkan telah mengaktifkan dana darurat sebesar 20 miliar peso untuk menjaga ketahanan energi sejak akhir Maret.

Meski tren penurunan harga mulai terlihat dalam dua pekan terakhir, kedua negara tetap mewaspadai perkembangan situasi global. Volatilitas pasar energi yang dipicu konflik geopolitik dinilai masih berpotensi memicu lonjakan harga dalam waktu singkat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kenaikan harga BBM non subsidi terutama jenis solar belum berdampak pada bisnis transportasi bus antara daerah. Hal ini dikonfirmasi oleh redBus, salah satu operator pemesanan tiket bus terbesar se-Indonesia.

"Belum ada kenaikan," kata Senior Marketing Manager redBus Imam Nugraha pada Republika, Selasa (21/4/2026). Ia menjelaskan, secara umum bus-bus di segmen premium yang menggunakan BBM non subsidi jenis solar.

Segmen premium yang dimaksud adalah layanan kelas non ekonomi-bisnis di berbagai tujuan antar kota antar provinsi. Harga tiket di level ini umumnya untuk antar provinsi di Jawa di atas Rp 200 ribu.

PT Pertamina (Persero) akhirnya menaikkan harga BBM nonsubsidi dan LPG non 3kg mulai 18 April 2026. Berdasarkan laman resmi perusahaan, harga Pertamax Turbo di wilayah DKI Jakarta menjadi Rp 19.400 per liter dari sebelumnya Rp 13.100 per liter.

Sementara Dexlite naik menjadi Rp 23.600 per liter dari Rp 14.200 per liter, dan Pertamina Dex menjadi Rp 23.900 per liter dari Rp 14.500 per liter. Sementara LPG tabung 12kg menjadi Rp 228 ribu per tabung.

Kenaikan harga ini Dexlite dan Pertamina Dex kemudian ramai dikeluhkan oleh konsumen mobil pribadi seperti Mitsubishi Pajero, Toyota Kijang Reborn Diesel, Toyota Fortuner Diesel, dan sejumlah merek dan varian.

Pengguna mobil mengeluhkan mahalnya isi diesel di sosial media dengan cara mengunggah bukti bayar pembelian BBM diesel mereka saat mengisi penuh. Rerata perbedaan mencapai lebih dari Rp 500 ribu.

Imam menambahkan, redBus mendeteksi ada kenaikan harga tiket tapi itu imbas dari periode mudik Lebaran kemarin. Secara tren tahunan, ia menyebut hal ini pola yang berulang. "Kalau naik sedikit (harga tiket) usai Lebaran kemarin memang ada. Tapi itu sebelum (kenaikan harga) BBM kemarin," kata dia.

Apakah operator bus sedang menunggu atau menghitung ulang harga tiket? Imam enggan berspekulasi lebih jauh. Ia mengatakan, yang umumnya menjadi patokan adalah kenaikan harga tiket bus di level bawah-menengah. "PO bus Sinar Jaya bisa jadi patokan," kata dia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis nonsubsidi seperti Pertamax Turbo dinilai mengikuti mekanisme pasar sesuai regulasi yang berlaku.

Ia menuturkan, Sabtu (18/4/2026), pengaturan harga hanya diberlakukan pada BBM bersubsidi, sementara BBM untuk kebutuhan industri dan kalangan mampu menyesuaikan harga pasar.

Bahlil menekankan, sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2022, jenis BBM ini umumnya digunakan oleh konsumen dari kalangan mampu, sehingga pergerakan harganya mengikuti dinamika pasar global.

Bisnis.com, LEMBANG — Uji coba penggunaan bahan bakar biodiesel 50% atau B50 pada berbagai sektor diproyeksikan mencapai tahap akhir, seiring dengan selesainya pengujian kendaraan sektor otomotif hingga jarak tempuh 50.000 kilometer.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menjelaskan, pengujian kendaraan ringan ditargetkan tuntas pada Mei 2026, sementara tahap berikutnya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan menyeluruh pada mesin oleh tim teknis.

“Mei itu selesai mobilnya dalam mencapai 50.000 km. Setelah selesai, nanti ada tim untuk mengecek semua engine," ujarnya di sela-sela uji coba B50 pada sejumlah kendaraan di Lembang, Bandung, Jawa Barat, Selasa (21/4/2026).

Sementara itu, pengujian kendaraan berat seperti truk dan bus telah lebih dahulu rampung setelah menempuh jarak 40.000 kilometer.

Secara total, terdapat sembilan unit kendaraan yang terlibat dalam uji sektor otomotif, termasuk partisipasi pabrikan asal Eropa, Mercedes, yang untuk pertama kalinya ikut dalam program ini, di samping pabrikan Jepang.

Pengujian juga diperluas ke sektor lain, mulai dari alat pertanian dengan berbagai jenis traktor, sektor pertambangan yang melibatkan dua perusahaan, hingga sektor maritim yang kini tidak hanya menguji mesin, tetapi juga uji pelayaran langsung menggunakan B50.

“Ini juga baru pertama uji langsung di kapal sendiri. Jadi, selama ini engine-nya yang diuji, nah sekarang uji berlayar juga," tutur Eniya.

Selain itu, pengujian turut mencakup sektor perkeretaapian yang segera dimulai, termasuk rute Yogyakarta–Pasar Senen dan Gambir–Pasar Turi. Pengujian juga direncanakan dilakukan pada kondisi suhu ekstrem, seperti di kawasan Bromo, untuk memastikan kinerja bahan bakar pada lingkungan dingin.

"Prediksi kita, Juli sudah selesai tiga sektor, otomotif selesai, tambang selesai, maritim selesai, kereta minggu depan. Sesuai arahan, bisa 1 Juli [mulai diterapkan mandatory-nya]," jelas Eniya.

KOMPAS.com - Pasar harga mobil bekas bermesin diesel mengalami penurunan imbas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamina Dex dan Dexlite per 18 April 2026.

Pertamina Dex kini di angka Rp 23.900 per liter dari sebelumnya di kisaran Rp 14.500 per liter.

Dexlite kini di angka Rp 23.600 per liter dari sebelumnya Rp 14.200 per liter.

Kenaikan ini membuat harga mobil bekas diesel terkoreksi turun yang membuat pedagang menahan diri bila hendak menambah stok.

Satu sampai dua minggu kedepan, penurunan harga akan mulai nampak.

"Yang pasti pedagang belinya sudah pasti koreksi harganya. Kalau sekarang belum terlalu kelihatan, mungkin satu atau dua minggu ke depan baru kelihatan penurunannya," jelas pemilik showroom Jordy Motor di MGK Kemayoran, Jakarta Pusat, Andi, dikutip dari Kompas.com, Senin (20/4/2026).'

Harga berpotensi turun lebih jauh lagi apabila kebijakan mengenai penggunaan barcode BBM subsidi jenis biosolar hanya untuk kendaraan tertentu.

Sampai saat ini, masih ada yang bisa menggunakan barcode biosolar untuk mobil diesel pribadinya.

"Karena masih melihat respons pemerintah dan masih ada yang bisa pakai barcode biosolar. Nanti kalau sudah barcode biosolar mulai dipilih lagi jenis kendaraannya, baru ketahuan penurunannya," jelas Andi.

Kriteria kendaraan untuk pemakaian solar subsidi

Menurut Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, diatur kriteria kendaraan apa saja yang boleh menggunakan solar subsidi alias biosolar. Berikut ketentuannya.

Transportasi darat

• Kendaraan bermotor perseorangan di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih
• Kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam, kecuali mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 buah
• Semua jenis kendaraan untuk pelayanan umum, antara lain mobil ambulans, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, dan mobil pengangkut sampah.
• Sarana transportasi darat berupa kereta api umum penumpang dan barang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur

Transportasi air

• Transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum/perseorangan dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah, Kepala Desa, atau Kepala SKPD kabupaten/kota yang membidangi transportasi
• Sarana transportasi laut berupa kapal berbendera Indonesia dengan trayek dalam negeri berupa angkutan umum penumpang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur
• Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal berbendera Indonesia untuk angkutan sungai, danau, dan penyeberangan berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur
• Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal pelayaran rakyat atau perintis berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur

Usaha Perikanan

• Nelayan Indonesia dengan kapal ukuran maksimum 30 GT, dan terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi/kabupaten/kota yang membidangi perikanan. Serta, dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD provinsi/kabupaten/kota yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing
• Pembudi Daya Ikan Skala Kecil (kincir) dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD kabupaten/kota yang membidangi perikanan

Usaha mikro

• Usaha mikro meliputi mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan Solar untuk keperluan usaha mikro
• Pembelian dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD kabupaten/kota yang membidangi usaha mikro

Usaha pertanian

• Petani/kelompok tani/usaha pelayanan jasa alat mesin pertanian, yang melakukan usaha tani tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 hektare, dan peternakan dengan menggunakan mesin pertanian
• Pembelian bagi kriteria tersebut, dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah, Kepala Desa, atau Kepala SKPD kabupaten/kota yang membidangi pertanian

Pelayanan umum

• Krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan/atau penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD kabupaten/kota yang membidanginya
• Panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD kabupaten/kota yang membidanginya
• Rumah sakit tipe C dan tipe D, dan puskesmas untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD kabupaten/kota yang membidanginya

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Harga Solar Non-Subsidi Naik, Mobil Bekas Diesel Koreksi Harga" dan "Kendaraan Apa Saja yang Boleh Isi Solar dan Pertalite? Ini Kata Pertamina"

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan tak segan mencabut izin produsen minyak goreng merek Minyakita bila menaikkan harga secara tidak wajar yang melanggar ketentuan pemerintah. Ia menyatakan tidak akan ragu turun tangan langsung menindak produsen yang memainkan harga minyak goreng di pasar melebihi harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp 15.700 per liter.

"(Jika menaikkan harga) itu cari masalah. Suruh saja naikkan, saya turun tangan nanti. Coba saja," kata Mentan saat dikonfirmasi mengenai perkembangan harga Minyakita yang ditemui usai rapat bersama 170 bupati seluruh Indonesia di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Mentan menegaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan untuk melakukan pengawasan ketat dan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar aturan distribusi minyak goreng.

"Beritahu mereka produsen minyak goreng yang bermain-main saya cek. Bila melanggar regulasi, saya tindak. Kami bersama dengan Satgas," tegas Amran.

Mentan menegaskan pula kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri tidak berkaitan dengan implementasi program biodiesel 50 persen (B50).

Menurut dia, ketersediaan bahan baku justru melimpah sehingga tidak logis jika harga mengalami kenaikan.

Ia menjelaskan produksi crude palm oil (CPO) Indonesia mencapai sekitar 45 juta–50 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 26 juta ton diekspor, sementara sisanya digunakan untuk kebutuhan domestik.

“Enggak (ada kaitannya), kita kan ekspor ke luar negeri,” tegas Amran.

Ia memaparkan, berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), ekspor CPO Indonesia justru meningkat dari 26 juta ton menjadi 32 juta ton. Di sisi lain, kebijakan peningkatan mandatori biodiesel dari B40 menuju B50 hanya menyerap sekitar 5,3 juta ton CPO.

Namun, kenaikan harga CPO justru mendorong perbaikan perawatan kebun sawit, termasuk pemupukan, yang berdampak pada peningkatan produksi hingga 6 juta ton.

Artinya, tambahan produksi tersebut bahkan belum sepenuhnya terserap, tetapi sudah mampu menutup kebutuhan program biodiesel.

“Ternyata apa yang terjadi? Karena harga CPO naik, ini sawit dipelihara dengan baik, pupuknya diperbaiki, naik berapa? 6 juta ton. Kita belum pakai CPO-nya sudah naik 6 juta ton. Ekspor kita 32 juta ton itu GAPKI,” beber Amran.

Amran juga menegaskan implementasi B50 justru memberikan manfaat besar bagi Indonesia karena mampu menekan impor solar hingga sekitar 5 juta ton per tahun.

Lebih lanjut, ia menilai kenaikan harga minyak goreng di tengah kondisi pasokan yang melimpah merupakan sebuah anomali. Menurutnya, kondisi ini mengindikasikan adanya praktik permainan di rantai distribusi.

Ia pun memastikan akan berkoordinasi dengan satuan tugas terkait untuk menelusuri penyebab kenaikan harga tersebut. Pemerintah, kata Mentan Amran, berkomitmen untuk melindungi masyarakat dan memastikan harga tetap terjangkau.

Di sisi lain, ia menyebut kebutuhan CPO untuk dalam negeri, termasuk minyak goreng, berada di kisaran 20 juta ton. Dengan total produksi yang kini mencapai sekitar 52 juta ton, Indonesia berada dalam kondisi surplus bahan baku.

“B50 itu bukan mengambil dari minyak goreng, tapi dari alokasi ekspor. Jadi tidak ada hubungannya dengan kenaikan harga minyak goreng,” kata Mentan.

Indonesia bakal setop impor solar mulai 1 Juli 2026 seiring penerapan biodiesel 50 persen (B50) berbasis minyak kelapa sawit.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Caranya, dengan memanfaatkan komoditas kelapa sawit sebagai bahan bakar alternatif.

"Solar kita tidak impor lagi. Tahun 2026 pada 1 Juli kita stop, B50 masuk," kata Amran di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Minggu (19/4), dikutip Antara.

Amran menjelaskan minyak sawit tidak hanya dapat diolah menjadi solar, tetapi juga menjadi bensin dan etanol yang saat ini tengah dipercepat pengembangannya.

"Ini energi masa depan Indonesia. Karena sumbernya dari sawit. Sawit jadi solar, sawit juga jadi bensin," imbuhnya.

Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan kerja sama dengan PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) untuk pengembangan bensin berbasis sawit dalam skala kecil, sebelum diperluas menjadi industri besar.

"Kalau ini berhasil, kita buka skala besar. Jadi masa depan Indonesia cerah," tuturnya.

Januari lalu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia resmi menyetop impor solar mulai awal tahun ini. Ia menegaskan sudah tidak mengeluarkan izin impor untuk produk tersebut. Kebijakan ini sejalan dengan Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan yang bakal diresmikan Presiden Prabowo Subianto sore ini.

"Begitu (proyek ini) diresmikan, maka insyaallah kita tahun ini kita tidak lagi melakukan impor solar. Kita sudah mulai tahun ini, saya tidak lagi mengeluarkan izin impor solar. Mulai tahun ini enggak lagi," ujar Bahlil di Kilang Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Januari silam (12/1).

Menurutnya, apabila masih ada impor solar yang masuk di tahun ini, maka kemungkinan sisa pengiriman dari izin tahun lalu. Pasalnya, masih ada solar yang sudah diimpor tapi belum sampai di dalam negeri.

"Andaikan ada yang masuk di bulan ini atau bulan depan, itu berarti sisa impor 2025. Tetapi tahun ini Kementerian ESDM atas perintah Bapak Presiden, karena kita punya kilang sudah ada, kita tidak lagi mengeluarkan izin impor," jelasnya.

Bahlil merinci, izin impor yang disetop total adalah solar jenis CN48. Sementara, untuk yang CN51 masih impor tapi hanya sampai paruh tahun ini saja.

"Untuk CN 48 sama sekali sudah setop impor. CN 51-nya semester dua tidak kita impor lagi. Semester dua tahun ini," terangnya.

Dengan demikian, PT Pertamina (Persero) akan memproduksi semua jenis solar mulai Juli 2026. Seluruh perusahaan swasta hanya bisa membeli ke perseroan.

"Semuanya (jenis solar bisa diproduksi Pertamina)," tegasnya.

RDMP adalah proyek terbesar yang dibangun Pertamina yang menelan biaya hingga US$7,4 miliar atau setera Rp123 triliun. Pembangunannya dimulai pada April 2006.

Setelah hampir 10 tahun proses pembangunan, proyek ini akhirnya bisa beroperasi secara penuh. Tujuan pembangunannya meningkatkan kapasitas kilang dari 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu barel per hari.

Usai beroperasi secara penuh, RDMP Kilang Balikpapan akan menghasilkan berbagai produk minyak dan gas (migas), mulai dari solar, bensin hingga LPG.

Untuk solar, pemerintah tak akan lagi perlu tambahan dari impor dan akan sangat mencukupi dari produksi dalam negeri.

Sementara, untuk bensin besaran impornya akan turun drastis. Saat ini, impor bensin mencapai 24 juta kiloliter, dan dengan pengoperasian RDMP, maka akan ada tambahan produksi 5,8 juta kiloliter, sehingga impor yang dibutuhkan akan berkurang menjadi sekitar 18-19 juta kiloliter saja.

Tak hanya itu, kualitas BBM yang dihasilkan dari RDMP Kilang Balikpapan akan sangat ramah lingkungan setara Euro 5.

Selain itu, proyek ini juga akan mengolah residu-residu yang ada untuk menghasilkan produk-produk industri kimia bernilai tinggi seperti propylene dan ethylene.

[Gambas:Youtube]

Jakarta (ANTARA) - Harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis solar dan bensin RON 98 mengalami lonjakan harga di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina dan bp akibat pecahnya perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran.

Dikutip dari laman resmi Pertamina di Jakarta, Senin, tercatat kenaikan harga sejumlah produk BBM nonsubsidi yakni Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex per Sabtu (18/4/2026).

Berikut adalah rincian harga BBM SPBU Pertamina di Jakarta.

Harga Pertalite Rp10.000 per liter;
Solar subsidi Rp6.800 per liter;
Pertamax Rp12.300 per liter;
Pertamax Turbo Rp19.400, naik dari Rp13.100 per liter;
Pertamax Green Rp12.900 per liter;
Dexlite Rp23.600, naik dari Rp14.200 per liter; dan
Pertamina Dex Rp23.900, naik dari Rp14.500 per liter.

Selanjutnya, harga BBM di SPBU bp juga berlaku hal yang serupa dengan SPBU Pertamina, yakni terjadi kenaikan harga untuk BBM jenis solar.

Berikut ini adalah rincian harga BBM di SPBU BP:

BP Ultimate Rp12.930 per liter;
BP 92 Rp12.390 per liter; dan
BP Ultimate Diesel Rp25.560 per liter, naik dari Rp14.620 per liter.

Sementara itu, SPBU Shell maupun Vivo belum mengumumkan penyesuaian harga sejak pecahnya perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran. Hingga saat ini, SPBU Shell masih mengalami kelangkaan stok.

Adapun rincian harga BBM di SPBU Shell sejak 1 Maret 2026 adalah sebagai berikut:

Shell Super Rp12.390 per liter; dan
V-Power Diesel Rp14.620 per liter.

SPBU Vivo juga belum mengumumkan perubahan harga sejak awal Maret 2026, dan kini mulai mengalami kelangkaan stok BBM untuk jenis solar.

Berikut adalah daftar harga BBM SPBU Vivo yang diumumkan pada 1 Maret 2026:

Revvo 92: Rp12.390 per liter;
Revvo 95: Rp12.930 per liter; serta
Diesel Primus: Rp14.610 per liter.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026