Jakarta (ANTARA) - Terdapat sejumlah berita ekonomi menarik yang terjadi pada Kamis (25/6), dari informasi tentang rencana pemerintah untuk menghentikan impor solar pada 2026 hingga Kapal Gamsunoro milik Pertamina yang berhasil melintasi titik kritis Selat Hormuz dengan aman.

Berikut berita-berita ekonomi kemarin yang masih menarik disimak pagi ini.

Indonesia hentikan impor solar tahun ini menyusul mandatori B50

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tahun ini menyusul mandatori biodiesel 50 persen (B50) per Juli 2026.

“Besok Juli akan kita resmikan B50, itu menyelamatkan wajah Indonesia dari ketergantungan impor solar kita. Mulai tahun ini kita tidak lagi melakukan impor solar,” ungkap Bahlil di Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya di sini

Menteri Bahlil: Mini LNG Plant Tuban kurangi impor LPG

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan Mini LNG Plant atau fasilitas pengolahan gas di Tuban, Jawa Timur, mampu mengurangi impor LPG Indonesia.

“Ini (mini LNG Plant Tuban) bisa mengurangi impor kita. Jadi impor yang selama ini kita lakukan, bisa dikurangi dengan produksi di sini,” ujar Bahlil setelah meresmikan Mini LNG Plant PT Sumber Aneka Gas di Tuban, Jawa Timur, Kamis.

Baca selengkapnya di sini

Menteri Bahlil targetkan uji coba tabung CNG 3 kg selesai Juli

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan uji coba tabung Compressed Natural Gas (CNG) ukuran 3 kilogram bisa selesai pada kisaran Juli–Agustus 2026.

“Sekarang lagi diuji coba tahap ketiga. Insyaallah, doain, Juli ini atau Agustus sudah bisa kami selesaikan,” ujar Bahlil setelah meresmikan Mini LNG Plant PT Sumber Aneka Gas di Tuban, Jawa Timur, Kamis.

Baca selengkapnya di sini

Menko AHY: Penerbangan RI mulai gunakan SAF di 2027 demi tekan emisi

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan penggunaan Sustainable Aviation Fuel (SAF) pada penerbangan Indonesia mulai diterapkan pada 2027 sebagai transformasi transportasi udara yang rendah emisi.

"Jadi ini tahun 2027 semangatnya adalah kita menggunakan Sustainable Aviation Fuel (SAF), artinya ini sebagai alternatif dari avtur konvensional dan ini jauh lebih bersih," kata AHY saat membuka Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan di Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya di sini

Kapal Gamsunoro milik PIS berhasil lintasi titik kritis Selat Hormuz

PT Pertamina International Shipping (PIS) menyatakan bahwa Kapal Gamsunoro berhasil melintasi titik kritis Selat Hormuz dengan aman berkat kolaborasi strategi kedaruratan korporasi dan diplomasi perlindungan.

Kapal tersebut berhasil melintas pada Rabu (24/6) pukul 20.00 WIB setelah sempat tertahan sejak awal Maret 2026 akibat konflik Amerika Serikat dan Iran.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Mulai tahun ini kita tidak lagi melakukan impor solar

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tahun ini menyusul mandatori biodiesel 50 persen (B50) per Juli 2026.

“Besok Juli akan kita resmikan B50, itu menyelamatkan wajah Indonesia dari ketergantungan impor solar kita. Mulai tahun ini kita tidak lagi melakukan impor solar,” ungkap Bahlil di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa total konsumsi solar di Indonesia saat ini telah mencapai 39 juta kiloliter (KL), dengan mandatori biodiesel 40 persen (B40) yang sudah diterapkan pemerintah.

“Dari 39 juta kiloliter itu kemarin B40, itu 40 persen pakai FAME. FAME itu adalah dari CPO dengan metanol dicampur, jadilah FAME. Kemudian dicampur menjadi solar yang namanya B40,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bahlil menilai, implementasi kebijakan B50 diharapkan mampu menjaga harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani sekaligus pengurangan impor BBM.

“Harga petani sawit lagi turun untuk menjamin market agar petani sawit kita harganya bagus, maka dilakukanlah hilirisasi terhadap konsumsi domestik,” kata dia.

Selain itu, ia memperkirakan pemerintah mampu memenuhi kebutuhan domestik hingga 300 ribu barel per hari ketika mandatori B50 mulai berjalan.

“Jadi dengan B50 ini, konsumsi kita kan 50 persen dari solar itu kurang lebih sekitar 300 ribu barel per day yang bisa kita cover,” jelas Bahlil.

“Jadi artinya impor solar, impor crude kita yang 1 juta barel per day itu tinggal sekitar 700 ribu barel per day, karena 300 ribu barelnya itu dikonversi dengan B50,” ujarnya menambahkan.

Sementara itu, uji teknis B50 untuk sektor otomotif telah dimulai sejak 2 Desember 2025 dan ditargetkan rampung pada Juni 2026.

Tak hanya itu, pemerintah juga masih melakukan uji teknis pada alat dan mesin pertanian (alsintan) serta alat pertambangan yang ditargetkan selesai pada semester II 2026.

Pemerintah juga masih melakukan uji teknis B50 untuk sektor perkeretaapian dan pembangkit listrik meskipun prosesnya belum rampung sepenuhnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto akan meluncurkan implementasi B50 atau solar dengan campuran 50% bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit (Biodiesel) mulai Juli 2026. Dengan begitu, Prabowo mengatakan bahwa Indonesia ke depan bisa mengakhiri impor solar.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan di Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII pada Rabu (24/6/2026) di Gorontalo.

Awalnya Prabowo mengatakan bahwa saat ini pemerintah tengah berupaya swasembada pangan. Kondisi tersebut untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kondisi panasnya geopolitik.

Di samping itu, Prabowo pun mengatakan bahwa pemerintah tengah menggenjot swasembada energi. Salah satu yang dilakukan adalah dengan implementasi B50.

"Kita akan menuju swasembada BBM, serta swasembada energi. Bulan Juli ini kita akan meluncurkan B50, solar yang diolah dari campuran 50% kelapa sawit," ujar Prabowo.

Presiden mengatakan bahwa dengan implementasi B50 tersebut, Indonesia bisa menghentikan impor BBM.

"Dengan demikian kita tidak akan impor dari luar negeri. Maksimal 4 tahun lagi untuk kebutuhan BBM kita," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan uji coba teknis B50 telah dilakukan pada berbagai kendaraan, mulai dari, kapal, kereta api, hingga alat-alat pertanian. Dia menyebut, hasil uji teknis B50 sejauh ini menunjukkan hasil positif.

Bahlil mengatakan, dengan pemberlakuan program B50, pemerintah menargetkan akan menghentikan impor BBM jenis solar. Pemerintah berkomitmen mengalihkan beban impor energi ke produk yang sepenuhnya bisa diproduksi secara mandiri oleh industri dalam negeri.

"Dengan demikian, maka kita akan mengurangi atau bahkan tidak lagi melakukan impor solar, khususnya C48," katanya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada beberapa waktu lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Ambisi pemerintah mengakhiri impor solar lewat implementasi B50 mulai Juli 2026 masih dibayangi sejumlah tantangan. Keterbatasan kapasitas produksi biodiesel hingga keberlanjutan skema pendanaan menjadi beberapa pekerjaan rumah yang perlu dibenahi.

Pemerintah optimistis B50 akan menjadi tonggak baru dalam pengurangan ketergantungan Indonesia terhadap energi impor. Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan, uji coba teknis B50 telah dilakukan pada berbagai kendaraan, mulai dari, kapal, kereta api, hingga alat-alat pertanian. Dia menyebut, hasil uji teknis B50 sejauh ini menunjukkan hasil positif.

Bahlil mengatakan, dengan pemberlakuan program B50, pemerintah menargetkan akan menghentikan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar. Pemerintah berkomitmen mengalihkan beban impor energi ke produk yang sepenuhnya bisa diproduksi secara mandiri oleh industri dalam negeri.

"Insya Allah kami sangat optimistis untuk implementasi B50 akan dilakukan 1 Juli 2026. Dengan demikian, maka kita akan mengurangi atau bahkan tidak lagi melakukan impor solar, khususnya C48," katanya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta dikutip Senin (22/6/2026).

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Saleh Abdurrahman optimistis implementasi B50 akan mampu menghentikan impor solar sekaligus menjadi tahapan penting menuju target swasembada energi yang dicanangkan pemerintah.

Menurutnya, pemerintah telah mempersiapkan implementasi B50 secara matang, mulai dari penyediaan tambahan pasokan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), kesiapan industri biodiesel, hingga pelaksanaan uji jalan dan sosialisasi kepada masyarakat.

"B50 mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi impor," jelas Saleh saat dihubungi, Senin (22/6/2026).

Menurutnya, implementasi B50 merupakan salah satu tahapan krusial dalam peta jalan swasembada energi. Setelah B50 berjalan, pemerintah juga akan memperluas penerapan campuran bioetanol atau E5 pada bahan bakar bensin secara bertahap.

Dia juga menilai kapasitas produksi biodiesel nasional saat ini sudah memadai untuk menggantikan kebutuhan solar impor yang selama ini masih dipenuhi dari pasar internasional.

Meski demikian, Saleh mengingatkan pemerintah tetap perlu menjaga kecukupan pasokan bahan baku sawit agar implementasi B50 dapat berlangsung berkelanjutan dalam jangka panjang.

Menurutnya, peningkatan kebutuhan biodiesel harus diimbangi dengan kemampuan sektor perkebunan dalam menjaga produksi CPO nasional.

Lebih lanjut, Saleh menjelaskan strategi pemerintah dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) tidak hanya bertumpu pada biodiesel. Pemerintah juga mendorong pengembangan berbagai sumber energi alternatif untuk sektor transportasi guna mempercepat tercapainya swasembada energi.

Selain B50, pemerintah menyiapkan pengembangan bioetanol melalui program E5 yang akan terus ditingkatkan sebagai campuran bensin. Pada saat yang sama, penggunaan kendaraan listrik, bahan bakar gas (BBG), hidrogen, serta sumber energi alternatif lainnya juga akan terus diperluas.

4 Faktor Penentu

Sementara itu, Ekonom Senior CORE Indonesia Muhammad Ishak Razak mengatakan keberhasilan target nol impor solar sangat bergantung pada empat faktor utama, yakni ketersediaan pasokan sawit domestik, kapasitas kilang dan pabrik biodiesel nasional, keberlanjutan insentif fiskal, serta penerimaan konsumen terhadap penggunaan B50.

Menurutnya, peluang Indonesia menghentikan impor solar sepenuhnya masih belum sepenuhnya terjamin karena kapasitas produksi biodiesel nasional saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan program B50.

"Peluang menolkan impor masih sangat tergantung pada kapasitas produksi pabrik biodiesel yang saat ini sekitar 21,5 juta kiloliter, sementara kebutuhan untuk B50 mencapai sekitar 25 juta kiloliter," ujarnya.

Selain persoalan kapasitas industri, ketahanan pasokan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) juga menjadi tantangan. Produksi sawit nasional dinilai masih rentan terhadap gangguan cuaca seperti El Nino yang dapat menekan produktivitas perkebunan.

Di sisi lain, kebutuhan domestik diperkirakan terus meningkat seiring bertambahnya konsumsi energi nasional.

Persoalan lain yang dinilai semakin krusial adalah keberlanjutan pembiayaan program B50. Selama ini, insentif biodiesel bersumber dari pungutan ekspor sawit. Namun, peningkatan konsumsi domestik akibat implementasi B50 justru berpotensi mengurangi volume ekspor yang menjadi sumber utama pendanaan program.

Ishak menjelaskan rasio antara volume sawit yang menjadi sumber pungutan dan volume biodiesel yang harus disubsidi kini semakin sempit. Dengan produksi CPO sekitar 51,6 juta ton per tahun dan kebutuhan domestik yang diperkirakan meningkat menjadi sekitar 26 juta ton akibat implementasi B50, volume ekspor hanya tersisa sekitar 25 juta ton.

Pada saat yang sama, volume biodiesel yang harus mendapatkan subsidi diperkirakan mencapai sekitar 16 juta ton per tahun.

Kondisi tersebut berbeda dibandingkan masa implementasi B20 hingga B35 ketika setiap ton ekspor masih mampu menopang beberapa ton konsumsi domestik. Saat ini perbandingannya mendekati satu banding satu sehingga ruang pengaman pembiayaan semakin terbatas.

Menurut dia, skema tersebut menjadi sangat rentan ketika harga minyak dunia turun sementara harga CPO tetap tinggi. Dalam situasi tersebut kebutuhan subsidi meningkat pada saat yang sama penerimaan pungutan ekspor justru berkurang.

"Tanpa sumber pembiayaan alternatif seperti dukungan APBN, keberlanjutan B50 akan sangat bergantung pada pergerakan harga internasional minyak mentah dan CPO yang berada di luar kendali pemerintah," katanya.

Volume Impor Berkurang

Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar mengatakan implementasi B50 memang akan menekan volume impor solar dalam jumlah besar. Namun, kebutuhan impor masih akan tetap ada mengingat sejumlah faktor teknis dan pasokan yang belum sepenuhnya teratasi.

Menurutnya, target penghentian impor solar perlu dilihat secara realistis dengan mempertimbangkan kapasitas industri biodiesel nasional dan kesiapan rantai pasok bahan bakunya.

"Jadi, target untuk langsung menghentikan impor kurang realistis dan agak berat untuk tercapai dalam waktu singkat," jelasnya.

Bisman menjelaskan terdapat sejumlah risiko yang perlu diantisipasi pemerintah dalam pelaksanaan program B50. Salah satunya adalah potensi kenaikan harga CPO global yang dapat mengubah struktur keekonomian biodiesel nasional.

Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya produksi biodiesel dan mengurangi efisiensi yang selama ini menjadi salah satu tujuan utama program substitusi impor energi berbasis sawit.

Selain faktor harga bahan baku, dia juga menyoroti aspek kualitas bahan bakar dan kompatibilitas biodiesel dengan mesin kendaraan maupun peralatan industri yang menggunakan solar.

Menurutnya, aspek tersebut tidak boleh diabaikan karena berpotensi memunculkan keluhan pengguna apabila kualitas bahan bakar tidak sesuai dengan standar yang dibutuhkan.

Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menyatakan kesiapan perusahaan dalam menjalankan program B50 mulai Juli 2026 mendatang.

Roberth menyebut, pemerintah melalui Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman juga telah melakukan kunjungan ke Terminal BBM Plumpang, Jakarta, pada hari Ini untuk memastikan kesiapan perusahaan mendukung implementasi B50.

"Prinsipnya perusahaan siap mendukung program pemerintah dalam rangka mewujudkan ketahanan dan ketersediaan energi khususnya BBM dengan penerapan B50. Maka kalau dibahas terkait kecukupan, B50 ini masuk pada BBM Bersubsidi yang dijamin oleh pemerintah, jadi kami akan menyalurkan sesuai arahan pemerintah," jelas Roberth.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan kebijakan B50 yang akan diimplementasikan pada 1 Juli mendatang bisa mengurangi impor solar jenis C48.

“Insya Allah, kami sangat optimis untuk implementasi perilisan B50 itu akan dilakukan nanti di 1 Juli. Dengan demikian, itu akan mengurangi atau bahkan kita tidak lagi melakukan impor solar, khususnya C48,” kata Bahlil di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis.

Dia memastikan teknis implementasi program B50 sudah melalui tahap uji coba dan menunjukkan hasil yang baik.

Per hari ini, kadar air B50 lebih sedikit bila dibandingkan dengan B40 dan telah diujicobakan di berbagai kendaraan, seperti alat berat, kapal, kereta api, hingga sejumlah kendaraan lain seperti tambang, eksavator, dan alat pertanian.

Di sisi lain, kebijakan B50 diperkirakan akan menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun pada tahun ini.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan penghematan devisa dari penurunan impor solar melalui kebijakan B50 pada tahun ini meningkat sekitar 17,9 persen bila dibandingkan penghematan devisa pada tahun lalu yang mencapai Rp133,3 triliun.

Program B50 juga berpotensi menciptakan nilai tambah minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) sebesar Rp24,68 triliun, menyerap 2,21 juta tenaga kerja, serta menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton.

Dengan demikian, kata Anggia, implementasi B50 tidak hanya berdampak positif terhadap neraca perdagangan, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Adapun rangkaian uji coba B50 telah dilakukan sejak tahun lalu.

Uji teknis B50 untuk sektor otomotif telah dimulai sejak 2 Desember 2025 dan ditargetkan rampung pada Juni 2026. Selain itu, pemerintah juga masih melakukan uji teknis pada alat dan mesin pertanian (alsintan) serta alat pertambangan yang ditargetkan selesai pada Semester II 2026.

Pemerintah juga masih melakukan uji teknis B50 untuk sektor perkeretaapian dan pembangkit listrik meskipun prosesnya belum rampung sepenuhnya.

"Walaupun di beberapa sektor tahap uji teknisnya masih berjalan, tapi kami memastikan bahwa Implementasi ini akan dilakukan serentak," imbuh Anggia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan implementasi kebijakan B50 yang akan dimulai pada 1 Juli 2026 berpotensi menghemat devisa negara hingga Rp 157,28 triliun pada tahun ini. Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan kebijakan B50 akan menurunkan kebutuhan Indonesia terhadap bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.

Menurut dia, kebijakan tersebut juga akan mengurangi impor solar dan berkontribusi terhadap penghematan devisa negara. "Di 2026 ini, dengan implementasi B50, diharapkan kita bisa menghemat devisa Rp 157,28 triliun," kata Anggia dalam konferensi pers percepatan program strategis pemerintah di Auditorium Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Menurut Anggia, penggunaan B50 akan membantu Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM secara bertahap. Nilai penghematan tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu saat pemerintah masih menerapkan mandatori B40.

Pada 2025, implementasi B40 menghasilkan penghematan devisa sebesar Rp 133,3 triliun. Dengan demikian, penghematan devisa dari penurunan impor solar melalui kebijakan B50 pada tahun ini meningkat sekitar 17,9 persen.

Selain menghemat devisa, program B50 juga berpotensi menciptakan nilai tambah minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) sebesar Rp 24,68 triliun, menyerap 2,21 juta tenaga kerja, serta menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton.

Dengan berbagai manfaat tersebut, implementasi B50 dinilai tidak hanya berdampak positif terhadap neraca perdagangan, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Karena implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita. Sehingga, manfaat secara ekonominya akan lebih banyak dirasakan oleh petani sawit kita," ujar Anggia.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah mempercepat agenda kemandirian energi dengan menargetkan penghentian impor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar pada 2026.

Kebijakan ini mulai diikuti penyesuaian oleh pelaku usaha SPBU swasta yang kini beralih membeli pasokan dari PT Pertamina (Persero) seiring penguatan produksi dalam negeri.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Laode Sulaeman, menyebut mekanisme pembelian solar domestik oleh badan usaha swasta sudah berjalan melalui koordinasi yang dilakukan sejak kebijakan diumumkan.

“Sudah. Sebenarnya kan sejak diumumkan itu sudah dilakukan pertemuan-pertemuan. Sudah jalan,” ujar Laode, Rabu (6/5/2026).

Percepatan kebijakan dan arah produksi energi nasional

Rencana penghentian impor solar merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi, yang bertumpu pada peningkatan kapasitas kilang dan optimalisasi bahan bakar nabati.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kombinasi pengembangan kilang dan program biodiesel menjadi kunci utama transisi tersebut.

Salah satu proyek yang menjadi penopang adalah pengembangan RDMP Balikpapan oleh PT Kilang Pertamina Internasional, yang meningkatkan kapasitas pengolahan minyak nasional secara signifikan.

Selain itu, pemerintah juga mempercepat implementasi biodiesel B50 yang ditargetkan mulai berlaku pada Juli 2026 untuk memperkuat substitusi solar impor.

Kapasitas domestik dan struktur kebutuhan solar

Pemerintah menilai produksi dalam negeri semakin mendekati kebutuhan nasional, terutama untuk jenis solar CN48 yang telah dapat dipenuhi tanpa impor. Namun, untuk jenis CN51, pasokan impor masih diperlukan dalam jangka pendek.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, impor solar CN51 pada 2026 diperkirakan masih sekitar 600.000 kiloliter sebelum dihentikan sepenuhnya pada akhir tahun.

Secara keseluruhan, kebutuhan solar nasional pada 2025 mencapai 110.932 kiloliter per hari atau sekitar 40,49 juta kiloliter per tahun.

Sementara pada tahun sebelumnya, impor solar masih berada di level 4,93 juta kiloliter atau 12,17 persen dari total kebutuhan nasional.

Pasokan tersebut didominasi oleh Singapura sebesar 65,06 persen, disusul Malaysia 27,65 persen, Korea Selatan 3,40 persen, India 2,16 persen, Uni Emirat Arab 1,21 persen, Taiwan 0,39 persen, dan Thailand 0,13 persen.

Pemerintah menargetkan penghentian impor solar pada 2026 melalui penguatan produksi kilang dan percepatan biodiesel B50.

Dampak fiskal: potensi penghematan hingga Rp 65 triliun

Dari sisi ekonomi, penghapusan impor solar diperkirakan memberi ruang penghematan devisa yang cukup besar.

Peneliti Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi, memperkirakan nilai impor solar berada pada kisaran Rp 55 triliun hingga Rp 65 triliun per tahun.

Perhitungan tersebut mengacu pada volume impor 4,93 juta kiloliter dengan asumsi harga minyak US$ 90–100 per barel dan kurs Rp 17.000 per dollar AS.

“Secara fiskal memang ada potensi penghematan devisa yang besar. Target stop impor solar bisa menjadi langkah strategis jika ditopang fondasi produksi dan distribusi yang kuat,” ujar Badiul.

Risiko pasokan dan kesiapan infrastruktur energi

Meski target penghentian impor dinilai ambisius, sejumlah pihak mengingatkan adanya tantangan pada aspek ketahanan pasokan.

Anggota Dewan Energi Nasional Dewan Energi Nasional, Muhammad Kholid Syeirazi, menilai penguatan produksi melalui RDMP Balikpapan dan peningkatan biodiesel B40 ke B50 menjadi faktor penting untuk memastikan ketersediaan solar.

Namun ia menekankan perlunya penguatan diversifikasi pasokan dan infrastruktur distribusi agar sistem energi tidak rentan terhadap gangguan.

Sementara itu, Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas), Moshe Rizal, menyoroti pentingnya keseimbangan antara pengurangan impor dan penguatan produksi hulu migas.

Ia menilai peningkatan campuran biodiesel perlu diantisipasi karena berpotensi memengaruhi industri kelapa sawit serta menambah kompleksitas teknis di sektor pengguna energi.

“Kapastias kilang minyak dan produksi hulu juga harus diperbesar, itu akan lebih rasional untuk diimplementasikan,” kata Moshe.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul RI Bidik Stop Impor Solar 2026, SPBU Swasta Sudah Beli dari Pertamina dan telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Pemerintah Targetkan Stop Impor Solar Tahun Ini, Potensi Hemat Devisa Rp 65 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan badan usaha SPBU swasta sudah membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dari PT Pertamina (Persero).

Hal ini menyusul pemerintah telah mewajibkan SPBU swasta membeli solar dari produksi dalam negeri mulai April 2026.

"Sudah, sudah. Kalau ditanya ke swasta pasti sudah ada," ujar Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman, ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Kompas.com/Erwin Setiawan Ilustrasi pengisian Biosolar di SPBU

Laode menuturkan, sejak pemerintah mengumumkan kebijakan wajib membeli solar dari produksi dalam negeri, sudah dilakukan pertemuan-pertemuan antara SPBU swasta dengan Pertamina.

"Sebenernya kan sejak diumumkan, itu sudah dilakukan pertemuan pertemuan. Jadi sudah jalan," kata dia.

Sebelumnya, kebijakan pembelian solar dari produksi dalam negeri merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menyetop impor solar.

Rencana itu diungkapkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (15/12/2025) lalu.

Menurut Bahlil dengan mulai beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur, yang akan diresmikan Desember 2025 ini, maka kapasitas produksi solar nasional bakal bertambah sekitar 100.000 barrel per hari.

Proyek modernisasi dan pengembangan kilang minyak terbesar yang dikerjakan oleh PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) itu bakal memiliki kapasitas pengolahan minyak mentah dari sekitar 260.000 barrel per hari menjadi 360.000 barrel per hari.

Dengan tambahan tersebut, kebutuhan konsumsi solar nasional dinilai dapat terpenuhi dari produksi dalam negeri.

Sehingga pemerintah menetapkan mulai tahun ini sudah tidak perlu impor solar.

"Sekalipun belum kita dorong ke B50, itu kita sudah surplus untuk solar. Jadi mulai tahun depan Indonesia tidak lagi melakukan impor solar, karena antara konsumsi dan produksi kita sudah cukup," ujar Bahlil.

Lebih lanjut, jika proyek kilang tersebut dikombinasikan dengan penerapan mandatori B50, Indonesia berpotensi mengalami surplus solar sekitar 4 juta ton.

Sebab, penerapan B50, yakni pencampuran solar dengan 50 persen minyak kelapa sawit atau fatty acid methyl ester (FAME), akan mengurangi konsumsi solar.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga stabilitas energi nasional di tengah ancaman krisis global, menyusul proyeksi defisit pasokan minyak dunia dan kenaikan harga.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan ada tiga fokus utama yang tengah dikejar pemerintah untuk menghadapi ancaman krisis energi global.

“Kita itu ada tiga hal yang harus kita lakukan dalam menghadapi krisis energi dunia sekarang,” kata Bahlil usai rapat terbatas dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Pertama, pemerintah akan mengoptimalkan lifting minyak dan gas bumi untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Langkah ini dinilai krusial guna menekan ketergantungan terhadap impor energi.

“Kita harus mengoptimalkan lifting kita,” ujarnya.

Kedua, pemerintah mendorong diversifikasi energi, khususnya melalui pengembangan bahan bakar nabati seperti program B50. Kebijakan ini bertujuan mengurangi impor solar secara signifikan.

“B50 itu kan mengurangi impor solar kita,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan campuran bensin dengan bioetanol atau E20 sebagai bagian dari strategi jangka menengah.

“Untuk bensin, etanol E20 itu adalah bagian salah satu strategi,” tambah Bahlil.

Ketiga, pemerintah memperluas diversifikasi energi untuk sektor LPG yang selama ini sangat bergantung pada impor. Bahlil menegaskan Indonesia tidak bisa terus bergantung pada satu sumber energi.

“Khusus untuk LPG, kita tidak boleh menggantungkan harapan saja untuk LPG. Harus kita diversifikasi lagi,” katanya.

Sejumlah opsi yang tengah dikaji antara lain pengembangan dimethyl ether (DME) berbasis batu bara serta pemanfaatan compressed natural gas (CNG). Kedua sumber ini diharapkan menjadi substitusi impor LPG dalam jangka panjang.

“Ada DME, ada CNG, dan berbagai potensi yang bisa kita jadikan substitution import,” ujarnya.

Bahlil menekankan bahwa langkah-langkah tersebut disiapkan sebagai respons terhadap dinamika global, termasuk proyeksi lembaga keuangan internasional seperti Goldman Sachs yang memperkirakan defisit pasokan minyak dunia hingga 9,6 juta barel per hari pada 2026, serta potensi kenaikan harga minyak Brent hingga US$90 per barel.

Bahlil menilai tren global menunjukkan banyak negara mulai berfokus pada pemanfaatan sumber daya domestik untuk menjaga ketahanan energi.

“Di hampir semua dunia sekarang berpikir untuk bagaimana bisa mengelola sumber-sumber daya alamnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya, khususnya di sektor energi,” tandas Bahlil.

Pasokan Energi Global

Bank investasi global Goldman Sachs resmi menaikkan proyeksi harga minyak untuk kuartal IV/2026 seiring memburuknya kondisi pasokan global akibat gangguan besar produksi di kawasan Timur Tengah.

Dalam laporan terbarunya, Goldman memperkirakan harga minyak jenis Brent crude akan mencapai US$90 per barel atau Rp1.543.500 per barel.

Angka ini mengalami kenaikan dari proyeksi sebelumnya sebesar US$80 atau sekitar Rp1.372.000 per barel.

Sementara itu, minyak West Texas Intermediate (WTI) diperkirakan naik ke level US$83 per barel atau Rp1.423.450 per barel dari sebelumnya US$75.

Kenaikan proyeksi ini didorong oleh hilangnya produksi minyak Timur Tengah yang diperkirakan mencapai 14,5 juta barel per hari. Dampaknya sangat signifikan terhadap keseimbangan pasar global, dengan penarikan stok minyak dunia mencapai 11 hingga 12 juta barel per hari hanya pada bulan April—angka yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Goldman menilai perubahan ini mencerminkan pergeseran drastis dalam dinamika pasar minyak global. Dari sebelumnya mengalami surplus sebesar 1,8 juta barel per hari pada 2025, pasar kini diproyeksikan berbalik menjadi defisit hingga 9,6 juta barel per hari pada kuartal II/2026. Perubahan tajam ini terutama disebabkan oleh anjloknya produksi di Timur Tengah.

Di sisi permintaan, Goldman memperkirakan konsumsi minyak global akan turun sebesar 1,7 juta barel per hari pada Kuartal II/2026, dan hanya turun tipis 0,1 juta barel per hari sepanjang tahun. Namun, penurunan permintaan ini dinilai tidak cukup untuk mengimbangi besarnya kehilangan pasokan, sehingga pasar tetap berada dalam kondisi defisit yang dalam.

Meski begitu, Goldman juga mencatat adanya sedikit perbaikan kondisi geopolitik. Setelah tercapainya gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran, serta mulai lancarnya kembali arus distribusi melalui Strait of Hormuz, bank tersebut menurunkan proyeksi harga kuartal II/2026. Brent kini diperkirakan di level US$90 (dari sebelumnya US$99), sementara WTI turun ke US$87 (dari US$91). Untuk kuartal III/2026, proyeksi tetap stabil.

Kendati demikian, Goldman menegaskan bahwa risiko harga masih condong ke arah kenaikan (bullish). Jika gangguan produksi di Timur Tengah berlangsung lebih lama atau lebih parah dari perkiraan, harga minyak berpotensi melampaui proyeksi saat ini.

Secara keseluruhan, revisi ini menandai perubahan sikap yang lebih agresif dari Goldman Sachs terhadap prospek harga minyak, dengan tekanan pasokan yang semakin dominan dan ketidakseimbangan pasar yang kian dalam.

Ketika harga minyak dunia kembali naik akibat konflik geopolitik di Timur Tengah, Indonesia mengandalkan B50 sebagai bantalan baru ketahanan energi. Program yang akan dimulai 1 Juli 2026 ini digadang-gadang mampu menekan impor BBM sekaligus memperkuat kedaulatan energi nasional.

Namun di balik ambisi tersebut, kesiapan implementasi masih menyisakan sejumlah celah. Dari hulu hingga hilir, tidak semua sektor bergerak dengan tingkat kesiapan yang sama.

B50 Jalan Indonesia Wujudkan Ambisi Setop Impor Solar

Percepatan program B50 merupakan salah satu cara untuk mewujudkan ambisi pemerintah menghentikan impor solar. B50 merupakan campuran bahan bakar solar dengan 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit atau fatty acid methyl ester (FAME).

Sebelumnya, program biodiesel 40 persen atau B40, mampu mengurangi impor solar secara signifikan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengimpor BBM diesel atau minyak solar 5,29 juta ton pada 2025, berkurang 25% dibanding tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).

Seiring dengan itu, nilai impornya berkurang 32% (yoy) menjadi US$3,49 miliar pada 2025, seperti terlihat pada grafik. Angka-angka tersebut merupakan gabungan impor komoditas dengan kode HS 27101971 (bahan bakar kendaraan bermesin diesel) dan 27101972 (bahan bakar diesel lainnya).

Menteri Pertanian Republik Indonesia (Mentan RI) Andi Amran Sulaiman menyatakan Indonesia akan menghentikan impor solar mulai 1 Juli 2026, seiring penerapan biodiesel 50 persen (B50) berbasis sawit.

"Solar kita tidak impor lagi. Tahun 2026 pada 1 Juli kita stop, B50 masuk," kata Amran di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Minggu (20/4).

Hal senada juga dikatakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang berencana menghentikan impor seluruh produk solar pada semester kedua 2026. Ia memastikan pemerintah sudah tidak mengeluarkan izin impor solar sejak awal tahun ini, sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto.

Selain B50, rencana penghentian impor solar juga dilakukan seiring beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan, Kalimantan Timur. Kilang Balikpapan yang berkapasitas 360 ribu barel ini tidak hanya memproduksi semua jenis solar, tetapi juga bensin, LPG, serta produk petrokimia lainnya.

“Sesuai dengan peraturan menteri dan peraturan presiden sejak 2005 bahwa kita harus memprioritaskan produk dalam negeri,” ujarnya di lokasi Kilang Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/1).

Siapa Paling Diuntungkan?

Di sisi lain, kebijakan ini juga membawa dampak signifikan terhadap industri sawit. Dengan meningkatnya campuran biodiesel hingga 50 persen, kebutuhan minyak sawit mentah (crude palm oil atau CPO) diperkirakan ikut melonjak.

Laporan Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS) menunjukkan, konsumsi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di Indonesia untuk biodiesel konsisten naik sejak 2018. Konsumsi CPO untuk biodiesel tahun ini diperkirakan bertambah sekitar 2,1 juta ton atau 15,44% dibanding 2025, sebagaimana grafik di bawah.

Meningkatnya kebutuhan CPO diharapkan dapat mendongkrak harga minyak sawit mentah yang selama ini menjadi komoditas andalan Indonesia. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memprediksi harga minyak sawit mentah atau CPO bisa lebih cepat menembus US$ 1.300 per ton karena program biodiesel serta perang Iran-AS.

Sebagai perbandingan, harga kontrak CPO di Bursa Malaysia pada akhir Desember 2025 ditutup senilai MYR 4.037 per ton atau setara US$ 1.017 per ton (kurs 0,252 US$/1 MYR).

"Prediksi harga US$ 1.300 per ton akan dilampaui lebih cepat kalau perang di Timur Tengah ini tidak selesai-selesai," kata Ketua Umum GAPKI Eddy Martono kepada Katadata.co.id, Kamis (12/3).

Di level makro, kebijakan B50 dipandang sebagai instrumen strategis negara untuk memperkuat ketahanan energi. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai negara menjadi pihak yang paling diuntungkan secara struktural dari implementasi kebijakan ini.

“B50 memberi manfaat lintas sektor, dari pengurangan impor BBM hingga penguatan nilai tambah domestik. Ini bukan sekadar proyek industri, tetapi instrumen strategis negara untuk mengurangi kerentanan terhadap gejolak harga minyak global,” ujarnya.

Menurut dia, meski industri sawit dan energi turut menikmati manfaat, skala keuntungan keduanya tidak sebesar dampak yang diterima negara. “Industri sawit mendapat manfaat komersial besar, tetapi negara meraih keuntungan struktural yang lebih luas,” kata Syafruddin.

CPO Terbatas, Energi dan Pangan Mulai Berebut Pasokan

Di balik potensi peningkatan nilai ekonomi tersebut, muncul persoalan pada sisi ketersediaan bahan baku. Kenaikan porsi biodiesel hingga B50 berarti peningkatan signifikan kebutuhan minyak sawit mentah (CPO) sebagai bahan baku utama.

Produksi minyak CPO meningkat (ANTARA FOTO/Akbar Tado/nz.)

Namun, peningkatan permintaan yang tidak dibarengi degan penambahan pasokan akan memperketat persaingan penggunaan CPO di dalam negeri. Data GAPKI menunjukkan, konsumsi CPO oleh industri pangan tercatat susut 3,6 persen menjadi 9,83 juta ton sejak implementasi B40 diterapkan pada 2025.

Peneliti Independen Akhmad Hanan menjelaskan bahwa industri pangan, oleokimia, hingga manufaktur berbasis turunan sawit menjadi pihak yang paling rentan terdampak ketika porsi CPO untuk biodiesel meningkat. Kondisi ini dapat memicu kenaikan biaya produksi di sejumlah sektor yang juga bergantung pada komoditas tersebut.

“Ini pada akhirnya bisa memicu tekanan biaya di industri pangan dan sektor turunannya kalau tidak diimbangi dengan manajemen pasokan yang baik,” kata Hanan.

Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Gulat Manurung, mengatakan program B50 pada dasarnya akan memperbesar serapan CPO domestik dan mengurangi ketergantungan pada ekspor. Namun, ia mengingatkan bahwa struktur produksi sawit nasional masih menghadapi tantangan produktivitas dan keterbatasan pasokan.

“Jadi kita menggunakan CPO untuk di-blending ke solar murni. Tentu ini akan mengurangi ekspor,” ujarnya.

Ia menyebut total produksi CPO Indonesia sekitar 56 juta ton per tahun, dengan porsi ekspor masih cukup besar meski terus menurun seiring peningkatan mandatori biodiesel.

Harga TBS sawit di Sulbar (ANTARA FOTO/ Akbar Tado/bar)

Menurut dia, tekanan terbesar justru ada pada kemampuan produksi jangka panjang. Program replanting kebun sawit rakyat yang dinilai belum berjalan optimal membuat potensi peningkatan produksi belum sepenuhnya tercapai.

“Dari 2,5 juta hektare yang mau direplanting, progresnya baru sekitar 400 ribu hektare,” kata Gulat.

Tanpa percepatan replanting, Indonesia akan menghadapi tarik-menarik antara kebutuhan energi dan kebutuhan industri lain yang juga bergantung pada CPO, seperti pangan dan oleokimia. Dalam kondisi tersebut, ruang pasokan menjadi semakin terbatas ketika permintaan biodiesel meningkat.

“Kalau tahun depan naik ke B60, itu mulai jadi persoalan kalau kita tidak menambah produksi,” ujarnya.

Belum Ada Merek Otomotif yang Benar-benar Siap

Kendala lain juga terdapat pada pengguna B50, baik otomotif, alat dan mesin pertanian, hingga kereta api. Pengamat Otomotif, Bebin Djuana, menyoroti sisi kehati-hatian dalam implementasi.

“Di dunia, Indonesia yang pertama kali berani memakai B50. Soal kompatibilitas, tidak ada merek yang benar-benar siap,” ujarnya.

Program biodiesel menghemat devisa negara (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.)

Ia menambahkan, B50 memiliki energi lebih rendah sehingga berpotensi membuat konsumsi bahan bakar lebih boros, serta sifat higroskopisnya dapat meningkatkan risiko gangguan pada sistem bahan bakar. Kondisi ini, menurutnya, dapat berdampak pada kenaikan biaya perawatan kendaraan jika tidak diantisipasi.

Untuk mengantisipasi hal itu, Kementerian ESDM melakukan uji coba dalam rangka memastikan kompatibilitas pada berbagai jenis kendaraan. Kementerian ESDM menyebut uji coba dilakukan mulai dari kendaraan ringan, bus, truk, hingga alat berat sebelum kebijakan diterapkan pada 1 Juli 2026.

Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan hasil awal uji jalan menunjukkan performa kendaraan masih stabil dan sesuai spesifikasi pabrikan.

“Kalau klaimnya 11 kilometer per liter, hasil uji kita juga di kisaran itu. Artinya masih sesuai dengan spesifikasi pabrikan,” ujarnya di Bandung, Rabu (21/4).

Ia menambahkan, kualitas biodiesel terus ditingkatkan melalui perbaikan spesifikasi bahan baku, termasuk penurunan kadar air untuk menjaga performa mesin.

Uji mesin B50 (Kementerian ESDM)

Ketua Tim Uji B50, Cahyo Setyo Wibowo, menegaskan seluruh pengujian dilakukan tanpa modifikasi khusus pada kendaraan agar mencerminkan kondisi penggunaan nyata di lapangan. “Semua kita jalankan sesuai standar pabrikan,” ujarnya, Rabu (21/4).

Namun ia menekankan bahwa evaluasi akhir baru dapat dilakukan setelah seluruh rangkaian uji selesai, termasuk pembongkaran komponen seperti filter dan injektor untuk melihat dampak jangka panjang.

Dari sisi industri, Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, menyatakan tidak ditemukan kendala signifikan dalam uji jalan. Ia juga menyebut teknologi komponen kendaraan kini semakin baik sehingga potensi clogging dapat ditekan.

“Tidak ada isu dengan B50 untuk kendaraan bermotor di jalan raya, baik komersial maupun penumpang,” ujarnya, Selasa (21/4).

B50 datang dengan janji kemandirian energi, tetapi juga membawa beban baru pada sistem yang belum sepenuhnya siap menopangnya. Di tengah keterbatasan pasokan CPO, tekanan industri pangan, dan mesin yang masih diuji, kebijakan ini seperti memaksa satu komoditas menjadi penyangga banyak kepentingan sekaligus.

Pada akhirnya, B50 bukan hanya soal energi, tetapi soal seberapa jauh daya tahan sistem ekonomi ketika satu komoditas ditarik ke terlalu banyak arah.

Indonesia bakal setop impor solar mulai 1 Juli 2026 seiring penerapan biodiesel 50 persen (B50) berbasis minyak kelapa sawit.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Caranya, dengan memanfaatkan komoditas kelapa sawit sebagai bahan bakar alternatif.

"Solar kita tidak impor lagi. Tahun 2026 pada 1 Juli kita stop, B50 masuk," kata Amran di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Minggu (19/4), dikutip Antara.

Amran menjelaskan minyak sawit tidak hanya dapat diolah menjadi solar, tetapi juga menjadi bensin dan etanol yang saat ini tengah dipercepat pengembangannya.

"Ini energi masa depan Indonesia. Karena sumbernya dari sawit. Sawit jadi solar, sawit juga jadi bensin," imbuhnya.

Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan kerja sama dengan PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) untuk pengembangan bensin berbasis sawit dalam skala kecil, sebelum diperluas menjadi industri besar.

"Kalau ini berhasil, kita buka skala besar. Jadi masa depan Indonesia cerah," tuturnya.

Januari lalu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia resmi menyetop impor solar mulai awal tahun ini. Ia menegaskan sudah tidak mengeluarkan izin impor untuk produk tersebut. Kebijakan ini sejalan dengan Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan yang bakal diresmikan Presiden Prabowo Subianto sore ini.

"Begitu (proyek ini) diresmikan, maka insyaallah kita tahun ini kita tidak lagi melakukan impor solar. Kita sudah mulai tahun ini, saya tidak lagi mengeluarkan izin impor solar. Mulai tahun ini enggak lagi," ujar Bahlil di Kilang Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Januari silam (12/1).

Menurutnya, apabila masih ada impor solar yang masuk di tahun ini, maka kemungkinan sisa pengiriman dari izin tahun lalu. Pasalnya, masih ada solar yang sudah diimpor tapi belum sampai di dalam negeri.

"Andaikan ada yang masuk di bulan ini atau bulan depan, itu berarti sisa impor 2025. Tetapi tahun ini Kementerian ESDM atas perintah Bapak Presiden, karena kita punya kilang sudah ada, kita tidak lagi mengeluarkan izin impor," jelasnya.

Bahlil merinci, izin impor yang disetop total adalah solar jenis CN48. Sementara, untuk yang CN51 masih impor tapi hanya sampai paruh tahun ini saja.

"Untuk CN 48 sama sekali sudah setop impor. CN 51-nya semester dua tidak kita impor lagi. Semester dua tahun ini," terangnya.

Dengan demikian, PT Pertamina (Persero) akan memproduksi semua jenis solar mulai Juli 2026. Seluruh perusahaan swasta hanya bisa membeli ke perseroan.

"Semuanya (jenis solar bisa diproduksi Pertamina)," tegasnya.

RDMP adalah proyek terbesar yang dibangun Pertamina yang menelan biaya hingga US$7,4 miliar atau setera Rp123 triliun. Pembangunannya dimulai pada April 2006.

Setelah hampir 10 tahun proses pembangunan, proyek ini akhirnya bisa beroperasi secara penuh. Tujuan pembangunannya meningkatkan kapasitas kilang dari 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu barel per hari.

Usai beroperasi secara penuh, RDMP Kilang Balikpapan akan menghasilkan berbagai produk minyak dan gas (migas), mulai dari solar, bensin hingga LPG.

Untuk solar, pemerintah tak akan lagi perlu tambahan dari impor dan akan sangat mencukupi dari produksi dalam negeri.

Sementara, untuk bensin besaran impornya akan turun drastis. Saat ini, impor bensin mencapai 24 juta kiloliter, dan dengan pengoperasian RDMP, maka akan ada tambahan produksi 5,8 juta kiloliter, sehingga impor yang dibutuhkan akan berkurang menjadi sekitar 18-19 juta kiloliter saja.

Tak hanya itu, kualitas BBM yang dihasilkan dari RDMP Kilang Balikpapan akan sangat ramah lingkungan setara Euro 5.

Selain itu, proyek ini juga akan mengolah residu-residu yang ada untuk menghasilkan produk-produk industri kimia bernilai tinggi seperti propylene dan ethylene.

[Gambas:Youtube]

Solar kita tidak impor lagi. Tahun 2026 pada 1 Juli kita setop, B50 masuk

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita unggulan Senin untuk disimak, Indonesia setop impor solar mulai 1 Juli, mulai terapkan B50 hingga Pertamina naikkan harga LPG 12 kg jadi Rp228 ribu per tabung.

Berikut berita-berita tersebut:

1.⁠ ⁠Indonesia setop impor solar mulai 1 Juli, mulai terapkan B50

Menteri Pertanian Republik Indonesia (Mentan RI) Andi Amran Sulaiman menyatakan Indonesia akan menghentikan impor solar mulai 1 Juli 2026 seiring penerapan biodiesel 50 persen (B50) berbasis sawit.

Baca selengkapnya di sini

2.⁠ ⁠RI sampaikan belasungkawa atas gugurnya anggota UNIFIL Prancis

Indonesia menyampaikan belasungkawa kepada Prancis atas gugurnya anggota pasukan penjaga perdamaian di Lebanon (UNIFIL) dalam insiden yang terjadi pada 18 April 2026.

Baca selengkapnya di sini

3.⁠ ⁠Dua kapal Pertamina masih belum bisa lintasi Selat Hormuz

PT Pertamina International Shipping (PIS) mengatakan dua kapal mereka, yaitu Pertamina Pride dan Gamsunoro saat ini masih berada di Teluk Arab dan belum dapat melintasi Selat Hormuz.

Baca selengkapnya di sini

4.⁠ ⁠BNI targetkan pengembalian dana nasabah di Aek Nabara tuntas pekan ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menargetkan pengembalian dana nasabah BNI anggota Credit Union (CU) Paroki di Aek Nabara, Sumatera Utara, yang terdampak dugaan penyimpangan dana sekitar Rp28 miliar dapat diselesaikan pada pekan ini.

Baca selengkapnya di sini

5.⁠ ⁠Pertamina naikkan harga LPG 12 kg jadi Rp228 ribu per tabung

PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi ukuran 12 kg dari Rp192 ribu per tabung menjadi Rp228 ribu per tabung atau naik 18,75 persen.

Kenaikan harga LPG tersebut yang pertama kalinya sejak 2023.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026