Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyiapkan sekitar 280 juta batang bibit kakao dan kelapa untuk memperkuat pengembangan sektor perkebunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani.

"Pemerintah menyiapkan sekitar 280 juta batang bibit kakao dan kelapa secara nasional," kata Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan penyediaan bibit unggul tersebut merupakan bagian dari program besar pemerintah dalam mempercepat pengembangan komoditas perkebunan strategis yang memiliki potensi tinggi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Dia menyebutkan hal itu di sela melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kebun pembibitan kelapa dan kakao di Desa Lamomea, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra), pada Sabtu (6/6).

Dia menyampaikan saat ini pemerintah tengah mengembangkan sekitar 870 ribu hektare lahan perkebunan yang mencakup berbagai komoditas unggulan, antara lain kakao, kelapa, tebu, pala, dan mete yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Ia menjelaskan pengembangan perkebunan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat sektor pertanian dan perkebunan sebagai salah satu pilar penting pembangunan ekonomi nasional ke depan.

Ia menegaskan seluruh komoditas yang dikembangkan memiliki prospek besar karena didukung kebutuhan pasar domestik maupun internasional yang terus meningkat, terutama untuk produk olahan bernilai tambah tinggi.

Selain memperluas areal tanam, pemerintah juga menyiapkan berbagai dukungan agar hasil perkebunan dapat menjadi bahan baku industri dalam negeri melalui program hilirisasi yang berkelanjutan dan terintegrasi.

Menurutnya, hilirisasi komoditas seperti kelapa, kakao, dan mete menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai ekonomi produk pertanian sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.

Pemerintah juga memastikan seluruh bantuan yang diberikan kepada petani berasal dari anggaran negara dan harus tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat di tingkat lapangan.

Untuk wilayah Sulawesi Tenggara, pemerintah menyiapkan sekitar 38 juta benih sebagai bagian dari program nasional pengembangan perkebunan yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani setempat.

Ia menegaskan seluruh bantuan diberikan secara gratis kepada petani, mulai dari penyediaan bibit unggul, pengolahan lahan, hingga proses penanaman sehingga tidak membebani penerima manfaat program tersebut.

Ia menyebut kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada petani agar mereka dapat meningkatkan produksi tanpa terkendala biaya awal yang selama ini sering menjadi hambatan pengembangan usaha.

Lebih lanjut, Amran berharap program pengembangan perkebunan dan hilirisasi dapat menciptakan sedikitnya tiga juta lapangan kerja permanen dalam tiga tahun mendatang serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

"Artinya apa? Kita buka lahan dan tenaga kerjanya terus-menerus sampai 30 tahun bekerja di situ karena tanamannya insya Allah produktif," ucap Mentan.

Adapun dalam kunjungan di wilayah Kabupaten Konawe tersebut, Mentan menilai kualitas pembibitan kelapa dan kakao yang dikembangkan sangat baik dan layak menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.

"Ini contoh bibit kelapa yang bagus, ini harus dicontoh seluruh Indonesia," kata Amran.

Menurutnya, jutaan bibit kelapa dan kakao yang disiapkan di Sulawesi Tenggara merupakan bagian dari program pengembangan perkebunan nasional yang diarahkan untuk mendukung hilirisasi komoditas strategis.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian terus mempercepat hilirisasi subsektor perkebunan nasional guna meningkatkan nilai tambah komoditas dan kesejahteraan petani.

Melalui program pengembangan tujuh komoditas strategis, yakni kakao, kelapa, tebu, kopi, pala, mete, dan kemiri, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp9,5 triliun dengan target pengembangan 870 ribu hektare kebun rakyat pada periode 2025–2027 untuk memperkuat pasokan bahan baku industri dan menciptakan lapangan kerja berkelanjutan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

Harga CPO dunia naik 47 persen, kurs dolar naik lebih dari 10 persen, tetapi harga TBS justru turun, ini anomali

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto secara langsung meminta harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit agar naik hingga 10 persen mengikuti kenaikan harga crude palm oil (CPO) dunia.

Ia mengungkapkan persoalan harga TBS menjadi perhatian langsung Presiden. Saat menunaikan ibadah haji beberapa waktu lalu, Mentan mengaku dua kali dihubungi Presiden Prabowo untuk memastikan langkah pemerintah dalam melindungi petani sawit.

"Ini sekali lagi saya ulangi, perintah Bapak Presiden via telepon, beliau mengatakan bela petani 15 juta orang. Harga TBS harus naik seperti semula, bahkan naik 10 persen dari harga semula. Itu langsung perintah beliau," kata Mentan usai Rapat Koordinasi Pembahasan Pengembangan dan Upaya Stabilisasi Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Jakarta, Senin.

Amran mengatakan arahan Presiden menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan sekitar 15 juta petani sawit dengan mengembalikan harga TBS ke level semula bahkan mendorong kenaikan sekitar 10 persen.

Ia menjelaskan kenaikan tersebut dinilai wajar karena didukung oleh tren penguatan harga minyak sawit mentah atau CPO dunia serta peningkatan nilai tukar dolar terhadap rupiah.

Amran menambahkan sekitar 70 persen harga TBS di berbagai daerah telah berangsur pulih dan pemerintah bersama Satgas Pangan serta kepolisian akan mengawal pemulihan penuh tanpa kompromi.

"Tapi alhamdulillah sekarang sudah 70 persen normal dan tinggal 30 persen. Mulai hari ini enggak ada lagi kompromi. Kalau masih ada turunkan harga, kita tindak lanjuti. Dirkrimsus, Kasatgas tindak lanjuti. Dan hadir seluruh Indonesia pada hari ini," ujarnya.

Menurutnya penurunan harga TBS di tingkat petani yang terjadi beberapa waktu terakhir merupakan sebuah anomali. Bahkan semestinya harga komoditas itu naik sekitar 10 persen mengikuti kenaikan harga CPO dunia.

Dia menegaskan di tengah kenaikan harga CPO dunia dan penguatan dolar AS yang mencapai lebih dari 10 persen terhadap rupiah, harga TBS justru sempat mengalami penurunan hingga sekitar 17 persen di sejumlah wilayah.

Adapun harga TBS mengacu pada ketetapan masing-masing pemerintah daerah melalui peraturan gubernur, sehingga besaran harga yang diterima petani dapat berbeda antarwilayah sesuai hasil penetapan resmi daerah.

“Kami punya data. Harga CPO dunia naik 47 persen, kurs dolar naik lebih dari 10 persen, tetapi harga TBS justru turun, ini anomali. Tidak ada alasan harga tidak kembali normal, bahkan harusnya naik sekitar 10 persen dari harga sebelumnya,” ujarnya.

Dia meminta kepada ratusan perusahaan kelapa sawit yang masih menahan kenaikan harga TBS di tingkat petani agar segera menaikkan.

Pemerintah bersama Satgas Pangan Polri akan memeriksa sekitar 270-300 perusahaan yang diduga belum mengembalikan harga TBS sesuai ketentuan daerah, meski harga CPO dunia dan nilai tukar dolar AS justru mengalami kenaikan.

Keputusan itu dihasilkan dalam rapat koordinasi tersebut yang dihadiri asosiasi petani, pelaku usaha, eksportir, perusahaan refinery, Satgas Pangan Polri, serta Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda dari 25 provinsi sentra sawit.

“Hari ini kita sepakat tidak ada lagi harga yang turun. Harus naik seperti kondisi semula. Bahkan bila perlu itu naik lebih tinggi. Kenapa? Nilai dolar dengan rupiah itu selisih kenaikannya 10 persen. Jadi minimal sama dengan seperti semula,” tegas Amran.

Ia menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan praktik-praktik yang merugikan petani sawit. Berdasarkan data yang dihimpun Kementan, terdapat sekitar 15 juta petani sawit yang menggantungkan hidupnya pada komoditas strategis tersebut.

“Kita harus jaga petani kita. Ada 15 juta petani sawit di Indonesia. Tidak boleh kita rugikan mereka. Kalau harga dunia naik, kurs naik, tetapi harga (TBS) di petani turun, itu tidak masuk akal,” beber Amran.

Lebih lanjut Amran mengatakan hasil evaluasi rapat menunjukkan sekitar 70 persen harga TBS di berbagai daerah telah berangsur pulih. Namun pemerintah menargetkan pemulihan penuh dalam waktu segera.

“Mulai hari ini tidak ada lagi kompromi. Harga harus kembali normal. Yang belum menyesuaikan akan kami periksa,” tegasnya.

Untuk mempercepat pengawasan, Kementan akan mengirimkan data perusahaan yang diduga belum menyesuaikan harga kepada seluruh Dirkrimsus Polda dan Kapolda di daerah, disertai lampiran harga acuan yang ditetapkan gubernur.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit harus kembali pulih untuk melindungi sekitar 15 juta petani komoditas tersebut.

"Kita harus jaga petani kita. Ini ada 15 juta petani (sawit) sesuai data kami, data Gapki (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) itu ada 15 juta petani seluruh Indonesia. Tidak boleh kita rugikan mereka," kata Mentan dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Pengembangan dan Upaya Stabilisasi Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Jakarta, Senin.

Amran memastikan pemerintah akan terus mengawal pemulihan harga tandan buah segar kelapa sawit demi menjaga kesejahteraan jutaan petani di seluruh Indonesia.

Upaya itu dilakukan karena belasan juta petani sawit di dalam negeri menggantungkan pendapatan dan kehidupan keluarganya pada komoditas tersebut.

Karena itu, pemerintah meminta seluruh perusahaan sawit agar mengembalikan harga TBS sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing daerah.

Pemerintah juga akan melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang belum melakukan penyesuaian harga sesuai kondisi pasar.

Berdasarkan laporan yang diterima Kementerian Pertanian, sekitar 70 persen harga TBS kelapa sawit di berbagai daerah mulai menunjukkan pemulihan setelah pemerintah melakukan koordinasi dengan pelaku usaha dan pemangku kepentingan sektor sawit.

Amran mengatakan pemerintah terus mengawal proses pemulihan harga agar seluruh petani sawit dapat kembali memperoleh harga yang sesuai dengan kondisi pasar dan ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, dari sekitar 1.900 perusahaan yang bergerak di sektor kelapa sawit, masih terdapat sekitar 300 perusahaan yang diduga belum menyesuaikan harga pembelian TBS sesuai kondisi yang seharusnya.

Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, Kementerian Pertanian telah melaporkan perusahaan-perusahaan terkait kepada Satgas Pangan Polri guna dilakukan pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut terhadap penyebab belum pulihnya harga TBS.

Pemerintah menegaskan harga TBS harus mengacu pada ketetapan masing-masing pemerintah daerah melalui peraturan gubernur, sehingga besaran harga yang diterima petani dapat berbeda antarwilayah sesuai hasil penetapan resmi daerah.

"Kalau Rp3.200 per kg harusnya tetap Rp3.200 per kg. Ada Rp3.600 per kg (maka harus) kembali ke Rp3.600 per kg berdasarkan wilayah. Tapi harus mengikuti Pergub, Peraturan Gubernur. Harga yang dikeluarkan oleh gubernur," kata Amran.

Pemerintah menargetkan pemulihan harga dapat segera mencapai 100 persen agar manfaat perbaikan pasar dapat dirasakan langsung oleh petani sawit.

Ia juga menegaskan harga TBS yang turun dalam beberapa waktu terakhir tidak boleh merugikan petani yang menjadi tulang punggung sektor perkebunan nasional.

Mentan Amran didampingi Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memimpin langsung Rapat Koordinasi Pembahasan Pengembangan dan Upaya Stabilisasi Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit secara terbuka di Kementerian Pertanian.

Penegasan itu disampaikan usai rapat bersama asosiasi sawit, petani, eksportir, Satgas Pangan, dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus dari 25 provinsi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Yang 300 ini kita akan periksa, kita akan cek kenapa dia tidak naikkan seperti semula

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan sekitar 300 perusahaan sawit akan diperiksa karena belum menaikkan harga tandan buah segar (TBS) sesuai kondisi pasar yang seharusnya mendukung kenaikan harga.

"Hari ini masih ada kurang lebih 300 dari totalnya 1.900 perusahaan yang bergerak sektor kelapa sawit. Yang 300 ini kita akan periksa, kita akan cek kenapa dia tidak naikkan seperti semula," kata Mentan usai Rapat Koordinasi Pembahasan Pengembangan dan Upaya Stabilisasi Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Jakarta, Senin.

Mentan menyampaikan pihaknya telah melaporkan langsung 300 perusahaan itu kepada Satgas Pangan Polri. Hal itu sebagai langkah pengawasan terhadap ratusan perusahaan sawit yang belum menyesuaikan harga pembelian TBS di tingkat petani.

Kementerian Pertanian mencatat terdapat sekitar 270 hingga 300 perusahaan yang masih mempertahankan harga di bawah kondisi yang diharapkan.

Amran mengatakan data tersebut akan disampaikan kepada aparat Satgas Pangan Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Ini langsung diperiksa. Enggak (langsung) disanksi, harus melalui pemeriksaan dulu. Langsung diperiksa. Surat hari ini kita berikan, diperiksa," tegasnya.

Menurut dia, proses pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui penyebab belum dilakukannya penyesuaian harga oleh perusahaan.

Pemerintah menegaskan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan petani memperoleh harga yang adil sesuai kondisi pasar.

Meski demikian, pemerintah tidak akan langsung menjatuhkan sanksi sebelum proses verifikasi selesai dilakukan.

Amran menjelaskan terdapat kemungkinan sebagian perusahaan sebenarnya telah menaikkan harga namun belum masuk dalam laporan resmi. Karena itu, pemeriksaan akan dilakukan secara objektif dan berdasarkan data yang terverifikasi.

"Tetapi mana tahu data ini ternyata dia sudah naikkan seperti harga sebelumnya, kami sudah minta juga Dirkrimsus insya Allah ditindaklanjuti khusus TBS ya, harga TBS," beber Amran.

Pemerintah berharap seluruh perusahaan segera mengikuti kesepakatan bersama untuk mengembalikan harga TBS demi menjaga kesejahteraan petani sawit. Adapun harga TBS setiap daerah berbeda-beda sesuai.

"Kalau Rp3.200 per kg harusnya tetap Rp3.200 per kg. Ada Rp3.600 per kg (maka harus) kembali ke Rp3.600 per kg berdasarkan wilayah. Tapi harus mengikuti Pergub, Peraturan Gubernur. Harga yang dikeluarkan oleh gubernur," kata Amran.

Mentan Amran didampingi Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memimpin langsung Rapat Koordinasi Pembahasan Pengembangan dan Upaya Stabilisasi Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit secara terbuka di Kementerian Pertanian.

Rapat tersebut turut melibatkan asosiasi sawit, petani, eksportir, dan Satgas Pangan Polri dan berbagai pihak terkait lainnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, menyatakan pemerintah menyediakan 37 juta batang bibit kelapa dan kakao untuk masyarakat Sulawesi Tenggara (Sultra).

Informasi itu Amran sampaikan saat menyampaikan kuliah umum di Universitas Halu Oleo, Sultra, Sabtu (7/6/2026).

“Pak Gubernur, Pak Wagub, ada untuk Sulawesi Tenggara oleh-oleh itu ada 38 juta batang kelapa dengan kakao. 38 juta, penduduknya cuma 2 juta,” kata Amran sebagaimana dikutip dari YouTube Universitas Halu Oleo.

Amran mengatakan, bantuan itu diberikan secara gratis dari Presiden Prabowo Subianto untuk para petani.

Bantuan tersebut merupakan bagian dari program peremajaan komoditas strategis di seluruh wilayah Indonesia.

Ia pun mendorong mahasiswa hingga dosen yang memiliki lahan mengajukan diri untuk menerima bantuan bibit tersebut.

“Itu gratis dari presiden,” ujarnya.

Amran menuturkan, bantuan bibit itu tidak hanya ditujukan untuk masyarakat Sulawesi Tenggara, melainkan seluruh Indonesia.

Pemerintah mencanangkan, proyek peremajaan sejumlah komoditas strategis mencakup 870.890 hektar lahan.

“Anggarannya kurang lebih Rp 10 triliun,” ucap Amran.

Sebagai Menteri Pertanian, Amran mengawasi betul pelaksanaan program dari Presiden Prabowo tersebut.

Ia tidak segan mencopot pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) di daerah yang diduga mencurangi proyek untuk petani ini.

“Kalau ada yang macam-macam aku beresin kamu. Ini untuk rakyat, ini uang rakyat,” tegas Amran.

Di Sulawesi Tenggara misalnya, Amran mencopot pejabat Kementan setelah mendapati jumlah bibit yang disediakan tidak sesuai dengan laporan.

“Dia sebut ini 40.000, aku hitung, aku hitung, salah, saya bilang kamu mulai besok jangan menjabat,” tutur Amran.

Di Jawa Barat, Amran juga mendapati pejabat Kementan justru celingukan saat pihaknya melakukan pemeriksaan.

Menurut Amran, pejabat itu tidak melaksanakan tugas pembibitan yang telah diperintahkan sejak setahun lalu.

“Ini SK-mu mulai hari ini kamu saya copot,” kata Amran kepada pegawai itu.

Sebagai informasi, pemerintah tengah menggencarkan peremajaan sejumlah komoditas strategis di sektor perkebunan yakni kakao, kelapa dalam, lada, mete, gambir, dan tebu.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono alias Mas Dar, mengatakan anggaran program itu Rp 9,95 triliun dan akan disalurkan ke petani dalam waktu sekitar tiga tahun.

Melalui program ini, pemerintah hendak mendorong produktivitas sejumlah komoditas perkebunan yang memiliki permintaan tinggi di pasar dunia.

“Kita remajakan bibitnya yang sesuai, yang terstandar, cara pengelolaannya yang bener, maka produktivitasnya tinggi, petaninya tambah sejahtera,” tutur Mas Dar saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Dalam rantai perdagangan sawit, setiap tambahan biaya yang muncul di tingkat ekspor umumnya akan diteruskan ke bawah melalui rantai pasok hingga akhirnya memengaruhi harga tandan buah segar (TBS) yang diterima petani

Jakarta (ANTARA) - Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menekankan pentingnya transparansi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) Strategis agar petani komoditas seperti kelapa sawit tetap terlindungi.

Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, menyoroti transparansi tersebut khususnya dalam perhitungan harga, mekanisme pengawasan, serta skema perlindungan petani sebelum kebijakan ini dijalankan secara penuh.

“Dalam rantai perdagangan sawit, setiap tambahan biaya yang muncul di tingkat ekspor umumnya akan diteruskan ke bawah melalui rantai pasok hingga akhirnya memengaruhi harga tandan buah segar (TBS) yang diterima petani,” kata Darto.

Adapun pemerintah telah menetapkan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang dibentuk untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas strategis nasional.

DSI diberi tugas untuk mengelola dan mengawasi transaksi ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam penting seperti batu bara, minyak sawit mentah (CPO) dan ferro alloy.

Pembentukan DSI dilakukan sebagai upaya pemerintah menutup potensi kerugian negara yang selama ini terjadi dalam perdagangan ekspor yang muncul akibat praktik seperti under invoicing dan transfer pricing.

“Apabila margin yang diambil oleh BUMN ekspor menjadi komponen biaya baru dalam perdagangan, maka risiko terbesar justru dapat ditanggung oleh petani melalui penurunan harga TBS. Karena itu pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak menciptakan beban tambahan bagi petani sawit,” ujar Darto.

Selain itu, PP 24/2026 dalam Pasal 4 mengatur kewajiban ekspor melalui BUMN Ekspor dapat dikecualikan bagi pelaku usaha yang memiliki kontrak atau perjanjian dengan pemerintah yang memuat ketentuan investasi, divestasi dan/atau pengolahan/pemurnian di dalam negeri.

“Penilaian POPSI soal pasal 4 ini adalah, pada satu sisi pemerintah menyatakan ingin mengatasi under invoicing, tetapi di sisi lain PP membuka mekanisme pengecualian yang diputuskan melalui rapat koordinasi kementerian yang bisa membuka celah untuk lobi dan menimbulkan ketidakpastian usaha,” kata Darto.

Ia menambahkan penting bagi regulator untuk menjelaskan secara terukur berapa tambahan devisa negara yang diharapkan dari penerapan skema ekspor satu pintu tersebut.

“Jika alasan utama kebijakan adalah menyelamatkan devisa negara maka pemerintah perlu menyampaikan target, mekanisme pencapaiannya, serta manfaat yang akan diterima masyarakat, termasuk petani sawit,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja ekspor minyak kelapa Indonesia tetap menunjukkan ketahanan sepanjang 2025 meski volume pengiriman menurun akibat keterbatasan pasokan bahan baku, dengan lonjakan harga global yang mendorong nilai ekspor tumbuh lebih dari 43%.

Kajian sektoral yang disusun Indonesia Eximbank Institute memperlihatkan Indonesia masih mempertahankan posisi sebagai eksportir minyak kelapa terbesar kedua dunia untuk kategori minyak kelapa mentah maupun minyak kelapa dimurnikan.

Pangsa pasar Indonesia tercatat sekitar 22%, masih berada di bawah Filipina yang menguasai sekitar 49% pasar global dan di atas Belanda dengan pangsa sekitar 10%.

Kepala Indonesia Eximbank Institute, Rini Satriani, mengatakan volume ekspor minyak kelapa Indonesia sepanjang Januari–Desember 2025 turun sekitar 18%. Namun, penurunan tersebut tidak menghambat pertumbuhan nilai ekspor yang melonjak lebih dari 43%.

“Peningkatan nilai ekspor ini terutama dipicu oleh lonjakan harga akibat terbatasnya pasokan bahan baku dan pasokan domestik yang turut dipengaruhi El Niño sehingga sebagian pabrik mengurangi kapasitas produksi sementara. Tekanan harga minyak kelapa di pasar ekspor semakin meningkat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (3/6/2026).

Menurut Rini, daya saing minyak kelapa Indonesia tetap terjaga berkat diversifikasi pasar yang luas dengan lebih dari 90 negara tujuan ekspor.

Kondisi tersebut membuat ekspor nasional tidak bergantung pada satu atau dua pasar utama sekaligus memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar internasional.

Saat ini, destinasi utama minyak kelapa Indonesia meliputi Belanda, China, Filipina, Malaysia, dan Amerika Serikat.

Rini menilai peluang ekspansi masih terbuka lebar, terutama ke pasar Eropa dan negara-negara nontradisional yang permintaannya terus meningkat.

Dia menambahkan tren global menuju gaya hidup sehat turut menjadi katalis positif bagi industri minyak kelapa, khususnya untuk produk pangan, kosmetik, dan kesehatan berbasis bahan alami.

“Sebagai salah satu produsen kelapa terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi untuk melakukan penetrasi ekspor ke pasar yang menaruh perhatian pada produk berbasis keberlanjutan seperti Uni Eropa,” katanya.

Meski demikian, Indonesia Eximbank Institute memperkirakan pertumbuhan ekspor minyak kelapa pada 2026 akan lebih moderat. Nilai ekspor diproyeksikan tumbuh sekitar 9% seiring pemulihan produksi di negara pesaing, terutama Filipina, serta normalisasi harga kelapa dunia.

Di sisi lain, tantangan utama industri minyak kelapa nasional masih berasal dari sektor hulu. Produksi kelapa domestik menghadapi persoalan penuaan tanaman, rendahnya produktivitas perkebunan rakyat, dampak cuaca ekstrem, hingga meningkatnya ekspor kelapa bulat yang mengurangi pasokan bahan baku bagi industri pengolahan dalam negeri.

Karena itu, Rini menilai program peremajaan kebun kelapa menjadi langkah krusial untuk menjaga keberlanjutan industri. Pemerintah diketahui telah merealisasikan peremajaan sekitar 44.900 hektare kebun kelapa pada 2024 dan menargetkan perluasan replanting hingga ratusan ribu hektare pada periode 2026–2027.

“Peremajaan kebun kelapa dan penguatan hilirisasi menjadi strategi kunci untuk menjaga keberlanjutan industri minyak kelapa nasional,” ujarnya.

Selain replanting, penguatan hilirisasi dinilai menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya saing industri. Pengembangan produk turunan bernilai tambah diyakini mampu memperluas pemanfaatan bahan baku domestik sekaligus meningkatkan nilai ekspor di tengah persaingan global yang semakin ketat.

“Peremajaan kebun kelapa dan hilirisasi menjadi strategi untuk menjaga kesinambungan pasokan bahan baku minyak kelapa di masa depan. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat peran minyak kelapa sebagai komoditas potensial yang berkelanjutan dan mampu mendorong kinerja ekspor nasional ke depan,” kata Rini.

Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja ekspor minyak kelapa Indonesia menunjukkan ketahanan di tengah tekanan pasokan global dan fluktuasi produksi. Kajian sektoral Indonesia Eximbank (IEB) Institute mencatat Indonesia tetap menjadi eksportir minyak kelapa terbesar kedua di dunia pada 2025 dengan pangsa pasar global sekitar 22 persen, baik untuk minyak kelapa mentah maupun minyak kelapa dimurnikan.

Kepala Indonesia Eximbank Institute, Rini Satriani, mengatakan nilai ekspor minyak kelapa Indonesia tetap meningkat meski volume pengiriman mengalami penurunan sepanjang 2025.

Pada periode Januari–Desember 2025, volume ekspor minyak kelapa tercatat turun sekitar 18 persen. Namun, secara kumulatif nilai ekspor justru melonjak lebih dari 43 persen.

“Peningkatan nilai ekspor ini terutama dipicu oleh lonjakan harga akibat terbatasnya pasokan bahan baku dan pasokan domestik, yang turut dipengaruhi oleh El Niño sehingga sebagian pabrik mengurangi kapasitas produksi sementara. Kondisi tersebut mendorong kenaikan harga minyak kelapa di pasar ekspor,” ujar Rini.

Menurut dia, Indonesia masih berada di bawah Filipina yang menguasai sekitar 49 persen pasar ekspor minyak kelapa dunia. Sementara itu, Belanda menempati posisi ketiga dengan pangsa pasar sekitar 10 persen.

Di tengah persaingan tersebut, daya saing ekspor minyak kelapa dimurnikan Indonesia dinilai tetap resilien. Salah satu faktor pendukungnya adalah tingginya diversifikasi pasar ekspor yang menjangkau lebih dari 90 negara tujuan.

Pasar utama ekspor minyak kelapa Indonesia meliputi Belanda, Tiongkok, Filipina, Malaysia, dan Amerika Serikat. Selain itu, peluang ekspansi masih terbuka di pasar Eropa maupun kawasan non-tradisional lainnya.

Rini mengatakan permintaan global terhadap minyak kelapa murni terus meningkat seiring berkembangnya tren gaya hidup sehat dan penggunaan bahan alami di sektor pangan, kosmetik, serta kesehatan.

“Sebagai salah satu produsen kelapa terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi untuk melakukan penetrasi ekspor ke pasar yang menaruh perhatian pada produk berbasis keberlanjutan, seperti Uni Eropa,” katanya.

IEB Institute memproyeksikan nilai ekspor minyak kelapa Indonesia akan tumbuh moderat sekitar 9 persen pada 2026. Pertumbuhan tersebut dipengaruhi pemulihan produksi dari negara pesaing seperti Filipina serta penyesuaian harga kelapa yang diperkirakan berangsur kembali ke level normal.

Meski prospek ekspor masih terjaga, sektor minyak kelapa nasional menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait ketahanan pasokan bahan baku. Produksi kelapa nasional masih tertekan oleh penuaan pohon, rendahnya produktivitas pekebun kecil, dampak cuaca ekstrem, serta meningkatnya ekspor kelapa bulat ke luar negeri.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah telah menjalankan program peremajaan kebun kelapa dengan realisasi sekitar 44.900 hektar pada 2024. Program itu ditargetkan diperluas hingga ratusan ribu hektar pada periode 2026–2027 guna meningkatkan produktivitas dan menjamin pasokan bahan baku bagi industri pengolahan dalam negeri.

Selain peremajaan kebun, penguatan hilirisasi juga dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing industri minyak kelapa nasional. Pengembangan industri pengolahan bernilai tambah diharapkan dapat memperluas pemanfaatan bahan baku domestik sekaligus mendorong ekspor produk kelapa dengan nilai ekonomi lebih tinggi.

“Peremajaan kebun kelapa dan hilirisasi menjadi strategi untuk menjaga kesinambungan pasokan bahan baku minyak kelapa di masa depan. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat peran minyak kelapa sebagai komoditas potensial yang berkelanjutan dan mampu mendorong kinerja ekspor nasional ke depan,” kata Rini.

Indonesia masih menjadi eksportir minyak kelapa terbesar kedua di dunia pada 2025

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank menyatakan kinerja ekspor minyak kelapa Indonesia menunjukkan ketahanan yang solid di tengah tekanan pasokan global dan fluktuasi produksi.

Kajian sektoral Indonesia Eximbank Institute mencatat Indonesia masih menjadi eksportir minyak kelapa terbesar kedua di dunia pada 2025, baik untuk minyak kelapa mentah maupun minyak kelapa dimurnikan, dengan pangsa pasar global sekitar 22 persen.

Kepala Indonesia Eximbank Institute Rini Satriani dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, mengatakan nilai ekspor minyak kelapa Indonesia tetap meningkat meski volume pengiriman menurun.

Sepanjang Januari-Desember 2025, volume ekspor turun sekitar 18 persen, namun nilai ekspor kumulatif naik lebih dari 43 persen.

Menurut Rini, kenaikan nilai ekspor terutama dipicu lonjakan harga akibat terbatasnya pasokan bahan baku. Kondisi tersebut turut dipengaruhi El Nino yang membuat sebagian pabrik mengurangi kapasitas produksi sementara.

Dia menjelaskan Indonesia berada di bawah Filipina yang menguasai sekitar 49 persen pasar ekspor minyak kelapa dunia. Sementara itu, Belanda menempati posisi ketiga dengan pangsa sekitar 10 persen.

Di tengah persaingan tersebut, Indonesia Eximbank Institute menilai daya saing ekspor minyak kelapa Indonesia, terutama produk dimurnikan, masih cukup resilien.

Indonesia juga memiliki keunggulan dari sisi diversifikasi pasar ekspor. Produk minyak kelapa Indonesia telah menjangkau lebih dari 90 negara, dengan pasar utama meliputi Belanda, Tiongkok, Filipina, Malaysia, dan Amerika Serikat.

Indonesia Eximbank Institute berpendapat Indonesia memiliki peluang penetrasi lebih lanjut ke Eropa dan kawasan non-tradisional, mengingat permintaan global terhadap minyak kelapa murni terus meningkat seiring tren gaya hidup sehat dan penggunaan produk alami di sektor pangan, kosmetik, serta kesehatan.

Secara umum, Indonesia Eximbank Institute memproyeksikan nilai ekspor minyak kelapa Indonesia tumbuh moderat sekitar 9 persen pada 2026. Prospek tersebut dipengaruhi pemulihan produksi dari negara kompetitor seperti Filipina serta penyesuaian harga kelapa menuju level normal.

Meski demikian, sektor minyak kelapa masih menghadapi tantangan pasokan bahan baku. Produksi kelapa nasional tertekan oleh penuaan pohon, produktivitas pekebun kecil yang masih rendah, cuaca ekstrem, serta meningkatnya ekspor kelapa bulat.

Rini menilai peremajaan kebun kelapa dan penguatan hilirisasi menjadi strategi penting untuk menjaga keberlanjutan industri. Pemerintah telah merealisasikan peremajaan sekitar 44,9 ribu hektare pada 2024 dan menargetkan perluasan program replanting pada 2026-2027.

Peremajaan kebun kelapa dan hilirisasi disebut menjadi strategi untuk menjaga kesinambungan pasokan bahan baku minyak kelapa di masa depan.

“Upaya ini diharapkan dapat memperkuat peran minyak kelapa sebagai komoditas potensial yang berkelanjutan dan mampu mendorong kinerja ekspor nasional ke depan,” kata Rini.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Indonesia Eximbank (IEB) Institute mengungkapkan kinerja ekspor minyak kelapa Indonesia berhasil menunjukkan ketahanan yang solid di tengah ketatnya pasokan bahan baku global serta fluktuasi kapasitas produksi domestik.

Indonesia sukses mempertahankan posisinya sebagai negara eksportir minyak kelapa terbesar kedua di dunia dengan mencakup komoditas minyak kelapa mentah (crude coconut oil/HS 1513.11) maupun minyak kelapa dimurnikan (refined coconut oil/HS 1513.19).

Dari aspek aktivitas perdagangan di sepanjang periode Januari hingga Desember 2025, sektor ini mencatatkan anomali positif di mana nilai ekspor tetap tumbuh tinggi secara kumulatif meski volume pengiriman mengalami penyusutan sekitar 18 persen. Secara akumulatif, nilai ekspor komoditas ini justru melesat hingga di atas 43 persen.

Kepala Indonesia Eximbank Institute, Rini Satriani mengungkapkan bahwa pergerakan harga di pasar internasional menjadi faktor utama yang mengompensasi penurunan volume pengiriman tersebut.

“Peningkatan nilai ekspor ini terutama dipicu oleh lonjakan harga akibat terbatasnya pasokan bahan baku, dan pasokan domestik, yang turut dipengaruhi oleh El Niño sehingga sebagian pabrik mengurangi kapasitas produksi sementara, sehingga tekanan harga minyak kelapa di pasar ekspor semakin meningkat,” ujar Rini Satriani dalam keterangan resminya, Sabtu (30/5/2026).

Dalam peta persaingan global tahun 2025, Indonesia kokoh berada di peringkat kedua dengan penguasaan pangsa pasar (market share) sebesar 22 persen. Posisi teratas masih ditempati oleh Filipina sebagai pemain utama dunia dengan porsi mencapai 49 persen, sementara posisi ketiga dihuni oleh Belanda yang mengantongi pangsa pasar sebesar 10 persen.

Meskipun harus bersaing ketat dengan Filipina, daya saing produk minyak kelapa olahan atau dimurnikan asal Indonesia dinilai sangat resilien.

Kekuatan utama Indonesia terletak pada tingginya tingkat diversifikasi pasar tujuan yang tersebar di lebih dari 90 negara. Strategi ini berhasil memitigasi risiko ketergantungan pada kawasan tertentu sekaligus mempertebal daya tawar (bargaining power) Indonesia.

Sejauh ini, pilar pasar utama ekspor Indonesia meliputi Belanda, China, Filipina, Malaysia, dan Amerika Serikat. Ke depan, Indonesia masih memiliki ruang penetrasi yang luas untuk menyasar pasar Eropa serta kawasan non-tradisional lainnya. Langkah ini sejalan dengan tren global yang mulai beralih ke gaya hidup sehat serta penggunaan bahan baku alami untuk industri pangan, kosmetik, dan farmasi.

“Sebagai salah satu produsen kelapa terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi untuk melakukan penetrasi ekspor ke pasar yang menaruh perhatian pada produk berbasis keberlanjutan, seperti Uni eropa,” ungkap Rini.

Memasuki tahun anggaran 2026, IEB Institute memproyeksikan nilai ekspor minyak kelapa nasional akan tumbuh moderat di kisaran 9 persen. Prediksi ini didasarkan pada ekspektasi mulai pulihnya kapasitas produksi kelapa dari negara kompetitor seperti Filipina, yang secara bertahap akan membawa harga kelapa global kembali ke tingkat normal.

Guna menghadapi normalisasi harga tersebut, Rini menegaskan bahwa Indonesia wajib mengatasi tantangan struktural di sektor hulu, terutama menyangkut ketahanan pasokan bahan baku.

Sektor perkebunan kelapa nasional saat ini dibayangi oleh masalah penuaan pohon (aging), rendahnya produktivitas petani swadaya, faktor cuaca ekstrem, hingga maraknya aktivitas ekspor kelapa bulat (utuh) ke luar negeri yang mengurangi jatah bahan baku industri lokal.

Sebagai solusi, pemerintah telah menggulirkan program replanting perkebunan kelapa dengan realisasi mencapai 44,9 ribu hektare pada 2024, dan menargetkan perluasan cakupan program hingga ratusan ribu hektare untuk periode 2026–2027.

“Peremajaan kebun kelapa dan penguatan hilirisasi menjadi strategi kunci untuk menjaga keberlanjutan industri minyak kelapa nasional. Pemerintah telah memulai langkah peremajaan kebun dengan realisasi sekitar 44,9 ribu hektare pada 2024, serta menargetkan perluasan program replanting hingga ratusan ribu hektare pada periode 2026–2027. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kelapa dan menjamin pasokan bahan baku bagi industri pengolahan dalam negeri,” ujar Rini.

Di sektor hilir, peningkatan kapasitas industri pengolahan dinilai krusial untuk menciptakan nilai tambah, mengoptimalkan penyerapan kelapa domestik, dan memastikan produk yang diekspor memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi.

“Peremajaan kebun kelapa dan hilirisasi menjadi strategi untuk menjaga kesinambungan pasokan bahan baku minyak kelapa di masa depan. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat peran minyak kelapa sebagai komoditas potensial yang berkelanjutan dan mampu mendorong kinerja ekspor nasional ke depan,” pungkas Rini. (Wahyu Dwi Anggoro)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kinerja ekspor minyak kelapa Indonesia dinilai tetap menunjukkan ketahanan di tengah tekanan pasokan global dan fluktuasi produksi dalam negeri.

Meski volume ekspor menurun sepanjang 2025, nilai ekspor justru melonjak lebih dari 43 persen karena kenaikan harga di pasar internasional.

Kepala Indonesia Eximbank Institute, Rini Satriani, mengatakan, Indonesia masih mempertahankan posisinya sebagai eksportir minyak kelapa terbesar kedua di dunia untuk minyak kelapa mentah maupun minyak kelapa dimurnikan.

“Peningkatan nilai ekspor ini terutama dipicu oleh lonjakan harga akibat terbatasnya pasokan bahan baku dan pasokan domestik, yang turut dipengaruhi oleh El Nino sehingga sebagian pabrik mengurangi kapasitas produksi sementara,” ujar Rini dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/5/2026).

Kajian sektoral Indonesia Eximbank (IEB) Institute mencatat pangsa pasar global Indonesia mencapai sekitar 22 persen pada 2025, berada di bawah Filipina yang menguasai 49 persen pasar dunia.

Pada periode Januari-Desember 2025, volume ekspor minyak kelapa Indonesia tercatat turun sekitar 18 persen.

Namun, secara kumulatif nilai ekspor justru meningkat lebih dari 43 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Menurut dia, daya saing ekspor minyak kelapa Indonesia masih relatif kuat di tengah persaingan global.

Salah satu faktor pendukungnya adalah diversifikasi pasar ekspor yang luas.

Saat ini, minyak kelapa Indonesia diekspor ke lebih dari 90 negara, sehingga tidak terlalu bergantung pada satu atau dua pasar utama.

Negara tujuan utama ekspor antara lain Belanda, China, Filipina, Malaysia, dan Amerika Serikat.

Rini menilai peluang ekspor masih terbuka lebar, terutama ke pasar Eropa dan kawasan nontradisional yang mulai meningkatkan permintaan terhadap produk berbasis keberlanjutan.

Permintaan global terhadap minyak kelapa murni juga terus meningkat seiring tren gaya hidup sehat serta penggunaan bahan alami dalam industri pangan, kosmetik, dan kesehatan.

“Sebagai salah satu produsen kelapa terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi untuk melakukan penetrasi ekspor ke pasar yang menaruh perhatian pada produk berbasis keberlanjutan, seperti Uni Eropa,” kata Rini.

Untuk tahun 2026, IEB Institute memperkirakan nilai ekspor minyak kelapa masih akan tumbuh sekitar 9 persen.

Namun, laju pertumbuhan diperkirakan lebih moderat seiring pulihnya produksi negara pesaing seperti Filipina dan penyesuaian harga kelapa ke tingkat yang lebih normal.

Meski prospek ekspor tetap positif, industri minyak kelapa nasional masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait pasokan bahan baku.

Produksi kelapa dalam negeri menghadapi tekanan akibat banyaknya tanaman tua, produktivitas pekebun yang masih rendah, cuaca ekstrem, hingga meningkatnya ekspor kelapa bulat ke luar negeri.

Karena itu, Rini menilai program peremajaan kebun kelapa dan penguatan hilirisasi menjadi kunci menjaga keberlanjutan industri.

Pemerintah tercatat telah merealisasikan peremajaan kebun kelapa seluas sekitar 44.900 hektar pada 2024 dan menargetkan perluasan program replanting hingga ratusan ribu hektar pada periode 2026-2027.

“Peremajaan kebun kelapa dan hilirisasi menjadi strategi untuk menjaga kesinambungan pasokan bahan baku minyak kelapa di masa depan. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat peran minyak kelapa sebagai komoditas potensial yang berkelanjutan dan mampu mendorong kinerja ekspor nasional ke depan,” ujar Rini.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) sengaja menyebabkan kelaparan di Kuba sebagai bagian dari pencekikan ekonomi terhadap pulau tersebut. Pendapat itu diungkap profesor City University of New York, Danny Shaw, dalam wawancara dengan Rick Sanchez dari RT.

Berbicara di acara Sanchez Effect, Shaw, sarjana etnografi, membahas kunjungannya baru-baru ini ke Kuba dan berpendapat AS adalah penyebab utama ketidakstabilan tersebut.

“Kebijakan luar negeri AS selama 67 tahun terakhir telah melakukan segala upaya untuk mengganggu ekonomi Kuba, segala bentuk harmoni sosial dan ekonomi,” kata Shaw.

“Departemen Luar Negeri, semua lembaga yang berbeda ini, CIA, mereka tahu persis berapa banyak kalori yang dapat diakses warga Kuba, dan setiap hari jumlahnya semakin berkurang,” tambahnya. “Saya menyaksikan kelaparan yang luar biasa, keputusasaan, kekurangan, kehausan, dan kekurangan air.”

Menurut Shaw, kondisi semakin memburuk sejak pemerintahan Presiden Donald Trump memperketat blokade sambil mempersiapkan kemungkinan invasi militer.

Ia mengklaim dalam beberapa hal, kekurangan di Kuba telah menjadi lebih buruk daripada di Haiti, negara Karibia lain yang ditandai dengan ketidakstabilan berkepanjangan dan kesulitan ekonomi.

Sanchez, yang lahir di Kuba dan dibesarkan di Miami, mengatakan masalah ini bersifat pribadi baginya.

Ia juga menolak klaim Menteri Luar Negeri Marco Rubio bahwa krisis ekonomi Kuba yang memburuk terutama merupakan kesalahan pemerintahnya sendiri, dan malah berpendapat, "Amerika Serikat telah menghancurkan Kuba, bukan komunis yang tidak kompeten."