Bisnis.com, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menginisiasi insersi kurikulum perkoperasian pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Langkah ini diklaim sebagai pionir di Indonesia dan bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai ekonomi kerakyatan sejak dini kepada generasi muda.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan upaya konkret untuk mengembalikan marwah koperasi sebagai pilar ekonomi bangsa.

"Ini bahkan mungkin baru yang pertama di Indonesia, mudah-mudahan hasilnya bisa bagus," ujar Sumarno dalam Focus Group Discussion (FGD) Finalisasi Insersi Kurikulum Pendidikan Perkoperasian di Balai Pelatihan Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Semarang, pada Selasa (5/5/2026).

Menurut Sumarno, urgensi kurikulum ini terletak pada perbedaan fundamental antara model bisnis koperasi dengan korporasi umum. Koperasi dipandang sebagai entitas unik yang menggabungkan profitabilitas bisnis dengan tanggung jawab sosial.

Di dalamnya terkandung nilai kebersamaan, gotong royong, serta prinsip kedaulatan anggota yang menjadi ruh utama ekonomi Pancasila dalam skala makro maupun mikro.

Kebijakan ini juga dirancang untuk bersinergi dengan program strategis Pemerintah Pusat, khususnya terkait pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Melalui internalisasi konsep ekonomi kerakyatan di bangku sekolah, pemerintah berharap dapat mencetak sumber daya manusia (SDM) masa depan yang memiliki kompetensi manajerial sekaligus integritas moral dalam mengelola koperasi secara profesional.

Implementasi kurikulum ini direncanakan akan menyasar seluruh institusi pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan serta madrasah di bawah Kementerian Agama (Kemenag) di wilayah Jawa Tengah. Selain untuk konsumsi lokal, draf kurikulum ini rencananya akan dipresentasikan kepada Menteri Koperasi dengan harapan dapat diadopsi menjadi standar nasional.

Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Dwi Silo Raharjo, menjelaskan bahwa selama ini konten pendidikan ekonomi di sekolah cenderung bersifat umum dan kurang memberikan porsi khusus pada aspek teknis maupun filosofis perkoperasian.

Dwi menambahkan bahwa pada era 1980-an, pendidikan koperasi sempat menjadi bagian integral dari sistem pendidikan di Indonesia.
"Kami ingin up lagi bahwa pendidikan perkoperasian itu sangat penting. Tujuan FGD ini adalah menyempurnakan draf kurikulum agar selaras dengan kebijakan pendidikan nasional dan daerah, serta menghasilkan modul yang aplikatif," ungkap Dwi.

Untuk memastikan kualitas dan relevansi materi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan 40 ahli kurikulum dalam proses penyusunan yang berlangsung selama tiga hari. Tim ini terdiri dari berbagai unsur, termasuk perwakilan Kanwil Kemenag Jateng, Dinas Pendidikan Provinsi, serta Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Keterlibatan praktisi dari gerakan koperasi juga menjadi kunci agar modul yang dihasilkan tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Jakarta (ANTARA) - Ekonomi global yang bergejolak dalam beberapa waktu terakhir, mendorong koperasi untuk kembali menemukan relevansinya sebagai jalan tengah yang manusiawi.

Koperasi bukan sekadar badan usaha, melainkan ruang berkumpul yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat untuk bertahan, berkembang, dan bermartabat.

Sejarah mencatat bahwa ketika Revolusi Industri di Eropa pada abad ke-18, hingga ke-19 melahirkan sistem ekonomi yang sangat kapitalistik, dengan upah rendah dan harga barang yang melambung, masyarakat kecil justru merespons dengan cara yang sederhana, namun revolusioner, yakni bekerja bersama.

Pada 1844 menjadi tonggak penting, ketika sekelompok buruh di Rochdale, Inggris, mendirikan Rochdale Society of Equitable Pioneers.

Dari sebuah toko kecil yang dikelola secara demokratis, mereka membangun fondasi koperasi modern dengan prinsip kejujuran, harga terjangkau, dan pembagian keuntungan yang adil kepada anggota.

Hal yang sering luput dari perhatian adalah satu faktor kunci keberhasilan mereka, yakni pendidikan atau literasi. Mereka tidak hanya berdagang, tetapi juga mendidik dan memperkuat literasi.

Sebagian keuntungan, bahkan disisihkan untuk memastikan anggotanya memahami literasi dasar, ekonomi, keuangan, hingga nilai etika dan kesadaran sosial.

Maka, koperasi kemudian menemukan kekuatannya yang paling mendasar. Koperasi tidak berhenti pada transaksi ekonomi, tetapi bergerak lebih jauh sebagai alat transformasi sosial.

Pendidikan yang diberikan bukan sekadar keterampilan teknis, melainkan kesadaran tentang posisi mereka dalam sistem ekonomi yang sering tidak adil, sekaligus keyakinan bahwa perubahan bisa dimulai dari kebersamaan.

Koperasi Rochdale, bahkan menyediakan perpustakaan dan forum diskusi, membuktikan bahwa pengetahuan adalah fondasi dari kemandirian.

Jika menengok Indonesia hari ini, semangat yang sama sebenarnya telah tumbuh di berbagai daerah. Koperasi Pusat Susu Bandung Utara, koperasi kredit Keling Kumang di Sintang, hingga koperasi Agro Niaga Jabung di Malang, menunjukkan bahwa koperasi bisa berhasil jika dibangun dengan fondasi yang tepat.

Polanya pun tidak jauh berbeda dengan Rochdale. Semua dimulai dari satu hal sederhana, yaitu masalah nyata.

Koperasi yang solutif tidak lahir dari ambisi, melainkan dari kebutuhan. Ketika konsumen kesulitan mendapatkan harga yang terjangkau, ketika petani tidak memiliki akses pasar yang adil, atau ketika pedagang kecil terjebak dalam keterbatasan modal, di situlah koperasi menemukan panggilannya.

Prosesnya dimulai dengan identifikasi masalah secara jujur, dilanjutkan dengan diskusi kelompok, survei kebutuhan, hingga pemetaan prioritas solusi.

Tahapan berikutnya tidak kalah krusial, yakni membentuk kelompok inisiator yang memiliki integritas dan komitmen. Koperasi bukan ruang bagi mereka yang sekadar ikut-ikutan.

Koperasi membutuhkan orang-orang yang dipercaya, memiliki kemampuan manajerial, memahami keuangan, dan siap bekerja untuk kepentingan bersama. Tanpa fondasi manusia yang kuat, koperasi hanya akan menjadi struktur tanpa jiwa.

Analisis kelayakan

Setelah itu, analisis kelayakan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa koperasi benar-benar dibutuhkan dan mampu bertahan.

Ini mencakup analisis pasar, kemampuan pengurus, risiko usaha, hingga aliran kas. Koperasi bukan sekadar idealisme, tetapi juga harus berdiri di atas perhitungan yang matang.

Perumusan tujuan dan model koperasi juga menentukan arah perjalanan ke depan. Apakah koperasi akan fokus pada simpan pinjam, pemasaran, atau produksi, semua harus dirumuskan dengan jelas.

Nilai-nilai, seperti kejujuran, transparansi, dan gotong royong harus ditanamkan sejak awal, bukan sekadar slogan, tetapi menjadi budaya kerja yang hidup.

Aspek tata kelola kemudian diperkuat melalui penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang adil dan transparan.

Di sinilah aturan main disepakati bersama, mulai dari hak dan kewajiban anggota, hingga mekanisme pembagian sisa hasil usaha. Rapat pembentukan menjadi momentum penting untuk mengesahkan semua itu, sekaligus memilih pengurus yang akan menjalankan amanah.

Legalitas menjadi langkah berikutnya yang tidak boleh diabaikan. Dari akta notaris hingga nomor induk berusaha, semua harus dipenuhi agar koperasi memiliki kepastian hukum.

Setelah itu, sistem operasional perlu dibangun dengan rapi, termasuk pencatatan keuangan, prosedur kerja, hingga pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi.

Hal yang paling menentukan justru terjadi setelah koperasi mulai berjalan. Memulai dari skala kecil adalah pilihan bijak, karena di situlah proses belajar terjadi.

Koperasi simpan pinjam, misalnya, bisa dimulai dari pinjaman kecil dengan pendampingan intensif agar anggota mampu mengembalikan pinjaman dengan baik.

Dari proses bertahap ini, kepercayaan anggota akan tumbuh, dan kepercayaan adalah mata uang paling berharga dalam koperasi.

Rapat anggota tahunan

Evaluasi yang berkelanjutan menjadi kunci untuk menjaga koperasi tetap relevan dan sehat. Rapat anggota tahunan bukan sekadar formalitas, tetapi ruang untuk transparansi, refleksi, dan perbaikan.

Di saat yang sama, budaya kerja harus terus dibangun, mulai dari kejujuran hingga rasa memiliki. Koperasi bukan hanya tentang sistem, tetapi tentang manusia yang menjalankannya.

Sayangnya, tidak semua koperasi berhasil. Banyak yang gagal karena pengurus tidak kompeten, komunikasi lemah, anggota tidak memahami konsep koperasi, hingga meningkatnya risiko gagal bayar.

Masalah-masalah ini sejatinya kembali pada satu hal yang sering diabaikan, yaitu pendidikan. Tanpa pendidikan yang berkelanjutan, koperasi kehilangan arah dan mudah tergelincir.

Maka, sudah saatnya untuk kembali merujuk pada pelajaran dari Rochdale. Pendidikan bukan pelengkap, melainkan fondasi. Tapi adalah alat pembebasan yang memungkinkan anggota tidak hanya menerima manfaat ekonomi, tetapi juga tumbuh sebagai individu yang mandiri dan berdaya.

Bantuan finansial, tanpa pengetahuan hanya akan menciptakan ketergantungan, sementara pendidikan membuka jalan menuju kemandirian yang sejati.

Koperasi, pada akhirnya, adalah cermin dari kualitas manusia yang ada di dalamnya. Koperasi adalah badan usaha dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota.

Ketika dibangun dengan niat yang benar, dijalankan dengan sistem yang baik, dan diperkuat dengan pendidikan yang berkelanjutan, koperasi tidak hanya menjadi solusi ekonomi, tetapi juga penggerak perubahan sosial.

Di tengah tantangan ekonomi yang terus berubah, koperasi menawarkan sesuatu yang sering hilang dalam sistem modern yaitu rasa memiliki, kepercayaan, dan kebersamaan.

Koperasi mengingatkan semua bahwa kesejahteraan tidak harus dicapai dengan saling mengalahkan, tetapi bisa dibangun dengan saling menguatkan. Dan dalam dunia yang semakin individualistik, nilai-nilai inilah yang justru menjadi harapan.

*) A Roni Kurniawan adalah praktisi pendidikan, trainer/educator di Yamjaya, dan pengembang metode edukasi praktis berbasis psikologi pada Rumah Belajar Bersama (Rbebe)

Copyright © ANTARA 2026