Bisnis.com, PALEMBANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Bank Sumsel Babel memperkuat kolaborasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyelenggaraan Undian Super Grand Prize Tabungan Pesirah Tahun 2026 yang digelar di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Sabtu (02/05/2026).

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang apresiasi kepada nasabah, tetapi juga dirancang sebagai upaya pemberdayaan UMKM lokal Sumatera Selatan dengan melibatkan berbagai pelaku usaha kecil dan menengah untuk memasarkan produk kuliner, kerajinan, dan produk unggulan daerah kepada ribuan masyarakat yang hadir. Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Sumsel Babel, kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi baru bagi pelaku usaha lokal sekaligus memperluas akses pasar bagi produk-produk UMKM.

Pemimpin Divisi Pengembangan Produk dan Pemasaran Bank Sumsel Babel, Rozali Anton menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen bank pembangunan daerah dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan. Selain menghadirkan program undian bagi nasabah Tabungan Pesirah, kegiatan ini juga membuka ruang bagi UMKM untuk meningkatkan transaksi dan memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat luas.

“Melalui kolaborasi ini, kami ingin memastikan bahwa setiap kegiatan besar yang dilaksanakan tidak hanya memberikan hiburan kepada masyarakat, tetapi juga menghadirkan dampak ekonomi nyata bagi pelaku UMKM lokal,” ujar Anton. Acara ini juga menghadirkan hiburan rakyat dengan penampilan musisi nasional Ungu serta penyanyi dangdut populer Lady Rara yang diharapkan dapat menarik antusiasme masyarakat untuk hadir dan meramaikan kegiatan tersebut.

Menariknya, kegiatan ini terbuka untuk masyarakat dan dapat diikuti secara gratis, sehingga memberikan kesempatan luas bagi warga Sumatera Selatan untuk menikmati hiburan sekaligus mendukung produk-produk UMKM lokal. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berharap kolaborasi seperti ini dapat terus diperluas ke berbagai kegiatan ekonomi dan sosial lainnya, sehingga mampu memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat yang ingin hadir cukup mengikuti akun Instagram resmi Bank Sumsel Babel dan @BSB.Mobile untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai mekanisme pendaftaran dan kehadiran pada acara tersebut.

Dengan dukungan seluruh pihak, kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi agenda hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama dalam memperkuat ekosistem ekonomi daerah berbasis UMKM.

Bisnis.com, SOLO – Wali Kota Surakarta Respati Achmad Ardianto mendorong sinergi antara Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPDSI) dalam membantu pembiayaan daerah.

Wali Kota Surakarta Respati Achmad Ardianto menyambut jajaran direksi BPDSI dalam gala dinner di Pendopo Agung Balaikota Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (16/4/2026) malam.

Agenda ini merupakan rangkaian acara yang telah disiapkan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah atau BPD Bank Jateng yang menjadi tuan rumah Undian Tabungan Simpeda Periode ke-2 Tahun XXXVI-2026.

Respati Ardi dalam sambutannya mengapresiasi Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) yang telah menunjuk Bank Jateng dan Surakarta sebagai tuan rumah Undian Tabungan Simpeda Nasional.

"Terima kasih, Bapak dan Ibu sekalian, sudah berkenan ke Solo. Jadi kalau di Solo ini memang tempat fancy-nya adalah wedangan, Pak. Kuliner wedangannya boleh biasa, Pak. Tetapi obrolan-obrolannya kalau di Solo itu memengaruhi nasional," kata Respati Ardi.

Surakarta, lanjut Respati, merupakan salah satu pusat kebudayaan Jawa yang tertua dan paling berpengaruh dengan jargon "The Spirit of Java".

Lebih lanjut Respati menilai sinergi antara pemerintah daerah dan perbankan adalah kunci menjaga pembangunan di tengah tekanan fiskal dan efisiensi anggaran.

Respati mendorong BPD untuk memperkuat pembiayaan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata. Secara spesifik Respati mempromosikan konsep "slow living" sebagai daya tarik wilayahnya.

"Kota Solo ini kota yang slow living, Pak. Jadi jika Bapak-Ibu lelah dengan kehidupan Jakarta, hidup ikut kota metropolitan, Kota Solo adalah kota penuh rindu untuk mengobati kejiwaan," tuturnya.

Tak hanya itu saja, Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta juga sedang mengembangkan wellness tourism sebagai sumber ekonomi baru bagi daerah.

"Kami sedang menggagas wellness tourism yang ini menjadi pusat ekonomi baru dan juga penciptaan lapangan kerja yang baru ke depannya," katanya.

Di akhir sambutannya, Respati mengajak para peserta untuk kembali berkunjung ke Solo bersama keluarga pada kesempatan yang akan datang.

"Semoga ke depannya kita bisa terus bersinergi dan saya sangat berharap Bapak-Ibu yang hari ini hadir di Solo silakan ajak keluarganya, sanak keluarganya, keluarga besarnya untuk berwisata ke Solo," imbuhnya.

Sementara itu Ketua Umum Asbanda Agus H. Widodo menegaskan bahwa agenda ini menjadi momen penting untuk menyamakan arah seluruh BPD di Indonesia.

"Pertemuan kita di Surakarta ini memiliki makna yang lebih dari sekadar rangkaian acara. Ini adalah momentum konsolidasi nasional BPD, di mana kita menyatukan langkah, menyamakan arah, dan memperkuat sinergi," kata Agus.

Agus menekankan pentingnya bergerak sebagai kekuatan kolektif di tengah tantangan industri yang dihadapi masing-masing daerah.

"Di tengah dinamika yang kita hadapi bersama, BPD tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kita harus bergerak sebagai satu kekuatan kolektif yang saling mendukung, saling memperkuat dan bersama-sama menghadirkan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah," ucap dia.

Ekonomi nasional, lanjut Agus, bertumpu pada kekuatan daerah. Maka dari itu peran BPD sangat krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal yang sama disampaikan Direktur Utama Bank Jateng Bambang Widiyatmoko yang menekankan pentingnya menjaga soliditas di tengah tekanan global dan transformasi digital.

"Kehadiran Bapak dan Ibu sekalian tidak hanya membawa keceriaan tetapi juga semangat baru bagi kami untuk terus memberikan yang terbaik. Acara malam ini adalah bukti nyata bahwa sinergitas asosiasi bank daerah tetap terjaga dengan sangat-sangat solid," kata Bambang.

Ihwal sinergi antarinstansi, Bambang menegaskan bahwa BPD harus saling menguatkan bukan bersaing untuk menjatuhkan.

"Kita terus melangkah beriringan, saling menguatkan, tidak bersaing tetapi terus bersanding dan membuktikan bahwa Bank Pembangunan Daerah adalah pilar utama yang tak tergoyahkan dalam menggerakkan ekonomi di daerah masing-masing," ucap dia.

Lebih khusus Bambang juga mendorong inovasi agar produk Simpeda tetap relevan dan diminati oleh masyarakat luas.

"Semoga semangat yang kita bangun ini dapat memotivasi kita semua untuk terus berinovasi sehingga Simpeda tetap menjadi pilihan utama nasabah dari Sabang sampai Merauke dan menjadikan Bank Pembangunan Daerah sebagai champion bank di wilayahnya masing-masing," ujarnya.

Asbanda dan Bank Jateng menggelar acara puncak Undian Tabungan Simpeda Periode ke-2 Tahun XXXVI-2026 yang berlangsung di Ballroom Utama Hotel Alila Surakarta, Surakarta, Jateng.

Selain gala dinner, rangkaian Undian Tabungan Simpeda Periode ke-2 Tahun XXXVI-2026 akan dilanjutkan dengan seminar nasional bertajuk “Memperkuat Peran BPD sebagai Mitra Strategis Pemerintah Daerah melalui Inovasi Pembiayaan Pinjaman Daerah di Ballroom Hotel Sunan, Surakarta, Jumat (17/4/2026).

Bisnis.com, PALEMBANG —PT Semen Baturaja (Persero) Tbk. (SMBR) menilai Provinsi Lampung menjadi salah satu pasar potensial bagi pertumbuhan industri semen, menyusul masifnya pembangunan infrastruktur yang terus berlangsung di wilayah tersebut.

Komisaris Independen SMBR Feryzal Adham mengatakan pangsa pasar perseroan di wilayah Lampung telah mencapai sekitar 60%, dengan target peningkatan hingga 70%.

Target tersebut didorong oleh berbagai proyek infrastruktur yang memicu kenaikan permintaan semen, mulai dari pembangunan jalan, program Sekolah Rakyat, hingga sejumlah proyek pemerintah yang bersumber dari APBD, APBN, dan instansi terkait lainnya.

“Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen SMBR untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah. Kami melihat Provinsi Lampung memiliki potensi besar dalam pengembangan infrastruktur, dan SMBR siap berperan aktif sebagai mitra strategis dalam mendukung pembangunan tersebut,” ujarnya saat kunjungan silaturahmi ke Pemerintah Provinsi Lampung, dikutip Jumat (10/4/2026).

Feryzal menuturkan, peluang pertumbuhan itu ditopang oleh nilai proyek infrastruktur yang diperkirakan mencapai skala triliunan rupiah. Estimasi kebutuhan semen untuk mendukung proyek-proyek tersebut mencapai sekitar 375.000 ton.

Permintaan tersebut diperkirakan akan terus meningkat seiring tren pembangunan jalan yang mulai beralih dari konstruksi berbasis aspal ke beton. Model konstruksi ini dinilai lebih efisien dari sisi umur pakai serta lebih berkelanjutan untuk kebutuhan infrastruktur jangka panjang.

“Dari pemetaan yang dilakukan perseroan, nilai proyek yang bersumber dari APBN, termasuk program Inpres Jalan Daerah (IJD), diperkirakan mencapai sekitar Rp1,3 triliun. Sementara potensi proyek di tingkat kabupaten dan kota hampir menyentuh Rp2 triliun. Dari total nilai tersebut, kebutuhan semen diperkirakan berada pada kisaran 30 hingga 33 persen, terutama untuk pembangunan jalan berbasis beton,” jelasnya.

Selain pasar proyek pemerintah, pertumbuhan ekonomi regional juga menjadi faktor pendukung. Aktivitas sektor retail dan geliat ekonomi di sejumlah kabupaten, khususnya Lampung Selatan, dinilai turut mendorong konsumsi semen.

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyambut positif langkah perusahaan dalam memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah.

Menurutnya, kehadiran industri strategis seperti SMBR dapat menjadi salah satu penggerak percepatan pembangunan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

“Sinergi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam percepatan pembangunan serta meningkatkan perekonomian daerah,” pungkasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG - Bank Sumsel Babel menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah melalui partisipasi dalam rangkaian Rapat Konsultasi (Rakon) PKK dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dekranasda Sumatera Selatan 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 1 s/d 2 April 2026 di Palembang.

Keterlibatan Bank Sumsel Babel dalam kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal, khususnya sektor wastra.

Pelaksana Tugas Sementara (PPS) Direktur Utama Bank Sumsel Babel, Marzuki, menyampaikan bahwa dukungan terhadap kegiatan ini merupakan wujud nyata peran bank daerah dalam mendorong pengembangan ekonomi berbasis kearifan lokal. “Wastra Sumatera Selatan memiliki nilai budaya sekaligus potensi ekonomi yang besar. Bank Sumsel Babel mendukung upaya pelestarian dan pengembangannya sebagai bagian dari penguatan ekonomi daerah,” ujar Marzuki.

Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan sektor perbankan menjadi kunci dalam membangun ekosistem yang berkelanjutan bagi UMKM dan industri kreatif. “Melalui dukungan pada kegiatan seperti ini, kami berharap dapat mendorong peningkatan apresiasi terhadap produk lokal serta memperluas peluang pasar bagi pelaku usaha daerah,” katanya.

Sebagai bentuk komitmen nyata dalam mendukung sektor UMKM, Bank Sumsel Babel juga terus menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga saat ini, total KUR yang telah tersalurkan mencapai Rp8,45 triliun kepada 147.309 debitur, yang tersebar di berbagai sektor usaha di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Bank Sumsel Babel menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai mitra strategis dalam mendukung program-program pembangunan daerah, termasuk penguatan sektor ekonomi kreatif yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Bisnis.com, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menginstruksikan seluruh Bupati dan Walikota se-Jawa Timur untuk memperkuat langkah strategis dalam mengantisipasi dampak musim kemarau tahun 2026 terhadap produksi pertanian.

Instruksi tersebut tertuang dalam surat Gubernur Jawa Timur Nomor 500.6.1/10499/110/2026 sebagai tindak lanjut atas Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor B-73/TI. 050/M/03/2026 tanggal 9 Maret 2026 terkait antisipasi dini musim kemarau yang berpotensi menyebabkan kekeringan di sejumlah wilayah.

Gubernur Khofifah mengatakan, langkah antisipatif perlu dilakukan sejak dini guna menjaga keberlanjutan produksi pertanian sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional.

“Kita akan tingkatkan koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah baik Bupati Walikota se-Jawa Timur agar semuanya bisa mengantisipasi dini musim kemarau tahun ini,” ujarnya saat ditemui di Gedung Grahadi Surabaya, Kamis (2/4).

Khofifah pun menekankan bahwa upaya mitigasi tidak boleh menunggu hingga dampak kekeringan terjadi. Menurutnya, produksi pertanian harus tetap dijaga untuk keberlangsungan pemenuhan kebutuhan pokok di tingkat daerah maupun nasional.

“Tentu kita tidak boleh menunggu dampak terjadi baru bertindak. Produksi pertanian harus tetap terjaga agar ketahanan pangan Jawa Timur tetap kuat,” tegasnya.

Berdasarkan proyeksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kemarau di Jawa Timur diperkirakan berlangsung pada April hingga Agustus 2026 dengan potensi peningkatan risiko kekeringan di sejumlah wilayah.

Melihat hal itu, Khofifah meminta pemerintah daerah melakukan sejumlah langkah konkret. Yakni dengan melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sekaligus membangun sistem peringatan dini (_early warning system_) serta mengaktifkan brigade kekeringan.

Kemudian, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air melalui rehabilitasi jaringan irigasi, embung, pemanfaatan sumur air dangkal, hingga pemanfaatan teknologi pompanisasi, perpipaan dan irigasi perpompaan.

Selanjutnya, mendorong percepatan masa tanam di wilayah potensial dengan menggunakan varietas tanaman yang tahan kekeringan dan berumur genjah. Selanjutnya keempat, menyesuaikan pola tanam dengan kondisi iklim serta ketersediaan air di masing-masing daerah.

Terakhir, Khofifah menyampaikan pentingnya memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan produksi pertanian secara berkelanjutan.

“Sekali lagi sinergi menjadi kunci. Pemerintah daerah harus bergerak bersama dengan petani, penyuluh, forkompinda dan seluruh stakeholder agar produksi pertanian khususnya pangan tetap optimal,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah daerah juga diminta untuk secara aktif melaporkan perkembangan produksi pertanian di wilayah masing-masing sebagai bagian dari upaya monitoring dan evaluasi.

Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Pemprov Jawa Timur optimistis mampu meminimalisir dampak kemarau serta menjaga stabilitas produksi pangan di tengah tantangan perubahan iklim.

“Ketahanan pangan adalah fondasi. Kita harus pastikan Jawa Timur tetap menjadi lumbung pangan nasional, bahkan dalam kondisi iklim yang menantang,” pungkasnya.

Bisnis.com, MALANG—Sebanyak 8.638 penumpang diproyeksikan akan menggunakan layanan kereta api di wilayah Malang Raya, terdiri atas 4.298 penumpang berangkat dan 4.340 penumpang datang pada Kamis (19/3/2026) pukul 10.00 WIB dan masih berpotensi bertambah hingga malam hari.

EVP KAI Daop 8 Surabaya, Daniel Johannes Hutabarat, mengatakan secara kumulatif, selama periode 11 - 19 Maret 2026, KAI Daop 8 Surabaya telah melayani 73.537 penumpang di wilayah Malang Raya, dengan rincian 43.091 penumpang berangkat dan 30.446 penumpang datang.

“Stasiun Malang tercatat sebagai stasiun tersibuk dengan total 63.272 penumpang, disusul Stasiun Kepanjen sebanyak 4.723 penumpang, Stasiun Malang Kota Lama 3.771 penumpang, serta Stasiun Lawang dan Stasiun Sumberpucung dengan total 1.771 penumpang,” katanya, Kamis (19/3/2026).

Dari sisi penjualan tiket, hingga Kamis (19/3/2026), tercatat sebanyak 75.930 tiket telah terjual atau sekitar 56% dari total kapasitas 136.045 tempat duduk yang disediakan selama masa Angkutan Lebaran (11 Maret – 1 April 2026). Penjualan diperkirakan akan terus meningkat seiring mendekatnya Hari Raya Idulfitri.

Dia meyakinkan, kolaborasi dengan pemerintah daerah menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam memastikan kelancaran Angkutan Lebaran tahun ini.

“Tinjauan Wali Kota Malang bersama jajaran Forkopimda merupakan bentuk dukungan nyata terhadap kesiapan layanan KAI. Kami berkomitmen menghadirkan perjalanan yang aman, nyaman, dan tepat waktu, serta memastikan seluruh aspek operasional berjalan optimal selama masa Angkutan Lebaran,” ujar Daniel.

Dia juga mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan baik dan memanfaatkan tiket yang masih tersedia, termasuk program diskon dari pemerintah.

“Kami mengimbau pelanggan untuk datang lebih awal ke stasiun dan tidak terlalu mendekati waktu keberangkatan. Pastikan barang bawaan tetap dalam pengawasan demi keamanan dan kenyamanan bersama,” tambahnya.

Sebagai tambahan informasi, pemerintah menghadirkan program diskon 30% untuk tiket KA Ekonomi Komersial yang berlaku pada periode 14–29 Maret 2026. Di wilayah Malang Raya tersedia 46.848 tiket diskon, dengan 36.455 tiket atau sekitar 78% telah terjual, sehingga masih terdapat 10.393 tiket yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

Dengan kesiapan operasional yang matang serta dukungan penuh dari pemerintah daerah dan seluruh stakeholder, KAI Daop 8 Surabaya optimistis penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026 di wilayah Malang Raya dapat berjalan lancar, aman, nyaman dan memberikan pengalaman perjalanan yang berkesan bagi masyarakat.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengapresiasi KAI Daerah Operasi 8 Surabaya atas komitmen BUMN tersebut yang memastikan kesiapan layanan Angkutan Lebaran 2026 melalui sinergi kuat bersama pemerintah daerah.

Dalam kunjungan ke Stasiun Malang, Kamis (19/3/2026), Wali Kota Malang didampingi Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin, jajaran Forkopimda, serta unsur terkait lainnya, untuk meninjau secara langsung kesiapan layanan transportasi kereta api menjelang puncak arus mudik Lebaran.

Dalam kesempatan tersebut, EVP KAI Daop 8 Surabaya memaparkan berbagai langkah strategis yang telah dilakukan untuk memastikan layanan optimal, mulai dari peningkatan fasilitas stasiun, kesiapan sumber daya manusia, hingga penguatan sistem keselamatan perjalanan kereta api.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan apresiasi atas kesiapan KAI dalam menghadapi lonjakan penumpang selama masa Angkutan Lebaran.

“Kami mengapresiasi kesiapan KAI yang telah melakukan berbagai upaya peningkatan layanan. Sinergi yang baik antarinstansi ini sangat penting untuk memastikan masyarakat dapat mudik dengan aman, nyaman, dan lancar,” ujarnya.

Bisnis.com, PALEMBANG — Kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatra Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung membeberkan sejumlah faktor yang memengaruhi kinerja penerimaan pajak tahun 2025 belum optimal.

Kepala Kanwil DJP Sumsel dan Kepulauan Bangka Belitung Retno Sri Sulistyani mengungkapkan sepanjang 2025 realisasi penerimaan pajak di wilayah tersebut mencapai Rp16,63 triliun atau 90,68% dari target.

Menurutnya, belum tercapainya sasaran di tahun lalu dipengaruhi oleh penurunan harga batu bara, aktivitas penegakan hukum sektor timah, serta kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

“Sehingga pada 2025 dari target Rp18,34 triliun, realisasinya sebesar 90,68% atau belum optimal,” katanya dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (13/2/2026).

Retno menuturkan, dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak di tahun 2026, terdapat sejumlah langkah yang akan dilakukan.

Pertama, memfokuskan strategi pada pengawasan efektif terhadap wajib pajak serta ekstensifikasi perpajakan berdasarkan pada program Quick Wins DJP, termasuk penggalian potensi dari sektor shadow economy.

Kedua, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah melalui implementasi perjanjian kerjasama optimalisasi pemungutan pajak pusat dan daerah (PKS OP4D) dan memanfaatkan data perpajakan dari instansi, lembaga, instansi, lembaga, asosiasi dan pihak lain.

“Kita juga akan melakukan upaya pencairan tunggakan pajak terhadap penunggak prioritas dan memasifkan langkah penegakan hukum di bidang perpajakan,” jelasnya.

Retno menyebut hingga 31 Januari 2026 penerimaan pajak di Sumsel dan Kepulauan Bangka Belitung mencapai Rp1,06 triliun. Realisasi tersebut setara dengan 4,83% dari total target yang ditetapkan tahun ini, dengan pertumbuhan 1,4% (year on year/YoY).

Lebih lanjut, dia juga menyebut hingga 3 Februari 2026, jumlah aktivasi akun Coretax dan pembuatan kode otorisasi/sertifikat elektronik mencapai 278.976 wajib pajak.

Jumlah itu terdiri dari 264.766 wajib pajak pribadi dan sebanyak 14.210 merupakan wajib pajak badan.

“Di tahun ini (2026) seluruh wajib pajak akan melaporkan SPT tahunan melalui Coretax. Dan pembuatan kode otorisasi/sertifikat elektronik menjadi langkah awal sebelum wajib pajak melaporkan (SPT tahunan),” tutupnya.

Bisnis.com, PALEMBANG - Bank Sumsel Babel kembali menunjukkan perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dengan meraih Juara II BERES Award 2025. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas kontribusi signifikan Bank Sumsel Babel dalam mendukung pembangunan kabupaten dan kota yang bersih, elok, dan sejahtera di Provinsi Sumatera Selatan.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam Penganugerahan BERES Award 2025 di Hotel Swarna Dwipa, Palembang, Selasa (9/12/2025), yang dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan H. Edward Candra serta para pemangku kepentingan sektor perumahan dan kawasan permukiman. Acara ini menjadi momentum bagi berbagai institusi yang telah mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

Pemimpin Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Sumsel Babel, Teddy Kurniawan, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil sinergi berkelanjutan antara Bank Sumsel Babel dan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Ia menegaskan bahwa komitmen tersebut sejalan dengan fungsi Bank Sumsel Babel sebagai bank pembangunan daerah yang berfokus pada keberlanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

BERES Award 2025 diberikan kepada institusi dan mitra pembangunan yang dinilai aktif, inovatif, dan konsisten dalam mendukung pembangunan perumahan serta kawasan permukiman berkelanjutan.

Berdasarkan proses penilaian sejak 13 November 2025, Bank Sumsel Babel dinilai memiliki kontribusi nyata melalui pembiayaan pembangunan, sinergi lintas sektor, serta partisipasi aktif dalam program strategis pemerintah daerah. Penghargaan ini ditetapkan dan ditandatangani langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan.

Teddy menegaskan bahwa penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi Bank Sumsel Babel untuk terus meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi di Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan capaian ini, Bank Sumsel Babel semakin memperkuat posisinya sebagai mitra pembangunan yang andal dalam mewujudkan kesejahteraan dan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Bisnis.com, BANDUNG -- Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Barat bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat sinergi dan komitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah. Fokus utama adalah pengendalian inflasi, optimalisasi rantai pasok pangan, dan percepatan digitalisasi pembayaran guna mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Sinergi tersebut dituangkan dalam High-Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Jawa Barat. Evaluasi sepanjang 2025 menunjukkan perlunya langkah yang lebih terukur, kolaboratif, dan berbasis data kredibel.

Plh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Muslimin Anwar mengatakan tantangan inflasi 2025 didominasi oleh dinamika harga pangan strategis, yang dipicu oleh peningkatan permintaan, gangguan pasokan akibat kondisi cuaca, serta efisiensi distribusi yang masih memerlukan perbaikan.

"Inflasi adalah cerminan dari ketersediaan pangan rakyat dan daya beli masyarakat. Yang kami lihat tahun ini adalah paradoks: produksi beras meningkat, tetapi harga di konsumen masih tinggi. Ini berarti ada masalah struktural di titik-titik kritis rantai pasok yang harus dibenahi bersama,” tegas Muslimin.

Selama periode Januari–November 2025, beras, cabai merah, minyak goreng, emas, dan tarif air PAM tercatat sebagai kontributor utama inflasi di Jawa Barat. Secara spasial, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, dan Kab Majalengka mencatat inflasi year-to-date (YTD) tertinggi, yang mencerminkan tekanan harga yang kuat terutama dari komoditas pangan bergejolak.

Sebaliknya, Kabupaten Subang mencatat inflasi YTD terendah seiring deflasi akibat penurunan harga kelompok perumahan pada Kuartal I/2025 dan panen raya pada Kuartal III dan IV tahun 2025.

Meskipun produksi padi diperkirakan meningkat 18,64% menjadi 5,91 juta ton dibandingkan 2024, harga beras di pasar masih melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

Hal ini diperparah oleh realisasi penyaluran beras SPHP yang per 17 November 2025 baru mencapai 24,67% dari target. Selain itu, Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) pada beberapa komoditas strategis, khususnya beras dan bawang merah, tercatat masih tinggi, sehingga pelebaran selisih harga antara produsen dan konsumen sulit dihindari.

“Kami melihat fungsi BUMD pangan memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah daerah sehingga perlu diperkuat dan dioptimalkan. Ke depan, strategi perlu diperkuat untuk tata kelola rantai pasok yang terencana, transparan, dan berbasis data real-time,” ujar Muslimin.

Untuk 2026, Bank Indonesia memprakirakan inflasi Jawa Barat akan tetap terkendali dalam kisaran 2,5 ± 1%. Namun, kewaspadaan diperlukan terhadap potensi kenaikan tarif listrik, jalan tol, dan LPG 3 kg, dampak La Nina pada produksi hortikultura, serta tekanan harga komoditas logam global.

Untuk mengantisipasi, BI dan Pemprov Jabar menyiapkan empat strategi fokus, antara lain penguatan peran BUMD sebagai offtaker hasil panen, digitalisasi dan integrasi data pangan, modernisasi budidaya, dan edukasi diversifikasi konsumsi.

"Penanganan inflasi volatile food perlu pendekatan inovasi dan cara baru, tidak hanya mentransaksikan barang, tetapi membangun ekosistem,” tegas Muslimin Anwar.

Selain itu, di sektor sistem pembayaran, implementasi QRIS TAP pada transportasi publik seperti Metro Jabar Trans dan pusat perbelanjaan menjadi model percepatan elektronifikasi transaksi non-tunai.

Hingga November 2025, digitalisasi pembayaran daerah di Jawa Barat menunjukkan capaian signifikan, ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Kepala Daerah (Perkada) mengenai Kartu Kredit Indonesia (KKI) oleh seluruh pemda. Total nilai transaksi KKI telah menembus Rp164,03 miliar dari 50.106 transaksi.

Berdasarkan Indeks ETPD Semester I–2025, seluruh pemerintah daerah di Jawa Barat berhasil mempertahankan kategori “Digital”. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Muslimin Anwar, menyatakan bahwa digitalisasi ini merupakan kebijakan fiskal yang meningkatkan transparansi dan efisiensi anggaran.

“Setiap rupiah belanja publik harus terekam, terukur, dan terkelola,” ungkap Muslimin Anwar.

Dia menegaskan BI Jabar menegaskan bahwa pengendalian inflasi dan transformasi digital akan menjadi dua pilar strategis pembangunan ekonomi daerah pada 2026.

Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menegaskan pentingnya sinergi TPID dan TP2DD sebagai garda terdepan stabilitas harga menjelang HBKN.

Ia menyebut inflasi Jawa Barat yang berada dalam rentang sasaran nasional harus dijaga melalui langkah antisipatif berbasis data, koordinasi lintas daerah, dan konsistensi program pengendalian harga.

“Kita harus pastikan ketersediaan barang, kelancaran distribusi, dan komunikasi publik berjalan efektif agar masyarakat tidak terbebani oleh gejolak harga”, ujarnya.

Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI melalui Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, Ferry Irawan, menyampaikan bahwa sinergi pusat–daerah menjadi kunci menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi.

Dia memastikan pemerintah pusat mendorong penguatan basis data neraca pangan dan pemanfaatan KKI untuk mempercepat belanja publik.

“Kebijakan harus cepat, akurat, dan berdampak langsung. Momentum akhir tahun menjadi ujian penting bagi ketahanan pangan, tata kelola fiskal, dan inovasi daerah”, tegas Ferry Irawan.

Bisnis.com, SURABAYA – Tingkat inflasi di Provinsi Jawa Timur masih terpantau aman dan terkendali menjelang akhir tahun atau momen Natal dan Tahun Baru.

Komoditas pangan, seperti daging ayam ras, telur, beras, dan minyak goreng, acap kali memicu angka inflasi jelang akhir tahun atau setiap memasuki momen Natal dan Tahun Baru karena permintaannya meningkat.

Kepala Kantor Perwakilan Wilayah (KPw) Bank Indonesia Jawa Timur, Ibrahim mengungkapkan, mengacu pada catatan tren historis, inflasi Jatim selama bulan November-Desember biasanya berada pada kisaran 0,5% hingga 0,9%.

"Bila pola ini masih berlangsung, maka inflasi Jawa Timur untuk tahun 2025 masih akan berada di level aman, sekitar 2,68%," beber Ibrahim, Jumat (28/11/2025).

Kendatipun begitu, Ibrahim menegaskan diperlukan sinergi antar pemerintah daerah agar senantiasa memastikan kecukupan pasokan pangan untuk dapat menjaga stabilitas harga di pasaran.

Seiring dengan antisipasi inflasi menjelang momen Natal dan Tahun Baru, TPID se-Jawa Timur dan pelaku usaha menyepakati quick wins, di antaranya adalah peningkatan produktivitas melalui budidaya dengan bantuan benih unggul dan pengembangan kawasan hortikultura.

Lalu, Ibrahim juga mengungkapkan bahwa KPw BI Jawa Timur mendorong intensifikasi penyelenggaraan pasar murah, termasuk penyaluran beras SPHP, agar turut serta dimasifkan untuk mendukung keterjangkauan harga komoditas pangan di masyarakat.

"Selanjutnya distribusi penyaluran, sinergi pengawasan bersama satgas pangan dan aparat penegak hukum lainnya, serta monitoring harga konsumen secara harian melalui SISKAPERBAPO dan platform milik masing pemerintah kabupaten/kota," beber Ibrahim.

Selanjutnya, Ibrahim menegaskan bahwa KPw BI Jawa Timur bersama dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan 38 bupati/wali kota se-Jawa Timur telah sepakat untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.

Sinergi tersebut, sebut Ibrahim, dilakukan guna mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan digitalisasi daerah, juga pengendalian angka inflasi di tengah ketidakpastian global.

TPID bersama Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TPZ2ED) se-Jawa Timur telah mengadakan pertemuan tingkat tinggi untuk menyinergikan isu strategis mengenai pengendalian inflasi, percepatan dan perluasan digitalisasi, serta percepatan pertumbuhan ekonomi.

"Forum tersebut adalah wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia bersama pelaku usaha dalam mendukung pertumbuhan Jawa Timur yang berkelanjutan dan berdaya tahan," tegasnya.

Ibrahim menegaskan bahwa Bank Indonesia akan terus berkontribusi nyata dalam mengendalikan inflasi, mempercepat digitalisasi, dan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi, apalagi dengan status Provinsi Jawa Timur yang selalu menjadi benchmark nasional.

"Dengan menjaga stabilitas harga, mempercepat digitalisasi, dan menyelaraskan kebijakan pertumbuhan, kita tidak hanya mengelola daerah, kita juga sudah menjaga masa depan ekonomi Indonesia. Stabilitas, efisiensi, dan pertumbuhan, itulah tiga pilar penting yang harus kita jaga bersama,” papar Ibrahim.

Oleh sebab itu, Ibrahim mengungkapkan bahwa untuk mencapai kondisi perekonomian yang stabil, maka diperlukan usaha lebih serta kolaborasi intensif dari seluruh pihak. Evaluasi rutin diperlukan atas kinerja berbagai institusi yang mengeluarkan kebijakan untuk menjaga pasokan dan harga bahan pangan.

"Sebagai bentuk monitoring pengendalian inflasi dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, pada rapat koordinasi diluncurkan dashboard TPID Jawa Timur sebagai langkah strategis penguatan kelembagaan TPID, khususnya aspek monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program," pungkasnya.

Bisnis.com, DENPASAR – Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali mengambil langkah strategis dalam mengendalikan harga komoditas penting yang memberi andil terhadap inflasi jelang akhir tahun 2025.

Saat akhir tahun Bali biasanya akan kedatangan wisatawan, sehingga permintaan terhadap komoditas pangan akan naik. Hal ini perlu diantisipasi agar harga komoditas tidak melambung tinggi.

Gubernur Bali, Wayan Koster, menjelaskan penguatan koordinasi antar TPID provinsi dan kabupaten/kota perlu terus diperkuat, terutama dalam menjaga kelancaran distribusi, mengamankan pasokan, dan memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.

Menurutnya peningkatan harga sejumlah komoditas pangan strategis, serta naiknya permintaan masyarakat menjelang akhir tahun, menjadi faktor pendorong inflasi yang perlu direspons cepat melalui sinergi antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Bulog, serta pelaku usaha.

"Kami harus memastikan stabilitas pasokan dan distribusi kebutuhan pokok agar inflasi tetap rendah dan daya beli masyarakat terjaga," kata Koster, Rabu (19/11/2025).

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja menjelaskan tiga fokus utama dalam pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan akhir tahun, yakni pertama memperkuat pasokan komoditas pangan berkontribusi besar terhadap inflasi, terutama komoditas beras, daging ayam, dan telur.

Kedua, mengantisipasi tren kenaikan harga komoditas musiman dalam lima tahun terakhir, seperti canang sari, cabai merah, cabai rawit, pisang, jeruk, dan daging babi.

Ketiga, melakukan monitoring ketat kecukupan stok pangan sebagai mitigasi risiko inflasi akibat dinamika cuaca dan peningkatan permintaan.

"BI bersama TPID Provinsi Bali akan terus bersinergi dan berinovasi untuk mengawal stabilitas harga dan ingin menjadi contoh bagi nasional dalam memastikan terpenuhinya bahan pangan strategis tidak hanya untuk masyarakat melainkan juga dalam mendukung sektor pariwisata yang saat ini sedang berada pada tren yang meningkat," tutur Erwin.

BPS Provinsi Bali mencatat pola inflasi di Bali bersifat musiman dan berulang, selain karena pasokan, inflasi Bali dipengaruhi oleh kombinasi antara permintaan konsumsi rumah tangga lokal dan peningkatan aktivitas pariwisata.

Perubahan pola konsumsi menjelang hari raya Galungan ditandai dengan meningkatnya permintaan bahan pokok, daging babi, buah-buahan. Perubahan pola konsumsi menjelang perayaan tahun baru: meningkatnya permintaan transportasi.

Selama 2022-2025 pada periode Galungan, Natal, dan Tahun Baru selalu terjadi inflasi secara bulanan (mtm).

Pola inflasi Bali menunjukkan kenaikan pada bulan sebelum dan saat Galungan, kemudian sedikit mereda sesudahnya, lalu kembali meningkat menjelang Desember akibat aktivitas liburan akhir tahun.

Bulog menyampaikan capaian program stabilisasi pasokan dan harga melalui penyaluran SPHP beras dan jagung, serta perkembangan penyaluran Bantuan Pangan Pemerintah di seluruh kabupaten/kota telah menyalurkan 7,8 juta kg beras SPHP di Bali, kemudian beras Bantuan Pangan (Bapang) sejumlah 3,02 juta kg pada Oktober dan November 2025. Kemudian minyak goreng sebanyak 605.740 liter.

Bulog juga menyampaikan 3 usulan dalam menghidupkan kembali kelompok tenaga pemanen (seka manyi) dengan tambahan insentif dari Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menarik minat generasi muda di bidang pertanian dan mengurangi ketergantungan petani terhadap tenaga pemanen dari luar Bali.

Kedua, modernisasi sarana prasarana pasca panen (mini combine, dryer, RMU, rice to rice, color sorter, dan lain-lain) sehingga penggilingan lokal dapat bersaing untuk menghasilkan beras berkualitas dan menekan susut/inefisiensi dalam pengolahan gabah/beras dengan penggilingan dari luar Bali.

Ketiga, Gerakan Pangan Murah (GPM) mandiri oleh dinas/instansi seperti yang telah dilaksanakan oleh TNI/Polri sehingga dapat lebih memasifkan penyaluran SPHP dan menstabilkan pasokan/harga beras.