Bisnis.com, MAKASSAR - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Selatan (Sulsel) tengah menyusun strategi pengendalian inflasi guna menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika pasar dan risiko cuaca yang diperkirakan bakal terjadi El Nino hingga akhir tahun.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman mengatakan bahwa pengendalian inflasi tahun ini menuntut langkah yang lebih antisipatif dan terukur, bukan sekadar respons jangka pendek. Oleh sebab itu ada lima arahan strategis yang disepakati untuk meredam gejolak harga.

Pertama pada ketersediaan pasokan. Hal ini dilakukan melalui penguatan produksi pangan di basis sentra komoditas prioritas serta optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD). Langkah tersebut untuk memastikan stok pangan tetap terjaga di wilayah defisit.

Kedua, kelancaran distribusi menjadi prioritas dengan mengoptimalkan jalur logistik antarwilayah dan antarpulau. Pemerintah juga mendorong sistem informasi harga yang terintegrasi guna mengantisipasi hambatan distribusi di lapangan.

Ketiga, untuk menjaga keterjangkauan harga, pemerintah akan mengintensifkan Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM). Jufri menyebut peran BUMD pangan dan toko penyeimbang akan diperkuat sebagai garda terdepan stabilisasi harga.

Keempat, komunikasi publik ditingkatkan untuk mengelola ekspektasi masyarakat melalui transparansi data harga. Terakhir, tata kelola TPID akan diperkuat melalui pemanfaatan teknologi dan monitoring berbasis kinerja.

"Pengendalian inflasi membutuhkan penguatan pada lima aspek utama, yakni ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, komunikasi publik, serta kapasitas kelembagaan TPID," ujar Jufri di Makassar, Minggu (26/4/2026).

Berdasarkan data terbaru, tekanan inflasi di Sulsel masih memerlukan perhatian serius. Pada Maret 2026, inflasi bulanan (month-to-month) tercatat sebesar 0,59%. Adapun inflasi tahunan (year-on-year) berada di level 4,50%, dengan inflasi tahun berjalan (year-to-date) menyentuh 2,11%.

"Data ini menjadi dasar penguatan intervensi agar tekanan inflasi tetap terkendali. Kami memposisikan pengendalian inflasi sebagai bagian inti dari menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah," lanjut Jufri.

Sejalan dengan strategi nasional, peta jalan pengendalian inflasi Sulsel 2025–2027 tetap bertumpu pada formula K4 (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif).

Secara teknis, pemerintah provinsi juga memberikan arahan untuk memperluas luas tambah tanam melalui penguatan calon petani calon lokasi (CPCL) dan penggunaan bibit unggul.

Di sektor hilir, optimalisasi penyerapan gabah oleh Bulog saat panen raya menjadi kunci agar harga di tingkat petani maupun konsumen tetap kompetitif.

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulsel Aryanto mengatakan wilayah ini mencatatkan eskalasi tekanan inflasi tahunan yang cukup signifikan pada periode Maret 2026.

Kenaikan harga emas perhiasan dan penyesuaian tarif listrik menjadi andil terbesar yang mengerek angka inflasi daerah melampaui level nasional.

Berdasarkan data terbaru BPS Sulsel, inflasi tahunan Sulsel pada Maret 2026 bertengger di level 4,50% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,59. Angka ini menunjukkan lonjakan tajam dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang hanya tercatat sebesar 0,67%.

Aryanto mengungkapkan bahwa kenaikan harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran menjadi pendorong utama. Sektor perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatatkan inflasi tertinggi, disusul oleh kelompok perumahan dan energi.

"Emas perhiasan memberikan andil sebesar 1,25%, dipicu oleh tren harga emas global, kemudian tarif listrik menyumbang andil 1,12% seiring normalisasi tarif pasca-periode diskon di awal tahun. Kemudian daging ayam ras (0,23%), beras (0,18%), serta telur ayam ras dan ikan bandeng juga turut memberikan tekanan pada sisi harga bergejolak," jelas Aryanto.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) memandang inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Maret 2026 yang tetap terjaga dalam kisaran sasaran salah satunya merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter.

Di samping itu, capaian tersebut didukung oleh eratnya sinergi pengendalian inflasi antara BI dan pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID), serta penguatan implementasi program ketahanan pangan nasional.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, menyampaikan bahwa ke depan, bank sentral Indonesia meyakini inflasi tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1 persen pada 2026 dan 2027.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Rabu (1/4), IHK pada Maret 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,41 persen (month to month/mtm), sehingga secara tahunan IHK mengalami inflasi sebesar 3,48 persen (year on year/yoy) atau menurun dibandingkan dengan realisasi pada bulan sebelumnya sebesar 4,76 persen (yoy).

Selanjutnya, inflasi inti pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,13 persen (mtm), lebih rendah dari realisasi pada bulan sebelumnya sebesar 0,42 persen (mtm). Perkembangan inflasi inti tersebut dipengaruhi terutama oleh penurunan harga komoditas emas global dan ekspektasi inflasi yang tetap terjaga, di tengah kenaikan permintaan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri.

Secara tahunan, inflasi inti pada Maret 2026 tercatat sebesar 2,52 persen (yoy), menurun dari realisasi inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 2,63 persen (yoy). Adapun kelompok volatile food pada Maret 2026 mengalami inflasi sebesar 1,58 persen (mtm), menurun dibandingkan dengan realisasi inflasi bulan sebelumnya sebesar 2,50 persen (mtm).

Inflasi kelompok volatile food disumbang terutama oleh komoditas daging ayam ras, beras, dan telur ayam ras seiring dengan peningkatan permintaan selama periode HBKN Idul Fitri. Secara tahunan, kelompok volatile food mengalami inflasi sebesar 4,24 persen (yoy), lebih rendah dari inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 4,64 persen (yoy).

“Ke depan, inflasi volatile food diprakirakan terkendali didukung oleh eratnya sinergi antara Bank Indonesia bersama TPIP dan TPID serta penguatan implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS),” kata Ramdan.

Sementara itu, kelompok administered prices pada Maret 2026 mengalami inflasi sebesar 0,31 persen (mtm), meningkat dibandingkan realisasi deflasi pada bulan sebelumnya sebesar 0,03 persen (mtm). Inflasi terutama disumbang oleh komoditas bensin dan tarif angkutan antarkota seiring dengan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dan peningkatan mobilitas pada periode HBKN Idul Fitri.

Secara tahunan, kelompok administered prices tercatat inflasi sebesar 6,08 persen (yoy), lebih rendah dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 12,66 persen (yoy).

Bisnis.com, SURABAYA— Gubernur Jawa TimurKhofifah Indar Parawansa memastikan bahwa ketersediaan bahan pokok di Jawa Timur dalam kondisi aman dan harga relatif stabil menjelang perayaan Idulfitri.

Penegasan tersebut disampaikan di sela-sela Pasar Murah di Taman Parembhegen Patemon, Kabupaten Pamekasan, Minggu (8/3/2026). Hal ini dilakukan Gubernur Khofifah sebagai upaya pengendalian inflasi dan stabilisasi harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idulfitri.

“Masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pasokan kebutuhan rumah tangga karena pemerintah terus melakukan berbagai langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas distribusi dan harga di pasar. Harga tetap stabil dan masyarakat bisa berbelanja dengan tenang khususnya di bulan Ramadan," ujarnya dikutip Senin (9/3/2026).

Dia menjelaskan bahwa kegiatan pasar murah merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat sekaligus memperkuat upaya pengendalian inflasi daerah. Melalui pasar murah, masyarakat dapat memperoleh berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar.

Menurutnya, menjelang Hari Raya Idulfitri biasanya terjadi peningkatan permintaan terhadap kebutuhan pokok rumah tangga. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan langkah stabilisasi agar distribusi dan harga tetap terkendali sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dengan lebih mudah.

"Pengendalian inflasi dan stabilisasi perlu kita lakukan dengan memberikan keterjangkauan harga untuk bisa mendekatkan kepada para konsumen," tegasnya.

Dalam pelaksanaan Pasar Murah di Taman Parembhegen Patemon ini, berbagai bahan pokok dijual dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Di antaranya beras premium Rp14.000 per kilogram, beras medium Rp11.000 per kilogram, minyak goreng merek MinyaKita Rp13.000 per liter, telur ayam ras Rp22.000 per pack, tepung terigu Rp10.000 per kilogram, serta gula pasir Rp14.000 per kilogram.

Selain itu, komoditas lain yang dijual meliputi bawang putih Rp6.000 per 250 gram, bawang merah Rp7.000 per 250 gram, cabai rawit merah Rp4.000 per 100 gram, cabai merah besar Rp2.000 per 100 gram, serta daging ayam ras Rp30.000 per pack.

Pada kesempatan kali ini, Khofifah juga membagikan beras kepada lansia serta telur kepada ibu hamil dan anak-anak untuk pemenuhan gizi keluarga. Selain itu, dia juga memborong berbagai jenis produk pelaku UMKM sebagai wujud dukungan ekonomi lokal.

Salah satu pengunjung pasar murah, Tutik, warga Kelurahan Patemon yang sehari-hari berjualan nasi ayam, mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan pasar murah tersebut.

Dia menyampaikan bahwa harga bahan pokok yang dijual jauh lebih terjangkau sehingga membantu masyarakat dalam mempersiapkan kebutuhan rumah tangga menjelang Idulfitri.

"Saya beli beras , bawang merah, ayam, telur, gula, tepung. Harganya terjangkau dan membantu masyarakat apalagi menjelang Hari Raya Idulfitri. Menambah stok kebutuhan pokok di rumah sampai lebaran," ucapnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar koordinasi lintas sektor demi menjaga stabilitas ekonomi dan inflasi menyambut hiruk-pikuk Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1447 H.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kaltim menggelar High Level Meeting (HLM) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (6/3/2026).

Pertemuan ini bertujuan menyelaraskan sinergi pengendalian harga pangan sekaligus memacu transformasi keuangan digital di daerah.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kaltim Jajang Hermawan menyatakan penguatan TPID akan difokuskan pada komoditas yang secara historis sering menjadi biang inflasi saat momentum Lebaran.

Lebih lanjut, dia menuturkan pengendalian inflasi diperkuat melalui strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Guna mendukung kebijakan yang presisi, Pemprov Kaltim memanfaatkan aplikasi Mandau Kaltim (Mekanisme Pengendalian Komoditas Utama) yang berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) kini dioptimalkan untuk memantau harga secara real-time dan terintegrasi lintas instansi.

"Mandau Kaltim juga dioptimalkan sebagai instrumen pemantauan dan perumusan kebijakan pengendalian inflasi yang berbasis AI secara lebih responsif dan terintegrasi lintas instansi," kata Jajang dalam keterangan resmi, Sabtu (7/3/2026).

Di sisi lain, akselerasi digitalisasi keuangan daerah yang dikomandoi TP2DD diarahkan untuk mempercepat efisiensi tata kelola melalui perluasan QRIS dan Kartu Kredit Indonesia (KKI).

Menurutnya, tren positif digitalisasi di Kaltim saat ini tercermin dari lonjakan transaksi non-tunai yang signifikan, yang diharapkan mampu mendorong transparansi serta akuntabilitas layanan publik.

Kendati demikian, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud mengingatkan agar seluruh langkah kebijakan tetap berpegang teguh pada Roadmap TPID 2025–2027 agar mampu menjawab tantangan struktural daerah secara jangka panjang.

Senada, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji selaku Ketua TPID menekankan pentingnya intervensi pasar dan pengawasan ketat terhadap potensi gangguan distribusi.

"Menjelang Ramadan dan Idulfitri, kita perlu memperkuat koordinasi lintas daerah untuk memastikan ketersediaan pasokan, menjaga kelancaran distribusi, dan menahan gejolak harga agar tetap terkendali," kata dia.

Adapun pertemuan ini diakhiri dengan komitmen kolektif dari seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Timur untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan memperkuat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) demi mewujudkan ekonomi Kaltim yang berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA – Investor dapat mempertimbangkan reksa dana pasar uang dan/atau reksa dana pendapatan tetap sebagai penyeimbang portofolio di tengah ketidakpastian global dan ekspektasi penurunan suku bunga global yang lebih lambat.

Head of Fund Services Mirae Asset Sekuritas Francisca Gerungan menilai dari sisi makro, Bank Indonesia masih membuka peluang penurunan suku bunga acuan (BI Rate), meski sepanjang 2025 telah memangkas suku bunga sebanyak lima kali. Saat ini BI Rate masih tertahan dan berada di level 4,75%.

Menurutnya, Keputusan BI pada 19 Februari 2026 untuk mempertahankan suku bunga menunjukkan fokus bank sentral pada stabilisasi nilai tukar rupiah, pengendalian inflasi, serta menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Kondisi ini membuat sebagian investor bersikap wait & see. Namun, dia mengingatkan bahwa sikap menunggu tidak berarti membiarkan dana menganggur tanpa imbal hasil.

“Harus juga disadari meskipun wait and see jangan membiarkan dana menganggur tidak menghasilkan. Investor dapat menerapkan prinsip diversifikasi dengan pilihan masuk ke reksa dana pasar uang dan atau reksa dana pendapatan tetap,” ujarnya, Jumat (20/2/2026).

Saat ini, Francisca menilai investor dapat melakukan diversifikasi portofolio ke aset kelas yang lebih konservatif, moderat supaya bisa menjadi penyeimbang dalam keseluruhan portofolio nasabah dan memberikan solusi untuk dana menganggur.

Hal itu, lanjutnya, dengan tetap menyesuaikan profil risiko investor, tujuan investasi dan jangka waktu investasi.

Sepanjang 2025, reksa dana pendapatan tetap menjadi primadona. Di Mirae Asset, bobotnya mencapai lebih dari 75% dari total Aset Under Administration (AUA) reksa dana per Desember 2025.

Kinerja produk reksa dana pendapatan tetap dari sejumlah manajer investasi rekanan bahkan mencatatkan hasil yang kompetitif. Beberapa produk mampu mencatatkan imbal hasil sekitar 8%–10% secara tahunan per Desember 2025.

Meski instrumen defensif mendominasi, potensi kenaikan pasar saham tetap menarik perhatian. Untuk investor yang ingin menangkap peluang tersebut secara bertahap, reksa dana campuran dengan porsi saham lebih besar menjadi alternatif.

Sepanjang 2025, terdapat reksa dana campuran yang mencatatkan kinerja lebih dari 30% YoY. Namun, produk ini memerlukan pemahaman yang lebih mendalam karena profil risikonya lebih tinggi. Namun tentunya dibutuhkan pendekatan edukatif dan analisis mendalam sebelum masuk ke instrumen ini.

Sementara itu, data Infovesta Utama mencatat kinerja reksa dana saham paling moncer secara year-to-date dibandingkan dengan kinerja reksa dana lainnya.

Produk reksa dana saham Cipta Saham Unggulan Syariah cetak return tertinggi. Berdasarkan data Infovesta, Infovesta Equity Fund Index naik 3,65% YtD, disusul Infovesta Balanced Fund Index yang menguat 2,33% sejak awal 2026. Sementara itu, Infovesta Money Market Fund Index naik tipis 0,5% dan Infovesta Fixed Income Fund Index terpantau stagnan.
Sementara itu, Infovesta Money Market Fund Index naik tipis 0,5% dan Infovesta Fixed Income Fund Index terpantau stagnan.

Adapun selama sepekan, kinerja reksa dana juga ditutup menguat dengan reksa dana saham mencatatkan return positif terbesar yakni 3,71%, disusul reksa dana campuran sebesar 2,28%, reksa dana pendapatan tetap sebesar 0,20%.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster mendorong penggunaan produk lokal dalam pengendalian inflasi di Bali.

Dalam konteks pengendalian inflasi, Gubernur Koster menekankan bahwa sektor pangan masih menjadi faktor utama pembentuk inflasi. Oleh karena itu, kedaulatan pangan harus terus diperkuat melalui peningkatan produksi lokal, kepastian pasokan, serta kelancaran distribusi.

Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk mendorong penggunaan produk lokal melalui implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang tentang Pemasaran Dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan Dan Industri Lokal Bali , yang terbukti menggerakkan perekonomian lokal, seperti penggunaan kain endek Bali yang menghidupkan perajin dan pedagang.

“Harapannya, inflasi dapat dijaga dalam rentang sasaran agar kepastian harga baik kepada masyarakat maupun produsen khususnya petani dapat terjaga”, jelas Koster dikutip Rabu, (11/2/2026).

Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja menjelaskan beberapa tantangan pengendalian inflasi, antara lain volatilitas produksi, dinamika cuaca, rantai pasok yang belum optimal, demand komoditas pangan karena program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan perlunya pelaksanaan operasi pasar yang terencana.

Beberapa komoditas pangan yang perlu menjadi perhatian menjelang HBKN antara lain Cabai Rawit, Beras, Bawang Merah, Telur Ayam Ras, Daging Ayam Ras, dan Tomat. Lebih lanjut, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas menegaskan beberapa komoditas pangan perlu menjadi perhatian di tengah dinamika cuaca khususnya aneka cabai.

Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Mochamad Edy Yusuf, menekankan bahwa pengendalian inflasi merupakan prasyarat penting untuk menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi di daerah, sekaligus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.

“Penguatan ketahanan pangan melalui pemanfaatan neraca pangan daerah juga menjadi kunci untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga," jelas Edy.

Menjelang hari raya Nyepi dan IdulFitri, TPID Provinsi Bali memperkuat strategi dan sinergi pengendalian inflasi jangka pendek, khususnya pada penguatan pelaksanaan operasi pasar murah, akselerasi Kerjasama Antar Daerah untuk mendukung kepastian pasokan, dan optimalisasi komunikasi publik.

Harapannya, inflasi bulanan Bali dapat terjaga di bawah pola historis periode HBKN, inflasi tahunan terjaga dalam sasaran nasional, dan inflasi pangan dapat terkendali mendukung sasaran nasional.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Balikpapan membeberkan strategi komprehensif untuk mengendalikan laju inflasi sembari mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tahun 2026.

Langkah ini ditempuh melalui penguatan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan di wilayah kerja yang mencakup Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Paser.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi menyatakan pentingnya kolaborasi multipihak dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

"Sinergi bersama pemerintah daerah dan mitra strategis lainnya menjadi kunci utama untuk memastikan program-program kami berdampak optimal, terutama dalam menjaga tingkat inflasi agar tetap terkendali," ujarnya, dikutip pada Rabu (4/2/2026).

Dia menambahkan, pihaknya memperkuat koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui implementasi program strategis dalam upaya mengendalikan inflasi, seperti peningkatan frekuensi Gerakan Pangan Murah (GPM), Pasar Murah (PM), serta Operasi Pasar (OP), khususnya menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Lebih jauh, KPwBI Balikpapan juga memfasilitasi distribusi pangan kepada produsen dan distributor terpilih, sekaligus mendukung perumusan kebijakan dan monitoring-evaluasi implementasi program pengendalian inflasi.

"Hal ini sejalan dengan roadmap 2025—2027 yang dibahas dalam High Level Meeting (HLM) TPID," terang Robi.

Tidak berhenti di situ, penyediaan sarana dan prasarana produksi untuk kelompok tani, perikanan, dan peternakan juga menjadi fokus utama. Perluasan kerja sama antardaerah (KAD) dengan sentra produksi komoditas pangan diperkuat guna menjamin kepastian pasokan dan ketahanan stok pangan.

Selain itu, fasilitasi business matching antara produsen dengan Satuan Perangkat Pemerintah Gabungan dan Mitra Bisnis Gabungan (SPPG-MBG) terus digalakkan untuk memastikan stabilitas harga dan pasokan.

Di sisi lain, Robi menyebutkan prioritas yang tidak kalah penting adalah mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.

KPwBI Balikpapan memusatkan perhatian pada pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui serangkaian workshop, bantuan teknis, serta pendampingan intensif.

"Kami berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM, tidak hanya dari sisi kualitas produk, tetapi juga perluasan akses pasar, baik online maupun ekspor," sebutnya.

Program ini dijalankan melalui kegiatan business pitching dan matching dengan calon pembeli mancanegara, termasuk kolaborasi dengan Ekspor Center Provinsi Kalimantan Timur.

Penguatan manajemen keuangan usaha juga menjadi perhatian khusus. Introduksi aplikasi SIAPIK (Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan), edukasi manajemen usaha, serta literasi keuangan dilaksanakan melalui sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Timur.

Rangkaian kegiatan ini diintegrasikan dengan business matching pembiayaan bersama perbankan.

Sepanjang 2026, kata Robi, sejumlah workshop dirancang khusus untuk UMKM di berbagai sektor, mulai dari makanan-minuman olahan, wastra dan produk kreatif, hingga pertanian.

Workshop penguatan desain dan produksi batik, ready to fashion, pengelolaan produksi, branding, kemasan, serta perluasan akses pasar menjadi agenda utama.

UMKM yang berpartisipasi akan dikurasi dan diseleksi oleh tenaga ahli untuk memastikan dampak optimal.

Untuk sektor pertanian, workshop ditujukan kepada kelompok tani, ternak, dan perikanan terpilih guna meningkatkan produktivitas dan mendukung ketahanan pangan daerah.

Penyerapan hasil produksi pertanian difasilitasi melalui business matching dengan pasar ritel modern serta pelaku usaha hotel dan restoran.

Pertumbuhan ekonomi inklusif juga didorong melalui pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Robi melanjutkan, pihaknya turut memfasilitasi perluasan ekosistem halal dengan fokus pada perolehan sertifikasi halal untuk sumber bahan pangan dan proses produksi makanan-minuman bagi UMKM terpilih.

Pengembangan ekonomi keuangan sosial syariah diperkuat melalui fasilitasi perluasan proyek wakaf, termasuk aksesnya pada platform digital.

Sementara itu, pengembangan ekonomi pesantren diarahkan untuk meningkatkan kapasitas keuangan dalam mendukung operasional pesantren. Business matching pembiayaan bersama perbankan syariah kepada UMKM terpilih juga terus digalakkan.

Terkait peningkatan efisiensi transaksi dan pendapatan asli daerah (PAD), KPwBI Balikpapan terus mendorong perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

"Di tengah keterbatasan transfer keuangan daerah (TKD) pada tahun 2026, implementasi elektronifikasi di sektor strategis seperti pasar, parkir, dan transportasi menjadi krusial untuk mengoptimalkan PAD," tegas Robi.

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan capacity building, monitoring-evaluasi program TP2DD, serta edukasi QRIS dan perlindungan konsumen kepada berbagai komunitas terus dilakukan.

Lebih jauh, Robi mengungkapkan KPwBI Balikpapan akan menyelenggarakan tiga event besar sepanjang 2026. Pertama, Pekan Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional (Pesan) 2026 pada akhir Juni 2026, yang menampilkan showcasing produk UMKM dan workshop ekonomi syariah.

Kedua, Mahligai Nusantara 2026 pada September 2026, yang menghadirkan workshop penguatan UMKM, pagelaran busana wastra/batik, serta pameran produk UMKM. Ketiga, Festival Nontunai Nusantara (Fentura) Series 2026, sebuah kampanye perluasan ekosistem keuangan digital dengan target 83,8 juta transaksi QRIS dan 305.000 merchant QRIS.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memperkuat pengendalian inflasi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2026 untuk menahan kenaikan harga pangan dan biaya mudik masyarakat. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) ditargetkan tetap berada dalam kisaran 2,5±1 persen sepanjang 2026.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) yang digelar Kamis (29/1/2026). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tekanan inflasi pada periode Ramadhan dan Lebaran umumnya bersumber dari kelompok pangan bergejolak (volatile food), terutama bahan makanan pokok.

“Terkait volatile food, terutama makanan, terus kita jaga di kisaran 3 sampai dengan 5 persen,” ujar Airlangga dalam keterangan resmi, Jumat (30/1/2026).

Pemerintah, kata Airlangga, memprioritaskan pengamanan pasokan pangan strategis seperti beras, bawang merah, dan bawang putih melalui penguatan koordinasi pusat dan daerah serta perbaikan distribusi antarwilayah.

“Pemerintah juga mendorong agar koordinasi antara daerah dan pusat terus dijaga, terutama untuk pengadaan pasokan pangan antarwaktu dan antarwilayah, melalui peningkatan produktivitas dan pembiayaan, serta meningkatkan kelancaran logistik untuk beberapa komoditas seperti bawang merah, bawang putih, dan tentu yang penting mengenai beras,” jelasnya.

Selain harga pangan, pemerintah juga menyiapkan langkah untuk menekan biaya masyarakat selama musim mudik Lebaran. Berbagai program diskon transportasi telah disiapkan untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Termasuk untuk diskon transportasi, baik itu pesawat, kereta api, angkutan laut, angkutan darat, dan juga jalan tol, itu sudah dipersiapkan,” ungkap Airlangga.

Pemerintah juga menyiapkan bantuan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah guna menjaga konsumsi rumah tangga selama Ramadhan dan Idul Fitri. Bantuan sosial tersebut dapat berupa beras maupun minyak.

Airlangga menambahkan, tekanan inflasi pada awal 2026 juga dipengaruhi faktor global, cuaca, serta pola musiman Hari Besar Keagamaan Nasional. Karena itu, dukungan infrastruktur dan logistik di daerah terdampak bencana turut menjadi perhatian pemerintah.

“Pemerintah juga terus mendorong dukungan infrastruktur dan logistik di daerah bencana agar kita bisa menjaga stabilitas harga. Tadi disampaikan bahwa di daerah tersebut inflasi sudah mulai turun,” katanya.

Sebagai informasi, inflasi sepanjang 2025 tercatat sebesar 2,92 persen secara year on year dan tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen. Pemerintah dan Bank Indonesia optimistis stabilitas harga dapat dijaga selama Ramadhan dan Idul Fitri 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (29/1/2026).

Rapat tersebut tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Donny Oskaria, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, serta Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

Keterangan tersebut disampaikan Seskab Teddy melalui unggahan di akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet pada Kamis (29/1/2026).

Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjelang bulan Ramadan dan Idulfitri, guna menjaga inflasi tetap terkendali sesuai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Rapat ini membahas penguatan koordinasi pemerintah menjelang Ramadan dan Idulfitri agar inflasi tetap terjaga sesuai target APBN,” ujar Teddy.

Fokus utama pembahasan diarahkan pada terjaminnya ketersediaan pasokan pangan antarwilayah, terutama beras dan komoditas strategis lainnya, agar tetap aman dan terjangkau bagi masyarakat selama periode hari besar keagamaan.

“Pemerintah memastikan ketersediaan pasokan pangan antarwilayah, khususnya beras dan komoditas strategis lainnya, agar tetap aman dan terjangkau bagi masyarakat,” kata Teddy.

Selain pengendalian inflasi, pemerintah juga menyiapkan berbagai stimulus ekonomi untuk mendukung daya beli masyarakat menjelang Lebaran. Stimulus tersebut meliputi penyaluran bantuan sosial pangan serta pemberian diskon tiket transportasi dan tarif tol.

“Sebagai bagian dari stimulus ekonomi, pemerintah menyiapkan kemudahan menjelang hari raya, mulai dari bantuan sosial pangan hingga diskon tiket transportasi udara, kereta api, laut, darat, serta tarif jalan tol,” lanjutnya.

Dengan tren inflasi yang terus melandai, Teddy berharap langkah kolaboratif antarinstansi ini dapat menjaga daya beli masyarakat dan mendukung kelancaran aktivitas selama periode mudik dan Lebaran.

Bisnis.com, DENPASAR – Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) memperkuat pasokan pangan untuk mengendalikan inflasi sepanjang 2026.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menjelaskan pada kuartal I/2026, akan ada perayaan hari besar keagamaan seperti Ramadan, Idulfitri, dan juga hari raya Nyepi. Sehingga, perlu dilakukan penguatan pasokan agar harga pangan tetap stabil dan terjangkau oleh masyarakat.

Selain itu, penguatan peran Perumda sebagai offtaker perlu dioptimalkan melalui perluasan kerja sama dengan desa dan dukungan pembiayaan perbankan untuk memberikan kepastian pasar bagi petani.

"Upaya stabilisasi juga perlu dilakukan lebih intensif melalui dukungan sarana prasarana pasca panen, penguatan kerja sama antar wilayah untuk memenuhi kebutuhan program strategis, pengawasan distribusi yang berkelanjutan oleh Satgas Pangan," jelasnya, Selasa (27/1/2026).

Dalam rapat TPID, masing-masing Kabupaten/Kota di Bali sepakat untuk dapat memperkuat ketersediaan pasokan melalui perbaikan masa tanam, perluasan KAD, serta pelaksanaan operasi pasar yang terkoordinasi dan terjadwal. Melalui sinergi yang kuat, penguatan peran kelembagaan, serta langkah antisipatif yang terukur, Pemerintah Daerah bersama Bank Indonesia, BPS, TPID, Perumda, dan Satgas Pangan terkait berkomitmen menjaga stabilitas inflasi Bali agar tetap terkendali, mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, dan menjaga daya beli masyarakat.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja menjelaskan Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Bali pada Desember 2025 tercatat sebesar 2,91% (YoY), terkendali dalam sasaran inflasi 2,5±1% dan sedikit di bawah nasional 2,92% (YoY). Adapun kontributor utama inflasi berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 1,53%, sehingga menjadi fokus utama pengendalian inflasi ke depan.

"Atas berbagai upaya yang telah dilakukan, Provinsi Bali berhasil mencatatkan pengendalian inflasi yang relatif baik dan menempati peringkat ke-18 nasional pada tahun 2025," jelas Erwin.

Tantangan inflasi pada 2025, yaitu faktor cuaca, meningkatnya volatilitas harga komoditas pangan, serta tingginya inflasi pangan di sejumlah wilayah, seperti Sumatera dan Jawa.

Tekanan harga tersebut turut memengaruhi dinamika harga komoditas hortikultura di Bali. Memasuki tahun 2026, tantangan akan semakin kompleks. Beberapa faktor utama perlu menjadi perhatian antara lain penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) pada hewan ternak sapi, kondisi cuaca yang tidak menentu, serta rangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) pada Februari-Maret yang berpotensi meningkatkan tekanan permintaan dan harga komoditas pangan.

Bank Indonesia juga menyoroti adanya peningkatan volatilitas inflasi di sejumlah wilayah sentra produksi, seperti Kabupaten Tabanan mengalami peningkatan volatilitas dari 0,54% pada 2024 menjadi 0,82%, dengan pola serupa di Badung dan Singaraja.

Volatilitas yang tinggi berpotensi meningkatkan ketidakpastian dan perlu dimitigasi secara sistematis. Untuk memitigasi ketidakpastian tersebut, strategi dari hulu ke hilir terus diperkuat melalui peran Perumda di sisi hulu untuk mendukung produktivitas dan sebagai offtaker untuk menjaga kesinambungan pasokan, termasuk kerja sama dengan KDKMP dan supply pasokan ke SPPG dari sisi hilir.

Selain itu, program pengendalian inflasi pangan diharapkan dapat menjadi langkah strategis yang dapat memperkuat implementasi pengendalian inflasi berbasis aksi nyata di lapangan.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Kantor Perwakilan Bank IndonesiaKalimantan Timur resmi dipimpin sosok baru. Jajang Hermawan, mantan Kepala Perwakilan BI Cirebon, kini memegang kendali menggantikan Budi Widihartanto yang telah mengabdi sejak Agustus 2023.

Perubahan tongkat estafet kepemimpinan ini merupakan bagian dari rotasi strategis yang dijalankan Bank Indonesia 2 kali setahun guna memastikan kesinambungan organisasi.

"Saya berkomitmen tidak sekadar meneruskan, melainkan meningkatkan program kerja yang telah dirintis pendahulu," kata Jajang Hermawan dalam acara serah terima jabatan, Senin (27/1/2026).

Pria yang sebelumnya juga pernah menjabat Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Banten ini menegaskan fokus pada 4 tugas utama, yakni pengendalian inflasi, pengembangan sistem pembayaran, pembinaan UMKM, serta penguatan literasi dan edukasi keuangan.

Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta optimistis ekonomi domestik tetap kokoh.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III 2025 tercatat 5,04% year-on-year, dan tahun 2026 diproyeksikan berada di kisaran 4,9% hingga 5,7%," paparnya.

Inflasi pun terjaga stabil pada angka 2,5% ± 1%, berkat sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Filianingsih menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Budi Widihartanto yang kini bertugas di Jakarta sebagai pimpinan Departemen Regional mengawasi 46 kantor perwakilan di seluruh Indonesia.

Sebagai langkah awal, dia menyebutkan prioritas BI Kaltim adalah strategic advisor bagi pemerintah daerah.

Pertama, pengendalian harga melalui inovasi program seperti Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Capaian Kaltim sebagai TPID terbaik nomor satu di wilayah Kalimantan pada 2025 menjadi modal berharga untuk melanjutkan estafet prestasi tersebut.

Kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi dan hilirisasi di tengah transisi menuju Ibu Kota Nusantara (IKN). Fokus utamanya adalah diversifikasi ekonomi dengan meningkatkan nilai tambah pada sektor pertanian dan industri pengolahan, alih-alih hanya mengandalkan ekstraksi sumber daya alam.

Ketiga, memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pembinaan UMKM agar tidak hanya go national, tetapi juga go global lewat digitalisasi dan integrasi rantai pasok.

Keempat, digitalisasi sistem pembayaran dengan memperluas penggunaan QRIS dan mendukung elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (TP2DD).

Kaltim saat ini telah mencapai tahap digital dengan skor indeks 95,34%, capaian tertinggi di wilayah Kalimantan yang patut dipertahankan.

Kelima, memastikan ketersediaan uang layak edar hingga ke pelosok dan wilayah perbatasan seperti Mahakam Ulu. Distribusi uang rupiah berkualitas menjadi krusial untuk mendukung inklusivitas finansial di seluruh lapisan masyarakat.

Adapun Filianingsih berharap agar capaian positif di bawah kepemimpinan Budi dapat dilanjutkan dan ditingkatkan oleh Jajang Hermawan.

"Mari kita perkuat kolaborasi dalam semangat Ruhui Rahayu demi memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan masyarakat," pungkasnya.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Pemerintah Provinsi Riau menegaskan pengendalian inflasi pangan menjadi salah satu fokus utama kebijakan ekonomi daerah pada tahun 2026, terutama menjelang bulan Ramadan dan Idulfitri.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi menjelaskan menjelang puasa dan Lebaran, tekanan inflasi pangan biasanya meningkat seiring naiknya permintaan masyarakat.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah melakukan berbagai intervensi, salah satunya melalui subsidi ongkos angkut pangan dari sentra-sentra produksi ke Riau. Langkah ini dinilai efektif untuk menahan kenaikan harga di tingkat konsumen.

“Pengendalian inflasi jelang puasa dan Lebaran menjadi perhatian utama. Bank Indonesia sudah melakukan intervensi melalui subsidi ongkos angkut pangan dari sentra produsen,” ujarnya Rabu (21/1/2026).

Dia mengungkapkan, dinamika komoditas penyumbang inflasi juga mengalami pergeseran. Jika sebelumnya cabai menjadi pemicu utama kenaikan harga, saat ini tekanan inflasi justru beralih ke komoditas bawang.

Kondisi ini dipengaruhi oleh belum pulih sepenuhnya produksi pangan di sejumlah daerah pemasok utama seperti Sumatra Utara dan Sumatra Barat akibat faktor cuaca dan gangguan produksi pasca bencana banjir Sumatra.

Menyikapi hal tersebut, Pemprov Riau mulai memperluas kerja sama pasokan pangan ke wilayah lain di luar Sumatra. Daerah-daerah di wilayah selatan Pulau Jawa seperti Malang, Yogyakarta, dan Magelang mulai disiapkan sebagai alternatif sentra pasokan untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pangan di Riau.

“Kita tidak bisa bergantung pada satu atau dua daerah saja. Karena itu, Riau mulai mengembangkan kerja sama pasokan pangan ke wilayah selatan seperti Malang, Yogyakarta, dan Magelang untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi,” jelasnya.

Syahrial Abdi menegaskan, langkah diversifikasi sumber pasokan pangan ini menjadi bagian dari strategi jangka menengah Pemprov Riau dalam menjaga inflasi tetap terkendali dan melindungi daya beli masyarakat.

Dengan sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan daerah penghasil pangan, Riau optimistis stabilitas harga dapat terjaga sepanjang 2026.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Riau optimistis inflasi daerah pada 2026 akan tetap terkendali di tengah berbagai tantangan global dan domestik.

Kepala BI Riau Panji Achmad menyampaikan, proyeksi inflasi Riau tahun 2026 berada pada kisaran 2,5% ±1%, didukung semakin lancarnya distribusi bahan pangan antar daerah, khususnya antara Riau, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

Panji menjelaskan, sepanjang 2025 BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Riau telah menyiapkan berbagai kerja sama antardaerah, termasuk kerja sama produksi komoditas cabai dengan Sumatra Barat dan daerah lainnya.

Namun, bencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah wilayah sempat menjadi tantangan dalam menjaga pasokan pangan. Meski demikian, kebutuhan tetap dapat dipenuhi melalui pengalihan pasokan dari Pulau Jawa.

“Kerja sama produksi sudah kami siapkan, tetapi faktor bencana membuat pasokan terganggu. Untungnya bisa dialihkan dari daerah lain seperti Jawa sehingga inflasi tetap terkendali,” ujar Panji.

Upaya pengendalian inflasi tersebut membuahkan hasil positif. Pada 2025, TPID Provinsi Riau berhasil meraih penghargaan juara 3 tingkat nasional, sementara TPID Kota Pekanbaru juga meraih penghargaan serupa.