Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menyiapkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau guna mencegah kekeringan dan menjaga produktivitas sektor pertanian tetap stabil.

Ketua Tim Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi Dodo Hadi Triwardoyo mengatakan upaya mitigasi telah dilakukan, termasuk pemetaan lahan sawah yang berpotensi terdampak kekeringan. Hingga saat ini, kondisi lahan pertanian masih dinilai aman.

"Kami memitigasi titik-titik sawah rawan kekeringan, termasuk pendataan pompa bantuan pemerintah maupun milik petani yang tersedia di lapangan," katanya di Cikarang, Rabu.

Selain itu, pihaknya juga mendata sumber-sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pertanian, terutama saat musim kemarau berlangsung.

Menurut Dodo, ketersediaan air irigasi menjadi faktor kunci untuk menghindari risiko gagal panen akibat kemarau panjang. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan kecukupan cadangan pangan bagi masyarakat.

Sosialisasi kepada petani terkait pola tanam adaptif juga terus dilakukan, termasuk mendorong pergiliran tanaman ke komoditas yang lebih hemat air.

"Untuk sementara ini memang belum ada lahan yang rawan kekeringan. Dampak dari normalisasi di titik BSH 0 masih cukup untuk mendukung kegiatan tanam padi," jelasnya.

Meski demikian, Dinas Pertanian tetap merekomendasikan alternatif tanaman yang lebih tahan terhadap keterbatasan air, seperti jagung, ketimun, dan berbagai jenis sayuran.

Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas produksi pertanian di Kabupaten Bekasi di tengah potensi perubahan kondisi cuaca ke depan.

Titik BSH-0 (Bendung Sungai Hulu-0) adalah proyek bendung strategis yang berlokasi di area Kali Cikarang-CBL (Cikarang Bekasi Laut), Kabupaten Bekasi yang difungsikan, utamanya untuk pengairan (irigasi) areal pertanian.

Bendung ini dirancang untuk mengairi lahan pertanian sawah mulai dari titik BSH-0 hingga BHS-34, mencakup luas sekitar 7.000 hektar. BSH-0 merupakan proyek strategis yang menjadi senjata penting dalam meningkatkan kapasitas infrastruktur air, tidak hanya untuk pengairan, tetapi juga untuk membantu pengendalian banjir di wilayah sekitar.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

BANDUNG - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Iwan Suryawan memberikan atensi serius terhadap laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memprediksi 93% wilayah Jawa Barat (Jabar) akan dilanda musim kemarau sangat kering pada tahun ini. Kondisi ini bukan sekadar siklus cuaca biasa, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Menurut Iwan, peringatan dini dari BMKG yang menyebutkan puncak kemarau akan terjadi pada Agustus mendatang harus segera direspons dengan langkah mitigasi yang cepat dan terukur. Iwan meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat tidak bekerja sendiri, melainkan meningkatkan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat guna memastikan kesiapan infrastruktur dan logistik.

Iwan menekankan kolaborasi lintas sektoral adalah kunci utama dalam menghadapi "kejeringan" ekstrem yang berpotensi memicu krisis air bersih. Iwan tidak ingin melihat warga Jawa Barat kesulitan mendapatkan akses air untuk kebutuhan dasar sehari-hari akibat minimnya cadangan di waduk dan sumur-sumur warga.

"Kita harus memastikan bahwa distribusi air bersih melalui truk-truk tangki dari BPBD maupun PDAM sudah siap sedia menyasar wilayah-wilayah merah. Pak Gubernur, Pak Dedi Mulyadi bersama jajaran Pemprov, kami siap dampingi, harus segera duduk bersama Pemerintah Pusat untuk mengamankan anggaran darurat dan bantuan teknis," ujar Iwan, Senin (20/4/2026).

Selain masalah air bersih, politisi PKS ini juga menyoroti potensi bencana alam yang sering menyertai kemarau panjang, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Iwan meminta perangkat daerah seperti Dinas Pemadam Kebakaran dan BPBD melakukan patroli rutin di area rawan guna meminimalisir risiko kebakaran yang lebih luas.

Lihat video: Sebab Terjadinya Kemarau Basah di Indonesia, Kepala BMKG Beri Penjelasan



Lebih lanjut, Iwan menyatakan kekhawatirannya yang paling mendalam terletak pada sektor pertanian. Sebagai lumbung pangan nasional, gangguan iklim di Jawa Barat dipastikan akan memberikan efek domino terhadap stabilitas pasokan beras di tingkat pusat maupun daerah lain di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Jawa Barat merupakan produsen padi terbesar kedua di Indonesia. Pada tahun 2025, produksi beras nasional mencapai rekor 34,77 juta ton, di mana kontribusi Jawa Barat secara konsisten menyumbang sekitar 16% hingga 18% dari total produksi nasional tersebut.

"Angka kontribusi kita terhadap stok nasional sangat besar. Jika 93% wilayah kita kering, maka ancaman gagal panen atau puso akan sangat masif. Ini bukan hanya masalah perut warga Jabar, tapi masalah ketahanan pangan Indonesia," tegasnya.

Iwan mendorong Pemprov Jabar untuk segera melakukan audit terhadap kondisi irigasi dan bendungan di seluruh kabupaten/kota. Iwan meminta agar program pompanisasi dan penyediaan benih tahan kekeringan segera didistribusikan kepada para petani sebelum dampak kemarau semakin parah. Iwan juga menyarankan agar Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) atau hujan buatan mulai dipertimbangkan lebih awal melalui kerja sama dengan BRIN dan BMKG.

Menurut Iwan, investasi dalam modifikasi cuaca jauh lebih murah dibandingkan menanggung kerugian akibat rusaknya ribuan hektare lahan produktif.Iwan mengingatkan stabilitas harga pangan di pasar sangat bergantung pada kelancaran produksi di hulu. Jika suplai dari Jawa Barat terganggu, inflasi bahan pokok diprediksi akan melonjak tajam dan membebani daya beli masyarakat yang baru saja pulih.

"Pemerintah pusat melalui kementerian terkait harus memberikan dukungan penuh, baik dalam bentuk subsidi pupuk yang tepat sasaran maupun asuransi usaha tani. Petani kita adalah pahlawan yang paling rentan terdampak oleh perubahan iklim ini," tambahnya.

Iwan meminta Gubernur dan jajaran OPD terkait untuk proaktif menjemput bola ke Jakarta. Iwan berharap ada sinkronisasi program antara kementerian pertanian, Kementerian PUPR, dan pemerintah provinsi agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dalam penanganan kekeringan.

Selain itu, Iwan mengimbau masyarakat untuk mulai membudayakan penghematan air (water saving) sejak dini. Kampanye kesadaran lingkungan menurutnya harus digalakkan hingga ke tingkat desa agar warga memahami cara menjaga sumber-sumber mata air yang tersisa.

DPRD Jawa Barat, lanjut Iwan, akan terus mengawal jalannya anggaran mitigasi bencana agar tepat sasaran. Ia berjanji akan melakukan kunjungan lapangan ke daerah-daerah yang dipetakan paling rawan kekeringan untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar sampai ke tangan rakyat.

"Kita tidak boleh menunggu sampai rakyat menjerit kehausan atau harga beras tak terjangkau. Antisipasi harus dilakukan hari ini juga, dengan koordinasi yang kuat antara Pemprov dan Pusat, demi keselamatan dan ketahanan pangan kita semua," ucapnya.

Bisnis.com, MAKASSAR — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan fenomena El Nino mulai terjadi di Sulawesi Selatan pada Mei 2026 dan berpotensi berlangsung hingga akhir tahun.

Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Selatan Ayi Sudrajat mengatakan kondisi atmosfer hingga April 2026 masih berada pada fase El Nino-Southern Oscillation (ENSO) netral.

ENSO netral merupakan kondisi saat suhu permukaan laut di Samudera Pasifik tropis berada pada kisaran normal, sehingga pola cuaca dan curah hujan cenderung stabil.

Namun, kondisi tersebut diperkirakan berubah dengan munculnya El Nino berintensitas lemah pada periode Mei–Juli 2026.

Intensitas fenomena ini diproyeksikan meningkat menjadi moderat pada Juli–September 2026, sebelum kembali melemah hingga akhir tahun.

BMKG memperkirakan kondisi tersebut akan berdampak pada penurunan curah hujan yang mulai masuk kategori rendah atau di bawah normal sejak Mei 2026.

Selain itu, suhu udara diperkirakan meningkat, dengan puncak musim kemarau terjadi pada Agustus hingga September 2026.

"Pada periode ini, potensi munculnya angin brubu atau angin kencang yang bersifat panas dan kering, biasanya terjadi pada periode musim kemarau di Makassar dan sekitarnya," ujar Ayi Sudrajat kepada Bisnis, Senin (13/4/2026).

Berdasarkan pemetaan BMKG, hampir seluruh wilayah Sulawesi Selatan berpotensi mengalami kekeringan.

Namun, sejumlah wilayah diperkirakan tidak terdampak signifikan, antara lain Bulukumba, Bone, Palopo, Wajo, Toraja Utara, dan Luwu Timur, serta sebagian wilayah Sidrap, Soppeng, Tana Toraja, Luwu, dan Luwu Utara.

Menanggapi potensi bencana hidrometeorologi kekeringan yang mengancam sektor pertanian dan ketahanan pangan, pemerintah melalui BMKG merilis sejumlah rekomendasi strategis untuk mengantisipasi dampak dari fenomena alam ini:

1. Ketahanan Pangan dan Air

Pemerintah daerah dan petani diimbau melakukan penyesuaian kalender tanam serta beralih ke varietas tanaman yang toleran terhadap kekeringan (umur genjah). Optimalisasi infrastruktur air seperti embung, waduk, dan sistem irigasi hemat air menjadi krusial untuk mencegah gagal panen.

2. Pencegahan Karhutla

Sektor kehutanan diminta meningkatkan pemantauan hotspot melalui patroli terpadu guna menekan risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta menjaga kualitas udara dari polusi kabut asap.

3. Ketahanan Energi dan Kesehatan

Operasional waduk untuk pembangkit listrik harus dikelola secara presisi guna menjaga suplai energi. Dari sisi kesehatan, masyarakat diimbau untuk menjaga hidrasi, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia, mengingat tingginya paparan panas.

Bisnis.com, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menginstruksikan seluruh Bupati dan Walikota se-Jawa Timur untuk memperkuat langkah strategis dalam mengantisipasi dampak musim kemarau tahun 2026 terhadap produksi pertanian.

Instruksi tersebut tertuang dalam surat Gubernur Jawa Timur Nomor 500.6.1/10499/110/2026 sebagai tindak lanjut atas Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor B-73/TI. 050/M/03/2026 tanggal 9 Maret 2026 terkait antisipasi dini musim kemarau yang berpotensi menyebabkan kekeringan di sejumlah wilayah.

Gubernur Khofifah mengatakan, langkah antisipatif perlu dilakukan sejak dini guna menjaga keberlanjutan produksi pertanian sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional.

“Kita akan tingkatkan koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah baik Bupati Walikota se-Jawa Timur agar semuanya bisa mengantisipasi dini musim kemarau tahun ini,” ujarnya saat ditemui di Gedung Grahadi Surabaya, Kamis (2/4).

Khofifah pun menekankan bahwa upaya mitigasi tidak boleh menunggu hingga dampak kekeringan terjadi. Menurutnya, produksi pertanian harus tetap dijaga untuk keberlangsungan pemenuhan kebutuhan pokok di tingkat daerah maupun nasional.

“Tentu kita tidak boleh menunggu dampak terjadi baru bertindak. Produksi pertanian harus tetap terjaga agar ketahanan pangan Jawa Timur tetap kuat,” tegasnya.

Berdasarkan proyeksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kemarau di Jawa Timur diperkirakan berlangsung pada April hingga Agustus 2026 dengan potensi peningkatan risiko kekeringan di sejumlah wilayah.

Melihat hal itu, Khofifah meminta pemerintah daerah melakukan sejumlah langkah konkret. Yakni dengan melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sekaligus membangun sistem peringatan dini (_early warning system_) serta mengaktifkan brigade kekeringan.

Kemudian, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air melalui rehabilitasi jaringan irigasi, embung, pemanfaatan sumur air dangkal, hingga pemanfaatan teknologi pompanisasi, perpipaan dan irigasi perpompaan.

Selanjutnya, mendorong percepatan masa tanam di wilayah potensial dengan menggunakan varietas tanaman yang tahan kekeringan dan berumur genjah. Selanjutnya keempat, menyesuaikan pola tanam dengan kondisi iklim serta ketersediaan air di masing-masing daerah.

Terakhir, Khofifah menyampaikan pentingnya memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan produksi pertanian secara berkelanjutan.

“Sekali lagi sinergi menjadi kunci. Pemerintah daerah harus bergerak bersama dengan petani, penyuluh, forkompinda dan seluruh stakeholder agar produksi pertanian khususnya pangan tetap optimal,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah daerah juga diminta untuk secara aktif melaporkan perkembangan produksi pertanian di wilayah masing-masing sebagai bagian dari upaya monitoring dan evaluasi.

Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Pemprov Jawa Timur optimistis mampu meminimalisir dampak kemarau serta menjaga stabilitas produksi pangan di tengah tantangan perubahan iklim.

“Ketahanan pangan adalah fondasi. Kita harus pastikan Jawa Timur tetap menjadi lumbung pangan nasional, bahkan dalam kondisi iklim yang menantang,” pungkasnya.