JAKARTA - Komisi II DPR menyetujui sembilan nama calon anggota Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan 2026-2031. Dari sembilan nama tersebut, Komisi II DPR juga telah menetapkan langsung Ketua dan Wakil Ketua.

Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan bahwa sembilan calon anggota Ombudsman terpilih ini telah melalui proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 18 nama calon yang sebelumnya dikirimkan oleh Presiden.

"Pada hari ini, Senin 26 Januari 2026, kami telah menuntaskan satu tahapan final uji kepatutan dan kelayakan di Komisi II DPR yang hasilnya telah kami sepakati melalui mekanisme rapat internal dengan musyawarah mufakat dari delapan fraksi yang ada di Komisi II DPR," kata Rifqi dalam konferensi persnya usai menggelar rapat pleno secara tertutup, di ruang rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Dalam keputusannya, Hery Susanto ditetapkan menjadi Ketua Obdusman R akan didampingi oleh Rahmadi Indra Tektona yang terpilih sebagai Wakil Ketua. Selain unsur pimpinan, Komisi II juga menetapkan tujuh anggota lainnya yang akan memperkuat lembaga pengawas pelayanan publik tersebut.

Anggota Ombudsman RI Terpilih Periode 2026-2031:

Ketua: Hery Susanto

Wakil Ketua: Rahmadi Indra Tektona

Anggota:

Abdul Ghoffar

Fikri Yasin

Maneger Nasution

Nuzran Joher

Partono

Robertus Na Endi Jaweng

Syafrida Rachmawati Rasahan

Selain sembilan nama terpilih, Komisi II juga menyusun daftar urutan calon anggota hasil seleksi nomor 10 hingga 18 sebagai cadangan, yakni: Wahidah Suaib, Radian Syam, I Gusti Ngurah Agung Yuliarta Endrawan, Muhammad Nurkhoiron, Nazir Salim Manik, Faisal Amir, AH Maftuchan, Dian Rubianty, dan Asnifriyanti Damanik.

Dia menambahkan, kesembilan nama terpilih tersebut akan segera dibawa ke tingkat yang lebih tinggi untuk disahkan secara resmi.

"Besok insyaAllah ke-9 nama yang telah kami umumkan ini akan kami sampaikan laporan resminya ke Paripurna DPR RI dan akan disahkan melalui sidang paripurna DPR RI," ujarnya.

"Selanjutnya, DPR RI akan mengirim surat resmi kepada Presiden Republik Indomesia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – DPR RI telah mengumumkan terpilihnya Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengungkapkan alasan dipilihnya keponakan Presiden Prabowo Subianto tersebut lantaran Thomas dinilai memiliki kapasitas yang tepat untuk menempati jajaran Dewan Gubernur BI, terutama dalam memperkuat sinergi antara BI dan pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Pertimbangannya bahwa Bapak Thomas adalah figur yang bisa diterima oleh semua partai politik, dan figur Bapak Thomas tadi juga menjelaskan dengan sangat bagus soal bagaimana perlunya membangun sinergi antara kebiijakan moneter dan kebijakan fiskal,” ungkap Misbakhun kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Misbakhun menilai sosok Thomas memiliki kapasitas dalam memperkuat sinergi antara BI dan pemerintah. Sinergi yang positif diyakini dapat mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi secara lebih efektif.

“Sehingga memberikan penguatan terhadap pertumbuhan ekonomi seperti apa dan bagaimana membangun agile atau kelincahan dalam proses pengambilan keputusan. Dan menurut saya memang itu isu yang sedang kuat saat ini, bagaimana membangun sinergi yang saling menguatkan antara monetary policy dan fiscal policy,” ungkapnya.

Diketahui, posisi Deputi Gubernur BI sempat kosong setelah Juda Agung mengundurkan diri pada 13 Januari 2026. Seiring pengunduran diri tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur BI merekomendasikan tiga nama kandidat, yakni Solikin M. Juhro, Dicky Kartikoyono, dan Thomas Djiwandono.

Solikin menjalani fit and proper test pada Jumat (23/1/2026). Adapun Dicky dan Thomas mengikuti proses tersebut pada Senin (26/1/2026).

Proses pengambilan keputusan di Komisi XI DPR RI akhirnya menetapkan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI. Seluruh fraksi yang berjumlah delapan partai politik secara kompak sepakat memilih Thomas hanya dalam waktu sekitar 30 menit.

Bisnis.com, JAKARTA — DPR RI menyelenggarakan uji kepatutuan dan kelayakan (fit and proper test) bagi 18 calon anggota Ombudsman RI periode 2026–2031 pada hari ini, Senin (26/1/2026).

Ketua Komisi II DPR RI RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda sebelumnya menyampaikan bahwa Dewan telah menerima daftar 18 kandidat yang diajukan Presiden Prabowo Subianto melalui Surat Presiden Nomor R69/P/11/2025 telah mengajukan 18 nama kandidat.

“Sesuai amanat Undang-Undang No. 37/2008, Komisi II nantinya akan memilih dan menetapkan 9 orang terpilih yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman RI,” kata Rifqinizamy di Kompleks Parlemen Senayan pada Rabu (21/1/2026) lalu.

Menurutnya, penetapan sembilan anggota Ombudsman tersebut juga akan dilaksanakan pada hari yang sama dengan penyelenggaraan uji kelayakan dan kepatutan, sebagaimana Tata Tertib DPR RI yang berlaku.

Pihaknya pun telah mempersilakan masyarakat untuk memberikan masukan dan catatan terkait rekam jejak para calon sebelum uji kelayakan dan kepatutan itu berlangsung.

DPR disebut juga akan mendalami pendalaman visi-misi serta strategi penguatan kelembagaan Ombudsman dari para calon, tak hanya berkutat pada penilaian administratif.

Berikut daftar nama 18 calon anggota Ombudsman RI 2026-2031 yang menjalani fit & proper test:

1. Abdul Ghoffara (Pegawai Negeri Sipil)

2. AH Maftuchan (Praktisi LSM)

3. Asnifriyanti Damanik (Advokat)

4. Dian Rubianty (Kepala Perwakilan Ombudsman RI)

5. Faisal Amir (Pegiat LSM)

6. Fikri Yasin (Tenaga Ahli MPR)

7. Hery Susanto (Anggota Ombudsman RI 2021-2026)

8. I Gusti Ngurah Agung Yuliarta Endrawan (Jaksa)

9. Maneger Nasution (Akademisi)

10. Muhammad Nurkhoiron (Pegiat HAM)

11. Nazir Salim Manik (Akademisi)

12. Nuzran Joher (Swasta)

13. Partono (Peneliti)

14. Radian Syam (Akademisi)

15. Rahmadi Indra Tektona (Akademisi)

16. Robertus Na Endi Jaweng (Anggota Ombudsman RI 2021-2026)

17. Syafrida Rachmawati Rasahan (Tenaga Ahli MPR)

18. Wahidah Suaib (Pegiat Pemilu)

Bisnis.com, BANDUNG - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 2 Jawa Barat menanggapi soal hasil fit and proper test terhadap Mardigu Wowiek Prasantyo dan Helmy Yahya yang gagal menjadi komisaris Bank Bjb.

Yuzirwan, Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Jabar memaparkan hasil uji kemampuan dan kepatutan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan.

"Hasil itu sudah sesuai kewenangan dan ketentuan dalam perundang-undangan OJK," katanya kepada Bisnis, Senin (17/11/2025).

Yuzirwan mengatakan saat menggelar fit and proper test, pihaknya melakukan pemeriksaan berkas para calon komisaris secara komprehensif, termasuk pula latar belakang Mardigu dan Helmy Yahya.

Saat ditanya apakah gagalnya Mardigu berkenaan dengan rekam jejaknya sebagai pemilik perusahaan equity crowdfunding, PT Santara Dana Insipiratama atau Santara, Yuzirwan tidak menjelaskan secara gamblang.

Respon serupa diterima Bisnis, saat meminta tanggapan terkait pernyataan Helmy Yahya di akun media sosialnya bahwa ada novum atau temuan baru dari seorang petinggi yang disampaikan ke otoritas tersebut.

"Semua [aspek dinilai], untuk membawa bank ini [BJB] menjadi maju dan tata kelola yang baik," ujarnya.

Diketahui, Mardigu diangkat menjadi komisaris utama independen dan Helmy Yahya sebagai komisaris independen dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) BJB yang digelar pada 16 April 2025.

Jabatan keduanya dapat berlaku efektif manakala sudah mendapatkan persetujuan OJK atas penilaian uji kemampuan dan kepatutan, serta memenuhi ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku.

Yuzirwan melanjutkan terhadap hasil tersebut, maka BJB akan kembali menetapkan kandidat untuk mengisi kekosongan kursi komisaris dalam RUPS.

"Alurnya dari BJB yang akan mengajukan, prosesnya di OJK akan berulang lagi [sesuai ketentuan]," katanya.

Dia menjelaskan proses fit and proper test memerlukan waktu sekitar 30 hari setelah otoritas menerima berkas para kandidat secara lengkap.