Bisnis.com, KUNINGAN- Kabupaten Kuningan mencatatkan pertumbuhan ekonomi paling tinggi di kawasanRebana Metropolitansepanjang 2025. Laju ekonomi daerah tersebut mencapai 6,98% secara tahunan atau year-on-year (YoY), melampaui enam kabupaten/kota lain yang berada dalam kawasan pengembangan ekonomi tersebut.

KepalaBadan Pengelola Kawasan Rebana,Helmy Yahyamenilai performa ekonomi Kuningan menjadi salah satu indikator positif dinamika pembangunan di wilayah Rebana. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan bahwa wilayah di bagian timur Jawa Barat mulai memperlihatkan geliat ekonomi yang cukup kuat.

“Pertumbuhan ekonomi di kawasan Rebana secara umum bergerak positif. Kuningan menjadi yang tertinggi dengan 6,98 persen,” ujar Helmy beberapa waktu lalu.

Berdasarkan data yang dipublikasikan melalui kanal resmi kawasan Rebana, seluruh daerah yang tergabung dalam koridor ekonomi tersebut mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang tetap berada di zona positif sepanjang tahun lalu.

SetelahKabupaten Kuningan, posisi kedua ditempatiKabupaten Majalengkadengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,86%. Sementara itu,Kabupaten Cirebonberada di posisi ketiga dengan pertumbuhan sebesar 6,23%.

Pertumbuhan ekonomi di daerah lainnya juga tercatat cukup stabil meskipun berada di bawah tiga wilayah tersebut.Kabupaten Sumedangmencatat pertumbuhan sebesar 5,48%, diikutiKota Cirebondengan 5,34%, sertaKabupaten Subangyang tumbuh 5,01%.

Sementara itu, laju ekonomi paling rendah di kawasan Rebana tercatat diKabupaten Indramayuyang tumbuh sebesar 3,09%.

Helmy menilai, tren pertumbuhan ekonomi di kawasan Rebana memperlihatkan pengembangan wilayah yang selama ini didorong oleh pemerintah mulai memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi daerah.

Menurut dia, Rebana merupakan konsep pengembangan kawasan ekonomi yang mengintegrasikan berbagai sektor strategis seperti industri, logistik, perdagangan hingga pariwisata. Dengan pendekatan tersebut, kawasan ini diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat.

“Rebana ini merupakan satu-satunya kawasan ekonomi dengan model seperti ini di Indonesia. Potensinya sangat besar, karena menghubungkan kawasan industri, pelabuhan, dan bandara dalam satu ekosistem pembangunan,” katanya.

Ia menjelaskan, penguatan konektivitas infrastruktur menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Rebana.

Keberadaan berbagai proyek strategis, termasuk pengembangan kawasan industri dan fasilitas transportasi, diyakini akan mempercepat arus investasi sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

Salah satu infrastruktur utama yang menjadi pengungkit pengembangan kawasan Rebana adalahBandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajatidi Majalengka. Bandara tersebut diproyeksikan menjadi simpul logistik dan mobilitas ekonomi di kawasan timur Jawa Barat.

Helmy menambahkan, keberhasilan pembangunan kawasan Rebana sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta sektor swasta.

Ia mendorong para kepala daerah di wilayah Rebana untuk aktif memperkuat kerja sama ekonomi antardaerah agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.

"Sinergi antarwilayah akan memperkuat daya saing kawasan Rebana dalam menarik investasi baru, baik dari dalam negeri maupun luar negeri," ujar Helmy.

Bisnis.com, BANDUNG—Kepala Badan Pengelola (BP) Rebana Helmy Yahya mengusulkan agar institusi yang ia pimpin menjadi badan usaha milik daerah (BUMD) agar bisa mengakselerasi dan memperkuat peran dalam menggaet investasi di kawasan Rebana.

Permintaan ini disampaikan Helmy di Forum Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat 2026 yang digelar di Aula Barat, Gedung Sate, Bandung, Rabu (25/2/2026) saat menyampaikan perannya mendongkrak perekonomian di wilayah yang mencakup Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten dan Kota Cirebon, dan Kabupaten Kuningan.

Helmy mula-mula menuturkan pengalamannya bersama BP Rebana mengunjungi China selama hampir satu minggu. Melawat ke Shanghai, Hangzhou, hingga Nanjing dengan mengunjungi tiga kampus terbaik di China, tiga kawasan industri.

“Kami sudah bertemu juga dengan hampir 30 pengusaha China dari berbagai bidang yang menyatakan minat untuk bekerja sama dengan kami, khususnya di Rebana,” tuturnya.

Menurutnya Rebana yang memiliki kawasan seluas 43.000 hektare, dilengkapi Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, Pelabuhan Patimban memikat pengusaha China mengingat salah satu produsen otomotif BYD sudah hadir di sana. Hasil kunjungan ini akan ditindaklanjuti di Jakarta untuk mewujud menjadi kerja sama bilateral.

“Saya sudah lobi tiap hari, yang datang Rusia, UAE, Jepang, Jerman, Belanda mau kasih kapal keruk tuh buat Cirebon. Luar biasa Pak, cuma bantu saya,” ujarnya.

Mantan Direktur Utama TVRI ini menuturkan ada dua hal yang membuat minat investor masuk ke Jawa Barat tertahan, yakni pertama soal kesiapan birokrasi. Hal ini merujuk pada kawasan industri di Batang, Jawa Tengah asal China yang sudah dua tahun ijin industrinya belum keluar.

“Ini PR kita, tumpang tindih aturan, ketidakjelasan aturan antara pusat, provinsi sama daerah tidak jalan. Tiba-tiba BYD sudah bikin pabrik sebagian sawah katanya, kumaha aturannya? Perlu ada kesamaan. Mereka mengeluh dua tahun, kita sebagai ASN, sebagai birokrasi andil besar. Kita dianggap lamban, tidak menguasai persoalan, tidak business minded, terlalu sibuk. Mohon maaf, ada cost-cost yang tidak bisa mereka bukukan. Itu catatan kita,” paparnya.

Menurutnya urusan integritas harus jadi perhatian semua pihak, agar bisa menunjukan wajah yang ramah pada investasi. Urusan kedua adalah investor yang sudah ditemui pihaknya cenderung ingin bekerja sama dengan skema B to B bukan B to G. Hal tersebut yang mendasari keinginan BP Rebana menjadi BUMD.

“Ini PR kita sama-sama, saya kepengen banget tuh, ya sudahlah Rebana dibadanusahakan saja. Nggak tumpang tindih juga, kami juga minta kewenangannya ditambah,” katanya.

Helmy mengaku kinerja Rebana saat ini hanya ditopang oleh bantuan 19 tenaga staff, namun karena kecintaannya pada Jawa Barat maka pihaknya tetap berkomitmen. “Saya berjuang dengan 19 karyawan saya di Rebana, saya semangatin mereka, tolonglah,” katanya.

Dasar Hukum Utama pembentukan BP Rebana sendiri lahir Perpres No. 87 Tahun 2021 yang ditetapkan 9 September 2021, badan ini kemudian dibentuk untuk mengoordinasikan rencana aksi 2020-2030, diatur melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2023.

Kawasan Rebana diproyeksikan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi Jawa Barat melalui pengembangan kawasan industri yang terintegrasi, inovatif, kolaboratif, berdaya saing tinggi, serta berkelanjutan.

Susunan direksi dan komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank BJB terbaru tak ada nama Helmy Yahya sebagai komisaris independen dan Mardigu Wowiek Prasantyo atau Bossman Mardigu sebagai komisaris utama.

Keduanya batal diangkat sebagai komisaris pada diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), usai tak lolos menjalani Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tak hanya Helmy dan Mardigu, Bank BJB juga membatalkan pengangkatan Joko Hartono Kalisman sebagai direktur kepatuhan perseroan.

"RUPSLB Tahun 2025 menetapkan dua keputusan pokok, yakni menyetujui pembatalan pengangkatan Komisaris Utama Independen, Komisaris Independen, serta Direktur Kepatuhan yang sebelumnya telah ditetapkan," bunyi keterangan resmi Bank BJB, Selasa (9/12).

Keputusan kedua dalam RUPSLB tersebut adalah menyetujui pemberhentian direktur utama perseroan Yusuf Saadudin yang wafat pada pertengahan November lalu.

Bank BJB mengatakan keputusan tersebut menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian susunan pengurus, serta melaksanakan tindak lanjut administratif dan pelaporan kepada regulator guna menjamin kesinambungan tata kelola dan operasional perusahaan.

"Penyesuaian struktur organisasi yang dilakukan merupakan langkah strategis guna memastikan keberlangsungan operasional dan stabilitas perusahaan.

Perseroan percaya dukungan pemegang saham menjadi pondasi penting dalam menjaga pertumbuhan dan transformasi Perseroan," terang manajemen.

Berikut susunan anggota dewan komisaris dan direksi Bank BJB terbaru:

Dewan KomisarisKomisaris : Rudie KusmayadiKomisaris : Herman SuryatmanKomisaris : Tomsi TohirKomisaris Independen : Novian Herodwijanto

Dewan DireksiDirektur Operasional dan Teknologi Informasi : Ayi SubarnaDirektur Keuangan : Hana DartiwanDirektur Korporasi dan UMKM : MulyanaDirektur Konsumer dan Ritel : Nunung Suhartini

Bank BJB sebelumnya telah menunjuk Helmy Yahya sebagai komisaris independen dan Mardigu sebagai komisaris utama.

Helmy Yahya dan Mardigu ditunjuk oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi selaku representasi pemegang saham pengendali Bank BJB sebagai komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar April lalu.

Namun, kedua kandidat komisaris itu tak lolos dalam fit and proper test yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Wowiek Prasantyo atau yang dikenal netizen sebagai Bossman Mardigu adalah seorang pengusaha yang sering melontarkan pernyataan kontroversial. Netizen mengenalnya sebagai sosok penganut teori konspirasi.

Di dunia bisnis, Mardigu juga punya sejumlah catatan. Misalnya, saat OJK memberi peringatan kepada perusahaannya, PT Santara Daya Inspiratama (Santara) pada 2022. OJK melarang perusahaan Mardigu melakukan penawaran efek dan diperiksa atas dugaan pelanggaran di bidang pasar modal.

Ia juga pernah mendapatkan peringatan keras dari Bank Indonesia dan OJK karena mencetuskan cryptocurrency pertama di Indonesia yang di beri nama "Cyronium". Kala itu, BI dan OJK memang belum memberikan izin untuk seluruh cryptocurrency di Indonesia.

Sementara itu, Helmy Yahya adalah pembawa acara televisi dan aktor. Ia pernah menjabat Direktur TVRI pada 2017-2020. Saat ini, Helmy banyak muncul melalui siniar atau podcast di Youtube.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) atau Bank BJB resmi batal mengangkat Helmy Yahya sebagai komisaris independen dan Mardigu Wowiek Prasantyo atau Bossman Mardigu sebagai komisaris utama.

Keputusan itu diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Tak hanya Helmy dan Mardigu, Bank BJB juga membatalkan pengangkatan Joko Hartono Kalisman sebagai direktur kepatuhan perseroan.

"RUPSLB Tahun 2025 menetapkan dua keputusan pokok, yakni menyetujui pembatalan pengangkatan Komisaris Utama Independen, Komisaris Independen, serta Direktur Kepatuhan yang sebelumnya telah ditetapkan," bunyi keterangan resmi Bank BJB, Selasa (9/12).

Keputusan kedua dalam RUPSLB tersebut adalah menyetujui pemberhentian direktur utama perseroan sehubungan dengan wafatnya Yusuf Saadudin.

Perseroan mengatakan keputusan tersebut menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian susunan pengurus serta melaksanakan tindak lanjut administratif dan pelaporan kepada regulator guna menjamin kesinambungan tata kelola dan operasional perusahaan.

"Penyesuaian struktur organisasi yang dilakukan merupakan langkah strategis guna memastikan keberlangsungan operasional dan stabilitas perusahaan. Bank BJB percaya bahwa dukungan pemegang saham menjadi pondasi penting dalam menjaga pertumbuhan dan transformasi Perseroan," terang manajemen.

Bank BJB sebelumnya telah menunjuk Helmy Yahya sebagai komisaris independen dan Mardigu sebagai komisaris utama.

Helmy Yahya dan Mardigu ditunjuk oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi selaku representasi pemegang saham pengendali Bank BJB sebagai komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar April lalu.

Sesuai keputusan RUPSLB, berikut susunan anggota dewan komisaris dan direksi Bank BJB:

Komisaris : Rudie KusmayadiKomisaris : Herman SuryatmanKomisaris : Tomsi TohirKomisaris Independen : Novian Herodwijanto

Direktur Operasional dan Teknologi Informasi : Ayi SubarnaDirektur Keuangan : Hana DartiwanDirektur Korporasi dan UMKM : MulyanaDirektur Konsumer dan Ritel : Nunung Suhartini

Bisnis.com, CIREBON - Kepala Badan Pengelola Kawasan Rebana (BP Rebana) Helmy Yahya menyebutkan minat investor sektor perikanan untuk masuk ke wilayah Cirebon semakin menguat.

Ia mengungkapkan komitmen investor asing dan domestik untuk menanam modal di kawasan pesisir Cirebon memasuki tahap serius. "Kesiapan daerah menjadi faktor penentu agar investasi tidak berpindah ke lokasi lain," kata Helmy dalam Cirebon Summit di Kabupaten Cirebon, Kamis (27/11/2025).

Beberapa investor perikanan besar telah menyampaikan minat untuk membangun fasilitas budidaya, cold storage, hingga industri pengolahan hasil laut. Konsep investasi meliputi tambak modern, pembenihan, serta rantai logistik yang terintegrasi.

Cirebon dinilai unggul karena memiliki garis pantai yang panjang, akses pelabuhan, dan kedekatan dengan pasar regional Jawa Barat serta Jabodetabek.

Helmy menuturkan pihaknya akan membawa investor perikanan ke sejumlah titik potensial di pesisir Cirebon. Ia menegaskan kesiapan pemerintah daerah menjadi faktor yang paling sering dipertanyakan oleh calon investor.

Kecepatan proses perizinan menjadi isu pertama yang muncul. Investor menuntut layanan cepat, tanpa hambatan birokrasi berlapis, terutama pada perizinan OSS RBA, izin lokasi, dan persetujuan lingkungan. Investor menginginkan jalur perizinan yang jelas, terukur, dan memiliki kepastian waktu.

“Perizinan tidak boleh bertele-tele. Investor menilai efisiensi waktu sebagai biaya. Jika prosesnya lambat, mereka pindah ke daerah lain,” ujar Helmy.

Ia menekankan Cirebon memiliki peluang besar menarik modal baru, namun respons pemerintah daerah harus setara dengan kebutuhan bisnis modern.

Kepastian lahan menjadi syarat kedua yang disorot. Investor perikanan membutuhkan lahan yang bebas sengketa, sesuai zonasi RTRW, serta memiliki status yang aman untuk dikelola jangka panjang.

Helmy menuturkan investor amat sensitif terhadap risiko lahan bermasalah. Sengketa tanah kerap menjadi sumber kerugian dalam investasi berskala besar. “Investasi perikanan intensif memerlukan kepastian lokasi. Tidak ada ruang untuk keraguan soal status lahan,” kata Helmy.

Selain itu, jaminan keamanan menjadi perhatian serius. Calon investor meminta kepastian dari aparat penegak hukum terkait stabilitas keamanan, perlindungan aset, serta kepastian bebas dari gangguan premanisme.

Helmy menilai keamanan investasi harus menjadi komitmen kolektif pemda, kepolisian, hingga perangkat kecamatan.

Infrastruktur dasar menjadi prasyarat berikutnya. Investor mengisyaratkan jalan akses yang baik, pasokan listrik stabil, telekomunikasi memadai, dan ketersediaan air baku.

Industri perikanan memiliki kebutuhan energi tinggi, terutama untuk operasional cold storage dan aerasi tambak. Helmy mendorong seluruh pemangku kepentingan mempercepat perbaikan infrastruktur agar kawasan pesisir Cirebon lebih kompetitif.

Ia menambahkan, tren global mendorong investor luar negeri mencari lokasi produksi baru. Negara seperti Cina mengalami kelebihan kapasitas industri dan mulai melirik Asia Tenggara sebagai basis ekspansi.

Indonesia berada dalam posisi strategis, termasuk Cirebon, yang menawarkan biaya tenaga kerja lebih rendah, bahan baku melimpah, dan akses logistik yang kuat.

“Cirebon sedang masuk radar investor besar. Kita tidak boleh ragu atau lambat merespons. Jika kesiapan daerah kuat, Rebana bisa menjadi pusat industri perikanan baru,” ujar Helmy.

Ia menegaskan BP Rebana siap mengawal proses masuknya investor. Komitmen ini termasuk koordinasi lintas dinas, pendampingan perizinan, hingga fasilitasi akses lahan.

Helmy menilai momentum investasi perikanan tidak boleh hilang karena keterlambatan administrasi atau persoalan teknis yang seharusnya dapat diselesaikan cepat.

“Investor siap tanam modal. Sekarang waktunya Cirebon menunjukkan kesiapan penuh,” tutupnya.

Bisnis.com, CIREBON - Kepala Badan Pengelola Kawasan Rebana (BP Rebana), Helmy Yahya, menilai ekonomi Rebana masih menyimpan potensi besar yang belum digarap maksimal. Dia menyebut kawasan ini ibarat “mutiara terpendam”, terutama di wilayah Indramayu dan Cirebon yang dinilai tertinggal dibandingkan daerah lain.

Dalam Cirebon Investment Summit di Kabupaten Cirebon, Kamis (27/11/2025), Helmy mengungkap koridor ekonomi terbesar di Jawa Barat tersebut memiliki infrastruktur kelas nasional, namun perkembangan antarwilayah belum berjalan seimbang.

“Ada daerah yang sudah sprint menarik modal, tapi Indramayu dan Cirebon masih jadi PR paling serius,” ujarnya.

Helmy memaparkan konsep Rebana sebagai pusat pertumbuhan baru Jawa Barat mulai terbentuk di Subang, Majalengka, dan Sumedang. Ketiga wilayah ini menikmati dorongan kuat dari hadirnya Pelabuhan Patimban, Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, serta Tol Cisumdawu.

Subang kini berkembang sebagai pusat logistik dan ekspor otomotif berkat Patimban. Majalengka menikmati pertumbuhan investasi melalui Aerocity Kertajati yang disiapkan menjadi simpul industri penerbangan dan logistik udara.

Sementara itu, Sumedang semakin terintegrasi dengan kawasan pendidikan Jatinangor serta akses langsung menuju Kertajati melalui Tol Cisumdawu. Kombinasi tersebut menjadikan ketiganya magnet bagi modal baru di sektor industri terintegrasi, manufaktur, teknologi, hingga logistik.

Berbeda dengan tiga wilayah tersebut, Helmy memotret Indramayu dan Cirebon sebagai dua daerah yang belum mampu menampilkan daya saing kuat.

Indramayu masih bergantung pada migas dan pembangkit listrik, sehingga ruang untuk mengembangkan industri baru terbatas. Rencana kawasan industri belum menunjukkan percepatan signifikan, ditambah hambatan birokrasi perizinan yang dinilai belum cukup ramah bagi investor.

Helmy menekankan perlunya lompatan besar agar Indramayu bisa membangun kawasan logistik dan industri yang menyerap tenaga kerja lokal.

Cirebon menghadapi persoalan lain: tata kelola kawasan industri yang tidak terintegrasi akibat pemisahan administratif antara kabupaten dan kota. Lahan industri tersebar tanpa membentuk klaster besar, sehingga kurang menarik bagi investor global.

Pelabuhan belum menjadi motor utama ekonomi, sementara isu urban seperti banjir, kemacetan, dan kepastian tata ruang masih menjadi ganjalan. “Cirebon punya peluang menjadi koridor penting Rebana, tapi butuh percepatan yang konsisten,” ucap Helmy.

Helmy menekankan pembenahan Indramayu dan Cirebon merupakan kunci masa depan Rebana. Pemerintah daerah diminta memprioritaskan penyederhanaan perizinan, penetapan zona industri yang tegas, peningkatan kualitas SDM, hingga penyediaan utilitas dasar.

Dia juga mendorong kedua wilayah memiliki tema investasi yang jelas, sebagaimana Subang yang menguat dengan logistik maritim dan Majalengka yang mengusung konsep aerocity.

Menurut Helmy, peluang Rebana sangat besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di tingkat nasional. Namun potensi tersebut hanya akan tercapai melalui kolaborasi kuat antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan pemerintah pusat.

Tanpa pembenahan terstruktur, ia mengingatkan ketimpangan antarwilayah bisa melebar dan menghambat transformasi ekonomi kawasan timur dan utara Jawa Barat.

Bisnis.com, JAKARTA – Mardigu Wowiek Prasantyo dan Helmy Yahya batal menjadi komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) atau Bank BJB.

Pembatalan tersebut menyusul adanya surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SR-294/PB.02/2025, SR-356/PB.02/2025 dan S-338/KO.12/2025.

Menanggapi hal itu, Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Jawa Barat Yuzirwan menyampaikan bahwa hasil uji kemampuan dan kepatutan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Hasil itu sudah sesuai kewenangan dan ketentuan dalam perundang-undangan OJK,” katanya kepada Bisnis, Senin (17/11/2025).

Yuzirwan mengatakan saat menggelar fit and proper test, pihaknya melakukan pemeriksaan berkas para calon komisaris secara komprehensif.

Dalam RUPSLB yang dilaksanakan pada April 2025, para pemegang saham Bank BJB sepakat mengangkat Wowiek Prasantyo sebagai komisaris utama independen, Helmy Yahya sebagai komisaris independen, dan Joko Hartono Kalisman sebagai direktur kepatuhan.

Jabatan tersebut dapat berlaku efektif manakala sudah mendapatkan persetujuan OJK atas penilaian uji kemampuan dan kepatutan, serta memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

Yuzirwan melanjutkan terhadap hasil tersebut, maka BJB akan kembali menetapkan kandidat untuk mengisi kekosongan kursi komisaris dalam RUPS. “Alurnya dari BJB yang akan mengajukan, prosesnya di OJK akan berulang lagi [sesuai ketentuan],” ujarnya.

Dia menyebut proses fit and proper test memerlukan waktu sekitar 30 hari kerja setelah otoritas menerima berkas para kandidat secara lengkap Adapun untuk menduduki posisi komisaris bank, para calon harus memenuhi sejumlah persyaratan. Melansir laporan tahunan 2024 BJB, berikut persyaratan umum untuk menjadi anggota dewan komisaris:

Persyaratan Umum, adalah Warga Negara Indonesia yang:

1. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

2. Mempunyai akhlak dan moral yang baik.

3. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.

4. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara Republik Indonesia.

5. Sehat jasmani dan rohani.

6. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang perbankan.

7. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan.

8. Mampu melaksanakan perbuatan hukum.

9. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit.

10. Tidak memiliki kredit macet.

11. Calon Anggota Dewan Komisaris yang akan mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan kepada Otoritas Jasa Keuangan, diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A.

Persyaratan lainnya, yaitu

1. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar di antara sesama anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi; 1. dibuktikan dengan surat pernyataan.

2. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu (cooling off) paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen pada bank.

3. Masa tunggu sebagaimana dimaksud pada poin 2 bagi:

a. Mantan Direktur Utama pada Bank; dan

b. Mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank

Paling singkat 6 bulan sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank.

4. Setiap anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku;

5. Anggota Dewan Komisaris harus profesional dan mempunyai kompetensi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya;

6. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan merangkap jabatan:

a. Sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada Lembaga keuangan atau Perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank;

b. Sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada lebih dari 1 (satu) Lembaga atau Perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam negeri maupun luar negeri.

c. Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau

d. Pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada poin 6 dalam hal:

a. Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh bank

b. Komisaris non independen menjalankan tugas fungsional dari Pemegang Saham bank yang berbentuk badan hukum pada bank dan/atau kelompok usaha bank; dan/atau

c. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.

8. Tugas dalam jabatan dan fungsi sebagaimana dimaksud pada poin 6 dapat dilaksanakan sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Dewan Komisaris bank.

9. Terhadap calon anggota Dewan Komisaris yang memiliki jabatan sebagaimana dimaksud pada poin 7 wajib membuat pernyataan untuk:

a. Menjaga integritas;

b. Menghindari segala bentuk benturan kepentingan;

c. Menghindari Tindakan yang dapat merugikan Bank dan/atau menyebabkan Bank melanggar prinsip kehati hatian selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris

10. Dalam hal calon komisaris non independen memiliki jabatan rangkap, wajib menyertakan:

a. Surat pernyataan pribadi di atas kertas bermaterai atas nama calon anggota Dewan Komisaris yang masih memiliki jabatan rangkap melebihi ketentuan yang diperkenankan (namun bersedia melepaskan jabatan tersebut), yang menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatan rangkap tersebut apabila disetujui OJK sebagai Pengurus Bank

b. Surat pernyataan dari badan hukum pemilik Bank bahwa jabatan yang bersangkutan merupakan tugas fungsional (bagi calon yang memiliki tugas fungsional)

c. Jika yang bersangkutan adalah Pegawai Negeri Sipil, maka wajib menyampaikan:

1) Surat pernyataan pribadi yang ditandatangani di atas materai cukup bahwa yang bersangkutan tidak melanggar ketentuan atau peraturan perundang -undangan terkait dengan status Pegawai Negeri Sipil termasuk UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

2) Surat persetujuan dari atasan langsung di atas materai cukup yang memberikan persetujuan atas pencalonan yang bersangkutan sebagai anggota dewan komisaris bank dan pencalonan yang bersangkutan tidak melanggar ketentuan dan/atau peraturan terkait dengan PNS termasuk UU No.25/2009

11. Komisaris Independen dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat publik.

12. Khusus calon Komisaris Independen/Komisaris Utama Independen wajib menyertakan:

a. Surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan pihak yang independen terhadap pemilik bank atau PSP (ditandatangani di atas meterai cukup)

b. Surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (ditandatangani di atas materai cukup)

13. Calon anggota Dewan Komisaris yang diajukan dalam RUPS harus diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A dengan hak suara yang sah, dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. RUPS dapat mengangkat Dewan Komisaris dan dinyatakan efektif setelah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

15. Dalam hal calon anggota Dewan Komisaris yang telah diangkat oleh RUPS namun belum dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka yang bersangkutan belum memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota Dewan Komisaris

16. Calon anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Komisaris yang telah diangkat dalam Rapat Umum Pemegang saham namun belum memiliki sertifikasi manajemen risiko kualifikasi jenjang 6 (enam), wajib melampirkan bukti kelulusan sertifikasi manajemen risiko jenjang kualifikasi 6 (enam) sebagai salah satu syarat pengajuan mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

17. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2a dan 2e dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disimpan oleh Bank.

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membenarkan bahwa Mardigu Wowiek Prasantyo dan Helmy Yahya tidak lolos dalam uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) sebagai komisaris Bank BJB. Keduanya sebelumnya ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BJB pada 16 April 2025, namun jabatan baru dapat berlaku setelah mendapatkan persetujuan OJK.

Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Jawa Barat, Yuzirwan, menjelaskan seluruh proses penilaian telah dilakukan sesuai ketentuan OJK dan perundang-undangan yang berlaku. Meski begitu, ia tidak merinci secara detail alasan penolakan dua figur publik tersebut. "Hasil itu sudah sesuai kewenangan dan ketentuan dalam perundang-undangan OJK," ujar dia kepada media, dikutip Selasa (18/11/2025).

Dia menegaskan, penilaian fit and proper test dilakukan secara menyeluruh termasuk pemeriksaan dokumen dan rekam jejak para calon. "Semua (aspek dinilai), untuk membawa bank ini menjadi maju dan tata kelola yang baik," ujarnya.

Dengan tidak lolosnya kedua kandidat, BJB diwajibkan kembali mengajukan nama calon komisaris baru untuk dilakukan proses penilaian ulang. "Alurnya dari BJB yang akan mengajukan, prosesnya di OJK akan berulang lagi (sesuai ketentuan)," kata Yuzirwan.

OJK menyebutkan proses penilaian calon komisaris membutuhkan waktu maksimal 30 hari kerja setelah dokumen persyaratan diterima lengkap. Dengan demikian, pengisian kursi komisaris BJB dipastikan akan kembali melalui tahapan formal sesuai mekanisme regulasi.

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa batalnya Helmy Yahya dan Mardigu Wowiek Prasantyo atau “Bossman” Mardigu menjadi Komisaris Independen dan Komisaris Utama Bank BJB murni karena tidak lolos seleksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dedi mengatakan setiap calon komisaris bank daerah wajib mengikuti fit and proper test OJK. Dalam proses tersebut, keduanya dinyatakan tidak lolos.

“Itu bukan dibatalkan pelantikannya, salah itu. Bukan dibatalkan, tapi tidak diloloskan oleh OJK. Komisaris harus melalui seleksi OJK,” kata Dedi usai menghadiri West Java Investment Summit di Hotel Pullman Bandung, Jumat (14/11/2025).

Ia mengaku berharap Helmy dan Mardigu lolos seleksi karena menilai keduanya memiliki integritas untuk memperkuat tata kelola Bank BJB.

“Pak Helmi dan Pak Bosman tidak lolos OJK, padahal saya sangat berharap mereka lolos karena punya integritas,” ujarnya.

Dedi menyesalkan hasil seleksi tersebut. “Kenapa tidak lolos? Ya tanya ke OJK. Secara pribadi dan sebagai gubernur, saya menyesalkan mereka tidak lolos,” tuturnya.

Sebelumnya, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB) mengumumkan pembatalan pengangkatan dua komisaris dan satu direktur yang semula akan dikukuhkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 1 Desember 2025.

Dalam pengumuman resmi, Bank BJB menyebut mata acara RUPSLB adalah pembatalan pengangkatan Komisaris Utama, Komisaris Independen, dan Direktur Kepatuhan Perseroan. Keputusan ini otomatis membatalkan hasil RUPS tahunan pada 16 April 2025 yang menetapkan Mardigu Wowiek Prasantyo sebagai Komisaris Utama, Helmy Yahya sebagai Komisaris Independen, dan Joko Hartono Kalisman sebagai Direktur Kepatuhan.

“Mata acara: Pembatalan Pengangkatan Komisaris Utama, Komisaris Independen, dan Direktur Kepatuhan Perseroan,” tulis Bank BJB dalam pengumuman yang dikutip Senin (10/11/2025).

Pembatalan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat OJK bernomor SR294/PB.02/2025, SR-356/PB.02/2025, dan S-338/KO.12/2025 yang memberi catatan atas hasil RUPS April lalu.

Sebelumnya, pengangkatan Helmy dan Mardigu sempat menjadi sorotan publik. Keduanya merupakan figur publik di luar industri perbankan. Mardigu dikenal sebagai pengusaha dan motivator, sementara Helmy adalah tokoh media dan mantan eksekutif televisi.

(Tim Redaksi: Faqih Rohman Syafei, Suparjo Ramalan, David Oliver Purba, Erlangga Djumena)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Dedi Mulyadi Ungkap Alasan Helmy Yahya dan Mardigu Gagal Jadi Komisaris BJB: Tak Diloloskan OJKdanHelmy Yahya dan Bossman Mardigu Batal Jadi Komisaris Bank BJB

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

Bisnis.com, BANDUNG - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 2 Jawa Barat menanggapi soal hasil fit and proper test terhadap Mardigu Wowiek Prasantyo dan Helmy Yahya yang gagal menjadi komisaris Bank Bjb.

Yuzirwan, Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Jabar memaparkan hasil uji kemampuan dan kepatutan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan.

"Hasil itu sudah sesuai kewenangan dan ketentuan dalam perundang-undangan OJK," katanya kepada Bisnis, Senin (17/11/2025).

Yuzirwan mengatakan saat menggelar fit and proper test, pihaknya melakukan pemeriksaan berkas para calon komisaris secara komprehensif, termasuk pula latar belakang Mardigu dan Helmy Yahya.

Saat ditanya apakah gagalnya Mardigu berkenaan dengan rekam jejaknya sebagai pemilik perusahaan equity crowdfunding, PT Santara Dana Insipiratama atau Santara, Yuzirwan tidak menjelaskan secara gamblang.

Respon serupa diterima Bisnis, saat meminta tanggapan terkait pernyataan Helmy Yahya di akun media sosialnya bahwa ada novum atau temuan baru dari seorang petinggi yang disampaikan ke otoritas tersebut.

"Semua [aspek dinilai], untuk membawa bank ini [BJB] menjadi maju dan tata kelola yang baik," ujarnya.

Diketahui, Mardigu diangkat menjadi komisaris utama independen dan Helmy Yahya sebagai komisaris independen dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) BJB yang digelar pada 16 April 2025.

Jabatan keduanya dapat berlaku efektif manakala sudah mendapatkan persetujuan OJK atas penilaian uji kemampuan dan kepatutan, serta memenuhi ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku.

Yuzirwan melanjutkan terhadap hasil tersebut, maka BJB akan kembali menetapkan kandidat untuk mengisi kekosongan kursi komisaris dalam RUPS.

"Alurnya dari BJB yang akan mengajukan, prosesnya di OJK akan berulang lagi [sesuai ketentuan]," katanya.

Dia menjelaskan proses fit and proper test memerlukan waktu sekitar 30 hari setelah otoritas menerima berkas para kandidat secara lengkap.

Jakarta, CNBC Indonesia — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi angkat suara perihal gagalnya Wowiek Prasantyo (Mardigu) dan Helmy Yahya menjadi komisaris Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). Dia menyesali kedua kandidat tersebut tidak lolos dalam seleksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dedi yang akrab disapa Kang Dedi (KDM) itu mengatakan dirinya sangat berharap Helmy dan Mardigu bisa menjadi Komisaris BJB. Padahal, pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar 16 April 2025 lalu, Mardigu sudah diangkat sebagai Komisaris Utama Independen BJB dan Helmy sebagai Komisaris Independen.

"Kan komisaris itu kan harus melalui seleksi OJK. Nah Pak Helmy dan Pak Bossman (Mardigu) ini, itu tidak lolos di OJK-nya. Padahal saya sangat berharap mereka lolos berdua karena punya integritas, gitu loh. Jadi gak dibatalkan pelantikannya, (tapi) tidak diloloskan oleh OJK," ujarnya dalam akun instagram @dedimulyadi71, Minggu (16/11/2025).

KDM pun mempertanyakan alasan OJK tidak meloloskan Mardigu dan Helmy. Menurutnya, keduanya memiliki integritas yang tinggi.

"Kenapa tidak diloloskan? Ya tanya OJK. Tapi secara pribadi dan sebagai Gubernur menyampaikan cukup menyesali kedua orang ini tidak lolos," katanya.

Asal tahu saja, para pemegang saham BJB telah mengangkat Mardigu sebagai komisaris utama independen, Helmy Yahya sebagai komisaris independen, dan Joko Hartono Kalisman sebagai direktur kepatuhan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar 16 April 2025 lalu.

Namun, BPD pentolan itu kemudian mengumumkan akan membatalkan pengangkatan ketiga pengurus baru itu pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan digelar 1 Desember 2025 mendatang.

"Mata Acara merupakan tindak lanjut dari surat Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")Nomor SR-294/PB.02/2025, SR-356/PB.02/2025 dan S-338/KO.12/2025," kata BJB dalam pengumumannya, dikutip Senin (10/11/2025).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Helmy sempat mengungkapkan bahwa ia tidak melamar untuk mengisi jabatan di Bank BJB. Ia mengaku diminta oleh KDM untuk mengemban jabatan tersebut.

"Jadi sebenarnya, toh saya juga tidak melamar untuk menjadi jabatan ini. Enggak, saya itu diminta oleh KDM untuk membantu membereskan BJB. Saya iya-in, karena saya simpati," ungkap Helmy dalam unggahan video di Instagram resminya, dikutip Kamis (13/11/2025).

Ia bercerita bahwa usai menerima tawaran tersebut, ia mengikuti seluruh prosedur yang dibutuhkan. Mulai dari coaching hingga fit and proper test atau penilaian kemampuan dan kepatutan (PKK) yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ya sudah.

Helmy mengaku sudah mempersiapkan semua yang dibutuhkan untuk mengemban kursi Komisaris Independen BJB tersebut. Namun, dirinya hasil PKK berkata lain.

"Nah saya itu, saya pikir sudah mempersiapkan semuanya. Sampai suatu hari saya dikatakan bahwa saya dianggap tidak memenuhi syarat. Wih, saya dianggap tidak memenuhi syarat untuk menjadi komisaris independen. Ya sudah," tuturnya.

Lantas, Helmy mencari tahu alasannya dan disinyalir ada novum, alias bukti-bukti keadaan, fakta, atau peristiwa baru yang dapat mempengaruhi hasil PKK. Ia mengatakan usai menjalani fit and proper test, ada seorang pengadu yakni petinggi yang melaporkan tindakan yang Helmy lakukan.

"Setelah saya dites ada novum, ada surat yang masuk dari seorang petinggi, seorang dirjen yang mengatakan katanya bahwa ada sesuatu yang saya lakukan," ungkapnya.

Helmy menilai, seharusnya jika benar ada novum, ia dipanggil untuk klarifikasi lebih lanjut. "Tapi tidak. Tahu-tahu OJK sudah memutuskan, saya dianggap tidak memenuhi syarat," imbuh Helmy.

Belum lama ini, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae memberikan tanggapan umum terkait fit and proper test kepada CNBC Indonesia. Ia mengatakan proses PKK akan berjalan fair, objektif, dan akuntabel.

Dian menyebut tujuan proses fit and proper itu jelas untuk menjaga integritas dan profesionalisme manajemen perbankan. Bank itu, kata dia, berusaha bukan hanya dengan uang pemegang saham. Sebagai lembaga intermediasi, bank lebih banyak berusaha dengan uang masyarakat.

"Oleh karena itu, siapapun yang memimpin harus memenuhi standar profesionalisme dan integritas yang tinggi, untuk dapat menjamin keamanan uang masyarakat yang dikelolanya, dan meningkatkan kontribusi perbankan secara signifikan dalam pembiayaan ekonomi nasional," ujar Dian kepada CNBC Indonesia, Kamis (8/5/2025) lalu.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi buka suara soal batalnya pengangkatan Helmi Yahya menjadi komisaris independen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk alias BJB.

Selain Helmy, Wowiek Prasantyo alias Bossman Mardigu juga batal diangkat menjadi komisari Bank BJB.

Dedi Mulyadi menyebut batalnya pengangkatan Helmy dan Bossman itu berkaitan dengan proses seleksi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

"Kan, komisaris itu harus melalui seleksi OJK, nah pak Helmy dan pak Bossman itu tidak lolos di OJK-nya, padahal saya sangat berharap mereka lolos berdua karena punya integritas," kata Dedi Mulyadi dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, dikutip Minggu (16/11).

Dedi Mulyadi pun menegaskan Helmy dan Mardigu bukan batal dilantik, melainkan memang tidak diloloskan dalam proses seleksi oleh OJK.

"Jadi bukan dibatalkan pelantikannya, (tapi) tidak diloloskan oleh OJK. Nah, kenapa tidak diloloskan, ya tanya ke OJK," ujarnya.

Dedi Mulyadi mengaku cukup menyesal atas batalnya pengangkatan Helmy dan Mardigu sebagai komisaris Bank BJB.

"Tetapi secara pribadi dan sebagai gubernur, saya menyampaikan cukup menyesali kedua orang ini tidak lolos," ucap dia.

Sebelumnya, Bank BJB batal mengangkat Helmy Yahya dan Wowiek Prasantyo alias Bossman Mardigu sebagai komisaris. Pengumuman itu akan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 1 Desember 2025.

"Rapat akan diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut: 1. Pembatalan Pengangkatan Komisaris Utama Independen, Komisaris Independen dan Direktur Kepatuhan Perseroan," bunyi pengumuman rencana RUPS Bank BJB, yang diterbitkan 7 November lalu.

Helmy Yahya dan Mardigu ditunjuk oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi selaku representasi pemegang saham pengendali Bank BJB sebagai komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar April lalu.

"Perubahan ini mencakup pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris. Beberapa jabatan baru akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas hasil penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test)," tulis rilis resmi di situs BJB, Rabu (16/4).