REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terlihat mengikuti kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank BJB di Gedung Pakuan, Selasa (28/4/2026). Ia dikabarkan menjadi sosok yang kuat menempati jabatan Komisaris Utama Independen Bank BJB.

Saat dikonfirmasi, Susi Pudjiastuti tidak banyak menjelaskan terkait kabar dirinya ditunjuk sebagai Komisaris Independen Bank BJB. Ia pun tidak banyak berbicara mengenai hal tersebut. "Belum tahu," ucap dia saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (28/4/2026).

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuturkan, RUPS Bank BJB tahun buku 2025 diharapkan ke depan dapat makin meningkatkan kinerjanya. Selain itu, biaya operasional dapat ditekan dan dividen meningkat.

"Ya, hari ini RUPS tahun buku 2025 dan kami berharap ke depan kinerjanya jauh lebih baik. Biaya operasionalnya semakin menurun, dividennya semakin meningkat, dan kinerja banknya terus meningkat baik kinerja pinjaman maupun simpanan," kata dia.

Ia menuturkan telah merekomendasikan nama-nama yang akan memimpin Bank BJB dengan indikator memiliki integritas. Terkait kabar nama Susi Pudjiastuti menjadi komisaris, Dedi meminta media massa menunggu hasil RUPS.

"Kita lihat nanti setelah RUPS, ya. Yang jelas beliau (Susi Pudjiastuti) adalah orang yang memiliki kapasitas untuk memberikan nasihat pada gubernur agar mengambil keputusan-keputusan yang tepat di Jawa Barat," kata dia.

Ke depan, ia berharap kinerja Bank BJB makin membaik, sehat, dan pinjaman macet segera dibayar.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah mengirimkan kajian perbaikan sistem tata kelola partai politik ke Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR Puan Maharani.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan kajian tersebut merupakan upaya untuk menciptakan iklim Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berintegritas.

"KPK sendiri telah melaporkan dan menyampaikan secara resmi hasil kajian beserta poin rekomendasi kepada Presiden dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bentuk laporan untuk mendorong agar reformasi sistem politik dapat segera diwujudkan," kata Budi dalam keterangan tertulis, dikutip pada Senin (27/4/2026).

Budi menjelaskan bahwa kajian tersebut dilakukan oleh Direktorat Monitoring pada Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK tahun 2025.

Ada tiga aspek penting yang disorot Lembaga Antirasuah, yakni identifikasi potensi korupsi dalam penyelenggaraan Pemilu; tata kelola partai politik berintegritas; serta pembatasan transaksi uang kartal.

KPK menilai ketiga aspek tersebut memiliki keterkaitan erat dalam membuka celah praktik koruptif yang berdampak pada kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Temuan lainnya adalah belum adanya roadmap pendidikan politik yang terintegrasi antara pemerintah dan partai politik sampai emahnya integrasi antara proses rekrutmen dan sistem kaderisasi partai juga dinilai menjadi salah satu pemicu praktik mahar politik.

"Dalam penyusunan kajian tersebut, KPK turut menggandeng empat kelompok narasumber, yaitu perwakilan partai politik parlemen dan nonparlemen; penyelenggara Pemilu dan Pilkada; pakar atau pengamat elektoral; serta akademisi," jelas Budi.

Dia menuturkan bahwa KPK memberikan tiga rekomendasi utama yang dianggap penting untuk segera diperbaiki.

Pertama, kata Budi, melakukan perubahan regulasi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, khususnya pada aspek rekrutmen penyelenggara Pemilu, metode kampanye, metode pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi suara, serta penguatan pasal-pasal sanksi.

Kedua, melakukan perubahan regulasi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, dengan menambahkan ruang lingkup standardisasi pendidikan politik, kaderisasi, serta pelaporan keuangan partai politik.

Ketiga, KPK mendorong pemerintah bersama DPR untuk segera melakukan pembahasan substantif atas Rancangan Undang-Undang Pembatasan Uang Kartal sebagai instrumen penting dalam mencegah praktik politik uang.

Budi menyampaikan pihaknya mendesak agar pembahasan RUU Pembatasan Uang Kartal segera dilaksanakan karena dinilai masih maraknya praktik vote buying atau money politics yang dilakukan melalui transaksi uang fisik.

"Pola ini menjadi salah satu pintu masuk korupsi politik yang berulang dan sulit diawasi. Karena itu, pembatasan transaksi uang kartal dipandang sebagai salah satu langkah strategis dalam upaya pencegahan korupsi," ujar Budi.

Dia berharap perbaikan tata kelola, pendidikan politik, hingga sistem kaderisasi berjalan optimal untuk memperkuat demokrasi, serta menciptakan proses kaderisasi dan kandidasi yang transparan serta akuntabel.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Agama mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (PBJ) 2026 untuk menjaga kualitas belanja negara. Percepatan ini diiringi penekanan pada integritas, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap jadwal anggaran.

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin mengatakan, pengadaan merupakan kegiatan strategis yang tetap menghadapi tantangan kompleks. “Seluruh KPA, PPK, dan pejabat pengadaan harus memahami regulasi dan teknis pengadaan secara menyeluruh,” ujar Kamaruddin dalam rapat koordinasi yang digelar secara daring, Jumat (24/4/2026), berdasarkan siaran pers.

Ia menegaskan disiplin waktu menjadi kunci utama dalam pelaksanaan PBJ. “Kita menghadapi keterbatasan waktu dengan nilai pengadaan yang besar. Karena itu, kepatuhan terhadap timeline menjadi sangat penting,” kata Kamaruddin.

Kepala Biro Umum Kementerian Agama Aceng Abdul Azis menyebut hingga saat ini hampir 200 paket pengadaan telah berjalan. “UKPBJ sudah membentuk sejumlah Pokja dan pelaksanaan pengadaan terus berjalan. Evaluasi vendor juga menunjukkan tren yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya,” ujar Aceng.

Koordinator Harian Stranas PK Sari Angraeni menekankan pentingnya penguatan pencegahan korupsi di sektor pengadaan. “PBJ memiliki nilai belanja besar sehingga rawan penyimpangan jika tidak diawasi dengan baik,” ujarnya.

Ia menambahkan pemanfaatan teknologi menjadi instrumen penting dalam pengawasan. “Fitur e-audit dapat mendeteksi anomali transaksi, seperti pembelian berulang pada penyedia yang sama atau negosiasi yang tidak wajar,” kata Sari.

Sari juga mendorong peningkatan akuntabilitas penyedia. “PPK diharapkan segera melakukan penilaian kinerja penyedia agar target capaian 100 persen pada 2026 dapat terpenuhi,” ujarnya.

Dari sisi kebijakan, Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM menekankan pentingnya prinsip efisiensi belanja. “Pengadaan harus memberikan value for money, yaitu kesesuaian kualitas, kuantitas, waktu, lokasi, dan penyedia,” ujarnya.

Inspektorat Jenderal Kementerian Agama memperkuat pengawasan melalui pendekatan audit berbasis governance, risk, and compliance serta probity audit. Pendekatan ini ditujukan untuk memastikan kepatuhan dan integritas dalam setiap tahap pengadaan.

Staf Ahli Menteri Agama Bidang Hukum dan HAM Faisal Ali Hasyim menegaskan percepatan pengadaan diperlukan untuk menghindari penumpukan pekerjaan. “Percepatan ini penting agar tidak terjadi keterlambatan yang berdampak pada meningkatnya pekerjaan konstruksi dalam pengerjaan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya integrasi sistem. “Sinkronisasi RUP dengan aplikasi SAKTI dan pembaruan data e-katalog harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola,” kata Faisal.

Menurutnya, keberhasilan pengadaan tidak hanya ditentukan oleh sistem, tetapi juga komitmen pelaksana. “Kunci keberhasilan PBJ terletak pada komitmen seluruh pihak untuk bekerja secara profesional, akuntabel, dan berintegritas,” ujarnya.

JATENG - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama mengunjungi tiga kantor wilayah Bea Cukai. Ketiganya yaitu Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah (Jateng) dan DIY, Kanwil Bea Cukai Jawa Timur II, serta Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I.

Kegiatan tersebut diselenggarakan secara terpusat masing-masing di Bea Cukai Kudus, Bea Cukai Kediri, dan Bea Cukai Pasuruan agar jajaran pegawai di tiap-tiap wilayah dapat menerima arahan strategis pimpinan secara langsung dan menyeluruh.

“Di kondisi global yang tengah terjadi konflik, kita tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan dan pengawasan,” ujar Djaka, Kamis (16/4/2026).

Kunjungan diawali di Bea Cukai Kudus, yang menjadi titik konsolidasi bagi jajaran Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY. Dalam kesempatan tersebut, Djaka menyoroti perubahan karakteristik kantor Bea Cukai Kudus yang kini tidak lagi hanya bertumpu pada sektor cukai, tetapi juga berkembang pesat pada kawasan berikat.

Djaka menekankan pentingnya fokus pada dua core bisnis tersebut, serta mendorong seluruh jajaran untuk tetap optimistis dalam mencapai target penerimaan 2026. Djaka juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dengan menerapkan prinsip zero fraud dan menghindari praktik yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat.

Selain itu, penguatan kerja tim menjadi perhatian utama. Djaka mengatakan kinerja organisasi tidak dapat dicapai secara individual, melainkan melalui kolaborasi yang solid. Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian, Bea Cukai dituntut mampu menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan negara dan pemberian fasilitas kepada pelaku usaha tanpa mengorbankan kualitas pelayanan maupun pengawasan.

Lihat video: Bea Cukai Amankan Pelanggaran Ekspor Minyak Sawit



Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Bea Cukai Kediri sebagai titik temu bagi jajaran Kanwil Bea Cukai Jawa Timur II. Dalam arahannya, Djaka mengapresiasi capaian penerimaan Bea Cukai Kediri. Djaka menekankan perlunya perbaikan berkelanjutan, terutama dalam meningkatkan capaian penerimaan.

“Tetap menjaga integritas di tengah adanya aduan masyarakat. Kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) harus menjadi early warning bagi seluruh pegawai untuk terus berbenah,” ucapnya.

Keterbatasan sumber daya manusia di tengah meningkatnya jumlah kawasan berikat di wilayah Kanwil Jawa Timur II menuntut inovasi dan pemanfaatan teknologi agar pelayanan tetap berjalan optimal.

Isu strategis lain yang turut menjadi perhatian adalah ketergantungan penerimaan pada industri hasil tembakau. Djaka menegaskan perlunya penguatan pengawasan guna melindungi industri legal dari peredaran rokok ilegal. “Kalau kita ingin tetap dipercaya, tunjukkan kinerja terbaik kita,” katanya.

Terakhir, di Bea Cukai Pasuruan yang merupakan tulang punggung penerimaan cukai nasional, Djaka menegaskan peran strategis kantor tersebut dalam mendukung penerimaan negara.

“Bea Cukai Pasuruan merupakan penyumbang penerimaan cukai terbesar di Indonesia, saya hadir di sini untuk bersama-sama memastikan target penerimaan dapat tercapai,” ujarnya.

Djaka juga menekankan pentingnya kerja tim dan integritas sebagai fondasi utama organisasi. Menurut Djaka mengingatkan keberhasilan tidak hanya diukur dari capaian angka, tetapi juga dari kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas penerimaan negara dan mendukung perekonomian nasional.

“Pengawasan terhadap potensi pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai, termasuk berbagai modus baru, juga harus terus diperkuat,” ucapnya.

Tidak hanya menjadi sarana evaluasi internal, kunjungan Dirjen Bea Cukai ke tiga kantor pelayanan ini juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dengan penguatan integritas dan peningkatan kinerja penerimaan, Bea Cukai berkomitmen menghadirkan pelayanan yang semakin cepat, transparan, dan akuntabel bagi pelaku usaha.

Di sisi lain, pengawasan yang semakin efektif akan melindungi industri dalam negeri dari praktik ilegal, sehingga menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Melalui rangkaian kunjungan ini, Bea Cukai menegaskan komitmennya untuk terus berbenah dan memperkuat peran sebagai institusi yang profesional dan terpercaya, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan dan langkah yang diambil memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti soal proses peradilan terhadap kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andrie Yunus.

Gibran mengatakan, proses hukum terkait dengan kasus Andrie Yunus ini harus berlangsung jujur, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo berkomitmen mendukung penguatan sistem peradilan agar semakin adil dan dipercaya," ujar Gibran dalam keterangan tertulis, Kamis (9/4/2026).

Kemudian, Gibran berpandangan bahwa untuk mencapai sistem peradilan yang adil dalam perkara Andrie Yunus ini, maka kalangan profesional yang berintegritas harus dilibatkan.

Pelibatan kalangan profesional ini bisa berperan sebagai hakim ad-hoc atau non-karier untuk menjaga kepercayaan publik pada pengadilan kasus penyiraman air keras Andrie Yunus.

"Oleh sebab itu, pelibatan langsung kalangan profesional dengan rekam jejak dan integritas yang kuat sebagai hakim ad-hoc di pengadilan penyiraman air keras terhadap Sdr. Andrie Yunus menjadi sangat penting," tutur Gibran.

Adapun Gibran menekankan, kepercayaan publik dalam proses hukum terkait kasus penyiraman aktivis ini tidak boleh dikesampingkan.

"Kita ingin keadilan tidak hanya ditegakkan tapi juga diyakini oleh masyarakat," pungkasnya.

Sekadar informasi, dalam perkara ini Puspom TNI telah melimpahkan tersangka dan barang bukti kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus.

Kapuspen TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah mengatakan pelimpahan berkas itu dilakukan setelah penyidik pada Puspom TNI telah menyelesaikan seluruh rangkaian proses penyidikan.

Dia menambahkan, setelah pelimpahan dilakukan, berkas perkara beserta para tersangka akan terlebih dahulu diverifikasi oleh Oditurat Militer II-07 Jakarta untuk memastikan kelengkapan syarat formil dan materil.

"Telah dilimpahkan berkas perkara, para tersangka dan barang bukti tindak pidana penganiayaan saudara AY dari penyidik Puspom TNI kepada Otmil II-07 Jakarta," ujar Aulia dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (8/4/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT TASPEN (Persero) terus memperkuat komitmen penerapan integritas dan tata kelola perusahaan dengan mendorong seluruh insan perusahaan serta peserta untuk aktif mencegah dan melaporkan praktik penyuapan dan gratifikasi.

Komitmen ini kelanjutan dari implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 yang telah diterapkan sejak 2020, serta kesiapan TASPEN menghadapi proses resertifikasi ke ISO 37001:2025 pada April 2026.

Implementasi SMAP dilaksanakan secara menyeluruh di lingkungan TASPEN sepanjang 2026, mencakup seluruh unit kerja, proses bisnis, serta hubungan dengan mitra dan pemangku kepentingan, melalui penguatan sistem pengendalian, budaya kepatuhan, serta mekanisme pelaporan pelanggaran.

TASPEN konsisten mengimbau peserta berani melaporkan setiap dugaan atau indikasi pelanggaran, khususnya praktik penyuapan maupun gratifikasi. Langkah ini bagian dari upaya membangun ekosistem layanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Implementasi SMAP ISO 37001:2025 di TASPEN mencakup ruang lingkup komprehensif, meliputi seluruh aktivitas organisasi baik di kantor pusat maupun kantor cabang, seluruh insan perusahaan termasuk manajemen dan karyawan, serta pihak ketiga seperti mitra kerja, vendor, dan agen.

Sistem ini mengatur pengendalian risiko penyuapan secara menyeluruh, baik langsung maupun tidak langsung. Termasuk yang terkait gratifikasi, hadiah, jamuan, donasi, dan potensi konflik kepentingan, melalui proses identifikasi risiko, due diligence, penguatan pengendalian internal, hingga mekanisme pelaporan dan investigasi

Corporate Secretary PT TASPEN (Persero), Henra menyatakan, langkah proaktif ini kewajiban bagi TASPEN sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipercaya mengelola dana pensiun dan jaminan sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pejabat negara.

TASPEN, kata dia, mengemban mandat yang sangat krusial dalam mengelola dana jaminan sosial masa depan peserta. Karena itu, implementasi SMAP ISO 37001:2025 terus diperkuat melalui pembaruan kebijakan, sistem pengendalian internal yang ketat, serta peningkatan kesadaran seluruh insan TASPEN secara berkelanjutan.

‘’Tujuannya satu, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi,” ujar Henra dalam keterangan, Rabu (1/4/2026).

Sebagai bagian dari penguatan tersebut, TASPEN menetapkan sasaran antipenyuapan 2026, yaitu tidak terdapat kejadian penyuapan di seluruh unit kerja dalam ruang lingkup implementasi ISO 37001 (target 0 kasus).

TASPEN juga memastikan penanganan laporan dilakukan secara cepat dan akuntabel, antara lain melalui penetapan keputusan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) maksimal 14 hari kerja sejak laporan diterima.

Selain itu, tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran melalui Whistleblowing System (WBS) hingga tahap berita acara hasil penelitian awal maksimal 14 hari kerja, serta pelaksanaan audit khusus internal terkait dugaan penyuapan sejak perintah direksi hingga pelaporan hasil audit dalam waktu maksimal 14 hari kerja.

Penerapan sistem ini secara langsung mendukung visi TASPEN untuk mewujudkan ekosistem organisasi yang bersih, sehat, serta terbebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

TASPEN menegaskan komitmennya tidak menoleransi segala bentuk pelanggaran. Setiap penyimpangan yang terbukti, ditindak tegas sesuai ketentuan perundang-undangan sebagai wujud penerapan nilai moral dan kepatuhan hukum di lingkungan perusahaan.

Sepanjang 2025, TASPEN juga melaksanakan berbagai inisiatif penguatan budaya antikorupsi dan pengendalian gratifikasi.

Antara lain, melalui penyelenggaraan sosialisasi antikorupsi dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA), kegiatan Compliance Movie Day, sosialisasi Budaya Kepatuhan dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang, program e-learning integritas, hingga kampanye digital internal yang menekankan penerapan prinsip 5 NO (No Bribery, No Kickback, No Gift, No Luxurious Hospitality, No Conflict of Interest).

Langkah strategis TASPEN dalam menjaga integritas perusahaan ini juga selaras dengan arah pembangunan nasional dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Khususunya, pilar penguatan reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, serta pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Menjelang perayaan Idulfitri 1447 Hijriah, PT TASPEN (Persero) menegaskan komitmennya menjaga integritas institusi dengan mengimbau seluruh peserta, mitra kerja, dan rekanan perusahaan untuk tidak memberikan hadiah, bingkisan, maupun parsel kepada jajaran insan TASPEN maupun anak perusahaan.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya perusahaan memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG), sekaligus mencegah potensi konflik kepentingan pada momentum hari raya.

Corporate Secretary TASPEN Henra mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan implementasi standar ISO 37001:2025 Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang telah diimplementasikan perusahaan dalam memperkuat tata kelola dan integritas organisasi.

"Kami di TASPEN terus konsisten membangun budaya kerja yang profesional dan menjunjung tinggi integritas. Karena itu, kami meminta kerja sama seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung semangat 'Zero Gratification' dengan tidak memberikan bingkisan dalam bentuk apa pun menjelang Idulfitri ini," ujar Henra.

TASPEN juga mengajak masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan untuk berperan aktif menjaga lingkungan kerja yang transparan dan akuntabel.

Komitmen tersebut sejalan dengan ketentuan terbaru terkait pengendalian gratifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 mengenai pelaporan gratifikasi.

Regulasi tersebut memperkuat mekanisme pelaporan serta pengendalian gratifikasi guna mendorong tata kelola yang lebih berintegritas dan akuntabel.Apabila masyarakat menemukan adanya oknum dari jajaran TASPEN yang meminta atau menerima hadiah berkaitan dengan jabatan, laporan dapat disampaikan melalui mekanisme Whistleblowing System (WBS) yang telah disediakan perusahaan.

Pengaduan dapat disampaikan melalui beberapa kanal, antara lain melalui email [email protected], SMS/WhatsApp 08111446666, serta melalui website wbs.taspen.co.id. Seluruh identitas pelapor dijamin kerahasiaannya sebagai bentuk perlindungan bagi pelapor.

Sepanjang 2025, TASPEN juga menjalankan berbagai program untuk memperkuat budaya antikorupsi dan pengendalian gratifikasi. Kegiatan tersebut meliputi sosialisasi antikorupsi dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), program Compliance Movie Day, sosialisasi budaya kepatuhan dan GCG di kantor pusat maupun cabang, program e-learning integritas, hingga kampanye digital internal.

Dalam kampanye tersebut, perusahaan menekankan penerapan prinsip 5 NO, yakni No Bribery, No Kickback, No Gift, No Luxurious Hospitality, dan No Conflict of Interest.

Berbagai langkah tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan TASPEN dalam membangun ekosistem kerja yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Melalui langkah ini, TASPEN berharap dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Upaya ini sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari korupsi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Komitmen tersebut juga menjadi bagian dari langkah TASPEN dalam memperkuat budaya integritas perusahaan sekaligus menegaskan perannya sebagai Center of Excellence dalam pengelolaan jaminan sosial aparatur negara, yang senantiasa mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik serta pelayanan profesional bagi seluruh peserta.

Dalam implementasinya, TASPEN menargetkan terwujudnya Zero Fraud di lingkungan perusahaan, sehingga partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk turut mengawasi serta melaporkan apabila ditemukan indikasi pelanggaran integritas.

Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang juga Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal terpilih Hasan Fawzi memaparkan roadmap reformasi Bursa Efek Indonesia bertajuk Integralitas dalam fit & proper test di Komisi XI DPR RI, Rabu (11/3/2026). Dalam paparannya, Hasan mengelompokkan 5 klaster utama dalam upaya reformasi pasar modal Tanah Air.

Hasan menilai, kendati kinerja pasar modal dalam negeri kerap kali memecahkan rekor tertinggi baru pada tahun lalu, tetapi terdapat permasalahan dan tantangan mendasar yang berkaitan dengan integritas dan perilaku pasar modal.

”Berbagai praktik seperti manipulasi harga, perdagangan yang terkoordinasi atau perdagangan semu, penggunaan rekening-rekening nominee, hingga penyebaran informasi yang menyesatkan masih menjadi persoalan yang serius,” katanya di gedung DPR RI Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Dengan kata lain, persoalan dalam sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) tidak hanya bersifat siklikal, tetapi juga struktural. Dia menilai, penting bagi pasar modal Indonesia untuk melakukan reformasi integritas guna memulihkan kepercayaan pasar.

Dalam paparannya, Hasan menawarkan solusi dengan apa yang dia sebut sebagai Integralitas. Menurutnya, kerangka solusi itu telah menjadi payung yang menaungi 8 rencana aksi reformasi pasar modal Indonesia selepas MSCI Inc. melakukan pembekuan rebalancing saham Indonesia.

”Kerangka ini menjadi payung kebijakan yang akan mengorkestrasi 8 rencana aksi reformasi integritas pasar dan dikelompokkan dalam 5 klaster utama yaitu klaster integrasi, granularitas, likuiditas, transparansi, dan juga akuntabilitas,” katanya.

Pada klaster integrasi, fokus nantinya akan ditekankan pada penguatan koordinasi dan kerja sama lintas otoritas, lembaga, SRO, hingga penegakkan hukum. Tidak hanya itu, koordinasi juga bakal dilakukan kepada pelaku industri dan stakeholders di pasar modal.

Sementara terhadap klaster granularitas, Hasan menerangkan bahwa pihaknya akan berfokus pada penguatan kualitas data melalui peningkatan detail data kepemilikan saham perusahaan terbuka, hingga klasifikasi investor yang lebih rinci.

Pada klaster likuiditas, reformasi pasar modal akan dilakukan melalui peningkatan batas minimum free float menjadi 15% dan berbagai upaya pendalaman pasar melalui pengembangan produk dan layanan di pasar modal RI.

”Pada klaster transparansi, akan kita lakukan penguatan keterbukaan, termasuk mengungkap ultimate beneficial owner atau UBO yang ada di balik kepemilikan saham perusahaan terbuka dan juga mengungkap adanya potensi afiliasi di antara pemegang saham, terutama dengan kepemilikan di atas 1%,” katanya.

Adapun hal ini merupakan salah satu fokus MSCI Inc. saat melakukan pembekuan rebalancing saham Indonesia. Saat itu, MSCI mendasarkan keputusannya untuk interim freeze lantaran transparansi data kepemilikan saham Indonesia.

Terakhir, pada klaster akuntabilitas, reformasi pasar modal akan mencakup penguatan tata kelola emiten, konsistensi kepatuhan dan penegakkan hukum, hingga arah pengembangan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai upaya reformasi struktural.

Selain 5 klaster tersebut, Hasan juga menambahkan pentingnya 4 pilar pendukung strategis sebagai upaya untuk membentuk transformasi sektor PMDK. Keempat pilar tersebut antara lain penguatan organisasi OJK, penguatan SDM, penyediaan infrastruktur di internal OJK maupun infrastruktur di pasar modal, dan dukungan ketersediaan anggaran.

”Melalui arsitektur tersebut visi yang ingin diwujudkan adalah membangun sektor PMDK Indonesia yang terpercaya dalam likuid modern, berdaya saing, dan mampu tumbuh berkelanjutan sehingga akan mampu berperan lebih kuat sebagai mesin pembiayaan pembangunan nasional sekaligus pada saat bersamaan menjawab dan meningkatkan kepercayaan dari investor baik investor domestik maupun global,” tegasnya.

PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) meraih sertifikasi internasional ISO 27701:2019 untuk perlindungan data pribadi nasabah, yang membuktikan komitmen terhadap tata kelola dan etika digital di tengah percepatan transformasi teknologi.

Komitmen itu disebut menjadi bagian dari upaya strategis BSI dalam mendukung layanan keuangan modern yang aman, terpercaya, dan beretika, khususnya di era penggunaan data dan kecerdasan buatan (AI) makin dominan dalam pengambilan keputusan perbankan.

Standar ISO 27701:2019 sendiri merupakan standar internasional untuk Privacy Information Management System (PIMS) yang memastikan organisasi mampu mengelola data pribadi secara sistematis, aman, transparan, dan bertanggung jawab sesuai praktik terbaik global.

Direktur Compliance & Human Capital BSI, Arief Adhi Sanjaya menyatakan bahwa BSI merupakan first mover Bank Himbara pertama dalam implementasi ISO 27701:2019 yang efektif berlaku sejak 16 Desember 2025, dan menjadi bagian dari transformasi menyeluruh yang mencakup sistem, proses, dan budaya organisasi.

"Di era pemanfaatan AI dan data analytics, kepercayaan adalah aset yang tidak dapat digantikan. ISO 27701:2019 memastikan bahwa inovasi digital yang kami kembangkan tetap berlandaskan etika, akuntabilitas, dan pelindungan hak nasabah. Karena bagi BSI, teknologi harus memperkuat amanah dan tanggung jawab, bukan sekadar kecepatan," ujar Arief.

Capaian sertifikasi ini mencerminkan kesiapan BSI dalam menjawab tantangan transformasi digital yang semakin kompleks. BSI memastikan bahwa seluruh siklus pengelolaan data, mulai dari pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, hingga penghapusan, dijalankan dalam kerangka tata kelola yang kuat, terukur, dan berorientasi pada pelindungan hak nasabah.

Dengan demikian, pemanfaatan data dan teknologi, termasuk sistem analitik dan pengembangan AI yang dijalankan BSI tetap berada dalam koridor etika, kehati-hatian, dan akuntabilitas.

Bagi BSI, inovasi digital bukan hanya soal meningkatkan efisiensi dan kecepatan layanan, tetapi juga sebagai proses membangun kepercayaan jangka panjang. Sertifikasi ISO 27701:2019 menjadi landasan penting agar setiap pengembangan sistem berbasis data mampu meminimalkan risiko penyalahgunaan informasi, mencegah bias yang tidak diinginkan, serta menjaga integritas keputusan yang dihasilkan oleh teknologi.

Sertifikasi ini juga memperkuat tata kelola perusahaan yang berkelanjutan dan berorientasi masa depan. Lewat sertifikasi terbaru, BSI secara tegas menempatkan pelindungan data sebagai bagian integral dari reputasi, kredibilitas, dan kepercayaan pemangku kepentingan-baik nasabah, regulator, investor, maupun mitra global.

Saat ini, BSI telah dipercaya oleh lebih dari 23 juta nasabah dari berbagai segmen. Dengan raihan sertifikasi ISO 27701:2019, BSI semakin mantap memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan pertumbuhan nasabah secara berkelanjutan, sejalan dengan penguatan kepercayaan publik terhadap sistem, tata kelola, dan integritas perusahaan.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tengah melakukan pendalaman internal kepada alumnus LPDP yang merupakan suami DS, yakni AP buntut ramai konten di media sosial yang memamerkan anaknya berhasil memperoleh paspor Inggris.

Hal ini dilakukan lantaran AP diduga belum menyelesaikan kewajiban kontribusinya setelah menamatkan studi.

"LPDP akan melakukan pemanggilan kepada AP untuk meminta klarifikasi, serta akan melakukan proses penindakan dan pengenaan sanksi sampai pengembalian seluruh dana beasiswa apabila terbukti bahwa kewajiban berkontribusi di Indonesia belum dipenuhi," tulis LPDP dalam unggahan di media sosial X @LPDP_RI, Jumat (20/2).

Adapun LPDP menyayangkan sikap alumnus LPDP tersebut lantaran tidak mencerminkan nilai yang telah ditanamkan LPDP kepada seluruh penerima beasiswa.

"LPDP menyayangkan terjadinya polemik di media sosial yang dipicu oleh tindakan salah satu alumni, Saudari DS. Tindakan tersebut tidak mencerminkan nilai integritas, etika, dan profesionalisme yang ditanamkan LPDP kepada seluruh penerima beasiswa," imbuhnya.

Sementara itu, lembaga menjelaskan berdasarkan ketentuan seluruh awardee dan alumni LPDP berkewajiban untuk melakukan masa pengabdian kontribusi di Indonesia selama 2 kali masa studi ditambah 1 tahun.

"Dalam kasus Saudari DS yang menempuh studi selama dua tahun, kewajiban kontribusi tersebut adalah lima tahun," jelas lembaga.

LPDP menerangkan DS telah menyelesaikan studi S2 dengan dinyatakan lulus pada 31 Agustus 2017 dan telah menuntaskan seluruh masa pengabdian sesuai ketentuan. Dengan begitu, LPDP tak lagi mempunyai ikatan hukum dengan yang bersangkutan.

Ke depannya, LPDP berkomitmen untuk menegakkan aturan secara adil, konsisten, dan bertanggung jawab kepada seluruh awardee dan alumni. Selain itu, LPDP juga akan terus menjaga integritas institusi dalam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Indonesia.

Sebelumnya, seorang warga negara Indonesia (WNI) alumnus beasiswa negara LPDP menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas pernyataan kontroversialnya di media sosial.

Pemilik akun @sasetyaningtyas mengunggah postingan pernyataan dan permohonan maaf setelah pernyataannya "cukup saya saja yang WNI, anak-anak saya jangan", jadi sorotan warganet.

"Saya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat yang merasa tersakiti, tersinggung, maupun tidak nyaman atas pernyataan tersebut," tulisnya.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mengungkapkan potensi pengembalian dana dari alumnus berinisial DS karena diduga belum menyelesaikan kewajiban kontribusinya. Hal ini menyusul ramainya postingan di media sosial terkait alumnus yang memamerkan anaknya karena berhasil memperoleh paspor Inggris.

Menindaklanjuti postingan viral tersebut, LPDP dalam unggahannya di media sosial X dengan akun @LPDP_RI berencana untuk melakukan pendalaman lebih lanjut, Jumat (20/2).

Melalui unggahan tersebut, LPDP juga menyayangkan sikap pasangan alumnus LPDP tersebut, lantaran tidak mencerminkan nilai yang telah ditanamkan LPDP kepada seluruh penerima beasiswa.

LPDP mengungkapkan bahwa suami DS, yakni AP yang juga menjadi perhatian publik diduga belum menyelesaikan kewajiban kontribusinya setelah menamatkan studi. Selanjutnya, LPDP tengah melakukan pendalaman internal terkait dugaan tersebut.

"LPDP akan melakukan pemanggilan kepada AP untuk meminta klarifikasi, serta akan melakukan proses penindakan dan pengenaan sanksi sampai pengembalian seluruh dana beasiswa apabila terbukti bahwa kewajiban berkontribusi di Indonesia belum dipenuhi," jelas LPDP dalam akun medsosnya.

Lembaga di bawah naungan Kementerian Keuangan tersebut menjelaskan bahwa sesuai ketentuan, seluruh awardee dan alumni LPDP memiliki kewajiban untuk melaksanakan masa pengabdian berkontribusi di Indonesia selama 2 kali masa studi ditambah 1 tahun.

"Dalam kasus Saudari DS (istri AP) yang menempuh studi selama dua tahun, kewajiban kontribusi tersebut adalah lima tahun," jelas LPDP.

LPDP menjelaskan kalau DS telah menyelesaikan studi S2 dan dinyatakan lulus pada 31 Agustus 2017, serta telah menuntaskan seluruh masa pengabdian sesuai ketentuan. Dengan demikian, LPDP tidak lagi memiliki perikatan hukum dengan yang bersangkutan.

Meskipun demikian, LPDP akan tetap berkomunikasi dengan DS dan mengimbau agar bersangkutan lebih bijak dalam menggunakan media sosial, memperhatikan sensitivitas publik, serta memahamkan kembali bahwa penerima beasiswa LPDP mempunyai kewajiban kebangsaan untuk mengabdi pada negeri.

"LPDP menyayangkan terjadinya polemik di media sosial yang dipicu oleh tindakan salah satu alumni, Saudari DS. Tindakan tersebut tidak mencerminkan nilai integritas, etika, dan profesionalisme yang ditanamkan LPDP kepada seluruh penerima beasiswa," tulis LPDP, Jumat (20/2).

Ke depan, LPDP berkomitmen untuk menegakkan aturan secara adil, konsisten, dan bertanggung jawab kepada seluruh awardee dan alumni. LPDPakan terus menjaga integritas institusi dalam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Indonesia.

Sebelumnya, seorang warga negara Indonesia (WNI) alumnus beasiswa negara LPDP menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas pernyataan kontroversialnya di media sosial.

Pemilik akun @sasetyaningtyas mengunggah postingan pernyataan dan permohonan maaf setelah pernyataannya "cukup saya saja yang WNI, anak-anak saya jangan", jadi sorotan warganet.

"Saya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat yang merasa tersakiti, tersinggung, maupun tidak nyaman atas pernyataan tersebut," tulisnya.

PT Taspen (Persero) konsisten menerapkan teknologi Data Leakage Prevention (DLP) dan Data Encryption sebagai sistem pengamanan berlapis dalam pengelolaan data.

Dalam keterangan resminya, teknologi itu membatasi akses data secara ketat, memantau aktivitas pemrosesan informasi, serta mencegah perpindahan data ke pihak yang tidak berwenang.

"Selain itu, Taspen juga menerapkan pengawasan sistem secara berkelanjutan guna mendeteksi dan memitigasi potensi ancaman siber sejak dini," demikian pernyataan perseroan tersebut, beberapa waktu lalu.

Hal itu, kata Taspen, akan membuat integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data perusahaan dan peserta tetap terjaga.Taspen juga mengimplementasikan standar internasional sistem manajemen keamanan informasi melalui Sertifikasi SNI ISO/IEC 27001:2013.

Sertifikasi ini menjadi bukti komitmen Taspen dalam menjaga perlindungan data peserta secara terstruktur, terukur, dan berkelanjutan, khususnya pada proses-proses inti yang melibatkan aplikasi terintegrasi seperti Andal by Taspen.

Selain penguatan sistem, Taspen mendorong kewaspadaan peserta melalui prinsip Tahan, Pastikan, dan Laporkan, serta terus meningkatkan literasi digital guna menghadapi modus penipuan yang semakin kompleks.

Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Taspen dalam memberikan layanan yang aman, transparan, dan tepercaya bagi seluruh peserta.