Jakarta (ANTARA) - Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA) menilai kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) memperkuat tata kelola dan daya saing sumber daya alam (SDA) nasional.

"Kami melihat kebijakan ini sebagai terobosan pemerintah untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis Indonesia. Fokus utamanya adalah perbaikan sistem dan transparansi perdagangan,” kata Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

INSA menilai kebijakan ekspor satu pintu komoditas sumber daya alam strategis merupakan langkah positif, meski tetap memberikan catatan agar implementasinya tetap menjamin ruang swasta nasional untuk bertumbuh.

Carmelita mengatakan, kebijakan ekspor satu pintu patut diapresiasi, sebagai upaya pemerintah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis Indonesia.

Sebelumnya, Presiden resmi mengumumkan pembentukan Badan Pengelola Ekspor SDA. Melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA Strategis Indonesia, kebijakan ekspor satu pintu SDA strategis tersebut mulai berlaku pada 1 Juni 2026 dan ditargetkan mulai beroperasi penuh pada 1 Januari 2027.

Untuk keperluan tersebut, Danantara membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ekspor. Pada tahap awal, ekspor satu pintu SDA strategis ditujukan untuk komoditas batu bara, minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan paduan besi (ferro aloy).

Meski demikian, Carmelita berharap pembentukan BUMN Ekspor diarahkan untuk memperkuat tata kelola ekspor yang lebih transparan dan akuntabel, sekaligus tetap menjalankan fungsinya sebagai agen pembangunan bangsa, bukan semata-mata berorientasi pada pencapaian keuntungan.

Dengan peran tersebut, lanjut Carmelita, BUMN diharapkan mampu mendorong pembangunan ekonomi nasional yang merata, memperkuat sektor-sektor strategis, serta membangun kemitraan yang baik dengan sektor swasta nasional.

Sementara itu, sektor swasta harus tetap memperoleh ruang untuk terus berkembang.

Menurut Carmelita, di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global saat ini, dunia usaha membutuhkan kepastian regulasi dan iklim usaha yang kondusif agar dapat terus berkembang, meningkatkan daya saing, serta memperluas kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

"Bagaimanapun swasta nasional merupakan salah satu penggerak utama ekonomi Indonesia. Karena itu, implementasi kebijakan ini perlu menjaga keseimbangan antara peran BUMN sebagai agen pembangunan bangsa dan ruang bagi sektor swasta untuk terus bertumbuh," ujarnya.

Untuk itu, sambung Carmelita, INSA akan terus mengikuti perkembangan implementasi kebijakan ekspor satu pintu ini karena dampak nyatanya masih memerlukan waktu untuk dapat dinilai secara menyeluruh.

Sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam rantai logistik ekspor nasional, INSA akan mencermati berbagai implikasi kebijakan tersebut terhadap sektor pelayaran nasional, sekaligus memberikan masukan yang konstruktif jika dibutuhkan agar implementasinya mampu memperkuat daya saing ekonomi nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai mekanisme pengawasan ekspor sawit di Indonesia sudah sangat ketat, tapi perlu ditegaskan lagi dengan penguatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran seperti under invoicing yang mengganggu kontribusi terhadap penerimaan negara.

"Sistem yang ada di Indonesia sudah sangat baik. Yang perlu dilakukan adalah law enforcement. Mekanisme pengawasannya sudah tersedia, dan Gapki selalu mendorong seluruh anggota untuk mematuhi ketentuan perpajakan," ujar Ketua Bidang Perpajakan dan Fiskal Gapki Yustinus Lambang Setyo Putro, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan under invoicing menjadi sorotan setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis.

Lebih lanjut, pemerintah membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai BUMN pelaksana sekaligus perantara tunggal ekspor tiga komoditas strategis yakni kelapa sawit, batu bara, dan ferro alloy, untuk meningkatkan transparansi dan menutup celah praktik under invoicing.

Yustinus menjelaskan pengawasan ekspor telah dilakukan secara berlapis, mulai dari proses perizinan melalui Indonesia National Single Window (INSW), sistem CEISA Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pemeriksaan fisik barang, pemantauan devisa hasil ekspor oleh Bank Indonesia, hingga pemeriksaan pajak terhadap kewajaran nilai transaksi.

Selain itu, Yustinus juga mengingatkan agar transfer pricing tidak langsung disamakan dengan under invoicing.

Menurutnya, transfer pricing merupakan praktik bisnis yang lazim dalam transaksi antarperusahaan yang memiliki hubungan afiliasi.

"Pelanggaran baru terjadi apabila terdapat mispricing, yakni manipulasi harga, volume, atau jenis barang untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya," katanya.

Ia menjelaskan bahwa penilaian under invoicing tidak dapat dilakukan hanya dengan membandingkan harga jual.

Pada komoditas kelapa sawit, misalnya, Indonesia belum memiliki satu harga acuan nasional yang sepenuhnya diterima seluruh pelaku usaha.

Harga referensi pemerintah sendiri merupakan kombinasi berbagai sumber internasional, termasuk dari Belanda dan Malaysia.

Selain itu, harga ekspor dipengaruhi banyak faktor komersial, seperti jenis produk (CPO, kernel, atau produk turunannya), kualitas dan sertifikasi seperti ISPO maupun RSPO, lokasi penyerahan barang yang memengaruhi biaya logistik, waktu transaksi, serta jenis kontrak yang digunakan.

Meski demikian, Yustinus menegaskan bahwa perusahaan yang terbukti menjual jauh di bawah harga yang wajar tanpa dasar komersial yang dapat dipertanggungjawabkan tetap dapat dikategorikan melakukan under invoicing.

"Gapki selalu mendorong seluruh anggotanya untuk mematuhi setiap ketentuan perpajakan dan perdagangan yang berlaku. Kalau memang ada yang terbukti melakukan pelanggaran, tentu harus diproses sesuai hukum yang berlaku," kata dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Bisnis Indonesia Group kembali menggelar Bisnis Indonesia Awards 2026. Ajang tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kinerja unggul dari para emiten dan korporasi di Tanah Air.

Ajang Bisnis Indonesia Awards (BIA) merupakan event tahunan yang telah secara konsisten digelar oleh Bisnis Indonesia Group sejak 2002. Tahun ini, BIA mengusung tema “Where Growth Meets Strength” dengan menitikberatkan pada aspek penilaian kinerja keuangan yang tumbuh secara konsisten dengan mengoptimalkan kekuatan bisnis dan layanan secara berkelanjutan.

Penyerahan penghargaan BIA 2026 oleh Bisnis Indonesia Group diselenggarakan dalam event gala dinner yang akan berlangsung pada Kamis, 2 Juli 2026, di Hotel Raffles, Jakarta.

Menurut Presiden Direktur Bisnis Indonesia Group, Arif Budisusilo, BIA 2026 hadir sebagai komitmen Bisnis Indonesia Group dalam mengapresiasi perusahaan terbuka atau emiten yang secara konsisten menunjukkan performa unggul dalam menjalankan kegiatan bisnis serta mengedepankan transparansi.

Dia menuturkan bahwa Bisnis Indonesia Group secara konsisten telah menganugerahkan penghargaan BIA sejak 2002. Setiap tahun, jumlah penerima penghargaan terus bertambah seiring dengan meningkatnya perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Pada BIA 2026, para dewan juri telah sepakat untuk menggunakan laporan kinerja 2023, 2024, dan 2025 sebagai dasar penilaian. Dengan mengangkat tema “Where Growth Meets Strength”, periode tersebut cukup mewakili kemampuan korporasi dalam menata bisnis menghadapi berbagai dinamika bisnis.

“Kita semua tahu pada 2020 saat pandemi Covid-19, semua aktivitas masyarakat dan usaha berjalan secara terbatas. Hal itu berlangsung sampai dengan kurang lebih 3 tahun. Jadi periode 2023 menjadi tumpuan daya tahan korporasi dalam menjalankan bisnisnya,” katanya.

Selain aspek tersebut, kata Arif dinamika yang terjadi baik di dalam maupun luar negeri seperti transisi pemerintahan pada 2024 dan gejolak ekonomi global turut mewarnai perjalanan korporasi di Indonesia pada 3 tahun periode menantang tersebut.

Selain mengukur dari aspek kuantitatif berdasarkan kinerja keuangan, para juri juga mencermati aspek-aspek kualitatif untuk memastikan para penerima penghargaan tahun ini kredibel dan menunjukkan komitmen pada bisnis berkelanjutan dengan tata kelola yang mengedepankan prinsip good corporate governance.

“Tata kelola atau governance ini kami kedepankan. Oleh karena itu, selain aspek kuantitatif yang diukur, aspek kualitatif seperti kepatuhan terhadap regulasi, governance perusahaan yang baik dan profesional, menjadi tolok ukur yang nanti diuji bersama-sama oleh para juri,” ujar Arif Budisusilo.

Seluruh rangkaian kegiatan BIA 2026 dimulai dari proses penjurian pada awal Juni 2026 dengan menetapkan metodologi untuk memilih dan melakukan kurasi para nominasi penerima penghargaan.

Dalam proses kurasi ini, tim riset DataIndonesia (Bisnis Indonesia Group) terlibat menyiapkan seluruh data sesuai dengan kerangka metodologi hingga menghasilkan daftar emiten yang memiliki skor terbaik yang kemudian dipilih menjadi satu yang paling unggul oleh dewan juri.

Tidak ubahnya BIA tahun-tahun sebelumnya, Bisnis Indonesia Group juga akan memberikan penghargaan kepada pemimpin korporasi (CEO) yang berhasil menjaga performa usaha dan meningkatkan kinerja secara gemilang. Sejumlah penghargaan khusus (special awards) turut dihadirkan untuk mengapresiasi korporasi yang memiliki layanan yang khas.

Dari pemimpin korporasi penerima penghargaan, tidak sedikit yang berasal dari kalangan milenial. Hal ini menandai hadirnya para generasi pemimpin koprorasi muda yang kaya dengan ide-ide kreatif dan inovatif.

Dalam BIA 2026, bertindak selaku juri yakni Senior Economist at Creco Research Raden Pardede sekaligus Ketua Dewan Juri BIA 2026. Juri selanjutnya yakni Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Eduardus Tandelilin; Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Lana Soelistianingsih; dan Presiden Direktur Bisnis Indonesia Group Arif Budisusilo. (*)

Bisnis.com, JAKARTA — Bisnis Indonesia Group kembali menggelar Bisnis Indonesia Awards 2026. Ajang tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kinerja unggul dari para emiten dan korporasi di Tanah Air.

Ajang Bisnis Indonesia Awards (BIA) merupakan event tahunan yang telah secara konsisten digelar oleh Bisnis Indonesia Group sejak 2002.

Tahun ini, BIA mengusung tema “Where Growth Meets Strength” dengan menitikberatkan pada aspek penilaian kinerja keuangan yang tumbuh secara konsisten dengan mengoptimalkan kekuatan bisnis dan layanan secara berkelanjutan.

Presiden Direktur Bisnis Indonesia Group (BIG) Arif Budisusilo menyampaikan, BIA 2026 hadir sebagai komitmen BIG dalam mengapresiasi perusahaan terbuka atau emiten yang secara konsisten menunjukkan performa unggul dalam menjalankan kegiatan bisnis serta mengedepankan transparansi.

“Setiap tahun, jumlah penerima penghargaan terus bertambah seiring dengan meningkatnya perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (27/6/2026).

Pada BIA 2026, para dewan juri telah sepakat untuk menggunakan laporan kinerja 2023, 2024, dan 2025 sebagai dasar penilaian.

Bukan tanpa sebab, hal tersebut sejalan dengan tema tahun ini. Pasalnya periode tersebut cukup mewakili kemampuan korporasi dalam menata bisnis menghadapi berbagai dinamika bisnis.

Berkaca dari 2020 saat pandemi Covid-19, semua aktivitas masyarakat dan usaha berjalan secara terbatas.

“Hal itu berlangsung sampai dengan kurang lebih 3 tahun. Jadi periode 2023 menjadi tumpuan daya tahan korporasi dalam menjalankan bisnisnya,” katanya.

Selain aspek tersebut, dinamika yang terjadi baik di dalam maupun luar negeri seperti transisi pemerintahan pada 2024 dan gejolak ekonomi global turut mewarnai perjalanan korporasi di Indonesia pada tiga tahun periode menantang tersebut.

Selain mengukur dari aspek kuantitatif berdasarkan kinerja keuangan, para juri juga mencermati aspek-aspek kualitatif untuk memastikan para penerima penghargaan tahun ini kredibel dan menunjukkan komitmen pada bisnis berkelanjutan dengan tata kelola yang mengedepankan prinsip good corporate governance.

“Tata kelola atau governance ini kami dikedepankan. Oleh karena itu, selain aspek kuantitatif yang diukur, aspek kualitatif seperti kepatuhan terhadap regulasi, governance perusahaan yang baik dan profesional, menjadi tolok ukur yang nanti diuji bersama-sama oleh para juri,” ujar Arif Budisusilo.

Seluruh rangkaian kegiatan BIA 2026 dimulai dari proses penjurian pada awal Juni 2026 dengan menetapkan metodologi untuk memilih dan melakukan kurasi para nominasi penerima penghargaan.

Dalam proses kurasi ini, tim riset DataIndonesia (bagian Bisnis Indonesia Group) terlibat menyiapkan seluruh data sesuai dengan kerangka metodologi hingga menghasilkan daftar emiten yang memiliki skor terbaik yang kemudian dipilih menjadi satu yang paling unggul oleh dewan juri.

Tidak ubahnya BIA tahun-tahun sebelumnya, Bisnis Indonesia Group juga akan memberikan penghargaan kepada pemimpin korporasi (CEO) yang berhasil menjaga performa usaha dan meningkatkan kinerja secara gemilang. Sejumlah penghargaan khusus (special awards) turut dihadirkan untuk mengapresiasi korporasi yang memiliki layanan yang khas.

Dari pemimpin korporasi penerima penghargaan, tidak sedikit yang berasal dari kalangan milenial. Hal ini menandai hadirnya para generasi pemimpin koprorasi muda yang kaya dengan ide-ide kreatif dan inovatif.

Dalam BIA 2026, bertindak selaku juri yakni Senior Economist at Creco Research Raden Pardede sekaligus Ketua Dewan Juri BIA 2026. Juri selanjutnya yakni Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Eduardus Tandelilin, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Lana Soelistianingsih, dan Presiden Direktur Bisnis Indonesia Group Arif Budisusilo.

Penyerahan penghargaan BIA 2026 oleh Bisnis Indonesia Group akan dihelat dalam acara gala dinner yang akan berlangsung pada Kamis, 2 Juli 2026 di Hotel Raffles, Jakarta.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menunda penerbitan penerbitan surat utangPanda Bonds Indonesia yang semula dijadwalkan pada awal Juli 2026.

Penundaan dilakukan setelah sejumlah bank dan manajer investasi besar di China meminta tambahan waktu untuk mengikuti proses penerbitan obligasi tersebut.

"Panda bond itu tadinya mau dikeluarkan awal Juli, tapi rupanya ada beberapa fund manager besar atau bank-bank besar sana yang terlambat tahu. Jadi, mereka minta kita untuk undur sedikit supaya mereka punya waktu untuk mengajukan proposal mereka ke investment committee mereka," ujar Purbaya dalam konferensi pers di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (26/6).

Ia akhirnya memutuskan menggeser jadwal penerbitan menjadi akhir Juli 2026 agar semakin banyak yang membeli Panda Bond.

"Saya pikir udah bagus lah, berarti minatnya besar tuh, jadi saya tunda sampai akhir Juli. Akhir Juli baru akan kita keluarkan supaya yang beli makin banyak," ujar Purbaya.

Ia menilai tingginya minat investor tersebut membuka peluang pemerintah menyerap dana lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

"Animonya cukup besar, investornya suka sekali, antusias pada waktu jumpa mereka dan sepertinya mereka ingin inves besar," ujar Purbaya.

Ia mengungkapkan sejumlah investor institusi besar di China yang belum sempat bergabung itu seperti Export-Import Bank of China (China EximBank/EIBC).

"Mereka juga beberapa minta menjadi underwriter juga supaya mereka bisa issue lebih banyak lagi. Saya bilang next time saya akan izinkan mereka jadi underwriter, sehingga jualan bond kita semakin banyak di sana," ujar Purbaya.

Purbaya mengatakan penerbitan panda bond merupakan bagian dari strategi diversifikasi sumber pembiayaan pemerintah agar tidak hanya bergantung pada pendanaan dalam mata uang dolar AS.

Dia juga menyiapkan skema pemanfaatan mekanisme Local Currency Transaction (LCT). Dengan skema tersebut, investor membayar dalam mata uang renminbi, kemudian melalui kerja sama bank sentral kedua negara, pemerintah Indonesia menerima dana dalam bentuk rupiah.

"Begitu dijual nanti saya akan aktifkan atau pakai jalur LCT, Local Currency Transaction, di mana mereka bayar renminbi, nanti biar bank sentralnya melalui mekanisme dengan bank sentral kita, saya langsung terima rupiah. Jadi ketergantungan kita ke dolar akan semakin sedikit dan akan mengurangi tekanan ke rupiah," ujar Purbaya.

Penerbitan Panda Bond mengantongi dukungan dari People's Bank of China (PBOC) atau Bank Sentral China serta Kementerian Keuangan China dalam rencana penerbitan surat utang Panda Bond Indonesia.

Dalam kunjungan Purbaya ke Beijing, China, beberapa waktu lalu, ia bertemu Kementerian Keuangan China, PBOC, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), dan para investor setempat.

Pertemuan itu dalam rangka memperluas akses pembiayaan serta memperkuat kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia.

"Hasilnya cukup baik. Kita bertemu Menteri Keuangan Tiongkok, People's Bank of China, dan juga para investor di sini. Dukungan yang diberikan kepada Indonesia sangat kuat," ujar Purbaya dalam keterangan tertulis, Kamis (18/6).

Panda Bond rencananya akan diterbitkan di pasar keuangan domestik China. Proses penerbitan saat ini sedang berjalan serta telah mendapatkan dukungan dari Kementerian Keuangan China dan PBOC.

Purbaya mengklaim ia mendapatkan dukungan komitmen yang kuat dari pihak China. Bahkan, Tiongkok diklaim bersedia mempercepat proses perizinan penerbitan.

"Ketika bertemu PBOC, kami meminta percepatan perizinan. Mereka menyampaikan bahwa begitu dokumen pengajuan resmi masuk, prosesnya akan segera dipercepat," ujar Purbaya.

Purbaya menilai dukungan yang diberikan China mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Ketika sedang berdiskusi dengan pihak China, ia mengatakan pembahasan berlangsung sangat konstruktif.

"Kedua negara sama-sama memiliki semangat untuk meningkatkan hubungan ekonomi yang lebih erat," ujar Purbaya.

DSI dapat membantu menekan under invoicing melalui integrasi data dan analitik risiko, tanpa menambah layer perizinan

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dapat memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis tanpa menambah beban baru bagi dunia usaha.

Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo Chandra Wahjudi mengatakan DSI dapat membantu pengawasan ekspor melalui integrasi data dan analitik risiko, terutama untuk menekan praktik under invoicing.

​​​​​​​"DSI dapat membantu menekan under invoicing melalui integrasi data dan analitik risiko, tanpa menambah layer perizinan," kata Chandra dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, penguatan tata kelola ekspor perlu tetap disertai kepastian prosedur dan ruang klarifikasi bagi eksportir agar iklim investasi tetap terjaga.

Chandra menilai seluruh mandat operasional DSI harus berlandaskan hukum yang jelas, akuntabel dan dijalankan tanpa menambah beban administratif bagi pelaku usaha.

Ia juga memandang positif komitmen DSI merekrut talenta profesional dari pasar untuk memperkuat kapasitas teknis lembaga tersebut.

"Komitmen DSI untuk merekrut profesional terbaik yang ada di market adalah sinyal positif. Hal ini juga menunjukkan bahwa DSI ingin bekerja secara profesional serta responsif menghadapi dinamika geopolitik global," ujarnya.

Menurut Chandra, pelaku pasar masih menunggu realisasi proses rekrutmen tersebut, termasuk keterbukaan seleksi, profil manajemen yang kredibel, serta kebijakan benturan kepentingan yang jelas.

Ia menjelaskan DSI dapat mendukung penegakan tata kelola niaga apabila sistem pengawasannya terhubung dengan sektor perbankan, otoritas pelabuhan, bea cukai dan pihak terkait lainnya.

Integrasi data lintas sektor tersebut diharapkan mampu menutup celah yang kerap dimanfaatkan eksportir tidak patuh tanpa menambah proses manual bagi pelaku usaha yang patuh.

Apindo juga memandang positif masa transisi kebijakan hingga 1 Januari 2027 karena memberikan waktu adaptasi bagi pelaku usaha.

Chandra menambahkan kewajiban yang saat ini dinilai berfokus pada pelaporan ekspor tanpa mengubah jalur perdagangan dapat mengurangi risiko guncangan regulasi.

Namun demikian, ia menyebut konsultasi aktif dengan eksportir dan asosiasi perlu terus dilakukan agar masukan dunia usaha tercermin dalam pelaksanaan kebijakan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan DSI akan berperan memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor.

"Tujuannya untuk mencegah praktik under invoicing, transfer pricing dan terkait dengan pelarian devisa hasil ekspor," kata Airlangga.

Pada tahap awal, terdapat tiga komoditas utama yang akan diatur DSI, yakni batu bara, kelapa sawit dan ferro alloy.

Ketiga komoditas tersebut pada 2025 memiliki nilai ekspor mencapai 66,13 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.187 triliun, setara 23,4 persen dari total ekspor nasional.

Pemerintah memastikan implementasi DSI tetap mengedepankan kepastian berusaha, menjaga kelancaran arus barang, menghormati kontrak berjalan serta memperhatikan kepentingan mitra dagang.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Literasi keuangan sering kali dianggap rumit dan membosankan oleh generasi muda. Namun, PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) mencoba mengubah persepsi tersebut dengan pendekatan lain yakni mengajarkan investasi melalui permainan Mobile Legends.

Pendekatan ini diperkenalkan dalam ajang Kapolda Jateng Cup 2026 yang digelar di De Tjolomadoe Convention Hall, Kabupaten Karanganyar. President Director and CEO PT Indo Premier Sekuritas Moleonoto The mengatakan terdapat irisan yang cukup besar antara komunitas eSports dan investor muda yang kini menjadi tulang punggung pasar modal Indonesia.

Menurutnya, karakter yang dimiliki para gamer seperti kemampuan membaca data, disiplin, kerja sama tim, serta mengambil keputusan dengan cepat merupakan kemampuan yang juga dibutuhkan dalam dunia investasi. Menurutnya, komunitas eSports memiliki kemampuan membaca data, disiplin, dan mengambil keputusan cepat.

"Karakter inilah yang juga dibutuhkan dalam investasi. Melalui edukasi dan teknologi AI, kami ingin membantu generasi muda mengubah kemampuan tersebut menjadi fondasi untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik," kata Moleonoto dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (24/6).

Langkah ini dilakukan di tengah masih adanya kesenjangan literasi dan inklusi keuangan di kalangan anak muda. Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK 2025, tingkat inklusi keuangan kelompok usia 18–25 tahun telah mencapai 89,96%. Namun, tingkat literasi keuangan mereka baru berada di angka 73,22 %.

Dari Map Awareness hingga Item Build

Equity Analyst IPOT Brigita Kinari mengatakan konsep investasi dijelaskan menggunakan analogi yang akrab bagi para pemain Mobile Legends.

Brigita mengatakan kemampuan map awareness dalam permainan memiliki kesamaan dengan kemampuan membaca kondisi pasar dan risiko investasi. Sementara kemampuan menentukan waktu yang tepat untuk menyerang atau mundur dalam permainan dapat dianalogikan sebagai keputusan membeli, menahan, atau menjual aset investasi.

Selain itu, konsep item build juga digunakan untuk menjelaskan pentingnya diversifikasi portofolio. Pemain yang memilih kombinasi item sesuai kebutuhan karakter dinilai serupa dengan investor yang harus memilih instrumen investasi sesuai profil risiko.

"Di era AI, yang tertinggal bukan orang yang tidak punya uang, tetapi orang yang tidak tahu cara mengelola uangnya. Jika teknologi kecerdasan buatan mampu membuat seseorang menjadi lebih hebat dalam bermain game, maka teknologi AI yang sama seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membantu mereka membangun masa depan finansial," kata Brigita.

IPOT juga mengibaratkan saham sebagai Blade of Despair yang menawarkan potensi pertumbuhan tinggi namun memiliki risiko besar. Sementara reksa dana dianalogikan sebagai tank atau support yang memberikan perlindungan dan keseimbangan portofolio.

Adapun obligasi digambarkan sebagai defense build yang menjaga stabilitas aset, sedangkan exchange traded fund (ETF) disebut sebagai top country pro build karena menawarkan diversifikasi secara instan.

AI untuk Investor Muda

Selain edukasi finansial, IPOT juga memanfaatkan momentum turnamen eSports untuk memperkenalkan berbagai fitur investasi berbasis kecerdasan buatan atau AI. Perusahaan memperkenalkan sejumlah fitur seperti AI Trading, AI Real-Time Cockpit, hingga LADI (Bandar Detection) yang dirancang untuk membantu investor mengambil keputusan berdasarkan data dan mengurangi perilaku investasi yang didorong emosi atau fenomena fear of missing out (FOMO).

Melalui pendekatan yang dekat dengan keseharian generasi muda, IPOT berharap literasi keuangan tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang sulit dipahami. Sebaliknya, investasi dapat dipelajari dengan cara yang lebih relevan, interaktif, dan menyenangkan.

Kolaborasi antara dunia eSports, teknologi AI, dan edukasi finansial ini sekaligus menunjukkan bahwa arena permainan tidak hanya menjadi tempat mencari gelar juara, tetapi juga dapat menjadi ruang untuk membangun kesadaran finansial generasi digital sejak dini.

Transisi energi kerap identik dengan pembangunan pembangkit listrik, pengembangan teknologi rendah karbon, dan investasi infrastruktur berskala besar.

Namun di tingkat masyarakat, transisi energi juga berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.Misalnya, bagaimana petani dapat mengurangi biaya operasional, pelaku usaha kecil memperoleh listrik yang lebih andal dan terjangkau, serta bagaimana komunitas dapat menjadi lebih tangguh dalam menghadapi perubahan iklim.Perspektif tersebut menjadi salah satu landasan Schneider Electric dalam mendorong akses energi berkelanjutan di berbagai negara Asia, termasuk Indonesia.Melalui Schneider Electric Energy Access Asia (SEEAA), perusahaan mendorong investasi berdampak yang berfokus pada Perusahaan rintisan (starup) tahap awal di sektor energi bersih, akses energi, mobilitas rendah karbon, dan solusi iklim.SEEAA berperan sebagai jembatan antara ambisi global Schneider Electric dan dampak nyata di tingkat lokal. Di tingkat global, Schneider Electric menargetkan dukungan bagi 100 juta orang untuk memperoleh akses terhadap listrik berkelanjutan pada 2030.Namun, target tersebut membutuhkan eksekusi lokal melalui solusi yang relevan, terukur, dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat."Kami berinvestasi pada perusahaan tahap awal yang secara langsung menyediakan akses energi dan layanan energi bersih kepada pengguna akhir," ujar SVP Corporate Citizenship & Institutional Affairs Schneider Electric Gilles Vermot Desroches dalam keterangan resmi, Selasa (23/6).Menurut Gilles, dampak tersebut diukur melalui indikator yang jelas di tingkat perusahaan, seperti jumlah penerima manfaat, emisi yang dihindari, dan lapangan kerja yang tercipta.Dengan demikian, dampak yang dihasilkan tidak hanya menjadi target abstrak, tetapi juga terhubung langsung dengan aktivitas perusahaan yang didukung, mulai dari pemasangan sistem tenaga surya, akses energi bersih, hingga elektrifikasi mobilitas.Di Indonesia, pendekatan ini memungkinkan SEEAA mendukung model bisnis yang relevan dengan kebutuhan lokal. Beberapa perusahaan yang didukung, seperti Agros, Xurya, SolarKita, dan Dash Electric, menunjukkan bahwa transisi energi dapat menjawab persoalan yang dekat dengan masyarakat dan pelaku usaha.Agros, misalnya, mendukung petani melalui solusi pertanian berkelanjutan, termasuk pemanfaatan energi surya untuk menggantikan irigasi berbasis diesel.Pendekatan ini dapat membantu menekan biaya bahan bakar, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat ketahanan petani dalam menghadapi tantangan iklim maupun biaya operasional.

Di sisi lain, perusahaan energi surya seperti Xurya dan SolarKita membantu pelaku usaha maupun rumah tangga mengakses listrik yang lebih bersih, terjangkau, dan andal. Bagi pelaku usaha kecil, efisiensi biaya energi dapat berdampak langsung pada margin usaha dan keberlanjutan operasional.Sementara itu, Dash Electric mendukung peralihan menuju mobilitas listrik, terutama dalam ekosistem logistik dan layanan berbasis kendaraan roda dua.Selain membantu menurunkan emisi dan polusi udara perkotaan, penggunaan kendaraan listrik juga dapat menekan biaya operasional pengemudi dan meningkatkan prediktabilitas pendapatan mereka."Perusahaan-perusahaan ini menunjukkan bahwa transisi energi bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal adopsi dan penyelesaian masalah sehari-hari bagi masyarakat dan bisnis," jelas Gilles.Inovasi energi bersih di Indonesia mulai menunjukkan hasil yang terukur. Hingga akhir Desember 2025, perusahaan yang didukung SEEAA dan beroperasi di Indonesia telah menjangkau lebih dari 38.000 penerima manfaat, menghindari lebih dari 407.000 ton CO2e emisi, serta mendukung lebih dari 280 lapangan kerja.Menurut Gilles, angka tersebut menunjukkan bahwa inovasi energi bersih tidak lagi hanya berada pada tahap uji coba, tetapi sudah menjangkau pengguna yang nyata.Jumlah penerima manfaat menunjukkan bahwa solusi tersebut mulai diadopsi lebih luas, sementara emisi yang dihindari menunjukkan kontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim.Di sisi lain, lapangan kerja yang tercipta menegaskan bahwa transisi energi juga dapat mendukung pembangunan ekonomi lokal, termasuk melalui peran baru dalam instalasi, pemeliharaan, dan operasional."Angka-angka ini menunjukkan bahwa inovasi energi bersih di Indonesia tidak hanya layak secara komersial, tetapi juga telah memberikan dampak lingkungan, peluang ekonomi, serta meningkatkan akses terhadap layanan," katanya.Melalui SEEAA, Schneider Electric berfokus pada tiga hal:

Menghubungkan Aksi Iklim sampai Mata Pencaharian

Di luar SEEAA, komitmen Schneider Electric terhadap aksi iklim yang inklusif juga tercermin melalui keterlibatannya dalam Livelihoods Funds.

Apabila SEEAA berfokus pada investasi di perusahaan tahap awal yang menghadirkan solusi energi bersih dan akses energi, Livelihoods Funds menempatkan masyarakat pedesaan, petani, dan ekosistem lokal sebagai bagian penting dari upaya membangun ketahanan iklim jangka panjang.

Melalui pendekatan ini, aksi iklim tidak dipandang semata sebagai agenda lingkungan, tetapi juga sebagai upaya untuk memperkuat mata pencaharian, memperbaiki kualitas ekosistem, dan menciptakan perubahan yang lebih berkelanjutan di tingkat komunitas.

Dalam kunjungannya ke Indonesia baru-baru ini, Gilles melihat secara langsung bahwa aksi iklim, restorasi ekosistem, dan kehidupan masyarakat pedesaan saling terkait erat.

Ia menilai, restorasi ekosistem melalui pendekatan seperti agroforestri bukan hanya intervensi lingkungan, tetapi juga berdampak pada pendapatan petani, kesehatan tanah, produktivitas jangka panjang, serta kemampuan masyarakat beradaptasi terhadap perubahan iklim.

Namun, dampak tersebut tidak dapat dicapai secara instan. Dibutuhkan komitmen jangka panjang, kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, serta pemahaman terhadap realitas di lapangan.

Menurutnya, transformasi tidak bisa hanya dilakukan dengan menerapkan model yang sudah ditentukan sebelumnya, tetapi harus dimulai dengan mendengarkan kebutuhan masyarakat lokal dan membangun solusi yang praktis serta inklusif.

"Transisi ini sangat manusiawi. Ini tentang kepercayaan, hubungan, dan tujuan bersama dalam jangka panjang. Solusi iklim yang berhasil harus melampaui jawaban teknis. Solusi tersebut harus berakar pada ekosistem lokal, selaras dengan mata pencaharian masyarakat, dan dibangun melalui kemitraan," ujar Gilles.

Pada akhirnya, transisi energi berkeadilan tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat teknologi baru diterapkan, tetapi juga oleh seberapa besar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Melalui SEEAA di sektor akses energi, serta Livelihoods Funds pada agenda restorasi ekosistem dan ketahanan mata pencaharian, Schneider Electric berupaya mendukung solusi yang memperluas akses energi, memperkuat ketahanan komunitas, serta menciptakan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat di Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut klik di sini.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perhubungan Suntana memastikan sektor pelayaran siap mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk mengoptimalkan ekspor komoditas strategis satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) demi meningkatkan penerimaan negara.

Wamenhub menegaskan jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memiliki peran strategis karena menjadi garda terdepan dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) bagi kapal niaga.

"Ini tantangan dari Kepala Negara buat kita. Karena apa? Karena kita ada di situ. Kita menjadi garda terdepan dengan mengeluarkan SPB atau Surat Persetujuan Berlayar berisikan itu berapa ton," kata Wamenhub dalam Peringatan Hari Pelaut 2026 di Jakarta, Selasa.

Menurut Wamenhub, Presiden menargetkan sektor pengangkutan komoditas ekspor batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferro alloy mampu menghasilkan devisa minimal 65 miliar dolar Amerika Serikat (AS) setiap tahun.

Ia mengatakan kebijakan tersebut memiliki potensi yang jauh lebih besar dengan nilai penerimaan negara yang dapat mencapai sekitar 150 miliar dolar AS apabila dioptimalkan secara maksimal.

Potensi penerimaan hingga sekitar Rp2.600 triliun itu dinilai menjadi peluang besar untuk memperkuat pembiayaan pembangunan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

"Minimal kata Presiden dari sektor perhubungan, dari mengangkut kelapa sawit, batu bara dan yang lain-lain, minimal 65 miliar dolar AS (per tahun), potensinya bisa menjadikan pemasukan negara 150 miliar dolar. Sama dengan Rp2.600 triliun, lebih tinggi dari pada APBN negara Thailand," ujar Wamenhub.

Oleh karena itu, ia meminta seluruh Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta petugas lapangan mendukung kebijakan pemerintah dengan penuh komitmen dan tidak melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.

"Jadi teman-teman yang di lapangan, para KSOP saya minta berkomitmen untuk itu, mendukung pemerintah. Jangan bermain-main," tegas Suntana.

Menurutnya, integritas aparatur menjadi kunci agar potensi penerimaan negara dari aktivitas ekspor dapat dimaksimalkan tanpa kebocoran yang merugikan negara dan masyarakat.

Wamenhub mengingatkan optimalisasi ekspor dari sektor pelayaran baru mencakup beberapa komoditas sehingga peluang peningkatan devisa masih sangat besar pada sektor lainnya.

"Itu baru beberapa sektor. Apalagi sektor-sektor lain yang masuk (pada ekspor satu pintu di DSI). Jadi dengan demikian kalau kita bisa mendukung itu (bisa meningkatkan perekonomian). Belum dari sektor yang lain," beber Wamenhub.

Ia menegaskan layanan penerbitan SPB akan terus diperkuat dengan menjadikan berbagai persoalan sebelumnya sebagai bahan evaluasi.

Suntana juga meminta seluruh jajaran perhubungan laut agar menjaga institusi dengan memperkuat pengawasan internal serta memastikan setiap pelayanan publik berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Wamenhub menegaskan setiap pegawai memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan sektor transportasi laut menjadi pendukung utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia mengajak seluruh insan pelayaran untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap profesinya dengan menjaga etika, profesionalisme, dan integritas dalam setiap pelaksanaan tugas pelayanan.

Menurutnya, kontribusi sektor pelayaran tidak hanya menjaga kelancaran logistik nasional, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan penerimaan negara melalui aktivitas ekspor yang efisien.

Wamenhub optimistis dukungan penuh jajaran pelayaran terhadap kebijakan Presiden akan memperkuat daya saing ekspor Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan.

"Perhubungan laut berpartisipasi dalam pembangunan negara, pembangunan bangsa, berpartisipasi dalam pemasukan negara, itu yang kita bisa lakukan sebagai manifestasi kebanggaan kita kepada bangsa dan negara," kata Wamenhub.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel—Indonesia meraih peringkat kedua dunia sebagai destinasi wisata ramah Muslim dalam ajang Global Muslim Travel Index (GMTI) Awards 2026. Sebelumnya, Indonesia berada di posisi kelima pada 2025.

Berdasarkan laporan GMTI 2026 yang dirilis Mastercard-CrescentRating, Indonesia meraih skor 79, meningkat tiga poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Raihan tersebut menempatkan Indonesia sejajar dengan Arab Saudi dan Turki di posisi kedua, hanya berada di bawah Malaysia yang menempati peringkat pertama dengan skor 83.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkomitmen membangun pariwisata ramah Muslim di Indonesia.

“Terima kasih kepada seluruh ekosistem pariwisata ramah Muslim Indonesia. Capaian ini merupakan hasil kerja sama dalam memenuhi standar dan persyaratan GMTI, sehingga Indonesia berhasil meningkatkan peringkat dan semakin diperhitungkan sebagai destinasi wisata ramah Muslim dunia,” ujarnya dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (21/6/2026).

Kenaikan ini menjadi salah satu yang paling menonjol dalam daftar 20 besar GMTI 2026. Indonesia tercatat sebagai negara dengan peningkatan peringkat terbesar di kelompok papan atas, sementara sejumlah negara lain stagnan atau justru mengalami penurunan posisi.

Tak hanya berhasil memperbaiki peringkat, Indonesia juga membukukan skor tertinggi sepanjang keikutsertaannya dalam pemeringkatan GMTI. Capaian skor 79 menunjukkan semakin kuatnya daya saing Indonesia dalam menarik wisatawan Muslim global.

Peningkatan tersebut menjadi sinyal bahwa berbagai upaya pengembangan ekosistem wisata ramah Muslim mulai membuahkan hasil.

Indonesia dinilai terus memperkuat layanan yang dibutuhkan wisatawan Muslim, mulai dari ketersediaan tempat ibadah, kemudahan memperoleh makanan halal, fasilitas di bandara, hingga akomodasi yang mendukung kebutuhan wisatawan Muslim.

Selain itu, kekayaan budaya dan warisan Islam yang tersebar di berbagai daerah turut menjadi nilai tambah yang memperkuat daya tarik Indonesia di mata wisatawan dunia.

Dalam pemeringkatan tahun ini, Qatar berada di posisi kelima dengan skor 76. Sementara itu, Uni Emirat Arab turun empat peringkat ke posisi keenam dengan skor 75. Bahrain menjadi negara dengan lonjakan terbesar setelah naik lima peringkat ke posisi ketujuh.

GMTI merupakan indeks tahunan yang mengukur tingkat keramahan suatu negara terhadap wisatawan Muslim melalui berbagai indikator, termasuk aksesibilitas, komunikasi, lingkungan, dan layanan. Indeks ini menjadi salah satu acuan utama bagi industri pariwisata global dalam melihat perkembangan pasar wisata halal yang terus tumbuh.

Keberhasilan Indonesia melesat dari posisi kelima ke posisi kedua dalam satu tahun menjadi momentum penting bagi sektor pariwisata nasional. Dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia serta semakin kuatnya ekosistem halal, Indonesia kian dekat dengan target menjadi destinasi wisata ramah Muslim terbaik dunia.

Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji mengatakan pencapaian ini menegaskan semakin kuatnya posisi Indonesia sebagai destinasi wisata ramah Muslim yang kompetitif di tingkat global.

Ia optimistis Indonesia mampu terus meningkatkan kualitas layanan dan daya saing sehingga dapat kembali menempati posisi teratas pada pemeringkatan GMTI tahun mendatang. “Kami optimistis dapat kembali meraih posisi sebagai ‘Muslim-Friendly Destination of the Year’ pada tahun depan,” pungkas Bayu Aji.

(Nadya Kurnia)

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia bukan satu-satunya negara yang melirik penerbitan panda bonds sebagai sumber pembiayaan baru.

Brasil kini juga bersiap menerbitkan obligasi berdenominasi yuan di pasar keuangan China tersebut.

Langkah Brasil ini menunjukkan bahwa instrumen panda bonds semakin diminati negara-negara berkembang yang ingin memperluas akses pendanaan sekaligus mengurangi ketergantungan pada dollar Amerika Serikat (AS).

PIXABAY/MOERSCHY Ilustrasi mata uang yuan China.

Menteri Keuangan Brasil Dario Durigan dijadwalkan berkunjung ke China mulai Senin (22/6/2026) untuk membahas penerbitan panda bond dan menarik investasi bagi program transisi ekologis Brasil.

Salah satu agenda utama kunjungan tersebut adalah memajukan diskusi mengenai penerbitan obligasi panda di pasar keuangan China.

"Brasil akan segera menerbitkan panda bond," kata Durigan dalam wawancara dengan media China, dikutip Global Times, Senin.

Apa itu Panda Bonds?

Panda bonds adalah surat utang alias obligasi berdenominasi yuan yang diterbitkan oleh entitas asing di pasar obligasi domestik China.

Instrumen ini menjadi salah satu kanal pembiayaan internasional yang semakin berkembang seiring meningkatnya peran yuan dalam sistem keuangan global.

Brasil diperkirakan akan menjadi negara besar berikutnya yang masuk ke pasar tersebut setelah sebelumnya sejumlah negara dan lembaga internasional memanfaatkan panda bond sebagai sumber pendanaan alternatif.

Reuters melaporkan, Brasil akan mengumumkan penerbitan panda bonds pemerintah pertamanya dalam kunjungan pejabat tinggi ke China pada akhir Juni 2026.

SHUTTERSTOCK/OK-PRODUCT STUDIO Ilustrasi obligasi.

Langkah ini dilakukan untuk mendiversifikasi portofolio utang internasional negara tersebut dan memperkuat hubungan ekonomi dengan China.

Indonesia lebih dulu menjajaki

Indonesia sendiri lebih dahulu mengumumkan rencana penerbitan panda bonds. Pemerintah menilai instrumen ini dapat membuka sumber pendanaan baru sekaligus memperluas basis investor.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, penerbitan panda bond merupakan salah satu upaya untuk memperluas akses pembiayaan dan memperkuat kerja sama keuangan dengan China.

Menurut Purbaya, pasar obligasi China memiliki ukuran yang besar dan likuiditas yang tinggi sehingga dapat menjadi alternatif pendanaan bagi Indonesia.

Ia menilai, diversifikasi sumber pembiayaan menjadi penting di tengah dinamika pasar global dan perubahan arah aliran modal internasional.

"Kalau kita bisa mendapatkan pembiayaan dari berbagai sumber, termasuk dari China, tentu akan lebih baik untuk mendukung pembangunan," kata Purbaya, seperti dikutip Antara.

Purbaya mengatakan panda bonds menjadi salah satu opsi yang tengah dijajaki karena dapat memperluas basis investor sekaligus mengurangi ketergantungan pada satu pasar pembiayaan.

Ia menilai pasar China menawarkan potensi yang besar untuk pendanaan jangka panjang.

Penerbitan panda bonds meningkat

Ketertarikan Indonesia dan Brasil terhadap panda bonds juga terjadi di tengah meningkatnya penggunaan yuan dalam transaksi dan pembiayaan internasional.

Menurut laporan Global Times, penerbitan panda bond pada tahun ini meningkat signifikan.

Chat GPT Ilustrasi bendera China.

Hingga pertengahan April 2026, terdapat 52 penerbit asing yang menerbitkan panda bond dengan total nilai mencapai 102,24 miliar yuan atau sekitar Rp 269,2 triliun (asumsi kurs Rp 2.633 per yuan). Nilai tersebut meningkat 91,81 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, nilai outstanding panda bond tumbuh 37,64 persen secara tahunan menjadi 499,73 miliar yuan atau sekitar Rp 1.316 triliun.

Peningkatan tersebut menunjukkan semakin besarnya minat institusi dan pemerintah asing terhadap pasar obligasi China.

Analis yang dikutip Global Times menilai, meningkatnya minat negara-negara berkembang terhadap panda bond mencerminkan daya tarik China sebagai sumber pembiayaan baru bagi negara-negara belahan bumi Selatan.

Langkah Brasil mengikuti semakin banyak negara yang menerbitkan panda bonds menunjukkan meningkatnya daya tarik dukungan pembiayaan China bagi negara-negara berkembang.

Hubungan Brasil-China makin erat

Rencana penerbitan panda bonds Brasil tidak terlepas dari semakin eratnya hubungan ekonomi dan keuangan negara tersebut dengan China.

Pada 9 Juni 2026, pejabat kedua negara mengadakan pertemuan di Beijing untuk membahas berbagai bentuk kerja sama keuangan.

Dalam pertemuan tersebut, bank sentral China menyatakan menyambut baik rencana pemerintah Brasil menerbitkan panda bonds pemerintah di China.

Selain itu, kedua negara juga membahas perluasan penggunaan mata uang lokal, pengembangan perdagangan langsung yuan dan real Brasil, serta kerja sama investasi melalui pasar modal.

Brasil juga berencana mempromosikan sejumlah program pembiayaan berkelanjutan kepada investor China, termasuk program EcoInvest dan pendanaan untuk transisi hijau.

Reuters menyebutkan, Brasil sebelumnya berhasil menerbitkan eurobond senilai 5 miliar euro pada April 2026.

Penerbitan panda bonds menjadi langkah lanjutan untuk memperluas sumber pembiayaan internasional di luar pasar dollar AS.

canva.com ilustrasi keuangan

Diversifikasi sumber dana

Bagi negara berkembang, panda bonds menawarkan sejumlah keuntungan. Selain membuka akses ke investor baru, instrumen ini juga dapat menjadi sarana diversifikasi mata uang pembiayaan.

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara berupaya mengurangi ketergantungan terhadap dollar AS di tengah meningkatnya volatilitas pasar global dan perubahan kebijakan moneter negara maju.

Panda bonds menjadi salah satu instrumen yang dipertimbangkan karena memungkinkan pemerintah atau perusahaan asing memperoleh pendanaan langsung dalam yuan dari pasar domestik China.

Berbeda dengan dim sum bonds yang diterbitkan di luar China, panda bonds diterbitkan di pasar obligasi domestik China yang memiliki basis investor lebih besar.

Bagi Indonesia, langkah menjajaki panda bonds sejalan dengan upaya memperluas pilihan pendanaan di pasar global.

Sementara bagi Brasil, penerbitan obligasi panda menjadi bagian dari strategi memperkuat hubungan ekonomi dengan China sekaligus mencari sumber pembiayaan baru untuk mendukung pembangunan dan transisi ekonomi hijau.

Meningkatnya minat Indonesia dan Brasil terhadap instrumen tersebut menunjukkan pasar keuangan China semakin diperhitungkan dalam peta pembiayaan global.

Dengan ukuran pasar yang besar dan penggunaan yuan yang terus berkembang, panda bonds kini tidak lagi menjadi instrumen yang hanya diminati lembaga internasional, tetapi juga mulai dilirik negara-negara berkembang sebagai alternatif pendanaan jangka panjang.

IDXChannel - PT Sarimelati Kencana Tbk (PZZA), pemegang hak waralaba tunggal Pizza Hut di Indonesia menyambut positif kabar pemilik merek Pizza Hut global, Yum! Brands, Inc yang menjual bisnisnya ke perusahaan ekuitas swasta (private equity), LongRange Capital.

Berdasarkan pengumuman Yum! Brands, merek Pizza Hut secara global akan dialihkan kepada LongRange Capital. Sementara untuk pasar China akan diakuisisi oleh Yum China dalam transaksi terpisah.

Sebagai pemilik baru Pizza Hut global di luar China, LongRange Capital dikenal memiliki pendekatan yang berfokus pada penguatan operasional, pengalaman pelanggan, serta pertumbuhan jangka panjang, termasuk melalui kemitraan yang erat dengan manajemen dan franchisee di seluruh dunia.

"Kami menyambut baik langkah strategis yang diambil oleh Yum! Brands sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi Pizza Hut secara global," kata President Director & Chief Executive Officer (CEO) PT Sarimelati Kencana Tbk, Boy Lukito dalam keterangan resmi dikutip Minggu (21/6/2026).

Boy menegaskan, Pizza Hut yang sahamnya dimiliki oleh pemegang saham Indonesia berkomitmen untuk tetap bertumbuh di Tanah Air. Selain itu, transaksi yang terjadi di tingkat prinsipal global tidak memengaruhi kegiatan operasional Pizza Hut di Indonesia.

Seluruh restoran Pizza Hut Restaurant dan Pizza Hut Delivery (PHD) tetap beroperasi seperti biasa, termasuk layanan kepada pelanggan, hubungan dengan mitra usaha, serta pelaksanaan strategi bisnis perseroan. Sejak kuartal IV-2024, perseroan juga mencatat laba yang menunjukkan kuatnya momentum turnaround.

"Bagi Pizza Hut Indonesia, kinerja bisnis dan operasional tetap menunjukkan tren yang positif dalam beberapa kuartal terakhir. Kami akan terus berkoordinasi dengan prinsipal selama masa transisi ini dan tetap fokus pada pelaksanaan strategi pertumbuhan di Indonesia, sekaligus memastikan layanan terbaik bagi pelanggan di seluruh Indonesia," tuturnya.

Pergantian kepemilikan tersebut juga tidak berdampak pada perjanjian waralaba yang dimiliki perseroan dengan prinsipal global. Sleian itu, struktur kepemilikan, pengendalian, maupun status perseroan sebagai perusahaan publik juga tidak berubah.

Kemudian, hubungan kerja, dukungan operasional, serta interaksi dengan prinsipal global tetap berjalan selama proses transisi kepemilikan. Dengan dukungan lebih dari 10.000 karyawan di 36 provinsi, perseroan berkomitmen menjalankan agenda pertumbuhan bisnis secara disiplin dan berkelanjutan, sekaligus mempertahankan posisi Pizza Hut sebagai salah satu pemimpin industri restoran di Indonesia.

(Rahmat Fiansyah)