Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sosial, Saifullah Yusuf direncanakan mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) program Sekolah Rakyat.

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo langkah tersebut sebagai upaya mitigasi kebocoran dana. Terlebih KPK sudah melakukan kajian terkait program tersebut.

"Terlebih dalam konteks ini KPK sebelumnya juga sudah melakukan kajian yang saat ini juga masih berjalan terkait dengan program Sekolah Rakyat," katanya, Rabu (6/5/2026).

Budi menjelaskan, pembahasan berkaitan dengan mekanisme PBJ di lapangan hingga proses bisnis. PBJ, kata Budi, harus dilihat dari perencanaan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) apakah telah sesuai antara harga dengan kualitas, serta kebutuhan item yang masuk akal.

"Nanti bagaimana proses pelaksanaannya, tendernya seperti apa. Nah ini kita mitigasi sejak awal, jangan sampai kemudian masih ada ruang, masih ada celah untuk para pihak melakukan atau terjadi tindak pidana korupsi," ucapnya.

Budi menegaskan evaluasi juga akan menjadi bagian penting dalam penerapan kebijakan tersebut.

Dia menilai setiap kebijakan harus dijalankan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi agar implementasinya dapat berjalan optimal.

Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan proses pengadaan barang dan jasa untuk program Sekolah Rakyat telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (6/5/2026), Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengapresiasi masukan masyarakat yang dinilai menjadi bahan evaluasi pemerintah.

“Saya terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan pendapat, kritik, saran, dan koreksi terhadap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekolah Rakyat,” ujarnya.

Gus Ipul juga meluruskan informasi yang beredar terkait foto dirinya bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menyerahkan sepatu kepada siswa. Dia menegaskan sepatu dalam foto tersebut bukan bagian dari pengadaan Kementerian Sosial, melainkan bantuan khusus dari pemerintah daerah.

“Itu sepatu dari Ibu Gubernur untuk siswa Sekolah Rakyat di Jawa Timur, bukan dari Kementerian Sosial,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia memaparkan tahapan pengadaan barang yang dimulai dari penentuan pagu anggaran berdasarkan kebutuhan operasional dan benchmarking dengan sejumlah institusi pendidikan. Setelah itu ditetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) melalui survei pasar, e-katalog, hingga pendapat ahli.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Agama mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (PBJ) 2026 untuk menjaga kualitas belanja negara. Percepatan ini diiringi penekanan pada integritas, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap jadwal anggaran.

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin mengatakan, pengadaan merupakan kegiatan strategis yang tetap menghadapi tantangan kompleks. “Seluruh KPA, PPK, dan pejabat pengadaan harus memahami regulasi dan teknis pengadaan secara menyeluruh,” ujar Kamaruddin dalam rapat koordinasi yang digelar secara daring, Jumat (24/4/2026), berdasarkan siaran pers.

Ia menegaskan disiplin waktu menjadi kunci utama dalam pelaksanaan PBJ. “Kita menghadapi keterbatasan waktu dengan nilai pengadaan yang besar. Karena itu, kepatuhan terhadap timeline menjadi sangat penting,” kata Kamaruddin.

Kepala Biro Umum Kementerian Agama Aceng Abdul Azis menyebut hingga saat ini hampir 200 paket pengadaan telah berjalan. “UKPBJ sudah membentuk sejumlah Pokja dan pelaksanaan pengadaan terus berjalan. Evaluasi vendor juga menunjukkan tren yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya,” ujar Aceng.

Koordinator Harian Stranas PK Sari Angraeni menekankan pentingnya penguatan pencegahan korupsi di sektor pengadaan. “PBJ memiliki nilai belanja besar sehingga rawan penyimpangan jika tidak diawasi dengan baik,” ujarnya.

Ia menambahkan pemanfaatan teknologi menjadi instrumen penting dalam pengawasan. “Fitur e-audit dapat mendeteksi anomali transaksi, seperti pembelian berulang pada penyedia yang sama atau negosiasi yang tidak wajar,” kata Sari.

Sari juga mendorong peningkatan akuntabilitas penyedia. “PPK diharapkan segera melakukan penilaian kinerja penyedia agar target capaian 100 persen pada 2026 dapat terpenuhi,” ujarnya.

Dari sisi kebijakan, Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM menekankan pentingnya prinsip efisiensi belanja. “Pengadaan harus memberikan value for money, yaitu kesesuaian kualitas, kuantitas, waktu, lokasi, dan penyedia,” ujarnya.

Inspektorat Jenderal Kementerian Agama memperkuat pengawasan melalui pendekatan audit berbasis governance, risk, and compliance serta probity audit. Pendekatan ini ditujukan untuk memastikan kepatuhan dan integritas dalam setiap tahap pengadaan.

Staf Ahli Menteri Agama Bidang Hukum dan HAM Faisal Ali Hasyim menegaskan percepatan pengadaan diperlukan untuk menghindari penumpukan pekerjaan. “Percepatan ini penting agar tidak terjadi keterlambatan yang berdampak pada meningkatnya pekerjaan konstruksi dalam pengerjaan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya integrasi sistem. “Sinkronisasi RUP dengan aplikasi SAKTI dan pembaruan data e-katalog harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola,” kata Faisal.

Menurutnya, keberhasilan pengadaan tidak hanya ditentukan oleh sistem, tetapi juga komitmen pelaksana. “Kunci keberhasilan PBJ terletak pada komitmen seluruh pihak untuk bekerja secara profesional, akuntabel, dan berintegritas,” ujarnya.

Kalau perlu diaudit bersama. Karena ini menyangkut uang rakyat,

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mencium aroma kebocoran pendapatan daerah dari sektor Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebagai imbas inkonsistensi maupun tertutupnya data pelanggan listrik yang dinilai tidak lagi sekadar persoalan administratif.

"DPRD bersama Bapenda Kabupaten Bekasi tidak pernah mendapatkan angka pasti terkait jumlah pelanggan listrik. Ironisnya, data yang disampaikan oleh PLN kerap berubah tanpa penjelasan yang jelas," kata Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Ridwan Arifin di Cikarang, Senin.

Ia mengungkapkan DPRD telah melayangkan panggilan resmi kepada PLN UP3 Cikarang sebanyak dua kali. Namun hingga kini, belum ada klarifikasi yang mampu menjawab persoalan keganjilan tersebut sehingga turut menimbulkan tanda tanya besar bagi pemerintah daerah.

Kondisi ini memunculkan spekulasi bahwa persoalan tersebut bisa saja menyangkut sistem pelaporan yang tidak sinkron atau bahkan ada celah yang belum terungkap.

Minimnya keterbukaan data ini dapat memperbesar risiko terjadi kebocoran pajak yang seharusnya menjadi hak daerah.

DPRD mulai mendorong langkah lebih tegas, termasuk kemungkinan audit independen terhadap data pelanggan listrik yang dimiliki PLN. Selain itu, pihak eksekutif setempat juga didesak segera turun tangan untuk memediasi persoalan yang berlarut-larut ini.

"Kalau perlu diaudit bersama. Karena ini menyangkut uang rakyat," ungkap Politisi Partai Gerindra ini.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi Iwan Ridwan secara terbuka mempertanyakan validitas data tersebut karena menilai kondisi ini bukan lagi sekadar kendala teknis, melainkan indikasi lemahnya transparansi yang bisa berdampak langsung pada keuangan daerah.

"Datanya berubah-ubah. Ini bukan hal sepele. Kalau basis datanya tidak jelas, sangat mungkin ada potensi pajak yang tidak masuk," ujarnya.

Iwan menegaskan, PPJ sendiri merupakan salah satu sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihitung dari konsumsi listrik masyarakat. "Tanpa data pelanggan yang akurat, penghitungan pajak berisiko meleset bahkan membuka ruang kehilangan pendapatan dalam jumlah besar," ucapnya.

Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari PLN setempat menyangkut inkonsistensi data tersebut. Sikap diam ini justru memperkuat tekanan publik terhadap pentingnya transparansi, terutama dari badan usaha milik negara yang mengelola sektor vital.

"Jika persoalan ini terus dibiarkan tanpa penyelesaian, bukan hanya potensi PAD yang terancam, tetapi juga kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan dan pelayanan sektor energi di daerah," kata dia.

PPJ kini telah berubah nama serta konsep menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik berdasarkan Undang-Undang 1/2022 terkait hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, efektif berlaku sejak tahun 2024.

PBJT Tenaga Listrik merupakan bentuk modernisasi dari PPJ dengan integrasi hukum lebih kuat dan kewajiban alokasi daerah secara lebih tegas mengingat alokasi penggunaan dana kini lebih ketat diatur oleh pemerintah daerah.

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan minimal 10 persen dari penerimaan pajak ini untuk fasilitas penerangan jalan umum dan infrastrukturnya. Mengacu data Bapenda Kabupaten Bekasi, realisasi pencapaian PBJT Tenaga Listrik tahun 2026 mencapai Rp173,89 miliar hingga Minggu (19/4) pukul 16.00 WIB.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, iNews.id - Anggapan bahwa setiap tempat menginap otomatis dikenai pajak hotel masih cukup kuat di masyarakat. Padahal, aturan perpajakan daerah di Jakarta membedakan secara tegas mana hunian yang termasuk objek pajak dan mana yang tidak.

Pajak hotel yang dalam regulasi terbaru masuk dalam kategori Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Perhotelan, pada dasarnya hanya dikenakan pada layanan akomodasi yang disediakan secara komersial dan dipungut bayaran. Artinya, tidak semua bentuk hunian atau tempat tinggal dapat diperlakukan sama dalam sistem pajak daerah.

Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024. Regulasi ini memperjelas bahwa PBJT Perhotelan memiliki cakupan terbatas dan tidak menyasar hunian dengan fungsi sosial, pendidikan, kesehatan, maupun tempat tinggal pribadi.

Apa yang Termasuk Objek Pajak?

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny menjelaskan, PBJT Perhotelan dikenakan pada usaha penyediaan jasa menginap yang dijalankan untuk tujuan bisnis. 

“Contohnya meliputi hotel, motel, losmen, hingga penginapan sejenis yang beroperasi secara komersial dan memungut biaya dari pengguna jasa,” katanya.

Namun, ketika sebuah tempat tinggal tidak berorientasi pada aktivitas usaha atau keuntungan, maka status perpajakannya pun berbeda.

Hunian yang Dikecualikan dari Pajak Hotel

Ada sejumlah jenis tempat tinggal yang secara eksplisit dikecualikan dari pengenaan PBJT Perhotelan karena fungsi utamanya bukan sebagai usaha akomodasi. Di antaranya:

1. Asrama

Asrama pelajar, mahasiswa, maupun pekerja tidak diperlakukan sebagai objek pajak hotel. Hunian jenis ini dipandang sebagai fasilitas penunjang pendidikan dan aktivitas kerja, bukan layanan komersial.

2. Pondok Pesantren

Sebagai lembaga pendidikan dan pembinaan keagamaan, pondok pesantren juga tidak masuk dalam cakupan PBJT Perhotelan, meskipun menyediakan tempat tinggal bagi santri.

3. Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan

Kamar atau tempat inap yang disediakan rumah sakit untuk pasien, keluarga pasien, maupun tenaga medis tidak dikenai pajak hotel. Fungsinya murni sebagai bagian dari layanan kesehatan.

4. Panti Sosial

Panti asuhan, panti jompo, dan berbagai bentuk panti sosial lainnya dikecualikan karena hunian yang disediakan merupakan bagian dari pelayanan sosial dan kemanusiaan.

5. Rumah Tinggal Pribadi

Rumah yang digunakan untuk tempat tinggal pribadi dan tidak disewakan sebagai penginapan atau usaha akomodasi juga bukan objek PBJT Perhotelan.

Mengapa Pengecualian Ini Diberlakukan?

Pengecualian tersebut bertujuan menjaga prinsip keadilan dalam pemungutan pajak daerah. Pemerintah hanya mengenakan pajak pada aktivitas ekonomi yang benar-benar menghasilkan nilai komersial, tanpa membebani hunian yang memiliki fungsi nonbisnis.

“Dengan pendekatan ini, sistem perpajakan daerah diharapkan dapat berjalan lebih proporsional, memberikan kepastian hukum, dan tidak menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat,” ujar Morris Danny.

Pentingnya Memahami Aturan Pajak Daerah

Pemahaman yang tepat mengenai PBJT Perhotelan menjadi penting, baik bagi masyarakat umum maupun pelaku usaha. Dengan mengetahui batasan objek pajak, potensi kesalahpahaman dapat dihindari sejak awal.

Morris Danny menegaskan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta secara konsisten mendorong peningkatan literasi pajak daerah melalui edukasi dan penyampaian informasi yang lebih mudah dipahami.

“Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pajak sekaligus menciptakan pengelolaan pajak daerah yang lebih tertib dan transparan di DKI Jakarta,” tuturnya.

Editor: Anindita Trinoviana

Bisnis.com, JAKARTA — Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen dan uang ratusan juta ketika saat menggeledah tiga titik di wilayah Lampung Tengah.

Penggeledahan yang berlangsung pada Selasa (16/12/2025) dilakukan di kantor bupati, kantor Bina Marga, dan rumah dinas bupati.

"Selain menyita dokumen, ada sejumlah uang juga yang diamankan dan disita. Jumlahnya nanti kami akan cek persisnya berapa, informasi awal mencapai ratusan juta rupiah," ujar Budi, Rabu (17/12/2025) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melanjutkan pencarian informasi dengan menggeledah Dinas Kesehatan Lampung Tengah.

Sebab, perkara yang menyeret Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya berkaitan pengkondisian pengadaan alat-alat kesehatan.

"Diantaranya yang digeledah hari ini di Dinas Kesehatan. Ini kan berkaitan dengan proyek pengadaan alat kesehatan yang diduga menjadi salah satu modus yang digunakan oleh bupati untuk meminta free project kepada vendor atau penyedia barang dan jasanya," kata Budi.

Budi menyebut tim KPK akan menelusuri dinas-dinas lainnya yang diduga berkaitan kasus dugaan suap hingga Rp5,75 miliar ini.

KPK juga tengah melakukan kajian analisis pencegahan korupsi di partai politik. Sebab, terjadi titik kerawanan korupsi karena berbagai faktor seperti biaya politik besar hingga laporan keuangan tak transparan.

Hal ini dilatar belakangi oleh kasus suap di Lampung Tengah di mana Ardito membayar utang kampanye Pilkada 2024 sebesar Rp5,25 miliar dari uang suap.

Ardito meminta Riki, Anggota DPRD Lampung Tengah untuk memenangkan vendor guna menangani proyek Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) melalui mekanisme penunjukan langsung di e-katalog.

Ironinya pengkondisian berlangsung setelah Ardito dilantik sebagai Bupati. Dia sudah mengatur vendor yang mengerjakan proyek PBJ itu, yakni perusahaan milik keluarga atau tim kampanye dirinya saat bertarung di Pilkada 2024.

Dari pengkondisian itu, dia mendapatkan fee Rp5,25 miliar. Tak hanya itu, pada proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan setempat, dia juga mendapatkan fee Rp500 dari Direktur PT Elkaka Mandiri (PT EM) karena telah memenangkan perusahaan itu untuk menjalankan 3 paket pengadaan alat kesehatan di Dinkes dengan total nilai proyek Rp3,15 miliar. Sehingga total uang yang diterima Ardito sebesar Rp5,75 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menelusuri aliran uang dari kasus suap kepada Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya sebesar Rp5,75 miliar.

Pasalnya, Rp5,25 miliar dari dugaan suap itu digunakan untuk membayar utang kampanye Pilkada 2024. Plh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Mungki Hadipratikto mengatakan tim lembaga antirasuah menelusuri aliran dana menggunakan teknik follow the money.

Dia menjelaskan pengusutan ini bagian dari memaksimalkan aset recovery kepada negara.

"Kita akan menelusuri dengan metode follow the money, bagaimana uang yang diterima asalnya dari mana, kemudian larinya kemana, digunakan untuk apa, dan tidak tertutup kemungkinan mungkin ada sebagian sudah digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik yang lain," kata Mungki, Kamis (11/12/2025).

Penyidik KPK, katanya, sudah bergerak menelusuri aliran dana dan melacak aset di perkara yang melibatkan Anggota DPRD Lampung Tengah ini.

Mungki mengatakan KPK bekerja sama dengan PPATK guna mengetahui kemana saja uang tersebut mengalir, termasuk siapa saja pihak yang mendapatkannya.

"Bagaimana tekniknya? Tekniknya tentu berbagai macam teknik kita gunakan, bekerjasama dengan PPATK tentu saja, kemudian juga dengan pihak perbankan dan pihak-pihak lainnya yang terkait," ungkap Mungki.

Pada perkara ini, Ardito meminta Riki, Anggota DPRD Lampung Tengah untuk memenangkan vendor guna menangani proyek Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) melalui mekanisme penunjukan langsung di e-katalog.

Ironinya pengkondisian berlangsung setelah Ardito dilantik sebagai Bupati. Dia sudah mengatur vendor yang mengerjakan proyek PBJ itu, yakni perusahaan milik keluarga atau tim kampanye dirinya saat bertarung di Pilkada 2024.

Dari pengkondisian itu, dia mendapatkan fee Rp5,25 miliar. Tak hanya itu, pada proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan setempat, dia juga mendapatkan fee Rp500 dari Direktur PT Elkaka Mandiri (PT EM) karena telah memenangkan perusahaan itu untuk menjalankan 3 paket pengadaan alat kesehatan di Dinkes dengan total nilai proyek Rp3,15 miliar.