BALI - Bea Cukai Ngurah Rai bersama Kanwil Bea Cukai Bali, NTB, dan NTT, Balai Laboratorium Bea serta Cukai (BLBC) Ngurah Rai, dan BNNP Bali mengagalkan penyelundupan 3,5 kilogram narkotika jenis kokain. Dalam upaya ini, seorang warga negara Kolombia bernisial SAM (29), yang baru tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali pada Sabtu,11 Februari 2026 ditangkap.

Penangkapan SAM berawal dari kecurigaan petugas terhadap barang bawaannya ketika tiba di Bandara Ngurah Rai, Bali. SAM diketahui menempuh rute penerbangan Medellin-Madrid-Doha sebelum akhirnya mendarat di Denpasar.

Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai Wawan Dharmawan menjelaskan pengungkapan ini bermula dari analisis intelijen terhadap profil penumpang dan pemeriksaan citra X-Ray.

“Kami menemukan indikasi adanya false compartment pada koper pelaku. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, ditemukan sejumlah paket berisi serbuk putih yang disembunyikan di dalam dinding koper,” ujarnya, Jumat (1/5/2026).

Dari hasil pengujian awal hingga uji laboratorium oleh BLBC, serbuk tersebut dipastikan mengandung narkotika golongan I jenis kokain. Total barang bukti yang diamankan mencapai 3.586,9 gram bruto, yang terbagi dalam tiga kemasan plastik yang disembunyikan di sisi belakang, kiri, dan kanan koper milik pelaku.

Lihat video: DARURAT! Narkoba Disusupkan ke Vape, Pengguna Bisa Tanpa Sadar Jadi Korban!



“Penindakan ini merupakan hasil kerja sama lintas instansi dalam mengantisipasi masuknya narkotika ke wilayah Indonesia, khususnya Bali yang merupakan destinasi internasional. Kami telah berkoordinasi dengan BNNP Bali untuk proses controlled delivery guna mengungkap jaringan yang lebih luas,” paparnya.

Direktur Interdiksi Narkotika Bea Cukai R. Syarif Hidayat, menekankan pentingnya penguatan pengawasan di pintu masuk negara. Syarif juga menyampaikan modus penyelundupan semakin beragam.

“Kami terus meningkatkan kapasitas analisis dan pemeriksaan guna menghadapi berbagai modus baru. Sinergi antarinstansi menjadi kunci utama dalam memberantas peredaran narkotika,” ungkapnya.

Atas perbuatannya, pelaku diduga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan serta Undang-Undang Narkotika. Saat ini, kasusnya masih dalam pengembangan lebih lanjut guna mengungkap jaringan internasional yang terlibat dalam penyelundupan narkotika tersebut.

“Penindakan ini juga memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, dengan mampu menyelamatkan sekitar 17.935 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika, serta berkontribusi pada potensi penghematan keuangan negara yang diperkirakan mencapai Rp65.175.790.000,” ucapnya.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melalui Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok secara resmi meluncurkan Program Inisiatif Penggunaan Jaminan Nontunai Elektronik. Program ini merupakan terobosan inovatif untuk menggeser metode jaminan cetak konvensional menjadi sepenuhnya terdigitalisasi demi percepatan layanan.

Peluncuran ini diselenggarakan secara langsung di Ruang Sinergi Lt. 5 KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok serta disiarkan secara daring melalui kanal YouTube Bea Cukai Priok. Inisiatif strategis ini dilatarbelakangi oleh urgensi penyederhanaan proses bisnis kepabeanan yang lebih adaptif terhadap teknologi.

Selama ini penggunaan warkat jaminan fisik mengharuskan proses antar-jemput dokumen secara manual yang memakan waktu, biaya, tenaga, serta rentan terhadap risiko fisik seperti kerusakan, kehilangan, dan pemalsuan.



Bea Cukai Gagalkan 190 Kg Ekspor Emas Ilegal di Halim, Potensi Kerugian Negara Capai Rp41 Miliar



Melalui integrasi dalam sistem CEISA 4.0, alur end-to-end jaminan kini dapat dikirimkan langsung oleh pihak Penjamin secara elektronik dan divalidasi oleh Bea Cukai secara realtime. Efisiensi ini membebaskan pengguna jasa dari batas waktu penyerahan dokumen fisik tiga hari kerja, sehingga proses Izin Penggunaan Jaminan rampung seketika saat Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) terbit.

Kegiatan peluncuran ini mengikutsertakan berbagai pemangku kepentingan strategis guna menyelaraskan ekosistem layanan. Kehadiran Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis, para Kepala Kantor Wilayah DJBC (Jakarta, Jawa Barat, Banten), pimpinan perusahaan perbankan dan asuransi, hingga perusahaan eksportir dan importir menandai kolaborasi solid antara pemerintah dan dunia usaha (Business-to-Government).

Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Adhang Noegroho Adhi menekankan bahwa program ini sejalan dengan tugas pokok dan fungsi instansi.KPK Kantongi Informasi Ada Oknum Klaim Bisa Kondisikan Kasus Bea Cukai



“Bea Cukai memiliki peran strategis dalam mendukung penerimaan negara. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat dengan seluruh pihak untuk menjaga kelancaran arus logistik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa,” ujarnya.

Ke depan, implementasi jaminan nontunai elektronik diharapkan memberikan dampak sistemik bagi iklim usaha di Indonesia. Dengan layanan yang tidak lagi bergantung pada mobilitas fisik, operasional perusahaan manufaktur maupun perdagangan internasional akan berjalan jauh lebih efektif.

Transformasi digital ini diproyeksikan mampu mendongkrak indikator kemudahan berbisnis (ease of doing business) secara nasional, sekaligus mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang makin produktif dan terpercaya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantongi informasi perihal ada oknum yang mengaku bisa mengondisikan perkara kasus dugaan korupsi di Ditjen Bea Cukai. Informasi yang dihimpun, hal tersebut beredar di Jawa Tengah.

"Dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait bea dan cukai, penyidik juga mendapat informasi adanya pihak-pihak yang mengaku dapat mengatur atau mengurus proses penanganan perkara ini. Informasi tersebut diantaranya tersebar di wilayah Jawa Tengah," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo Rabu (29/4/2026).

Budi menegaskan, informasi yang beredar itu tidak valid dan menilai tindakan tersebut sebagai upaya penipuan orang yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan mengatasnamakan Lembaga Antirasuah.

"KPK ingatkan bahwa seluruh proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas dari intervensi pihak manapun," ujarnya.

"Oleh karena itu, kami mewanti masyarakat untuk tidak mempercayai oknum-oknum yang melakukan modus menawarkan bantuan pengurusan perkara dengan imbalan tertentu, baik secara langsung maupun melalui perantara," sambungnya.

Lihat video: KPK TAHAN PEGAWAI DITJEN BEA CUKAI



Budi mengimbau kepada masyarakat yang mendapati informasi tersebut agar segera melapor ke KPK melalui kanal pengaduan resmi untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebab, partisipasi aktif masyarakat menjadi elemen penting dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi, termasuk dalam mencegah praktik-praktik penipuan yang mencederai proses penegakan hukum.

JATENG - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama mengunjungi tiga kantor wilayah Bea Cukai. Ketiganya yaitu Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah (Jateng) dan DIY, Kanwil Bea Cukai Jawa Timur II, serta Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I.

Kegiatan tersebut diselenggarakan secara terpusat masing-masing di Bea Cukai Kudus, Bea Cukai Kediri, dan Bea Cukai Pasuruan agar jajaran pegawai di tiap-tiap wilayah dapat menerima arahan strategis pimpinan secara langsung dan menyeluruh.

“Di kondisi global yang tengah terjadi konflik, kita tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan dan pengawasan,” ujar Djaka, Kamis (16/4/2026).

Kunjungan diawali di Bea Cukai Kudus, yang menjadi titik konsolidasi bagi jajaran Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY. Dalam kesempatan tersebut, Djaka menyoroti perubahan karakteristik kantor Bea Cukai Kudus yang kini tidak lagi hanya bertumpu pada sektor cukai, tetapi juga berkembang pesat pada kawasan berikat.

Djaka menekankan pentingnya fokus pada dua core bisnis tersebut, serta mendorong seluruh jajaran untuk tetap optimistis dalam mencapai target penerimaan 2026. Djaka juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dengan menerapkan prinsip zero fraud dan menghindari praktik yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat.

Selain itu, penguatan kerja tim menjadi perhatian utama. Djaka mengatakan kinerja organisasi tidak dapat dicapai secara individual, melainkan melalui kolaborasi yang solid. Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian, Bea Cukai dituntut mampu menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan negara dan pemberian fasilitas kepada pelaku usaha tanpa mengorbankan kualitas pelayanan maupun pengawasan.

Lihat video: Bea Cukai Amankan Pelanggaran Ekspor Minyak Sawit



Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Bea Cukai Kediri sebagai titik temu bagi jajaran Kanwil Bea Cukai Jawa Timur II. Dalam arahannya, Djaka mengapresiasi capaian penerimaan Bea Cukai Kediri. Djaka menekankan perlunya perbaikan berkelanjutan, terutama dalam meningkatkan capaian penerimaan.

“Tetap menjaga integritas di tengah adanya aduan masyarakat. Kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) harus menjadi early warning bagi seluruh pegawai untuk terus berbenah,” ucapnya.

Keterbatasan sumber daya manusia di tengah meningkatnya jumlah kawasan berikat di wilayah Kanwil Jawa Timur II menuntut inovasi dan pemanfaatan teknologi agar pelayanan tetap berjalan optimal.

Isu strategis lain yang turut menjadi perhatian adalah ketergantungan penerimaan pada industri hasil tembakau. Djaka menegaskan perlunya penguatan pengawasan guna melindungi industri legal dari peredaran rokok ilegal. “Kalau kita ingin tetap dipercaya, tunjukkan kinerja terbaik kita,” katanya.

Terakhir, di Bea Cukai Pasuruan yang merupakan tulang punggung penerimaan cukai nasional, Djaka menegaskan peran strategis kantor tersebut dalam mendukung penerimaan negara.

“Bea Cukai Pasuruan merupakan penyumbang penerimaan cukai terbesar di Indonesia, saya hadir di sini untuk bersama-sama memastikan target penerimaan dapat tercapai,” ujarnya.

Djaka juga menekankan pentingnya kerja tim dan integritas sebagai fondasi utama organisasi. Menurut Djaka mengingatkan keberhasilan tidak hanya diukur dari capaian angka, tetapi juga dari kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas penerimaan negara dan mendukung perekonomian nasional.

“Pengawasan terhadap potensi pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai, termasuk berbagai modus baru, juga harus terus diperkuat,” ucapnya.

Tidak hanya menjadi sarana evaluasi internal, kunjungan Dirjen Bea Cukai ke tiga kantor pelayanan ini juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dengan penguatan integritas dan peningkatan kinerja penerimaan, Bea Cukai berkomitmen menghadirkan pelayanan yang semakin cepat, transparan, dan akuntabel bagi pelaku usaha.

Di sisi lain, pengawasan yang semakin efektif akan melindungi industri dalam negeri dari praktik ilegal, sehingga menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Melalui rangkaian kunjungan ini, Bea Cukai menegaskan komitmennya untuk terus berbenah dan memperkuat peran sebagai institusi yang profesional dan terpercaya, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan dan langkah yang diambil memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan telah melakukan penyitaan terhadap barang milik Faizal Assegaf. Penyitaan dilakukan saat pemeriksaan yang bersangkutan.

"Terkait dengan pemeriksaan dugaan penerimaan barang atau fasilitas oleh yang bersangkutan, kemudian itu juga sudah diakui kepada penyidik oleh yang bersangkutan dan atas barang-barang yang diterima oleh yang bersangkutan itu pun juga sudah disita oleh penyidik, artinya ini sudah firm," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (14/4/2026).

Budi menyebut, penyitaan dilakukan terhadap beberapa barang elektronik dari yang bersangkutan. Namun, apa saja barang elektronik yang disita belum diungkap. "Detilnya besok ya, ada beberapa alat elektronik. Seingat saya ada enam item yang disita dari yang bersangkutan," ujarnya.

Diketahui, KPK sempat memeriksa yang bersangkutan sebagai saksi terkait kasus dugaan suap terkait importasi barang di Ditjen Bea Cukai. Dari pemeriksaan ini KPK mendalami dugaan penerimaan barang atau fasilitas salah satu saksi dari tersangka kasus tersebut.

Saksi tersebut yaitu Faisal Assegaf selaku Direktur Utama PT Sinkos Multimedia Mandiri. Adapun, tersangka yang dimaksud ialah Rizal (RZ) selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (P2 DJBC) periode 2024-Januari 2026.

Lihat video: KPK Ungkap Setoran Rp 7 Miliar ke Pejabat Bea Cukai untuk Loloskan Barang KW



"Penyidik mendalami adanya dugaan penerimaan barang atau fasilitas oleh saksi dari salah satu tersangka dalam perkara Bea dan Cukai, yaitu tersangka saudara RZ," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (7/4/2026).

Dari pemeriksaan ini, tim penyidik Lembaga Antirasuah mengulik perihal apa yang melatarbelakangi adanya pemberian tersebut.

"Tentu dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami apa maksud, tujuan, dan latar belakang tersangka RZ ini memberikan barang ya, atau fasilitas kepada saksi yang diperiksa hari ini," ujarnya.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kantor Wilayah Jakarta melakukan penyegelan terhadap 29 kapal wisata (yacht) berbendera asing. Penyegelan dilakukan lantaran kapal itu melanggar kepabeanan dan pajak.

Kabid P2 Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Agus DP menjelaskan penyegelan itu dilakukan setelah petugas melakukan pemeriksaan terhadap 112 kapal wisata. Adapun rincian yang diperiksa ialah 57 unit kapal berbendera asing dan 55 sisanya kapal yacht berbendera Indonesia.

"Sementara, petugas melakukan penyegelan terhadap kapal wisata yacht berbendera asing sebanyak 29 unit," kata Agus, Sabtu (11/4/2026).

Agus menambahkan pelanggaran atas kapal itu di antaranya kapal masih berada di wilayah Indonesia meski izin masuk berupa vessel declaration (VD) telah habis masa berlakunya. Beberapa kapal juga terdeteksi bukan dipergunakan sebagai sarana wisata tapi justru disewakan.

"Terhadap penghasilan yang diperoleh tentunya tidak dilaporkan pajak penghasilannya," ungkap dia.

Lihat video: 2 WNA Australia Terombang-ambing dalam Yacht Terdampar di Perairan Sumenep



Bahkan, beberapa kapal juga terdeteksi diperjualbelikan untuk warga Indonesia. Menurut dia, hal ini membuat kewajiban kepabeanan impor untuk dipakai di daerah pabean Indonesia tidak terpenuhi. "Terhadap yacht yang tidak melakukan pelanggaran di atas, tentunya tidak dilakukan penyegelan," lanjut dia.

Agus menambahkan kegiatan patroli akan dilakukan untuk menjamin keadilan fiskal bagi semua, sehingga pihak yang mampu membeli barang sejatinya harus berperan lebih terhadap kewajiban keuangan negara berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

"Sesuai instruksi Presiden kepada Menkeu agar memastikan dan menggunakan hukum untuk menjaga kekayaan negara," tandas dia.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pengusaha atau bos rokok, H Khairul Umum alias Haji Her terkait penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).

Haji Her mendatangi Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 12.58 WIB. Kendati demikian, Budi belum merinci apa yang akan didalami penyidik. "Benar, diperiksa hari ini," ucap Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (9/4/2026).

Sementara, Haji Her mengaku datang ke KPK atas inisiatifnya sendiri. Ia tak menampik telah menerima panggilan KPK sebelumnya, namun baru bisa datang pada hari ini.

"Ada undangan kemarin, dan itu sampainya tanggal 1, kita terimanya tanggal 1 sore, jadi inisiatif sendiri saya datang (ke KPK)," kata Haji Her.

Sebagai informasi, KPK menyebut perkara dugaan korupsi importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) berkaitan dengan rokok ilegal. KPK membuka kemungkinan untuk memeriksa produsen rokok untuk mendalami ini.

Lihat video: KPK TAHAN PEGAWAI DITJEN BEA CUKAI



"Apakah produsen rokok akan dipanggil? Tentu. Ya (akan dipanggil dan diperiksa," kata Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dikutip Sabtu, 28 Februari 2026.

Asep mengatakan KPK belum bisa mengungkap lebih jauh siapa-siapa saja produsen rokok tersebut. Meski demikian, ia memastikan akan menggali dan menyusuri informasi terkait hal ini.

"Namun saat ini memang belum bisa kita ungkap. Tapi bukan dalam artian tidak akan. Kita akan susuri informasi tersebut gitu. Kita sudah memiliki informasi-informasinya, tetapi tentunya saat ini belum bisa disampaikan kepada rekan-rekan," tambah dia.

(Jonathan Simanjuntak).

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara tiga tersangka kasus dugaan suap impor barang di Ditjen Bea Cukai ke Kejaksaan. Berkas yang dilimpahkan milik tiga tersangka pemberi suap.

"Dalam perkara bea cukai, kami sampaikan juga penyidik melakukan limpah untuk tersangka barang bukti dan juga perkas penyidikannya untuk tiga tersangka pihak pemberi dalam perkara Bea Cukai," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Jumat (3/4/2026).

Tiga tersangka pemberi ini berasal dari PT. Blueray, yakni John Field selaku pemilik, Andri selaku Ketua Tim Dokumen Importasi, dan Deddy Kurniawan selaku Manager Operasional. Dengan pelimpahan ini kata Budi, tim JPU akan menyusun surat dakwaan sebelum diserahkan ke pengadilan.

"Batas maksimal 14 hari ke depan untuk menyiapkan berkas dakwaannya," ujarnya.

Kasus ini bermula dari adanya pemufakatan jahat antara pihak PT. Blueray dengan beberapa pejabat di Ditjen Bea Cukai untuk mengatur perencanaan jalur importasi barang yang akan masuk ke Indonesia pada Oktober 2025.

Dari pengkondisian itu, barang-barang yang dibawa PT. Blueray diduga tidak melewati pemeriksaan fisik. Dengan begitu, barang-barang yang diduga palsu, KW, dan ilegal masuk ke Indonesia tanpa pengecekan petugas Bea Cukai.

Lihat video: KPK Ungkap Setoran Rp 7 Miliar ke Pejabat Bea Cukai untuk Loloskan Barang KW



Selain tiga orang tersebut, terdapat tersangka lain, yakni Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (P2 DJBC) periode 2024-Januari 2026, Sisprian Subiaksono selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasubdit Intel P2 DJBC).

Orlando Hamonangan selaku Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasi Intel DJBC), dan Budiman Bayu Prasojo selaku Kepala Seksi Intelijen Cukai Penindakan dan Penyidikan (P2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut ada keterkaitan antara perkara dugaan korupsi importasi barang di Direktorat Bea dan Cukai dengan maraknya peredaran rokok ilegal di Indonesia.

"Apakah terkait juga dengan rokok ilegal yang saat ini marak? Salah satunya, benar gitu," ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta Selatan, Jumat (27/2/2026).

Penyidik KPK mendapati uang suap yang berasal dari perusahaan yang dikenai cukai. Modusnya oknum memalsukan cukai atau menggunakan cukai yang tidak sesuai produk.

"Ada yang memang cukainya itu palsu atau dipalsukan. Ada juga modusnya itu yang cukainya dia menggunakan cukai yang tidak seharusnya," ucapnya.

Menurut Asep, tak jarang cukai lebih murah dibeli banyak demi digunakan untuk barang cukai yang seharusnya bernilai lebih tinggi. Praktik ini secara otomatis menyebabkan penerimaan negara berkurang.

"Jadi yang lebih murah dibeli lebih banyak cukainya oleh pihak-pihak nakal ini. Kemudian digunakan untuk barang-barang yang sebetulnya cukainya lebih tinggi. Jadi terjadi kekurangan pemasukan negara karena cukainya tidak sesuai," ungkapnya.

Bahkan, KPK tak menutup kemungkinan memanggil sejumlah produsen rokok untuk menindaklanjuti temuan penyidik.

KPK menetapkan tersangka baru kasus dugaan suap importasi barang di Ditjen Bea Cukai. Tersangka yang dimaksud yakni Budiman Bayu Prasojo (BBP) selaku pegawai Ditjen Bea Cukai . "KPK pada hari ini menetapkan tersangka baru yaitu saudara BBP," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Kamis (26/2/2026).

Dengan demikian, KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini yakni:

1. Rizal, selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (P2 DJBC) periode 2024 hingga Januari 2026.

2. Sisprian Subiaksono, selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasubdit Intel P2 DJBC).

3. Orlando Hamonangan, selaku Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasi Intel DJBC).

4.John Field, selaku pemilik PT Bluray.

5.Andri, selaku Ketua Tim Dokumen Importasi PT Bluray.

6. Deddy Kurniawan, selaku Manajer Operasional PT Bluray.

7. Budiman Bayu Prasojo, Kepala Seksi Intelijen Cukai Penindakan dan Penyidikan (P2) Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Kepala Seksi Intelijen Cukai Penindakan dan Penyidikan (P2) Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Budiman Bayu Prasojo (BBP), Jumat (27/2/2026). BBP merupakan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi importasi barang.

“KPK selanjutnya menahan BBP untuk 20 hari pertama sejak 27 Februari hingga 18 Maret 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK,” ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, Jumat (27/2/2026).

Dalam proses penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi importasi barang di DJBC Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Salisa Asmoaji (SA) selaku pegawai Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea dan Cukai diduga menerima dan mengelola uang dari para pengusaha yang produknya dikenai cukai dan para importir.

SA melakukan hal tersebut atas perintah BBP dan Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan DJBC Sisprian Subiaksono (SIS). “Uang yang dikumpulkan dan dikelola SA disimpan di apartemen Jakarta Pusat sebagai safe house yang telah disewa SA sejak pertengahan tahun 2024 atas arahan langsung BBP dan SIS,” ungkap Asep.

Uang tersebut diduga berasal dari dugaan tindak pidana korupsi terkait pengaturan jalur masuk importasi barang (kepabeanan) dan pengurusan cukai.

Awal Februari 2026, BBP memerintahkan SA untuk membersihkan safe house yang berlokasi di Jakarta Pusat. Mendapatkan perintah tersebut, SA memindahkan uang tersebut ke safe house lainnya atau apartemen di Ciputat, Kota Tangerang Selatan.

"Penyidik kemudian menggeledah dua lokasi safe house dimaksud. Penyidik menemukan uang tunai dalam berbagai mata uang asing dan rupiah dengan total lebih dari Rp5,19 miliar yang disimpan dalam 5 koper," ujar Asep.

Dalam konferensi pers, KPK turut menampilkan uang hasil sitaan tersebut. Mayoritas uang yang disita yakni pecahan rupiah nominal Rp100 ribu.

KPK menyimpulkan BBP dan SIS turut serta melakukan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara, termasuk menerima pemberian yang berkaitan langsung dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajibannya pada periode 2024-2026.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta perluas penyelidikan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada awal Februari 2026. Hal itu penting untuk

Saat ini, KPK telah menetapkan enam tersangka dan menyeret 12 Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu, KPK juga telah menemukan dua safe house dengan total sitaan lebih dari Rp45 miliar.

Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, menilai konstruksi perkara yang menempatkan Blueray Cargo sebagai satu-satunya pemberi suap menyisakan ketimpangan fakta.

“Bagaimana mungkin uang puluhan miliar yang disimpan dalam dua safe house, dengan pola rapi, terorganisir, dan berlapis, hanya berasal dari satu sumber. Secara logika audit forensik dan matematika keuangan, ini ketimpangan yang tak masuk akal,” kata Iskandar di Jakarta, Selasa (24/2/2026).

KPK menyebut terdapat dugaan aliran dana rutin Rp7 miliar per bulan kepada oknum pejabat DJBC dalam rentang Desember 2025 hingga Februari 2026. Artinya, total aliran dana dalam tiga bulan itu diperkirakan baru mencapai belasan miliar rupiah.

Angka tersebut kontras dengan total sitaan yang menembus lebih dari Rp45 miliar. Safe house pertama berisi Rp40,5 miliar dalam berbagai mata uang asing dan logam mulia. Safe house kedua di Ciputat, Tangerang Selatan, menyimpan Rp5 miliar dalam lima koper.

Lihat video: KPK Tetapkan 6 Tersangka OTT Ditjen Bea Cukai, Sita Rp 40,5 Miliar

“Kalau dugaan setoran Rp7 miliar per bulan itu berlangsung Desember 2025 sampai Februari 2026, hitungannya tidak akan sampai Rp45 miliar lebih. Ini ketimpangan serius dan harus dijelaskan secara terbuka,” tegas Iskandar.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengakui penggunaan safe house dalam perkara ini berlangsung masif. “Modus-modus penggunaan safe house untuk penempatan uang ini masif terjadi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi suap importasi barang di Ditjen Bea dan Cukai,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 19 Februari 2026.

Sementara itu, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu juga mengungkap adanya pihak lain yang tengah didalami.

“Kalau untuk masalah pemberian, belum terkonfirmasi ya. Akan tetapi, kalau forwarder yang lain memang ada,” kata Asep, 9 Februari 2026.

Bagi IAW, pengakuan soal forwarder lain menjadi pintu masuk untuk memperluas penyidikan. Iskandar menyoroti pertemuan informal sejumlah pejabat DJBC dengan forwarder dan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) pada Juni 2025 di sebuah hotel kawasan Gambir, Jakarta Pusat, berdekatan dengan kebijakan total jalur merah impor.

“Pertemuan Juni 2025 itu krusial. Jika ada undangan, daftar hadir, atau notulen, itu peta awal yang sangat konkret. Mengapa tidak ditelusuri secara terbuka?” jelasnya.

Iskandar mengingatkan, tanpa perluasan penyidikan berbasis data dan pelacakan keuangan lintas korporasi, risiko pembuktian di persidangan akan besar.

“Jika penyidikan berhenti pada satu entitas, publik akan mempertanyakan kelengkapan gambaran perkara. Tapi jika diperluas secara komprehensif, KPK bukan hanya menuntaskan kasus, melainkan memperbaiki sistem,” ucapnya.

Menurut Iskandar, momentum OTT awal Februari 2026 ini akan menjadi penentu berhenti pada satu nama, atau menjadi pintu masuk membongkar ekosistem suap yang lebih luas di tubuh Bea Cukai.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pegawai Bea Cukai Salisa Asmoaji (SLS) sebagai saksi kasus dugaan korupsi importasi barang di Ditjen Bea Cukai. Ia merupakan satu dari 17 orang yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada awal Februari ini.

"Saksi SLS didalami terkait kegiatan kepabeanan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Sabtu (21/2/2026).

Dalam pemeriksaan yang berlangsung pada 18 Februari itu, sejatinya terdapat satu pegawai Bea Cukai lainnya, Budiman Bayu Prasojo (BBP). Namun berhalangan hadir dengan alasan sakit.

"KPK mengimbau agar setiap saksi yang dipanggil dan dijadwalkan untuk dilakukan permintaan keterangan agar kooperatif dan memberikan penjelasan yang dibutuhkan penyidik, untuk membuat terang perkara ini," ujarnya.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan enam orang sebagai tersangka kasus dugaan suap impor barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). Salah satunya Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (P2 DJBC) periode 2024 sampai dengan Januari 2026.

Penetapan ini kelanjutan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) lembaga antirasuah pada Rabu 4 Februari 2026. Dalam OTT di wilayah Jakarta dan Lampung itu, awalnya KPK menangkap 17 orang. Namun, setelah proses penyidikan enam orang dijadikan tersangka dalam perkara tersebut.