DENPASAR - Sesi private di Black Stone Yacht Club, belum lama ini menjadi ruang diskusi santai bagi investor dan pecinta gaya hidup laut untuk mengenal konsep kepemilikan yacht yang lebih fleksibel. Yacht Sourcing baru saja memperkenalkan The Maritime Circle: A Private Briefing on Yacht Co-Ownership in Bali, sebuah sesi eksklusif berbasis undangan yang membahas cara baru dalam memiliki yacht.

Acara ini dihadiri sejumlah investor, entrepreneur, dan klien private yang tertarik dengan dunia yachting. Seiring Bali terus berkembang sebagai destinasi global, cara pandang terhadap kepemilikan yacht pun ikut berubah.

Kini, semakin banyak orang yang mencari opsi lebih praktis dan efisien, tidak lagi harus memiliki yacht sepenuhnya, tapi bisa melalui sistem berbagi yang tetap memberikan pengalaman eksklusif.

Acara ini dibagi menjadi dua sesi yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta, mulai dari calon pembeli baru hingga mereka yang sedang mempertimbangkan investasi yacht kelas atas atau proyek custom build. Topik utama yakni co-ownership yaitu konsep kepemilikan bersama yang memungkinkan beberapa orang berbagi biaya, penggunaan, dan operasional yacht.

“Kami melihat tren di mana klien ingin tetap menikmati yachting, tapi dengan cara yang lebih cerdas dan terencana. Melalui The Maritime Circle, kami ingin membuka diskusi yang lebih relevan tentang bagaimana kepemilikan yacht bisa disesuaikan dengan gaya hidup saat ini,” ujar Boum, CEO Yacht Sourcing.

Sesi ini juga menghadirkan beberapa narasumber dari industri. Yakub Hasibuan dari Hasibuan Law yang dikenal pernah bekerja dengan klien profil tinggi termasuk mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas sisi legal dari skema co-ownership agar tetap aman dan jelas secara hukum.

Sementara itu, Loris, Insurance Risk Manager di BPI menjelaskan pentingnya perlindungan asuransi untuk menjaga aset dan kenyamanan para pemilik.

Diskusi ini menunjukkan bahwa minat terhadap model kepemilikan yang lebih fleksibel semakin meningkat, khususnya di kalangan investor dan pelaku gaya hidup di Bali. Hal ini juga memperkuat posisi Bali sebagai salah satu destinasi utama untuk investasi berbasis lifestyle.

Melalui inisiatif ini, Yacht Sourcing terus memperluas perannya, tidak hanya sebagai broker, tetapi juga sebagai partner dalam membantu klien memahami dan menikmati dunia yachting dengan cara yang lebih modern.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Kantor Wilayah Jakarta menyegel 29 unit kapal pesiar atau yacht karena diduga melanggar peraturan kepabeanan dan pajak.

Penyegelan tersebut dilakukan saat Petugas Kanwil Bea Cukai Jakarta melakukan patroli high valued goods (HVG) dan memeriksa 112 unit kapal yacht dengan rincian 57 unit kapal berbendera asing, dan 55 unit kapal berbendera asing.

“Sementara, petugas melakukan penyegelan terhadap kapal wisata yacht berbendera asing sebanyak 29 unit,” kata Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jakarta, Agus D.P. dikutip Minggu (12/4/2026).

Agus mengatakan petugas di lapangan menemukan adanya dugaan pelanggaran, antara lain, yacht masih berada di wilayah Indonesia, namun izin masuk berupa vessel declaration (VD) telah habis masa berlakunya.

Kemudian, yacht yang ada telah berada di sini tidak semata-mata dipergunakan sebagai sarana wisata oleh pemilik atau pemegang izin vessel declaration tersebut, tetapi disewakan.

“Terhadap penghasilan yang diperoleh, tentunya tidak dilaporkan pajak penghasilannya,” ujarnya.

Selain itu, yacht yang dimasukkan kemudian diperjualbelikan kepada warga negara Indonesia (WNI) sehingga kewajiban kepabeanan impor untuk dipakai di wilayah pabean Indonesia tidak terpenuhi.

“Terhadap yacht yang tidak melakukan pelanggaran di atas, tentunya tidak dilakukan penyegelan,” kata Agus.

Selanjutnya, Agus menegaskan kegiatan patroli HVG dengan komoditas lain juga tetap dilakukan oleh Kanwil Bea dan Cukai Jakarta. Tujuannya, kata dia, untuk menjamin penerimaan negara yang optimal terhadap barang-barang bernilai tinggi.

“Selama ini tidak sama sekali atau memenuhi sebagian kewajiban kepabeanan, sehingga harus ditertibkan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Agus menambahkan bahwa kegiatan patroli HVG dilakukan untuk menjamin keadilan fiskal bagi semua, sehingga pihak yang mampu membeli barang HVG sejatinya harus berperan lebih dalam kewajiban keuangan negara berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

“Sesuai instruksi Presiden kepada Menkeu agar memastikan dan menggunakan hukum untuk menjaga kekayaan negara,” ujarnya.

Namun, Agus mengatakan kerugian negara secara angka belum bisa disampaikan ke publik karena masih dalam proses penelitian atau penghitungan antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Ia menekankan bahwa petugas sangat mengutamakan ketelitian dan kehati-hatian dalam menghitung jumlah kerugian akibat dugaan pelanggaran aturan kepabeanan dan pajak.

“Kerugian negara secara angka belum kami hitung, karena hal ini perlu pendalaman terhadap modus operandi para pihak yang bertanggung jawab dan nilai barang. Perlu prinsip kehati-hatian untuk menetapkan nilainya,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Bea Cukai Jakarta, Hendri Darnadi menegaskan, pemeriksaan merupakan bagian dari upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari peredaran barang mewah, memberantas underground economy, sekaligus menegakkan keadilan fiskal (fiscal equity) bagi warga negara.

"Rakyat bawah, UMKM, bahkan mereka yang membeli motor untuk pekerjaannya, semisal ojek online, tetap membayar bea dan pajak, memenuhi kewajibannya atas motor yang dibeli. Masa mereka yang membeli high value goods dan luxury goods tidak membayar sesuai kewajibannya," kata Hendri.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kantor Wilayah Jakarta melakukan penyegelan terhadap 29 kapal wisata (yacht) berbendera asing. Penyegelan dilakukan lantaran kapal itu melanggar kepabeanan dan pajak.

Kabid P2 Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Agus DP menjelaskan penyegelan itu dilakukan setelah petugas melakukan pemeriksaan terhadap 112 kapal wisata. Adapun rincian yang diperiksa ialah 57 unit kapal berbendera asing dan 55 sisanya kapal yacht berbendera Indonesia.

"Sementara, petugas melakukan penyegelan terhadap kapal wisata yacht berbendera asing sebanyak 29 unit," kata Agus, Sabtu (11/4/2026).

Agus menambahkan pelanggaran atas kapal itu di antaranya kapal masih berada di wilayah Indonesia meski izin masuk berupa vessel declaration (VD) telah habis masa berlakunya. Beberapa kapal juga terdeteksi bukan dipergunakan sebagai sarana wisata tapi justru disewakan.

"Terhadap penghasilan yang diperoleh tentunya tidak dilaporkan pajak penghasilannya," ungkap dia.

Lihat video: 2 WNA Australia Terombang-ambing dalam Yacht Terdampar di Perairan Sumenep



Bahkan, beberapa kapal juga terdeteksi diperjualbelikan untuk warga Indonesia. Menurut dia, hal ini membuat kewajiban kepabeanan impor untuk dipakai di daerah pabean Indonesia tidak terpenuhi. "Terhadap yacht yang tidak melakukan pelanggaran di atas, tentunya tidak dilakukan penyegelan," lanjut dia.

Agus menambahkan kegiatan patroli akan dilakukan untuk menjamin keadilan fiskal bagi semua, sehingga pihak yang mampu membeli barang sejatinya harus berperan lebih terhadap kewajiban keuangan negara berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

"Sesuai instruksi Presiden kepada Menkeu agar memastikan dan menggunakan hukum untuk menjaga kekayaan negara," tandas dia.