Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Kantor Wilayah Jakarta menyegel 29 unit kapal pesiar atau yacht karena diduga melanggar peraturan kepabeanan dan pajak.

Penyegelan tersebut dilakukan saat Petugas Kanwil Bea Cukai Jakarta melakukan patroli high valued goods (HVG) dan memeriksa 112 unit kapal yacht dengan rincian 57 unit kapal berbendera asing, dan 55 unit kapal berbendera asing.

“Sementara, petugas melakukan penyegelan terhadap kapal wisata yacht berbendera asing sebanyak 29 unit,” kata Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jakarta, Agus D.P. dikutip Minggu (12/4/2026).

Agus mengatakan petugas di lapangan menemukan adanya dugaan pelanggaran, antara lain, yacht masih berada di wilayah Indonesia, namun izin masuk berupa vessel declaration (VD) telah habis masa berlakunya.

Kemudian, yacht yang ada telah berada di sini tidak semata-mata dipergunakan sebagai sarana wisata oleh pemilik atau pemegang izin vessel declaration tersebut, tetapi disewakan.

“Terhadap penghasilan yang diperoleh, tentunya tidak dilaporkan pajak penghasilannya,” ujarnya.

Selain itu, yacht yang dimasukkan kemudian diperjualbelikan kepada warga negara Indonesia (WNI) sehingga kewajiban kepabeanan impor untuk dipakai di wilayah pabean Indonesia tidak terpenuhi.

“Terhadap yacht yang tidak melakukan pelanggaran di atas, tentunya tidak dilakukan penyegelan,” kata Agus.

Selanjutnya, Agus menegaskan kegiatan patroli HVG dengan komoditas lain juga tetap dilakukan oleh Kanwil Bea dan Cukai Jakarta. Tujuannya, kata dia, untuk menjamin penerimaan negara yang optimal terhadap barang-barang bernilai tinggi.

“Selama ini tidak sama sekali atau memenuhi sebagian kewajiban kepabeanan, sehingga harus ditertibkan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Agus menambahkan bahwa kegiatan patroli HVG dilakukan untuk menjamin keadilan fiskal bagi semua, sehingga pihak yang mampu membeli barang HVG sejatinya harus berperan lebih dalam kewajiban keuangan negara berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

“Sesuai instruksi Presiden kepada Menkeu agar memastikan dan menggunakan hukum untuk menjaga kekayaan negara,” ujarnya.

Namun, Agus mengatakan kerugian negara secara angka belum bisa disampaikan ke publik karena masih dalam proses penelitian atau penghitungan antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Ia menekankan bahwa petugas sangat mengutamakan ketelitian dan kehati-hatian dalam menghitung jumlah kerugian akibat dugaan pelanggaran aturan kepabeanan dan pajak.

“Kerugian negara secara angka belum kami hitung, karena hal ini perlu pendalaman terhadap modus operandi para pihak yang bertanggung jawab dan nilai barang. Perlu prinsip kehati-hatian untuk menetapkan nilainya,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Bea Cukai Jakarta, Hendri Darnadi menegaskan, pemeriksaan merupakan bagian dari upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari peredaran barang mewah, memberantas underground economy, sekaligus menegakkan keadilan fiskal (fiscal equity) bagi warga negara.

"Rakyat bawah, UMKM, bahkan mereka yang membeli motor untuk pekerjaannya, semisal ojek online, tetap membayar bea dan pajak, memenuhi kewajibannya atas motor yang dibeli. Masa mereka yang membeli high value goods dan luxury goods tidak membayar sesuai kewajibannya," kata Hendri.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan melakukan penyegelan terhadap sejumlah kapal wisata berbendera asing di kawasan Teluk Jakarta, Jakarta Utara pada Senin (30/3/2026) sore.

Penindakan tersebut dilakukan lantaran kapal-kapal pesiar pribadi (yacht) itu diduga kuat melanggar aturan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak atau vessel declaration.

Kepala Seksi Penindakan II Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai DKI Jakarta Siswo Kristyanto menjelaskan, patroli pengawasan dan penyegelan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Tujuannya, yaitu menggali potensi penerimaan negara yang belum optimal.

"Kami melakukan penyegelan atau perekatan sementara untuk kapal wisata asing yang kami duga terdapat pelanggaran. Total yang disegel sekitar 4—5 kapal," ungkap Siswo, dikutip dari rilis media Bea Cukai.

Dia memaparkan bahwa kapal-kapal wisata yang ditemukan bersandar di sebuah pulau pribadi tersebut pada prinsipnya memang mengantongi fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Pasalnya, izin awal yang diajukan adalah murni untuk kegiatan rekreasi di perairan Indonesia.

Hanya saja, di lapangan, petugas mendapati informasi adanya penyalahgunaan peruntukan. Alih-alih digunakan untuk rekreasi pribadi sang pemilik asing, kapal-kapal mewah tersebut justru dikomersialkan demi mendulang untung di Indonesia.

"Kami duga ada beberapa yang menyalahgunakan fasilitas [vessel declaration] tersebut, yaitu bisa dengan disewakan atau sudah dipindahtangankan [dijual] ke orang yang ada di Indonesia," jelasnya.

Saat ini, pihak Bea Cukai bersama Ditjen Pajak masih menghitung total kerugian negara dari praktik lancung tersebut. Sebagai gambaran, jika diimpor secara normal maka satu unit kapal wisata akan dikenakan rentetan pungutan negara yang meliputi bea masuk sebesar 5%, Pajak Penghasilan (PPh) 10%, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang mencapai 75%.

Pada kesempatan yang sama, Perwakilan Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Utara Atma Vektor Mercury menyatakan akan menginvestigasi lebih dalam temuan ini bersama Bea Cukai guna menentukan langkah penegakan hukum yang tepat.

"Untuk sanksi, kita melakukan penelaahan terlebih dahulu. Kalau memang sanksi administratif, akan dilakukan pemeriksaan. Tapi kalau memang ada indikasi pidana, maka kita akan arahkan ke tahap pemeriksaan bukti permulaan," ucapnya.

Sebelumnya, Kanwil Bea Cukai Jakarta juga telah memeriksa 82 unit yacht yang tengah bersandar di dermaga Batavia Marina.

Kepala Kanwil Bea Cukai Jakarta Hendri Darnadi menyatakan bahwa rentetan pemeriksaan ini adalah wujud nyata upaya otoritas memberantas ekonomi bayangan (underground economy) demi menegakkan keadilan fiskal. Dia mengaku akan terus menelusuri pemenuhan formalitas izin dan kewajiban pabean atas kapal-kapal mewah tersebut.

"Rakyat bawah, UMKM, bahkan mereka yang membeli motor untuk pekerjaannya semisal ojek online, tetap membayar bea dan pajak. Masa mereka yang membeli high value goods dan luxury goods tidak membayar sesuai kewajibannya," ungkap Hendri.

Temuan Penghindaran Pajak Kapal Asing

Sebelumnya, Wakil Ketua Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) sekaligus Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan ultimatum keras kepada Kementerian Perhubungan untuk segera menertibkan administrasi perpajakan kapal asingyang beroperasi di perairan Indonesia.

Purbaya menegaskan bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) wajib mensyaratkan bukti pelunasan pajak sebagai dokumen mutlak untuk penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Kebijakan ini harus diterapkan dalam kurun waktu satu hingga dua minggu ke depan.

Dia bahkan mengancam akan memangkas anggaran atau jatah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut apabila instruksi ini tidak dijalankan.

“Bisa tidak di-apply ke KSOP [Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan] sebelum keluar [SPB] seperti itu? Kalau tidak, Anda saya potong anggarannya lho. Anda kan dapat dari saya juga PNBP-nya. Kalau tidak, PNBP-nya bisa saya kurangi nanti,” tegas Purbaya dalam Sidang Terbuka Satgas P2SP di Kantor Kemenkeu, Senin (26/1/2026).

Instruksi ini merespons keluhan Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) terkait ketidakadilan (unequal treatment) antara pelayaran nasional dan asing.

Sekretaris Umum INSA Darmansyah Tanamas mengungkapkan bahwa meski payung hukum pemajakan kapal asing sudah jelas yaitu UU PPh dan KMK No. 417/1996, faktanya banyak kapal asing yang masuk melalui izin Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) maupun Pemberitahuan Pemakaian Kapal Asing (PPKA) tidak membayar pajak.

Padahal, kapal asal Indonesia yang beroperasi di luar negeri, seperti di Vietnam atau Thailand, wajib melampirkan bukti setor pajak sebelum diizinkan berlayar.

“Keuntungan kami dari sisi materiil tidak ada, tapi kami ingin equal treatment. Misalnya kami bersaing dengan kapal asing untuk mengangkut muatan dari dalam negeri. Kita harus bayar PPN [pajak pertambahan nilai], kita bayar PPh [pajak penghasilan], mereka kapal asing gak. Dengan equal treatment ini mungkin dapat meningkatkan daya saing pelayaran," ujar Darmansyah.

Ketua Bidang Perpajakan DPP INSA Indra Yuli menambahkan bahwa modus yang kerap dilakukan kapal asing adalah memanfaatkan celah Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty) atau Treaty Shopping.

Menurutnya, kapal asing kerap berlindung di balik tax treaty tetapi enggan melampirkan Certificate of Domicile (COD) atau bukti domisili pajak dari negara asal saat diminta. Masalahnya, juga tidak adanya sistem yang mengikat di pelabuhan Indonesia untuk menahan SPB apabila pajak belum lunas.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Budi Mantoro mengakui bahwa selama ini pihaknya hanya berfokus pada aspek keselamatan, keamanan, dan pungutan PNBP, tanpa memeriksa kepatuhan pajak perusahaan pelayaran asing.

Kendati demikian, Budi menyanggupi instruksi Menkeu untuk mengintegrasikan syarat bukti setor pajak ke dalam sistem Inapornet sebelum SPB diterbitkan.

“Kita bisa, di aplikasi kita. Nanti sepanjang teman-teman menyampaikan data itu untuk disampaikan di dalam [sistem] sebelum penerbitan SPB. Berarti perlakuannya sama, baik dalam negeri sama asing harus melampirkan semua bukti pajak,” kata Budi.

Bisnis.com, SEMARANG — Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melakukan penyegelan terhadap sejumlah kapal wisata berbendera asing yang diduga melanggar aturan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak.

Penyegelan ini dilakukan langsung oleh petugas Kantor Wilayah Bea Cukai DKI Jakarta bersama DJP Jakarta Utara dengan melakukan patroli pengawasan di wilayah Teluk Jakarta, Jakarta Utara pada Senin (30/03/2026). Dalam patroli tersebut, petugas berhasil menemukan sejumlah kapal yang diduga tidak memenuhi ketentuan kepabeanan.

Kepala Seksi Penindakan II Kantor Wilayah Bea Cukai DKI Jakarta, Siswo Kristyanto, menuturkan bahwa kegiatan ini menjadi bentuk tindak lanjut dari arahan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengarahkan untuk menggali potensi penerimaan negara yang selama ini mungkin belum tergali secara maksimal.

“Kegiatan ini kami lakukan terhadap kapal wisata asing yang berada di Teluk Jakarta,” tutur Siswo saat dijumpai di Teluk Jakarta, dikutip Selasa (31/03/2026).

Saat melaksanakan patroli, Siswo mengungkap bahwa petugas berhasil menemukan empat kapal wisata asing yang diduga melanggar aturan vessel declaration dan ditaruh di sebuah pulau pribadi. Setelah melakukan pemeriksaan, petugas segera melakukan penyegelan terhadap kapal-kapal asing tersebut.

“Kami melakukan penyegelan atau perekatan sementara untuk kapal wisata asing yang kami duga terdapat pelanggaran. Total yang disegel di Teluk Jakarta sekitar 4-5 kapal,” tambahnya.

Lebih lanjut, Siswo juga menjelaskan bahwa kapal wisata asing tersebut pada dasarnya mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak karena digunakan untuk kegiatan rekreasi di wilayah Indonesia. Namun, pihaknya menemukan indikasi penyalahgunaan fasilitas tersebut.

“Kami duga ada beberapa yang menyalahgunakan fasilitas (vessel declaration) tersebut, yaitu bisa disewakan atau bahkan dipindahtangankan (jual) ke orang yang ada di Indonesia,” jelas Siswo.

Setelah berpatroli, Siswo menyebutkan bahwa pihak Bea Cukai bersama DJP masih akan melakukan penelitian terkait potensi kerugian negara akibat dugaan pelanggaran kapal wisata asing tersebut.

“Kerugian masih dalam proses penelitian, tapi dari sisi penerimaan negara satu kapal itu dikenakan bea masuk sebesar 5%, PPh sebesar 10%, PPn sebesar 11%, serta PPnBM sebesar 75% per satu unit kapal,” ungkapnya.

Di sisi lain, Perwakilan Kanwil DJP Jakarta Utara, Atma Vektor Mercury, juga turut menegaskan bahwa pihaknya bersama Kanwil Bea Cukai DKI Jakarta akan melakukan penelitian terhadap kapal wisata asing yang diduga melakukan pelanggaran.

“Untuk sanksi, kita melakukan penelaahan terlebih dahulu. Kalau memang sanksi administratif, akan dilakukan pemeriksaan. Tapi kalau memang pidana, maka kita akan mengarahkan kepentingan bukti permulaan,” tutur Atma.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Aparat Bea Cukai dan pajak menyegel lima kapal wisata berbendera asing di Teluk Jakarta, Senin (30/3/2026). Penindakan ini membuka dugaan penyalahgunaan fasilitas bebas bea masuk dan pajak untuk kepentingan bisnis.

Kapal-kapal itu ditemukan saat patroli gabungan di perairan Jakarta Utara, sebagian berada di kawasan pulau pribadi dan diduga tidak memenuhi ketentuan vessel declaration.

Kepala Seksi Penindakan II Kanwil Bea Cukai DKI Jakarta Siswo Kristyanto mengatakan, penyegelan dilakukan setelah ditemukan indikasi pelanggaran. “Kami melakukan pemeriksaan terhadap kapal wisata asing yang berada di Teluk Jakarta. Ada beberapa yang kami duga melanggar, sehingga dilakukan penyegelan sementara,” kata Siswo dalam keterangan dikutip Selasa (31/3/2026).

Siswo menjelaskan, kapal wisata asing seharusnya mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak karena digunakan untuk rekreasi. Namun di lapangan, fasilitas itu diduga dimanfaatkan untuk kegiatan komersial. “Ada indikasi disewakan, bahkan dipindahtangankan kepada pihak di dalam negeri,” ujarnya.

Potensi penerimaan negara dari satu kapal terbilang besar. Siswo menyebut, satu unit kapal semestinya dikenai bea masuk sekitar 5 persen, Pajak Penghasilan 10 persen, Pajak Pertambahan Nilai 11 persen, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah hingga 75 persen, sementara nilai kerugian negara masih diteliti.

Perwakilan DJP Jakarta Utara Atma Vektor Mercury mengatakan, pihaknya masih menelaah dugaan pelanggaran sebelum menentukan sanksi. “Jika administratif, akan dilakukan pemeriksaan. Namun jika mengarah pidana, kami akan masuk ke tahap bukti permulaan,” katanya.

Atma menambahkan, penindakan ini penting untuk menjaga rasa keadilan di tengah kewajiban pajak yang harus dipenuhi pelaku usaha kecil hingga pekerja informal. Ia menilai, penghindaran pajak pada barang mewah kerap memicu kecemburuan.

Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga memeriksa 82 kapal pesiar pribadi di Batavia Marina. Kepala Kanwil Bea Cukai Jakarta Hendri Darnadi menegaskan, pengawasan dilakukan untuk menutup celah ekonomi bawah tanah. “Jangan sampai yang kecil patuh, yang besar justru mencari celah,” tegas Hendri.