JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan belum memiliki perhitungan resmi terkait jumlah total nilai aset dari barang sitaan yang akan dilelang dalam kegiatan BPA Fair 2026. Hanya saja, Kejagung sudah memiliki perkiraan awal dari jumlah tersebut.

Diketahui, sebanyak 400 barang yang akan dilelang dalam kegiatan BPA Fair 2026 yang digelar pada 18-22 Mei 2026. Barang-barang yang dilelang di antaranya; mobil dan motor mewah, perhiasan, tas mewah, hingga lukisan.

"Terkait dengan nilai yang kami akan jual, saat ini masih dalam proses penilaian karena itemnya banyak," kata Kepala BPA Kejagung Kuntadi dalam konferensi persnya di Kantor BPA, Kebagusan, Jakarta Selatan, Rabu (22/4/2026).





Karena itu, kata dia, BPA saat ini masih menunggu penghitungan resmi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). "Tapi estimasi kami di atas Rp100 miliar untuk yang barang bergerak," ujarnya.

Kendati demikian, Kuntadi menyebut jika akan ada barang yang sedang dalam proses penilaian apakah bisa dilakukan lelang atau tidak dalam BPA Fair 2026 nanti. Dia menyebut, barang ini memiliki nilai yang signifikan.

Hanya saja, Kuntadi belum bisa menyampaikan barang yang dimaksud. Namun, ia berharap barang ini juga bisa masuk ke dalam rangkaian yang turut dilelangkan.

"Nah, terkait dengan barang yang berpotensi memiliki nilai yang tinggi, untuk yang akan kami pajang di BPA Fair 2026 ini ada tas ya, sekitar mungkin puluhan miliar ada. Tapi yang menarik ada lukisan emas, ada mobil sport yang tadi Bapak bisa lihat itu ya," pungkasnya.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Badan Pemulihan Aset akan meluncurkan kegiatan 'BPA Fair 2026' pada 18-22 Mei 2026 mendatang. Dalam kegiatan ini, akan ada sekitar 400 barang rampasan negara akan dilelang secara terbuka bagi masyarakat.

Kepala BPA Kejagung, Kuntadi menyampaikan lewat kegiatan ini, pihaknya ingin menekankan paradigma baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Di mana, penegakan hukum tidak lagi hanya terpaku pada kepastian dan keadilan semata, tetapi juga harus mengejar aspek kemanfaatan nyata bagi masyarakat dan negara.

"KPI dari BPA salah satunya adalah apabila kami mampu memulihkan kerugian yang diderita oleh korban; dalam hal ini kalau korupsi ya negara, kalau pidana umum ya bisa masyarakat," kata Kuntadi dalam konferensi persnya di Gedung BPA Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (22/4/2026).

Kuntadi mengakui selama ini masih banyak pertanyaan di tengah masyarakat mengenai nasib barang-barang yang disita oleh kejaksaan setelah sebuah perkara inkrah atau selesai. Munculnya pertanyaan tersebut, kata dia, menjadi indikator bahwa transparansi dan kebermanfaatan penegakan hukum belum tercapai secara maksimal. "Selama pertanyaan itu masih muncul, berarti kami belum bekerja optimal," ujarnya.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan selama ini, BPA mencatat tingkat keterjualan barang rampasan masih rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur, waktu, dan kanal penjualan aset tersebut.

Lihat video: Lelang Barang Mewah Koruptor Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia



Sehingga, Kuntandi berharap melalui BPA Fair 2026 yang akan digelar secara maraton selama satu minggu penuh, masyarakat akan diberikan edukasi menyeluruh mengenai cara mendapatkan barang kelolaan kejaksaan.

"Rangkaian yang akan kami gelar ini memang kami pilih beberapa barang yang kami harapkan bisa menimbulkan minat dari masyarakat. Ada banyak, ada 400 sekian, 400 sekian item barang yang akan kami tawarkan mulai dari perhiasan, tas mewah, mobil sport di antaranya.

Di sisi lain, Kuntandi memastikan seluruh barang yang disita telah dikelola, dipelihara, dan dijaga nilai ekonomisnya dengan baik. "Sehingga ketika kita jual ke masyarakat barang dalam keadaan baik dan pada akhirnya negara juga mendapatkan benefit yang dari nilai penjualannya dalam keadaan yang harga yang pantas," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita Safe Deposit Box (SDB) milik salah satu tersangka kasus dugaan korupsi importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Pemiliknya diduga mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026, Rizal (RZ).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penggeledahan berlangsung pada Senin (20/4/2026) di salah satu bank di wilayah Kota Medan, Sumatra Utara.

"Dalam SDB yang diduga milik tersangka RZ tersebut, penyidik mengamankan dan menyita logam mulia, uang valas SGD dan Ringgit, serta uang Rupiah dengan nilai keseluruhan sekitar Rp2 milliar," kata Budi dalam keterangan tertulis.

Budi menjelaskan bahwa penggeledahan sebagai upaya lembaga antirasuah mengumpulkan barang bukti untuk melengkapi berkas perkara, sekaligus memaksimalkan pengembalian aset kepada negara.

"Penggeledahan tersebut sebagai upaya untuk memperkuat bukti-bukti yang dibutuhkan dalam penyidikan perkara ini sekaligus langkah awal yang progresif dalam upaya asset recovery," tandas Budi.

Sebelumnya, KPK melakukan kegiatan tertangkap tangan pada (4/2/2026) dan Kamis (26/2/2026). Kegiatan tertangkap tangan yang pertama, KPK menemukan adanya upaya pengkondisian barang impor dengan mengatur sistem pemeriksaan agar menjadi lebih longgar.

Pasalnya barang ini dikirim melalui jalur merah yang wajib diperiksa secara ketat. Bahkan terkuak oknum pegawai DJBC menyewa safe house untuk menyimpan uang hingga emas.

Tak hanya itu, penerimaan uang diduga dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai jatah bagi oknum di Ditjen Bea dan Cukai yang totalnya mencapai Rp7 miliar. Total barang bukti yang disita mencapai Rp40,5 miliar.

Tim kemudian melakukan pengembangan penyidikan, tim menangkap Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC, Budiman Bayu Prasojo (BBP) pada Kamis (26/2/2026).

Dia diduga menerima dan mengelola uang dari para pengusaha yang produknya dikenai cukai dan para importir dengan memerintah Salisa Asmoaji selaku pegawai di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai.

Pengembangan penyidikan juga menguak fakta bahwa terdapat safe house lainnya untuk menyimpan uang Rp5,19 miliar. Mulanya uang disimpan di safe house Jakarta Pusat, kemudian Budiman memerintahkan Salisa untuk memindahkan uang tersebut ke "safe house" yang terletak di Ciputat, Tangerang Selatan.

KPK menetapkan 7 tersangka yakni:

1. Rizal: Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026

2. Sisprian Subiaksono: Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Orlando Hamonangan: Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. John Field: Pemilik PT Blueray (PT BR).

5. Andri: Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR. 6. Dedy Kurniawan: Manajer Operasional PT BR.

7. Budiman Bayu Prasojo: Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC.

Bisnis.com, SURABAYA – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur mengungkap kasus peredaran beras oplosan menggunakan kemasan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang terjadi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

Dari pengungkapan tersebut, aparat berhasil menangkap pelaku berinisial RMF (28 tahun), warga Kabupaten Probolinggo, yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana bidang pangan dan perlindungan konsumen.

Kasubdit I Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Faris Nur Sanjaya membeberkan modus operandi pelaku yakni melakukan pembelian beras polos tanpa label maupun kemasan dari sejumlah petani dan pedagang di Probolinggo.

Selanjutnya, tersangka RMF melakukan pengemasan ulang beras itu ke dalam karung-karung SPHP ukuran 5 kilogram.

Namun, dalam praktiknya tersangka hanya mengisi karung-karung SPHP dengan berat bruto sekitar 4,9 kilogram per kemasan. Polisi menyatakan berat beras yang dikemas tidak selaras dengan apa yang diperjualbelikan oleh pelaku.

"Tersangka dengan sengaja mengurangi isi kemasan untuk mendapatkan keuntungan. Dari praktik tersebut, tersangka memperoleh keuntungan sekitar Rp1 ribu per ons atau Rp3 ribu per sak," ujar Faris Nur Sanjaya dikutip Sabtu (18/4/2026).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, penyidik menemukan bahwa RMF diketahui tidak memiliki izin resmi dari Perum Bulog untuk memproduksi hingga mengedarkan beras SPHP maupun beras premium lainnya.

"Tersangka tidak memiliki ataupun mengantongi dokumen penunjukan dari Perum Bulog sebagai produsen atau distributor resmi," beber Faris.

Faris menjelaskan berdasarkan pengakuan tersangka praktik tersebut telah dilakukannya sejak April 2025. Adapun akivitas RMF tersebut juga berisiko merugikan masyarakat luas sebagai konsumen dari beras oplosan itu.

Selain mengamankan tersangka, penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti, seperti 400 sak beras kemasan SPHP 5 kilogram, karung beras kosong berbagai merek, alat jahit, timbangan, hingga alat bantu pengemasan.

Sementara itu, Kepala Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Timur Langgeng Wisnu Adinugroho menegaskan bahwa beras yang didistribusikan oleh tersangka bukan berasal dari Bulog.

Dia menyatakan bahwa Bulog memiliki peran dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga beras di pasaran.

"Perum Bulog berfungsi untuk menjaga ketersediaan pasokan di pasar serta menanggulangi gejolak harga beras. Beras yang diungkap dalam kasus ini dipastikan bukan berasal dari Bulog," ucapnya.

Langgeng memaparkan bahwa penyaluran beras SPHP hanya dilakukan melalui beberapa jalur resmi yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku.

"Untuk penyaluran beras SPHP, kami hanya melalui delapan saluran resmi, yakni pengecer di pasar rakyat, koperasi desa, gerakan pangan murah, koperasi binaan pemerintah daerah, outlet BUMN atau BUMD, koperasi instansi pemerintah, Rumah Pangan Kita (RPK), serta swalayan atau toko modern," paparnya.

Atas perbuatannya, RMF dijerat dengan Pasal 144 UU 18/2012 tentang Pangan serta Pasal 62 Ayat (1) UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda sebesar Rp6 miliar.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan telah melakukan penyitaan terhadap barang milik Faizal Assegaf. Penyitaan dilakukan saat pemeriksaan yang bersangkutan.

"Terkait dengan pemeriksaan dugaan penerimaan barang atau fasilitas oleh yang bersangkutan, kemudian itu juga sudah diakui kepada penyidik oleh yang bersangkutan dan atas barang-barang yang diterima oleh yang bersangkutan itu pun juga sudah disita oleh penyidik, artinya ini sudah firm," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (14/4/2026).

Budi menyebut, penyitaan dilakukan terhadap beberapa barang elektronik dari yang bersangkutan. Namun, apa saja barang elektronik yang disita belum diungkap. "Detilnya besok ya, ada beberapa alat elektronik. Seingat saya ada enam item yang disita dari yang bersangkutan," ujarnya.

Diketahui, KPK sempat memeriksa yang bersangkutan sebagai saksi terkait kasus dugaan suap terkait importasi barang di Ditjen Bea Cukai. Dari pemeriksaan ini KPK mendalami dugaan penerimaan barang atau fasilitas salah satu saksi dari tersangka kasus tersebut.

Saksi tersebut yaitu Faisal Assegaf selaku Direktur Utama PT Sinkos Multimedia Mandiri. Adapun, tersangka yang dimaksud ialah Rizal (RZ) selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (P2 DJBC) periode 2024-Januari 2026.

Lihat video: KPK Ungkap Setoran Rp 7 Miliar ke Pejabat Bea Cukai untuk Loloskan Barang KW



"Penyidik mendalami adanya dugaan penerimaan barang atau fasilitas oleh saksi dari salah satu tersangka dalam perkara Bea dan Cukai, yaitu tersangka saudara RZ," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (7/4/2026).

Dari pemeriksaan ini, tim penyidik Lembaga Antirasuah mengulik perihal apa yang melatarbelakangi adanya pemberian tersebut.

"Tentu dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami apa maksud, tujuan, dan latar belakang tersangka RZ ini memberikan barang ya, atau fasilitas kepada saksi yang diperiksa hari ini," ujarnya.

BATAM - Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) melakukan percepatan proses lelang barang rampasan negara, salah satunya Kapal Tanker Arman 114 berbendera Iran.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pemulihan Aset, Kuntadi saat melakukan pemantauan di Batam. Dalam kesempatan tersebut, Kuntadi memberikan instruksinya langsung pada Jajaran Pemulihan Aset untuk Percepatan proses Penyelesaian Barang Rampasan Negara di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Lalu, meminta agar segera melaporkan setiap kendala yang dihadapi dalam upaya optimalisasi pemulihan aset.

Kuntadi beserta jajaran memantau langsung kondisi 2 kapal barang rampasan negara di Batam, yakni Kapal Arman 114 yang berlokasi di Perairan Batu Ampar hasil rampasan negara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN.Btm tanggal 10 Juli 2024.

"Pemantaun ini bertujuan memastikan secara langsung kondisi fisik, keamanan aset dan permasalahan yang dihadapi serta mendorong percepatan penyelesaian Aset," ujarnya berdasarkan keterangan tertulisnya, Selasa (14/5/2026).

Lalu, Kapal Legend Aquarius yang dititipkan di Dermaga Bea dan Cukai Tanjung Uncang hasil rampasan negara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Karimun Nomor 9517 K/Pid.Sus/2025 tanggal 19 September 2025. Kegiatan pemantauan didampingi Asisten Pemulihan Aset Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Kepala Kejaksaan Negeri Batam dan Kepala Kejaksaan Negeri Karimun.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (GSW) bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal (YOG) sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulungagung, Sabtu (11/4/2026) malam. Penetapan ini dilakukan setelah lembaga antirasuah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Dari operasi senyap itu, KPK turut menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp335,4 juta dan empat pasang sepatu mewah.

Adapun, barang bukti ini turut ditampilkan KPK saat menggelar konferensi pers penetapan tersangka Bupati Tulungagung bersama ajudannya di Gedung KPK.

Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu menyampaikan operasi ini dilakukan setelah penyidik mendapatkan informasi akan adanya penyerahan uang tunai untuk kepentingan bupati.

"Penyerahan dilakukan oleh pejabat Kabupaten Tulungagung melalui stafnya kepada GSW melalui perantara YOG," kata Asep, Sabtu (11/4/2026).

Lihat video: Kena OTT! Bupati Tulungagung Tiba di Gedung KPK Hari Ini



Uang tunai tersebut, diduga merupakan alokasi jatah dari permintaan Bupati Gatut kepada salah satu Operasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Tulungagung.

"Dari kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk dokumen, Barang Bukti Elektronik (BBE), beberapa pasang sepatu merek Louis Vuitton, serta uang tunai senilai Rp335,4 juta yang merupakan bagian dari uang senilai Rp2,7 miliar yang diduga telah diterima GSW dari permintaan sebesar Rp5 miliar," ujarnya.

Saat ditampilkan barang bukti tersebut, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menambahkan bahwa empat pasang sepatu Luis Vuitton ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. "Di mana 4 pasang sepatu ini informasinya, nilainya mencapai Rp 129 juta," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) melaporkan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus ke Bareskrim Polri.

Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya mengatakan laporan ini dilakukan sebagaimana respons pihaknya terkait langkah Polda Metro Jaya yang melimpahkan perkara ini ke Puspom TNI.

"Jadi kami hari ini kemudian menindaklanjutinya juga dengan membuat laporan tipe B atau laporan langsung dari korban, yang diwakilkan oleh Tim Advokasi untuk Demokrasi," ujar Dimas di Bareskrim, Rabu (8/4/2026).

Dia menambahkan, dalam laporan ini pihaknya telah menerapkan Pasal 459 terkait percobaan pembunuhan. Selain itu, pasal dugaan tindak pidana terorisme juga turut disertakan dalam laporan ini.

"Dan menyikapi kemarin disampaikan oleh Pak Prabowo juga bahwa tindakan yang menimpa Andrie itu adalah bagian dari tindakan terorisme maka kami juga menggunakan konstruksi pasal pidana terorisme," imbuhnya.

Adapun, Dimas enggan menjelaskan lebih detail terkait dengan barang bukti yang turut disertakan dalam laporan ini. Dia hanya mengemukakan bahwa barang bukti ini berasal dari investigasi pihaknya yang mengindikasikan soal adanya temuan keterlibatan sipil.

Di samping itu, Kuasa Hukum Andrie Yunus, Airlangga Julio mengemukakan bahwa dalam kasus ini, setidaknya total ada 16 terduga pelaku yang diduga terlibat dalam kasus penyiraman air keras.

"Kami di sini melaporkan setidaknya berdasarkan temuan investigasi kami ada 16 orang pelaku. 16 orang pelaku itu sampai saat ini dalam benak kami adalah [ada] warga sipil," pungkasnya.

Kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus sebelumnya menyita perhatian publik.

Serangan tersebut terjadi pada Kamis (12/3/2026) malam setelah Andrie selesai mengikuti kegiatan siniar di kantor YLBHI, Jakarta Pusat.

Dua orang tak dikenal yang mengendarai sepeda motor mendekatinya dan menyiramkan cairan kimia hingga menyebabkan luka bakar serius pada sejumlah bagian tubuh, termasuk area wajah dan mata.

Akibat serangan tersebut, Andrie harus menjalani perawatan intensif di ruang High Care Unit (HCU) Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Dalam pesan suara yang dibagikan melalui akun resmi KontraS, ia menyampaikan terima kasih atas dukungan publik dan menegaskan tetap kuat menghadapi teror yang menimpanya.

“Saya akan tetap kuat, akan tetap tegar… A luta continua, panjang umur perjuangan,” ujar Andrie dalam rekaman tersebut.

Bisnis.com, PEKANBARU - Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid menilai dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang perdananya tidak mencerminkan adanya unsur tindak pidana. Dia bahkan menyebut perkara yang menjeratnya cenderung mengarah pada kriminalisasi.

Hal tersebut disampaikan Wahid usai menjalani sidang ketiga di Ruang Mudjono, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Rabu (8/4/2026).

Menurut Wahid, rapat yang dipersoalkan dalam dakwaan merupakan bagian dari program percepatan 100 hari kerja saat dirinya baru menjabat sebagai gubernur, yang bertujuan merespons langsung keluhan masyarakat, khususnya terkait perbaikan infrastruktur jalan.

“Tidak ada mens rea dalam rapat itu. Tidak ada pengumpulan handphone maupun tindakan yang mengarah pada tindak pidana,” ujarnya Rabu (8/4/2026).

Dia juga membantah dugaan adanya upaya menghilangkan barang bukti melalui kerusakan kamera pengawas (CCTV). Wahid menegaskan perangkat tersebut memang tidak berfungsi sejak awal sehingga tidak relevan dikaitkan dengan perkara hukum yang menjeratnya.

Terkait sorotan JPU mengenai uang sekitar Rp52 juta, Wahid menjelaskan dana tersebut merupakan anggaran operasional kepala daerah.

Sementara uang asing yang ditemukan, termasuk mata uang Pounds Sterling, disebut berasal dari sisa perjalanan dinas luar negeri saat dirinya masih menjabat sebagai anggota DPR RI serta untuk kebutuhan pendidikan anaknya.

“Itu tidak ada kaitannya dengan pokok perkara,” katanya.

Wahid menambahkan seluruh alat komunikasinya, termasuk 11 unit telepon genggam, telah diserahkan kepada penyidik untuk diperiksa sebagai bentuk kooperatif dalam proses hukum.

Saat ditanya mengenai dugaan kriminalisasi, Wahid menjawab singkat, “Iya, artinya lebih kepada kriminalisasi.”

Kuasa hukum Wahid, Kemal Shahab, turut menilai dakwaan jaksa tidak menguraikan secara jelas unsur pidana yang dituduhkan, terutama terkait dugaan pemerasan dan pemaksaan.

“Tidak diuraikan di bagian mana klien kami melakukan pemerasan atau pemaksaan. Tidak ada penjelasan yang tegas,” ujar Kemal.

Dirinya juga mempertanyakan tidak adanya uraian penerimaan uang secara langsung oleh kliennya dalam dakwaan, sehingga konstruksi perkara dinilai menjadi kabur. Selain itu, narasi mengenai operasi tangkap tangan (OTT) yang sempat berkembang di publik justru tidak dimasukkan dalam dakwaan.

“Kalau memang ada OTT, seharusnya menjadi bagian dari dakwaan. Tidak boleh berada di luar itu,” tegasnya.

Tim kuasa hukum menyatakan seluruh proses yang dipersoalkan, termasuk pergeseran anggaran, telah dilakukan sesuai ketentuan dan tidak mengandung unsur melawan hukum.

Mereka berharap majelis hakim dapat menilai perkara secara objektif dan memberikan putusan yang adil pada tahapan persidangan selanjutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Puspom TNI telah melimpahkan tersangka dan barang bukti kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus.

Kapuspen TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah mengatakan pelimpahan berkas jtu dilakukan setelah penyidik pada Puspom TNI telah menyelesaikan seluruh rangkaian proses penyidikan.

"Telah dilimpahkan berkas perkara, para tersangka dan barang bukti tindak pidana penganiayaan saudara AY dari penyidik Puspom TNI kepada Otmil II-07 Jakarta," ujar Aulia dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (8/4/2026).

Dia menambahkan, setelah pelimpahan dilakukan, berkas perkara beserta para tersangka akan terlebih dahulu diverifikasi oleh Oditurat Militer II-07 Jakarta untuk memastikan kelengkapan syarat formil dan materil.

Proses tersebut dilakukan guna menilai apakah seluruh unsur perkara telah terpenuhi sebelum dilanjutkan ke tahap persidangan.

Apabila hasil pemeriksaan menyatakan berkas perkara telah lengkap, maka perkara tersebut selanjutnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta untuk diproses dalam tahap persidangan.

Namun, jika masih ditemukan kekurangan dalam berkas perkara, Oditurat Militer II-07 akan mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik Puspom TNI untuk dilengkapi sebelum dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

"Adapun tersangka yang dilimpahkan berjumlah 4 orang yaitu dengan inisial: NDP, SL, BHW, ES berikut barang bukti," imbuhnya.

Aulia menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan penegakan hukum secara profesional, terbuka dan akuntabel sebagai wujud ketegasan dalam menindak setiap tindak pidana yang dilakukan oleh oknum Prajurit TNI.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyatakan kewenangan penyidik kepolisian dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus telah berakhir setelah berkas perkara dilimpahkan ke Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Pelimpahan tersebut dilakukan setelah penyidik menemukan fakta-fakta yang menunjukkan keterlibatan oknum prajurit TNI dalam peristiwa tersebut.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menyampaikan bahwa hasil penyelidikan serta barang bukti, termasuk bukti digital, telah diserahkan kepada Puspom TNI. Dengan pelimpahan tersebut, proses hukum selanjutnya ditangani oleh aparat militer sesuai kewenangannya.

Kasus ini sendiri bermula dari insiden penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus pada 12 Maret 2026 di Jakarta yang menyebabkan korban mengalami luka bakar pada wajah dan tubuhnya. Peristiwa tersebut memicu sorotan luas dari publik serta kelompok masyarakat sipil yang mendorong pengusutan secara transparan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah membongkar praktik penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi periode 2025 - April 2026 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp1,2 triliun.

Wakabareskrim Polri, Irjen Nunung Syaifuddin mengatakan potensi kerugian negara itu berasal dari penyalahgunaan BBM subsidi Rp516 miliar dan LPG bersubsidi sekitar Rp749 miliar.

"Tindak kejahatan penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi telah mengakibatkan potensi kebocoran keuangan negara mencapai Rp1.266.160.963.200," ujar Nunung di Lapangan Bhayangkara, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Kemudian, Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Moh Irhamni menjabarkan data soal penindakan terhadap penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. Pada 2025 misalnya, total pengungkapan pidana penyalahgunaan subsidi yang ditindak sebanyak 658 kasus dengan 583 tersangka.

Praktik culas penyalahgunaan energi ini tersebar di 33 provinsi Aceh hingga Papua. Adapun, barang bukti yang berhasil diamankan oleh Bareskrim bersama Polda jajaran periode 2025 tersebut sebanyak 1.182.388 liter jenis solar.

Kemudian untuk jenis Pertalite sebanyak 127.019 liter; gas 3 kilo sebanyak 17.516 tabung; gas 5,5 kilogram sebanyak 516 tabung; gas 12 kilogram sebanyak 4.945 tabung; gas 50 kilogram sebanyak 422 tabung.

Selanjutnya, pada April 2026, kepolisian juga telah menindak 97 kasus di sejumlah wilayah Indonesia dengan 89 tersangka dengan barang bukti yang disita mulai dari solar 112.663 liter; gas 3 kilogram adalah 7.096; gas 5,5 kilogram 425 tabung; gas12 kilogram 3.113 tabung; dan gas 50 kilogram 315 tabung.

"Sepanjang tahun 2025- [April] 2026, Direktorat Tipiter Bareskrim Polri bersama Polda jajaran berhasil mengungkap 755 kasus tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi, dengan jumlah tersangka sebanyak 672 orang yang tersebar di 33 provinsi," imbuhnya.

Modus Operandi

Selanjutnya, Irhamni mengemukakan bahwa para pelaku kejahatan ini memuluskan praktik dengan sejumlah modus. Misalnya, melakukan pembelian BBM jenis solar subsidi secara berulang dari beberapa SPBU kemudian ditampung atau ditimbun.

Setelah ditimbun, para pelaku kemudian menjual kembali BBM tersebut kepada konsumen untuk kepentingan industri dengan harga yang lebih tinggi.

Selanjutnya, pelaku membeli BBM subsidi menggunakan truk yang dimodifikasi dengan tangki penampungan lebih besar. Setelah itu, pelaku menjual BBM yang dibeli dengan harga non-subsidi.

Kemudian, pembelian BBM dengan mengganti plat nomor palsu agar dapat mengganti barcode untuk lolos dari sistem pengawasan atau pengamanan yang telah dilakukan oleh Pertamina. Selain itu, kerja sama oknim petugas SPBU untuk mendapatkan kuota BBM subsidi turut menjadi salah satu modus perkara ini.

Di lain sisi, untuk penyalahgunaan LPG, pelaku memindahkan isi tabung LPG 3 kilogram ke tabung 12 kilogram dan 50 kilogram. Setelah itu, pelaku menjual tabung tersebut dengah harga LPG non-subsidi.

Dalam hal ini, Irhamni menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menegakkan hukum secara tegas, profesional dan transparan untuk menjaga kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat.

"Apalagi situasi seperti sekarang ini terjadi konflik di Timur Tengah mengakibatkan kondisi kenaikan harga BBM di level dunia, level global sehingga berdampak ke harga BBM di negara kita ataupun di masyarakat Indonesia," pungkasnya.

Sekadar informasi, para pelaku dijerat dengan pasal dugaan penyalahgunaan niaga BBM atau LPG subsidi sebagaimana Pasal 55 UU No.22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 (9) UU No.6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.2/2022 tentang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun dan denda Rp60 miliar.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyita sejumlah barang bukti terkait penggeledahan rumah Anggota DPRD Jawa Barat (Jabar) Ono Surono (ONS) di Indramayu. Penggeledahan ini dilakukan pada Kamis (2/4/2026).

"Dalam penggeledahan tersebut penyidik mengamankan beberapa dokumen dan juga barang bukti elektronik," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam kepada wartawan, dikutip Selasa (7/4/2026).

Penggeledahan ini terkait kasus dugaan suap ijon proyek yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang dkk.

Budi menyebutkan, barang bukti yang disita itu nantinya akan didalami oleh penyidik. Termasuk mengonfirmasi kepada yang bersangkutan. "Tentu dokumen-dokumen catatan itu dibutuhkan oleh penyidik untuk nanti didalami dikonfirmasi dalam pemeriksaan kepada para pihak ya termasuk terbuka kemungkinan nanti untuk dilakukan penjadwalan pemeriksaan kepada saudara ONS ya untuk menerangkan temuan-temuan penyidik dalam dua kegiatan penggeledahan tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, tim KPK menyasar kediaman Ono di Kota Bandung. Penggeledahan tersebut berlangsung pada Rabu (1/4/2026). Dari penggeledahan yang dimaksud, KPK menyita sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai senilai ratusan juta.

"Dalam penggeledahan ini, penyidik mengamankan dan menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, dan uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang ditemukan di ruangan saudara ONS," kata Budi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/4/2026).

Dalam perkara ini, KPK memeriksa Ono Surono sebagai saksi pada 15 Januari 2026. Penyidik KPK menelusuri aliran dana kasus suap ijon proyek di Pemkab Bekasi kepada Ketua DPD PDIP Jawa Barat itu. Sebab, pihaknya menduga Ono menerima aliran dana dari penyuap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Sarjan.

"Ya, diduga ikut menerima aliran uang dari saudara SRJ (Sarjan)," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/1/2026).

Namun, Budi belum bisa menjabarkan nilai dana yang diterima Ono. Penyidik KPK masih mendalami aliran dana tersebut. "Untuk jumlah nanti kami akan update lagi karena memang ini masih akan terus didalami apakah penerimaannya ini saja atau juga ada penerimaan-penerimaan lainnya," ucap Budi.