Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog mengusulkan program Beraskita Premium untuk meredam kenaikan harga beras premium yang belakangan terjadi di sejumlah daerah.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan lintas instansi dan diharapkan dapat menjadi instrumen stabilisasi harga beras di tingkat konsumen.

“Kami hanya mengusulkan malah untuk membuat Beraskita Premium. Jadi kan beras premium kan lagi agak naik, supaya menstabilisasi beras premium, Beraskita Premium harus ada,” kata Rizal saat ditemui seusai rapat koordinasi terbatas perkembangan harga komoditas pangan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026).

Namun, Rizal mengatakan, usulan program Beraskita Premium saat ini masih dalam tahap pembahasan dan diharapkan dapat segera direalisasikan untuk menurunkan harga beras premium di pasaran.

Di sisi lain, Rizal menilai kondisi beras medium saat ini relatif aman dan stabil. Namun, tekanan harga lebih banyak terjadi pada segmen beras premium. Untuk itu, Rizal mengusulkan agar dibuat program Beraskita Premium yang menyerupai skema Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang selama ini difokuskan pada beras medium.

“Beras kita mediumnya kan aman dan stabil, tinggal beras premium yang agak meningkat. Tadi saya memberikan saran di rapat dibuatkan program Beraskita Premium, seperti beras SPHP. SPHP yang sekarang kan beras medium tuh, nah nanti harapannya nanti Beraskita Premium,” ujarnya.

Adapun, harga yang diusulkan untuk Beraskita Premium berada di level Rp14.900 per kilogram, sama seperti harga beras SPHP saat ini. Namun demikian, Rizal menegaskan usulan tersebut belum final dan masih menunggu persetujuan pemerintah.

“Saya baru mengajukan saran, belum di-approve. Harapannya bisa di-approvesehingga untuk menstabilkan harga-harga semua,” katanya.

Bulog juga berharap program tersebut dapat segera direalisasikan agar stabilitas harga beras premium dapat terjaga dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

“As soon as possible, biar masyarakat biar tenang, jangan sampai ribut seperti ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga beras pada Mei 2026 masih mengalami kenaikan, baik di tingkat penggilingan, grosir, maupun eceran.

Data menunjukkan, rata-rata harga beras di tingkat penggilingan mencapai Rp13.765 per kilogram pada Mei 2026 atau naik 0,58% dibandingkan bulan sebelumnya di level Rp13.685 per kilogram. Secara tahunan, harga beras di tingkat penggilingan juga meningkat 8,10%.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini mengatakan, kenaikan harga di tingkat penggilingan terjadi pada seluruh kategori kualitas, baik premium maupun medium. Kenaikannya terjadi secara bulanan dan tahunan.

“Menurut kualitas beras di penggilingan, maka beras premium naik 0,56% secara month-to-month dan naik 12,81% secara year-on-year. Sementara untuk beras medium naik 0,79% secara month-to-month atau naik 6,57% secara year-on-year,” kata Pudji dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Selasa (2/6/2026).

Tekanan harga beras juga terjadi di tingkat grosir dan eceran. BPS mencatat inflasi beras di tingkat grosir mencapai 0,68% mtm dari Rp14.476 per kilogram pada April 2026 menjadi Rp14.574 per kilogram pada Mei 2026. Selain itu, harganya juga naik 6,11% secara tahunan.

Sementara itu, rata-rata harga beras di tingkat eceran pada Mei 2026 mencapai Rp15.358 per kilogram, meningkat 0,38% dibandingkan bulan sebelumnya di level Rp15.300 per kilogram dan naik 4,55% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengakuan Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, Dodot Tri Widodo, bahwa menjual beras di retail modern merugi tidaklah mengejutkan.

Kerugian produsen beras sudah berlangsung berbulan-bulan. Mereka tak ada yang ‘berani’ ngomong ke publik. Di tengah produksi yang naik dan stok di gudang Bulog tertinggi sepanjang sejarah, pengakuan merugi dinilai anomali.

Dodot ‘berani’ bersuara karena ada di forum publik: rapat kerja DPRD Jakarta. FS pun menyetop penjualan beras di retail modern. Di luar itu, kerugian produsen beras terungkap dari laporan keuangan PT Buyung Poetra Sembada Tbk. (HOKI) tahun 2025.

Korporasi beras yang tercatat di bursa itu rugi bersih Rp34,24 miliar, naik lebih 11 kali dari kerugian 2024 (Rp3 miliar). Ini berarti HOKI merugi tiga tahun berturut-turut.

Atau buka juga laporan keuangan PT Wahana Inti Makmur Tbk. Korporasi beras dengan kode emiten NASI itu rugi bersih Rp3,69 miliar tahun 2025.

HOKI dan NASI adalah dua korporasi produsen beras yang listing di bursa. Pertanyaannya, mengapa korporasi besar beras terus merugi? Akar masalahnya adalah rentang harga (price band) atau margin antara harga pembelian pemerintah (HPP) gabah untuk melindungi produsen/petani dan harga eceran tertinggi (HET) beras untuk memproteksi daya beli konsumen amat sempit.

Margin yang cukup, diperlukan untuk menutup biaya penyimpanan, penguasaan, dan perawatan stok antar musim yang akan diperdagangkan antarwilayah. Sejak tahun lalu HPP gabah kering panen (GKP) di petani untuk semua kualitas ditetapkan Rp6.500/kg. Di sisi lain, penggilingan dan produsen dibatasi oleh HET ketika menjual beras ke konsumen.

HET tak boleh dilampaui. Rentang harga yang wajar kian diabaikan dalam kebijakan perberasan. Kebijakan yang dibuat pemerintah sarat pertimbangan politik daripada rasional ekonomi (Sawit, 2025). Idealnya kebijakan perberasan yang diracik pemerintah via regulasi dan intervensi memastikan pasar beras berfungsi dengan baik,
para pelaku usaha dapat bekerja optimal dalam iklim yang adil dan berkelanjutan.

Masalahnya, akhir-akhir ini pemerintah justru tidak percaya pasar dan mekanisme pasar. Buktinya, operasi pasar tidak menggunakan kekuatan integrasi pasar. Mekanisme pasar pun diintervensi lewat aparat penegak hukum.

Ketidakseimbangan insentif yang diterima di antara pelaku perberasan bisa dilihat dari tertinggalnya kenaikan HET beras premium dari HET beras medium, HPP gabah dan beras. Sepanjang keberadaan Badan Pangan Nasional (Bapanas), HPP GKP dan beras di Bulog, dan HET beras medium naik antara 39,5%—47,3% pada 2022—2025.

Sebaliknya, HET beras premium hanya naik 15,6%. Selain itu, persentase perbedaan antara HET beras medium dan premium kian kecil: dari 35% pada 2022 tinggal 10,3% pada 2025. Ini menandakan terjadi ketidakseimbangan insentif di antara pelaku tata niaga padi/beras, yang membuat penggilingan dan pedagang beras, terutama beras premium, tertekan.

Ruang untuk untung kian sempit dan jaminan usaha berkelanjutan terancam. Sementara petani dipastikan untung. Bahan baku beras adalah gabah, yang harganya fluktuatif. Meskipun pemerintah menetapkan HPP gabah, harga gabah sesuai HPP hanya terjadi dalam jangka waktu yang pendek.

Selebihnya, harga gabah selalu di atas HPP. Saat ini harga GKP di sejumlah wilayah di atas Rp7.600/kg, bahkan di sebagian Jawa Timur di atas Rp8.200/kg. Ketika harga
GKP di atas HPP, HET beras akan terlampaui. Karena HET beras ditetapkan berdasarkan HPP gabah. Risiko usaha menjadi kian tinggi ketika HET ditetapkan tak realistis dan dipaksakan guna menekan margin pemasaran agar rendah.

Tidak sedikit pelaku usaha yang terpaksa keluar dari bisnis beras. Penetapan HET yang tidak wajar mempercepat penggilingan, terutama skala kecil, tutup. Bagi penggilingan dan produsen yang tidak punya brand, tutup usaha tidak rumit. Tetapi bagi HOKI, NASI, dan korporasi yang memiliki brand, ada kepentingan menjaga kontinuitas usaha untuk mempertahankan merek.

Agar layanan kepada konsumen loyal tetap bisa dilakukan. Membangun brand tidak mudah dan tidak murah. Jika mereka tutup usaha karena merugi, brand akan hilang dari pasar dan konsumen lari ke merek lain.

Jika pasokan ke retail modern berhenti lama, brand produsen akan masuk delisting. Dilematis. Upaya NASI memproduksi beras khusus yang tidak diatur HET pun tetap merugi. Pertanyaannya: sampai kapan dapat bertahan menjaga brand tatkala usaha merugi?

Dampak lain dari rentang harga yang sempit membuat perdagangan gabah/beras antarmusim dan antarwilayah lesu. Pelaku usaha tidak mendapatkan insentif memadai untuk menguasai stok antarmusim yang akan diperdagangkan antarwilayah.

Akhirnya, wilayah bukan produsen beras di kawasan timur Indonesia seperti Papua dan Maluku, terancam kurang pasokan. Jikapun pasokan terjaga, harganya tinggi, bahkan di atas HET. Inilah alasan mengapa harga beras di wilayah timur Indonesia mayoritas di atas HET.

Uraian di atas menunjukkan, efek domino dari HET beras demikian panjang. Oleh karena itu, pada tempatnya pemerintah memformulasikan HET secara rasional ekonomi. Bukan menggunakan pertimbangan politik. Lebih dari itu, pada tempatnya pemerintah untuk berpikir ulang jika tetap memberlakukan HET beras.

Merujuk Pasal 56 ayat a dan b UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012 bahwa penetapan harga di produsen dan harga di konsumen sebagai pedoman penjualan pemerintah. Jadi, HPP dan HET hanya mengikat pemerintah.

Tidak mengikat publik seperti saat ini. Jangan sampai pemerintah dinilai melanggar Undang-Undang.

Bisnis.com, SURABAYA – Perum Bulog Kanwil Jawa Timur menyatakan telah melakukan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kepada masyarakat di wilayah setempat sebesar 65.648 ton.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog Jawa Timur Langgeng Wisnu menjelaskan bahwa catatan penggelontoran beras SPHP tersebut telah mencapai lebih dari separuh terhadap target yang ditetapkan sebelumnya.

"Jumlah terkini beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang telah digelontorkan sejumlah 65.648 ton beras atau mencapai 66% dari target yang dipatok sebesar 98.767 ton. Capaian ini juga merupakan realisasi tertinggi kedua secara nasional," ungkap Langgeng, Senin (8/6/2026).

Dia menjelaskan bahwa program penyaluran beras SPHP oleh Perum Bulog tersebut telah dilakukan pihaknya secara rutin, baik secara mandiri maupun bekerjasama lintas sektor bersama lembaga terkait, dengan tujuan untuk menjaga harga komoditas sumber karbohidrat tersebut agar tetap berada pada kondisi stabil dan tidak membebani masyarakat.

"Program ini tentu diharapkan mampu menjaga harga beras di level stabil yaitu beras medium yang tidak berada di atas Rp13.500 per kilogram. Untuk harga jual beras SPHP gudang Bulog yaitu Rp11.000 per kilogram, sedangkan harga jual pedagang ke konsumen maksimal Rp12.500 per kilogram," tegasnya.

Berdasarkan hasil pantauan tim Satgas Pangan Polda Jatim, Perum Bulog Kanwil Jawa Timur, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya di Pasar Soponyono dan Wonokromo, harga jual beras medium terpantau berada pada angka Rp12.000 per kilogram masih berada di bawah harga eceran tertinggi (HET) Rp13.500 per kilogram.

"Sementara, untuk harga jual beras premium masih berada pada harga Rp.14.900 per kilogram, masih sesuai dengan ketetapan HET yang ditetapkan pemerintah," tuturnya.

Selain itu, Bulog juga terlibat dalam program Bantuan Pangan yang tengah berjalan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur, dengan target sasaran 5.638.478 penerima bantuan pangan (PBP). Masing-masing PBP yang terdata akan menerima bantuan secara langsung berupa natura komoditas beras dan minyak goreng guna memenuhi kebutuhan rumah tangga harian masyarakat yang membutuhkan.

"Sehingga melalui bantuan tersebut, minimal untuk kebutuhan tiga minggu mereka sudah terpenuhi, sehingga mampu menekan permintaan beras dan minyak di pasar," jelasnya.

Masing-masing PBP akan menerima 20 kilogram beras dan empat liter minyak goreng. Untuk alokasi beras yang disalurkan selama periode Februari-Maret 2026 yang sedang berjalan sejumlah 112.769 ton beras dengan kualitas medium dan minyak goreng sejumlah 22,5 juta liter.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan sejumlah langkah stabilisasi menyusul kenaikan harga beras yang terjadi di seluruh rantai distribusi pada Mei 2026, mulai dari tingkat penggilingan, grosir, hingga eceran.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan rata-rata harga beras di tingkat penggilingan mencapai Rp13.765 per kilogram pada Mei 2026, naik 0,58% dibandingkan April 2026 yang sebesar Rp13.685 per kilogram. Secara tahunan, harga beras di tingkat penggilingan meningkat 8,10%.

Menanggapi tren tersebut, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan perdagangan bahan pokok penting tidak dapat sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar tanpa pengendalian harga.

“Dagang atau berjualan di sektor pangan penting atau bapokting [bahan pokok penting] itu tidak bisa ambil untung secara ugal-ugalan. Produsennya ya ketakar, konsumennya juga ketakar harganya,” kata Sudaryono di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Menurut dia, pemerintah menjaga keseimbangan harga melalui instrumen harga pembelian pemerintah (HPP) di tingkat produsen dan harga eceran tertinggi (HET) di tingkat konsumen.

Sudaryono menilai mekanisme tersebut diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan petani dan daya beli masyarakat, khususnya pada komoditas pangan strategis.

Untuk meredam kenaikan harga, pemerintah menyiapkan tiga langkah, yakni penyaluran bantuan pangan, pelaksanaan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta penindakan terhadap pelaku usaha yang menjual beras di atas ketentuan.

“Mohon maaf ya harus ditindak. Ya harus ditindak, toko yang jual mahal itu karena mana, kita akan tindak ujungnya, hulunya bukan hilirnya,” terangnya.

Data BPS menunjukkan kenaikan harga terjadi pada seluruh kategori kualitas beras di tingkat penggilingan.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini mengatakan harga beras premium di tingkat penggilingan naik 0,56% secara bulanan dan 12,81% secara tahunan. Sementara itu, harga beras medium meningkat 0,79% secara bulanan dan 6,57% secara tahunan.

“Menurut kualitas beras di penggilingan, maka beras premium naik 0,56% secara month-to-month dan naik 12,81% secara year-on-year. Sementara untuk beras medium naik 0,79% secara month-to-month atau naik 6,57% secara year-on-year,” kata Pudji dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Selasa (2/6/2026).

Kenaikan harga juga tercermin di tingkat grosir dan eceran.

BPS mencatat rata-rata harga beras grosir mencapai Rp14.574 per kilogram pada Mei 2026, naik 0,68% dibandingkan April 2026 yang sebesar Rp14.476 per kilogram. Secara tahunan, harga beras grosir meningkat 6,11%.

Adapun rata-rata harga beras eceran tercatat sebesar Rp15.358 per kilogram, naik 0,38% dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar Rp15.300 per kilogram. Secara tahunan, harga beras eceran meningkat 4,55%.

Kenaikan harga yang terjadi di seluruh rantai distribusi tersebut menunjukkan tekanan harga beras belum mereda meskipun produksi padi nasional masih berada dalam periode panen. Kondisi itu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan petani dan stabilitas harga pangan bagi konsumen.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga beras pada Mei 2026 masih mengalami kenaikan, baik di tingkat penggilingan, grosir, maupun eceran. Kenaikan paling tinggi terjadi pada beras premium di tingkat penggilingan yang melonjak dua digit secara tahunan (year-on-year/yoy).

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini mengatakan rata-rata harga beras di penggilingan pada Mei 2026 mengalami kenaikan baik secara bulanan maupun tahunan.

“Untuk rata-rata harga beras di penggilingan pada Mei 2026 ini, secara total naik 0,58% secara month-to-month dan naik sebesar 8,10% secara year-on-year,” kata Pudji dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Selasa (2/6/2026).

Data menunjukkan, rata-rata harga beras di tingkat penggilingan mencapai Rp13.765 per kilogram pada Mei 2026 atau naik 0,58% dibandingkan bulan sebelumnya di level Rp13.685 per kilogram. Secara tahunan, harga beras di tingkat penggilingan juga meningkat 8,10%.

Jika dirinci berdasarkan kualitas, kenaikan harga terjadi pada beras premium maupun medium, baik secara bulanan maupun tahunan.

“Kalau kita pilah menurut kualitas beras di penggilingan, maka beras premium naik 0,56% secara month-to-month dan naik 12,81% secara year-on-year. Sementara untuk beras medium naik 0,79% secara month-to-month atau naik 6,57% secara year-on-year,” ujarnya.

Kenaikan harga juga terjadi di tingkat grosir. Rata-rata harga beras grosir pada Mei 2026 tercatat sebesar Rp14.574 per kilogram, naik 0,68% secara bulanan dibandingkan April 2026 sebesar Rp14.476 per kilogram. Sementara itu, secara tahunan harga beras grosir juga meningkat 6,11%.

Selanjutnya di tingkat eceran, rata-rata harga beras pada Mei 2026 mencapai Rp15.358 per kilogram. Angka tersebut meningkat 0,38% dibandingkan bulan sebelumnya Rp15.300 per kilogram dan naik 4,55% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Adapun secara tren, harga beras di ketiga level perdagangan menunjukkan kecenderungan meningkat sejak 2022.

Pudji menjelaskan bahwa data harga beras yang disampaikan BPS merupakan rata-rata nasional yang mencakup seluruh kualitas beras dan seluruh wilayah Indonesia.

“Sebagai informasi, harga beras yang kami sampaikan ini merupakan rata-rata harga beras yang mencakup semua jenis kualitas dan juga mencakup seluruh wilayah di Indonesia,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perum Bulog bakal mengirim utusan ke negara bagian Malaysia, Serawak untuk membahas lebih lanjut negosiasi ekspor beras premium.

Adapun Bulog sebelumnya sudah melakukan negosiasi ekspor 500.000 ton beras premium dengan pengusaha Malaysia di Surabaya, Jawa Timur.

“Iya ini rencana habis Idul Adha ini dalam waktu dekat kami akan ke Sarawak insyaallah dengan tim dari Kementerian Pertanian,” kata Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Dok. Freepik Ilustrasi beras.

Dalam pertemuan itu, utusan Bulog dan Kementan bakal memastikan volume dan harga beras yang akan diekspor lebih lanjut.

Perwakilan Bulog juga bakal memastikan teknis pembelian itu apakah dilakukan dari pelabuhan ke pelabuhan atau di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Sejauh ini, pihak Malaysia menawar beras premium Bulog Rp 16.000 per kilogram.

Namun, Bulog belum menyetujui harga tersebut.

Bulog, kata Rizal, masih menunggu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pulang menunaikan ibadah haji guna membahas harga jual beras ekspor.

“Karena sesuai arahan Bapak Presiden kemarin harga yang kita ekspor harus menguntungkan untuk petani, untuk bangsa dan negara kita,” ujar Rizal.

Sebagai informasi, Bulog sedang dalam proses negosiasi ekspor 500.000 ton beras ke Malaysia.

Jika disepakati Rp 16.000 per kilogram, maka nilai ekspor itu mencapai Rp 8 triliun.

Adapun beras yang akan diekspor merupakan jenis premium dengan pecahan 5 persen.

“Ya betul, untuk penawaran awal dari pihak Malaysia adalah sekitar Rp 16.000 atau 3,7 ringgit,” ujar Rizal.

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog membuka peluang ekspor 500.000 ton beras premium ke Malaysia dengan harga penawaran awal sekitar Rp16.000 per kilogram. Dengan skema tersebut, potensi nilai transaksi ekspor diperkirakan mencapai sekitar Rp8 triliun.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan kesepakatan awal ekspor tersebut sudah dibahas bersama delegasi Sarawak, Malaysia, dalam pertemuan di Surabaya. Saat ini, proses masih berada pada tahap negosiasi harga dan teknis pengiriman.

“Mereka sudah akan mengimpor dengan jumlah yang lumayan sekitar 500.000 [ton], harapan kami. Dan ini tinggal negosiasi harga, sudah hampir fix. Nah mudah-mudahan lebih cepat, lebih bagus,” kata Rizal saat ditemui di Epic Wesoccer by Doospace, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Rizal mengungkapkan penawaran awal dari pihak Malaysia berada di kisaran Rp16.000 per kilogram atau setara 3,7 ringgit untuk beras premium dengan tingkat pecah 5%.

“Untuk penawaran awal dari pihak Malaysia adalah sekitar Rp16.000 atau 3,7 ringgit. Nah ini penawaran awal dari Malaysia sekitar Rp16.000 beras premium dengan pecahan 5%,” katanya.

Kendati demikian, Bulog masih membuka peluang negosiasi harga yang lebih tinggi. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar ekspor beras dilakukan dengan skema yang tetap memberikan keuntungan optimal bagi petani maupun negara. Untuk itu, Bulog tidak ingin melepas beras ekspor dengan harga terlalu murah lantaran dikhawatirkan dapat menekan keuntungan petani sekaligus mengurangi penerimaan pemerintah.

“Kalau harga Rp16.000 ya lumayan sudah agak baik. Kalau memang bisa lebih naik lagi lebih bagus demikian,” imbuhnya.

Rizal menambahkan pembahasan lanjutan akan dilakukan setelah Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali dari ibadah haji.

Nantinya, Bulog akan mengirimkan salah satu direkturnya bersama sejumlah staf ke Sarawak untuk membahas skema pengiriman. Opsi distribusi yang dibahas mulai dari pengiriman langsung antarpelabuhan hingga jalur darat melalui Kalimantan Barat dan Entikong.

Di sisi lain, Bulog melaporkan stok beras nasional saat ini telah mencapai 5,39 juta ton. Jumlah tersebut bahkan melampaui kapasitas gudang eksisting Bulog yang hanya sekitar 4 juta ton, sehingga perusahaan harus menyewa tambahan gudang sekitar 2 juta ton.

Bulog juga tengah menyiapkan pembangunan 100 titik pergudangan baru di seluruh Indonesia, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), guna memperkuat cadangan pangan sekaligus mempercepat distribusi logistik.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkap Malaysia telah mengajukan penawaran awal untuk membeli beras premium Indonesia sebanyak sekitar 500 ribu ton dengan harga Rp16 ribu per kilogram (kg).

Penawaran itu dinilai berpotensi merugikan petani dan negara, untuk itu ia menegaskan ekspor berasa tersebut tidak akan dilakukan dengan harga murah. 

Rizal mengatakan kesepakatan awal itu diperoleh setelah pertemuan Bulog dengan delegasi Sarawak, Malaysia, di Surabaya beberapa waktu lalu. Saat ini, kedua pihak masih membahas finalisasi harga dan mekanisme pengiriman sebelum ekspor direalisasikan.

"Untuk potensi ekspor sesuai dengan pertemuan kemarin di Surabaya dengan delegasi dari Sarawak, Malaysia, alhamdulillah sudah ada kesepakatan," ujar Rizal dalam konferensi pers di Epic Wesoccer by Doospace, Jakarta Selatan, Jumat (22/5).

Menurut dia, Malaysia menyatakan minat untuk mengimpor beras premium Indonesia dalam jumlah besar.

"Jadi mereka sudah akan mengimpor dengan jumlah yang lumayan sekitar 500 ribu, harapan kami," katanya.

[Gambas:Youtube]

Ia mengatakan negosiasi kini tinggal menyisakan pembahasan harga yang disebut sudah mendekati kesepakatan akhir.

"Ini tinggal negosiasi harga sudah hampir fix," ujarnya.

Dengan asumsi harga ekspor berada di kisaran Rp16 ribu per kg dan volume mencapai 500 ribu ton, potensi nilai transaksi pengiriman beras RI ke Malaysia bisa menyentuh sekitar Rp8 triliun.

Rizal menjelaskan Bulog juga akan mengirim tim ke Sarawak untuk membahas skema distribusi dan jalur pengiriman beras tersebut. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pengiriman melalui Pontianak menuju Entikong lalu diteruskan ke Sarawak.

"Mungkin kami akan memberangkatkan salah satu direktur kami dengan beberapa staf untuk diskusi ulang di Sarawak untuk memastikan pengirimannya port-to-port atau hanya nyebrang lewat Kalimantan Barat dari Pontianak, gudang Pontianak nyebrang masuk sampai Entikong, dari Entikong langsung ke Sarawak," katanya.

Terkait harga, Rizal menyebut penawaran awal dari Malaysia berada di level sekitar Rp16 ribu per kg atau setara 3,7 ringgit Malaysia untuk beras premium pecahan 5 persen.

"Untuk penawaran awal dari pihak Malaysia adalah sekitar Rp16 ribu (per kg) atau 3,7 Ringgit," ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan pemerintah tidak ingin menjual beras ekspor dengan harga terlalu rendah. Rizal menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto adalah memastikan ekspor tetap memberi keuntungan bagi petani dan negara.

"Ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden (Prabowo) juga kemarin di program KDMP (Koperasi Desa Merah Putih), kami diperintahkan jangan jual (beras) terlalu murah juga. Jadi jual yang betul-betul menguntungkan petani, bangsa, dan negara," katanya.

Rizal menilai penawaran harga Rp16 ribu per kg untuk beras premium dari Malaysia sudah cukup baik. Kendati, Bulog masih membuka ruang negosiasi agar harga ekspor bisa lebih tinggi dan memberi keuntungan lebih besar bagi petani maupun negara.

"Kalau harga Rp16 ribu (per kg) ya lumayan sudah agak baik. Kalau memang bisa lebih naik lagi lebih bagus," ujarnya.

Ia menambahkan keputusan final terkait ekspor masih akan dibahas lebih lanjut bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman setelah kembali dari ibadah haji.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkap mulai banyak negara meminta membeli beras dari Indonesia di tengah ancaman krisis pangan global. Namun Prabowo mengingatkan agar harga ekspor tidak ditekan terlalu murah hingga merugikan petani domestik.

"Tapi harganya ya yang oke lah, jangan petani kita korban," ujar Prabowo saat meresmikan operasionalisasi Koperasi Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5).

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan harga gabah di sejumlah sentra produksi dinilai mulai menimbulkan dilema baru bagi pemerintah. Di satu sisi menguntungkan petani, tetapi di sisi lain berpotensi mendorong lonjakan harga beras di tingkat konsumen.

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengungkapkan harga gabah di lapangan kini sudah melampaui harga pembelian pemerintah (HPP) yang ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram.

Dia menyebut harga gabah di sejumlah daerah bahkan sudah menembus Rp7.500 hingga Rp8.000 per kilogram.

“Bulog menetapkan harga gabah Rp6.500, tapi di lapangan gabah sudah mencapai Rp7.500-Rp8.000. Di Pati, Jawa Timur, sudah Rp8.000,” kata Firman dalam rapat kerja bersama Kementerian Pertanian di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, pemerintah perlu mengantisipasi dampak lanjutan terhadap harga beras di pasar apabila lonjakan harga gabah terus terjadi.

“Kalau pemerintah menaikkan lagi, swasta juga akan naik, maka harga [beras] tidak terkendali dan imbasnya ke konsumen,” ujarnya.

Firman menilai kenaikan harga beras saat ini dipengaruhi sejumlah faktor, terutama biaya distribusi yang meningkat akibat kenaikan harga bahan bakar minyak nonsubsidi.

Dia mengatakan harga solar nonsubsidi saat ini telah mencapai Rp30.000 per liter sehingga pedagang harus menghitung ulang ongkos distribusi dan harga jual beras.

“Akhirnya pedagang mengkalkulasi ulang harga jual beras termasuk biaya transportasi. Yang menjadi beban akhirnya masyarakat,” katanya.

Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan pemerintah terus memantau kondisi serapan gabah dan harga beras di berbagai daerah melalui koordinasi lintas pihak.

Kementerian Pertanian melibatkan penyuluh pertanian, TNI, Babinsa, Babinkamtibmas, hingga pemerintah daerah untuk memantau persoalan di lapangan, mulai dari serapan gabah, irigasi rusak, pupuk subsidi, hingga harga beras.

“Kalau ada laporan harga di bawah HPP atau serapan gabah tidak merata, kami akan tindak lanjuti,” kata Sudaryono.

Dia menjelaskan sebagian temuan harga beras tinggi di pasar ternyata berasal dari kategori beras khusus yang tidak masuk dalam ketentuan harga eceran tertinggi (HET).

Menurutnya, beras premium dengan tambahan vitamin, mineral, atau kandungan khusus memang dapat dijual di atas HET beras medium maupun premium reguler.

“Kadang ada beras kemasan khusus yang ada kandungan tertentu sehingga harganya tidak dibatasi oleh HET,” ujarnya.

Pemerintah saat ini menetapkan HET beras medium sebesar Rp13.500 per kilogram dan premium Rp14.900 per kilogram. Sudaryono menegaskan HPP gabah sebesar Rp6.500 merupakan batas minimal pembelian di tingkat petani untuk menjaga kesejahteraan produsen.

Namun, pemerintah juga tetap menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen melalui pengaturan HET beras.

“Kalau harga gabah tinggi itu bagus untuk petani, tapi kalau terlalu tinggi juga ada indikasi harga beras akan ikut tinggi,” katanya.

Dia mengatakan pemerintah memiliki tiga instrumen utama untuk menjaga stabilitas harga dan stok beras nasional.

Pertama melalui penegakan hukum oleh Satgas Pangan terhadap dugaan penjualan beras di atas HET. Kedua melalui distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Bulog dengan harga Rp12.500 per kilogram di tingkat konsumen.

Ketiga melalui penyaluran bantuan pangan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

“Nanti dicek dulu apakah itu beras khusus, medium, atau premium. Kalau memang ada pelanggaran, kami siap investigasi,” ujar Sudaryono.

Perum Bulog buka suara terkait kosongnya stok beras premium di sejumlah ritel moderen seperti Indomaret dan Alfamart dalam beberapa hari terakhir.

Bulog memastikan pasokan beras premium mereka tetap tersedia dan masih disalurkan ke jaringan swalayan sesuai permintaan pembelian atau purchase order (PO).

Direktur Bisnis Bulog Febby Novita mengatakan pihaknya tetap menjaga distribusi beras premium ke ritel modern meski pengirimannya dilakukan bertahap mengikuti permintaan pasar.

"Kalau dari Bulog, alhamdulillah kita mana yang PO masuk dari ritel modern, memang SLA (service level agreement)-nya tuh kita jaga dan memang agak sedikit. Tapi intinya ada terus kok," ujar Febby.

Ia menyebut beras premium merek Bulog seperti Punokawan dan BeFood masih tersedia di jaringan ritel modern.

"Boleh dicek kok kalau tidak salah beras, kalau punya Bulog kan ada Punokawan sama BeFood, pasti ada tuh di seluruh ritel modern. Dan alhamdulillah sekarang malah pesanan lagi banyak ke Bulog juga sih," lanjutnya.

CNNIndonesia.com menemukan rak beras premium Bulog kosong di sejumlah minimarket di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Senin (11/5).

Di salah satu gerai Indomaret, rak beras premium dengan label BeFood dan Punokawan tampak kosong selama beberapa hari terakhir. Seorang staf minimarket mengatakan stok beras premium Bulog belum kembali masuk.

"Udah empat hari kosong," ujar salah satu staf kepada CNNIndonesia.com.

Pantauan di lokasi juga menunjukkan beberapa merek beras premium lain masih tersedia di rak swalayan. Namun, produk beras premium Bulog tidak terlihat di rak Indomaret maupun rak di gerai Alfamart.

Kondisi serupa juga ditemukan di salah satu Alfamart kawasan Kebayoran Lama. Staf toko bernama Yana mengatakan stok BeFood sudah kosong sejak bulan lalu karena permintaan konsumen cukup tinggi.

"Dari bulan kemarin kosong BeFood, soalnya kalau ada beras BeFood pasti langsung cepat habis," ujar Yana.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani membantah harga beras nasional naik di tengah stok cadangan pemerintah yang kini mencapai 5,2 juta ton.

Rizal menilai harga beras saat ini masih berada dalam kisaran normal, meski sejumlah wilayah tercatat mengalami harga di atas harga eceran tertinggi (HET).

"Kalau beras, menurut kami tidak ada yang mengalami kenaikan, seperti harga biasa," kata Rizal di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (6/5).

Ia menyebut harga beras premium saat ini berada di kisaran Rp14.900 per kilogram (kg), sementara beras medium sekitar Rp12.500 per kg.

"Harganya beras premium Rp14.900, beras medium Rp12.500," ujarnya.

Meski demikian, Bulog tetap menyiapkan langkah intervensi pasar apabila ditemukan lonjakan harga di lapangan.

"Kami tetap melaksanakan operasi-operasi pasar bila terjadi kenaikan-kenaikan di pasar seperti biasanya," kata Rizal.

Pernyataan itu disampaikan di tengah munculnya sorotan terhadap harga beras medium dan premium di sejumlah daerah yang masih bertahan tinggi meski stok nasional sedang melimpah.

Dalam paparan rekomendasi kebijakan pemerintah yang dipresentasikan Kantor Staf Presiden (KSP) di Rapat Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, harga beras medium zona 2 tercatat berada di level Rp14.351 per kg pada pekan ini, naik tipis dibanding pekan lalu Rp14.329 per kg.

Paparan tersebut juga menyebut harga beras medium masih berada di atas HET zona 2 dengan disparitas mencapai 18,95 persen sehingga masuk kategori 'waspada'.

Melimpahnya stok bahkan membuat sejumlah gudang Bulog nyaris penuh, termasuk di wilayah Jakarta yang tingkat keterisiannya telah mencapai sekitar 98 persen.

[Gambas:Youtube]

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap dugaan praktik kecurangan dalam penjualan beras premium di mana beras dengan kualitas rendah dijual dengan harga tinggi.

Ia menyebut praktik ini berpotensi merugikan masyarakat hingga Rp10 triliun.

Ia menjelaskan berdasarkan hasil pengujian laboratorium, sejumlah beras yang beredar di pasaran tidak memenuhi standar beras premium. Padahal, beras premium seharusnya memiliki kadar beras patah maksimal 14 persen.

"Ini kalau (beras) premium, itu 14 persen pecahan. Yang kita tangkap itu 59 (persen), 34 (persen). Artinya harga Rp8.000 dijual Rp17 ribu (per kilogram)," ujar Amran di Kawasan Pergudangan Genesis, Karawang, Kamis (23/4).

Dalam paparannya, kadar beras patah yang ditemukan pada sejumlah sampel mencapai 33 hingga 59 persen. Angka tersebut jauh di atas ambang batas standar premium, sehingga secara kualitas tidak layak dijual dengan harga tinggi.

Amran menyebut dengan asumsi harga wajar sekitar Rp12 ribu per kilogram, selisih harga yang dibebankan kepada konsumen bisa mencapai Rp5.000 per kilogram.

"Kalau Rp12 ribu saja, saya hitung kecil Rp5.000 (selisih harga). Kalau 2 juta ton, (selisih harga yang dibebankan ke konsumen) Rp10 triliun," katanya.

Data yang ditampilkan menunjukkan beras dengan kualitas tersebut tetap dijual hingga Rp17 ribu per kilogram meski secara mutu tidak memenuhi kategori premium.

Ia menegaskan praktik tersebut bukan sekadar kesalahan distribusi, melainkan bagian dari dugaan permainan di rantai pasok, termasuk peran perantara atau middleman.

"Bukan oplos, nyolong. Ini saya periksa di lab, ini beras semua yang middleman tadi," ujar Amran.

Menurut Amran, total nilai perputaran dari praktik yang diduga melibatkan pelaku di rantai distribusi tersebut bahkan bisa mencapai Rp100 triliun.

Lebih lanjut, Amran memastikan pemerintah bersama Satgas Pangan Polri akan terus menindak praktik kecurangan di sektor pangan, termasuk beras, guna melindungi konsumen dari harga yang tidak sesuai dengan kualitas.

"Ini yang ditangkap dan ini sudah di penjara. Clear ya? Itulah masuk di middleman," ujar Amran.

[Gambas:Youtube]