Hanya beras premium yang agak meningkat. Tadi saya memberikan saran di rapat dibuatkan Program Beras Kita Premium, seperti beras SPHP

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog mengusulkan program Beras Kita Premium guna membantu menstabilkan harga beras premium yang mengalami kenaikan di pasar.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Terbatas Perkembangan Harga Komoditas Pangan di Jakarta, Selasa.

“Kami hanya mengusulkan untuk membuat Beras Kita Premium,” kata Ahmad usai rapat.

Menurut dia, program tersebut dirancang dengan konsep serupa Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang selama ini difokuskan untuk beras medium.

Ia mengatakan usulan program tersebut muncul karena harga beras premium mengalami kenaikan meski harga beras medium masih relatif stabil.

"Beras medium aman, stabil. Hanya beras premium yang agak meningkat. Tadi saya memberikan saran di rapat dibuatkan Program Beras Kita Premium, seperti beras SPHP," ujarnya.

Ahmad menyebutkan harga Beras Kita Premium yang diusulkan berada pada kisaran Rp14.900 per kg.

Menurut dia, usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum mendapatkan persetujuan resmi.

“Nah ini kan saya baru mengajukan saran. Belum di-approve,” ungkap Ahmad.

Ia mengatakan program tersebut nantinya menggunakan stok beras pemerintah dengan mekanisme stabilisasi harga seperti SPHP agar gejolak harga beras premium dapat ditekan.

Program SPHP sendiri selama ini difokuskan untuk menjaga stabilitas harga beras medium melalui penyaluran cadangan beras pemerintah ke pasar.

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, harga rata-rata nasional beras medium tercatat Rp13.766 per kg, sedangkan beras premium berada di level Rp15.455 per kg.

Usulan Beras Kita Premium diharapkan dapat menjadi instrumen tambahan untuk menjaga keterjangkauan harga beras premium di tengah meningkatnya permintaan masyarakat.

Ahmad menyebutkan bahwa usulan tersebut masih didiskusikan bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan kementerian/lembaga terkait.

"Sedang didiskusikan dulu. Nah, mudah-mudahan ada, sehingga nanti (harga beras premium) turun. As soon as possible, biar masyarakat tenang," tuturnya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

harga yang belum cocok karena kalau kualitas mereka sudah oke, tidak ada masalah

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog menyatakan rencana ekspor beras Indonesia ke Malaysia masih dalam tahap negosiasi dan belum mencapai kesepakatan harga.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pembahasan dengan pihak Malaysia sejauh ini masih berfokus pada aspek harga.

“Kemarin kami hanya nego untuk harga. Nah, harga yang belum cocok karena kalau kualitas mereka sudah oke, tidak ada masalah. Tinggal harga yang menurut kami agar dinaikkan lagi karena harganya terlalu rendah,” kata Ahmad Rizal di Jakarta, Rabu.

Ia menyebut pihak Malaysia mengajukan harga di bawah Rp10.000 per kilogram (kg), sementara Bulog menginginkan harga yang lebih tinggi sesuai kualitas beras yang ditawarkan.

“Mereka menawar (harga) di bawah Rp10.000 per kg,” ujarnya.

Menurut dia, harga yang diajukan Indonesia berada pada kisaran Rp13.000 per kg hingga Rp14.000 per kg karena beras yang ditawarkan masuk kategori premium.

Ia menjelaskan beras yang ditawarkan ke Malaysia juga memiliki kualitas premium dengan tingkat butir patah sekitar 5 persen.

Sementara itu, beras premium lokal dengan tingkat butir patah sekitar 15 persen di pasar domestik saat ini berada di kisaran Rp14.900 per kg.

Ahmad menegaskan Bulog tidak akan menyepakati harga yang dinilai akan merugikan.

"Kalau (harga yang ditawarkan) segitu kan enggak mungkin, masa kita subsidi ke negara lain kan enggak mungkin," ucapnya.

Menurut dia, harga beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di dalam negeri sudah mencapai Rp12.500 per kg sehingga penawaran di bawah Rp10.000 per kg dinilai terlalu rendah.

Ahmad mengatakan rencana ekspor beras ke Malaysia masih terus dibahas, termasuk volume final dan skema kerja sama. Ia menyebut minat awal Malaysia terhadap beras Indonesia mencapai sekitar 200 ribu ton.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya juga mengatakan pembahasan ekspor beras dengan Malaysia masih berlangsung dan belum mencapai kesepakatan final.

Ia menambahkan pembahasan teknis ekspor beras ke Malaysia ditangani bersama staf khusus Kementerian Pertanian dan Perum Bulog, sementara pemerintah akan terus mengkaji kelanjutan rencana tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan stabilitas pasokan dalam negeri.

“Masih sementara nego, nego harga,” ujar Amran.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Teknologi itu bisa mampu memelihara beras di gudang hampir sampai dua tahun tanpa harus adanya fumigasi dan lain sebagainya

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog akan mengadopsi teknologi hasil riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk meningkatkan kualitas penyimpanan beras di gudang baru.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan teknologi tersebut memungkinkan beras disimpan hingga sekitar dua tahun tanpa menggunakan bahan kimia.

“Teknologi itu bisa mampu memelihara beras di gudang hampir sampai dua tahun tanpa harus adanya fumigasi dan lain sebagainya,” kata Ahmad usai rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan teknologi tersebut dikembangkan melalui kerja sama antara Bulog dan BRIN yang telah dilakukan beberapa bulan terakhir.

Menurut dia, penggunaan teknologi tersebut akan membuat beras yang disimpan menjadi lebih sehat dan higienis.

“Sehingga beras itu akan semakin sehat, semakin higienis, dan lebih layak untuk dikonsumsi karena tidak menggunakan campuran kimia,” ujarnya.

Ahmad mengatakan teknologi tersebut akan diterapkan secara bertahap pada gudang-gudang baru yang sedang disiapkan pemerintah.

“Nanti kita bertahap, harapannya nanti bisa 100 (titik) semuanya,” ucapnya.

Selain pada gudang baru, Bulog juga berencana melakukan renovasi gudang lama dengan teknologi serupa guna meningkatkan kualitas penyimpanan beras nasional.

Ia menilai inovasi tersebut merupakan hasil karya anak bangsa yang perlu dioptimalkan untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

“Potensi ini hasil kreasi anak bangsa Indonesia sendiri, ini harus kita wujudkan,” tutur Ahmad.

Sebelumnya, Perum Bulog menyatakan sebanyak 100 titik pembangunan infrastruktur pascapanen telah rampung ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka penguatan ketahanan pangan nasional.

Ia menyebut penetapan tersebut mencakup seluruh tahapan perencanaan, termasuk studi kelayakan dan pertimbangan teknis di masing-masing wilayah.

Pembangunan infrastruktur dilakukan dengan pendekatan berbasis tipologi wilayah agar sesuai dengan potensi komoditas di daerah, termasuk penyediaan gudang di wilayah kepulauan serta fasilitas pengolahan di sentra produksi pangan.

Langkah penguatan infrastruktur pascapanen tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan efisiensi penanganan hasil pertanian sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan nasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog menyatakan 100 titik pembangunan infrastruktur pascapanen telah rampung disetujui dalam rapat koordinasi terbatas Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan siap ditindaklanjuti ke tahap administrasi berikutnya.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan 100 titik tersebut tersebar di 26 kantor wilayah Bulog dan 92 kabupaten/kota.

“Alhamdulillah tadi sudah disetujui dari 100 lokasi tersebut, ini harapan kami dalam waktu dekat kami akan menindaklanjuti dengan proses-proses administrasi berikutnya,” kata Ahmad usai rapat koordinasi terbatas di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan tindak lanjut tersebut mencakup penyelesaian tahapan administrasi lanjutan yaitu penandatanganan oleh Menteri Pertanian dan Menteri Koordinator Bidang Pangan untuk pengesahan.

Sementara itu, lanjutnya, proses administrasi terkait studi kelayakan, pertimbangan teknis, dan asesmen awal telah rampung dilakukan.

“Studi kelayakan dari Bulog itu sudah disetujui 100 persen, kemudian pertimbangan teknis dari Kementerian Pertanian juga sudah 100 persen, ditambah dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara) berupa asesmen juga sudah 100 persen,” ujarnya.

Ahmad mengatakan pembangunan infrastruktur pascapanen tidak hanya berupa gudang, tetapi disesuaikan dengan potensi wilayah masing-masing titik.

Ia menyebut kapasitas gudang bervariasi mulai dari 1.000 ton hingga 3.500 ton per unit, dengan tambahan fasilitas seperti pengering (dryer), rice milling unit (RMU), dan pengemasan di daerah tertentu.

“Kalau kami hitung dengan total jumlah bangunan, itu lebih kurang untuk (menampung) sekitar 900.000 ton,” ujarnya.

Ia menambahkan pembangunan akan diprioritaskan di wilayah sentra produksi pangan seperti Jawa, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan, sekaligus menjangkau daerah terpencil seperti Morotai dan Natuna.

Menurut dia, infrastruktur pascapanen itu disiapkan untuk memperkuat stok pangan nasional serta meningkatkan efisiensi penanganan hasil panen di berbagai wilayah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) sebelumnya mengatakan pembangunan 100 titik infrastruktur tersebut diperlukan karena kapasitas penyimpanan beras pemerintah semakin terbatas seiring meningkatnya stok nasional.

“Sekarang gudang Bulog isinya sudah 4,9 juta ton. Oleh karena itu kita kewalahan mengenai gudang,” kata Zulhas.

Ia menyebut pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp5 triliun untuk pembangunan 100 titik tersebut. Menurut dia, infrastruktur yang dibangun akan menggunakan desain yang menyesuaikan perkembangan teknologi penyimpanan.

"Anggaran totalnya Rp5 triliun, ya, di 100 titik. Gudangnya ini didesain sesuai dengan perkembangan teknologi. Kemarin Kepala BRIN mengatakan ini bisa tahan 2 tahun. Jadi beras bisa tahan 2 tahun di gudang," ungkap dia.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pembangunan infrastruktur pascapanen menyesuaikan dengan tipologi wilayahnya,

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog menyatakan, sebanyak 88 titik pembangunan infrastruktur pascapanen telah siap secara teknis dan dalam tahap pembahasan lanjutan dari target 100 titik yang direncanakan pemerintah dalam rangka penguatan ketahanan pangan nasional.

Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, masih terdapat 12 titik yang masih dalam proses penyelesaian sebelum keseluruhan target ditetapkan.

“Kami sudah clear 88 titik. Tinggal 12 titik lagi, 12 kabupaten/kota yang belum clear. Kan targetnya 100, maka dirapatkan dulu teknis ini biar selesai jadi 100 totalnya,” kata Ahmad usai rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan, penyelesaian terkait sisa titik tersebut masih dibahas dalam rapat teknis untuk memastikan seluruh lokasi memenuhi kesiapan administrasi dan kebutuhan pembangunan.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur pascapanen dilakukan dengan pendekatan berbasis tipologi wilayah agar sesuai dengan potensi komoditas di masing-masing daerah.

“Pembangunan infrastruktur pascapanen menyesuaikan dengan tipologi wilayahnya,” ujarnya.

Ahmad mencontohkan, di wilayah kepulauan seperti Natuna yang tidak memiliki lahan pertanian, pembangunan difokuskan pada penyediaan gudang untuk mendukung distribusi pangan.

Sementara di daerah sentra produksi padi seperti Grobogan, pembangunan mencakup tambahan gudang, fasilitas pengering (dryer), rice milling unit (RMU), hingga fasilitas pengemasan.

Adapun di wilayah seperti Bima, Nusa Tenggara Barat, yang memiliki potensi jagung tinggi, pembangunan difokuskan pada gudang jagung, fasilitas pengering, serta mesin pipil.

"Kalau memang daerahnya tidak bisa ada ditanam di sana, hanya pulau saja, seperti di Maluku Utara, nah, itu mungkin ya hanya (dibangun) gudang saja, seperti itu," ucap dia.

Ia menjelaskan bahwa total rencana pembangunan infrastruktur pascapanen mencapai 108 unit yang tersebar di 92 kabupaten/kota di seluruh Indonesia terdiri dari 94 gudang, 6 silo gabah, dan 8 silo jagung.

Menurut dia, pembangunan tersebut masih menunggu persetujuan akhir dari Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan serta pertimbangan teknis dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Ia mengatakan, pertimbangan teknis diperlukan untuk memastikan spesifikasi infrastruktur sesuai kebutuhan daerah sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pembangunan.

"Setelah diketok palu disetujui oleh Kemenko Pangan, dan ini kan kita minta pertimbangan teknis dari Kementan selaku teknis Kementerian Pertanian, dan juga dari temen-temen PU, spek-nya seperti apa dan lain sebagainya supaya kita enggak salah," ungkapnya.

Ahmad menambahkan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat infrastruktur pascapanen guna meningkatkan efisiensi penanganan hasil pertanian dan menjaga stabilitas pasokan pangan nasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Agmad Rizal Ramdhani menyatakan pembangunan 100 gudang baru akan memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan kapasitas penyimpanan pascapanen.

Rizal memastikan pihaknya siap menjalankan amanat pemerintah dengan pendekatan yang terukur, profesional, dan akuntabel.

"Penugasan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem logistik dan ketahanan pangan nasional," kata Rizal di Jakarta, Kamis.

Bulog juga memastikan seluruh tahapan dipersiapkan secara matang agar pembangunan infrastruktur tersebut benar-benar tepat lokasi, tepat fungsi, dan tepat manfaat bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Rizal mengatakan sebagai tindak lanjut rencana pembangunan infrastruktur tersebut, terdapat tiga langkah utama yang tengah disiapkan BUMN pangan itu.

Pertama, penyusunan studi kelayakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi dan para ahli. Kajian itu mencakup aspek teknis, operasional, serta finansial guna memastikan pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan.

Kedua, penyusunan pertimbangan teknis bersama Kementerian Pertanian, khususnya Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, agar pembangunan gudang dan infrastruktur pascapanen disesuaikan dengan tipologi serta karakteristik wilayah masing-masing.

Ketiga, evaluasi kelayakan finansial dan rekomendasi penggunaan dana investasi pemerintah nonpermanen.

Setelah ketiga unsur tersebut terpenuhi, lanjut Rizal, hasilnya akan dilaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan untuk memperoleh persetujuan tertulis sebelum pembangunan dimulai.

Adapun program pembangunan itu direncanakan tersebar di 92 kabupaten dengan total anggaran sekitar Rp5 triliun, yang terdiri atas sekitar Rp4,4 triliun untuk pembangunan infrastruktur utama dan sekitar Rp560 miliar untuk mekanisasi, otomatisasi, serta sistem teknologi informasi.

Adapun rencana pembangunan infrastruktur pascapanen itu meliputi 94 unit gudang penyimpanan; enam unit silo gabah; delapan unit silo jagung; 17 unit dryer beras; 17 unit Rice Milling Unit (RMU); delapan unit dryer jagung; dan sembilan unit sentra pengolahan dan fasilitas packaging beras.

Dalam pelaksanaannya, setiap lokasi akan melalui uji kelayakan teknis seperti soil test, analisis kemiringan lahan, serta kajian akses jalan guna mendukung mobilisasi angkutan logistik.

Rizal menuturkan pembangunan fisik akan dilaksanakan BUMN karya sesuai ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2026 terkait pembangunan 100 titik infrastruktur pascapanen di seluruh Indonesia.

Infrastruktur itu akan diprioritaskan di sentra produksi pangan seperti Lampung, Jawa, dan Sulawesi Selatan dengan fasilitas lengkap berupa dryer, RMU, silo, hingga sistem mekanisasi dan otomatisasi modern.

Sementara itu, di wilayah kepulauan seperti Natuna, Rote, dan Tidore, pembangunan difokuskan pada gudang penyimpanan guna menjaga stabilitas pasokan pangan, khususnya saat kondisi cuaca ekstrem.

Melalui langkah itu, Bulog menegaskan komitmennya dalam memperkuat sistem logistik pangan nasional serta memastikan ketersediaan pangan yang merata dan berkelanjutan dari Sabang sampai Merauke.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Untuk sarana penyimpanan, gudang 94 unit, silo gabah 6 unit, silo jagung 8 unit

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog menyiapkan pembangunan berbagai fasilitas modern dalam pembangunan 100 infrastruktur pascapanen guna meningkatkan kualitas pengolahan dan penyimpanan hasil bahan pangan.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan fasilitas tersebut mencakup sarana penyimpanan hingga pengolahan berbasis teknologi.

“Untuk sarana penyimpanan, gudang 94 unit, silo gabah 6 unit, silo jagung 8 unit,” kata Ahmad usai rapat terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan silo digunakan untuk menyimpan gabah dan jagung agar lebih tahan lama dibandingkan penyimpanan konvensional.

Menurut dia, selain fasilitas penyimpanan, Bulog juga akan membangun sarana pengolahan hasil panen.

Ia kemudian menyebutkan terdapat 17 unit dryer, 17 unit rice milling unit (RMU), serta delapan unit pengering jagung yang akan dibangun.

“Untuk sarana pengolahan, kami siapkan dryer, RMU, serta sentra pengolahan beras yang dilengkapi dengan fasilitas pengemasan,” ujarnya.

Selain itu, Bulog juga menyiapkan sembilan unit sentra pengolahan beras untuk mendukung proses produksi hingga distribusi.

Menurut dia, fasilitas tersebut akan didukung dengan mekanisasi dan otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional.

"Nanti di antara sentra produksi pengolahan beras tersebut kami gunakan secara mekanisasi dan otomatisasi sehingga arahnya nanti ke situ," tuturnya.

Ia menambahkan pengembangan tersebut merupakan bagian dari transformasi Bulog menuju sistem pengelolaan pangan modern.

Dengan penguatan fasilitas tersebut, Bulog menargetkan peningkatan kualitas produk pangan serta efisiensi dalam rantai pasok nasional.

“Harapannya, fasilitas milik negara juga tidak kalah dengan fasilitas milik swasta,” ucap Ahmad.

Pembangunan infrastruktur pascapanen ini direncanakan menggunakan anggaran sekitar Rp5 triliun, dengan alokasi sekitar Rp4,4 triliun untuk pembangunan infrastruktur utama serta Rp0,56 triliun untuk mekanisasi, otomatisasi dan teknologi informasi.

Upaya penguatan infrastruktur pascapanen ini sejalan dengan program pemerintah dalam menekan kehilangan hasil panen (food loss) yang selama ini masih terjadi pada tahap penyimpanan dan distribusi.

Hasil riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebutkan potensi kehilangan hasil pertanian dapat mencapai 30–50 persen pada berbagai tahapan produksi dan distribusi jika tidak ditangani dengan baik.

Pengembangan fasilitas modern tersebut juga diharapkan dapat mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan, terutama pada periode panen raya dan saat terjadi gangguan distribusi akibat faktor cuaca maupun logistik.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Perum Bulog berkomitmen mempercepat realisasi penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng di tahun 2026 guna menjaga stabilitas serta daya beli masyarakat.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menjelaskan program prorakyat itu telah menjadi direktif Presiden Prabowo Subianto sehingga harus dilaksanakan secepatnya. Pihaknya bersama Bulog memastikan telah melakukan berbagai upaya percepatan.

"Bantuan pangan tidak ditunda. Ini sudah menjadi direktif Bapak Presiden, tentu harus dilaksanakan dan sesegera mungkin. Namun persiapan harus matang karena distribusinya banyak," kata Ketut dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Sebagai langkah percepatan, per 26 Februari lalu, Ketut mengaku pihaknya telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani bahwa anggaran terkait penyaluran bantuan pangan telah tersedia pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bapanas.

Oleh karena itu dia meminta Perum Bulog untuk segera menyusun rencana jadwal salur untuk seluruh wilayah.

"Lengkap dulu barangnya dengan metode yang disiapkan oleh teman-teman Bulog (baru disalurkan)," ujar Ketut.

Lebih lanjut, Bapanas terus mendorong Bulog untuk mengumpulkan stok Minyakita yang bersumber dari Domestic Margin Obligation (DMO). Adapun kebutuhan minyak goreng rakyat Minyakita untuk program bantuan pangan tahun 2026 sebanyak 132.980.436 liter, sehingga kesiapan stok sebelum penyaluran penting dipastikan.

"Tentu bantuan pangan ini kan sedang diproses dan penugasan sudah berjalan. Kita sedang mengumpulkan alokasi minyak goreng untuk Minyakita. Nah kalau nanti Minyakita kita sudah dapat, tentu Bulog segera akan menyalurkan dan harus segera dilakukan," terang Ketut.

Lebih lanjut Ketut mengatakan alokasi pasokan Minyakita untuk program bantuan pangan juga telah ditetapkan Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman per 24 Februari.

Dalam surat yang ditujukan kepada 73 produsen minyak goreng tersebut disampaikan penetapan alokasi setiap produsen dan meminta untuk segera berkoordinasi intensif dengan Bulog dalam pemenuhan target DMO tersebut.

Terkait DMO Minyakita ke BUMN pangan telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025. Beleid ini sudah mewajibkan produsen mendistribusikan Minyakita paling sedikit 35 persen dari realisasi DMO kepada Perum Bulog dan atau BUMN pangan sebagai Distributor Lini 1 (D1).

Produsen dapat mendistribusikan pasokan Minyakita ke Bulog dan dibeli dengan harga tingkat D1 yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028 Tahun 2024.

Diketahui, program bantuan pangan beras dan minyak goreng membutuhkan total anggaran yang telah disiapkan pemerintah sebesar Rp11,92 triliun yang dialokasikan untuk 33,2 juta jumlah penerima bantuan pangan di seluruh Indonesia.

Adapun lima provinsi dengan jumlah penerima terbesar antara lain Jawa Barat sejumlah 6.093.530 penerima. Kemudian Jawa Timur dengan 5.638.478 penerima dan Jawa Tengah dengan 5.071.126 penerima. Disusul Sumatera Utara dengan 1.756.846 penerima dan Banten dengan 1.298.597 penerima.

Sementara, jumlah beras yang disalurkan adalah sebanyak 10 kilogram per penerima dan minyak goreng 2 liter per penerima untuk alokasi satu bulan.

Dengan itu, secara kuantitas untuk penyaluran 2 bulan secara sekaligus tersebut, Bulog akan mengeluarkan stok beras sejumlah 664,8 ribu ton dan minyak goreng 132,9 ribu kiloliter.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan penyaluran bantuan beras dan minyak goreng segera dipercepat guna membantu meringankan beban ekonomi masyarakat penerima selama Ramadhan 1447 Hijriah di berbagai daerah.

"Insya Allah minggu depan sudah mulai (penyaluran) Banpang (bantuan pangan)," kata Rizal dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (21/2).

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan bantuan beras dan minyak goreng penugasan dari pemerintah segera disalurkan guna membantu meringankan beban ekonomi masyarakat penerima manfaat selama Ramadhan 1447 Hijriah.

Rizal menargetkan penyaluran bantuan pangan mulai direalisasikan pada pekan keempat Februari 2026, agar masyarakat segera menerima manfaat serta menjaga stabilitas kebutuhan pokok selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan hingga Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi.

"Insya Allah minggu depan (pekan keempat Februari 2026), sudah mulai (penyaluran) Banpang (bantuan pangan)," kata Rizal dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (21/2).

Rizal mengungkapkan dana bantuan pangan telah resmi cair dari Kementerian Keuangan sehingga proses distribusi dapat segera dilakukan setelah seluruh kesiapan teknis dan administratif internal Bulog dinyatakan lengkap dan siap dijalankan.

"Ya, tadi baru ditelepon yang Banpang, dananya baru cair," ujarnya.

Percepatan distribusi ini diharapkan tidak hanya memperkuat daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga berkontribusi menjaga stabilitas harga beras dan minyak goreng di pasaran.

Meski begitu, Rizal belum menyebutkan berapa dana yang telah cair tersebut. Hanya saja pihaknya segera melakukan percepatan penyaluran bantuan pangan tersebut.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan beras dan minyak goreng kepada 33.244.408 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) guna menjaga daya beli dan stabilitas harga pangan nasional menjelang Ramadhan 1447 Hijriah.

Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah melalui Bapanas telah resmi memberi penugasan penyaluran cadangan pangan pemerintah (CPP) tahun 2026 kepada Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan kepada warga yang berhak menerima.

"Salah satunya Bulog diminta untuk melakukan penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng kepada 33.244.408 penerima untuk alokasi Februari dan Maret (2026)," kata Amran di Jakarta, Minggu (15/2).

Dalam surat Kepala Bapanas nomor 204/TS.03.03/K/02/2026 tanggal 11 Februari disebutkan penyaluran agar dilakukan satu kali secara sekaligus setelah terbit anggaran di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bapanas.

Adapun jumlah beras yang disalurkan adalah sebanyak 10 kilogram dan minyak goreng 2 liter per penerima untuk alokasi satu bulan.

Pemerintah sesuai komando Presiden Prabowo Subianto terus berupaya menjaga harga pangan selama Ramadhan hingga Idul Fitri. Salah satunya dengan pengguliran kembali program bantuan pangan ke masyarakat yang paling membutuhkan bantalan ekonomi.

"Bapak Presiden kita pernah tiga kali sehari menelpon (menanyakan) bagaimana harga pangan? Beliau selalu katakan, jaga rakyat dan terus berpihak pada rakyat," ujar Amran.

Oleh karena itu, lanjut Arman, dalam rangka menjaga stabilitas pasokan harga pangan, Bapanas melaksanakan langkah strategis, salah satunya penyaluran bantuan pangan 10 kilogram dan 2 liter minyak goreng selama dua bulan kepada 33,2 juta KPM.

Diketahui, secara kuantitas untuk penyaluran dua bulan secara sekaligus tersebut, Bulog akan mengeluarkan stok beras sejumlah 664,8 ribu ton dan minyak goreng 132,9 ribu kiloliter. Demi pelaksanaan program prorakyat tersebut, anggaran yang disiapkan pemerintah sebesar Rp11,92 triliun.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog memastikan kapasitas ruang gudang yang tersedia mencapai sekitar 2,1 juta ton untuk mendukung penyerapan beras menjelang panen raya 2026, seiring meningkatnya target penyerapan beras tahun ini.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan ruang gudang kosong Bulog saat ini sekitar 900 ribu ton, ditambah gudang cadangan yang telah disiapkan dengan kapasitas sekitar 1,2 juta ton.

“Kalau dihitung dengan kapasitas gudang yang kosong 900 ribu ton, ditambah dengan 1,2 juta ton, jadi sudah mencapai 2,1 juta ton. Jadi kapasitas ini sudah aman sebetulnya,” kata Rizal dalam konferensi pers usai acara "Forwabul Fun Sport and Networking Session" di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan Bulog saat ini mengelola 1.586 gudang milik sendiri dan masih memiliki lebih dari 100 gudang sewa yang tersebar di berbagai wilayah.

Meski demikian, Bulog tetap memerintahkan jajaran pimpinan wilayah dan cabang untuk mencari tambahan kapasitas gudang guna mengantisipasi arus masuk beras pada 2026.

“Ruang simpan ini akan digunakan untuk menampung penyerapan beras hingga target 4 juta ton pada 2026, sementara stok beras yang tersimpan di gudang saat ini masih sekitar 3,2 juta ton,” ujar dia.

Karena itu, Rizal menyebut Bulog mendorong pencarian tambahan kapasitas gudang sekitar 2 juta ton, terutama untuk mengantisipasi kebutuhan penyimpanan pada semester II 2026 saat puncak penyerapan berlangsung.

Selain kesiapan gudang, Bulog juga menyampaikan perkembangan penugasan distribusi Minyakita melalui skema kewajiban pasar dalam negeri (domestic market obligation/DMO).

Ia mengatakan porsi DMO yang ditetapkan pemerintah sebesar 35 persen dari total alokasi, dengan Bulog dipercaya mengelola 70 persen dari porsi tersebut sesuai arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

“Minyak goreng memang kita diberikan DMO dari pemerintah sebesar 35 persen dari total alokasi. Untuk pembagiannya, sesuai arahan Pak Menteri Pertanian, Bulog dipercayakan mengelola 70 persen dari porsi tersebut,” ungkap Rizal.

Direktur Pemasaran Perum Bulog Febby Novita mengatakan dari alokasi DMO tersebut, Bulog hingga saat ini baru memperoleh alokasi sekitar 36 ribu ton, sementara estimasi total DMO berkisar 60 ribu ton per bulan atau sekitar 700 ribu ton per tahun.

“Bulog sendiri sampai hari ini baru mendapatkan alokasi 36 ribu ton, sementara estimasi total DMO sekitar 60 ribu ton per bulan atau kurang lebih 700 ribu ton per tahun,” ujar Febby.

Ia menambahkan distribusi Minyakita dilakukan langsung ke pengecer sesuai ketentuan Kementerian Perdagangan, sehingga Bulog tidak lagi menyalurkan ke distributor tingkat dua (D2).

Dalam skema tersebut, Bulog membeli Minyakita dari produsen seharga Rp13.500 per liter dan menjual ke pengecer Rp14.500 per liter untuk menutup biaya distribusi dan logistik, dengan harga konsumen akhir mengacu pada harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter.

Febby menegaskan pengawasan distribusi dilakukan bersama Satgas Pangan agar harga penjualan ke konsumen tidak melampaui HET.

“Kami juga selalu mengingatkan pengecer agar menjual sesuai HET, yaitu Rp15.700 per liter,” tuturnya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog menyiapkan skema pembayaran gabah petani secara digital pada 2026 sebagai bagian dari penguatan tata kelola penyerapan hasil panen dan upaya pencegahan penyimpangan di lapangan.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan digitalisasi pembayaran gabah kering panen (GKP) ditujukan untuk meningkatkan keamanan, transparansi, dan kecepatan transaksi antara Bulog dan petani.

“Pembayaran gabah ke depan kami rencanakan menggunakan sistem digital agar lebih aman, cepat, dan transparan,” kata Rizal dalam konferensi pers usai acara "Forwabul Fun Sport and Networking Session" di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan skema tersebut tengah dibahas bersama perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), sehingga petani nantinya memiliki rekening untuk menerima pembayaran secara langsung tanpa transaksi tunai.

“Tujuannya juga untuk mengantisipasi potensi penyimpangan dan mengurangi risiko keamanan, baik bagi petani maupun petugas Bulog di lapangan,” ujar dia.

Rizal mengatakan pembayaran tunai selama ini berisiko karena nilai transaksi penyerapan gabah relatif besar, terutama pada musim panen dengan volume tinggi.

Menurut dia, pada kondisi tertentu petugas Bulog harus membawa dana dalam jumlah besar ke lokasi penyerapan, sehingga rawan dari sisi keselamatan dan akuntabilitas.

Bulog, lanjut Rizal, akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum skema pembayaran digital diterapkan, termasuk kepada petani, penyuluh pertanian lapangan, serta aparat pendamping di daerah.

“Implementasi digital ini tentu bertahap dan kami pastikan petani memahami mekanismenya sebelum diterapkan secara penuh,” tuturnya.

Ia menambahkan penerapan sistem digital akan disesuaikan dengan kesiapan wilayah, terutama ketersediaan jaringan komunikasi di sentra-sentra produksi padi.

Bulog menilai digitalisasi pembayaran sejalan dengan target penyerapan beras 2026 yang meningkat, sehingga diperlukan sistem yang lebih efisien dan akuntabel.

Pada 2026, Bulog ditugaskan pemerintah untuk menyerap beras hingga 4 juta ton, naik dibandingkan target 2025 yang sebesar 3 juta ton.

Selain mendukung penyerapan, ia menyebut skema pembayaran digital diharapkan dapat memperkuat kepercayaan petani terhadap Bulog sebagai offtaker hasil panen nasional.

Rizal menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari modernisasi layanan Bulog dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

“Ini bukan hanya soal sistem pembayaran, tetapi bagian dari pembenahan tata kelola agar penugasan pemerintah bisa dijalankan dengan lebih baik,” ucapnya.

Bulog memastikan kebijakan pembayaran digital akan tetap berpijak pada kepentingan petani serta selaras dengan arahan pemerintah dalam penguatan sektor pangan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut rencana perubahan status Bulog menjadi badan otonom akan meleburkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) sesuai pembahasan terbaru di tingkat legislatif.

"Iya, (Bapanas nantinya) dilebur. Nggak dibubarkan, tapi dilebur," kata Rizal ditemui usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu.

Rizal menjelaskan nantinya terdapat dua deputi yang akan bergabung ke Bulog, sementara satu deputi lainnya akan bergeser kembali ke Kementerian Pertanian (Kementan) sesuai pembagian tugas dan fungsi kebijakan pangan.

"Jadi konsepnya, rencana dari Bapanas ada dua kedeputian yang akan bergabung ke Bulog. Nanti yang satu deputi lagi bergeser ke Kementan, kembali ke Kementan," ujar Rizal.

Rizal menegaskan peleburan Bapanas dan penggabungan fungsi kelembagaan dalam struktur baru Bulog ke depan setelah menjadi lembaga sui generis yang diharapkan memperkuat tata kelola pangan nasional secara terpadu.

"Tadi dibicarakan terkait Bulog ke depannya diharapkan menjadi lembaga yang sui generis atau Bulog setingkat di bawah lembaga Kepresidenan, dalam hal ini tadi disepakati oleh Komisi VI DPR RI, diajukan dalam kesimpulan rapat," ujarnya.

Menurut Rizal, proses perubahan Bulog menjadi lembaga tersendiri merupakan kewenangan DPR RI melalui revisi undang-undang pangan yang saat ini masih dalam tahap pembahasan di Komisi IV DPR RI.

Ia menambahkan pihaknya juga mendapat dukungan dari Komisi VI DPR, yang mana, Komisi tersebut juga mendorong Komisi IV DPR RI agar percepatan revisi undang-undang pangan segera terwujud demi kepastian kelembagaan Bulog ke depan.

Rizal memastikan setelah revisi undang-undang pangan disahkan, Bulog akan otomatis beralih status menjadi badan otonom sesuai mandat regulasi baru tersebut yang mengatur fungsi kewenangan dan struktur kelembagaan pangan nasional terpadu.

"Nah sekarang dalam proses penggodokan. Intinya Komisi VI juga mendorong Komisi IV untuk segera ini terwujud undang-undang tersebut," beber Rizal.

Diketahui, rencana transformasi Perum Bulog menjadi badan otonom pertama kali diumumkan pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dengan adanya transformasi Bulog, perusahaan pelat merah tersebut tidak perlu lagi memperhitungkan untung rugi, seperti fungsi yang saat ini dijalankan sebagai korporasi atau BUMN.

Bulog disebut harus kembali menjadi lembaga yang tidak komersial untuk dapat mencapai swasembada pangan, dengan menjadi penyangga pasokan dan stabilisasi harga pangan nasional.

Diharapkan transformasi ini bisa cepat berjalan guna mendukung swasembada pangan yang ditargetkan bisa tercapai pada 2027.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026