JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan jumlah dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah lolos verifikasi secara nasional mencapai 29.400 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 27.900 dapur sudah beroperasi untuk melayani penerima manfaat program MBG.

Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya mengatakan, jumlah dapur yang telah terverifikasi tersebut mendekati kebutuhan nasional yang ditargetkan mencapai 30.000 lokasi.

"Sekarang, yang terverifikasi secara nasional ada 29.400 dapur dan yang sudah operasional 27.900 dapur," ujar Sony dalam konferensi pers di Markas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB), Mataram, Jumat (29/5/2026), dikutip dari Antara.

Menurut dia, jumlah dapur yang telah lolos verifikasi tersebut telah memenuhi sekitar 80 persen dari kebutuhan nasional program MBG.

Meski demikian, BGN masih menunggu proses validasi data riil untuk sejumlah wilayah, terutama daerah-daerah terpencil.

"Sisanya, kita menunggu hasil validasi data riil, terutama untuk daerah terpencil," kata Sony.

Kebutuhan penerima manfaat capai 82,9 juta orang

Sony menjelaskan, kebutuhan nasional program MBG saat ini mencakup 82,9 juta penerima manfaat.

Kelompok penerima manfaat tidak hanya terdiri dari peserta didik, tetapi juga mencakup ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, hingga tenaga pendidik.

"Jadi, yang kita utamakan itu adalah ibu hamil, menyusui, anak balita, peserta didik, dan tenaga pendidik," ujarnya.

Program MBG menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan dan peserta didik.

Efisiensi anggaran tidak ubah porsi MBG

Sony mengatakan, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah turut berdampak pada operasional BGN. Namun, penyesuaian tersebut dilakukan melalui pemangkasan sejumlah kegiatan tanpa mengurangi kualitas layanan MBG.

"Jadi, BGN menyambut kebijakan pemerintah ini tanpa mengurangi kualitas (MBG). Tetap Rp 15 ribu untuk porsi besar dan Rp 13 ribu untuk porsi kecil," kata dia.

Porsi besar dengan anggaran Rp 15.000 diberikan kepada peserta didik mulai kelas IV sekolah dasar, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga pendidik.

Sementara itu, porsi kecil dengan anggaran Rp 13.000 diberikan kepada balita hingga peserta didik kelas III sekolah dasar.

Menurut Sony, besaran anggaran tersebut mencakup biaya operasional, insentif, serta pengadaan bahan baku makanan.

"Itu terdiri dari uang operasional, insentif, dan bahan baku," ujarnya.

Ribuan SPPG dievaluasi

Di tengah perluasan jaringan dapur MBG, BGN sebelumnya menghentikan sementara operasional 1.152 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) karena belum memenuhi standar pelaksanaan program.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, langkah tersebut diambil untuk memastikan kualitas layanan dan keamanan pangan tetap terjaga.

"Tidak ada kompromi terhadap standar kualitas Program MBG. Seluruh SPPG wajib memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan agar layanan yang diberikan benar-benar aman, sehat, dan berkualitas bagi masyarakat," kata Dadan dalam keterangan tertulis, Senin (25/5/2026).

BGN mencatat, sejak awal 2025 terdapat 4.581 SPPG yang sempat dihentikan sementara untuk menjalani evaluasi dan perbaikan standar layanan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.429 SPPG telah kembali beroperasi setelah menyelesaikan pembenahan, sedangkan 1.152 SPPG lainnya masih menjalani proses perbaikan.

Menurut Dadan, sejumlah SPPG mendapat surat peringatan karena infrastruktur belum memenuhi standar, belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

BGN menegaskan SPPG yang telah memenuhi seluruh persyaratan akan diizinkan kembali beroperasi.

"Kami ingin memastikan kualitas program terus meningkat dari waktu ke waktu," ujar Dadan.

Sebagian SPPG yang saat ini masih dalam proses perbaikan merupakan mitra yang telah terlibat sejak tahap awal pelaksanaan program MBG.

Karena itu, pemerintah tetap memberikan kesempatan kepada para mitra tersebut untuk kembali beroperasi setelah seluruh standar yang ditetapkan terpenuhi.

"Kami menghargai kontribusi para mitra SPPG sejak awal program berjalan. Karena itu, proses pembinaan dan perbaikan dilakukan agar mereka dapat kembali beroperasi dengan kualitas layanan yang lebih baik dan sesuai standar nasional," kata Dadan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Badan Gizi Nasional (BGN) membantah informasi yang menyebut anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 dipangkas dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.

Klarifikasi itu disampaikan melalui unggahan resmi akun Instagram BGN.

Dalam unggahan tersebut, BGN menegaskan pagu anggaran resmi lembaga untuk 2026 sejak awal memang sebesar Rp268 triliun sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026.

"Informasi mengenai pemangkasan anggaran MBG tahun ini tidak benar. Anggaran Badan Gizi Nasional tahun 2026 yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 adalah sebesar Rp268 triliun," tulis BGN, Minggu (24/5).

BGN menjelaskan angka Rp335 triliun yang selama ini beredar di publik berasal dari gabungan pagu APBN BGN sebesar Rp268 triliun dan dana cadangan (standby fund) sebesar Rp67 triliun yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

Karena itu, BGN menyebut fokus pengelolaan anggaran saat ini sepenuhnya berada pada pagu utama Rp268 triliun tanpa melibatkan dana cadangan tersebut.

[Gambas:Instagram]

Dalam penjelasannya, BGN juga memaparkan sebagian besar alokasi anggaran akan digunakan untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG di seluruh Indonesia.

Dari total alokasi Rp249 triliun yang digunakan untuk operasional program, sekitar 70 persen dialokasikan untuk bahan baku makanan.

Kemudian 20 persen digunakan untuk operasional, distribusi kendaraan, serta insentif relawan. Sementara 10 persen lainnya diperuntukkan bagi kebutuhan intensif lainnya.

BGN menyatakan pengelolaan dana dilakukan secara ketat agar program MBG berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan.

"Pemerintah memastikan program MBG tetap berjalan tanpa mengurangi efektivitas layanan bagi siswa sekolah," tulis BGN.

Hingga akhir April 2026, realisasi anggaran MBG disebut telah mencapai Rp75 triliun. Adapun per 24 Mei, program tersebut telah menjangkau 62,4 juta penerima manfaat yang dilayani melalui 29.225 SPPG di berbagai wilayah Indonesia.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan adanya sejumlah penyesuaian pelaksanaan program MBG di tengah upaya efisiensi anggaran pemerintah.

Salah satu perubahan yang diumumkan ialah layanan MBG untuk anak sekolah dikurangi dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan, kecuali untuk sekolah yang masih menjalankan kegiatan belajar enam hari dan sekolah di daerah 3T serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi.

Selain itu, pelayanan MBG pada masa libur sekolah hanya diberikan kepada kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyebut angka Rp268 triliun sebagai anggaran sementara MBG 2026z Purbaya mengatakan pemerintah melakukan penghematan untuk memperbaiki tata kelola program MBG dan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengonfirmasi dirinya menunaikan ibadah haji melalui jalur haji reguler setelah informasi tersebut ramai beredar dalam beberapa hari terakhir.

Dadan menyebut dirinya telah mendaftar haji sejak 5 Mei 2014. Ia akhirnya berangkat usai mengantre jadwal keberangkatan hingga 12 tahun.

Hal itu ia sampaikan saat dikonfirmasi mengenai kabar bahwa dirinya berangkat ke Tanah Suci melalui jalur reguler dengan masa tunggu sekitar 12 tahun.

"Iya benar (melalui jalur haji reguler), saya daftar 5 Mei 2014," kata Dadan kepada CNNIndonesia.com, Senin (25/5).

Dadan juga membagikan foto Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dari Kantor Kementerian Agama Kota Bogor. Dalam dokumen tersebut tercantum nama Dadan Hindayana beserta nomor pendaftaran hajinya.

Haji reguler merupakan jalur haji yang diselenggarakan pemerintah melalui Kementerian Agama dengan biaya yang lebih terjangkau dan masa tunggu keberangkatan yang relatif panjang. Lama antrean berbeda di tiap daerah, namun umumnya bisa mencapai belasan hingga puluhan tahun tergantung kuota dan jumlah pendaftar.

Berbeda dengan haji khusus atau Ongkos Naik Haji (ONH) Plus yang memiliki biaya lebih mahal dan masa tunggu lebih singkat, jamaah haji reguler biasanya berangkat sesuai antrean pendaftaran nasional.

Informasi yang beredar sebelumnya menyebut Dadan memilih mengikuti jalur reguler meski sebagai pejabat negara ia dinilai memiliki kemampuan untuk menggunakan fasilitas haji khusus.

Dadan diketahui berangkat ke Arab Saudi pada 20 Mei 2026 dan dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 4 Juni 2026.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap masih ada 1.152 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dihentikan sementara operasionalnya karena belum memenuhi standar layanan yang ditetapkan pemerintah.

Ia menegaskan pemerintah tidak akan memberi toleransi terhadap standar kualitas dalam pelaksanaan program MBG.

"Tidak ada kompromi terhadap standar kualitas program MBG. Seluruh SPPG wajib memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan agar layanan yang diberikan benar-benar aman, sehat, dan berkualitas bagi masyarakat," ujar Dadan dalam keterangan resminya, Senin (25/5).

Dadan menyebut penghentian sementara operasional dilakukan sebagai bagian dari evaluasi dan pengetatan standar layanan program MBG di seluruh Indonesia.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait peningkatan kualitas layanan dan keamanan program bagi masyarakat, khususnya peserta didik penerima manfaat MBG.

Sejak awal 2025 hingga saat ini, total terdapat 4.581 SPPG yang sempat dihentikan sementara untuk menjalani proses peningkatan kualitas dan penyesuaian standar operasional.

[Gambas:Youtube]

Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.429 SPPG telah menyelesaikan proses pembenahan dan kembali beroperasi. Sementara 1.152 lainnya masih menjalani proses perbaikan.

Menurut Dadan, sejumlah SPPG menerima surat peringatan karena beberapa persoalan, mulai dari infrastruktur yang belum memenuhi standar, belum tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), hingga belum didaftarkannya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

"SPPG yang telah melakukan pembenahan dan memenuhi seluruh standar akan diberikan kesempatan untuk kembali beroperasi. Kami ingin memastikan kualitas program terus meningkat dari waktu ke waktu," katanya.

Dadan mengatakan dapur MBG yang saat ini masih menjalani pembenahan merupakan mitra yang sebelumnya ikut berkontribusi pada tahap awal pelaksanaan program.

Karena itu, pemerintah tetap memberi kesempatan bagi mereka untuk kembali beroperasi setelah menyelesaikan penyesuaian terhadap standar terbaru yang ditetapkan BGN.

"Kami menghargai kontribusi para mitra SPPG sejak awal program berjalan. Karena itu, proses pembinaan dan perbaikan dilakukan agar mereka dapat kembali beroperasi dengan kualitas layanan yang lebih baik dan sesuai standar nasional," ujarnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan layanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah akan dikurangi dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan, imbas anggaran MBG dipangkas menjadi Rp268 triliun pada 2026.

Dadan menjelaskan pengurangan hari layanan berlaku untuk sebagian besar sekolah. Namun pengecualian diberikan bagi sekolah yang masih menjalankan kegiatan belajar enam hari, termasuk sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi.

"Pelayanan MBG untuk anak sekolah yang awalnya enam hari menjadi lima hari, kecuali untuk anak sekolah yang menjalankan sekolah enam hari dan sekolah yang menjalankan sekolah lima hari tapi di daerah 3T dan prevalensi stunting tinggi," ujar Dadan kepada CNNIndonesia.com, Jumat (22/5).

Selain itu, pelayanan MBG pada masa libur sekolah juga akan dibatasi. Dadan mengatakan distribusi makanan saat libur hanya diberikan kepada kelompok rentan, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

"Pelayanan di hari libur sekolah hanya untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita," ujarnya.

Dadan mengatakan langkah penghematan dilakukan menyusul gejolak global, terutama akibat krisis di Selat Hormuz, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia juga mengungkapkan total pagu APBN Badan Gizi Nasional pada 2026 sebesar Rp268 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp67 triliun disiapkan sebagai dana cadangan di Dana Alokasi Umum (DAU).

Meski ada efisiensi anggaran dan penyesuaian layanan, Dadan memastikan anggaran bahan baku makanan per porsi tidak berubah. Pemerintah tetap mempertahankan nilai Rp10 ribu per porsi MBG.

"Untuk bahan baku tetap Rp10 ribu bersifat at cost tergantung indeks kemahalan daerah," kata Dadan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan anggaran program MBG pada 2026 dipangkas dari semula Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.

"Rp268 triliun untuk sementara angkanya itu dulu, tapi ada potensi perbaikan lebih lanjut masih dihitung," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Selasa (19/5).

Menurut Purbaya, penghematan dilakukan agar penggunaan anggaran BGN menjadi lebih efektif dan efisien. Pemerintah juga tengah memperbaiki tata kelola pelaksanaan program MBG.

"Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka (BGN) membelanjakan uang," ujarnya.

Hingga 30 April 2026, realisasi anggaran MBG tercatat mencapai Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari total pagu sebelumnya Rp335 triliun. Program tersebut saat ini telah menjangkau 61,96 juta penerima dengan dukungan 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di berbagai daerah.

MAKKAH - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sedang menunaikan ibadah haji melalui jalur haji reguler, bukan ONH Plus ataupun fasilitas khusus lainnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Komisi XI DPR Mohamad Hekal yang saat ini juga bertugas sebagai petugas haji di Tanah Suci.

Hekal berpendapat, pilihan tersebut menunjukkan sikap sederhana dan kedekatan Dadan dengan masyarakat biasa. Bahkan, untuk bisa berangkat haji, Dadan diketahui mengikuti antrean haji reguler selama kurang lebih 12 tahun sebagaimana jamaah pada umumnya.

“Banyak yang bertanya beberapa hari ini ke mana Pak Dadan. Ternyata beliau sedang menunaikan ibadah haji reguler. Ini menarik karena beliau sebenarnya memiliki kemampuan untuk menggunakan fasilitas ONH Plus, tetapi memilih jalur reguler seperti masyarakat kebanyakan,” ujar Mohamad Hekal, Sabtu (23/5/2026).

Dia menambahkan, sebagai pejabat negara setingkat Kepala Badan Nasional, selain ONH Plus, Dadan sejatinya juga memiliki peluang untuk memperoleh berbagai fasilitas dan kemudahan khusus selama menjalankan ibadah haji. Namun hal itu tidak dilakukan.

“Sebagai pejabat negara, saya lihat beliau memilih menjalani ibadah secara sederhana dan apa adanya bersama jamaah reguler lainnya,” kata Hekal, politikus Partai Gerindra tersebut.

Hekal menuturkan, kesederhanaan itu juga terlihat dari fasilitas penginapan yang ditempati Dadan selama berada di Makkah. Hotel tempat menginap Kepala BGN tersebut berada cukup jauh dari Masjidil Haram, yakni sekitar 5 kilometer.

“Fasilitas hotel yang didapat juga biasa saja. Jaraknya sekitar 5 kilometer dari Masjidil Haram. Bahkan kemarin beliau menuju Kabah menggunakan bus bersama jamaah lainnya,” tuturnya.

Menurut Hekal, di tengah tingginya perhatian publik terhadap gaya hidup pejabat negara, sikap yang ditunjukkan Kepala BGN tersebut patut diapresiasi karena mencerminkan nilai kesederhanaan dan keteladanan. Dadan tercatat berangkat ke Tanah Suci pada 20 Mei 2026 dan dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 4 Juni 2026.

“Kesederhanaan seperti ini penting ditunjukkan pejabat publik. Jabatan tinggi tidak membuat beliau mengambil fasilitas berlebihan. Beliau tetap memilih menjalani proses sebagaimana masyarakat umum,” pungkas Hekal.

DENPASAR - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) berkolaborasi dengan Universitas Udayana menyelenggarakan kegiatan GenSawit 2026 di Universitas Udayana, Denpasar, Bali, belum lama ini. Dalam kegiatan ini, mengundang narasumber dari IPB University dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Pusat serta telah hadir sekitar 350 mahasiswa/i dari beberapa universitas di Bali.

Kepala Divisi Kerja Sama dan Kelembagaan BPDP Aida Fitria mengatakan, Kegiatan GenSawit merupakan salah satu upaya BPDP meningkatkan literasi generasi muda mengenai peran strategis sektor perkebunan, khususnya komoditas kelapa sawit bagi pembangunan nasional.

“Generasi muda memiliki peran penting dalam menghadirkan solusi melalui penelitian, teknologi, digitalisasi serta pengembangan gagasan yang inovatif. Mahasiswa tidak hanya diharapkan menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mampu membangun narasi berbasis data dan ilmu pengetahuan,” ujar Aida, Jumat (22/5/2026).

Sejalan dengan Aida Fitria, Guru Besar IPB University Prof Yanto Santosa mengatakan, generasi muda dan mahasiswa memiliki peran penting dalam membangun cara pandang yang lebih objektif terhadap berbagai isu strategis, termasuk industri sawit Indonesia. Di era digital saat ini, arus informasi berkembang sangat cepat, namun tidak semua informasi disertai data yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan.

Isu sawit seringkali berkembang bukan hanya berdasarkan fakta ilmiah, tetapi juga dipengaruhi opini, kepentingan ekonomi global, serta informasi yang tidak utuh. Karena itu, penting bagi generasi muda untuk tidak mudah menerima narasi secara sepihak, melainkan membangun kebiasaan berpikir kritis, analitis dan berbasis fakta.

Generasi muda juga perlu memahami bahwa tantangan keberlanjutan adalah tanggung jawab bersama. Industri sawit harus terus didorong menjadi lebih berkelanjutan, transparan, dan ramah lingkungan, namun kritik terhadap sawit juga harus disampaikan secara objektif dan proporsional.

Dengan cara pandang seperti ini, generasi muda tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga menjadi bagian dari solusi melalui gagasan, inovasi, dan kontribusi nyata bagi masa depan Indonesia. Pada akhirnya, bangsa yang maju membutuhkan generasi yang tidak mudah terpengaruh oleh narasi tanpa dasar, melainkan mampu berdiri di atas data, ilmu pengetahuan, dan integritas intelektual.

“Dengan sikap tersebut, generasi muda dapat berperan aktif menjaga kepentingan nasional sekaligus mendorong terciptanya industri sawit Indonesia yang semakin berdaya saing dan berkelanjutan di tingkat global,” kata Yanto.

Menurut dia, pendekatan berbasis data juga membantu membangun narasi yang lebih seimbang mengenai dampak sosial ekonomi sawit. Industri ini telah menjadi sumber penghidupan bagi jutaan tenaga kerja dan petani kecil di Indonesia. Fakta ini seringkali kurang mendapat perhatian dalam kampanye negatif internasional.

Dengan dukungan publikasi ilmiah, forum internasional, dan kolaborasi antaruniversitas maupun lembaga riset global, Indonesia dapat menghadirkan perspektif yang lebih komprehensif dan tidak semata-mata melihat sawit dari sisi lingkungan saja.

Djono A Burhan, Head of International Relation dan Pengembangan SDM DPP Apkasindo (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Pusat) mengatakan, peran dan kontribusi petani kelapa sawit Indonesia tentu sangat besar terhadap keberlanjutan industri sawit karena petani sawit sebanyak 41% atau 16 juta petani dan keluarga petani menggantungkan hidupnya dari kelapa sawit.

Berarti tidak bisa dipungkiri bahwa petani juga berkontribusi terhadap pariwisata di Bali meskipun di Bali tidak ada lahan atau pohon sawit. Hal tersebut kemudian juga mendasari para petani kelapa sawit berharap bagaimana bersama-sama menjaga keberlanjutan industri kelapa sawit dengan menyuarakan manfaat dari kelapa sawit baik untuk industri sawit maupun sampai ke industri pariwisata di Bali yang sangat terkenal.

Melalui terselenggaranya kegiatan GenSawit 2026, BPDP berharap bahwa generasi muda dapat menggunakan kemampuan mengolah informasi berbasis data serta dapat berkontribusi melalui ide, inovasi, dan karya nyata bagi masa depan industri sawit Indonesia.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan anggaran bahan baku Makan Bergizi Gratis (MBG) per porsi tidak berubah. Jatahnya tetap Rp10 ribu per porsi, meski pemerintah memangkas anggaran MBG tahun ini.

"Untuk bahan baku tetap Rp10 ribu bersifat at cost tergantung indeks kemahalan daerah," ujar Dadan kepada CNNIndonesia.com, Jumat (22/5).

Dadan mengatakan langkah penghematan dilakukan menyusul gejolak global, terutama akibat krisis di Selat Hormuz, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Sejak adanya krisis global terutama gejolak di Selat Hormuz telah melakukan konsolidasi sesuai arahan presiden dengan melakukan langkah penghematan," imbuhnya.

Ia lantas mengungkapkan sejumlah efisiensi dalam pelaksanaan program MBG setelah anggarannya dipangkas menjadi Rp268 triliun pada 2026.

Salah satu perubahan utama adalah layanan MBG untuk anak sekolah yang dikurangi dari 6 hari menjadi 6 hari dalam sepekan. Pengurangan hari layanan ini berlaku untuk sebagian besar sekolah.

Namun, ada pengecualian bagi sekolah yang masih menjalankan kegiatan belajar enam hari, sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi.

"Pelayanan MBG untuk anak sekolah yang awalnya enam hari menjadi lima hari, kecuali untuk anak sekolah yang menjalankan sekolah enam hari dan sekolah yang menjalankan sekolah lima hari tapi di daerah 3T dan prevalensi stunting tinggi," ujar Dadan.

Langkah efisiensi lainnya adalah pembatasan pelayanan MBG pada masa libur sekolah. Dadan mengatakan distribusi makanan saat libur hanya diberikan kepada kelompok rentan, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

"Pelayanan di hari libur sekolah hanya untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita," ujarnya.

Dadan juga mengungkapkan total pagu APBN Badan Gizi Nasional pada 2026 sebesar Rp268 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp67 triliun disiapkan sebagai dana cadangan di Dana Alokasi Umum (DAU).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan anggaran program MBG pada 2026 dipangkas dari semula Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.

"Rp268 triliun untuk sementara angkanya itu dulu, tapi ada potensi perbaikan lebih lanjut masih dihitung," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Selasa (19/5).

Menurut Purbaya, penghematan dilakukan agar penggunaan anggaran BGN menjadi lebih efektif dan efisien. Pemerintah juga tengah memperbaiki tata kelola pelaksanaan program MBG.

"Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka (BGN) membelanjakan uang," ujarnya.

Hingga 30 April 2026, realisasi anggaran MBG tercatat mencapai Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari total pagu sebelumnya Rp335 triliun.

Program tersebut saat ini telah menjangkau 61,96 juta penerima dengan dukungan 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di berbagai daerah.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan sejumlah penyesuaian dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah anggarannya dipangkas menjadi Rp268 triliun pada 2026.

Salah satu perubahan utama adalah layanan MBG untuk anak sekolah yang dikurangi dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan.

Dadan mengatakan langkah penghematan dilakukan menyusul gejolak global, terutama akibat krisis di Selat Hormuz, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Sejak adanya krisis global terutama gejolak di Selat Hormuz telah melakukan konsolidasi sesuai arahan presiden dengan melakukan langkah penghematan," ujar Dadan kepada CNNIndonesia.com, Jumat (22/5).

Ia menjelaskan pengurangan hari layanan berlaku untuk sebagian besar sekolah. Namun pengecualian diberikan bagi sekolah yang masih menjalankan kegiatan belajar enam hari, termasuk sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi.

"Pelayanan MBG untuk anak sekolah yang awalnya enam hari menjadi lima hari, kecuali untuk anak sekolah yang menjalankan sekolah enam hari dan sekolah yang menjalankan sekolah lima hari tapi di daerah 3T dan prevalensi stunting tinggi," ujarnya.

Selain itu, pelayanan MBG pada masa libur sekolah juga akan dibatasi. Dadan mengatakan distribusi makanan saat libur hanya diberikan kepada kelompok rentan, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

"Pelayanan di hari libur sekolah hanya untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita," ujarnya.

Dadan juga mengungkapkan total pagu APBN Badan Gizi Nasional pada 2026 sebesar Rp268 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp67 triliun disiapkan sebagai dana cadangan di Dana Alokasi Umum (DAU).

Meski ada efisiensi anggaran dan penyesuaian layanan, Dadan memastikan anggaran bahan baku makanan per porsi tidak berubah. Pemerintah tetap mempertahankan nilai Rp10 ribu per porsi MBG.

"Untuk bahan baku tetap Rp10 ribu bersifat at cost tergantung indeks kemahalan daerah," kata Dadan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan anggaran program MBG pada 2026 dipangkas dari semula Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.

"Rp268 triliun untuk sementara angkanya itu dulu, tapi ada potensi perbaikan lebih lanjut masih dihitung," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Selasa (19/5).

Menurut Purbaya, penghematan dilakukan agar penggunaan anggaran BGN menjadi lebih efektif dan efisien. Pemerintah juga tengah memperbaiki tata kelola pelaksanaan program MBG.

"Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka (BGN) membelanjakan uang," ujarnya.

Hingga 30 April 2026, realisasi anggaran MBG tercatat mencapai Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari total pagu sebelumnya Rp335 triliun.

Program tersebut saat ini telah menjangkau 61,96 juta penerima dengan dukungan 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di berbagai daerah.

IDXChannel - PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS) menetapkan dividen tunai tahun buku 2025 sebesar Rp306,73 miliar.

Dividen per saham yang akan diperoleh investor mencapai Rp50 sebagaimana disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada 11 Mei 2026.

Besaran dividen tersebut lebih tinggi dari laba bersih yang didapat diatribusikan kepada entitas induk Rp265,28 miliar.

Sementara itu, saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya mencapai Rp3,78 triliun dengan total ekuitas Rp3,49 triliun.

Dividen ini akan mengalir ke rekening pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) atau recording date pada 25 Mei 2026.

Berikut jadwal pembagian dividen tunai RALS:

• Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 21 Mei 2026
• Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 22 Mei 2026
• Cum Dividen di Pasar Tunai: 25 Mei 2026
• Ex Dividen di Pasar Tunai: 26 Mei 2026
• Daftar Pemegang Saham (DPS) atau recording date: 25 Mei 2026
• Pembayaran Dividen: 12 Juni 2026

(DESI ANGRIANI)

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas meminta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana agar penyerapan telur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditambah di tengah anjloknya harga telur di tingkat peternak.

Langkah itu dilakukan setelah pemerintah mencatat harga telur di kandang turun hingga sekitar Rp20 ribu-Rp22.500 per kilogram (kg), sementara harga pakan ternak masih tinggi akibat kenaikan harga jagung.

"Kemudian harganya ini agar bisa sesuai HET telur, kita minta BGN, ini lagi saya mau telepon BGN. Karena kalau BGN dua hari aja pakai telur, itu berarti kan 48 juta (butir), satu kali belanja itu," kata Zulhas dalam konferensi pers di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, Rabu (13/5).

Dalam kesempatan itu, Zulhas langsung menelepon Dadan untuk meminta tambahan penyerapan telur lewat program MBG.

"Ini harga telur di bawah HET. Ada permohonan dari para peternak petelur. BGN beberapa hari ini pakai telur dulu Pak, agar bisa sesuai HET," ujar Zulhas kepada Dadan melalui sambungan telepon.

Permintaan itu langsung direspons Dadan yang menyatakan siap mendorong penggunaan telur dalam menu MBG.

[Gambas:Youtube]

"Iya, didorong," jawab Dadan.

Zulhas mengatakan tambahan penyerapan telur dibutuhkan agar harga di tingkat peternak tidak terus jatuh. Menurut dia, pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan keberlangsungan usaha peternak.

"HET itu konsumen enggak terlalu berat, tapi peternaknya enggak tutup. Tapi kalau terlalu murah peternaknya tutup, ya tentu konsumen senang, harganya murah," katanya.

Ia menjelaskan saat ini harga telur di pasar konsumen sebenarnya masih relatif terkendali, yakni sekitar Rp27 ribu per kg. Namun, harga di tingkat peternak sudah turun jauh di bawah harga acuan.

"Harga di peternak itu biasanya kan mereka terima Rp23 ribu per kg, sekarang terimanya ada yang Rp20 ribu per kg," ujar Zulhas.

Di sisi lain, peternak juga menghadapi kenaikan harga pakan karena harga jagung masih tinggi. Untuk menekan biaya produksi, Zulhas mengaku telah meminta Bulog segera melepas cadangan jagung pemerintah ke sentra-sentra peternak dengan harga subsidi.

"Saya sudah telepon Dirut Bulog (Ahmad Rizal Ramdhani) agar segera dilepas cadangan jagungnya Bulog, ratusan ribu tonnya ya. Dengan harga subsidi, ke sentra-sentra peternak petelur," katanya.

Zulhas juga mengakui penyerapan telur dalam program MBG saat ini belum maksimal karena menu makanan di sekolah dibuat bergantian dan menyesuaikan pilihan masing-masing daerah maupun satuan pendidikan.

Menurut dia, menu MBG tidak hanya menggunakan telur, tetapi juga memakai bahan pangan lain seperti ikan lele, ayam, hingga daging. Ia mengatakan sekolah-sekolah kini dapat menentukan menu MBG sesuai kebutuhan masing-masing.

"Ada macam-macam. Sekolah-sekolah kan sekarang bisa mesen menu," lanjutnya.

Meski demikian, pemerintah mengusulkan penggunaan telur ditambah sementara waktu menjadi dua kali dalam sepekan untuk membantu menstabilkan harga telur di tingkat peternak.

"Tapi kalau ada stabilisasi (harga) begini, kita usul seminggu ini dua (kali pemakaian telur). Kalau seminggu ini dua, minggu depan udah," katanya.

Sebelumnya, pemerintah mencatat harga telur ayam ras di pasar konsumen masih berada di kisaran Rp27 ribu per kg atau sesuai acuan pemerintah. Namun, harga telur di tingkat peternak turun hingga sekitar Rp22.500 per kg, di bawah harga acuan pembelian produsen sebesar Rp26.500 per kg.

Perum Bulog buka suara terkait kosongnya stok beras premium di sejumlah ritel moderen seperti Indomaret dan Alfamart dalam beberapa hari terakhir.

Bulog memastikan pasokan beras premium mereka tetap tersedia dan masih disalurkan ke jaringan swalayan sesuai permintaan pembelian atau purchase order (PO).

Direktur Bisnis Bulog Febby Novita mengatakan pihaknya tetap menjaga distribusi beras premium ke ritel modern meski pengirimannya dilakukan bertahap mengikuti permintaan pasar.

"Kalau dari Bulog, alhamdulillah kita mana yang PO masuk dari ritel modern, memang SLA (service level agreement)-nya tuh kita jaga dan memang agak sedikit. Tapi intinya ada terus kok," ujar Febby.

Ia menyebut beras premium merek Bulog seperti Punokawan dan BeFood masih tersedia di jaringan ritel modern.

"Boleh dicek kok kalau tidak salah beras, kalau punya Bulog kan ada Punokawan sama BeFood, pasti ada tuh di seluruh ritel modern. Dan alhamdulillah sekarang malah pesanan lagi banyak ke Bulog juga sih," lanjutnya.

CNNIndonesia.com menemukan rak beras premium Bulog kosong di sejumlah minimarket di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Senin (11/5).

Di salah satu gerai Indomaret, rak beras premium dengan label BeFood dan Punokawan tampak kosong selama beberapa hari terakhir. Seorang staf minimarket mengatakan stok beras premium Bulog belum kembali masuk.

"Udah empat hari kosong," ujar salah satu staf kepada CNNIndonesia.com.

Pantauan di lokasi juga menunjukkan beberapa merek beras premium lain masih tersedia di rak swalayan. Namun, produk beras premium Bulog tidak terlihat di rak Indomaret maupun rak di gerai Alfamart.

Kondisi serupa juga ditemukan di salah satu Alfamart kawasan Kebayoran Lama. Staf toko bernama Yana mengatakan stok BeFood sudah kosong sejak bulan lalu karena permintaan konsumen cukup tinggi.

"Dari bulan kemarin kosong BeFood, soalnya kalau ada beras BeFood pasti langsung cepat habis," ujar Yana.