Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan jumlah titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ternyata membengkak sebanyak 6.877 titik dari rencana awal sekitar 21 ribu titik, sehingga Pemerintah perlu melakukan penataan ulang program MBG dalam satu bulan.

“Rencana awal titik SPPG itu 21 ribu, tetapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Ada membengkak 6.877 titik SPPG,” ujar Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, saat agenda "Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil" yang digelar di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis.

Sebanyak 21 ribu titik SPPG tersebut rencananya dibangun untuk di daerah aglomerasi. Karena itu, menurut Zulhas, pembengkakan jumlah titik SPPG diduga ada praktik jual-beli titik SPPG.

Dengan setiap dapur SPPG memperoleh insentif senilai Rp6 juta per hari, Zulhas menghitung pemborosan anggaran untuk insentif dapur SPPG diperkirakan lebih dari Rp1 triliun per bulan.

“Jika per bulan ada pemborosan Rp1 triliun, berarti kalau setahun Rp12 triliun,” ujar Zulhas.

Oleh karena itu, Menko Pangan menegaskan, Pemerintah akan melakukan penataan ulang program MBG dalam satu bulan.

“Perlu penataan yang menyeluruh oleh Kepala BGN (Badan Gizi Nasional) dan manajemen yang baru untuk membenahi program yang sangat penting ini,” ujar Zulhas.

Kepala BGN Nanik S Deyang mengatakan pihaknya melakukan sejumlah langkah efisiensi anggaran agar pelaksanaan program tidak membebani keuangan negara tanpa mengubah target pemenuhan gizi bagi penerima manfaat.

Langkah pertama yang dilakukan adalah moratorium pembukaan titik dan dapur baru. Hingga saat ini terdapat 27.877 titik dapur operasional berdasarkan virtual account yang akan ditata kembali untuk menilai kesesuaian kapasitas layanan dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah.

BGN, kata dia, juga menghentikan sementara pendaftaran dapur baru sambil melakukan pemetaan kebutuhan di berbagai daerah. Penataan tersebut dilakukan karena sebaran dapur masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Langkah berikutnya adalah melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih diarahkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Evaluasi dilakukan terhadap jumlah penerima manfaat yang saat ini tercatat sekitar 63 juta orang.

Selain itu, BGN juga akan memperkuat pengawasan kualitas layanan. Pada 2026, fokus program diarahkan pada peningkatan kualitas pelaksanaan, bukan semata-mata mengejar kuantitas. Evaluasi akan dilakukan untuk memastikan dapur yang beroperasi telah memenuhi petunjuk teknis serta memiliki kapasitas layanan yang sesuai.

Nanik mengatakan program MBG merupakan amanah yang harus dijalankan secara baik karena selain bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, program tersebut juga diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat bawah.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengatakan bahwa banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berhenti beroperasi. Hal ini disebabkan karena pemerintah masih menata ulang dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Seusai menggelar audiensi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) pada Rabu (10/6/2026) di Kantor KSP, Dudung mengatakan bahwa memang telah banyak SPPG yang berhenti beroperasi.

"Banyak, bukan beberapa lagi SPPG [yang berhenti beroperasi]. Nanti akan ditata ulang ya. Ini kan Bu Nanik [Kepala BGN] lagi banyak konsentrasi bagaimana penataan organisasi juga dan sebagainya," katanya.

Dudung mengatakan bahwa penataan dilakukan seiring dengan kasus korupsi di BGN. Kemudian, ke depan BGN akan melakukan penataan kembali dapur-dapur yang sudah beroperasi.

"Jadi dampaknya nanti akan dilihat, terutama yang berkualitas, tidak mengejar kuantitas, ya. Tapi betul-betul dapur itu apakah efektif, apakah sesuai dengan aturan yang nantinya tidak menimbulkan misalnya keracunan dan sebagainya. Dan akan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat," jelasnya.

Sebelumnya, usai pelantikan sebagai Kepala BGN, Nanik juga telah menjelaskan soal kabar sejumlah SPPG yang berhenti beroperasi imbas dana dari BGN belum cair. Nanik mengatakan sebenarnya dana operasional untuk dapur MBG sudah cair sejak beberapa waktu lalu. Alhasil, terdapat sebagian kabar yang merupakan hoaks.

"Semua sudah dicairkan dari mulai Jumat [5/6/2026]. Yang 27.877 tadi itu loh, sudah masuk, sudah operasional," ujarnya.

Nanik juga membeberkan bahwa langkah pertama yang akan dilakukan oleh BGN adalah fokus pada efisiensi anggaran. Tujuannya agar tidak membebani anggaran negara saat ini. Dengan catatan, BGN tidak mengubah target dari pemberian gizi kepada penerima manfaat.

"Efisiensi dilakukan melalui moratorium, bukan hanya titik baru, tetapi dapur-dapur baru," katanya di Istana Negara usai dilantik pada Senin (8/6/2026).

Saat ini, jumlah dapur operasional berdasarkan virtual account di BGN mencapai 27.877.

"Kami hentikan dulu ke situ, kami akan tata, apakah dapur ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebetulnya malah kelebihan," katanya.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Charles Honoris mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) mengembangkan model school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) . Usulan tersebut disampaikan menyusul langkah pembenahan yang dilakukan pimpinan baru BGN.

Pembenahan juga termasuk penghentian sementara pendaftaran dan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. “Momentum pembenahan ini perlu dimanfaatkan untuk mendorong transformasi model penyediaan MBG dari pendekatan dapur SPPG terpusat menuju school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah,” ujar Charles, Senin (8/6/2026).

Menurut dia, dapur berbasis sekolah dapat membuat pelaksanaan MBG lebih dekat dengan peserta didik sebagai penerima manfaat. Sekolah juga dapat memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia untuk mendukung proses pengolahan dan penyediaan makanan.

Pendekatan tersebut dinilai dapat mengurangi beban biaya distribusi dan logistik sekaligus mempermudah pengawasan terhadap mutu serta keamanan makanan yang diberikan kepada siswa.

Politikus PDIP itu menilai keterlibatan langsung pihak sekolah juga akan memperkuat posisi MBG sebagai program intervensi gizi bagi peserta didik. Melalui model tersebut, sekolah dapat berperan dalam menjaga kualitas makanan, memberikan edukasi gizi, serta memantau kondisi para siswa.

Selain meningkatkan efektivitas program, penggunaan fasilitas sekolah diyakini dapat mengurangi kebutuhan pembangunan infrastruktur baru. “Dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia, pemerintah dapat menekan biaya investasi dan operasional sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program,” katanya.

Charles juga mengapresiasi sejumlah kebijakan pembenahan yang mulai diterapkan BGN. Kebijakan itu meliputi moratorium pembangunan dapur baru, penajaman kembali kelompok penerima manfaat, serta perubahan orientasi program dari mengejar jumlah layanan menuju peningkatan kualitas.

Langkah tersebut penting untuk memastikan program MBG berjalan secara lebih tepat sasaran, efisien, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan status gizi masyarakat.

Moratorium pembangunan SPPG baru juga dinilai memberikan kesempatan kepada BGN untuk mengevaluasi pelaksanaan program secara menyeluruh. Evaluasi tersebut dapat mencakup tata kelola, standar operasional prosedur, kualitas sumber daya manusia, hingga pemenuhan standar keamanan pangan dan gizi.

Sebelumnya, Kepala BGN Nanik S Deyang mengumumkan penghentian sementara proses pendaftaran dan pembangunan dapur baru dalam program MBG. Kebijakan itu diambil sebagai bagian dari penataan program dan upaya meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.

Selain memberlakukan moratorium pembangunan dapur baru, BGN menyiapkan langkah refocusing penerima manfaat agar penyaluran program MBG lebih tepat sasaran. Serangkaian kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola sekaligus mengefisienkan anggaran program.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengkaji pemanfaatan kantin sekolah dan fasilitas dapur yang sudah tersedia sebagai alternatif pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurut Nanik, skema tersebut muncul sebagai solusi untuk daerah-daerah yang memiliki jumlah penerima manfaat relatif sedikit sehingga pembangunan dapur baru dinilai kurang efisien.

“Misalnya begini Mas, di tempat terpencil itu saya misalnya di Lombok. Di Lombok Barat saya pernah ke satu pulau, muridnya hanya 119. Kan enggak mungkin juga didirikan dapur,” ujar Nanik usai menghadiri pelantikan di Istana Negara, Senin (8/6/2026).

Dalam kondisi seperti itu, kata dia, kantin sekolah yang telah beroperasi dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyediaan makanan bergizi bagi para siswa.

“Tapi di situ ada kantin, jadi bisa dong kantin itu digunakan. Jadi kantin ini salah satu alternatif,” katanya.

Nanik menjelaskan pendekatan serupa juga dapat diterapkan di daerah kepulauan lainnya yang memiliki jumlah siswa terbatas.

Dia mencontohkan pengalamannya saat mengunjungi sebuah pulau di Raja Ampat yang hanya memiliki sekitar 115 murid.

Di wilayah tersebut, menurut dia, sudah tersedia dapur umum yang dibangun melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR sehingga tidak perlu lagi dilakukan pembangunan fasilitas baru.

“Di sebuah pulau muridnya hanya 115 juga, tapi di situ ada dapur umum CSR-nya Pertamina, ya kita bisa gunakan juga misalnya seperti ini,” ujarnya.

Karena itu, BGN membuka peluang penggunaan berbagai fasilitas yang telah tersedia di lapangan untuk mendukung pelaksanaan MBG, baik kantin sekolah maupun dapur yang dibangun oleh perusahaan atau lembaga lain.

“Jadi ada alternatif-alternatif, tidak harus membangun dapur baru di 3T,” kata Nanik.

Menurutnya, pemanfaatan fasilitas yang sudah ada merupakan bagian dari strategi efisiensi yang sedang disiapkan BGN di bawah kepemimpinannya. Langkah tersebut juga sejalan dengan upaya mengurangi ketergantungan program terhadap pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Iya, ini bagian efisiensi supaya tidak tadi menggunakan semuanya APBN,” tandas Nanik.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menegaskan bahwa pengelola atau pemilik dapur dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak harus memiliki afiliasi dengan sekolah.

Pernyataan itu disampaikan Nanik untuk meluruskan anggapan yang berkembang mengenai syarat kepemilikan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disebut-sebut harus terhubung dengan institusi pendidikan.

“Saya akan luruskan ya, mungkin sebetulnya bukan berafiliasi dengan sekolah. Yayasan itu boleh saja, tidak harus berafiliasi dengan sekolah,” ujar Nanik usai menghadiri pelantikan di Istana Negara, Senin (8/6/2026).

Menurut Nanik, sejak awal pembentukan BGN, Presiden Prabowo Subianto memang mendorong keterlibatan yayasan-yayasan yang memiliki rekam jejak di bidang sosial, pendidikan, maupun keagamaan untuk mendukung pelaksanaan program MBG.

Namun, keterlibatan yayasan tersebut tidak dibatasi hanya pada yayasan yang mengelola atau memiliki sekolah.

“Tapi memang diutamakan dulu Pak Presiden ketika mendirikan BGN itu adalah yayasan-yayasan yang bergerak dalam bidang sosial, kemudian pendidikan, dan juga agama-agama apa saja,” katanya.

Ia menegaskan bahwa petunjuk teknis (juknis) program tidak mengatur kewajiban bahwa pengelola dapur harus memiliki hubungan langsung dengan sekolah atau lembaga pendidikan tertentu.

“Kalau secara khusus juknisnya berkaitan dengan sekolah, tidak ada,” ujar Nanik.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang membeberkan bahwa akan ada sejumlah ahli gizi yang mengisi posisi Dewan Pengarah di BGN.

Hal itu disampaikan Nanik usai resmi dilantik sebagai Kepala BGN oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (8/5/2026).

Menurut Nanik, di Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BGN, terdapat posisi Dewan Pengarah.

"Di Dewan Pengarah ini akan kami isi dengan profesi ahli gizi dan dokter anak. Nanti yang akan meng-guideline kami mungkin di antara 7 orang itu, 5 dari pakar gizi," kata Nanik.

Nanik pun mengatakan bahwa setelah dilantik, terdapat sejumlah langkah yang akan diambil di BGN. Langkah pertama yang akan dilakukan adalah fokus pada efisiensi anggaran. Tujuannya agar tidak membebani anggaran negara saat ini. Dengan catatan, BGN tidak mengubah target dari pemberian gizi kepada penerima manfaat.

"Efisiensi dilakukan melalui moratorium, bukan hanya titik baru, tapi dapur-dapur baru," katanya.

Saat ini, jumlah dapur operasional berdasarkan virtual account di BGN mencapai 27.877.

"Kami hentikan dulu ke situ, kami akan tata, apakah dapur ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebetulnya malah kelebihan," katanya.

Dia menambahkan bahwa BGN pun tidak kan membuka pendaftaran dapur baru. Kemudian, BGN akan menata ketersediaan dapur, sebab, berdasarkan evaluasinya, dapur MBG terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Selain itu, BGN akan melakukan refocusing penerima manfaat. Sebab, terdapat evaluasi bahwa ada sekolah dengan keuangan memadai namun tetap menerima MBG.

"Kami refocusing penerima manfaat, apakah perlu, eh rasanya tidak perlu ya sekolah-sekolah kaya, karena gizinya pastinya lebih bagus. Jadi, kami arahkan bener pada anak-anak atau yang benar-benar membutuhkan," ujarnya.

Selain itu, BGN akan melakukan kontrol kualitas. Ke depan, BGN tidak lagi mengejar kuantitas penyaluran MBG.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang mengungkapkan sejumlah strategi yang akan ditempuh setelah resmi memimpin lembaga pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Fokus utama yang akan dilakukan adalah efisiensi anggaran, penataan dapur MBG, penajaman sasaran penerima manfaat, hingga mencari sumber pendanaan non-APBN untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Usai menghadiri pelantikan di Istana Negara, Senin (8/6/2026), Nanik menegaskan bahwa jabatan yang diembannya merupakan amanah besar yang harus dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab.

“Ini adalah program yang sangat bagus sekali, karena kita bertanggung jawab untuk bisa mencerdaskan anak-anak bangsa, sekaligus bisa untuk menggerakkan ekonomi bawah,” ujarnya.

Nanik mengatakan kepemimpinannya di BGN akan didukung oleh Wakil Kepala BGN Arumsari yang akan mengawasi aspek keuangan dan tata kelola anggaran, serta Sakti Wahyu Trenggono yang akan membantu pengembangan layanan di wilayah-wilayah yang belum terjangkau.

Moratorium Dapur dan Penataan Sebaran SPPG

Langkah pertama yang akan dilakukan BGN adalah menerapkan moratorium pembukaan dapur baru dan menghentikan sementara pendaftaran titik layanan baru.

Menurut Nanik, saat ini terdapat 27.877 dapur atau titik layanan yang telah tercatat dan beroperasi melalui sistem virtual account. Jumlah tersebut akan dievaluasi terlebih dahulu untuk memastikan distribusinya sesuai kebutuhan di setiap daerah.

“Per hari ini jumlah titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27.877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata,” katanya.

Evaluasi dilakukan untuk memastikan tidak terjadi penumpukan dapur di wilayah tertentu, terutama di Pulau Jawa, sementara daerah lain masih kekurangan fasilitas layanan.

“Kita mau tata. Misalnya Jawa Tengah harusnya butuh berapa, Jawa Barat butuh berapa, DKI butuh berapa, Jawa Timur butuh berapa. Karena memang dari data Ibu Arumsari, dapur ini masih menumpuk di Jawa,” ujarnya.

Setelah proses pemetaan kebutuhan selesai, BGN baru akan memutuskan apakah perlu membuka kembali pendaftaran dapur baru.

Sasaran MBG Akan Difokuskan

Selain menata infrastruktur program, Nanik juga berencana melakukan refocusing terhadap penerima manfaat MBG agar bantuan gizi lebih tepat sasaran.

Menurut dia, pemerintah perlu memastikan bahwa intervensi gizi diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, terutama keluarga rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah.

“Apakah perlu, rasanya sih tidak perlu ya kalau misalnya sekolah-sekolah kaya. Kan ini pasti di rumah gizinya juga sudah lebih bagus,” katanya.

Karena itu, BGN akan melakukan evaluasi terhadap target penerima manfaat yang saat ini mencapai sekitar 63 juta orang.

“Apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar 63 juta ini butuh, atau sebetulnya bisa dikurangi kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh,” ujar Nanik.

Fokus pada Kualitas, Bukan Kuantitas

Strategi berikutnya adalah memperkuat pengawasan kualitas layanan MBG. Nanik menegaskan bahwa pada 2026 BGN tidak akan berfokus pada penambahan jumlah dapur maupun penerima manfaat, melainkan memastikan seluruh layanan memenuhi standar operasional yang ditetapkan.

“Kami juga sudah sampaikan ke Presiden, di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas tapi pada kualitas,” katanya.

BGN akan melakukan audit terhadap dapur-dapur yang telah beroperasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan petunjuk teknis yang berlaku. Hasil evaluasi nantinya akan digunakan untuk mengelompokkan kapasitas dan kemampuan masing-masing dapur.

Kurangi Ketergantungan APBN untuk Wilayah 3T

Sementara itu, untuk memperluas layanan di wilayah 3T, Nanik menyiapkan pendekatan baru dengan mengurangi ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut dia, pembangunan dapur MBG di daerah terpencil dapat didorong melalui kolaborasi dengan sektor swasta, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) BUMN, hibah internasional, maupun kontribusi perusahaan yang beroperasi di wilayah setempat.

“Kami akan coba kerjasamakan atau bisa dibiayai dengan CSR BUMN, atau mungkin ada hibah dari luar negeri, atau mungkin juga kalau di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar yang berinvestasi, masa sih bikin dapur untuk masyarakat di situ enggak mau,” ujarnya.

Nanik mengungkapkan sejumlah investor bahkan telah lebih dulu membangun fasilitas pendukung program gizi di wilayah 3T. Karena itu, BGN akan melakukan penataan dan koordinasi agar seluruh inisiatif tersebut dapat berjalan selaras dengan program pemerintah

Menurutnya, berbagai langkah efisiensi dan penataan tersebut mulai dibahas secara intensif oleh jajaran pimpinan BGN dan akan segera direalisasikan dalam waktu dekat.

“Bahkan sudah mulai, kami sudah rapat-rapat untuk merealisasikan hal-hal yang kami sampaikan,” tandas Nanik.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto telah resmi melantik Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang di Istana Negara pada Senin (8/5/2026). Usai dilantik, Nanik membeberkan sejumlah langkah yang akan diambil terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk evaluasi sekolah penerima manfaat.

Nanik mengatakan bahwa langkah pertama yang akan dilakukan oleh BGN adalah fokus pada efisiensi anggaran. Tujuannya agar tidak membebani anggaran negara saat ini. Dengan catatan, BGN tidak mengubah target dari pemberian gizi kepada penerima manfaat.

"Efisiensi dilakukan melalui moratorium, bukan hanya titik baru, tapi dapur-dapur baru," katanya di Istana Negara usai dilantik pada Senin (8/6/2026).

Saat ini, jumlah dapur operasional berdasarkan virtual account di BGN mencapai 27.877.

"Kami hentikan dulu ke situ, kami akan tata, apakah dapur ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebetulnya malah kelebihan," kata Nanik.

Dia menambahkan bahwa BGN pun tidak akan membuka pendaftaran dapur baru. Kemudian, BGN akan menata ketersediaan dapur, sebab, berdasarkan evaluasinya, dapur MBG terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Selain itu, BGN akan melakukan refocusing penerima manfaat. Sebab, terdapat evaluasi bahwa ada sekolah dengan keuangan memadai namun tetap menerima MBG.

"Kami refocusing penerima manfaat, apakah perlu, eh, rasanya tidak perlu ya sekolah-sekolah kaya, karena gizinya pastinya lebih bagus. Jadi, kami arahkan bener pada anak-anak atau yang benar-benar membutuhkan," ujarnya.

Selain itu, BGN akan melakukan kontrol kualitas. Ke depan, BGN tidak lagi mengejar kuantitas penyaluran MBG.

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menilai sertifikasi halal yang dimiliki oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjamin kualitas dan nilai halal pada makanan dan minuman bagi penerima manfaat program tersebut.

“Kehadiran sertifikat halal memberikan jaminan bahwa makanan dan minuman yang disajikan kepada penerima manfaat program MBG telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan,” kata Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Mamat Salamet Burhanudin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, sertifikasi halal merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan program MBG karena memberikan jaminan atas kehalalan makanan dan minuman yang dikonsumsi masyarakat.

Oleh karena itu, BPJPH terus melakukan edukasi, sosialisasi, dan pendampingan agar seluruh SPPG dapat memenuhi kewajiban sertifikasi halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, seluruh produk termasuk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal,” kata Mamat.

“Melalui kegiatan ini, BPJPH ingin memastikan para penyelenggara MBG memahami pentingnya sertifikasi halal sekaligus proses yang harus dipenuhi untuk memperolehnya,” ujarnya menambahkan.

Melalui sosialisasi kepada SPPG, BPJPH berharap semakin banyak dapur yang memahami pentingnya sertifikasi halal dan segera mengajukan sertifikasi halal.

“Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis sekaligus memastikan masyarakat memperoleh makanan yang bergizi, aman, dan terjamin kehalalannya,” katanya.

Menurutnya, sertifikasi halal tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan dan pemberian kepastian hukum kepada masyarakat.

Selain itu, BPJPH juga mendorong seluruh penyelenggara MBG untuk tidak hanya berfokus pada perolehan sertifikat halal, tetapi juga menjaga konsistensi penerapan Proses Produk Halal (PPH) dalam seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari pengadaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, hingga penyajian.

“Kami berharap seluruh SPPG dapat segera mengajukan sertifikasi halal dan secara konsisten menjaga implementasi proses produk halal. Dengan demikian, jaminan kehalalan produk yang disajikan kepada para penerima manfaat dapat terus terpelihara,” kata Mamat.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Rembang (ANTARA) - Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Rembang Migas Energi (RME) melakukan uji coba atau "nyala perdana" penggunaan Compressed NatCural Gas (CNG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dorokandang, Kecamatan Lasem.

"Ini sesuai dengan semangat kami untuk membentuk ekosistem pangan dan ekonomi di lingkungan SPPG. Kerja sama dengan BUMD, dalam hal ini PT RME, adalah awal yang sangat positif," kata Ketua Satgas MBG Kabupaten Rembang Mochamad Hanies Cholil Barro di Rembang, Selasa.

Ia mengatakan penggunaan CNG merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem pangan dan ekonomi di sekitar SPPG sekaligus meningkatkan efisiensi operasional dapur MBG.

Meskipun baru dilakukan nyala perdana, kata dia, sudah ada tujuh SPPG yang mengantre untuk menggunakan CNG dari total 72 SPPG yang direncanakan beroperasi di Kabupaten Rembang.

Ia berharap kerja sama tersebut dapat diperluas dengan melibatkan BUMD lain maupun kelompok masyarakat setempat agar manfaat ekonomi program MBG dapat dirasakan lebih luas.

Direktur PT RME Rizal Wijaya mengatakan penggunaan CNG terbukti lebih hemat dibandingkan elpiji berdasarkan hasil uji coba selama sepekan terakhir.

"Secara pemakaian, CNG terbukti lebih hemat sekitar 25 - 30 persen. Harganya juga lebih murah dibandingkan elpiji," ujarnya.

Ia menambahkan dari sisi keamanan penggunaan CNG memiliki risiko yang rendah selama pengguna mematuhi standar keselamatan dan operasional yang berlaku.

Rizal juga memastikan pasokan CNG untuk kebutuhan SPPG aman karena PT RME telah menjalin kerja sama dengan pemasok CNG dari Semarang.

Menurut dia, peluncuran tersebut menjadi tonggak kebangkitan PT RME setelah tidak aktif selama lebih dari tiga tahun. Saat ini perusahaan daerah tersebut mulai mengembangkan bisnis perdagangan CNG.

"PT RME menargetkan sedikitnya 50 persen dari total SPPG di Kabupaten Rembang menggunakan layanan CNG perusahaan," ujarnya.

Jika target tersebut tercapai, kata dia, perusahaan optimistis dapat mulai memberikan dividen kepada Pemerintah Kabupaten Rembang dalam satu tahun ke depan.

Selain menyasar kebutuhan energi SPPG, PT RME juga mulai memperluas pasar ke sektor industri kecil dan menengah, perhotelan, serta restoran dengan memasang instalasi penunjang distribusi CNG di sejumlah lokasi usaha kuliner.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) tengah menyiapkan konsep Dapur Susu Indonesia (Dasi) untuk memperkuat pasokan susu bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui unit pengolahan susu skala kecil yang terintegrasi dengan dapur MBG di daerah.

Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementan Makmun mengatakan konsep tersebut juga dibuat untuk mendukung penyerapan susu segar produksi peternak lokal sekaligus memperluas pengembangan sapi perah di berbagai wilayah Indonesia.

“Kalau kami istilahnya Dasi, maksudnya, Dapur Susu Indonesia. Ini yang kita ingin dorong,” kata Makmun dalam konferensi pers Hari Susu Nusantara 2026 di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, konsep dapur susu itu dirancang untuk menghubungkan unit pengolahan susu dengan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah sekitar sehingga penyerapan susu peternak dapat lebih terjamin.

Ia mencontohkan, peternakan dengan kapasitas sekitar 100 hingga 200 ekor sapi perah dapat didukung unit pengolahan susu skala kecil yang hasil produksinya langsung disalurkan ke SPPG di wilayah sekitar.

Menurut dia, pola tersebut dapat menjadi pasar baru bagi peternak sekaligus memperluas pengembangan industri pengolahan susu di luar Pulau Jawa.

“Kami sudah buat prototipe-nya dengan modal mungkin di bawah Rp5 miliar itu sudah bisa membuat satu unit dapur susu yang kemudian bisa menyuplai sekitar lima sampai 10 SPPG di sekitarnya,” ujar dia.

Makmun mengatakan pengembangan sapi perah selama ini masih banyak terpusat di Pulau Jawa, sehingga wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara sampai dengan Indonesia Timur dinilai memiliki peluang untuk pengembangan peternakan sapi perah.

Ia menambahkan pengembangan sapi perah kini tidak lagi bergantung pada wilayah dataran tinggi karena teknologi memungkinkan peternakan dikembangkan di dataran rendah.

“Sekarang sudah banyak industri juga yang bangun di dataran rendah, seperti di Subang, ada yang bangun di Brebes,” ujar dia.

Makmun mengatakan program MBG menjadi peluang besar bagi pengembangan peternakan sapi perah nasional karena susu menjadi salah satu menu dalam program tersebut.

Penyerapan susu melalui program MBG dinilai dapat menjadi pasar bagi peternak sekaligus mendorong pengembangan pengolahan susu di daerah.

"Ini menjadi pasar yang baik. Dulu teman-teman yang (memiliki tingkat usaha) kecil kalah di sisi promosi, penjualan, pasti kalah dengan teman-teman di (tingkat) industri. Nah, sekarang semuanya ada di dalam program pemerintah, pengembangannya, kemudian off-taker-nya itu sudah ada," katanya.

Kementan mencatat populasi sapi perah nasional saat ini sekitar 540.657 ekor dengan lebih dari 90 persen berada di peternakan rakyat.

Sementara itu, produksi susu dalam negeri saat ini baru memenuhi sekitar 25 persen kebutuhan nasional, sedangkan sisanya masih dipenuhi dari impor.

Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas pakan, kesehatan hewan, serta penambahan populasi sapi perah guna mengurangi ketergantungan impor susu secara bertahap.

“Kalau di negara-negara lain (rata-rata) produksinya ada di atas 30 liter per hari, kita ingin produktivitas peternak kita yang saat ini masih di bawah 20 liter per hari itu meningkat menjadi di atas 20 liter per hari, mudah-mudahan bisa (mencapai) 25 liter per hari,” kata Makmun.

Untuk mendukung peningkatan populasi, pemerintah bersama pelaku usaha juga telah mengimpor hampir 15 ribu ekor sapi bunting sepanjang tahun lalu.

Sementara itu, General Manager Research and Development PT Indolakto Tjatur Lestijaman mengatakan peningkatan konsumsi susu dinilai penting untuk mendukung perbaikan gizi masyarakat dan pembentukan sumber daya manusia yang lebih sehat.

Menurut dia, peningkatan permintaan susu sejak pelaksanaan program MBG juga mendorong industri menambah kapasitas produksi dan investasi baru di sektor pengolahan susu.

“Kalau buat Indolakto, cukup banyak sih kita harus meningkatkan kapasitas produksi karena itu. Harus ada investasi baru,” ujar Tjatur.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Calon mitra dilarang membangun dapur apabila belum terverifikasi

Mataram (ANTARA) - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya menegaskan bahwa pihaknya melarang calon mitra membangun dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebelum lolos verifikasi persyaratan.

"Calon mitra dilarang membangun dapur apabila belum terverifikasi," kata Sony Sonjaya di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat.

Pada prinsipnya, kata dia, masyarakat mengajukan diri sebagai mitra BGN untuk membuka dapur MBG harus melalui portal resmi mitra.BGN.go.id.

"Pendaftaran dilakukan secara daring, administrasi juga secara daring, di lapangan itu hanya bertemu dengan petugas lapangan yang melakukan survei," ucap dia.

Ia pun memastikan tidak ada penarikan biaya dalam proses verifikasi pengajuan oleh masyarakat sebagai mitra BGN.

Proses pendaftaran, dimulai dari tahap verifikasi persyaratan yang di antaranya harus melengkapi data nama dan pengurus yayasan, NPWP serta NIB.

Jika lolos verifikasi, kata dia, calon mitra mendapatkan nomor ID yayasan berjumlah enam digit. Setelah itu, baru bisa mengajukan titik lokasi dapur MBG.

"Jadi, di sistem itu sudah menginformasikan ketika titik lokasi dapur yang diajukan dalam lokasi, kuotanya sudah terisi, sistem akan memberikan informasi, dan di sistem itu ada tulisan blok merah," ujarnya.

Namun demikian, ia mengatakan bahwa proses pengajuan sudah tidak lagi dibuka oleh pihak BGN. Pendaftaran secara daring tersebut sekarang sudah ditutup secara resmi.

"Jadi, portal mitra sudah ditutup, dan sekarang BGN sedang melakukan validasi data (verifikasi data). Pendataan dengan buttom-up, dikumpulkan data itu melalui sistem mulai tingkat desa," kata Sony Sonjaya.

Ia mengungkapkan jumlah dapur MBG yang kini telah lolos verifikasi data sebagai mitra sebanyak 29.400.

"Sekarang, yang terverifikasi secara nasional ada 29.400 dapur dan yang sudah operasional 27.900 dapur," ujarnya.

Jika dilihat dari persentase kebutuhan dapur MBG skala nasional sebanyak 30.000 lokasi, lanjut dia, jumlah yang terverifikasi ini sudah mencapai 80 persen.

"Sisanya, kita menunggu hasil validasi data riil, terutama untuk daerah terpencil," ujar dia.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026