Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru dilantik, Nanik S. Deyang, membantah kabar yang menyebut tujuh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Aceh menghentikan operasional karena dana program belum dicairkan.

Menurut Nanik, informasi tersebut tidak sepenuhnya benar karena pencairan dana untuk operasional SPPG telah dilakukan secara bertahap sejak pekan lalu dan terus berlanjut hingga Senin (8/6/2026).

“Ada bagian dari hoaks, ada bagian dari... semua sudah dicairkan dari mulai Jumat,” ujar Nanik setelah menghadiri pelantikan di Istana Negara, Senin (8/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa dana operasional untuk ribuan dapur MBG yang telah terdaftar dalam sistem telah disalurkan sehingga kegiatan pelayanan tetap dapat berjalan.

“Yang 27.877 tadi itu loh, sudah masuk, sudah operasional,” katanya.

Meski demikian, Nanik mengakui terdapat sejumlah proses pencairan yang dilakukan secara bertahap sehingga tidak seluruh dana masuk pada waktu yang bersamaan. Namun, menurut dia, hal tersebut hanya berkaitan dengan mekanisme administrasi dan tidak mencerminkan adanya persoalan mendasar dalam pendanaan program.

“Memang ada beberapa yang Jumat itu sudah dicairkan, yang Senin ini juga dicairkan,” ujarnya.

Bahkan, berdasarkan laporan yang diterima BGN pada hari yang sama, masih terdapat sejumlah pencairan dana yang terus diproses untuk mendukung operasional layanan MBG di berbagai daerah.

“Tadi kalau enggak salah kami dapat laporan, dicairkan hari ini,” kata Nanik.

Karena itu, ia menegaskan tidak terdapat masalah serius terkait pendanaan program maupun operasional dapur MBG di Aceh. Menurutnya, isu yang beredar lebih disebabkan oleh kendala teknis dalam proses pencairan.

“Jadi tidak ada masalah, ini masalah teknis saja,” tandas Nanik.

Bisnis.com, BATAM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kepulauan Riau (Kepri) dihentikan sementara mulai Senin 8 Juni 2026 akibat dana operasional yang belum cair dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Penghentian program MBG tersebut berdampak pada seluruh penerima manfaat, baik balita yang terdaftar di Posyandu maupun siswa sekolah yang selama ini menerima jatah makanan.

Kader Posyandu Surya Mawar Asri, Batam Centre Sri (30) mengatakan pihaknya menerima informasi bahwa distribusi MBG tidak lagi dilakukan mulai hari ini, Senin (8/6/2026).

"Hari ini tidak ada. Informasinya mulai hari ini MBG dihentikan sementara, tetapi sampai kapan kami belum mendapat kepastian," kata Sri di Batam, Senin.

Menurut dia, Posyandu Surya Mawar Asri yang berada di Perumahan Bida Asri I selama ini melayani sekitar 19 balita aktif setiap bulan yang rutin menerima manfaat program tersebut bersamaan dengan kegiatan penimbangan dan imunisasi. "Semuanya rutin dapat MBG," ujarnya.

Selain Posyandu, penghentian program juga dirasakan oleh sejumlah sekolah di Batam. Beberapa sekolah telah menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua siswa agar menyiapkan bekal makanan dari rumah.

Dalam pengumuman yang beredar, pihak sekolah menyebutkan bahwa program MBG tidak dapat diberikan hingga waktu yang belum ditentukan.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Batam Defri Frenaldi membenarkan penghentian sementara program tersebut. "Sesuai edaran," katanya singkat.

Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) wilayah Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat Dr. Syartiwidya menjelaskan bahwa penghentian operasional dilakukan karena dana produksi dan operasional dari BGN belum tersedia.

"Anggaran belum cair, makanya diberhentikan sementara," katanya.

Keputusan tersebut tertuang dalam Berita Acara Penghentian Sementara Operasional Dapur Nomor: 001/BA/SPPG Sei.Pasir/1/VI/2026 yang diterbitkan pada Sabtu (6/6/2026) pukul 15.00 WIB.

Dia menjelaskan, ketiadaan anggaran membuat dapur penyedia MBG tidak dapat membeli bahan baku produksi maupun membayarkan insentif relawan yang bertugas dalam pelaksanaan program.

Hingga saat ini belum ada kepastian kapan program akan kembali berjalan. "Belum bisa ditentukan. Nanti akan dikoordinasikan lagi," ujar Syartiwidya.

Operasional layanan MBG akan kembali dilaksanakan setelah dana dari Badan Gizi Nasional diterima dan seluruh kebutuhan produksi dapat dipenuhi kembali.

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah upaya pemerintah mempercepat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai proyek sosial terbesar dalam sejarah Indonesia modern, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Kejaksaan Agung memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut.

Pesan itu muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap tata kelola MBG setelah serangkaian laporan mengenai dugaan penyimpangan, persoalan kualitas makanan, hingga kasus hukum yang menyeret mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

Hingga, pemerintah membuka peluang menambah anggaran bagi lembaga pengawas dan aparat penegak hukum jika memang dibutuhkan untuk memperkuat pengawasan program prioritas nasional. Langkah tersebut menimbulkan perdebatan. Apakah menambah anggaran pengawasan merupakan solusi yang tepat?

Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp268 triliun untuk program tersebut pada 2026. Nilai itu setara dengan lebih dari 8% total belanja negara dalam APBN tahun berjalan. Dengan skala yang begitu besar, bahkan kebocoran kecil sekalipun berpotensi menghasilkan kerugian negara dalam jumlah triliunan rupiah.

Di sisi lain, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari berapa banyak makanan yang dibagikan, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar sampai kepada penerima manfaat. Di titik itulah pengawasan menjadi kata kunci.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo mencakup seluruh program pemerintah. Namun karena pidato tersebut disampaikan dalam forum Badan Gizi Nasional, perhatian publik kemudian lebih banyak tertuju kepada MBG.

Menurut Prasetyo, Presiden sesungguhnya sedang mengirimkan pesan yang lebih luas mengenai perang melawan korupsi.

"Dalam forum di Sentul memang kemudian Bapak Presiden memberikan penekanan sekali lagi, sesungguhnya tidak hanya kepada program di Badan Gizi Nasional ya. Kembali sekali lagi, itu untuk semuanya. Tapi memang di dalam forum itu, karena forumnya adalah memang forum Badan Gizi Nasional, beliau fokus terhadap hal tersebut," katanya kepada wartawan.

Menurut Prasetyo, pemerintah siap mendengarkan kebutuhan lembaga-lembaga tersebut apabila memang diperlukan penguatan kapasitas.

"Nah, untuk kemudian meminta kepada seluruh jajaran aparat penegak hukum sebagaimana yang tadi saya sampaikan untuk terus melaksanakan tugasnya. Baik Kejaksaan, baik Kepolisian, BPKP, kemudian kemarin juga hadir Ketua KPK. Kalau membutuhkan perkuatan-perkuatan untuk disampaikan kepada Bapak Presiden," tuturnya

Bagi Istana, biaya pengawasan yang bertambah jauh lebih kecil dibandingkan potensi kerugian negara akibat korupsi. Ketika ditanya apakah penguatan itu dapat berbentuk penambahan anggaran, Prasetyo menjawab tanpa ragu.

"Ya kalau kemudian nanti itu adalah bagian dari sebuah konsekuensi ya, kami pikir tidak ada masalah. Karena lebih baik kita menambah anggaran untuk mencegah terjadinya tindak-tindak pidana korupsi. Pilihannya kan lebih baik seperti itu," imbuhnya.

Logika tersebut sebenarnya sejalan dengan berbagai studi internasional mengenai pencegahan fraud di sektor publik.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) dalam berbagai laporan globalnya menunjukkan bahwa biaya pengawasan yang efektif hampir selalu lebih kecil dibandingkan kerugian akibat korupsi yang berhasil dicegah.

Dalam konteks Indonesia, data KPK selama bertahun-tahun menunjukkan nilai kerugian negara akibat tindak pidana korupsi mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahun.

Oleh karena itu, bagi pemerintah, memperkuat pengawasan merupakan investasi untuk melindungi anggaran negara. Prasetyo juga menegaskan bahwa pengawasan bukan sesuatu yang baru.

Menurut dia, seluruh program pemerintah sebenarnya sudah diawasi secara rutin oleh berbagai lembaga.

"Ya sesungguhnya kan seluruh program pasti harus dilakukan pengawasan ya. Seperti BPKP ini kan adalah audit internal keuangan pemerintah kan. Seluruh kementerian dan lembaga ya secara rutin ada pengawasan terhadap seluruh proses di kementerian dan lembaga masing-masing," ujarnya.

Bahkan, kata Prasetyo, Presiden secara langsung menerima laporan monitoring dan evaluasi dari berbagai kementerian serta lembaga.

"Rutin, rutin, rutin. Jadi beliau ya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan memang rutin seluruh program, seluruh kementerian dilakukan monitoring, dilakukan evaluasi," imbuhnya.

Namun Prasetyo menekankan bahwa monitoring tidak selalu berarti adanya masalah. Dalam banyak kasus, evaluasi dilakukan untuk memastikan target-target program berjalan sesuai rencana.

Kendati demikian, fakta bahwa Presiden secara khusus menyoroti pengawasan menunjukkan besarnya perhatian pemerintah terhadap risiko kebocoran dalam program-program prioritas. Terutama ketika nilai anggarannya mencapai ratusan triliun rupiah.

Konsolidasi Baru di Badan Gizi Nasional

Jika Istana berbicara mengenai pengawasan dari sisi kebijakan makro, Badan Gizi Nasional kini menghadapi tantangan yang lebih konkret. Lembaga yang menjadi pelaksana utama MBG sedang menjalani fase konsolidasi setelah pergantian kepemimpinan.

Dalam konferensi pers perdana sejak menjabat sebagai Kepala BGN, Nanik S. Deyang menegaskan bahwa prioritas utama lembaganya adalah meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.

Menurut Nanik, fokus BGN saat ini bukan memperluas program secara agresif, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat maksimal.

"Fokus kami saat ini adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat," katanya.

Pernyataan itu menandai perubahan pendekatan yang cukup penting. Selama satu setengah tahun terakhir, perhatian publik lebih banyak tertuju pada perluasan jumlah penerima manfaat dan pembangunan dapur baru.

Kini BGN justru berbicara mengenai efisiensi, standardisasi, dan penajaman sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan refocusing penerima manfaat.

Artinya, intervensi gizi akan lebih diarahkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Pada saat yang sama, BGN juga memberlakukan moratorium sementara pembangunan dapur baru.

Kebijakan tersebut cukup menarik karena sebelumnya ekspansi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi salah satu indikator utama keberhasilan program.

Sebaliknya, BGN kini memilih mengoptimalkan dapur yang sudah beroperasi. Pendekatan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian wilayah mengalami konsentrasi dapur yang sangat tinggi, sementara daerah lain masih kekurangan layanan. Menurut Nanik, ketimpangan tersebut harus diperbaiki.

"Saat ini masih terdapat konsentrasi dapur yang tinggi di wilayah aglomerasi, sementara sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih membutuhkan penguatan layanan," ucapnya.

Alih-alih selalu membangun fasilitas baru, pemerintah akan memanfaatkan aset yang sudah tersedia.

"Karena itu kami melakukan penataan agar pemerataan manfaat program benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia," tegasnya.

Menata Ulang Tata Kelola

Namun bagi Nanik, persoalan terbesar MBG bukan hanya soal distribusi. Kualitas layanan juga menjadi fokus utama. Oleh karena itu BGN mulai memperkuat pembinaan dan standardisasi seluruh SPPG.

Langkah tersebut mencakup keamanan pangan, mutu layanan, hingga kualitas sumber daya manusia.

"Kami ingin memastikan setiap dapur menghasilkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi. Karena itu, pembenahan standar operasional, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan pengawasan menjadi agenda utama kami," tandas Nanik.

Tata Kelola atau Tambah Pengawas?

Bagi sebagian kalangan, wacana penambahan anggaran bagi lembaga pengawas terdengar masuk akal. Program dengan nilai ratusan triliun rupiah tentu membutuhkan kapasitas pengawasan yang memadai.

Namun bagi Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet, persoalannya tidak sesederhana menambah jumlah auditor atau memperbesar anggaran lembaga pengawas.

Menurut Yusuf, kasus yang belakangan mencuat justru menunjukkan bahwa titik lemah utama MBG berada pada desain tata kelola program.

"Menambah anggaran untuk lembaga pengawas dan aparat penegak hukum bukan langkah yang salah, tetapi akan keliru jika dianggap sebagai solusi utama," katanya saat dihubungi Bisnis pada Senin (8/6/2026).

Menurut Yusuf, publik selama ini cenderung fokus pada makanan yang diterima masyarakat. Padahal risiko terbesar justru berada pada sisi anggaran dan pengadaan.

"Kasus yang baru terungkap menunjukkan bahwa persoalan utama MBG tidak hanya berada pada makanan yang diterima masyarakat, melainkan pada tata kelola anggaran,” tuturnya.

Dia menyoroti bahwa program sebesar MBG tidak hanya mengelola belanja pangan, tetapi juga berbagai komponen pendukung yang nilainya sangat besar.

Mulai dari pembangunan fasilitas, pengadaan kendaraan operasional, peralatan dapur, teknologi informasi, hingga berbagai aset pendukung lainnya.

Di titik inilah potensi penyimpangan muncul. Menurut Yusuf, selama struktur program masih menyimpan ruang interpretasi yang luas, penambahan auditor tidak otomatis menyelesaikan persoalan.

"Menambah anggaran pengawasan tanpa membenahi struktur yang menciptakan peluang kebocoran hanya akan meningkatkan biaya pengawasan tanpa menyelesaikan akar masalah," katanya.

Oleh karena itu Yusuf menilai pengawasan hanya efektif apabila objek yang diawasi memang dirancang untuk dapat diawasi.

"Pengawasan juga hanya efektif jika objek yang diawasi transparan dan dapat diaudit," ucapnya.

Jika struktur biaya tidak jelas, pengadaan tidak transparan, dan data tidak terintegrasi, auditor akan kesulitan menemukan penyimpangan meskipun jumlahnya diperbanyak.

Memisahkan Anggaran Pangan dan Anggaran Aset

Menurut Yusuf, salah satu langkah paling penting adalah memisahkan secara tegas antara belanja pangan dan belanja aset.

Selama ini kedua komponen tersebut sering berada dalam satu kerangka besar program sehingga sulit dievaluasi secara terpisah. Padahal karakteristik risikonya berbeda. Belanja pangan bersifat rutin dan berulang. Sementara belanja aset biasanya bernilai besar dan dilakukan dalam jumlah terbatas. Keduanya membutuhkan pendekatan pengawasan yang berbeda.

"Karena itu, prioritas seharusnya adalah memperbaiki tata kelola dengan memisahkan secara tegas anggaran pangan dan anggaran aset," katanya.

Selain itu, Yusuf menilai proses pengadaan perlu distandarkan secara lebih ketat. Standarisasi akan mempersempit ruang interpretasi dan mengurangi peluang manipulasi harga maupun spesifikasi barang.

Tidak kalah penting, pencairan dana perlu dikaitkan dengan capaian yang terukur. "Mengaitkan pencairan dana dengan capaian yang terukur," tandasnya.

Ketika ditanya model pengawasan yang paling tepat untuk MBG, Yusuf menawarkan pendekatan yang berbeda dari pola audit konvensional. Menurut dia, pengawasan harus berbasis risiko. Artinya, perhatian terbesar diberikan kepada titik-titik yang paling rentan terhadap penyimpangan.

"Untuk program sebesar MBG, model pengawasan yang paling tepat adalah pengawasan berlapis yang berbasis risiko," imbuhnya.

Pendekatan tersebut menjadi penting karena MBG melibatkan puluhan ribu titik layanan. Mengawasi seluruh aktivitas dengan intensitas yang sama akan membutuhkan biaya yang sangat besar.

Oleh karena itu sumber daya pengawasan harus difokuskan pada area yang paling berisiko.

"Pengawasan perlu difokuskan pada area yang paling rentan terhadap penyimpangan, yaitu pengadaan aset dan biaya operasional," kata Yusuf.

Sebaliknya, distribusi bahan pangan yang relatif lebih mudah ditelusuri tidak perlu dibebani prosedur yang berlebihan.

Salah satu gagasan paling menarik yang disampaikan Yusuf adalah penerapan pembayaran berbasis kinerja. Dalam skema ini, negara hanya membayar layanan yang telah diverifikasi memenuhi standar tertentu.

Artinya, pembayaran dilakukan setelah makanan benar-benar diterima penerima manfaat, memenuhi standar gizi, dan lolos verifikasi kualitas.

Dengan mekanisme tersebut, pengawasan tidak lagi bergantung pada audit setelah uang habis dibelanjakan. Pengawasan justru terjadi sebelum pembayaran dilakukan. "Dengan mekanisme ini, pengawasan terjadi pada setiap transaksi, bukan hanya melalui audit setelah dana habis digunakan," katanya.

Model serupa telah digunakan di berbagai negara dalam program bantuan sosial dan pelayanan kesehatan. Tujuannya adalah mengurangi risiko penyimpangan sekaligus meningkatkan kualitas layanan.

Potensi Penghematan Puluhan Triliun Rupiah

Di luar perdebatan teknis pengawasan, Yusuf mengingatkan bahwa perbaikan tata kelola memiliki implikasi fiskal yang sangat besar

Dia membuat simulasi sederhana berdasarkan asumsi kebocoran yang konservatif. Menurutnya, apabila kebocoran program sosial berada pada kisaran 10%-15%, maka potensi penghematan yang dapat diperoleh negara sangat besar.

"Pada akhirnya, jika kebocoran belanja sosial diasumsikan secara konservatif berada pada kisaran 10 hingga 15 persen, maka dari anggaran sekitar Rp268 triliun terdapat potensi penghematan sekitar Rp27 hingga Rp40 triliun," tandasnya.

Jika Yusuf masih melihat ruang bagi penambahan anggaran pengawasan setelah tata kelola diperbaiki, pandangan yang jauh lebih kritis disampaikan oleh Peneliti Center for Law and Economic Studies (Celios) sekaligus perwakilan Indonesia di Young Scientists Group World Food Forum, Isnawati Hidayah.

Menurut Isnawati, menambah anggaran pengawasan bukan jawaban atas persoalan yang dihadapi MBG saat ini. Dia menilai akar masalah program justru berada pada desain tata kelola dan desain pengawasan yang sejak awal belum jelas.

"Yang memang menjadi permasalahan utama kan dari awal mulai itu adalah tata kelolanya dan juga desain pengawasannya juga tidak jelas," katanya

Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah seharusnya fokus melakukan pembenahan menyeluruh terlebih dahulu. Bukan sekadar menambah sumber daya pengawasan.

Isnawati juga menyoroti aspek kepemimpinan BGN. Menurutnya, salah satu persoalan mendasar adalah pemilihan figur yang tidak memiliki latar belakang kuat di bidang gizi, kesehatan masyarakat, atau keamanan pangan.

"Yang harus dilakukan adalah yang pertama harus mengganti seluruh jajaran yang ada di petinggi-petinggi BGN," imbuhnya

Dia berpendapat bahwa keberhasilan program gizi nasional sangat bergantung pada kapasitas teknokratis pimpinan yang menjalankannya, sehingga perubahan kepemimpinan menurut dia tidak cukup apabila tidak diikuti perubahan pendekatan.

Selain soal kepemimpinan, Isnawati menilai audit menyeluruh harus menjadi prioritas utama. Menurutnya, pengawasan tidak boleh berhenti pada level operasional. Seluruh rantai kebijakan perlu diperiksa.

"Tata kelolanya dari pembuat kebijakan hingga ke yayasan itu harus benar-benar diaudit," ujarnya.

Tak hanya itu, menurut Isnawati, transparansi saat ini masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi BGN. Dia mencontohkan sulitnya memperoleh data detail mengenai lokasi SPPG maupun berbagai informasi operasional lainnya.

“Tanpa data yang terbuka, masyarakat tidak memiliki alat untuk melakukan verifikasi. Sebaliknya, keterbukaan memungkinkan pengawasan berlangsung setiap hari tanpa harus menunggu auditor datang,” pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Pakar Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) Satria Unggul Wicaksana mendesak supaya pemerintah dapat menyusun dan menetapkan regulasi hukum yang terang dan komprehensif mengenai pengawasan serta pengelolaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Desakan tersebut mencuat seusai Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penangkapan dan penetapan tersangka terhadap mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta dua mantan wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program prioritas pemerintah yang menelan anggaran hingga Rp268 triliun itu.

Satria menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap sejumlah jajaran pimpinan BGN tersebut bukanlah hal yang mengejutkan. Ia menilai pelaksanaan program MBG sejak awal telah menyimpan sejumlah persoalan mendasar, baik dari aspek regulasi maupun tata kelola anggaran.

“Ini sebenarnya bukan sesuatu yang mengagetkan dan sudah dapat diprediksi sejak awal. Kita memahami bahwa program MBG merupakan bagian dari proyek mercusuar yang menjadi program andalan Presiden Prabowo selama masa kampanye. Namun, sejak awal pengaturannya sudah terdapat sejumlah kejanggalan," tutur Satria, Senin (8/6/2026).

Ia menegaskan pengaturan Program MBG yang dituangkan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan hal yang tidak lazim, mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan hingga terlalu luasnya cakupan penerima manfaat yang ditargetkan.

Menurutnya, dalam perkembangan pelaksanaan program tersebut, justru ditemukan berbagai persoalan dalam komponen pengadaan barang dan jasa. Ia menyoroti bahwa porsi anggaran untuk makanan sebagai tujuan utama program tersebut dinilai tidak sebanding dengan sejumlah pengadaan lainnya yang saat ini menjadi objek perkara hukum Korps Adhyaksa itu.

"Dalam perkembangannya ternyata porsi anggaran untuk makanan justru lebih kecil dibandingkan sejumlah pengadaan lain yang kini menjadi objek perkara. Karena itu, kasus yang menjerat mantan petinggi BGN ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola program," tegasnya.

Tak hanya itu, Satria juga menilai bahwa pelaksanaan program tersebut secara konstitusional dan yuridis masih memiliki kelemahan yang kemudian membuka ruang terjadinya potensi-potensi penyimpangan.

“Potensi fraud dan korupsi sebenarnya sudah terlihat sejak awal. Yang terjadi bukan hanya praktik mark up, tetapi juga mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan terdapat unsur-unsur pelanggaran hukum lainnya yang perlu didalami aparat penegak hukum,” ungkapnya.

Untuk itu, Satria menilai penangkapan dan penetapan tersangka terhadap Dadan cs tersebut seharusnya dijadikan momentum bagi pemerintah untuk segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis.

Dirinya pun berpendapat agar program tersebut difokuskan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan, seperti anak-anak dengan prevalensi stunting, masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok prasejahtera yang memiliki keterbatasan akses terhadap pemenuhan gizi.

"Konsolidasi data antarkementerian dan lembaga penting dilakukan agar bantuan dapat tepat sasaran. Program ini seharusnya ditujukan kepada targeted people, yaitu kelompok yang memang membutuhkan. Karena itu, diperlukan konsolidasi data antara Kementerian Sosial, dan kementerian atau lembaga terkait lainnya agar program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” tuturnya.

Selain itu, Satria mendorong kepada pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk melakukan pembenahan dari hulu hingga hilir agar kasus yang menjerat para petinggi BGN tidak berhenti sebagai peristiwa yang hanya ramai sesaat.

“Jangan sampai tertangkapnya Dadan dan kawan-kawan hanya menjadi peristiwa yang ramai di media, sementara proyek-proyek yang sarat persoalan tetap berlangsung. Harus ada perombakan total, termasuk dari aspek regulasi dan pengawasan,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis membutuhkan payung hukum yang lebih kuat dan jelas agar tidak menimbulkan persoalan konstitusional di kemudian hari.

Satria juga menyoroti pentingnya menjaga amanat konstitusi tentang alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Ia mengingatkan agar kebijakan refocusing anggaran tidak mengorbankan sektor pendidikan, termasuk di antaranya peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, maupun revitalisasi sekolah.

Di akhir pernyataannya, Satria pun mendorong aparat penegak hukum lintas lembaga untuk dapat melakukan penelusuran secara menyeluruh mengenai seluruh aliran dana yang berkaitan dengan penyelewengan anggaran program MBG.

“Tidak hanya Kejaksaan, tetapi juga KPK, BPK, dan BPKP perlu menelusuri berbagai transaksi keuangan yang tidak jelas, baik yang berkaitan dengan BGN maupun SPPG. Langkah ini penting untuk mengungkap berbagai potensi fraud yang mungkin terjadi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis,” katanya.

Menurutnya, penegakan hukum yang menyeluruh diperlukan agar program tersebut benar-benar berpihak kepada masyarakat dan tidak menjadi instrumen kepentingan politik.

“Jangan sampai program ini tidak tepat sasaran dan justru menjadi bahan bakar politik yang digunakan oleh penguasa untuk kepentingan suksesi politik maupun kepentingan politik pragmatis lainnya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) menyarankan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi belanja guna menjaga tingkat utang negara tetap berhati-hati (prudent), yaitu dengan memperketat penargetan penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan subsidi energi.

Berdasarkan laporan OECD Economic Outlook edisi Juni 2026, lembaga yang bermarkas di Paris, Prancis itu menyoroti program andalan pemerintah, yakni MBG (free meals programme). OECD mengakui bahwa program inisiatif sosial seperti makan gratis ini dapat membantu mengurangi gizi buruk pada anak serta meningkatkan kesehatan masyarakat.

"Namun, pengendalian biaya yang lebih ketat serta penargetan yang lebih baik akan membantu menahan laju biaya fiskal," tulis OECD dalam laporannya, dikutip Minggu (7/6/2026).

Selain evaluasi program MBG, OECD juga meminta pemerintah untuk membenahi skema subsidi energi agar lebih tepat sasaran bagi kelompok rumah tangga yang benar-benar rentan.

Menurut laporan tersebut, pemberian bantuan sosial atau transfer langsung yang ditargetkan khusus kepada rumah tangga berpendapatan rendah, serta mereka yang bergantung pada energi untuk bekerja, harus lebih diutamakan. Langkah ini dinilai jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan penerapan kontrol harga secara merata (broad-based price controls), yang dianggap memakan biaya besar dan memiliki penargetan sasaran yang buruk.

Pelabaran Defisit hingga Pelemahan Pertumbuhan

Langkah efisiensi ini menjadi krusial di tengah proyeksi OECD yang memperkirakan defisit fiskal Indonesia akan akan melebar hingga menyentuh batas aturan fiskal, yaitu 3,0% berdasarkan produk domestik bruto (PDB).

Estimasi defisit ini lebih tinggi dibandingkan dengan target awal pemerintah. Dalam asumsi APBN 2026, defisit dipatok turun ke level 2,7% dari PDB.

Angka proyeksi defisit 3,0% pada 2026 ini juga tercatat meningkat dibandingkan dengan realisasi defisit pada 2025 yang berada di level 2,9% dari PDB. Pelebaran defisit ini tak lain dipicu oleh tekanan harga komoditas global.

"Harga minyak yang lebih tinggi diperkirakan akan meningkatkan defisit anggaran sebesar 0,6% dari PDB melalui peningkatan belanja subsidi BBM, apabila penahanan harga BBM [bersubsidi] dipertahankan," jelas OECD.

Lebih lanjut, OECD mencatat bahwa pemerintah Indonesia telah memberi sinyal kuat untuk mempertahankan defisit tetap berada di bawah pagu aman 3% dari PDB. Untuk merealisasikan komitmen tersebut, pemerintah diyakini harus mengambil langkah kompensasi atau bauran kebijakan sebesar 0,3% dari PDB.

Langkah tersebut termasuk pemangkasan pengeluaran di sektor lain serta potensi pengenaan pajak durian runtuh (windfall taxes) kepada eksportir komoditas unggulan Tanah Air.

Secara keseluruhan, OECD juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi (PDB) Indonesia akan melambat ke level 4,7% pada 2026, sebelum kembali pulih ke level 5,0% pada 2027.

Pelemahan laju pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya biaya energi dan tingginya ketidakpastian kebijakan yang diperkirakan akan membebani konsumsi maupun investasi, di tengah proyeksi pelemahan pasar tenaga kerja.

Ekspor neto juga diproyeksikan tidak akan memberikan kontribusi bersih terhadap pertumbuhan karena melambatnya permintaan global untuk beberapa komoditas ekspor utama Indonesia.

Sementara itu, laju inflasi diproyeksikan akan merangkak naik ke posisi 3,4% pada 2026. Kenaikan ini dipicu oleh transmisi bertahap dari tingginya harga energi global ke harga-harga domestik, meskipun pemerintah saat ini masih membekukan harga bahan bakar bersubsidi.

Bisnis.com, JAKARTA – Di hadapan ribuan pengelola dapur, mitra penyedia makanan, dan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang memenuhi ruang utama Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Rabu (3/6/2026), Presiden Prabowo Subianto tidak tampil seperti biasanya.

Pidato yang semula diperkirakan menjadi ajang konsolidasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru berubah menjadi pengakuan politik yang sarat emosi. Di tengah optimisme pemerintah terhadap salah satu program unggulan terbesar dalam sejarah Indonesia, Prabowo mengungkapkan kesedihan karena harus mengambil keputusan yang menurutnya sangat berat: mengganti orang-orang yang selama ini dipercayainya untuk memimpin Badan Gizi Nasional (BGN).

Pernyataan itu muncul hanya sehari setelah pemerintah mengumumkan perombakan total pucuk pimpinan BGN dan beberapa jam sebelum Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua mantan wakil kepala lembaga tersebut sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola Program MBG.

Peristiwa itu menjadi titik balik penting dalam perjalanan program yang sejak awal digadang-gadang sebagai instrumen utama pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Program yang dirancang untuk menjangkau puluhan juta anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan tersebut kini menghadapi ujian terbesarnya: menjaga kepercayaan publik di tengah dugaan penyimpangan yang justru muncul dari lembaga pelaksana.

Prabowo dan Keputusan yang Tidak Mudah

Di hadapan para peserta acara, Prabowo mengawali pidatonya dengan pengakuan yang jarang terdengar dari seorang kepala negara.

"Saya juga sebetulnya hari ini, saat ini, sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang saya sebenarnya saya sayangi, orang yang saya percaya, orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat," kata Prabowo.

Bagi Prabowo, pergantian pimpinan BGN bukan semata keputusan administratif.

Dia menggambarkan bahwa orang-orang yang dicopot merupakan figur yang sebelumnya mendapatkan kepercayaan penuh darinya untuk menjalankan salah satu program strategis nasional.

Namun laporan demi laporan yang diterimanya membuat posisi tersebut tidak dapat dipertahankan.

Presiden Ke-8 RI itu mengaku sempat berada dalam situasi dilema sebelum akhirnya mengingat pesan ayahnya, ekonom senior Prof. Sumitro Djojohadikusumo.

"Prabowo, kalau satu saat kau dalam keadaan bingung atau keadaan ragu-ragu, ingat: berpihaklah selalu kepada rakyatmu," kenangnya.

Pesan itulah yang menurut Prabowo menjadi pegangan ketika laporan mengenai berbagai kejanggalan mulai berdatangan.

Dia mengungkapkan telah menerima informasi mengenai kekurangan, penyimpangan, hingga indikasi penyelewengan dalam pelaksanaan program MBG.

Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan memanggil sejumlah institusi pengawasan dan penegakan hukum.

"Saya panggil Kepala BPKP dan juga Kepala PPATK, dan saya panggil berapa pejabat lain," ucapnya.

Langkah itu menunjukkan bahwa evaluasi terhadap BGN tidak dilakukan secara mendadak. Di balik keputusan perombakan pimpinan, terdapat proses pengumpulan informasi dan verifikasi yang berlangsung selama beberapa waktu.

MBG sebagai Mesin Ekonomi Desa

Bagi Prabowo, persoalan di BGN tidak semata menyangkut dugaan pelanggaran hukum. Yang lebih penting adalah ancaman terhadap program yang diyakininya dapat menjadi pengungkit ekonomi nasional.

Dalam pidatonya, Presiden berulang kali menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program bantuan makanan.

Program tersebut dirancang untuk menciptakan ekosistem ekonomi baru yang melibatkan petani, peternak, nelayan, koperasi, UMKM, hingga tenaga kerja di daerah.

"Kalau dapur-dapur berhasil, kalau program-program ini berjalan dengan bener, berarti ekonomi di desa akan hidup," katanya.

Menurut Presiden, keberhasilan MBG akan menciptakan rantai pasok pangan yang lebih sehat dan memberi kepastian pasar bagi petani. Dengan adanya kebutuhan bahan baku dalam jumlah besar dan berkelanjutan, petani tidak lagi sepenuhnya bergantung pada tengkulak.

Mereka memiliki pembeli tetap yang menyerap hasil produksi secara langsung. Di berbagai negara, model serupa memang telah digunakan sebagai instrumen pembangunan.

Program makan sekolah di Brasil, misalnya, mewajibkan sebagian kebutuhan pangan dipenuhi dari petani kecil lokal. Sementara India melalui Mid-Day Meal Scheme menjadikan program makan sekolah sebagai instrumen pengurangan kemiskinan dan peningkatan partisipasi pendidikan. Indonesia mencoba mengadopsi pendekatan serupa melalui MBG.

Skalanya bahkan jauh lebih besar

Prabowo menyebut ketika program mencapai puncak implementasi, jumlah penerima manfaat dapat mencapai 83 juta hingga 85 juta orang.

"Kalau nanti program ini berjalan di puncaknya, kita bisa memberi makan 80 sekian juta, 83-85 juta," katanya.

Dengan target tersebut, Presiden memperkirakan akan terbentuk sekitar 30.000 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Efek ekonominya diperkirakan sangat besar.

"Kita bisa menghasilkan 1,5 juta pekerjaan formal dan mungkin 1,5 juta lagi pekerjaan yang nyata di ekonomi pedesaan. Tiga juta lapangan kerja," ucapnya.

Data yang disampaikan pemerintah menunjukkan bahwa hingga 2 Juni 2026, Program MBG telah beroperasi melalui 29.670 SPPG dan menjangkau 63,13 juta penerima manfaat.

Angka tersebut menempatkan MBG sebagai salah satu program sosial terbesar yang pernah dijalankan Indonesia.

DPR Menunggu Proses Hukum Berjalan

Di tengah berkembangnya berbagai informasi mengenai penggeledahan kantor BGN dan dugaan korupsi yang melibatkan pejabat lembaga tersebut, DPR memilih mengambil posisi hati-hati.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa seluruh proses harus diserahkan kepada aparat penegak hukum.

"Saya belum dengar ya soal masalah penangkapan. Saya baru dengar berita soal penggeledahan," ucapnya.

Dasco menilai aparat penegak hukum tentu memiliki pertimbangan tersendiri dalam menjalankan proses penyidikan. Oleh karena itu DPR tidak ingin mendahului proses hukum yang masih berjalan.

"Apa pun itu, kita serahkan ke APH yang tentunya memiliki pertimbangan tersendiri," kata Dasco

Meski begitu, Dasco mengingatkan bahwa DPR sebenarnya telah lebih dulu menyampaikan sejumlah catatan terkait pelaksanaan MBG.

Komisi IX DPR, menurut dia, pernah memberikan berbagai masukan kepada pemerintah mengenai evaluasi BGN.

"Masukan itu sudah diakomodasi oleh pemerintah," ujarnya.

Salah satu poin utama yang menjadi perhatian DPR adalah tata kelola lembaga. Menurut Dasco, aspek tersebut memang perlu diperbaiki agar pelaksanaan program menjadi lebih akuntabel.

"Perlunya perbaikan tata kelola di BGN," katanya.

Ketika Kejaksaan Masuk ke Jantung Program

Beberapa jam setelah perombakan pimpinan diumumkan, publik dikejutkan oleh langkah Kejaksaan Agung. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menetapkan tiga mantan petinggi BGN sebagai tersangka.

Mereka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan wakil kepala, Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung. Penyidik menyatakan telah mengantongi dua alat bukti yang cukup untuk menaikkan status ketiganya menjadi tersangka.

Kasus yang diusut berkaitan dengan dugaan korupsi tata kelola Program MBG periode 2025–2026. Selain pengadaan barang dan jasa, penyidik juga menelusuri dugaan praktik jual beli titik pembangunan SPPG.

Istana Memilih Menunggu

Di tengah derasnya arus informasi dan spekulasi publik, pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengambil sikap yang lebih tenang.

Dia meminta seluruh pihak memberikan ruang kepada aparat penegak hukum.

"Marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya," katanya.

Menurut Prasetyo, proses yang sedang berlangsung harus dilihat sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Dia menegaskan bahwa pemerintah tidak memandang kasus ini sebagai ancaman terhadap program MBG, melainkan momentum pembenahan.

"Komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola," tuturnya

Prasetyo juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap norma hukum bagi seluruh penyelenggara negara.

"Untuk terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum," imbuhnya

Pergantian yang Diharapkan Menjadi Titik Balik

Jika Istana fokus pada proses hukum, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan lebih banyak berbicara mengenai masa depan program. Sebagai Ketua Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG, Zulhas melihat pergantian pimpinan sebagai kesempatan melakukan percepatan reformasi.

"Saya kenal baik Ketua Badan dan Wakil Ketua Badan yang baru. Mereka adalah orang yang tepat," imbuhnya

Menurut Zulhas, pimpinan baru memiliki pengalaman birokrasi dan kemampuan koordinasi lintas sektor yang dibutuhkan untuk menangani program berskala nasional.

Hal itu penting karena MBG melibatkan sedikitnya 17 kementerian dan lembaga. Koordinasi lintas institusi menjadi faktor yang menentukan keberhasilan program.

Data pemerintah menunjukkan cakupan MBG kini telah menjangkau lebih dari 63 juta penerima manfaat melalui hampir 30.000 SPPG.

Skala sebesar itu membutuhkan kemampuan manajemen yang tidak sederhana. Karena itu, Zulhas optimistis kepemimpinan baru dapat memperkuat tata kelola.

"Ini bukti Presiden mendengar berbagai kritikan, protes, dan masukan publik," katanya

Menurutnya, Presiden menunjukkan respons cepat terhadap berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan program.

Nanik Deyang dan Harapan Baru BGN

Pusat perhatian berikutnya tertuju pada Nanik S. Deyang. Perempuan yang kini dipercaya memimpin BGN tersebut bukan nama asing di lingkaran pemerintahan Prabowo.

Dia dinilai memahami program MBG karena telah terlibat sejak tahap awal pengembangan. Bersama Nanik, pemerintah juga menunjuk Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala badan.

Agustina membawa pengalaman panjang di BPKP, terutama dalam pengawasan dan manajemen risiko. Sementara Trenggono memiliki pengalaman kepemimpinan militer sekaligus rekam jejak di sektor pangan.

Kombinasi ketiganya diharapkan menciptakan keseimbangan antara aspek teknis, pengawasan, dan eksekusi lapangan.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah melihat pergantian tersebut dari sudut pandang berbeda.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia itu, komposisi pimpinan baru menunjukkan penguatan dukungan politik terhadap BGN.

"Kalau saya melihat ini berarti secara politis lebih kuat. Karena itu kan Gerindra di belakangnya jadinya," kata Trubus

Trubus menilai kedekatan politik Nanik dengan lingkaran Presiden akan membuat posisi BGN lebih kuat dalam berkoordinasi dengan berbagai pihak.

Namun di sisi lain, dia mempertanyakan apakah pendekatan politik merupakan jawaban yang paling tepat.

"Kalau harapannya kan teknokrat yang megang itu, bukan politisi,” imbuhnya

Menurutnya, tantangan utama MBG justru berada pada aspek teknokratis dan manajerial. Program berskala nasional membutuhkan sistem yang mampu memastikan kualitas layanan tetap terjaga di seluruh daerah.

PR Besar: Hubungan Pusat dan Daerah

Trubus menilai pekerjaan rumah terbesar pimpinan baru adalah memperbaiki koordinasi pusat dan daerah. Selama ini pelaksanaan MBG masih sangat bergantung pada struktur BGN.

Padahal pemerintah daerah memiliki posisi strategis dalam pengawasan dan implementasi. Menurutnya, kepala daerah harus dilibatkan lebih aktif agar pengawasan tidak hanya bergantung pada struktur pusat.

Keterlibatan daerah juga penting untuk memastikan program sesuai dengan kebutuhan lokal.

Indonesia memiliki karakteristik wilayah yang sangat beragam. Pola distribusi pangan di Papua tentu berbeda dengan Jawa atau Sumatra. Tanpa koordinasi yang kuat, berbagai persoalan implementasi akan terus muncul.

Dari Keracunan hingga Makanan Ditolak

Selain tata kelola, Trubus menyoroti isu kualitas makanan yang selama ini menjadi sorotan publik. Sejumlah kasus keracunan makanan dan penolakan makanan oleh penerima manfaat sempat muncul di berbagai daerah.

Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program terlalu fokus pada target kuantitatif.

Padahal keberhasilan program gizi tidak hanya diukur dari jumlah porsi yang dibagikan. Kualitas nutrisi, keamanan pangan, dan tingkat penerimaan penerima manfaat sama pentingnya

Dalam berbagai program makan sekolah di dunia, aspek keamanan pangan menjadi indikator utama evaluasi. Tanpa standar mutu yang ketat, manfaat program dapat berkurang bahkan berpotensi menimbulkan risiko kesehatan.

"Persoalan-persoalan seperti keracunan, kualitas makanan, dan banyaknya makanan yang ditolak oleh posisi penerima kan itu juga menjadi isu utama," tandas Trubus.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan tata kelola program MBG periode 2025-2026 hari ini, Rabu (3/6/2026).

Tiga tersangka itu merupakan mantan pejabat tinggi Badan Gizi Nasional (BGN). Di antaranya, eks Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua bekas wakilnya Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

Sebelumnya, Dadan Cs terlebih dahulu dicopot jabatannya oleh Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (2/6/2026). Tak lama berselang, penyidik Jampidsus ternyata sudah mulai melakukan penggeledahan di kediaman masing-masing tersangka.

Setelah melengkapi alat bukti, barulah penyidik melakukan penjemputan paksa di tiga lokasi berbeda. Secara terperinci, Dadan Hindayana dijemput paksa di rumahnya daerah Bogor, Jawa Barat.

Kemudian, penjemputan paksa Lodewyk Pusung dilakukan di rumahnya daerah Matraman, Jakarta Timur. Sedangkan, Sony Sanjaya dijemput paksa di sebuah hotel.

Ketiganya pun langsung dibawa ke Gedung Bundar Kejagung untuk dilakukan pemeriksaan. Namun, pemeriksaan ketiganya tidak diketahui secara pasti. Meskipun demikian, riuh kabar persoalan terkait lembaga pelaksana program MBG ini sudah tersiar sejak pagi hari, Rabu (3/6/2026).

Kabarnya, kantor BGN digeledah. Plh Kapuspenkum Kejagung RI, Jefri pun membenarkan soal kabar tersebut. Sontak, awak media berdatangan ke kantor BGN yang berlokasi di Kebon Sirih, Jakarta Pusat sekitar pukul 09.00 WIB.

Penggeledahan Kantor BGN

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi pada pukul 10.38 WIB, nampak suasana kantor pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu sudah dipenuhi awak media.

Namun demikian, awak media tertahan di pintu gerbang kantor BGN. Bahkan, karyawan BGN sendiri hanya bisa masuk sampai lobi kantor.

"Karyawan aja hanya sampai lobi," ujar petugas keamanan di lokasi, Rabu (3/6/2026).

Sejatinya, kondisi di luar kantor BGN ini tak ada yang istimewa saat penggeledahan. Karyawan masih berdatangan, mobil-mobil terparkir seperti biasa. Namun demikian, pengamanan nampak diperketat.

Adapun, petugas keamanan menyatakan bahwa penggeledahan dimulai pukul 02.00 WIB dini hari. Total ada tiga sampai empat mobil Kejaksaan yang masuk ke kantor BGN.

"Infonya itu jam 2 dini hari. Sekitar 3-4 mobil yang masuk," tambahnya.

Namun demikian, Kejagung masih menutup rapat informasi penggeledahan maupun kasus yang menyebabkan kantor BGN dilakukan upaya paksa oleh penyidik.

Penetapan Tersangka

Setelah itu, pesan broadcast dari Puspenkum Kejagung tersebar. Isinya, Kejagung berniat untuk melakukan konferensi pers pada sore hari atau tepatnya pada pukul 17.00 WIB. Desas-desus tersangka pun sudah beredar di kalangan awak media, salah satunya soal penetapan tersangka Dadan Hindayana.

Sebagaimana istilah gosip bak fakta tertunda. Dadan Hindayana pun keluar dengan mengenakan rompi pink khas tahanan Kejaksaan RI lengkap dengan balutan borgol di tangannya.

Dadan keluar pukul 17.10 WIB dan langsung digiring ke mobil tahanan Kejaksaan RI. Tak lama berselang, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya dengan kondisi yang sama pun keluar dan langsung masuk ke mobil tahanan.

Setelah itu, Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi langsung mengumumkan bahwa ketiganya telah berstatus tersangka usai penyidik memperoleh alat bukti yang cukup.

"Tim penyidik menetapkan saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan sebagai tersangka," ujar Syarief di Kejagung, Rabu (3/6/2026).

Duduk Perkara

Berdasarkan kronologinya, kasus ini naik ke penyidikan sejak Jumat (29/5/2026). Kemudian, jika ditarik ke belakang, kasus ini bermula saat pemerintah melaksanakan program MBG pada 6 Januari 2025. Program ini memiliki total anggaran tahun 2025 sebesar Rp85,27 triliun dan tahun 2026 sebesar Rp268 triliun.

Secara aturan, program MBG ini wajib dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun, dari aturan ini muncul peluang yang dimanfaatkan Dadan Cs sebagai sarana untuk melakukan kejahatan.

Sebab, Dadan beserta Sony diduga telah memberikan karpet merah terhadap sejumlah yayasan yang tidak memenuhi syarat menjadi mitra SPPG dengan memberikan atensi khusus. Tak main-main, yayasan yang terafiliasi dengan tersangka ini masing-masing meraup insentif miliaran rupiah per harinya.

"Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah tiap hari, dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi di antaranya dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP," ujar Syarief.

Selain itu, Dadan Cs juga diduga melakukan mark up serta pengadaan barang yang tidak diperlukan dalam tata kelola program MBG.

Hal tersebut dilakukan dengan mengintervensi pejabat pembuat komitmen (PPK) sehingga penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak sesuai kebutuhan.

Adapun rincian pengadaan tersebut meliputi motor listrik sebanyak 21.801 unit senilai Rp1 triliun yang telah dibayarkan ke PT YAT. Namun, perusahaan tersebut disebut tidak memenuhi syarat sebagai vendor karena tidak memiliki dealer atau bengkel aktif serta diduga terjadi mark up.

Selain itu, pengadaan lain yang diduga tidak sesuai ketentuan dengan mark up harga yakni 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, dan 5.400 unit televisi 75 inci. Dengan dua modus kejahatan ini, negara pun dinilai telah mengalami kerugian.

“Bahwa terhadap perkara tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional tahun 2025–2026 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara,” ujar Syarief.

Kerugian Negara

Meskipun sudah mengungkap perbuatan Dadan Cs dalam kasus tersebut, penyidik masih belum bisa mengungkap keuntungan yang diterima masing-masing. Sebab, aliran uang hasil dugaan korupsi masih dalam pendalaman.

"Kalau perhitungan masih berjalan. Kami belum bisa menyampaikan berapa total pastinya. Ya, kami masih berjalan terus sampai sekarang, masih berjalan," ujar Syarief.

Selain melakukan perhitungan terkait keuntungan, penyidik juga turut mendalami total kerugian negara yang disebabkan oleh kasus tata kelola program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini.

"Masih dihitung. Masih dihitung, masih proses," pungkas Syarief.

Meskipun demikian, Dadan Cs telah dijerat Pasal 603 dan Pasal 604 jo. Pasal 20 huruf a atau c UU No.1/2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Para tersangka juga sudah dijebloskan ke penjara untuk kepentingan penyidikan. Sony dan Lodewyk ke Rutan Salemba Kejagung, sementara Dadan di Rutan Salemba Kejari Jakarta Selatan. Ketiganya harus menjalani bui selama 20 hari ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap yayasan yang terafiliasi eks Kepala BGN Dadan Hindayana dkk diduga menerima insentif hingga miliaran rupiah per hari.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan program MBG wajib dikelola oleh yayasan yang ditunjuk sebagai Mitra SPPG.

Namun, sejumlah yayasan yang tidak memenuhi syarat tetap dapat lolos menjadi mitra SPPG karena diduga adanya “atensi khusus” dalam proses verifikasi portal dari Dadan serta tersangka Sony Sonjaya.

“Yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari dan triliunan rupiah setiap tahun. Yayasan yang terafiliasi tersebut di antaranya dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP [Lodewyk Pusung],” ujar Syarief di Kejagung, Rabu (3/6/2026).

Selain itu, Dadan Cs juga diduga melakukan mark up serta pengadaan barang yang tidak diperlukan dalam tata kelola program MBG.

Hal tersebut dilakukan dengan mengintervensi pejabat pembuat komitmen (PPK) sehingga penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak sesuai kebutuhan.

“Sehingga terjadi pemborosan dan merugikan keuangan negara serta tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG,” imbuhnya.

Adapun rincian pengadaan tersebut meliputi motor listrik sebanyak 21.801 unit senilai Rp1 triliun yang telah dibayarkan ke PT YAT. Namun, perusahaan tersebut disebut tidak memenuhi syarat sebagai vendor karena tidak memiliki dealer atau bengkel aktif serta diduga terjadi mark up.

Selain itu, pengadaan lain yang diduga tidak sesuai ketentuan dengan mark up harga yakni 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, dan 5.400 unit televisi 75 inci.

“Bahwa terhadap perkara tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional tahun 2025–2026 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara,” pungkas Syarief.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memastikan tidak ada ruang bagi penyimpangan maupun penyalahgunaan kepercayaan dalam pelaksanaannya.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Negara saat menghadiri acara Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition yang diselenggarakan di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu (3/6/2026).

Di hadapan ribuan peserta yang terdiri atas Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), pengelola dapur MBG, dan para mitra program, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa keputusan untuk mengganti sejumlah pihak yang sebelumnya diberi amanah dalam pelaksanaan program bukanlah keputusan yang mudah.

Kepala Negara menyebut bahwa ia teringat pesan almarhum ayahandanya, Prof. Sumitro Djojohadikusumo, yang selalu mengingatkannya untuk berpihak kepada rakyat ketika menghadapi keraguan dalam mengambil keputusan.

“Kalau suatu saat kau dalam keadaan bingung, atau keadaan ragu-ragu, ingat, berpihaklah selalu kepada rakyatmu,” ujar Prabowo mengenang pesan sang ayah.

Presiden Ke-8 RI itu juga menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah dirinya menerima berbagai laporan mengenai adanya kekurangan, kejanggalan, hingga indikasi penyelewengan dalam pelaksanaan program.

Menurutnya, kualitas kepemimpinan menjadi faktor penentu keberhasilan sebuah organisasi.

“Pemimpin baik, organisasi baik. Pemimpin tidak baik, organisasi tidak baik. Apalagi pemimpin tidak benar, tidak kompeten, atau tidak jujur,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan pentingnya peran SPPI sebagai garda terdepan keberhasilan program MBG. Para lulusan SPPI, menurut Presiden, telah dipersiapkan secara khusus untuk memimpin dan mengelola dapur-dapur MBG di seluruh Indonesia dengan mengedepankan nilai pengabdian, integritas, dan kecintaan terhadap tanah air.

“Kita telah mendidik saudara, merekrut saudara, menggembleng saudara, menanam nilai-nilai cinta tanah air, nilai-nilai pengabdian kepada negara dan bangsa, dan diberi tugas untuk memimpin dan memanage dapur-dapur tersebut,” ucap Presiden.

Kepala Negara menegaskan bahwa negara tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang mencoba menyalahgunakan amanah rakyat. Presiden bahkan menyatakan siap memperkuat kapasitas lembaga pengawasan dan aparat penegak hukum untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.

“Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan tidak ada, tidak ada pengecualian,” tegasnya.

Presiden Prabowo pun meminta seluruh kepala dapur dan SPPI untuk memperkuat pengawasan di lapangan serta tidak terlibat dalam praktik-praktik yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.

Presiden menegaskan bahwa keberhasilan program tersebut merupakan amanah besar yang harus dijaga bersama demi masa depan generasi Indonesia.

“Maka ini pekerjaan yang mulia bagi kita. Dan ini harus berhasil, akan berhasil, kalian bagian penting. Kalau kalian tidak bekerja dengan baik, kalau kalian tidak sungguh-sungguh, kalau kalian tidak setia dan loyal, silakan minggir. Yang penting kepentingan rakyat di atas semua kepentingan,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri acara Building Indonesia’s Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center, Rabu (3/6/2026).

Acara tersebut dihadiri 12.173 peserta yang terdiri dari Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), Koordinator Regional (Koreg) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Koordinator Wilayah (Korwil), Kepala SPPG, serta ribuan mitra pelaksana Program MBG dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelaksana Program MBG yang telah bekerja dan mengabdi di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil dengan tantangan geografis yang berat.

“Terima kasih lagi atas pengabdian saudara-saudara selama ini, di tempat-tempat yang jauh, di tempat-tempat yang susah. Terima kasih atas dedikasi kalian. Terima kasih atas kesetiaan kalian,” ujar Prabowo.

Menurutnya, keberhasilan Program MBG sangat bergantung pada kerja keras para pelaksana di lapangan yang menjadi ujung tombak pemerintah dalam memastikan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, dapat terpenuhi secara optimal.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan bahwa peserta yang hadir merupakan representasi pelaksana Program MBG dari seluruh Indonesia, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

“Terdiri dari 20 KPPG Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi dari Sabang sampai Merauke dan dipimpin oleh pegawai negeri golongan tiga. Kemudian di sini juga dihadiri oleh para Koreg, Koordinator Regional SPPG dari seluruh Indonesia,” kata Nanik.

Ia menambahkan, peserta yang hadir secara langsung berasal dari wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, serta didukung kehadiran 5.873 mitra yang selama ini berkontribusi dalam pelaksanaan program.

Pertemuan nasional tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi, menyamakan visi, dan meningkatkan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Program MBG. Pemerintah berharap program ini dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan tepat sasaran.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan pimpinan lembaga negara.

Melalui penguatan koordinasi nasional dan dukungan lebih dari 12.000 penggerak program, pemerintah menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjadi program pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga strategi jangka panjang untuk menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing menuju visi Indonesia Emas 2045.

Bisnis.com, SURABAYA – Dalam rangka memenuhi pasokan susu segar (fresh milk) di tingkat nasional maupun lokal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berencana untuk menambah kuantitas sapi perah di peternakan-peternakan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota wilayah setempat.

Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Indyah Aryani mengungkapkan bahwa sekitar 60% dari total populasi sapi perah nasional disumbang oleh Jatim, di mana rinciannya kurang lebih ada 300.000 sapi perah yang dikelola di penjuru wilayah pimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa tersebut.

"Populasi sapi perah kita itu kurang lebih 300.000 ekor di Jawa Timur. Di Indonesia populasi total sapi perah kurang lebih 500.000 ekor. Sehingga hampir 60% [sapi perah] sendiri ada di Jawa Timur. Dengan demikian, berarti produksi susunya [Jawa Timur] otomatis menjadi produsen susu terbesar di Indonesia," ungkap Indyah, Rabu (3/6/2026).

Ia menjelaskan meski Jawa Timur mendominasi hasil produksi susu segar domestik, kebutuhan akan komoditas tersebut masih harus digenjot demi memenuhi lonjakan kebutuhan pasar serta mendukung program prioritas pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG).

Indyah membeberkan berdasarkan data yang dihimpun pihaknya, produksi susu segarJawa Timur tercatat sebesar 1.300-1.400 ton per harinya. Namun, capaian tersebut, ungkap dia, masih belum dapat memenuhi kebutuhan harian industri pengolahan susu (IPS) yang mencapai 2.000 ton.

"Saat ini, produksi fresh milk kita itu kurang lebih antara 1.300 sampai dengan 1.400 ton per hari. Nah, kebutuhan kita kurang lebih satu hari itu 2.000 ton per hari untuk industri pengolahan susu, sehingga kita juga memang masih kurang dari populasi dan produksi kita," ungkapnya.

Dia menyebut tantangan atas produksi susu segar akan semakin terjal, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk serta bergesernya pola konsumsi masyarakat yang kian sadar akan sentralnya protein hewani.

Indyah membeberkan bila dahulu susu dan telur menjadi barang yang susah untuk didapatkan karena harganya yang kurang terjangkau dan hanya dapat dikonsumsi pada momen-momen tertentu saja, tetapi kini kedua komoditas tersebut telah menjadi bagian penting dari konsumsi harian warga.

"Untuk kebutuhan protein ini sudah mulai meningkat terus dari bulan ke bulan, dan dari tahun ke tahun, sehingga konsumsi susu ini juga salah satunya ikut meningkat dengan pola konsumsi yang berubah. Kalau kita dulu, saat masa kecil saya makan telur itu 'kan kalau tidak kondangan, kendurian kan enggak makan telur. Nah, kalau sekarang tiap hari sudah makan telur. Dulu, minum susu juga saat kendurian saja," paparnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan tantangan terhadap pemenuhan kebutuhan susu sapi segar bagi masyarakat maupun industri juga dipastikan melonjak tajam dengan adanya pelaksanaan program MBG dari pemerintah pusat.

"Nah, tantangan kita penduduk kita cukup besar, belum lagi program MBG, sehingga menuntut kebutuhan protein susu dari hari ke hari juga semakin tinggi. Nah, salah satunya juga satu ada program MBG," ucapnya.

Untuk menutupi defisit itu, Indyah menyebut bahwa Pemprov Jatim menjalin kerja sama dengan Kementerian Pertanian dan sektor swasta (private sector) untuk mendatangkan ribuan sapi perah impor. Langkah tersebut ditempuh karena pemenuhan kebutuhan akan susu sapi segar tidak dapat tercapai bila hanya mengandalkan anggaran pemerintah.

"Bagaimana kita meningkatkan populasi sapi perah kita. Nah, untuk peningkatan populasi sapi perah kita, kita juga menggandeng dengan teman-teman yang di private sector, teman-teman swasta. Ini yang akan melakukan impor salah satunya dari PT Greenfields yang tahun lalu sudah impor 1.200 [sapi perah], kemudian PT Rojokoyo di Banyuwangi juga sekitar 700 [sapi perah]. Nah, ini tahun ini direncanakan akan impor lagi direncanakan, nanti dari Australia kurang lebih 1.500 ekor," jelasnya.

Indyah menerangkan bahwa ribuan sapi perah impor tersebut nantinya tidak hanya dikelola oleh korporasi semata. Namun, juga diintegrasikan dengan para peternak lokal di berbagai wilayah Jatim melalui skema kemitraan.

"Nanti konsepnya itu dipelihara oleh peternak kita dengan konsep kemitraan, sehingga ada gandengan tangan dan transfer pengetahuan antara perusahaan besar, dan juga peternak rakyat lewat sistem inti plasma yang saat ini kita kembangkan di Jawa Timur," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah besarnya ambisi Presiden Prabowo Subianto menjadikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai investasi sumber daya manusia terbesar dalam sejarah Indonesia, pemerintah mengambil langkah yang tidak biasa. Setelah berjalan sekitar satu setengah tahun, pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dirombak secara menyeluruh.

Keputusan yang diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa (2/6/2026) itu bukan sekadar pergantian pejabat. Di baliknya terdapat evaluasi panjang mengenai tata kelola, disiplin pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP), kualitas makanan, hingga efektivitas koordinasi lintas lembaga dalam menjalankan program yang menyasar puluhan juta penerima manfaat.

Perubahan kepemimpinan tersebut menjadi penanda bahwa pemerintah memasuki fase baru pelaksanaan MBG. Jika pada tahap awal fokus utama adalah memperluas cakupan layanan dan membangun jaringan dapur serta distribusi nasional, maka fase berikutnya tampaknya akan lebih menitikberatkan pada kualitas tata kelola, pengawasan, dan ketepatan sasaran.

Langkah itu sekaligus menjadi ujian besar bagi pemerintahan Prabowo. Sebab MBG bukan hanya program unggulan, melainkan simbol utama janji politik yang sejak awal diklaim sebagai instrumen membangun generasi emas Indonesia.

Evaluasi 1,5 Tahun yang Berujung Pergantian

Malam itu, Selasa (2/6/2026) di Ruang Sidang Kabinet, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tampil bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari.

Di hadapan media, Prasetyo menjelaskan bahwa Presiden telah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kinerja BGN sejak lembaga itu berdiri dan menjalankan tugasnya.

Menurutnya, BGN memegang posisi strategis karena menjadi ujung tombak pelaksanaan program peningkatan kualitas gizi masyarakat melalui MBG.

Oleh karena itu, lembaga tersebut dituntut memiliki tata kelola yang kuat, koordinasi lintas sektor yang efektif, serta kepemimpinan yang mampu memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran dan akuntabel.

Prasetyo menegaskan bahwa selama sekitar satu setengah tahun terakhir Presiden terus menerima berbagai masukan, baik dari kementerian terkait, pemerintah daerah, masyarakat, hingga penerima manfaat program.

Dari proses tersebut lahirlah keputusan untuk melakukan pergantian total pada jajaran pimpinan BGN.

Pemerintah memberhentikan Dadan Hindayana dari posisi Kepala BGN serta Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya dari posisi wakil kepala.

Sebagai gantinya, Presiden menunjuk Nani S. Deyang sebagai Kepala BGN, didampingi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala.

Prasetyo menekankan bahwa keputusan itu tidak dimaksudkan sebagai penghentian arah kebijakan MBG, melainkan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program.

"Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Catatan yang Menjadi Dasar Perombakan

Prasetyo mengungkapkan beberapa catatan yang menjadi perhatian Presiden selama proses evaluasi. Dia menyebut terdapat persoalan terkait kedisiplinan menjalankan SOP, tata kelola organisasi, serta pengawasan kualitas makanan yang menjadi inti program MBG.

Hal ini penting karena sepanjang perjalanan MBG, berbagai laporan mengenai kualitas makanan, pengelolaan dapur, dan efektivitas distribusi beberapa kali menjadi sorotan publik.

"Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola," ujarnya.

Prasetyo juga mengonfirmasi bahwa proses audit internal masih berlangsung. Artinya, pergantian pimpinan tidak hanya merupakan langkah administratif, tetapi juga bagian dari proses pembenahan yang lebih luas di dalam tubuh BGN.

"Tentunya selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini, dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki," kata Prasetyo.

DPR Menilai Pemerintah Mendengar Aspirasi Publik

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi dan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurut Dasco, langkah tersebut menunjukkan pemerintah mendengar berbagai masukan dari masyarakat, penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG), kementerian terkait, hingga DPR.

Pernyataan itu disampaikan Dasco usai mendengar pengumuman pergantian pimpinan BGN yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada Selasa (2/6/2026).

“Tentunya kami mengucapkan apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap pemerintah yang kemudian telah mendengarkan aspirasi dari masyarakat maupun penerima manfaat dan juga hasil koordinasi dengan lintas kementerian dan juga masukan dari DPR," kata Dasco di Gedung DPR.

Menurut dia, keputusan Presiden mengganti Kepala BGN dan dua wakil kepala BGN merupakan hasil evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program yang selama ini dijalankan lembaga tersebut.

Dasco berharap pergantian kepemimpinan dapat menjadi momentum pembenahan internal sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal tanpa terganggu proses transisi.

"Kami harapkan dengan adanya evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh, BGN akan berbenah diri dan terus melayani masyarakat, penerima manfaat, dan pergantian ini tentu tidak akan mempengaruhi layanan yang berlangsung selama ini," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya percepatan realisasi program MBG, khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

"Harapan kami bahwa tujuan pelayanan terutama 3T dapat segera direalisasikan," katanya.

Tata Kelola dan Koordinasi Jadi Sorotan

Menanggapi pertanyaan mengenai faktor utama di balik pergantian pimpinan BGN, Dasco merujuk pada penjelasan pemerintah yang sebelumnya disampaikan Mensesneg Prasetyo Hadi.

Menurut dia, evaluasi yang dilakukan pemerintah mencakup aspek tata kelola organisasi dan koordinasi lintas kementerian yang dinilai masih perlu diperbaiki.

"Kalau mendengar penjelasan dari Menteri Sekretaris Negara, ada hal-hal evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini menyangkut tata kelola dan kemudian kerja sama lintas kementerian yang dirasa kurang, dan beberapa hal yang menjadi catatan-catatan yang menurut pihak pemerintah memang harus dibenahi," ujarnya.

Kendati demikian, Dasco menegaskan pemerintah memiliki informasi dan pertimbangan yang lebih lengkap terkait berbagai catatan evaluasi tersebut.

Dasco juga menilai penunjukan Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN merupakan keputusan yang tepat. Meski belum lama menjabat sebagai wakil kepala BGN, Nanik dinilai aktif melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan program di lapangan.

Menurut Dasco, laporan yang diterima DPR, khususnya dari komisi teknis yang membidangi program MBG, menunjukkan Nanik terlibat dalam berbagai upaya pengawasan dan penertiban dapur penyedia makanan yang tidak memenuhi standar.

"Bu Nanik ini banyak melakukan kerja-kerja lapangan, melakukan monitoring-monitoring lapangan dan juga banyak sudah menutup dapur-dapur yang tidak memenuhi syarat di lapangan," katanya.

Karena itu, Dasco berpandangan keputusan Presiden mengangkat Nanik sebagai pimpinan baru BGN sejalan dengan kebutuhan untuk memperbaiki tata kelola dan pengawasan program.

"Hemat kami, keputusan Presiden untuk mengangkat, walaupun itu hak prerogatif pemerintah dalam hal ini Presiden, mungkin adalah pilihan yang tepat," ujarnya.

DPR Akan Awasi Kinerja Pimpinan Baru

Lebih lanjut, Dasco mengatakan DPR melalui Komisi IX akan segera berkoordinasi dengan pimpinan baru BGN untuk mengetahui langkah-langkah yang akan diambil dalam melakukan pembenahan organisasi.

"Saya pikir Komisi IX akan segera melakukan koordinasi untuk mengetahui planning dari pimpinan BGN yang baru untuk memperbaiki dan kemudian untuk lebih membuat tata kelola di BGN ini lebih bagus," katanya.

Terkait berbagai laporan insiden dan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan program MBG, Dasco mengungkapkan DPR telah menyampaikan sejumlah masukan secara tertulis kepada pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara.

"Masukan-masukan dari Komisi IX itu dibikin secara tertulis mengenai apa-apa yang dirasakan perlu diperbaiki dan ditingkatkan Kepala BGN," ujarnya.

Meski struktur organisasi BGN masih melibatkan sejumlah figur yang sebelumnya berada dalam manajemen lama, Dasco meminta publik memberikan kesempatan kepada pimpinan baru untuk membuktikan kinerjanya.

"Saya pikir pemerintah mungkin punya pertimbangan tersendiri. Silakan nanti ke pimpinan yang baru dinilai masyarakat, penerima manfaat, dan tentunya dari DPR juga akan memantau," katanya.

Fase Baru: Dari Ekspansi Menuju Penguatan Tata Kelola

Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) sekaligus pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai penunjukan Nanik S Deyang akan memperkuat posisi politik lembaga tersebut.

Namun, dia mengingatkan tantangan utama yang harus segera diselesaikan oleh kepemimpinan baru adalah perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari kualitas makanan hingga koordinasi dengan pemerintah daerah.

Trubus mengatakan komposisi baru pimpinan BGN menunjukkan penguatan dukungan politik terhadap program unggulan pemerintah tersebut. Menurutnya, Nanik memiliki kedekatan politik dengan lingkaran Presiden Prabowo Subianto sehingga dinilai memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan pimpinan sebelumnya.

"Kalau saya melihat ini berarti secara politis lebih kuat. Karena itu kan Gerindra di belakangnya jadinya," kata Trubus saat dihubungi Bisnis, Selasa (2/6/2026).

Meski begitu, Trubus menilai pengangkatan Nanik tetap menyisakan perdebatan terkait kebutuhan figur teknokrat dalam memimpin lembaga yang mengelola program berskala nasional tersebut.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi BGN lebih membutuhkan kapasitas manajerial dan teknokratis dibandingkan pendekatan politik.

"Kalau harapannya kan teknokrat yang megang itu, bukan politisi. Itu kan politisi," ujarnya.

Trubus menilai pergantian pimpinan BGN berpotensi diikuti sejumlah perubahan kebijakan, termasuk evaluasi terhadap mekanisme penyaluran program, sasaran penerima manfaat, hingga pengelolaan anggaran.

Dia memperkirakan kepemimpinan baru akan melakukan penataan ulang terhadap berbagai aspek yang selama ini menjadi sorotan publik maupun pemerintah.

Menurut Trubus, pekerjaan rumah pertama yang harus segera diselesaikan oleh Nanik adalah memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program MBG.

Selama ini, kata dia, pelaksanaan program masih terlalu terpusat di BGN, sementara pemerintah daerah belum memiliki peran yang cukup besar dalam pengawasan maupun pelaksanaan di lapangan.

"Kolaborasi pusat dan daerah. Selama ini kan pusatnya ada di BGN itu dan daerah adalah kepala-kepala daerah itu untuk ikut bertanggung jawab pelaksanaan MBG itu," katanya.

Dia menilai pelibatan pemerintah daerah secara lebih aktif dapat meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program di masing-masing wilayah.

Kualitas Makanan dan Kasus Keracunan Harus Jadi Prioritas

Selain tata kelola kelembagaan, Trubus menilai persoalan kualitas makanan harus menjadi fokus utama pimpinan baru BGN. Ia menyinggung berbagai kasus yang muncul selama pelaksanaan program MBG, mulai dari dugaan keracunan makanan hingga penolakan makanan oleh penerima manfaat.

Menurut dia, berbagai persoalan tersebut terjadi karena pelaksanaan program selama ini lebih berorientasi pada pencapaian jumlah penerima dibandingkan kualitas layanan.

"Persoalan-persoalan seperti keracunan, kualitas makanan, dan banyaknya makanan yang ditolak oleh posisi penerima kan itu juga menjadi isu utama untuk diselesaikan oleh yang baru ini," ujarnya.

Trubus menambahkan berbagai laporan mengenai dugaan penyimpangan, kualitas makanan yang tidak sesuai standar, hingga permasalahan di dapur penyedia makanan menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk melakukan perombakan kepemimpinan.

"Ketika kemudian di lapangan banyak sekali praktik-praktik penyimpangan, praktik korupsi, kualitas makanan yang tidak sesuai standar, kemudian dapur SPPG juga banyak yang bermasalah, akhirnya yang terjadi mau tidak mau harus ada perombakan besar-besaran," katanya.

Soroti Masuknya Unsur TNI dan Auditor

Trubus juga menyoroti masuknya Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Menurut dia, penunjukan perwira militer dalam program strategis pemerintah menunjukkan semakin besarnya keterlibatan unsur TNI dalam pelaksanaan program pembangunan.

Dia menilai kondisi tersebut berpotensi memperkuat persepsi publik mengenai meningkatnya peran militer dalam program-program sipil pemerintah.

"Sekarang banyak tentara yang terlibat di program-program strategis. Jadi isu mengenai peran TNI dalam pelaksanaan program itu akan semakin menguat," ujarnya.

Di sisi lain, Trubus menilai penunjukan Agustina Arumsari yang memiliki latar belakang pengawasan dan audit dapat menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin memperkuat pengawasan internal terhadap pelaksanaan program MBG.

Menurutnya, keberadaan figur berlatar belakang auditor dapat membantu mengidentifikasi potensi penyimpangan serta memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran program.

"Dia kan orang auditing. Jadi pengawasan-pengawasan terhadap program MBG ini akan semakin diperkuat," katanya.

Meski melihat adanya sejumlah upaya pembenahan melalui komposisi pimpinan baru, Trubus menilai keberhasilan BGN pada akhirnya akan ditentukan oleh kemampuan manajemen baru dalam memperbaiki tata kelola, meningkatkan kualitas layanan, dan menjawab berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam pelaksanaan program MBG.