Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa mengatakan bahwa pihaknya merasa prihatin atas ditangkapnya eks Kepala BGN, Dadan Hindayana dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Simly Karim dalam kasus dugaan korupsi.

Sebagai konteks, pada Rabu (3/6/2026), Kejaksaan Agung RI menetapkan Dadan bersama mantan Wakil Ketua BGN Sony Sonjaya, serta Lodewyk Pusung. Mereka diduga melakukan korupsi tata kelola MBG.

Kemudian pada Kamis (4/6/2026), KPK menetapkan delapan tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan dokumen imigrasi untuk WNA, salah satu pihak yang ditetapkan tersangka adalah Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim.

Saan menjelaskan bahwa pembantu presiden seharusnya menjalankan program-program pemerintahan dengan amanah, termasuk menghindari segala bentuk pelanggaran hukum seperti tindak pidana korupsi.

Padahal, kata Saan, Presiden selalu menegaskan setiap pejabat harus memegang teguh integritas, kredibilitas, dan profesionalitas selama mengemban tugas.

"Tentu DPR prihatin dan menyayangkan terkait dengan berbagai kejadian yang akhir-akhir ini dalam waktu yang bersamaan di badan maupun kementerian di dua lembaga Kejaksaan dan KPK. Kita mendapatkan kenyataan bahwa baik Wakil Menteri dan juga Kepala BGN dan jajarannya itu terjerat berbagai masalah hukum," kata Saan kepada awak media di Kompleks Parlemen, Kamis (4/6/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang saat ini sedang dilakukan.

Secara khusus, Cucun berjanji pihaknya akan melakukan evaluasi melalui komisi terkait agar memastikan tata kelola BGN berjalan optimal, salah satunya adalah terkait anggaran.

"DPR pasti akan terus meningkatkan pengawasan mengenai audit tata kelola BGN sendiri di internal seperti apa. Termasuk proses perencanaan, proses penganggaran sampai di ujung post audit ini DPR akan terus melakukan pengawasan-pengawasan seperti ini sesuai dengan tugas fungsinya DPR," jelas Cucun.

Komisi IX sebagai mitra kerja BGN berencana melakukan evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) dalam penyusunan APBN 2027, termasuk menyoroti hasil audit tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurutnya, pembahasan tersebut penting untuk memastikan seluruh mekanisme pengawasan berjalan sesuai fungsi masing-masing. Selain pengawasan yang dilakukan DPR, BGN juga memiliki pengawasan internal melalui inspektorat.

Di sisi lain, DPR akan mencermati berbagai catatan dan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bahan evaluasi dalam pembahasan anggaran dan tata kelola lembaga tersebut.

"Pengawasan di DPR, di internal mereka punya inspektoratnya, pengawas internal apalagi DPR kan punya catatan misalkan dari Badan Pemeriksa Keuangan yang harus dibahas," ucap Cucun.

Dia menyampaikan bahwa Komisi IX berharap dengan adanya perombakan struktural BGN dapat menjaga amanat presiden dan mampu menjalankan program sesuai target yang ditentukan.

Bisnis.com, JAKARTA – Di hadapan ribuan pengelola dapur, mitra penyedia makanan, dan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang memenuhi ruang utama Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Rabu (3/6/2026), Presiden Prabowo Subianto tidak tampil seperti biasanya.

Pidato yang semula diperkirakan menjadi ajang konsolidasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru berubah menjadi pengakuan politik yang sarat emosi. Di tengah optimisme pemerintah terhadap salah satu program unggulan terbesar dalam sejarah Indonesia, Prabowo mengungkapkan kesedihan karena harus mengambil keputusan yang menurutnya sangat berat: mengganti orang-orang yang selama ini dipercayainya untuk memimpin Badan Gizi Nasional (BGN).

Pernyataan itu muncul hanya sehari setelah pemerintah mengumumkan perombakan total pucuk pimpinan BGN dan beberapa jam sebelum Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua mantan wakil kepala lembaga tersebut sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola Program MBG.

Peristiwa itu menjadi titik balik penting dalam perjalanan program yang sejak awal digadang-gadang sebagai instrumen utama pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Program yang dirancang untuk menjangkau puluhan juta anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan tersebut kini menghadapi ujian terbesarnya: menjaga kepercayaan publik di tengah dugaan penyimpangan yang justru muncul dari lembaga pelaksana.

Prabowo dan Keputusan yang Tidak Mudah

Di hadapan para peserta acara, Prabowo mengawali pidatonya dengan pengakuan yang jarang terdengar dari seorang kepala negara.

"Saya juga sebetulnya hari ini, saat ini, sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang saya sebenarnya saya sayangi, orang yang saya percaya, orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat," kata Prabowo.

Bagi Prabowo, pergantian pimpinan BGN bukan semata keputusan administratif.

Dia menggambarkan bahwa orang-orang yang dicopot merupakan figur yang sebelumnya mendapatkan kepercayaan penuh darinya untuk menjalankan salah satu program strategis nasional.

Namun laporan demi laporan yang diterimanya membuat posisi tersebut tidak dapat dipertahankan.

Presiden Ke-8 RI itu mengaku sempat berada dalam situasi dilema sebelum akhirnya mengingat pesan ayahnya, ekonom senior Prof. Sumitro Djojohadikusumo.

"Prabowo, kalau satu saat kau dalam keadaan bingung atau keadaan ragu-ragu, ingat: berpihaklah selalu kepada rakyatmu," kenangnya.

Pesan itulah yang menurut Prabowo menjadi pegangan ketika laporan mengenai berbagai kejanggalan mulai berdatangan.

Dia mengungkapkan telah menerima informasi mengenai kekurangan, penyimpangan, hingga indikasi penyelewengan dalam pelaksanaan program MBG.

Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan memanggil sejumlah institusi pengawasan dan penegakan hukum.

"Saya panggil Kepala BPKP dan juga Kepala PPATK, dan saya panggil berapa pejabat lain," ucapnya.

Langkah itu menunjukkan bahwa evaluasi terhadap BGN tidak dilakukan secara mendadak. Di balik keputusan perombakan pimpinan, terdapat proses pengumpulan informasi dan verifikasi yang berlangsung selama beberapa waktu.

MBG sebagai Mesin Ekonomi Desa

Bagi Prabowo, persoalan di BGN tidak semata menyangkut dugaan pelanggaran hukum. Yang lebih penting adalah ancaman terhadap program yang diyakininya dapat menjadi pengungkit ekonomi nasional.

Dalam pidatonya, Presiden berulang kali menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program bantuan makanan.

Program tersebut dirancang untuk menciptakan ekosistem ekonomi baru yang melibatkan petani, peternak, nelayan, koperasi, UMKM, hingga tenaga kerja di daerah.

"Kalau dapur-dapur berhasil, kalau program-program ini berjalan dengan bener, berarti ekonomi di desa akan hidup," katanya.

Menurut Presiden, keberhasilan MBG akan menciptakan rantai pasok pangan yang lebih sehat dan memberi kepastian pasar bagi petani. Dengan adanya kebutuhan bahan baku dalam jumlah besar dan berkelanjutan, petani tidak lagi sepenuhnya bergantung pada tengkulak.

Mereka memiliki pembeli tetap yang menyerap hasil produksi secara langsung. Di berbagai negara, model serupa memang telah digunakan sebagai instrumen pembangunan.

Program makan sekolah di Brasil, misalnya, mewajibkan sebagian kebutuhan pangan dipenuhi dari petani kecil lokal. Sementara India melalui Mid-Day Meal Scheme menjadikan program makan sekolah sebagai instrumen pengurangan kemiskinan dan peningkatan partisipasi pendidikan. Indonesia mencoba mengadopsi pendekatan serupa melalui MBG.

Skalanya bahkan jauh lebih besar

Prabowo menyebut ketika program mencapai puncak implementasi, jumlah penerima manfaat dapat mencapai 83 juta hingga 85 juta orang.

"Kalau nanti program ini berjalan di puncaknya, kita bisa memberi makan 80 sekian juta, 83-85 juta," katanya.

Dengan target tersebut, Presiden memperkirakan akan terbentuk sekitar 30.000 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Efek ekonominya diperkirakan sangat besar.

"Kita bisa menghasilkan 1,5 juta pekerjaan formal dan mungkin 1,5 juta lagi pekerjaan yang nyata di ekonomi pedesaan. Tiga juta lapangan kerja," ucapnya.

Data yang disampaikan pemerintah menunjukkan bahwa hingga 2 Juni 2026, Program MBG telah beroperasi melalui 29.670 SPPG dan menjangkau 63,13 juta penerima manfaat.

Angka tersebut menempatkan MBG sebagai salah satu program sosial terbesar yang pernah dijalankan Indonesia.

DPR Menunggu Proses Hukum Berjalan

Di tengah berkembangnya berbagai informasi mengenai penggeledahan kantor BGN dan dugaan korupsi yang melibatkan pejabat lembaga tersebut, DPR memilih mengambil posisi hati-hati.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa seluruh proses harus diserahkan kepada aparat penegak hukum.

"Saya belum dengar ya soal masalah penangkapan. Saya baru dengar berita soal penggeledahan," ucapnya.

Dasco menilai aparat penegak hukum tentu memiliki pertimbangan tersendiri dalam menjalankan proses penyidikan. Oleh karena itu DPR tidak ingin mendahului proses hukum yang masih berjalan.

"Apa pun itu, kita serahkan ke APH yang tentunya memiliki pertimbangan tersendiri," kata Dasco

Meski begitu, Dasco mengingatkan bahwa DPR sebenarnya telah lebih dulu menyampaikan sejumlah catatan terkait pelaksanaan MBG.

Komisi IX DPR, menurut dia, pernah memberikan berbagai masukan kepada pemerintah mengenai evaluasi BGN.

"Masukan itu sudah diakomodasi oleh pemerintah," ujarnya.

Salah satu poin utama yang menjadi perhatian DPR adalah tata kelola lembaga. Menurut Dasco, aspek tersebut memang perlu diperbaiki agar pelaksanaan program menjadi lebih akuntabel.

"Perlunya perbaikan tata kelola di BGN," katanya.

Ketika Kejaksaan Masuk ke Jantung Program

Beberapa jam setelah perombakan pimpinan diumumkan, publik dikejutkan oleh langkah Kejaksaan Agung. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menetapkan tiga mantan petinggi BGN sebagai tersangka.

Mereka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan wakil kepala, Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung. Penyidik menyatakan telah mengantongi dua alat bukti yang cukup untuk menaikkan status ketiganya menjadi tersangka.

Kasus yang diusut berkaitan dengan dugaan korupsi tata kelola Program MBG periode 2025–2026. Selain pengadaan barang dan jasa, penyidik juga menelusuri dugaan praktik jual beli titik pembangunan SPPG.

Istana Memilih Menunggu

Di tengah derasnya arus informasi dan spekulasi publik, pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengambil sikap yang lebih tenang.

Dia meminta seluruh pihak memberikan ruang kepada aparat penegak hukum.

"Marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya," katanya.

Menurut Prasetyo, proses yang sedang berlangsung harus dilihat sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Dia menegaskan bahwa pemerintah tidak memandang kasus ini sebagai ancaman terhadap program MBG, melainkan momentum pembenahan.

"Komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola," tuturnya

Prasetyo juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap norma hukum bagi seluruh penyelenggara negara.

"Untuk terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum," imbuhnya

Pergantian yang Diharapkan Menjadi Titik Balik

Jika Istana fokus pada proses hukum, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan lebih banyak berbicara mengenai masa depan program. Sebagai Ketua Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG, Zulhas melihat pergantian pimpinan sebagai kesempatan melakukan percepatan reformasi.

"Saya kenal baik Ketua Badan dan Wakil Ketua Badan yang baru. Mereka adalah orang yang tepat," imbuhnya

Menurut Zulhas, pimpinan baru memiliki pengalaman birokrasi dan kemampuan koordinasi lintas sektor yang dibutuhkan untuk menangani program berskala nasional.

Hal itu penting karena MBG melibatkan sedikitnya 17 kementerian dan lembaga. Koordinasi lintas institusi menjadi faktor yang menentukan keberhasilan program.

Data pemerintah menunjukkan cakupan MBG kini telah menjangkau lebih dari 63 juta penerima manfaat melalui hampir 30.000 SPPG.

Skala sebesar itu membutuhkan kemampuan manajemen yang tidak sederhana. Karena itu, Zulhas optimistis kepemimpinan baru dapat memperkuat tata kelola.

"Ini bukti Presiden mendengar berbagai kritikan, protes, dan masukan publik," katanya

Menurutnya, Presiden menunjukkan respons cepat terhadap berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan program.

Nanik Deyang dan Harapan Baru BGN

Pusat perhatian berikutnya tertuju pada Nanik S. Deyang. Perempuan yang kini dipercaya memimpin BGN tersebut bukan nama asing di lingkaran pemerintahan Prabowo.

Dia dinilai memahami program MBG karena telah terlibat sejak tahap awal pengembangan. Bersama Nanik, pemerintah juga menunjuk Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala badan.

Agustina membawa pengalaman panjang di BPKP, terutama dalam pengawasan dan manajemen risiko. Sementara Trenggono memiliki pengalaman kepemimpinan militer sekaligus rekam jejak di sektor pangan.

Kombinasi ketiganya diharapkan menciptakan keseimbangan antara aspek teknis, pengawasan, dan eksekusi lapangan.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah melihat pergantian tersebut dari sudut pandang berbeda.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia itu, komposisi pimpinan baru menunjukkan penguatan dukungan politik terhadap BGN.

"Kalau saya melihat ini berarti secara politis lebih kuat. Karena itu kan Gerindra di belakangnya jadinya," kata Trubus

Trubus menilai kedekatan politik Nanik dengan lingkaran Presiden akan membuat posisi BGN lebih kuat dalam berkoordinasi dengan berbagai pihak.

Namun di sisi lain, dia mempertanyakan apakah pendekatan politik merupakan jawaban yang paling tepat.

"Kalau harapannya kan teknokrat yang megang itu, bukan politisi,” imbuhnya

Menurutnya, tantangan utama MBG justru berada pada aspek teknokratis dan manajerial. Program berskala nasional membutuhkan sistem yang mampu memastikan kualitas layanan tetap terjaga di seluruh daerah.

PR Besar: Hubungan Pusat dan Daerah

Trubus menilai pekerjaan rumah terbesar pimpinan baru adalah memperbaiki koordinasi pusat dan daerah. Selama ini pelaksanaan MBG masih sangat bergantung pada struktur BGN.

Padahal pemerintah daerah memiliki posisi strategis dalam pengawasan dan implementasi. Menurutnya, kepala daerah harus dilibatkan lebih aktif agar pengawasan tidak hanya bergantung pada struktur pusat.

Keterlibatan daerah juga penting untuk memastikan program sesuai dengan kebutuhan lokal.

Indonesia memiliki karakteristik wilayah yang sangat beragam. Pola distribusi pangan di Papua tentu berbeda dengan Jawa atau Sumatra. Tanpa koordinasi yang kuat, berbagai persoalan implementasi akan terus muncul.

Dari Keracunan hingga Makanan Ditolak

Selain tata kelola, Trubus menyoroti isu kualitas makanan yang selama ini menjadi sorotan publik. Sejumlah kasus keracunan makanan dan penolakan makanan oleh penerima manfaat sempat muncul di berbagai daerah.

Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program terlalu fokus pada target kuantitatif.

Padahal keberhasilan program gizi tidak hanya diukur dari jumlah porsi yang dibagikan. Kualitas nutrisi, keamanan pangan, dan tingkat penerimaan penerima manfaat sama pentingnya

Dalam berbagai program makan sekolah di dunia, aspek keamanan pangan menjadi indikator utama evaluasi. Tanpa standar mutu yang ketat, manfaat program dapat berkurang bahkan berpotensi menimbulkan risiko kesehatan.

"Persoalan-persoalan seperti keracunan, kualitas makanan, dan banyaknya makanan yang ditolak oleh posisi penerima kan itu juga menjadi isu utama," tandas Trubus.

Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah besarnya ambisi Presiden Prabowo Subianto menjadikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai investasi sumber daya manusia terbesar dalam sejarah Indonesia, pemerintah mengambil langkah yang tidak biasa. Setelah berjalan sekitar satu setengah tahun, pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dirombak secara menyeluruh.

Keputusan yang diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa (2/6/2026) itu bukan sekadar pergantian pejabat. Di baliknya terdapat evaluasi panjang mengenai tata kelola, disiplin pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP), kualitas makanan, hingga efektivitas koordinasi lintas lembaga dalam menjalankan program yang menyasar puluhan juta penerima manfaat.

Perubahan kepemimpinan tersebut menjadi penanda bahwa pemerintah memasuki fase baru pelaksanaan MBG. Jika pada tahap awal fokus utama adalah memperluas cakupan layanan dan membangun jaringan dapur serta distribusi nasional, maka fase berikutnya tampaknya akan lebih menitikberatkan pada kualitas tata kelola, pengawasan, dan ketepatan sasaran.

Langkah itu sekaligus menjadi ujian besar bagi pemerintahan Prabowo. Sebab MBG bukan hanya program unggulan, melainkan simbol utama janji politik yang sejak awal diklaim sebagai instrumen membangun generasi emas Indonesia.

Evaluasi 1,5 Tahun yang Berujung Pergantian

Malam itu, Selasa (2/6/2026) di Ruang Sidang Kabinet, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tampil bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari.

Di hadapan media, Prasetyo menjelaskan bahwa Presiden telah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kinerja BGN sejak lembaga itu berdiri dan menjalankan tugasnya.

Menurutnya, BGN memegang posisi strategis karena menjadi ujung tombak pelaksanaan program peningkatan kualitas gizi masyarakat melalui MBG.

Oleh karena itu, lembaga tersebut dituntut memiliki tata kelola yang kuat, koordinasi lintas sektor yang efektif, serta kepemimpinan yang mampu memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran dan akuntabel.

Prasetyo menegaskan bahwa selama sekitar satu setengah tahun terakhir Presiden terus menerima berbagai masukan, baik dari kementerian terkait, pemerintah daerah, masyarakat, hingga penerima manfaat program.

Dari proses tersebut lahirlah keputusan untuk melakukan pergantian total pada jajaran pimpinan BGN.

Pemerintah memberhentikan Dadan Hindayana dari posisi Kepala BGN serta Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya dari posisi wakil kepala.

Sebagai gantinya, Presiden menunjuk Nani S. Deyang sebagai Kepala BGN, didampingi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala.

Prasetyo menekankan bahwa keputusan itu tidak dimaksudkan sebagai penghentian arah kebijakan MBG, melainkan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program.

"Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Catatan yang Menjadi Dasar Perombakan

Prasetyo mengungkapkan beberapa catatan yang menjadi perhatian Presiden selama proses evaluasi. Dia menyebut terdapat persoalan terkait kedisiplinan menjalankan SOP, tata kelola organisasi, serta pengawasan kualitas makanan yang menjadi inti program MBG.

Hal ini penting karena sepanjang perjalanan MBG, berbagai laporan mengenai kualitas makanan, pengelolaan dapur, dan efektivitas distribusi beberapa kali menjadi sorotan publik.

"Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola," ujarnya.

Prasetyo juga mengonfirmasi bahwa proses audit internal masih berlangsung. Artinya, pergantian pimpinan tidak hanya merupakan langkah administratif, tetapi juga bagian dari proses pembenahan yang lebih luas di dalam tubuh BGN.

"Tentunya selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini, dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki," kata Prasetyo.

DPR Menilai Pemerintah Mendengar Aspirasi Publik

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi dan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurut Dasco, langkah tersebut menunjukkan pemerintah mendengar berbagai masukan dari masyarakat, penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG), kementerian terkait, hingga DPR.

Pernyataan itu disampaikan Dasco usai mendengar pengumuman pergantian pimpinan BGN yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada Selasa (2/6/2026).

“Tentunya kami mengucapkan apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap pemerintah yang kemudian telah mendengarkan aspirasi dari masyarakat maupun penerima manfaat dan juga hasil koordinasi dengan lintas kementerian dan juga masukan dari DPR," kata Dasco di Gedung DPR.

Menurut dia, keputusan Presiden mengganti Kepala BGN dan dua wakil kepala BGN merupakan hasil evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program yang selama ini dijalankan lembaga tersebut.

Dasco berharap pergantian kepemimpinan dapat menjadi momentum pembenahan internal sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal tanpa terganggu proses transisi.

"Kami harapkan dengan adanya evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh, BGN akan berbenah diri dan terus melayani masyarakat, penerima manfaat, dan pergantian ini tentu tidak akan mempengaruhi layanan yang berlangsung selama ini," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya percepatan realisasi program MBG, khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

"Harapan kami bahwa tujuan pelayanan terutama 3T dapat segera direalisasikan," katanya.

Tata Kelola dan Koordinasi Jadi Sorotan

Menanggapi pertanyaan mengenai faktor utama di balik pergantian pimpinan BGN, Dasco merujuk pada penjelasan pemerintah yang sebelumnya disampaikan Mensesneg Prasetyo Hadi.

Menurut dia, evaluasi yang dilakukan pemerintah mencakup aspek tata kelola organisasi dan koordinasi lintas kementerian yang dinilai masih perlu diperbaiki.

"Kalau mendengar penjelasan dari Menteri Sekretaris Negara, ada hal-hal evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini menyangkut tata kelola dan kemudian kerja sama lintas kementerian yang dirasa kurang, dan beberapa hal yang menjadi catatan-catatan yang menurut pihak pemerintah memang harus dibenahi," ujarnya.

Kendati demikian, Dasco menegaskan pemerintah memiliki informasi dan pertimbangan yang lebih lengkap terkait berbagai catatan evaluasi tersebut.

Dasco juga menilai penunjukan Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN merupakan keputusan yang tepat. Meski belum lama menjabat sebagai wakil kepala BGN, Nanik dinilai aktif melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan program di lapangan.

Menurut Dasco, laporan yang diterima DPR, khususnya dari komisi teknis yang membidangi program MBG, menunjukkan Nanik terlibat dalam berbagai upaya pengawasan dan penertiban dapur penyedia makanan yang tidak memenuhi standar.

"Bu Nanik ini banyak melakukan kerja-kerja lapangan, melakukan monitoring-monitoring lapangan dan juga banyak sudah menutup dapur-dapur yang tidak memenuhi syarat di lapangan," katanya.

Karena itu, Dasco berpandangan keputusan Presiden mengangkat Nanik sebagai pimpinan baru BGN sejalan dengan kebutuhan untuk memperbaiki tata kelola dan pengawasan program.

"Hemat kami, keputusan Presiden untuk mengangkat, walaupun itu hak prerogatif pemerintah dalam hal ini Presiden, mungkin adalah pilihan yang tepat," ujarnya.

DPR Akan Awasi Kinerja Pimpinan Baru

Lebih lanjut, Dasco mengatakan DPR melalui Komisi IX akan segera berkoordinasi dengan pimpinan baru BGN untuk mengetahui langkah-langkah yang akan diambil dalam melakukan pembenahan organisasi.

"Saya pikir Komisi IX akan segera melakukan koordinasi untuk mengetahui planning dari pimpinan BGN yang baru untuk memperbaiki dan kemudian untuk lebih membuat tata kelola di BGN ini lebih bagus," katanya.

Terkait berbagai laporan insiden dan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan program MBG, Dasco mengungkapkan DPR telah menyampaikan sejumlah masukan secara tertulis kepada pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara.

"Masukan-masukan dari Komisi IX itu dibikin secara tertulis mengenai apa-apa yang dirasakan perlu diperbaiki dan ditingkatkan Kepala BGN," ujarnya.

Meski struktur organisasi BGN masih melibatkan sejumlah figur yang sebelumnya berada dalam manajemen lama, Dasco meminta publik memberikan kesempatan kepada pimpinan baru untuk membuktikan kinerjanya.

"Saya pikir pemerintah mungkin punya pertimbangan tersendiri. Silakan nanti ke pimpinan yang baru dinilai masyarakat, penerima manfaat, dan tentunya dari DPR juga akan memantau," katanya.

Fase Baru: Dari Ekspansi Menuju Penguatan Tata Kelola

Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) sekaligus pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai penunjukan Nanik S Deyang akan memperkuat posisi politik lembaga tersebut.

Namun, dia mengingatkan tantangan utama yang harus segera diselesaikan oleh kepemimpinan baru adalah perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari kualitas makanan hingga koordinasi dengan pemerintah daerah.

Trubus mengatakan komposisi baru pimpinan BGN menunjukkan penguatan dukungan politik terhadap program unggulan pemerintah tersebut. Menurutnya, Nanik memiliki kedekatan politik dengan lingkaran Presiden Prabowo Subianto sehingga dinilai memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan pimpinan sebelumnya.

"Kalau saya melihat ini berarti secara politis lebih kuat. Karena itu kan Gerindra di belakangnya jadinya," kata Trubus saat dihubungi Bisnis, Selasa (2/6/2026).

Meski begitu, Trubus menilai pengangkatan Nanik tetap menyisakan perdebatan terkait kebutuhan figur teknokrat dalam memimpin lembaga yang mengelola program berskala nasional tersebut.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi BGN lebih membutuhkan kapasitas manajerial dan teknokratis dibandingkan pendekatan politik.

"Kalau harapannya kan teknokrat yang megang itu, bukan politisi. Itu kan politisi," ujarnya.

Trubus menilai pergantian pimpinan BGN berpotensi diikuti sejumlah perubahan kebijakan, termasuk evaluasi terhadap mekanisme penyaluran program, sasaran penerima manfaat, hingga pengelolaan anggaran.

Dia memperkirakan kepemimpinan baru akan melakukan penataan ulang terhadap berbagai aspek yang selama ini menjadi sorotan publik maupun pemerintah.

Menurut Trubus, pekerjaan rumah pertama yang harus segera diselesaikan oleh Nanik adalah memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program MBG.

Selama ini, kata dia, pelaksanaan program masih terlalu terpusat di BGN, sementara pemerintah daerah belum memiliki peran yang cukup besar dalam pengawasan maupun pelaksanaan di lapangan.

"Kolaborasi pusat dan daerah. Selama ini kan pusatnya ada di BGN itu dan daerah adalah kepala-kepala daerah itu untuk ikut bertanggung jawab pelaksanaan MBG itu," katanya.

Dia menilai pelibatan pemerintah daerah secara lebih aktif dapat meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program di masing-masing wilayah.

Kualitas Makanan dan Kasus Keracunan Harus Jadi Prioritas

Selain tata kelola kelembagaan, Trubus menilai persoalan kualitas makanan harus menjadi fokus utama pimpinan baru BGN. Ia menyinggung berbagai kasus yang muncul selama pelaksanaan program MBG, mulai dari dugaan keracunan makanan hingga penolakan makanan oleh penerima manfaat.

Menurut dia, berbagai persoalan tersebut terjadi karena pelaksanaan program selama ini lebih berorientasi pada pencapaian jumlah penerima dibandingkan kualitas layanan.

"Persoalan-persoalan seperti keracunan, kualitas makanan, dan banyaknya makanan yang ditolak oleh posisi penerima kan itu juga menjadi isu utama untuk diselesaikan oleh yang baru ini," ujarnya.

Trubus menambahkan berbagai laporan mengenai dugaan penyimpangan, kualitas makanan yang tidak sesuai standar, hingga permasalahan di dapur penyedia makanan menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk melakukan perombakan kepemimpinan.

"Ketika kemudian di lapangan banyak sekali praktik-praktik penyimpangan, praktik korupsi, kualitas makanan yang tidak sesuai standar, kemudian dapur SPPG juga banyak yang bermasalah, akhirnya yang terjadi mau tidak mau harus ada perombakan besar-besaran," katanya.

Soroti Masuknya Unsur TNI dan Auditor

Trubus juga menyoroti masuknya Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Menurut dia, penunjukan perwira militer dalam program strategis pemerintah menunjukkan semakin besarnya keterlibatan unsur TNI dalam pelaksanaan program pembangunan.

Dia menilai kondisi tersebut berpotensi memperkuat persepsi publik mengenai meningkatnya peran militer dalam program-program sipil pemerintah.

"Sekarang banyak tentara yang terlibat di program-program strategis. Jadi isu mengenai peran TNI dalam pelaksanaan program itu akan semakin menguat," ujarnya.

Di sisi lain, Trubus menilai penunjukan Agustina Arumsari yang memiliki latar belakang pengawasan dan audit dapat menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin memperkuat pengawasan internal terhadap pelaksanaan program MBG.

Menurutnya, keberadaan figur berlatar belakang auditor dapat membantu mengidentifikasi potensi penyimpangan serta memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran program.

"Dia kan orang auditing. Jadi pengawasan-pengawasan terhadap program MBG ini akan semakin diperkuat," katanya.

Meski melihat adanya sejumlah upaya pembenahan melalui komposisi pimpinan baru, Trubus menilai keberhasilan BGN pada akhirnya akan ditentukan oleh kemampuan manajemen baru dalam memperbaiki tata kelola, meningkatkan kualitas layanan, dan menjawab berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam pelaksanaan program MBG.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan parlemen akan segera berkoordinasi dengan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru untuk membahas rencana kerja ke depan.

"Saya pikir Komisi IX akan segera melakukan koordinasi untuk mengetahui planning (perencanaan) dari pimpinan BGN yang baru untuk memperbaiki dan kemudian untuk membuat tata kelola di BGN ini lebih bagus,” kata Dasco, dikutip dari Antara, Selasa (2/6/2026).

Dasco mengapresiasi pergantian Kepala dan Wakil Kepala BGN yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat serta masukan dari DPR.

"Tentunya kami mengucapkan apresiasi dari DPR RI kepada pemerintah yang kemudian telah mendengarkan aspirasi dari masyarakat maupun penerima manfaat, juga hasil koordinasi dengan lintas kementerian dan masukan dari DPR," ujarnya.

Dia berharap evaluasi yang dilakukan pemerintah terhadap jajaran pimpinan BGN dapat mendorong lembaga tersebut terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Pergantian ini tentu tidak akan mempengaruhi pelayanan yang berlangsung selama ini; dan harapan kami bahwa tujuan pelayanan terhadap terutama daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dapat segera direalisasikan," ucapnya.

Selain itu, Dasco menilai pengangkatan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana merupakan pilihan yang tepat. Menurut dia, Nanik telah menunjukkan kinerja yang baik selama menjabat Wakil Kepala BGN.

"Kita lihat selama ini Bu Nanik adalah Wakil Kepala BGN yang belum lama di situ, tetapi kemudian Bu Nanik ini banyak melakukan kerja-kerja lapangan, melakukan monitoring lapangan dan juga banyak sudah menutup dapur-dapur yang tidak memenuhi syarat di lapangan," kata Dasco.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan melakukan pergantian pimpinan BGN setelah melalui proses monitoring dan evaluasi selama hampir satu setengah tahun.

Dalam keputusan tersebut, Nanik S Deyang ditunjuk sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana. Sementara itu, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono dipercaya mengisi posisi Wakil Kepala BGN menggantikan Lodewik Kusung dan Soni Sanjaya.

Pemerintah berharap kepemimpinan baru mampu memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta mempercepat pelaksanaan program-program peningkatan gizi nasional yang menjadi bagian dari agenda pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan sejumlah catatan evaluasi terkait pelaksanaan program Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi alasan Presiden Prabowo Subianto merombak jajaran pimpinan lembaga tersebut.

Beberapa temuan yang menjadi perhatian antara lain kedisiplinan dalam menjalankan prosedur operasional standar (SOP), tata kelola organisasi, hingga pengawasan kualitas makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Penjelasan itu disampaikan Prasetyo saat menjawab pertanyaan wartawan terkait alasan pergantian pimpinan BGN yang diumumkan pemerintah pada Selasa (2/6/2026).

Menurut Prasetyo, keputusan Presiden tidak diambil secara mendadak, melainkan berdasarkan proses pemantauan dan evaluasi yang berlangsung selama hampir satu setengah tahun terhadap kinerja BGN.

"Tentunya selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini, dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki," kata Prasetyo.

Ia menjelaskan terdapat sejumlah aspek yang menjadi perhatian pemerintah selama pelaksanaan program MBG. Salah satunya berkaitan dengan kedisiplinan dalam menjalankan standar operasional yang telah ditetapkan.

Selain itu, pemerintah juga menyoroti pelaksanaan tata kelola organisasi yang dinilai masih memerlukan perbaikan agar program strategis nasional tersebut dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel.

"Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola," ujarnya.

Tak hanya itu, kualitas makanan yang disalurkan kepada para penerima manfaat program MBG juga menjadi salah satu aspek yang dievaluasi oleh pemerintah.

Prasetyo menegaskan bahwa standar kualitas makanan yang telah ditetapkan oleh BGN harus dijaga secara konsisten karena berkaitan langsung dengan tujuan utama program, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.

"Termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional," katanya.

Meskipun mengakui adanya sejumlah catatan evaluasi, tetapi Prasetyo tidak merinci lebih jauh bentuk pelanggaran maupun temuan spesifik yang terjadi selama masa kepemimpinan sebelumnya.

Pemerintah sebelumnya mengumumkan pergantian pimpinan BGN dengan menunjuk Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN yang baru menggantikan Dadan Hindayana. Selain itu, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono ditunjuk sebagai Wakil Kepala BGN menggantikan Lodewik Kusung dan Soni Sanjaya.

Menurut Prasetyo, pergantian tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki berbagai catatan yang muncul selama proses evaluasi sekaligus mempercepat pelaksanaan program-program prioritas pemerintah di bidang gizi dan pembangunan sumber daya manusia.

"Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini," tandas Prasetyo.