Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 10 motor hingga mata uang asing usai menggeledah rumah mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan.

Penggeledahan dilakukan sejak pukul 13.47 WIB hingga pukul 19.01 WIB, Jumat (5/6/2026). Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menguraikan bahwa penyidik telah menyita barang bukti berupa 2 mobil sport, 10 unit kendaraan roda dua mulai dari vespa, moge, hingga harley; 7 unit sepeda; dan beberapa perhiasan lainnya.

"Selain itu penyidik juga menyita sejumlah uang dalam mata uang rupiah, maupun valas, seperti USD, EUR, maupun YEN," kata Budi dalam keterangan tertulis, Jumat (5/6/2026).

Budi menjelaskan bahwa barang bukti yang disita diduga berasal dari dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan tersangka terkait pengurusan izin tinggal sementara WNA.

KPK telah lebih dulu menyita barang bukti dari para tersangka yang nilainya mencapai Rp17,5 miliar, terdiri dari 7 unit mobil, 15 unit motor, 11 unit sepeda, saldo dalam rekening bank dan rekening aset kripto, serta sejumlah mata uang asing.

Diketahui, Silmy terlibat dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan dokumen izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia. Pada perkara ini, kapasitas jabatan Silmy adalah Dirjen Imigrasi tahun 2023-2024.

Silmy diduga telah memerintahkan Direktur Izin Tinggal, Jaya Saputra (JS) untuk meminta jatah dari setiap pengurusan izin dokumen tinggal. Kemudian JS memerintahkan Bagus Bramantyo (BGS) dan Tessar Bayu Setyaji (TBS) selaku Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal.

Bagus dan Tessar memberikan akses kepada dua staf Subdit Izin Tinggal agar dapat melaksanakan perintah tersebut, yakni Juniadi Sri Prambudi dan Gusti Bernardiansyah (GST).

Gusti dengan sengaja membuat rekening khusus untuk menampilkan uang hasil pemerasan. Menurut Ketua KPK, Setyo Budiyanto selama periode 2022-2026 mereka memperoleh keuntungan Rp145,5 miliar.

"Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi, yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada Saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu," ucap Setyo saat konferensi pers, pada Kamis (4/6/2026).

Setyo memaparkan kasus ini merupakan hasil pengembangan penyidikan dari kasus pemerasan RPTKA 2025 dan hasil laporan analisis keuangan PPATK.

Dalam laporan PPATK mengenai transaksi keuangan yang terkait dengan 35 pegawai Kementerian Imipas pada periode tahun 2019-2025, ditemukan aliran dana pada 96 rekening bank dengan total nilai mencapai Rp366,7 miliar.

"Dari total aliran uang tersebut, hanya sebesar Rp9,7 miliar atau sekitar 3% yang bersumber dari gaji atau tunjangan, sementara sisanya atau 97% lainnya diduga berasal dari pihak-pihak yang melakukan pengurusan-pengurusan di bidang keimigrasian," jelas Setyo.

Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing di Kementerian Hukum & HAM/ Imipas tahun 2022–2026, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 8 orang tersangka, yaitu:

1. Eks Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imipas 2023-2024 Silmy Karim (SK)

2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)

3. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS)

4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)

5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS)

6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA)

7. Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP)

8. Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah (GST)

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 4-23 Juni 2026. Penahanan terhadap tersangka JSP, GST, dan RAA dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang ACLC C1 KPK. Sementara terhadap Tersangka SK, SMG, JS, TBS, dan BGS ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut bahwa dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan izin tinggal WNA, para tersangka memperoleh keuntungan Rp145,5 miliar.

Setyo menyebut, total uang tersebut merupakan akumulasi dari rentang tahun 2022-2026. Pasalnya, setiap WNA yang hendak mengurus izin tinggal di Indonesia dimintai biaya tambahan di mana hal ini tidak sesuai dengan aturan.

"Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imipas atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, menerima uang secara langsung, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya, nominalnya adalah Rp145,5 miliar," kata Setyo saat konferensi pers, Kamis (4/6/2026).

Setyo menjelaskan, uang tersebut dibagikan ke setiap oknum di Direktorat Jenderal Imigrasi setiap akhir pekan di hari Jumat. Mantan Wakil Menteri Imipas, Silmy Karim (SK) turut terlibat dalam perkara ini yang memiliki kapasitas sebagai Dirjen Imigrasi tahun 2023-2024.

Silmy diduga menerima uang Rp100 juta setiap pekan karena diduga memerintahkan pemerasan. Para tersangka mempunyai kode tertentu untuk mengirimkan uang seperti istilah 'malaikat' untuk pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

"Kemudian kode lainnya, ada beberapa pihak kan yang dapat bagian ini, ini menggunakan istilah pembayaran konser. Jadi konser, grup band. Ada yang, misalkan vokalis dapat sekian, gitaris dapat sekian, backing vokal dapat sekian, koreografer juga tertentu," ucapnya.

Setiap kode, kata Setyo, dimaknai sebagai penentuan pengiriman nominal uang kepada pihak-pihak tertentu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha, seperti mendirikan perusahaan towing.

Menurut Setyo, pendirian usaha towing diduga dari hobi tersangka seperti kegiatan off-road. Sebab, dalam perkara ini KPK menyita 7 unit mobil, 15 unit motor, 11 unit sepeda, saldo dalam rekening bank dan rekening aset kripto, serta sejumlah mata uang asing.

"Karena ada beberapa motor, kurang lebih sekitar enam, yang disita motor roda dua itu adalah motor drill, yang mungkin digunakan untuk kepentingan off-road dan ini kami sementara menduga sebagai upaya untuk menyamarkan uang-uang yang mereka terima dan kemudian disalurkan kepada para pihak lain," jelasnya.

Setyo menambahkan bahwa peristiwa ini berdasarkan pengembangan penyidikan kasus RPTKA tahun 2025 dan hasil laporan analisis keuangan dari PPATK.

Pasalnya, laporan PPATK mengenai transaksi keuangan yang terkait dengan 35 pegawai Kementerian Imipas pada periode tahun 2019 -2025, ditemukan aliran dana pada 96 rekening bank dengan total nilai mencapai Rp366,7 miliar.

"Dari total aliran uang tersebut, hanya Rp 9,7 miliar atau sebesar 3% yang bersumber dari gaji atau tunjangan. Sementara itu, sisanya atau 97% lainnya diduga berasal dari pihak-pihak yang melakukan pengurusan-pengurusan di bidang keimigrasian," ujar Setyo.

Dalam kasus ini KPK menetapkan 8 tersangka, yakni:

1. Eks Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imipas 2023-2024 Silmy Karim (SK)

2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)

3. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS)

4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)

5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS)

6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA)

7. Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP)

8. Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah (GST)

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 4-23 Juni 2026. Penahanan terhadap tersangka JSP, GST, dan RAA dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang ACLC C1 KPK. Sementara terhadap Tersangka SK, SMG, JS, TBS, dan BGS ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi oleh sejumlah pejabat di Kementerian Hukum & HAM/ Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2022-2026 terkait pengurusan izin tinggal WNA di Indonesia. Sebab, para pejabat di kementerian tersebut meraup untuk Rp145 miliar.

Kasus ini mulai mencuat di masyarakat ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (2/6/2026) malam, di mana salah satu pihak yang terlibat adalah Wakil Menteri Imipas Silmy Karim (SK) yang sempat menghindar dari kejaran KPK dan akhirnya menyerahkan diri pada Rabu (3/6/2026) malam. Ada 18 orang yang diamankan, 8 ditetapkan tersangka dan 10 dinyatakan sebagai saksi.

Dalam konferensi pers, Kamis (4/6/2026), Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan konstruksi perkara setelah melakukan pendalaman dari para pihak.

Kasus ini merupakan hasil pengembangan dari kasus RPTKA tahun 2025 dan temuan analisis keuangan dari PPATK. Setyo mengatakan, berdasarkan laporan PPATK mengenai transaksi keuangan dari 35 pegawai Kementerian Imipas pada periode tahun 2019 sampai dengan 2025, ditemukan aliran dana pada 96 rekening bank dengan total nilai mencapai Rp366,7 miliar.

"Dari total aliran uang tersebut, hanya sebesar Rp9,7 miliar atau sekitar 3% yang bersumber dari gaji/tunjangan. Sementara Rp357 miliar atau 97% lainnya, diduga berasal dari pihak-pihak pemohon layanan pengurusan keimigrasian, seperti visa, paspor, tenaga kerja, dan izin tinggal," kata Setyo.

Pada peristiwa itu, Silmy menjabat sebagai Dirjen Imigrasi tahun 2023-2024. Dia diduga meminta jatah pengurusan izin tinggal para WNA dari Direktur Izin Tinggal, Jaya Saputra.

Jaya Saputra memberikan titah kepada Bagus Bramantyo (BGS) dan Tessar Bayu Setyaji (TBS) selaku Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal untuk menarik biaya tambahan kepada WNA. Setiap dokumen permohonan izin tinggal yang diproses ‘setiap klik ada harganya’.

"Pungutan dilakukan untuk setiap dokumen permohonan izin tinggal sementara yang diproses. Baik itu perpanjangan, alih status, pembaruan domisili, termasuk juga penambahan dependent," ucapnya.

Setyo menuturkan, modus operandi ini bersifat sistemik di mana perintah diberikan dari atasan hingga ke level staf. Sebab, Bagus dan Tessar memerintahkan Juniadi Sri Pramudi (JSP) dan Gusti Bernardiansyah (GST) selaku staf Subdit Izin Tinggal.

Gusti membuat rekening khusus untuk menampung fee dari setiap pengurusan izin tinggal yang bersumber dari biro jasa atau pihak WNA. Selama periode 2022-2026, para pihak di Dirjen Imipas/Kementerian Imipas menerima uang secara langsung (tunai/transfer) maupun melalui layering/perantara, sekurang-kurangnya mencapai Rp145,5 miliar.

"Uang tersebut, kemudian dibagikan kepada para oknum di Dirjen Imipas/Kementerian Imipas setiap pekan di hari Jumat, salah satunya saudara SK yang menerima jatah rutin sebesar Rp100 juta per minggu," ucap Setyo.

Mereka menggunakan istilah 'malaikat' sebagai kode pendistribusian uang untuk para pejabat tinggi di lingkungan Dirjen Imipas/ Kementerian Imipas.

Kode lainnya dengan menggunakan istilah pembayaran konser grup band, seperti vokalis, gitaris, backing vocal, dan koreografer yang merepresentasikan aliran uang untuk pihak-pihak tertentu.

Proses Mudah Justru Diperumit, WNA Kena 'Ketok' Harga

Setyo menguraikan, pada dasarnya pengurusan izin tinggal WNA di Indonesia telah terintegrasi dengan sistem daring. Ketika seseorang hendak bekerja di Indonesia, maka proses yang dilakukan adalah pengurusan RPTKA di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Setelah Kemenaker menerbitkan RPTKA berupa dokumen PA01, maka seseorang perlu mengurus visa kerja dan izin tinggal terbatas.

"Izin tinggal terbatas tersebut memiliki masa berlaku yang beragam, mulai dari 30 hari, 60 hari, satu tahun, dua tahun, bahkan ada yang tidak terbatas," jelas Setyo.

Menurutnya, tarif pengurusan dokumen izin tinggal telah diatur dalam PP Nomor 45 Tahun 2024 tentang jenis dan tarif atas PNBP.

Di dalam aturan tersebut telah ditentukan tarif pelayanan keimigrasian yang berlaku sehingga seharusnya tarif tersebut tidak bisa diakali, tetapi dalam praktiknya justru ditambahkan biaya lain.

Proses permohonan dilakukan melalui penjamin yang berada di Indonesia. Apabila seseorang akan bekerja di wilayah Jakarta Barat, misalnya, maka pengurusannya dilakukan di wilayah tersebut.

Seluruh proses tersebut dilakukan secara daring melalui kementerian terkait. Sementara itu, untuk tahapan yang berada di Kantor Imigrasi sesuai wilayah masing-masing, dokumen yang telah diajukan secara daring akan dikirim ke tahap berikutnya.

"Pada saat proses submit inilah diduga mulai terjadi pungutan. Jika pemohon tidak memberikan sejumlah uang, maka dokumennya tidak segera dikirim dan cenderung ditahan," tuturnya.

Setyo merincikan, setelah WNA memberikan sejumlah uang mulai dari Rp1 juta hingga Rp1,5 juta atau lebih, dokumen tersebut baru bisa dilanjutkan prosesnya ke Direktorat Izin Tinggal pada Direktorat Jenderal Imigrasi.

"Setelah sampai di tingkat pusat, dokumen tersebut baru dilakukan otorisasi atau pengesahan," sambung Setyo.

Hal serupa juga diduga terjadi di tingkat pusat. Penjamin atau pengurus yang hanya membayar sesuai tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tanpa memberikan uang tambahan disebut berisiko menghadapi keterlambatan proses, bahkan otorisasi permohonannya diduga tidak diproses.

Praktik tersebut diduga berlangsung dalam berbagai layanan keimigrasian, baik pada pengurusan izin tinggal baru maupun layanan lanjutan, seperti perpanjangan izin tinggal, alih status, perubahan domisili, hingga pengajuan izin masuk kembali (re-entry permit).

Izin masuk kembali diperlukan bagi warga negara asing yang masih memiliki izin tinggal di Indonesia, tetapi bepergian ke luar negeri dan hendak kembali masuk ke Indonesia sebelum masa izin tinggalnya berakhir.

Berbagai layanan tersebut menjadi objek pengurusan yang diduga bermasalah, meskipun seluruh proses sebenarnya telah dilakukan secara daring. Dengan sistem yang sudah terdigitalisasi, seharusnya tidak lagi terjadi kontak langsung antara penjamin atau pengurus dengan operator layanan.

Selain itu, sistem yang telah dibangun dinilai sudah cukup memadai dan semestinya dilengkapi dengan standar serta batas waktu pelayanan yang jelas.

Dalam perkara ini, KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti senilai total mencapai Rp17,5 miliar dalam berbagai jenis barang bukti, seperti 7 unit mobil, 15 unit motor, 11 unit sepeda, saldo dalam rekening bank dan rekening aset kripto, serta sejumlah mata uang asing.

Daftar Tersangka

Adapun dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka dan telah ditahan selama 20 hari, yakni:

1. Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imipas 2023-2024 Silmy Karim (SK)

2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)

3. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS)

4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)

5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS)

6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA)

7. Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP)

8. Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah (GST)

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para Tersangka untuk 20 hari pertama sejak 4 - 23 Juni 2026. Penahanan terhadap Tersangka JSP, GST, dan RAA dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang ACLC C1 KPK. Sementara terhadap Tersangka SK, SMG, JS, TBS, dan BGS ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim dinonaktifkan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan dokumen imigrasi warga negara asing.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang telah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah menetapkan delapan tersangka dan menahannya pada Kamis (4/6/2026).

Dia mengatakan, Kemenimipas menyerahkan seluruh proses penanganan perkara kepada KPK dan berkomitmen untuk bersikap kooperatif; termasuk membuka akses data, dokumen, serta keterangan yang diperlukan penyidik guna mempercepat pengungkapan perkara secara terang dan menyeluruh.

“Proses hukum yang berjalan wajib kita dukung, dan saya minta semua pihak akomodatif mendukung proses tersebut. Apa yang terjadi saat ini sekaligus menjadi momentum bagi kami untuk berbenah serta memperkuat tata kelola keimigrasian agar lebih bersih, transparan dan akuntabel,” kata Agus dalam keterangan resmi, Kamis (4/6/2026).

Dia melanjutkan bahwa saat ini Wamen Imipas Silmy Karim telah dinonaktifkan dari jabatannya agar proses hukum berjalan tanpa hambatan.

"Sebagai langkah penegakan disiplin internal, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan saat ini telah menonaktifkan pejabat terkait dari jabatannya. Langkah ini ditempuh untuk memastikan proses hukum dapat berjalan tanpa hambatan, sekaligus menjaga kelancaran fungsi pelayanan publik," sambungnya.

Dia memastikan, layanan imigrasi tetap berjalan normal dan tidak terdampak dari proses hukum yang sedang berjalan.

“Kami juga memastikan layanan keimigrasian kepada publik tetap berjalan normal di seluruh unit pelayanan dan tidak terdampak oleh proses hukum yang sedang berjalan,” tegasnya.

Silmy merupakan salah satu dari delapan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, penetapan status tersangka setelah tim lembaga antirasuah melakukan ekspos dan terpenuhinya dua alat bukti.

Budi menyampaikan bahwa perkara ini telah naik ke tahap penyidikan. Sebelum penetapan tersangka, KPK mengamankan 18 orang, di mana 10 orang lainnya berstatus sebagai saksi dan telah dipulangkan.

"Adapun kepada delapan orang tersangka tersebut, salah satunya yaitu saudara SK yang merupakan Dirjen Imigrasi periode tahun 2023-2024," kata Budi kepada awak media, Kamis (4/6/2026).

Budi menjelaskan, alasan penahanan Simly karena dugaan alur perintah atau penerimaan uang dilakukan saat Simly menjabat sebagai Dirjen.

Budi menyebut para tersangka telah dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama. Selain disangkakan Pasal12e tentang dugaan tindak pidana korupsi, KPK juga menyangkakan Pasal 12B atau penerimaan lainnya atau gratifikasi.

"Artinya para pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan memenuhi unsur pasal-pasal tersebut ya, baik Pasal 12e maupun 12B. Artinya semua unsurnya sudah terpenuhi," sambung Budi.

Selain itu, KPK melakukan pemasangan KPK-line atau penyegelan di beberapa titik lokasi untuk kemudian nanti kebutuhan penggeledahan pada saat di tahap penyidikan.

Adapun KPK menginformasi bahwa OTT dilaksanakan pada Selasa (2/6/2026) malam.

Dalam perkara ini, KPK telah menyita sejumlah kendaraan roda tiga dan roda empat dari para pihak yang telah diamankan, yakni 7 mobil, 15 motor, dan 11 sepeda.

KPK juga mengamankan logam mulia dalam bentuk emas yang beratnya sekitar ratusan gram, serta mata uang dolar Amerika dan Singapura.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa mengatakan bahwa pihaknya merasa prihatin atas ditangkapnya eks Kepala BGN, Dadan Hindayana dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Simly Karim dalam kasus dugaan korupsi.

Sebagai konteks, pada Rabu (3/6/2026), Kejaksaan Agung RI menetapkan Dadan bersama mantan Wakil Ketua BGN Sony Sonjaya, serta Lodewyk Pusung. Mereka diduga melakukan korupsi tata kelola MBG.

Kemudian pada Kamis (4/6/2026), KPK menetapkan delapan tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan dokumen imigrasi untuk WNA, salah satu pihak yang ditetapkan tersangka adalah Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim.

Saan menjelaskan bahwa pembantu presiden seharusnya menjalankan program-program pemerintahan dengan amanah, termasuk menghindari segala bentuk pelanggaran hukum seperti tindak pidana korupsi.

Padahal, kata Saan, Presiden selalu menegaskan setiap pejabat harus memegang teguh integritas, kredibilitas, dan profesionalitas selama mengemban tugas.

"Tentu DPR prihatin dan menyayangkan terkait dengan berbagai kejadian yang akhir-akhir ini dalam waktu yang bersamaan di badan maupun kementerian di dua lembaga Kejaksaan dan KPK. Kita mendapatkan kenyataan bahwa baik Wakil Menteri dan juga Kepala BGN dan jajarannya itu terjerat berbagai masalah hukum," kata Saan kepada awak media di Kompleks Parlemen, Kamis (4/6/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang saat ini sedang dilakukan.

Secara khusus, Cucun berjanji pihaknya akan melakukan evaluasi melalui komisi terkait agar memastikan tata kelola BGN berjalan optimal, salah satunya adalah terkait anggaran.

"DPR pasti akan terus meningkatkan pengawasan mengenai audit tata kelola BGN sendiri di internal seperti apa. Termasuk proses perencanaan, proses penganggaran sampai di ujung post audit ini DPR akan terus melakukan pengawasan-pengawasan seperti ini sesuai dengan tugas fungsinya DPR," jelas Cucun.

Komisi IX sebagai mitra kerja BGN berencana melakukan evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) dalam penyusunan APBN 2027, termasuk menyoroti hasil audit tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurutnya, pembahasan tersebut penting untuk memastikan seluruh mekanisme pengawasan berjalan sesuai fungsi masing-masing. Selain pengawasan yang dilakukan DPR, BGN juga memiliki pengawasan internal melalui inspektorat.

Di sisi lain, DPR akan mencermati berbagai catatan dan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bahan evaluasi dalam pembahasan anggaran dan tata kelola lembaga tersebut.

"Pengawasan di DPR, di internal mereka punya inspektoratnya, pengawas internal apalagi DPR kan punya catatan misalkan dari Badan Pemeriksa Keuangan yang harus dibahas," ucap Cucun.

Dia menyampaikan bahwa Komisi IX berharap dengan adanya perombakan struktural BGN dapat menjaga amanat presiden dan mampu menjalankan program sesuai target yang ditentukan.