Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa baru saja merevisi aturan terkait dengan skema penyelesaian utang kepada negara (piutang). Terbaru, pemerintah bisa langsung memanfaatkan aset sitaan tanpa persetujuan debitur.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara yang baru dirilis pada 24 April 2026.

Dalam Pasal 186A, Purbaya menetapkan bahwa negara melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dapat menguasai fisik dan menggunakan aset-aset para debitur sebelum dijual atau dilelang maupun pengambilalihan hak.

"Pendayagunaan (pemanfaatan) oleh PUPN cabang tanpa persetujuan Penanggung Utang/Penjamin Utang dan hasilnya digunakan untuk mengurangi utang Penanggung Utang," tulis Pasal 186A ayat 1b aturan tersebut yang dikutip pada Senin (27/4).

Melalui Pasal 186B, Purbaya menetapkan pengguasaan fisik dan penggunaan oleh negara dapat dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Penyitaan (SPP) dan berita acara penyitaan, menyampaikan permohonan kepada Penyerah Piutang, hingga setelah diterbitkannya keputusan ketua PUPN cabang.

"Ketua PUPN cabang menetapkan surat keputusan penguasaan fisik dan penggunaan oleh negara dalam jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengiriman (pengajuan permohonan)," tulis Pasal 186B ayat 5.

Dalam Pasal 186B ayat 7 ditetapkan masa penguasaan fisik oleh negara atau Kementerian/Lembaga maksimal 2 tahun. Selama dikuasai negara, hasil dan manfaatnya tidak akan mengurangi jumlah utang debitur.

"Penguasaan fisik dan penggunaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak mengurangi utang Penanggung Utang/Penjamin Utang."

Bisnis.com, JAKARTA — Kelompok peretas atau hacker Iran terus menyasar infrastruktur vital Amerika Serikat yang berdampak pada terganggunya rantai pasok barang-barang dari Negeri Paman Sam ke lebih dari 61 negara.

AS merespons dengan menyita infrastruktur digital milik kelompok peretas pro-Iran Handala.

FBI dalam keterangan resminya mengatakan domain yang disita teridentifikasi memfasilitasi aktivitas siber berbahaya atas nama aktor negara asing. Otoritas mengambil kendali infrastruktur tersebut guna menghentikan operasi berbahaya dan mencegah eksploitasi lebih lanjut terhadap sektor privat.

"United States Government telah mengambil kendali atas domain ini untuk mengganggu operasi siber berbahaya yang sedang berlangsung," tulis pengumuman penyitaan tersebut dilansir dari TechCrunch, Kamis (26/03/2026).

Penyitaan ini mencakup situs publikasi hasil retasan serta situs yang digunakan untuk aksi doxing terkait militer Israel.

Serangan siber terhadap Stryker memberikan dampak operasional yang luas pada perusahaan dengan 56.000 karyawan tersebut. Stryker mengonfirmasi adanya gangguan sistem di 61 negara yang menghambat proses pesanan, manufaktur, dan pengiriman produk medis ke berbagai fasilitas kesehatan.

Berdasarkan laporan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) Amerika Serikat, insiden ini terkonfirmasi bukan merupakan serangan ransomware. Pelaku melakukan pencurian data sebesar 50 terabyte dan penghapusan sistem secara masif yang menyasar perangkat berbasis Windows.

Peneliti keamanan siber Kevin Beaumont mengatakan pelaku diduga mendapatkan akses ke layanan Active Directory milik perusahaan. Mereka memanfaatkan fitur Microsoft Intune untuk menghapus data pada ratusan ribu server, komputer, dan ponsel karyawan secara jarak jauh melalui kebijakan bring-your-own-device.

Kelompok Handala mengeklaim aksi tersebut sebagai balasan atas serangan militer pemerintah Amerika Serikat terhadap sebuah sekolah di Iran. Mereka menargetkan Stryker karena status perusahaan sebagai kontraktor utama Departemen Pertahanan AS dengan nilai kontrak mencapai US$450 juta atau sekitar Rp7,61 triliun.

Kehadiran bisnis Stryker di Israel, termasuk akuisisi produsen perangkat ortopedi OrthoSpace pada 2019, turut menjadi pemicu utama serangan tersebut. Kelompok peretas ini mengidentifikasi korporasi yang berbasis di Michigan itu memiliki keterkaitan erat dengan kepentingan strategis militer Barat.

Vice President of AI Strategy & Security Research Exabeam Steve Povolny mengatakan operasi siber kini menjadi pilihan respons asimetris selama periode ketegangan politik regional.

Kelompok proksi memberikan ruang bagi negara penyokong untuk memiliki penyangkalan yang masuk akal atas aksi destruktif tersebut.

"Grup seperti Handala mengaburkan garis antara aktivisme dan operasi negara untuk mencapai sinyal strategis tertentu," kata Povolny dalam pernyataan resmi di California, Selasa, (10/03/2026).

Menurutnya, organisasi yang secara tradisional tidak menganggap diri mereka sebagai target geopolitik kini mulai terancam.

Penyelidik spionase siber independen Nariman Gharib mengatakan penyitaan infrastruktur oleh FBI tersebut efektif mengganggu struktur organisasi kelompok peretas. Namun, ia memperingatkan bahwa aktivitas kebocoran data kemungkinan akan tetap berlanjut melalui kanal media lain yang berafiliasi dengan negara.

Field CTO Claroty Skip Sorrels mengatakan keamanan siber di sektor kesehatan kini harus diprioritaskan sebagai bagian dari keselamatan pasien secara menyeluruh. Peretas cenderung mencari jalur dengan hambatan terkecil untuk menguasai akses administratif dan melumpuhkan operasional sistem fisik-siber.

Stryker saat ini terus berkoordinasi dengan Direktur Siber Nasional Gedung Putih dan Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) untuk investigasi mendalam. Investigasi terkait dampak pencurian data masif tersebut masih terus berlangsung guna menentukan mitigasi jangka panjang bagi perusahaan.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan rasuah di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai terkait importasi barang.

Sebelumnya, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Ditjen Bea Cukai pada Rabu (4/2/2026).

"KPK telah melakukan ekspose dan menetapkan status hukum kepada para pihak yang diamankan dalam satu kali dua puluh empat jam," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (5/2/2026).

Budi menjelaskan tim penyidik telah mengamankan 17 orang yang terdiri dari 12 pegawai Ditjen Bea Cukai dan 15 dari PT BR. Hanya saja Budi belum menjelaskan berapa pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Selain itu, KPK menyita mata uang asing dari tiga negara dan emas batangan.

"Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya uang tunai dalam mata uang rupiah, dan beberapa mata uang asing seperti dolar AS, dolar Singapura, dan yen Jepang. Serta dalam bentuk logam mulia," sambung Budi.

Sebelumnya, pada Rabu (4/2/2026), Penyidik KPK melakukan operasi senyap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dalam peristiwa tertangkap tangan itu, KPK menangkap sejumlah pihak, salah satunya bekas Direktur Penyidikan dan Penindakan Ditjen Bea dan Cukai yang saat ini masih menjabat sebagai Eselon II di Bea dan Cukai.

"Yang bersangkutan pejabat eselon II di Bea dan Cukai. Sebenarnya sudah mantan ya, mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan. Itu yang kemudian diamankan di wilayah Lampung," kata Budi kepada jurnalis, Rabu (4/2/2026).

Selain itu, tim penyidik lembaga antirasuah mengamankan uang tunai dalam mata uang asing, dan uang rupiah bernilai miliaran.

"Kemudian logam mulia itu ada mungkin sekitar 3 Kg," jelasnya.

OTT KPP Pajak Banjarmasin

Selanjutnya pada kasus dugaan korupsi pengurusan restitusi pajak di KPP Madya Banjarmasin, KPK mengamankan tiga orang; Dua orang petugas pajak, salah satunya kepala KPP Madya Banjarmasin; dan pihak PT BKB selaku wajib pajak di sektor Perkebunan kelapa sawit, yang mengurus restitusi.

Dari kedua perkara tersebut, Budi belum menyampaikan berapa pihak yang ditetapkan tersangka dan rencananya hari ini akan disampaikan kontruksi perkara secara rinci.

"Kami akan sampaikan secara lengkap konstruksi, kronologi, dan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam konpers sore nanti," tandas Budi.

Sebagai informasi, kedua perkara tersebut terungkap dalam kegiatan tertangkap tangan yang berlangsung selama satu hari yakni pada Rabu (4/2/2026).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kini bisa memblokir akses layanan publik para penunggak pajak.

Hal ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2025 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi dan/atau Permohonan Pembatasan atau Pemblokiran Layanan Publik Tertentu dalam Rangka Penagihan Pajak, yang diteken Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto pada 31 Desember 2025.

Aturan tersebut mulai berlaku sejak diteken dan menjadi dasar hukum DJP dalam meminta instansi penyelenggara layanan publik untuk membatasi, bahkan memblokir akses layanan publik para wajib pajak yang tidak melunasi utang dan biaya penagihan pajak.

"Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan rekomendasi dan/atau mengajukan permohonan pembatasan atau pemblokiran layanan publik tertentu dalam rangka penagihan pajak terhadap penanggung pajak yang tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak," bunyi Pasal 2 ayat (1) beleid tersebut.

Peraturan ini juga mencabut PER-24/PJ/2017 tentang petunjuk pelaksanaan pemberian rekomendasi terkait akses kepabeanan.

Dalam beleid tersebut, pembatasan atau pemblokiran layanan publik meliputi akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), akses kepabeanan, serta layanan publik lainnya.

Lebih lanjut, rekomendasi atau permohonan pemblokiran dapat diajukan apabila wajib pajak memiliki utang pajak yang telah berkekuatan hukum tetap minimal Rp100 juta, dan telah disampaikan Surat Paksa kepada penanggung pajak.

Namun, ketentuan batas minimal utang pajak Rp100 juta itu dapat dikecualikan untuk pembatasan atau pemblokiran dalam pelaksanaan sita atas tanah dan/atau bangunan.

Proses pengajuan pembatasan atau pemblokiran dilaksanakan oleh pejabat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), baik melalui usulan kepada pejabat eselon II di lingkungan DJP maupun secara langsung kepada penyelenggara layanan publik setempat.

Lalu, usulan pembatasan dan pemblokiran dapat disetujui atau ditolak berdasarkan pemenuhan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan tersebut setelah dilakukan penelitian.

Selain itu, beleid ini juga mengatur mekanisme pembukaan kembali pembatasan atau pemblokiran layanan publik.

Pembukaan akses layanan publik dapat dilakukan ketika utang pajak telah dilunasi, terdapat putusan pengadilan pajak yang menghapus utang pajak, telah dilakukan penyitaan dengan nilai yang mencukupi, atau wajib pajak memperoleh persetujuan pengangsuran pembayaran pajak.

IDXChannel – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi merilis mekanisme teknis mengenai penyitaan dan penjualan saham milik penanggung pajak yang diperdagangkan di pasar modal.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2025 yang diteken oleh Dirjen Pajak Bimo Wijayanto pada akhir Desember 2025.

Aturan ini merupakan langkah nyata penguatan penagihan pajak yang merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2023.

"Dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak, berdasarkan PMK Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar, negara berwenang melakukan penyitaan dan penjualan barang milik penanggung pajak berupa saham yang diperdagangkan di pasar modal," tulis pertimbangan aturan tersebut, dikutip Kamis (15/1/2026).

Dalam beleid tersebut, DJP diwajibkan memiliki rekening efek, Rekening Dana Nasabah (RDN), serta Rekening Penampungan Sementara atas nama instansi untuk menampung aset sitaan.

Proses penyitaan dimulai dengan pemblokiran saham melalui koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, serta perbankan.

Negara memiliki otoritas penuh untuk mengambil tindakan ini jika penanggung pajak abai terhadap kewajibannya.

"Penyitaan dapat dilakukan terhadap barang milik penanggung pajak berupa saham yang diperdagangkan di pasar modal," bunyi Pasal 3 ayat (1).

Jika setelah pemblokiran dilakukan wajib pajak masih belum melunasi utang beserta biaya penagihannya, maka juru sita Pajak akan langsung mengeksekusi penyitaan.

"Dalam hal telah diterima berita acara pemblokiran atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dan penanggung pajak tetap tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, jurusita pajak melaksanakan penyitaan," bunyi Pasal 7 ayat 1.

Apabila dalam kurun waktu 14 hari pasca-penyitaan utang pajak tetap tidak dilunasi, DJP akan menjual saham tersebut secara terbuka di Bursa Efek dengan bantuan perantara pedagang efek (broker).

"Pejabat melakukan penjualan saham milik penanggung pajak di bursa efek melalui perantara pedagang efek anggota bursa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal," bunyi Pasal 8 ayat 2.

Harga jual ditetapkan minimal sama dengan harga pembukaan pasar pada hari pelaksanaan penjualan. Selain menjual saham, DJP juga berwenang melakukan pemindahbukuan saldo dana dari RDN nasabah ke kas negara.

Seluruh hasil penjualan akan digunakan untuk menutup utang pajak setelah dipotong biaya broker, administrasi, dan pajak terkait. Jika terdapat kelebihan dana atau jumlah saham setelah seluruh kewajiban terpenuhi, DJP berkomitmen untuk mengembalikannya kepada pemilik aset.

"Setelah dilakukan pengembalian kelebihan saham, Jurusita Pajak membuat berita acara pengembalian barang sitaan," bunyi Pasal 14 ayat 4.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, iNews.id - Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar (Kanwil DJP WPB/Kanwil LTO) hingga 12 Desember 2025 berhasil mengamankan penerimaan pajak Rp4,121 triliun. Melakukan upaya optimalisasi penagihan aktif untuk mempercepat pembayaran WPB yang mempunyai tunggakan utang pajak. 

Langkah ini diambil untuk mengamankan penerimaan negara Tahun 2025, memberi kepastian hukum dan keadilan bagi wajib pajak yang sudah patuh serta detterent effect bagi penunggak pajak.

Penegakan hukum perpajakan pada prinsipnya dilandasi dari kepatuhan wajib pajak (WP) secara self assessment yaitu menyetor pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu. Hingga 22 Desember 2025, realisasi kepatuhan pelaporan SPT menunjukkan kinerja positif. 

SPT Tahunan PPh mencapai 95,94 persen, SPT masa PPN 108,40 persen, dan SPT Masa PPh Pasal 21 119,22 persen. Hal ini mencerminkan kepatuhan pajak sukarela dari WP semakin membaik. Oleh karena itu, Kanwil DJP WPB terus berkomitmen menjaga keseimbangan antara fungsi pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum agar sistem perpajakan berjalan adil, transparan, kredibel, dan akuntabel.

Sepanjang tahun 2025, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kanwil DJP WPB (KPP Wajib Pajak Besar Satu, KPP Wajib Pajak Besar Dua, KPP Wajib Pajak Besar Tiga, dan KPP Wajib Pajak Besar Empat) di bawah koordinasi Kanwil DJP WPB, aktif melakukan upaya penegakan hukum administrasi perpajakan dan makin gencar di kuartal I dengan melakukan optimalisasi penagihan aktif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Periode tanggal 12-21 November 2025, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar melaksanakan Pekan Pemblokiran Rekening Bank Serentak terhadap para Penunggak Pajak. Sebanyak 33 rekening bank milik 17 WP dari 4 KPP Wajib Pajak Besar dilakukan pemblokiran oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN). Pemblokiran rekening bank membuat WP tidak dapat melakukan transaksi debit dan kredit pada rekening yang diblokir sampai JSPN meminta dibuka blokirnya kepada pihak Bank.

Pemblokiran rekening bertujuan mendorong percepatan pelunasan utang pajak sekaligus, memastikan adanya jaminan yang memadai atas utang pajak dan memberikan detterent effect agar WP segera melunasi utang pajaknya. Kegiatan blokir rekening bank dilanjutkan dengan penyitaan rekening dan pemindahbukuan saldo bank yang ada untuk melunasi utang pajak WP.

“Pemblokiran dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar,” ucap Plt Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidikan Kanwil DJP WPB, Bonarsius Sipayung.

Kanwil DJP Wajib Pajak Besar melaksanakan penyitaan aset WP penunggak pajak sepanjang Tahun 2025. Penyitaan dilakukan setelah seluruh upaya persuasif dan upaya penagihan aktif seperti penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa, dan penerbitan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) tidak direspon dengan pelunasan utang pajak.

Selama periode hingga 12 Desember 2025, telah dilakukan penyitaan terhadap 35 aset milik WP dan/atau penanggung pajak. Penyitaan tersebut meliputi 1 bidang tanah, 3 kendaraan bermotor roda empat, 2 unit peralatan dan/ atau mesin, serta 29 rekening bank. Kegiatan penyitaan oleh JSPN dengan nilai aset yang signifikan antara lain berupa sebidang tanah seluas 10 hektare milik satu WP di Gresik dan peralatan teknologi informasi milik satu WP di Bali.

Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Wajib Pajak Besar Dua, Johan Elvin Saragih mengatakan, segala upaya dan rangkaian tindakan penagihan aktif telah dilakukan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP), namun tidak direspon oleh Wajib Pajak sehingga dilakukan penyitaan terhadap aset WP. 

“Tindakan penyitaan ini dilakukan setelah berbagai langkah persuasif seperti imbauan, panggilan, kunjungan, hingga tindakan penagihan sesuai UU PPSP, termasuk penyampaian Surat Teguran dan Surat Paksa, telah ditempuh, namun Wajib Pajak tetap tidak memenuhi kewajibannya kepada negara,” ujar Johan.

Sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa yang mengejar pelunasan tunggakan pajak 200 wajib pajak penunggak terbesar nasional (saat konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2025 di Jakarta, Senin 22 September 2025) sebagai salah satu strategi pengamanan penerimaan negara Tahun 2025. 

Sejalan dengan itu, Kanwil DJP WPB melakukan optimalisasi penagihan aktif atas 35 WP yang termasuk 200 penunggak terbesar nasional dengan total tunggakan sebesar Rp7,521 triliun. Sejak rilis daftar penunggak pajak terbesar pada Agustus 2025 hingga 12 Desember 2025, penagihan aktif berhasil mencairkan tunggakan pajak sebesar Rp3,687 triliun (49,02 persen). Kanwil DJP WPB akan melanjutkan kegiatan penagihan aktif atas 35 Wajib Pajak penunggak terbesar nasional Tahun 2026.

Melalui rangkaian tindakan penagihan persuasif melalui konseling Wajib Pajak dan penagihan aktif (penyampaian Surat Teguran, penerbitan Surat Paksa, pemblokiran rekening, dan penyitaan aset), Kanwil DJP WPB menegaskan komitmennya dalam menjalankan proses penagihan secara konsisten apabila Wajib Pajak tidak kooperatif dan tidak melunasi utang pajaknya.

Hingga 12 Desember 2025, Kanwil DJP WPB berhasil mengamankan penerimaan negara sebesar Rp4,12 triliun. Capaian ini telah melampaui target Pemenuhan Kepatuhan Material (PKM) kegiatan penagihan tahun 2025 sebesar 136,85 persen.

Kanwil DJP WPB akan terus melakukan penagihan persuasiif dan aktif kepada wajib pajak besar penunggak pajak dalam rangka mendukung pengamanan penerimaan negara yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengedepankan profesionalitas, akuntabilitas, keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh WP.

Editor: Aditya Pratama

Bisnis.com, JAKARTA - Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR.

Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II Tahun 2025-2026, Selasa (18/11/2025), di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat.

Rapat pengsahan dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan turut dihadiri para Wakil Ketua DPR yaitu Sufmi DASCO Ahmad, Adies Kadir, Saan Mustafa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Sebelum diresmikan, perencanaan RKUHAP lebih dulu disampaikan oleh Ketua Komisi III Habiburokhman dengan menjelaskan alur pembahasan RKUHAP.

Setelah selesai pembacaan, Puan selaku pimpinan sidang meminta pendapat kepada seluruh tamu undangan yang hadir apakah RKUHAP dapat disahkan sebagai Undang-Undang. Seluruh tamu undangan serentak menjawab setuju sehingga KUHAP resmi menjadi Undang-Undang.

Pengesahan KUHAP tidak luput dari pro-kontra karena sebagian isinya dianggap mempersempit ruang gerak masyarakat, sebagian lainnya dinilai mampu menegakkan perlindungan masyarakat hingga hak asasi manusia.

Berikut Poin-poin KUHAP Terbaru yang Perlu Diketahui Masyarakat

1. Penyadapan Perangkat Elektronik

Dalam Pasal 1 ayat (36) dijelaskan bahwa penyadapan adalah kegiatan memperoleh informasi pribadi yang dilakukan secara rahasia dalam penegakan hukum dengan cara mendengarkan, merekam, membelokkan, menghambat hingga mengubah. Di Pasal 136 ayat (1) ditegaskan bahwa penyadapan untuk kepentingan penyidikan.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Undang-Undang penyadapan akan dibentuk secara khusus untuk menjelaskan secara rinci sistematis penyadapan.

2. Pemblokiran dan Penyitaan Harus Dapat Izin Pengadilan

Dalam pasal 140 ayat (1) dijelaskan bahwa pembelokiran yang dilakukan penyidik hanya bisa dilakukan setelah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Pada ayat (4) Ketua Pengadilan Negeri diwajibkan cermat dalam memberikan izin pembelokiran.

Kemudian pada Pasal 119 ayat (1) dinyatakan bahwa penyidik harus lebih dulu meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah benda yang ingin disita. Pada ayat (2) permohonan penyitaan harus memuat informasi terkait jenis, jumlah dan nilai barang, lokasi, dan alasan penyitaan.

3. Memberikan Rehabilitasi dan Perawatan bagi Penyandang Disabilitas

Pada Pasal 146 ayat (1) disampaikan bahwa pelaku tindak pidana yang merupakan penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual berat sebagaimana diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengadilan dapat menetapkan tidnskam berupa rehabilitasi atau perawatan.

4. Mekanisme Keadilan Restoratif

Pasal 80 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa restoratif dapat dikenakan terhadap tindak pidana diancam hanya dengan pidana denda paling banyak kategori III atau diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Huruf b menjelaskan tindak pidana yang pertama kali, dan di huruf c dijelaskan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, kecuali terhadap tindak pidana yang putusannya berupa pidana denda atau tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan.

5. Buku hingga kitab dapat disita

Pada Pasal 47, untuk pengungkapan suatu tindak pidana, penyidik dapat melakukan penggeledahan terhadap surat, buku, kitab, daftar, atau data tertulis lain yang belum disita dan jika diperlukan penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap surat, buku, kitab, daftar, atau data tertulis lain tersebut.

6. Mekanisme Penggeledahan

Pasal 113 ayat (1) penggeledahan harus mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Tinggi. Namun, ada pengecualian yang dijelaskan dalam ayat (5) bahwa penyidik dapat menggeledah tanpa izin Ketua Pengadilan Tinggi jika letak geografis yang susah dijangkau, tertangkap tangan, berpotensi berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti dan/atau situasi berdasarkan penilaian penyidik.

Adapun KUHAP akan mulai mulai berlaku pada 2 Januari 2026, bersamaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

"Yang jelas bahwa dengan berlakunya KUHP kita di tahun 2026, 2 Januari yang akan datang, sekarang KUHAP-nya juga sudah siap. Jadi otomatis dua hal ini, hukum materil dan formilnya itu dua-duanya sudah siap," pungkas Supratman, Selasa (18/11/2025

Bisnis.com, JAKARTA - Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR.

Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II Tahun 2025-2026, Selasa (18/11/2025), di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat.

Rapat pengsahan dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan turut dihadiri para Wakil Ketua DPR yaitu Sufmi DASCO Ahmad, Adies Kadir, Saan Mustafa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Sebelum diresmikan, perencanaan RKUHAP lebih dulu disampaikan oleh Ketua Komisi III Habiburokhman dengan menjelaskan alur pembahasan RKUHAP.

Setelah selesai pembacaan, Puan selaku pimpinan sidang meminta pendapat kepada seluruh tamu undangan yang hadir apakah RKUHAP dapat disahkan sebagai Undang-Undang. Seluruh tamu undangan serentak menjawab setuju sehingga KUHAP resmi menjadi Undang-Undang.

Pengesahan KUHAP tidak luput dari pro-kontra karena sebagian isinya dianggap mempersempit ruang gerak masyarakat, sebagian lainnya dinilai mampu menegakkan perlindungan masyarakat hingga hak asasi manusia.

Berikut Poin-poin KUHAP Terbaru yang Perlu Diketahui Masyarakat

1. Penyadapan Perangkat Elektronik

Dalam Pasal 1 ayat (36) dijelaskan bahwa penyadapan adalah kegiatan memperoleh informasi pribadi yang dilakukan secara rahasia dalam penegakan hukum dengan cara mendengarkan, merekam, membelokkan, menghambat hingga mengubah. Di Pasal 136 ayat (1) ditegaskan bahwa penyadapan untuk kepentingan penyidikan.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Undang-Undang penyadapan akan dibentuk secara khusus untuk menjelaskan secara rinci sistematis penyadapan.

2. Pemblokiran dan Penyitaan Harus Dapat Izin Pengadilan

Dalam pasal 140 ayat (1) dijelaskan bahwa pembelokiran yang dilakukan penyidik hanya bisa dilakukan setelah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Pada ayat (4) Ketua Pengadilan Negeri diwajibkan cermat dalam memberikan izin pembelokiran.

Kemudian pada Pasal 119 ayat (1) dinyatakan bahwa penyidik harus lebih dulu meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah benda yang ingin disita. Pada ayat (2) permohonan penyitaan harus memuat informasi terkait jenis, jumlah dan nilai barang, lokasi, dan alasan penyitaan.

3. Memberikan Rehabilitasi dan Perawatan bagi Penyandang Disabilitas

Pada Pasal 146 ayat (1) disampaikan bahwa pelaku tindak pidana yang merupakan penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual berat sebagaimana diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengadilan dapat menetapkan tidnskam berupa rehabilitasi atau perawatan.

4. Mekanisme Keadilan Restoratif

Pasal 80 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa restoratif dapat dikenakan terhadap tindak pidana diancam hanya dengan pidana denda paling banyak kategori III atau diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Huruf b menjelaskan tindak pidana yang pertama kali, dan di huruf c dijelaskan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, kecuali terhadap tindak pidana yang putusannya berupa pidana denda atau tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan.

5. Buku hingga kitab dapat disita

Pada Pasal 47, untuk pengungkapan suatu tindak pidana, penyidik dapat melakukan penggeledahan terhadap surat, buku, kitab, daftar, atau data tertulis lain yang belum disita dan jika diperlukan penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap surat, buku, kitab, daftar, atau data tertulis lain tersebut.

6. Mekanisme Penggeledahan

Pasal 113 ayat (1) penggeledahan harus mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Tinggi. Namun, ada pengecualian yang dijelaskan dalam ayat (5) bahwa penyidik dapat menggeledah tanpa izin Ketua Pengadilan Tinggi jika letak geografis yang susah dijangkau, tertangkap tangan, berpotensi berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti dan/atau situasi berdasarkan penilaian penyidik.

Adapun KUHAP akan mulai mulai berlaku pada 2 Januari 2026, bersamaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

"Yang jelas bahwa dengan berlakunya KUHP kita di tahun 2026, 2 Januari yang akan datang, sekarang KUHAP-nya juga sudah siap. Jadi otomatis dua hal ini, hukum materil dan formilnya itu dua-duanya sudah siap," pungkas Supratman, Selasa (18/11/2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Penagih utang atau diistilahkan 'debt collector' kerap memicu keresahan di kalangan masyarakat, terutama bagi peminjam utang. Salah satu yang disorot adalah masalah etika ketika melakukan penagihan pinjaman.

Tidak jarang juga debt collector mendatangi langsung alamat domisili peminjam, sehingga mengganggu kenyamanan. Namun, di sisi lain, para penagih hanya menjalankan tugasnya untuk meminta peminjam menyelesaikan tanggung jawabnya.

Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan aturan baru bagi penagih utang atau debt collector pinjaman online (pinjol) peer-to-peer (P2P) lending, sebagai bagian dari peta jalan Lembaga Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPPBBTI).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan setiap penyelenggara wajib menjelaskan terkait prosedur pengembalian dana kepada debitur atau nasabahnya.

Selain itu, juga terdapat ketentuan dan etika dalam proses penagihan. Penyelenggara P2P lending dilarang menggunakan ancaman, bentuk intimidasi, dan hal-hal negatif lainnya termasuk unsur SARA dalam proses penagihan.

Bahkan, OJK juga mengatur waktu penagihan bagi para penyelenggara kepada debitur maksimal hingga pukul 20.00 waktu setempat.

Penyelenggara dilarang menggunakan ancaman, bentuk intimidasi, dan hal-hal negatif lainnya termasuk unsur SARA dalam proses penagihan.

OJK juga melarang penagih melakukan intimidasi dan merendahkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), harkat, martabat, dan harga diri, di dunia fisik maupun di dunia maya (cyber bullying) baik kepada debitur, kontak darurat debitur, rekan, hingga keluarga.

Nah, untuk menghadapi para debt collector yang langsung datang ke rumah, berikut caranya:

1. Tanyakan Identitas

Saat debt collector datang, sambutlah dengan sopan dan tanyakan identitas mereka. Ketahui juga soal identitas debt collector, mulai dari siapa yang memberi perintah penagihan dan kontak pemberi tanggung jawab.

2. Minta Menunjukkan Kartu Sertifikasi Profesi

Para debt collector resi akan mendapatkan sertifikat Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI. Ini bertujuan agar penagih utang dapat menunjukkan bukti aktivitas profesinya.

3. Jelaskan Alasan Keterlambatan dengan Baik

Nasabah harus menjelaskan secara baik alasan terlambat atau menunggak membayar utang. Anda juga perlu menambahkan akan menghubungi pihak pemberi pinjaman soal utang tersebut.

Ingat juga jangan menjanjikan apapun pada debt collector untuk memperpanjang masa penagihan pinjaman. Ini bisa membuat proses penagihan menjadi semakin rumit.

4. Cari Tahu Surat Kuasa Penagihan Jika Ada Penyitaan Barang

Surat kuasa adalah bukti barang sitaan imbas penunggakan bayar utang dapat diambil. Ini wajib diterbitkan oleh penyedia pinjol tempat pinjaman diajukan.

5. Penyitaan Disertai Sertifikat Jaminan Fidusia

Lihat juga adanya sertifikat jaminan fidusia. Bentuknya adalah dokumen asli atau penyitaan barang. Jika debt collector tidak dapat menunjukkan sertifikat tersebut, tolak aktivitas penyitaan.

Nah, itu dia beberapa langkah yang bisa dilakukan ketika Anda didatangi debt collector ke rumah. Semoga informasi ini bermanfaat!

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut penyitaan 19.391 balpres pakaian bekas impor atau thrifting dari 11 gudang di Bandung merupakan temuan terbesar sejak Agustus 2022.

Budi mengatakan, 19.391 balpres pakaian bekas itu terungkap dalam operasi pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) Kemendag bersama jajaran intelijen.

Sejumlah pihak intelijen tersebut adalah Badan Intelijen dan Strategis (BAIS) TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Polri.

“Kami sampaikan juga kepada teman-teman media bahwa temuan ini adalah temuan yang terbesar untuk impor pakaian bekas,” kata Budi dalam konferensi pers di PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI), Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/11/2025).

Agus menyebut, 19.391 balpres pakaian bekas itu bernilai Rp 112,35 miliar dan diamankan dari 8 distributor.

Adapun rekapitulasi penyitaan impor pakaian bekas oleh Kemendag mellaui Ditjen PKTN dan kementerian dan lembaga terkait sebagai berikut.

12 Agustus 2022

Pada 12 Agustus 2022, Kemendag menyita 750 balpres pakaian bekas senilai RP 8,5 miliar di Karawang, Jawa Barat.

Operasi dilakukan Kemendag bersama Direktorat Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan dan Mabes Polri

17 Maret 2023

Pada 17 Maret 2023, Kemendag menyita 730 balpres pakaian bekas di Pekanbaru, Riau senilai Rp 10 miliar.

20 Maret 2923

Kemendag menyita 824 balpres pakaian bekas senilai rp 10 miliar di sidoarjo, Jawa Timur.

Operasi dilakukan bersama BPTN Surabaya.

27 Maret 2023

Kemendag menyita 7.000 balpres pakaian bekas di CIkarang, Jawa barat senilai Rp 80 miliar.

Baju bekas itu terungkap dalam operasi Kemendag bersama Ditjen Bea dan Cukai dan Bareskrim Mabes Polri.

3 April 2023

Kemendag menyita 5.854 koli atau 112,95 ton pakaian bekas impor senilai Rp 17,35 miliar di Batam, Kepulauan Riau.

Operasi dilakukan bersama KPU Bea Cukai Batam.

3 April 2023

Kemendag menyita 200 balpres pakaian bekas di Cikarang, Jawa Barat senilai Rp 1 miliar.

Operasi dilakukan bersama Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) bidang ekonomi Polda Jawa Barat.

10 Mei 2023

Kemendag bersama BPTN Makassar menyita 112 balpres pakaian bekas senilai Rp 610 juta di Minahasa, Sulawesi Utara.

13 Januari 2025

Kemendag menyita 463 balpres pakaian bekas senilai Rp 8,3 miliar di Surabaya, Jawa Timur,

Operasi dilakukan bersama Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan BAIS TNI.

30 Januari 2025

Kemendag menyita 1.200 koli pakaian bekas impor di Pelabuhan Patimban Subang, jawa Barat.

14-15 Agustus 2025

Kemendag menyita 19.391 pakaian bekas di Bandung, Jawa Barat senilai Rp 112,35 miliar.

Operasi dilakukan Kemendag bersama BIN dan BAIS TNI.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak (DJP), di bawah Kementerian Keuangan, menyita aset milik tersangka pengemplang pajak senilai Rp3,7 miliar, pada 14 Agustus lalu.

Direktur P2Humas DJP Rosmauli mengatakan penyitaan tersebut merupakan konsekuensi atas perbuatan pidana yang dilakukan tersangka yang berinisial LJD tersebut.

"Sebagai konsekuensi atas perbuatan pidana yang dilakukannya. LJD alias Mr.L dapat dijatuhi hukuman pidana penjara maksimal enam tahun serta denda hingga empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar," ucap Rosmauli dikutip dari unggahan media sosial Instagram @ditjenpajakri pada Senin (3/11/2025).

Langkah tersebut dikatakan DJP bukan semata penindakan, tapi wujud nyata komitmen DJP dalam menjaga keadilan dan integritas sistem perpajakan.

Disebutkan dalam unggahan tersebut, LJD alias Mr.L merupakan pemilik PT MNJ, melalui perusahaan tersebut diduga kuat telah mengemplang pajak.

TJD dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) dan atau keterangan yang lainnya tidak benar atau tidak lengkap sejak Januari sampai dengan Desember 2016. Sayangnya, DJP tidak membuka informasi mengenai tersangka dan perusahaan dengan inisial MNJ ini.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Pusat mengungkapkan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh seorang pengusaha pengemplang pajak berinisial TB senilai Rp 58,2 miliar.

TB merupakan salah satu Beneficial Owner dari PT UP dan telah divonis bersalah dalam perkara penggelapan pajak. Ia menyandang status terpidana setelah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 5802 K/Pid.Sus/2024 tanggal 19 September 2024.

Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman penjara selama tiga tahun serta denda sebesar Rp 634,7 miliar, setelah membatalkan vonis bebas pada pengadilan tingkat pertama di PN Jakarta Pusat tanggal 3 Agustus 2023.

Adapun untuk kasus TPPU terpidana TB yang juga berhasil diungkap Ditjen Pajak terungkap setelah TB melakukan berbagai skema pencucian uang atas hasil tindak pidana di bidang perpajakan, antara lain dengan menempatkan uang tunai ke sistem perbankan, mengonversi ke mata uang asing, mentransfer dana ke luar negeri, serta membelanjakannya dalam bentuk aset.

Sebagai bagian dari proses penegakan hukum, sejumlah aset senilai sekitar Rp58,2 miliar yang diduga berasal dari tindak pidana pajak telah dilakukan pemblokiran dan penyitaan, mencakup uang dalam rekening bank, obligasi, kendaraan, apartemen, dan bidang tanah.

Dalam mengungkap tindakan TPPU terpidana TB, DJP melakukan kerja sama dengan otoritas lain mulai dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kepolisian (Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri), serta PPATK, dengan dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Kementerian Hukum dan HAM RI.

"Selain itu, DJP juga berkoordinasi dengan otoritas perpajakan dari Singapura, Malaysia, British Virgin Islands, dan beberapa negara lainnya, mengingat adanya transaksi keuangan lintas negara dalam perkara ini," dikutip dari siaran pers Nomor: SP-24/WPJ.06/2025, Senin (3/11/2025).

Terkait aset dan dana yang diduga disembunyikan oleh Terpidana TB di luar negeri, DJP saat ini sedang menempuh mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) atau Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura untuk meminta penyitaan aset terkait.