"Tahun 2025 menjadi ujian berat bagi ketahanan ekonomi kita, dan ujian itu berhasil kita lalui dengan cukup baik."

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan realisasi sementara anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sepanjang 2025. Per 31 Desember 2025 belanja negara telah mencapai 95,3 persen dari target, sedangkan penerimaan negara baru 91,7 persen dari target outlook.

Belanja yang agresif di tengah penerimaan negara yang melemah menyebabkan defisit APBN 2025 membengkak. “Defisitnya memang naik dari rencana awal,” ucap Purbaya dalam konferensi pers APBN di kantornya, Kamis, 8 Januari 2025.

Per 31 Desember 2025 belanja negara tercatat Rp 3.451,4 triliun sedangkan penerimaan negara sebesar Rp 2.756,3 triliun. Dengan demikian APBN 2025 mengalami Rp 695,1 triliun atau 2,92 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini membengkak dibanding target awal outlook yakni Rp 662,0 triliun atau 2,78 persen terhadap PDB.

Adapun belanja negara pada sepanjang 2026 terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.602,3 triliun terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp 1.500 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp 1.102 trilun. Selain itu, transfer ke daerah sebesar Rp 849 triliun.

Sedangkan penerimaan negara tercatat Rp 2.756,3 triliun. Terdiri dari penerimaan pajak Rp 1.917,6 triliun atau 87,6 persen dari target. Lalu penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp 300,3 triliun atau 99,6 persen dari target. Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat Rp 543,1 triliun atau mencapai 104 persen dari target. Penerimaan juga berasal dari hibah sebesar Rp 4,3 triliun.

Bila dibanding dengan laporan realisasi sementara APBN tahun sebelumnya, pendapatan negara pada APBN 2025 turun sedangan belanja melonjak. Berdasarkan laporan realisasi APBN yang diumumkan Sri Mulyani pada 6 Januari 2025 lalu, pendapatan negara dalam dilaporkan Rp 2.842,5 triliun atau 101,4 persen di atas target APBN. Sedangkan realisasi belanja negara pada periode tersebut tercatat Rp 3.350,3 triliun.

Realisasi defisit APBN 2025 yang dilaporkan Purbaya juga membengkak dibanding laporan realisasi defisit pada 2024 yang tercatat sebesar Rp 507,8 triliun atau 2,29 persen terhadap PDB.

KANTOR Imigrasi Ngurah Rai di Kabupaten Badung, Bali, mendapatkan Rp 1,5 triliun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sepanjang 2025. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Winarko.

"Kami akan terus berinovasi dalam memberikan pelayanan keimigrasian yang profesional dan berintegritas, serta memperkuat peran pengawasan dan penegakan hukum," kata Winarko mengutip Antara, Jumat, 2 Januari 2026.

Pencapaian PNBP itu, lanjutnya, sebesar 97,41 persen dari target Rp 1,56 triliun. Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan penerimaan pada 2024 yang mencapai Rp 1,84 triliun atau 106,8 persen dari target Rp 1,72 triliun.

Ia menjelaskan PNBP 2025 disumbangkan oleh pendapatan visa. Kemudian disusul pendapatan izin keimigrasian, izin masuk kembali, pendapatan paspor, dan layanan keimigrasian lainnya.

Sepanjang 2025, Imigrasi Ngurah Rai telah menerbitkan paspor sebanyak 27.977 dokumen, serta menerbitkan sebanyak 53.428 izin tinggal. Izin tersebut terdiri atas izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap.

Sementara itu, berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM), total perlintasan yang masuk dan keluar melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara I Gusti Ngurah Rai pada 2025 menembus 15 juta orang atau meningkat sebesar 14 persen dibandingkan 2024.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 6,9 juta di antaranya merupakan wisatawan mancanegara. Pengunjung asal Australia, India, dan Cina menduduki tiga besar kedatangan warga negara asing.

Selama 2025, Imigrasi Ngurah Rai telah melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) sebanyak 912 kasus yang terdiri dari pendeportasian, pendetensian, penangkalan, dan pembatalan izin tinggal. Mereka terjerat kasus pelanggaran hukum dan melebihi masa tinggal di Indonesia. Sedangkan berdasarkan negara asal, sebagian besar berasal dari Rusia, Amerika Serikat dan Australia.

Sebagai bentuk pencegahan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Imigrasi Ngurah Rai juga menolak 338 permohonan paspor yang diduga akan digunakan untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural.

JAKARTA, iNews.id - Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar (Kanwil DJP WPB/Kanwil LTO) hingga 12 Desember 2025 berhasil mengamankan penerimaan pajak Rp4,121 triliun. Melakukan upaya optimalisasi penagihan aktif untuk mempercepat pembayaran WPB yang mempunyai tunggakan utang pajak. 

Langkah ini diambil untuk mengamankan penerimaan negara Tahun 2025, memberi kepastian hukum dan keadilan bagi wajib pajak yang sudah patuh serta detterent effect bagi penunggak pajak.

Penegakan hukum perpajakan pada prinsipnya dilandasi dari kepatuhan wajib pajak (WP) secara self assessment yaitu menyetor pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu. Hingga 22 Desember 2025, realisasi kepatuhan pelaporan SPT menunjukkan kinerja positif. 

SPT Tahunan PPh mencapai 95,94 persen, SPT masa PPN 108,40 persen, dan SPT Masa PPh Pasal 21 119,22 persen. Hal ini mencerminkan kepatuhan pajak sukarela dari WP semakin membaik. Oleh karena itu, Kanwil DJP WPB terus berkomitmen menjaga keseimbangan antara fungsi pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum agar sistem perpajakan berjalan adil, transparan, kredibel, dan akuntabel.

Sepanjang tahun 2025, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kanwil DJP WPB (KPP Wajib Pajak Besar Satu, KPP Wajib Pajak Besar Dua, KPP Wajib Pajak Besar Tiga, dan KPP Wajib Pajak Besar Empat) di bawah koordinasi Kanwil DJP WPB, aktif melakukan upaya penegakan hukum administrasi perpajakan dan makin gencar di kuartal I dengan melakukan optimalisasi penagihan aktif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Periode tanggal 12-21 November 2025, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar melaksanakan Pekan Pemblokiran Rekening Bank Serentak terhadap para Penunggak Pajak. Sebanyak 33 rekening bank milik 17 WP dari 4 KPP Wajib Pajak Besar dilakukan pemblokiran oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN). Pemblokiran rekening bank membuat WP tidak dapat melakukan transaksi debit dan kredit pada rekening yang diblokir sampai JSPN meminta dibuka blokirnya kepada pihak Bank.

Pemblokiran rekening bertujuan mendorong percepatan pelunasan utang pajak sekaligus, memastikan adanya jaminan yang memadai atas utang pajak dan memberikan detterent effect agar WP segera melunasi utang pajaknya. Kegiatan blokir rekening bank dilanjutkan dengan penyitaan rekening dan pemindahbukuan saldo bank yang ada untuk melunasi utang pajak WP.

“Pemblokiran dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar,” ucap Plt Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidikan Kanwil DJP WPB, Bonarsius Sipayung.

Kanwil DJP Wajib Pajak Besar melaksanakan penyitaan aset WP penunggak pajak sepanjang Tahun 2025. Penyitaan dilakukan setelah seluruh upaya persuasif dan upaya penagihan aktif seperti penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa, dan penerbitan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) tidak direspon dengan pelunasan utang pajak.

Selama periode hingga 12 Desember 2025, telah dilakukan penyitaan terhadap 35 aset milik WP dan/atau penanggung pajak. Penyitaan tersebut meliputi 1 bidang tanah, 3 kendaraan bermotor roda empat, 2 unit peralatan dan/ atau mesin, serta 29 rekening bank. Kegiatan penyitaan oleh JSPN dengan nilai aset yang signifikan antara lain berupa sebidang tanah seluas 10 hektare milik satu WP di Gresik dan peralatan teknologi informasi milik satu WP di Bali.

Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Wajib Pajak Besar Dua, Johan Elvin Saragih mengatakan, segala upaya dan rangkaian tindakan penagihan aktif telah dilakukan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP), namun tidak direspon oleh Wajib Pajak sehingga dilakukan penyitaan terhadap aset WP. 

“Tindakan penyitaan ini dilakukan setelah berbagai langkah persuasif seperti imbauan, panggilan, kunjungan, hingga tindakan penagihan sesuai UU PPSP, termasuk penyampaian Surat Teguran dan Surat Paksa, telah ditempuh, namun Wajib Pajak tetap tidak memenuhi kewajibannya kepada negara,” ujar Johan.

Sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa yang mengejar pelunasan tunggakan pajak 200 wajib pajak penunggak terbesar nasional (saat konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2025 di Jakarta, Senin 22 September 2025) sebagai salah satu strategi pengamanan penerimaan negara Tahun 2025. 

Sejalan dengan itu, Kanwil DJP WPB melakukan optimalisasi penagihan aktif atas 35 WP yang termasuk 200 penunggak terbesar nasional dengan total tunggakan sebesar Rp7,521 triliun. Sejak rilis daftar penunggak pajak terbesar pada Agustus 2025 hingga 12 Desember 2025, penagihan aktif berhasil mencairkan tunggakan pajak sebesar Rp3,687 triliun (49,02 persen). Kanwil DJP WPB akan melanjutkan kegiatan penagihan aktif atas 35 Wajib Pajak penunggak terbesar nasional Tahun 2026.

Melalui rangkaian tindakan penagihan persuasif melalui konseling Wajib Pajak dan penagihan aktif (penyampaian Surat Teguran, penerbitan Surat Paksa, pemblokiran rekening, dan penyitaan aset), Kanwil DJP WPB menegaskan komitmennya dalam menjalankan proses penagihan secara konsisten apabila Wajib Pajak tidak kooperatif dan tidak melunasi utang pajaknya.

Hingga 12 Desember 2025, Kanwil DJP WPB berhasil mengamankan penerimaan negara sebesar Rp4,12 triliun. Capaian ini telah melampaui target Pemenuhan Kepatuhan Material (PKM) kegiatan penagihan tahun 2025 sebesar 136,85 persen.

Kanwil DJP WPB akan terus melakukan penagihan persuasiif dan aktif kepada wajib pajak besar penunggak pajak dalam rangka mendukung pengamanan penerimaan negara yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengedepankan profesionalitas, akuntabilitas, keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh WP.

Editor: Aditya Pratama

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor ESDM mencapai Rp228,05 triliun per 18 Desember 2025.

"Capaian tersebut menunjukkan sektor energi dan mineral masih menjadi salah satu penopang utama penerimaan negara menjelang penutupan tahun anggaran 2025," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Gita Lestari, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 18 Desember 2025.

Menurut Gita, capaian PNBP ini merupakan hasil kerja bersama seluruh unit di lingkungan Kementerian ESDM dengan para pemangku kepentingan. Sinergi tersebut dilakukan untuk menjaga iklim investasi yang kondusif serta memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan secara akuntabel.

Gita mengatakan, tata kelola sumber daya alam yang baik menjadi kunci agar sektor ESDM dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menurut dia, PNBP yang terkumpul hingga pertengahan Desember ini mencerminkan kuatnya kontribusi sektor energi dan mineral terhadap keuangan negara.

Dari sisi subsektor, sumber daya alam mineral dan batu bara (Minerba) masih menjadi kontributor terbesar dengan realisasi PNBP mencapai Rp 124,63 triliun. Sektor minyak dan gas bumi (Migas) berkontribusi sebesar Rp 91,82 triliun.

Adapun sektor panas bumi mencatatkan penerimaan Rp 2,45 triliun, sementara iuran badan usaha serta layanan jasa teknis lainnya menyumbang Rp 9,15 triliun. Gita menjelaskan pencatatan PNBP dilakukan melalui dua kementerian sesuai mekanisme dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada pencatatan internal Kementerian ESDM, realisasi PNBP yang menjadi tanggung jawab teknis kementerian telah mencapai Rp 130,71 triliun atau sekitar 102,57 persen dari target. Sementara itu, sebagian penerimaan lainnya, termasuk sebagian besar PNBP dari sektor migas dan panas bumi, dicatat pada akun Kementerian Keuangan dengan realisasi mencapai Rp 97,3 triliun.

Pemerintah menargetkan PNBP ESDM tahun ini sekitar Rp 256 triliun, seiring upaya berkelanjutan dalam menjaga kinerja sektor energi dan mineral nasional. "Dengan sisa waktu tahun anggaran yang masih tersedia, Kementerian ESDM optimistis target PNBP sektor ESDM tahun 2025 tetap dapat dikejar," kata Gita.

JAKARTA, iNews.id - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital mencapai angka impresif sebesar Rp43,75 triliun hingga 31 Oktober 2025. Angka itu mempertegas peran sektor digital sebagai salah satu motor penting penerimaan negara.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli menuturkan, total penerimaan tersebut bersumber dari empat komponen utama. 

Di antaranya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp33,88 triliun, Pajak atas aset kripto sebesar Rp1,76 triliun, Pajak fintech (peer-to-peer lending) sebesar Rp4,19 triliun dan Pajak yang dipungut pihak lain melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP) sebesar Rp3,92 triliun.

“Realisasi Rp43,75 triliun menegaskan bahwa ekonomi digital telah menjadi salah satu motor penting penerimaan negara,” ujar Rosmauli dalam keterangannya dikutip, Kamis (4/12/2025).

Pemerintah terus memperluas jangkauan pemajakan digital dengan menambah daftar perusahaan yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. Hingga Oktober 2025, total perusahaan yang ditunjuk telah mencapai 251 perusahaan.

Pada bulan Oktober 2025, Kemenkeu melakukan penunjukan lima perusahaan baru sebagai pemungut PPN PMSE, yang mencakup platform game global dan penyedia jasa digital lainnya. Kelima perusahaan tersebut adalah Notion Labs Inc, Roblox Corporation, Mixpanel Inc, MEGA Privacy Kft, dan Scorpios Tech FZE.

Bersamaan dengan penunjukan baru, pemerintah juga mencabut satu pemungut PPN PMSE, yaitu Amazon Services Europe S.a.r.l.

Dari seluruh pemungut yang telah ditunjuk, sebanyak 207 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE hingga 31 Oktober 2025, dengan total sebesar Rp33,88 triliun. Jumlah ini terdiri atas setoran kumulatif dari tahun 2020 hingga 2025 (Rp8,54 triliun pada 2025).

Selain PPN PMSE, penerimaan dari sektor digital lainnya juga menunjukkan kontribusi yang signifikan. Untuk Pajak Kripto terkumpul sebesar Rp1,76 triliun, yang terdiri dari PPh 22 (Rp889,52 miliar) dan PPN DN (Rp873,76 miliar).

Pajak Fintech menyumbang Rp4,19 triliun, yang terdiri dari PPh 23 (Rp1,16 triliun), PPh 26 (Rp724,45 miliar), dan PPN DN (Rp2,3 triliun).

Kemudian, Pajak SIPP mencatat penerimaan Rp3,92 triliun, yang terdiri dari PPh Pasal 22 (Rp268,32 miliar) dan PPN (Rp3,65 triliun).

Pemerintah akan terus mengoptimalkan pemajakan sektor digital agar semakin adil, sederhana, dan efektif. Informasi lebih lanjut mengenai PPN produk digital luar negeri dapat diakses di laman resmi DJP.

Editor: Aditya Pratama

DIREKTUR Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu memperkirakan pemerintah bakal menerima minimal Rp 1,5-2 triliun dalam setahun dari pungutan bea keluar emas. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) soal tarif ekspor emas akan terbit November 2025 dan mulai berlaku tahun depan.

Besaran tarif ekspor ditentukan berdasarkan tingkat harga mineral acuan (HMA) emas di pasar global. Sehingga penerimaan negara ditentukan berdasarkan volatilitas harga emas dunia. “Kalau kita lihat kemarin, kalau paling bawah itu kayaknya minimal Rp 1,5-2 triliun dapat setahunnya,” ujarnya seusai rapat dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan, Jakarta, 17 November 2025.

Kementerian keuangan memaparkan ambang batas tarif ditetapkan antara 7,5-15 persen. Jika HMA emas berada antara US$ 2.800 hingga di bawah US$ 3.200 per troy ounce, eksportir emas akan dikenakan bea keluar 7,5-12,5 persen. Untuk HMA di atas US$ 3.200 per troy ounce, tarif yang dikenakan 10-15 persen. Pungutan ini diterapkan untuk jenis komoditas emas seperti dore, granules, emas termasuk ingot atau cast bar, serta jenis minted bars.

Febrio menjelaskan selain untuk mengerek penerimaan negara dari sisi bea cukai, kebijakan ini bertujuan mendukung penghiliran. Karena itu, pemerintah hanya fokus pada pungutan di hulu industri. “Yang hilirnya, perhiasan kan enggak kena, karena memang kita ingin hilirisasi. Jadi yang kita kenakan adalah hulunya. Nanti makin banyak hulunya di Indonesia berarti ekspornya kan berkurang,” ujarnya.

Selain mendorong hilirisasi dan smelter, pemerintah juga mempertimbangkan ekosistem bullion bank yang sudah mulai terbangun. Kementerian Keuangan menerima laporan bahwa permintaan masyarakat terhadap emas sangat tinggi namun cukup sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan emas saat ini. Sedangkan Indonesia peringkat 4 cadangan emas di dunia. Sehingga perlu diciptakan lebih banyak likuiditas emas dalam negeri.

Hasil keputusan rapat Komisi XI DPR telah menyepakati penyusunan dan implementasi peraturan teknis dari pungutan ekspor emas. PMK ditargetkan diundangkan mulai November 2025 dan implementasinya dua pekan setelah peraturan resmi ditetapkan. Jangka waktu yang ditetapkan untuk mempersiapkan implementasi di lapangan, penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan dan Keputusan Menteri Perdagangan terkait harga patokan ekspor atau HPE emas.

KANTOR Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II menggelar penyitaan serentak terhadap 24 penunggak pajak selama kurun waktu sepekan mulai 13-17 Oktober 2025. Perkiraan total jumlah aset yang disita sebanyak 38 aset dengan taksiran nilai sita Rp 3,2 miliar, sebagai jaminan atas total tunggakan pajak sebesar Rp 25,1 miliar."Jumlah aset disita sebanyak 38 aset terdiri atas 36 kendaraan bermotor dan 2 bidang tanah," ujar Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Klaten, Veronica Heryanti kepada wartawan, Jumat, 17 Oktober 2025.Kegiatan Pekan Sita itu dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II bersama 12 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah eks-Keresidenan Surakarta, eks-Keresidenan Kedu, dan eks-Keresidenan Banyumas. Adapun ekspos kegiatan dilangsungkan di KPP Pratama Klaten, Jumat, 17 Oktober 2025.Pekan Sita tersebut merupakan inisiasi dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II sebagai upaya mengoptimalkan pencairan piutang pajak dan mendorong kepatuhan pajak melalui tindakan penegakan hukum."Sita Serentak melibatkan Juru Sita Pajak Negara (JSPN) dari 12 Kantor Pelayanan Pajak se-Jawa Tengah II," tutur Veronica.Menurut dia, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II mengedepankan unsur persuasif dan edukasi kepada wajib pajak dalam rangka menghimpun penerimaan negara. Tindakan penagihan aktif berupa penyitaan aset merupakan upaya terakhir yang dilakukan setelah pendekatan persuasif yang maksimal kepada penunggak pajak, namun tidak ada iktikad baik untuk melunasi kewajibannya. Menurutnya, terhadap wajib pajak yang tidak memiliki iktikad baik untuk melunasi utang pajaknya, dilakukan serangkaian penagihan aktif dari mulai penerbitan Surat Teguran, penyampaian Surat Paksa, sampai akhirnya penyitaan. "Tentunya, semua dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.Ia menambahkan tindakan penyitaan pada pekan sita ini sudah inkracht atau berketetapan hukum tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan penyitaan, aset milik wajib pajak berada dalam penguasaan negara sebagai jaminan pelunasan utang pajak. Kebijakan dan prosedur penyitaan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yang teknis pelaksanaannya mengacu pada PMK-61/PMK.03/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar."Apabila dalam jangka waktu 14 hari setelah penyitaan wajib pajak tidak juga melunasi utangnya, Kanwil DJP Jawa Tengah II akan melanjutkan tindakan penagihan melalui mekanisme lelang," katanya. Ia menjelaskan proses lelang tersebut dilakukan bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) melalui portal resmi lelang.go.id.Sinergi penagihan aktif dalam hal ini penyitaan serentak merupakan bentuk komitmen DJP dalam upaya penegakan hukum di bidang perpajakan. Lebih khusus, tindakan ini memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak yang patuh melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya tepat waktu serta memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II mengimbau kepada seluruh wajib pajak segera memenuhi kewajiban perpajakannya sebelum tindakan penegakan hukum. Direktorat Jenderal Pajak berkomitmen untuk mengedepankan pendekatan persuasif, namun akan bertindak tegas apabila Wajib Pajak mengabaikan kewajiban hukumnya.“Upaya penagihan dalam bentuk penyitaan serentak ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah II, termasuk KPP Pratama Klaten," kata Veronica.