JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) RI Muhammad Qodari mengeklaim pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah melakukan penghematan anggaran hingga Rp 300 triliun.

Hal ini diakui Qodari sebagai bagian dari upaya menghentikan pemborosan dan kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Qodari, langkah tersebut sekaligus menjadi jawaban atas salah satu tuntutan aksi mahasiswa yang mengkritik pemborosan APBN dalam demonstrasi yang digelar pada Jumat (12/6/2026).

"Mengenai tuntutan pertama, misalnya terkait pemborosan APBN, yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor," kata Qodari dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/6/2026).

Ia menjelaskan, sejak awal pemerintahan, Presiden Prabowo menginstruksikan penghematan terhadap berbagai pos belanja yang dinilai tidak mendesak dan tidak esensial.

Kebijakan tersebut, kata dia, menghasilkan efisiensi anggaran sekitar Rp 300 triliun.

Qodari juga menegaskan bahwa agenda pemerintah tidak hanya berfokus pada efisiensi belanja, tetapi juga menutup berbagai potensi kebocoran penerimaan dan pengelolaan aset negara.

Menurut dia, salah satu langkah yang ditempuh pemerintah adalah pembentukan Danantara sebagai instrumen untuk memperkuat tata kelola aset dan kekayaan negara.

"Jadi kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan. Panglima dalam melawan kebocoran. Karena itu, beliau harus didukung oleh teman-teman mahasiswa," ujarnya.

Meskipun demikian, Qodari menilai penyampaian aspirasi merupakan bagian yang wajar dalam sistem demokrasi.

Pemerintah, kata dia, tetap membuka ruang dialog dan menerima berbagai masukan dari masyarakat.

"Tuntutan dari masyarakat, tuntutan dari mahasiswa tentu sangat wajar sebagai bagian dari proses dan sistem demokrasi. Tentu kita ingin mendengarkan masukan dan saran dari berbagai macam kelompok masyarakat, apalagi mahasiswa," katanya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah muncul sejumlah persoalan dalam tata kelola dan implementasinya.

Sejumlah temuan, mulai dari dugaan korupsi, pemborosan anggaran hingga polemik utang proyek dapur MBG, menjadi sorotan pemerintah dan mendorong pergantian manajemen di Badan Gizi Nasional (BGN).

Berikut sederet persoalan yang membayangi pelaksanaan program unggulan tersebut:

Kasus dugaan korupsi tata kelola MBG menjadi salah satu persoalan terbesar yang mencuat dalam beberapa pekan terakhir. Perkara ini menyeret mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, serta mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung sebagai tersangka.

Kasus tersebut kembali menjadi perhatian setelah Sony Sonjaya mengajukan diri sebagai justice collaborator dan mengklaim akan mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat.

Kuasa hukum Sony, Krisna Murti, bahkan menyebut terdapat sedikitnya 26 nama yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Kejaksaan Agung.

"Pokoknya dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. (Paling banyak) legislatif. (Total jumlah nama) 26, kemungkinan bertambah, itu baru sebagian aja," kata Krisna.

Pernyataan tersebut memicu gelombang bantahan dari sejumlah pihak yang namanya dikaitkan dengan kasus tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap temuan pembengkakan jumlah titik dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran lebih dari Rp1 triliun setiap bulan.

Menurut Zulhas, jumlah titik dapur yang semula direncanakan sebanyak 21 ribu bertambah menjadi 27.877 titik atau membengkak 6.877 titik dari target awal.

"Nah, ada membengkak 6.877 titik. Kalau 6.877 penambahan, kalau Rp6 juta satu hari, maka satu bulan ada pengeluaran lebih (dari) Rp1 triliun pemborosan," ujar Zulhas.

Ia menegaskan persoalan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah melakukan penataan ulang program MBG setelah pergantian pimpinan BGN.

Selain itu, pemerintah juga menemukan lonjakan jumlah dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dari kebutuhan awal sekitar 2.000 titik, jumlahnya meningkat menjadi 8.617 titik.

Di saat bersamaan, Kejaksaan Agung juga tengah mendalami dugaan praktik jual beli izin titik SPPG yang diduga melibatkan eks pimpinan BGN.

Selain yang ditemukan pemerintah, masalah lain terkait pelaksanaan program MBG juga  mencuat. Terbaru adalah klaim pengusaha asal Sukabumi, H Mujazin, yang menuntut pengembalian dana sekitar Rp218,25 miliar yang disebut sebagai dana talangan proyek Dapur Perintis MBG.

Kuasa hukum Mujazin, Ahmad Yazdi, menyebut kliennya menandatangani nota kesepahaman dengan Lodewyk Pusung pada September 2025 terkait pengelolaan 97 titik dapur MBG.

Menurut Yazdi, dana tahap pertama sebesar Rp62,25 miliar telah disetorkan, sementara sisanya dibayarkan melalui cek bernilai puluhan miliar rupiah. Namun, hak pengelolaan yang dijanjikan tak kunjung diberikan.

"Faktanya, zonk," kata Yazdi.

Kepala BGN Nanik S Deyang menegaskan persoalan tersebut bukan urusan lembaganya, melainkan persoalan pribadi antara Mujazin dan Lodewyk Pusung.

"Itu enggak ada kaitannya dengan BGN, itu personal. Itu kan kaitannya dia dengan Pak Pusung," ujar Nanik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan tetap menjaga disiplin fiskal di tengah upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Komitmen itu diwujudkan dengan menjaga defisit anggaran dan rasio utang pemerintah tetap berada di bawah batas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Pemerintah konsisten menjaga disiplin fiskal dengan mengendalikan defisit dan utang dalam batas aman, yaitu defisit di bawah 3 persen PDB dan utang di bawah 60 persen PDB," kata Purbaya usai menyepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027, Kamis (11/6/2026).

Purbaya mengatakan, disiplin fiskal menjadi salah satu fondasi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional.

Dalam kesepakatan KEM-PPKF 2027, pemerintah dan DPR menetapkan defisit anggaran berada pada kisaran 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Pembiayaan defisit tersebut akan dikelola secara inovatif, prudent, dan berkelanjutan guna mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain menjaga defisit dan utang, pemerintah juga akan mengoptimalkan berbagai instrumen pembiayaan pembangunan di luar APBN.

Menurut Purbaya, peran Danantara, Special Mission Vehicle (SMV), Badan Layanan Umum (BLU), dan Sovereign Wealth Fund (SWF) akan diperkuat untuk mempercepat pencapaian agenda pembangunan nasional.

Pemerintah juga kata Purbaya akan memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai bantalan fiskal atau fiscal buffer untuk meningkatkan ketahanan APBN sekaligus mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global.

Di sisi lain, kesepakatan KEM-PPKF 2027 juga menetapkan target pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen sebagai pijakan menuju target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.

Untuk mencapai target tersebut, Purbaya akan memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan investasi, termasuk melalui Danantara serta perbaikan iklim investasi lewat deregulasi dan debottlenecking.

Pemerintah dan DPR juga menyepakati sejumlah asumsi makro ekonomi 2027, di antaranya inflasi pada kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen.

Selain itu, suku bunga Surat Utang Negara tenor 10 tahun sebesar 6,5 persen hingga 7,3 persen, serta nilai tukar rupiah pada rentang Rp 16.800 hingga Rp 17.500 per dollar AS.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

IDXChannel - Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ahmad Erani Yustika menyebutkan saat ini ada 13 proyek hilirisasi yang tengah masuk dalam prafeasibility study (pra-FS). Total nilai investasi dari proyeksi mencapai sekitar Rp239 triliun.

"Paling yang di kami sekarang finalisasi yang 13 proyek itu, pra-FS-nya. Nah, itu kan harus segera kita rampungkan (target) Juli," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Ia menjelaskan, saat ini dokumen pra-FS masih berada di satuan tugas (Satgas) hilirisasi yang sebelumnya dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Setelah dokumen pra FS tersebut rampung, barulah nanti diserahkan kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Erani menjelaskan, dokumen yang nantinya diserahkan kepada Danantara bakal dikaji lebih jauh untuk menimbang aspek keekonomian sebelum melaksanakan proyek tersebut.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa 13 proyek hilirisasi ini merupakan sasaran baru pemerintah, yang telah menyusun setidaknya 20 proyek hilirisasi yang akan dikerjakan dalam beberapa waktu mendatang.

"Kemudian kita tambah lagi ada 13 item hilirisasi yang total investasinya kurang lebih sekitar Rp239 triliun dan akan kita bahas finalisasi," kata Bahlil dalam keterangan tertulis Maret lalu.

Selain hilirisasi, pemerintah juga mendorong untuk pengoptimalan seluruh potensi sumber daya untuk memperkuat swasembada. Fokusnya antara lain pada etanol dan biodiesel berbasis Crude Palm Oil (CPO) sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor.

"Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi-potensi energi yang ada di kita baik itu etanol, baik itu biodiesel, dari CPO-CPO," kata dia.

(Febrina Ratna Iskana)

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membahas rencana efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam pertemuan lanjutan bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang pada hari ini, Jumat (12/6).

Nanik mengungkapkan hal tersebut usai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (12/6). Ia tiba di Istana sekitar pukul 14.20 WIB dan meninggalkan kompleks Istana pada pukul 14.48 WIB.

Sebelum pertemuan berlangsung, Nanik mengatakan dirinya membawa laporan terkait efisiensi anggaran MBG kepada Sang Kepala Negara.

"(Mau lapor Presiden soal) efisiensi anggaran, kabar gembira! Biar turun, biar turun (anggarannya), efisiensi. Mau lapor Pak Presiden (soal) efisiensi," kata Nanik saat tiba di Istana.

Namun, Nanik belum mengungkap besaran efisiensi yang tengah dihitung pemerintah. Menurutnya, laporan itu perlu disampaikan terlebih dahulu kepada Presiden sebelum dipublikasikan.

Usai pertemuan, Nanik menjelaskan pembahasan mengenai efisiensi anggaran MBG akan dilanjutkan dalam rapat berikutnya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat (12/6) sore.

[Gambas:Youtube]

"Ini kan belum (dibahas), besok dibahasnya. Belum, belum. Katanya besok sore," ujarnya.

Nanik juga memberi gambaran salah satu langkah efisiensi yang sedang disiapkan pemerintah, yakni melalui penataan ulang penerima manfaat MBG.

Menurut dia, evaluasi akan diarahkan pada kelompok penerima yang dinilai berasal dari keluarga mampu, termasuk sejumlah sekolah yang selama ini masuk dalam cakupan program.

Ia menyebut penataan tersebut menyasar kelompok yang secara ekonomi tergolong mampu.

"Maksudnya yang mampu, yang kaya. Jadi nanti misalnya sekolah-sekolah kaya (kami efisiensi)," ujarnya.

Pemerintah sebelumnya telah mengisyaratkan adanya pengurangan kebutuhan anggaran MBG setelah dilakukan pembenahan tata kelola dan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pengurangan itu bukan pemangkasan anggaran, melainkan hasil dari perhitungan ulang kebutuhan riil program setelah dilakukan penataan.

Menurut Prasetyo, pemerintah bersama Kementerian Keuangan dan BGN masih menghitung kebutuhan anggaran MBG yang sebenarnya setelah berbagai langkah pembenahan dilakukan.

Saat ini anggaran MBG tahun 2026 telah ditetapkan sebesar Rp268 triliun. Pemerintah menargetkan proses penataan program dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu bulan.

Dalam proses tersebut, pemerintah juga melakukan refocusing penerima manfaat serta penataan ulang operasional dapur MBG yang jumlahnya saat ini mencapai 27.877 titik.

Menko Pangan Zulkifli Hasan sebelumnya mengungkapkan terdapat pembengkakan jumlah titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG dari rencana awal sekitar 21 ribu menjadi 27.877 titik. Kondisi itu disebut berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran hingga Rp12 triliun per tahun sehingga perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengakui terdapat pembengkakan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran dengan nilai mencapai Rp1 triliun per bulan.

Temuan tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam upaya penataan dan perbaikan tata kelola program.

Isu pemborosan anggaran ini mengemuka dalam rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG, Zulkifli Hasan, bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait.

Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan pemerintah tetap melanjutkan program MBG karena merupakan kebijakan strategis Presiden. Namun, berbagai temuan dalam implementasi di lapangan akan segera dibenahi agar program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

“Program MBG adalah kebijakan Presiden yang sangat baik, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala. Presiden mendengar kritikan dan masukan dan mengambil langkah penataan, termasuk mengambil manajemen baru," terang Zulhas, dikutip Jumat (12/6/2026).

Hingga 10 Juni 2026, program MBG tercatat telah menjangkau 63,1 juta penerima manfaat. Saat ini terdapat 29.670 SPPG yang beroperasi di berbagai daerah, sementara 1.897 SPPG berstatus penghentian sementara (suspend) sebagai bagian dari evaluasi dan penegakan standar tata kelola.

Menurut Zulhas, salah satu persoalan yang ditemukan adalah adanya dugaan praktik jual beli titik SPPG yang menyebabkan jumlah unit layanan berkembang jauh di atas rencana awal.

Dia menjelaskan pemerintah semula merencanakan pembentukan sekitar 21.000 SPPG. Namun, jumlah yang tercatat saat ini mencapai 27.877 unit atau bertambah 6.877 titik dari target awal.

"Maka dapat dihitung dalam 1 bulan terdapat pemborosan sebesar Rp1 triliun. Ini perlu ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan,” ujar Zulhas.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan melakukan refocusing program untuk memastikan bantuan benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap sekolah-sekolah yang dinilai berada dalam kategori mampu.

Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat kerangka regulasi melalui penerbitan satu Peraturan Menteri Koordinator mengenai Tim Koordinasi MBG serta lima peraturan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjadi dasar evaluasi operasional SPPG dan penetapan status suspend.

Pemerintah juga tengah menyelesaikan aturan pelaksanaan MBG di wilayah prioritas, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang memungkinkan pemanfaatan fasilitas kantin sekolah sebagai sarana layanan.

Di sisi pendanaan, pemerintah juga sedang memfinalisasi regulasi yang mengatur pemanfaatan sumber pembiayaan non-APBN, seperti dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hibah, dan skema pendanaan lainnya.

Zulhas mengungkapkan bahwa pembengkakan jumlah titik layanan juga terjadi di kawasan 3T. Dari kebutuhan awal sebanyak 2.023 titik, jumlahnya meningkat menjadi 8.617 titik.

“Untuk wilayah 3T yang menjadi perhatian utama kami, sudah terdapat SK dari BGN, ini merupakan temuan yang lebih detail dan harus segera ditata. Dalam satu bulan ini kita akan refocusing, untuk memastikan penerima manfaat, kita akan fokus pada wilayah 3T serta kita juga akan mengutamakan perbaikan kualitas dapur, terutama keamanan pangan dan kebersihan, kami zero tolerance," kata Zulhas.

Dalam aspek pengawasan, pemerintah juga akan memperkuat sistem pemantauan melalui optimalisasi call center BGN serta pembentukan pusat koordinasi penyelenggaraan MBG di Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Langkah tersebut akan didukung integrasi data dan penempatan tenaga teknis dari berbagai kementerian dan lembaga.

Selain memastikan ketepatan sasaran dan kualitas layanan, pemerintah juga ingin memperbesar dampak ekonomi program di tingkat daerah.

Oleh karena itu, SPPG didorong menyerap bahan baku dari pelaku usaha lokal seperti koperasi desa, BUMDes, UMKM, dan usaha masyarakat setempat.

“Atas perintah Presiden SPPG harus bisa menumbuhkan ekonomi di daerah setempat," imbuhnya.

Pemerintah menegaskan perbaikan tata kelola MBG akan difokuskan pada penataan jumlah SPPG, penguatan pengawasan, peningkatan standar keamanan pangan, serta memastikan anggaran program digunakan secara lebih efisien dan tepat sasaran.

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) menggelontorkan anggaran sebesar Rp5 triliun dalam rangka mempercepat pembangunan sektor pertanian di Papua . Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menyebut bahwa dukungan anggaran ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah.

"Hasil efisiensi Kementerian Pertanian, refocusing anggaran, kita arahkan untuk rakyat Indonesia termasuk Papua. Anggaran yang kita berikan untuk Papua totalnya Rp5 triliun. Ini anggaran sektor pertanian tertinggi sepanjang sejarah, atas arahan Bapak Presiden," ungkap Amran dalam konferensi pers, Kamis (12/6/2026).

Dirut Perkebunan Nusantara III Dorong Pemuda Jadi Motor Transformasi Perkebunan



Menurutnya, langkah ini diambil agar Papua mandiri pangan. Mentan Amran menambahkan, pemerintah ingin memastikan harga pangan di Papua semakin terjangkau dan setara dengan daerah lain di Indonesia.

"Karena kita ingin saudara-saudara kita di sana (Papua) juga menikmati harga pangan seperti Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan," kata Amran.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai kepala daerah juga mengusulkan tambahan dukungan berupa perluasan areal tanam, cetak sawah, irigasi, traktor, dan bantuan sarana produksi lainnya. Mentan Amran mengatakan sekitar 90 persen usulan yang disampaikan telah disetujui dan akan segera ditindaklanjuti.

"Hampir 90 persen permintaan hari ini kami penuhi. Jika progresnya bagus, maka bisa mencapai 100 persen. Bahkan hari ini saya sudah meminta seluruh jajaran direktorat jenderal agar tambahan bantuan yang diajukan segera dilaksanakan secepat-cepatnya," tegasnya.

Indonesia Ekspor Pupuk Urea ke Australia, Total Nilainya Tembus Rp7 Triliun



Terkait program cetak sawah, Mentan Amran menyebut total luas yang sedang dikembangkan di Papua pada 2025-2026 mencapai sekitar 80 ribu hektare. Sebagian lahan sudah berproduksi dan menunjukkan peningkatan produktivitas yang signifikan.

"Kurang lebih 30 ribu hektare berasal dari program tahun lalu dan sekitar 50 ribu hektare tahun ini. Produktivitas yang sebelumnya sekitar 3 ton per hektare kini bisa meningkat menjadi 5 hingga 7 ton per hektare," jelasnya.

Ia menegaskan seluruh pengembangan pertanian di Papua akan menggunakan sistem modern berbasis mekanisasi. Pemerintah akan menyalurkan ratusan unit traktor dan alat mesin pertanian untuk mendukung pengelolaan lahan skala besar.

"Kalau hamparannya puluhan ribu bahkan ratusan ribu hektare, tidak mungkin dikerjakan secara manual. Karena itu setiap program cetak sawah akan langsung diikuti dengan bantuan alat dan mesin pertanian modern," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan anggaran Kementerian PU pada tahun 2027 harus diwujudkan menjadi layanan infrastruktur berkualitas bagi masyarakat.

“Anggaran Kementerian PU harus diwujudkan menjadi layanan kepada masyarakat berupa irigasi yang optimal, jalan yang terhubung, jembatan yang aman, air minum yang terjangkau bagi seluruh masyarakat, sanitasi yang tertangani, dan sarana publik yang layak dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat di Indonesia,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Kementerian PU mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar Rp219,81 triliun untuk Tahun Anggaran 2027 guna memastikan pembangunan dan layanan infrastruktur dasar bagi masyarakat tetap berjalan optimal.

Dari kebutuhan tersebut, pagu indikatif yang ditetapkan pemerintah mencapai Rp98,47 triliun.

Menurut Dody, produktivitas tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur yang berfungsi dengan baik di lapangan. Petani membutuhkan jaringan irigasi yang andal, pelaku usaha memerlukan konektivitas jalan yang memadai, sementara masyarakat membutuhkan akses air bersih dan sanitasi yang layak.

“Investasi dan industri juga tidak tumbuh di atas rencana semata. Keduanya membutuhkan konektivitas, air baku, kawasan yang tertata, pengendalian resiko bencana dan layanan dasar yang dapat diandalkan,” ujar dia.

Dody menyatakan, nilai pagu indikatif sebesar Rp98,47 triliun akan dimanfaatkan untuk berbagai program prioritas infrastruktur, antara lain untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pemeliharaan jalan dan jembatan.

Kemudian pembangunan jembatan gantung, perluasan layanan air minum, peningkatan sanitasi dan pengelolaan sampah, pembangunan sarana pendidikan, hingga penanganan pasca bencana.

“Kami sangat memahami bahwa penganggaran negara memerlukan kehati-hatian. Karena itu kebutuhan ini kami sampaikan secara terbuka, terukur, berbasis pada fungsi layanan infrastruktur publik,” katanya.

Dody menjelaskan alokasi terbesar dari pagu indikatif tersebut diarahkan pada bidang Prasarana Strategis yakni sebesar Rp31,53 triliun.

Hal itu untuk mendukung program prioritas nasional seperti pembangunan Sekolah Rakyat, rehabilitasi dan renovasi sekolah keagamaan, serta sebagian penanganan prasarana umum di kawasan pasca bencana di Sumatera.

Kemudian pada bidang Sumber Daya Air dialokasikan sebesar Rp25,44 triliun, untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan pengendali banjir, program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) atau Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), serta penanganan infrastruktur pasca bencana.

Sementara itu, bidang Bina Marga dialokasikan sebesar Rp29,24 triliun untuk pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan, pembangunan dan penggantian jembatan, pembangunan flyover dan underpass, jembatan gantung, serta preservasi jalan dan jembatan.

Sedangkan bidang Cipta Karya dialokasikan sebesar Rp11,07 triliun untuk pembangunan perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pengelolaan air limbah dan persampahan, pengembangan kawasan strategis nasional, serta penanganan infrastruktur layanan dasar di kawasan pasca bencana.

Kementerian PU menilai Rencana Kerja Anggaran tersebut akan menjadi faktor penentu dalam menjaga dan memperluas layanan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional pada 2027.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan anggaran tahun 2027 untuk memperkuat layanan pertanahan.

Dia menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian, terutama dalam memperkuat layanan pertanahan, percepatan program strategis nasional, serta peningkatan kualitas penataan ruang di penjuru Indonesia.

“Sesuai Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas, Pagu Indikatif ATR/BPN tahun 2027 kita akan difokuskan pada program dukungan manajemen sebesar Rp7,31 triliun atau 68,9 persen, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan Rp2,56 triliun atau 24,2 persen, serta program penyelenggaraan penataan ruang Rp724 miliar atau 6,8 persen,” ujar Nusron dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Nusron mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp10,6 triliun untuk rencana kerja Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2027.

Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Untuk memperkuat pelaksanaan program prioritas nasional, Kementerian ATR/BPN juga mengusulkan tambahan pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp3,23 triliun.

Tambahan tersebut direncanakan untuk mendukung belanja pegawai, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta percepatan pembangunan tiga juta rumah.

“Ini sifatnya usulan, kalau disetujui alhamdulillah,” kata Nusron.

Dirinya juga melaporkan capaian kinerja dan realisasi anggaran hingga awal Juni 2026. Realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN per 6 Juni 2026 tercatat sebesar Rp3,18 triliun atau 36,23 persen dari total pagu Rp8,79 triliun.

“Penyerapan anggaran Kementerian ATR/BPN per tanggal 6 Juni 2026 adalah sebesar Rp3,18 triliun atau telah mencapai 36,23 persen. Meningkat year on year dibandingkan tahun 2025 yang sebesar 35,40 persen. Naik 0,9 persen,” katanya.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Anggaran program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) berpotensi berkurang. Hal ini terungkap setelah pemerintah menyepakati untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap tata kelola program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa dalam evaluasi tata kelola ini, pemerintah melakukan inventarisasi berbagai aspek pelaksanaan MBG. Salah satunya adalah skema pembiayaan yang selama ini sudah berjalan.

"Bukan pemangkasan, ya. Tapi dari hasil perhitungan kita meyakini bahwa akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program Makan Bergizi Gratis ini," kata Pras saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Dia meminta waktu kepada semua pihak bersabar menunggu hasil evaluasi ini. Mensesneg menyebut bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Gizi Nasional (BGN) akan menghitung ulang terkait kebutuhan anggarannya.

"Jadi dari proses penataan nanti akan bisa kita hitung dengan lebih cermat, sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk program makan bergizi ini totalnya menjadi berapa," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah membuka peluang melakukan efisiensi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seiring evaluasi tata kelola yang tengah berlangsung. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan keputusan mengenai kebutuhan anggaran program tersebut akan mengikuti arahan Presiden dan hasil pembahasan bersama Badan Gizi Nasional (BGN).

Purbaya mengonfirmasi telah ada komunikasi di internal pemerintah terkait kemungkinan penyesuaian anggaran MBG. Namun, ia belum bersedia mengungkapkan potensi besaran pengurangan anggaran yang sedang dibahas.

"Sudah (ada komunikasi menurunkan anggaran MBG). Kita ikuti keputusan Bapak Presiden," kata Purbaya kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Saat ditanya mengenai potensi besaran anggaran yang akan disesuaikan, Purbaya meminta publik menunggu penjelasan lebih lanjut dari BGN.

"Nanti kita tunggu dari Bu Nanik (Kepala BGN) seperti apa ya," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan adanya peluang efisiensi anggaran MBG setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut.

"Dari hasil perhitungan, kami meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program Makan Bergizi Gratis ini," kata Prasetyo kepada wartawan di Gedung Kementerian Koordinator Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Prasetyo menjelaskan pemerintah masih melakukan penghitungan bersama Kementerian Keuangan dan BGN untuk memastikan kebutuhan anggaran yang lebih akurat.

"Makanya kami minta waktu untuk juga menghitung dengan Kementerian Keuangan maupun dengan BGN (Badan Gizi Nasional). Jadi dari proses penataan nanti akan bisa kita hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk program makan bergizi ini totalnya menjadi berapa," jelasnya.

Menurut Prasetyo, pemerintah juga tengah melakukan penataan tata kelola program MBG yang ditargetkan selesai dalam waktu sekitar satu bulan. Selama proses tersebut, pelaksanaan program yang sudah berjalan dipastikan tetap berlangsung.

"Kita target awal satu bulan ini harus selesai ya, tetapi tentu kan semua ada dinamikanya, maka yang pertama tentu tadi kita tekankan yang sudah berjalan ini tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan. Semua (terkait perbaikan MBG) nanti akan kita lihat ya, tidak hanya masalah motor, yang lain-lain juga semua kita lihat," katanya.

Prasetyo menambahkan evaluasi juga mencakup keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk fasilitas yang tidak memenuhi standar operasional prosedur atau mengalami kelebihan kapasitas dalam satu wilayah.

"Pasti arahnya ke sana dong (penutupan), tetapi kan kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak, namanya sedang ditata kan dilihat ya, diinventarisir kondisinya seperti apa. Jadi, kita juga tidak bisa langsung mengambil kesimpulan hanya mengacu kepada angka-angka kan tidak, kondisinya masing-masing tentu kan kita lihat berbeda-beda," ujarnya.

Ia menegaskan seluruh SPPG harus beroperasi sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah.

"Termasuk kalau, mohon maaf ya, ada disebut nama-nama pemilik-pemilik SPPG begitu. Pada dasarnya bukan siapa pemiliknya, tetapi lebih kepada yang tidak boleh adalah melanggar aturan-aturan main atau melanggar SOP yang sudah ditetapkan," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan rencana pengurangan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menyesuaikan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, Purbaya mengaku telah menerima kabar mengenai rencana tersebut. Namun, ia tak mengungkapkan besarannya untuk rencana pemangkasan anggaran program MBG.

“Kami ikuti keputusan Bapak Presiden,” ujar Purbaya.

Untuk perkembangan berikutnya, Purbaya meminta publik untuk menunggu pernyataan resmi dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang.

Secara terpisah, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengemukakan akan ada pengurangan anggaran program MBG.

Rencana itu muncul dari hasil perhitungan dan pembenahan tata kelola program prioritas presiden tersebut.

Namun, pemerintah belum menetapkan besaran pengurangan anggaran. Prasetyo meminta waktu untuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu) maupun Badan Gizi Nasional (BGN) menghitung potensi pengurangan anggaran MBG.

“Jadi, dari proses penataan nanti akan bisa kita hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk Program MBG ini totalnya menjadi berapa," katanya saat ditemui usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Jakarta, Kamis.

Per tahun 2026, anggaran MBG telah ditetapkan sebesar Rp268 triliun. Mensesneg menegaskan, pemerintah telah menyepakati bersama terkait penataan menyeluruh dari Program MBG, yang ditargetkan dapat selesai dalam waktu satu bulan ke depan.

Prasetyo menambahkan, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan penerima MBG dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) dalam waktu dua pekan ke depan.

Dalam proses penataan itu, pemerintah juga melakukan penataan ulang atau refocusing penerima manfaat, termasuk mengurangi distribusi ke sekolah-sekolah yang berdasarkan data dan prioritas tidak masuk dalam prioritas penyaluran MBG.

Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang pun diketahui mengunjungi Istana Kepresidenan melaporkan soal efisiensi anggaran program MBG kepada Presiden Prabowo.

Ia tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, sekitar pukul 14.20 WIB.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026