Qodari: Efisiensi Anggaran Rp 300 Triliun Jadi Jawaban Kritik Pemborosan APBN
Pemerintahan Prabowo diklaim telah menghemat anggaran hingga Rp 300 triliun. Langkah ini wujud komitmen hentikan pemborosan dan kebocoran APBN.
(Kompas.com) 13/06/26 18:58 249298
JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) RI Muhammad Qodari mengeklaim pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah melakukan penghematan anggaran hingga Rp 300 triliun.
Hal ini diakui Qodari sebagai bagian dari upaya menghentikan pemborosan dan kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Qodari, langkah tersebut sekaligus menjadi jawaban atas salah satu tuntutan aksi mahasiswa yang mengkritik pemborosan APBN dalam demonstrasi yang digelar pada Jumat (12/6/2026).
ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin Mahasiswa berjalan saat aksi unjuk rasa di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (12/6/2026). Sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat menuntut evaluasi kebijakan pemerintah seperti pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta menurunkan harga bahan pokok dan BBM."Mengenai tuntutan pertama, misalnya terkait pemborosan APBN, yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor," kata Qodari dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/6/2026).
Ia menjelaskan, sejak awal pemerintahan, Presiden Prabowo menginstruksikan penghematan terhadap berbagai pos belanja yang dinilai tidak mendesak dan tidak esensial.
Kebijakan tersebut, kata dia, menghasilkan efisiensi anggaran sekitar Rp 300 triliun.
Qodari juga menegaskan bahwa agenda pemerintah tidak hanya berfokus pada efisiensi belanja, tetapi juga menutup berbagai potensi kebocoran penerimaan dan pengelolaan aset negara.
Menurut dia, salah satu langkah yang ditempuh pemerintah adalah pembentukan Danantara sebagai instrumen untuk memperkuat tata kelola aset dan kekayaan negara.
"Jadi kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan. Panglima dalam melawan kebocoran. Karena itu, beliau harus didukung oleh teman-teman mahasiswa," ujarnya.
Meskipun demikian, Qodari menilai penyampaian aspirasi merupakan bagian yang wajar dalam sistem demokrasi.
Pemerintah, kata dia, tetap membuka ruang dialog dan menerima berbagai masukan dari masyarakat.
"Tuntutan dari masyarakat, tuntutan dari mahasiswa tentu sangat wajar sebagai bagian dari proses dan sistem demokrasi. Tentu kita ingin mendengarkan masukan dan saran dari berbagai macam kelompok masyarakat, apalagi mahasiswa," katanya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang#apbn #penghematan-anggaran #muhammad-qodari #prabowo-subianto