Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Kazakhstan meluncurkan reformasi besar dalam kebijakan migrasi guna menarik tenaga profesional berkualifikasi tinggi, investor asing, wirausaha, hingga talenta global.

Langkah ini ditegaskan melalui dekret yang ditandatangani Presiden Kassym-Jomart Tokayev pada 25 April 2026.

Dalam kebijakan terbaru tersebut, Kazakhstan menggeser pendekatan lama berbasis izin dan kuota menuju sistem yang lebih fleksibel dan berbasis insentif.

"Pemerintah menetapkan sejumlah prioritas strategis, antara lain menciptakan rezim izin tinggal jangka panjang yang kompetitif bagi warga negara asing, menyederhanakan serta mendigitalisasi prosedur imigrasi, serta memposisikan Kazakhstan sebagai pusat regional bagi investor dan tenaga kerja terampil," jelas keterangan resmi Pemerintah Kazakhstan, Sabtu (2/5/2026).

Sebagai bagian dari reformasi, Kazakhstan juga merombak kerangka visa dengan menghadirkan kategori baru yang lebih terarah, seperti visa bisnis untuk investor dan pengusaha, visa pekerja terampil bagi profesional dan ilmuwan, hingga visa pekerja sementara untuk proyek investasi tertentu.

Selain itu, pemerintah memperkenalkan program “Altyn Visa” atau golden visa yang memberikan berbagai insentif, mulai dari pembebasan pajak penghasilan, pajak properti, hingga akses layanan publik yang setara dengan warga negara lokal.

Reformasi ini turut diperkuat dengan digitalisasi layanan imigrasi melalui pengembangan platform terpadu, termasuk sistem e-residency yang memungkinkan warga asing mengajukan izin secara daring serta berinvestasi tanpa harus hadir secara fisik.

Pemerintah juga mengembangkan konsep layanan satu pintu (one-stop service) guna memangkas birokrasi dan mempercepat proses administrasi bagi pendatang.

Untuk meningkatkan daya tarik bagi investor global, Kazakhstan juga menurunkan persyaratan lama tinggal untuk memperoleh status wajib pajak dari 90 hari menjadi 30 hari.

Di sisi lain, kota-kota utama seperti Astana dan Almaty akan menyediakan zona layanan berbahasa Inggris guna memudahkan akses layanan kesehatan, pendidikan, hingga administrasi publik bagi warga asing.

Pemerintah juga mengintegrasikan kebijakan migrasi ini dengan pengembangan ekosistem inovasi, termasuk rencana peluncuran pusat kecerdasan buatan (AI hub) di Almaty guna menarik talenta digital global.

Langkah tersebut sejalan dengan ambisi Kazakhstan untuk memperkuat posisi sebagai pusat teknologi dan investasi di kawasan Eurasia.

Secara keseluruhan, reformasi ini menjadi bagian dari agenda modernisasi ekonomi Kazakhstan yang menitikberatkan pada diversifikasi ekonomi, peningkatan daya saing, serta penguatan peran sebagai penghubung antara Eropa, Asia, dan Timur Tengah.

Pemerintah Kazakhstan menargetkan implementasi penuh kebijakan ini dapat rampung paling lambat 31 Desember 2026.

JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menunda keberangkatan calon jemaah haji asal Indonesia yang menggunakan visa non-prosedural. Kali ini sebanyak 23 calon jemaah haji ditunda keberangkatannya saat hendak terbang melalui Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), pada Jumat dini hari (1/5/2026).

Seluruh WNI tersebut tergabung dalam satu rombongan dengan tujuan Jeddah, Arab Saudi menggunakan maskapai Saudi Airlines SV827. Jemaah itu terdiri atas 12 laki-laki dan 11 perempuan.

Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P Kartika mengatakan petugas imigrasi saat itu menemukan ketidaksesuai keterangan perjalanan dengan dokumen yang dimiliki. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, terungkap bahwa rombongan tersebut berencana melaksanakan ibadah haji menggunakan visa yang tidak sesuai peruntukannya.

"Penundaan ini kami lakukan untuk mencegah WNI menjadi korban praktik haji non-prosedural yang berisiko penolakan masuk hingga permasalahan hukum di Arab," ujar Galih kepada wartawan, Sabtu (2/5/2026).

Selama pemeriksaan, Galih juga menyebut calon jemaah ini sempat diarahkan untuk berbohong dan mengaku sebagai pekerja di Arab Saudi. Namun, pada akhirnya mereka mengakui tujuan sebenarnya.

Ia juga menyebut satu orang dalam rombongan ini diduga berperan sebagai koordinator. Menindaklanjuti temuan tersebut, petugas langsung berkoordinasi dengan Satgas Haji yang melibatkan Kementerian Haji dan Umrah serta Kepolisian, hingga akhirnya diputuskan untuk menunda keberangkatan seluruh rombongan.

"Kami terus memperkuat pengawasan dan koordinasi lintas instansi dalam Satgas Haji," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko menegaskan bahwa seluruh jajaran Imigrasi diminta untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim haji.

"Pencegahan ini adalah bagian dari komitmen kami untuk melindungi WNI dari penyalahgunaan visa dan potensi risiko hukum di negara tujuan. Hal ini juga sejalan dengan perintah Presiden Prabowo serta arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto. Imigrasi akan terus hadir melalui penguatan pengawasan dan sinergi antarinstansi sebagai wujud Imigrasi untuk Rakyat," tegasnya.

JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasayarakatan (Kemenimipas) mengamankan 16 WNA di sebuah hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Rinciannya, 12 orang WNA China, 1 WNA Taiwan, dan 3 orang WNA Malaysia.

Mereka berinisial L, G, C, P, S, X, W, B, Z, X, C, S, Y, H, P, dan GW. Direktur Pengawasan dan Penindakan (Dir Wasdak) Keimigrasian Ditjen Imigrasi Yuldi Yusman mengungkapkan bahwa mereka diamankan lantaran terindikasi melakukan kasus dugaan penipuan love scamming dengan menyasar warga Amerika Serikat dan Meksiko.

Modusnya, mereka ingin berlibur hingga melakukan investasi di Indonesia. “Ada perempuan WN Malaysia masuk ke Indonesia tujuan berlibur atau holiday, namun dia menerima tawaran pekerjaan sebagai penerjemah bagi warga lokal yang bertugas membelikan kebutuhan sehari-hari para WNA," ujarnya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (30/4/2026).



Dia mengungkapkan, para WNA yang diamankan tersebut memiliki berbagai peran masing-masing. Ada yang membeli untuk kebutuhan 12 WNA China dan ada juga yang sebagai driver. Modusnya pun bermacam-macam, ada yang datang ke Indonesia untuk berlibur, dan ada yang ingin berinvestasi.

"12 orang WNA pemegang visa D12 atau pra-investasi tidak dapat menunjukkan bukti aktivitas mereka selama berada di Indonesia atau kegiatan investasi selama berada di Indonesia," tuturnya.

Dia menerangkan, sebanyak 16 WNA itu diamankan di sebuah hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Mereka menyewa selama setahun penuh hotel tersebut. Tak hanya 16 WNA itu, bahkan hasil penelusuran diduga kuat bakal ada 50 WNA lagi yang akan didatangkan ke tempat tersebut.

"Diperkirakan akan ada penambahan massa hingga mencapai 50 orang asing lagi. Tim berhasil mendokumentasikan foto dan video aktivitas para WNA yang memperkuat dugaan adanya pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian," jelasnya.

Saat hendak diamankan, para WNA tersebut berencana melarikan diri atau berpindah lokasi karena mereka telah mengemasi barang-barangnya ke dalam sebuah mobil. Namun, usaha mereka itu berhasil digagalkan petugas yang lebih dahulu mengamankan mereka.

"Penyisiran intensif di sekitar area penginapan kawasan pantai hingga minimarket terdekat yang menghasilkan penangkapan terhadap 15 WNA lainnya yang sempat berupaya melarikan diri, total WNA diamankan dalam operasi itu berjumlah 16 orang," terangnya.

Dia menjabarkan, meski para WNA itu baru tiba di Sukabumi selama 2 hari belakangan sebelum diciduk, petugas mendapatkan bukti indikasi mereka merupakan kelompok yang berniat melakukan dugaan kasus penipuan daring. Secara keimigrasian, mereka terbukti melakukan pelanggaran izin tinggal.

"Mereka masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng dengan waktu kedatangan berbeda-beda. Mereka ditemukan tinggal di lokasi tidak sesuai alamat yang tertera dalam visa atau alamat terdaftar di Jakarta, faktanya bertempat tinggal di Sukabumi," katanya.

Dia menambahkan, mereka kini terancam dilakukan pendeportasion. Selain mengamankan WNA, petugas mengamankan puluhan komputer, PC, handphone, router, hingga kabel LAN.

JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasayarakatan (Kemenimipas) menciduk belasan WNA asal China, Taiwan, hingga Malaysia lantaran terindikasi melakukan kasus dugaan penipuan love scamming dengan menyasar warga Amerika Serikat dan Meksiko. Belasan WNA itu diciduk di wilayah Sukabumi, Jawa Barat, tempat mereka tinggal sementara.

"Di dalam pelanggaran administratif ini, ke-16 tersangka ini patut diduga melakukan praktik-praktik love scam, love scamming," kata Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko dalam konferensi pers, Kamis (30/4/2026).

Dia membeberkan, para WNA tersebut berinisial L, G, C, P, S, X, W, B, Z, X, C, S, Y, H, P, dan GW. Mereka ditangkap di sebuah hotel kawasan Sukabumi. Mereka berasal dari 12 orang WNA China, 1 WNA Taiwan, dan 3 orang WNA Malaysia.

"Mereka berstatus sebagai detensi di Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Sukabumi, penindakan dilakukan atas dugaan kuat terjadinya pelanggaran administratif keimigrasian," tuturnya.

Dia menerangkan, mereka diduga melanggar Pasal 75, Pasal 78 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang diduga melakukan kegiatan berbahaya, patut diduga membahayakan keamanan, ketertiban umum, tidak menghormati, dan atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan.

Mereka berada di Indonesia ini belum begitu lama, tapi terindikasi melakukan dugaan penipuan daring dengan menyasar korbannya warga AS dan Meksiko.

"Mereka melakukan operasinya di Sukabumi dan korbannya itu ada di Amerika dan Meksiko. Para terduga pelanggar selanjutnya akan dilakukan koordinasi dengan pihak kedutaan negara terkait untuk pelaksanaan deportasi," katanya.

JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Hendarsam Marantoko mengatakan 18 orang calon jemaah haji harus ditunda keberangkatannya ke Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Hal ini menyusul penggunaan visa yang non-prosedural.

Jumlah ini kembali bertambah sebanyak lima orang jika dibandingkan pengungkapan data sebelumnya yang masih berjumlah 13 orang.

"(Calon jemaah) Haji ada 18 (orang ditunda)," ujar Hendarsam kepada wartawan di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Hendarsam menduga ada agen yang menggalan calon jemaah haji ini untuk berangkat tanpa menggunakan visa non-prosedural. Meski demikian, menurutnya tak jarang ada calon jemaah haji yang berupaya untuk berangkat secara mandiri.

"Ada beberapa yang berangkat mandiri, ya, non-prosedural ini. Tapi memang ada, kita ambil contoh, dia masuk lewat Soekarno-Hatta, ditolak. Kemudian dia lari ke Kualanamu, ditolak juga, orangnya sama," imbuh dia.

Sementara, Hendarsam tak menampik agen-agen yang menggalang calon jemaah haji melalui visa non-prosedural ini bisa dijerat tindak pidana. Ia menyebut bukti-bukti telah dikumpulkan dan diserahkan kepada pihak kepolisian.

"Ini kemudian evidence-nya, buktinya sudah kita kumpulkan, sudah kita berikan ke Satgas. Nah, itu tinggal monggo (silakan) dari pihak Kepolisian untuk menindaklanjutinya. Dari kita cuma sebatas itu," tandas dia.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Imigrasi menunda keberangkatan sebanyak 13 calon jemaah haji menuju Arab Saudi. Penundaan dilakukan karena mereka diduga menggunakan visa non-prosedural.

"Per hari ini ada 13 orang calon jemaah haji non-prosedural yang kita pending atau kita tunda keberangkatannya karena non-prosedural, tidak menggunakan visa haji," ujar Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko kepada wartawan di Kantor Ditjen Imigrasi, Senin (20/4/2026).

Hendarsam menjelaskan, belasan calon jemaah tersebut memiliki dokumen keimigrasian yang lengkap. Namun, visa yang digunakan terdeteksi bukan visa haji prosedural.

JAKARTA - Ditjen Imigrasi menelusuri kebocoran sistem eVisa Indonesia yang menyebabkan bocornya 3 juta data Imigrasi Indonesia. Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko memastikan informasi mengenai sistem eVisa diretas adalah hoaks.

Hal ini menjawab informasi yang dibagikan akun X @DailyDarkWeb. Dalam cuitannya, akun itu menyebutkan bahwa seorang peretas telah membobol eVisa sistem (evisa.imigrasi.go.id) dan mengekspos 3 juta data. Adapun data yang ditawarkan berupa nomor paspor, identitas visa, nama lengkap, hingga status visa.

"Tidak benar data Imigrasi telah mengalami kebocoran dibuktikan pada unggahan yang beredar disebutkan bahwa klaim tersebut masih belum terverifikasi dan kredibilitas pengunggah tergolong rendah dikarenakan menggunakan akun baru," ujar Hendarsam, Minggu (26/4/2026).

Dari investigasi awal, dia meyakini adanya perbedaan field database sebagaimana yang telah beredar. Imigrasi memiliki tampilan field database yang berbeda.

Dia juga memastikan tidak ada akses langsung ke database imigrasi. Hendarsam menduga apa yang diklaim dibobol berasal dari login pengguna layanan yang disalahgunakan.

"Kami pastikan bahwa tidak ada akses langsung ke database imigrasi dan data tersebut diduga berasal dari login pengguna layanan yang disalahgunakan," ucapnya.

"Imigrasi terus berkomitmen mengoptimalkan kenyamanan dan keamanan seluruh layanan keimigrasian," tambahnya.

JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menangkap warga negara (WN) Amerika Serikat berinisial AJP. Ia merupakan buronan aparat penegak hukum di Amerika Serikat dalam kasus pembunuhan di South Carolina, Amerika Serikat.

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko mengatakan, penangkapan ini didukung oleh sistem autogate yang canggih. Ia mengungkapkan, yang bersangkutan terdeteksi saat melewati autogate Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali saat baru tiba dari Taipei, Taiwan.

"Autogate Imigrasi telah terintegrasi dengan sistem Interpol 24/7, sehingga subjek DPO Interpol yang datang ke Indonesia dalam pelarian akan langsung terdeteksi saat melakukan pemeriksaan keimigrasian," kata Hendarsam, Kamis (23/4/2026).

Sementara itu, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman menjelaskan, AJP tiba di Indonesia pada 17 Januari 2026.

"Pada 19 Januari 2026, AJP diserahkan ke Direktorat Jenderal Imigrasi untuk dilakukan pengawasan secara ketat dan ditempatkan di ruang detensi guna pemeriksaan lebih lanjut," ujar Yuldi.

Yuldi menambahkan bahwa selama proses tersebut, Imigrasi juga melakukan koordinasi intensif dengan perwakilan Pemerintah Amerika Serikat guna memastikan kesiapan teknis dan administratif proses pemulangan.

Bisnis.com, SURABAYA — Sebanyak 380 calon jemaah haji beserta petugas yang tergabung dalam kloter 1 Embarkasi Surabaya telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Juanda, Rabu (22/4/2026) pagi.

Rombongan jemaah asal Kabupaten Probolinggo tersebut diterbangkan menggunakan maskapai Saudia dengan nomor penerbangan SV 5347 yang lepas landas dari Surabaya pada pukul 09.30 WIB.

Perjalanan udara diperkirakan berlangsung sekitar sembilan jam, dengan kedatangan di Bandara Internasional Pangeran Mohammad bin Abdul Aziz, Madinah dijadwalkan pada pukul 18.30 waktu Arab Saudi.

Pantauan Bisnis di Terminal 1 Bandara Internasional Juanda, suasana keberangkatan perdana jemaah haji asal Embarkasi Surabaya tampak khidmat dan penuh haru.

Ratusan jemaah yang mayoritas adalah kelompok lanjut usia (lansia) tampak telah memenuhi area ruang tunggu sejak subuh, dengan mengenakan seragam khas berwarna biru-putih serta atribut identitas haji.

Mereka duduk berderet rapi sesuai dengan regunya masing-masing dengan membawa koper kabin yang telah disematkan dengan penanda pribadi, sembari menunggu rangkaian proses keberangkatan.

Petugas dari Bandara Juanda, Imigrasi Kerajaan Aran Saudi serta PPIH tampak sigap dan bahu-membahu dalam mengoordinasikan alur keberangkatan jemaah, mulai dari pemeriksaan dokumen perjalanan (ijroat) hingga pengaturan antrian.

Sejumlah petugas juga terlihat memberikan pendampingan langsung kepada sejumlah jemaah, termasuk membantu proses verifikasi atau Makkah Route oleh petugas Imigrasi Arab Saudi terhadap masing-masing dokumen perjalanan, seperti visa dan paspor.

Beberapa jemaah juga terlihat khusyuk memanjatkan doa-doa kepada Sang Pencipta, memohon agar perjalanan panjang mereka dilancarkan, sementara lainnya juga saling berbincang untuk mengurangi ketegangan.

Penyambutan simbolis berupa pemberian bunga mawar oleh petugas Imigrasi Arab Saudi kepada para jemaah juga menambah nuansa hangat dalam prosesi pelepasan perdana keberangkatan jemaah Embarkasi Surabaya pada musim haji tahun ini.

General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir menjelaskan pihaknya secara keseluruhan akan melayani keberangkatan dari sebanyak 780 jemaah haji yang berasal dari kloter satu dan dua Embarkasi Surabaya pada hari ini.

Ia menjelaskan untuk jumlah jemaah haji maupun petugas kloter dua Embarkasi Surabaya tercatat sebanyak 380 orang. Mereka adalah jemaah maupun petugas yang berasal dari Kabupaten Probolinggo, Kota Malang, dan Kota Surabaya.

Perjalanan dari jemaah haji kloter kedua Embarkasi Surabaya tersebut juga akan dilayani oleh maskapai Saudia dengan nomor penerbangan SV 533, yang dijadwalkan lepas landas pada pukul 13.55 WIB hari ini dari Surabaya, dan diperkirakan tiba di Bandara Internasional Pangeran Mohammad bin Abdul Aziz, Madinah pada pukul 22.55 Waktu Arab Saudi.

"Hari ini, Rabu 22 April 2026, kita akan mulai melayani para tamu Allah, para jemaah haji yang berangkat dari Bandara Internasional Juanda (SUB). Hari ini, kloter pertama sejumlah 380 orang berasal dari Kabupaten Probolinggo diberangkatkan pukul 09.30 WIB. Kemudian akan disusul kloter dua yang InsyaAllah akan kita berangkatkan pada pukul 13.55 WIB, sejumlah 380 orang. Jadi hari ini, InsyaAllah akan kita berangkatkan 780 jemaah haji," tuturnya.

Tohir membeberkan pihaknya akan melakukan pelayanan terhadap seluruh jemaah haji Embarkasi Surabaya hingga Jumat (22/5/2026) mendatang. Secara keseluruhan pada musim haji 2026, Bandara Internasional Juanda akan melayani sebanyak 43.236 jemaah haji asal Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur.

Lebih lanjut, Tohir menyatakan bahwa rute penerbangan jemaah haji Embarkasi Surabaya menuju Arab Saudi dipastikan aman dari hal-hal yang mengkhawatirkan imbas konflik bersenjata yang tengah berkecamuk di Timur Tengah.

Hal tersebut, tutur dia, mengacu pada pengalaman perjalanan dari segenap jemaah umrah yang sebelumnya telah menempuh perjalanan udara panjang dari Bandara Internasional Juanda menuju Arab Saudi.

"Untuk rute [penerbangan jemaah haji] yang dilewati, InsyaAllah aman karena pada saat sebelum pelaksanaan haji, jamaah umrah yang berangkat dari Bandara Internasional Juanda (SUB) semuanya bisa terlaksana, dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar," pungkasnya.

Bisnis.com, MAKASSAR - PT Angkasa Pura Indonesia menghadirkan layanan Mecca Route untuk pertama kalinya di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin untuk melayani para jemaah haji tahun ini.

Layanan tersebut merupakan fasilitas khusus yang memungkinkan jemaah haji menyelesaikan proses keimigrasian Arab Saudi di bandara keberangkatan.

Dengan adanya Mecca Route, setibanya di Arab Saudi, para jemaah tidak perlu lagi melalui proses pemeriksaan imigrasi sehingga waktu kedatangan menjadi lebih efisien.

General Manager Kantor Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Ruly Artha mengatakan sebanyak 7 counter Mecca Route telah disiapkan untuk mendukung proses pemeriksaan dokumen keimigrasian para jemaah.

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas layanan di bandara sekaligus menjadi nilai tambah dalam pelayanan haji tahun ini.

“Layanan ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena proses keimigrasian dilakukan lebih awal, sehingga saat tiba di Arab Saudi jemaah dapat langsung melanjutkan rangkaian ibadah dengan lebih nyaman,” ucap Ruly Artha melalui keterangan resmi, Senin (20/4/2026).

Secara keseluruhan, Bandara Sultan Hasanuddin juga telah melakukan kesiapan pemberangkatan jemaah haji melalui pengaturan alur pelayanan jemaah, penyiapan fasilitas pendukung, serta dukungan personel operasional guna memastikan proses keberangkatan berjalan aman, tertib, dan lancar.

Ruly menambahkan, di bandara tersebut telah disediakan area holding jemaah, boarding lounge, serta fasilitas ibadah guna mendukung kenyamanan selama proses keberangkatan.

Dari sisi pengamanan, sebanyak 33 personel petugas keamanan bandara ditugaskan di Asrama Haji Makassar untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap bagasi jemaah, guna mencegah masuknya barang terlarang ke dalam pesawat.

Serta melakukan pemeriksaan terhadap jemaah, orang perseorangan, bagasi kabin, dan barang bawaan sesuai ketentuan keamanan penerbangan.

“Kami memastikan seluruh aspek pelayanan jemaah telah dipersiapkan dengan baik. Koordinasi terus kami lakukan bersama Kementerian Haji & Umrah Provinsi Sulawesi Selatan, pihak maskapai, serta stakeholder terkait guna memastikan seluruh proses berjalan dengan lancar,” ujar Ruly.

Adapun penerbangan perdana jemaah haji dan Bandara Sultan Hasanuddin dijadwalkan akan dilaksanakan pada Rabu (22/4/2026), yang menandai dimulainya operasional embarkasi haji tahun ini. Penerbangan tersebut akan melayani rute Makassar menuju Madinah.

JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi memperketat Pengawasan Warga Negara Asing (WNA) di Bali. Hal ini dilakukan dengan pengukuhan Satuan Tugas (Satgas) Patroli Imigrasi 'Dharma Dewata' di wilayah Bali pada Rabu (15/04/2026). Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Hendarsam Marantoko menyatakan, Satgas ini berperan dalam memberikan respons cepat terhadap berbagai potensi pelanggaran.

"Kehadirannya diharapkan mampu menekan angka pelanggaran hukum oleh WNA, meningkatkan rasa aman di tengah masyarakat, sekaligus menjadi sarana edukasi keimigrasian secara langsung di lapangan," kata Hendarsam.

Patroli ini kata dia, direncanakan fokus pada wilayah yang memiliki konsentrasi aktivitas WNA tinggi.

"Kami akan terus menggiatkan operasi pengawasan, baik melalui patroli rutin di tingkat wilayah maupun operasi skala nasional, guna menjaga stabilitas keamanan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap Imigrasi," ujarnya.

Selain itu lanjut Hendarsam, Satgas tersebut juga dimaksudkan untuk memperkuat pengawasan keimigrasian guna menjaga stabilitas dan keamanan di salah satu destinasi wisata utama Indonesia.

Menurutnya, pembentukan Satgas ini sebagai komitmen pihaknya untuk memastikan Bali tetap aman dan kondusif, baik bagi masyarakat maupun wisatawan internasional.

"Pembentukan Satgas Patroli Keimigrasian ini merupakan langkah konkret untuk menjaga stabilitas dan keamanan di Bali sebagai destinasi wisata unggulan Indonesia," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Hendrsam mengukuhkan Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) di wilayah Bali. Program ini menjadi pendekatan pengawasan berbasis komunitas yang lebih humanis melalui kolaborasi dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat.

Jika Satgas Dharma Dewata berperan secara taktis di lapangan, maka PIMPASA hadir sebagai garda terdepan dalam upaya preventif di tingkat desa.

"Mereka bertugas memberikan edukasi serta melakukan pengumpulan informasi awal terkait keberadaan maupun aktivitas orang asing di lingkungannya," ujarnya.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mulai memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/ WFH ) pada hari Jumat bagi aparatur sipil negara (ASN) yang menjalankan tugas dukungan manajemen dan/atau tugas administratif. Operasional layanan keimigrasian tidak akan terganggu.

Kebijakan ini mengacu pada Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai ASN di Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2026 dan berlaku mulai Jumat (10/4/2026). Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menegaskan bahwa kebijakan ini untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan energi secara lebih efisien, serta menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berorientasi jangka panjang.

"Kami memastikan bahwa operasional layanan keimigrasian tidak akan terganggu. WFH diperuntukkan bagi ASN yang melaksanakan tugas dukungan manajemen. Untuk petugas layanan ataupun yang melakukan pengawasan keimigrasian, tetap bekerja sebagaimana biasa," ujar Hendarsam, dikutip Jumat (10/4/2026).

ASN yang tetap bertugas seperti biasa di hari Jumat meliputi seluruh personel yang bertugas di Kantor Imigrasi (pelayanan paspor dan izin tinggal), tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) di bandara internasional, pelabuhan, dan pos lintas batas negara serta unit intelijen dan pengawasan keimigrasian.

Ditjen Imigrasi juga melakukan pengawasan ketat terhadap efektivitas kerja pegawai yang menjalankan WFH. Setiap atasan langsung diwajibkan memantau hasil kerja harian guna memastikan produktivitas tetap terjaga meskipun tidak berada di kantor secara fisik.

"Kepentingan masyarakat adalah prioritas utama. Saya menginstruksikan kepada seluruh kepala kantor wilayah, kepala kantor imigrasi, dan kepala rumah detensi imigrasi untuk memantau langsung di lapangan dan memastikan layanan tetap berjalan dengan cepat, transparan, dan tanpa hambatan. Pelaksanaan WFH tidak boleh sampai mengurangi kualitas pelayanan yang selama ini kita bangun," pungkas Hendarsam.

BEKASI - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi menangkap 5 Warga Negara Asing (WNA) asal Nigeria pada Senin (6/4/2026). Mereka diduga terlibat melakukan investasi fiktif hingga masa tinggal berlebihan atau overstay.

Kepala Kantor Imigrasi Bekasi Anggi Wicaksono mengatakan, operasi tersebut merupakan langkah tegas yang dilaksanakan tim sekaligus menjaga kewibawaan hukum di Kota Bekasi.

“Keberhasilan ini adalah bukti nyata ketajaman insting petugas kami di lapangan dalam mendeteksi aktivitas orang asing yang tidak tertib. Kami pastikan tidak ada ruang bagi penyalahgunaan izin tinggal maupun pelanggaran administratif lainnya,” ujar Anggi, Kamis (9/4/2026).

Petugas awalnya menangkap 2 pria berinisial OJN dan OMN dalam operasi pengawasan keimigrasian di sebuah apartemen Kota Bekasi. Keduanya diduga kuat menggunakan perusahaan sponsor fiktif untuk menetap di Indonesia, meski mereka mengantongi izin tinggal investor.

Penelusuran petugas berlanjut dengan menangkap 3 warga Nigeria lainnya yaitu OCO, CLA, dan OJC. Dari hasil pengecekan sistem keimigrasian, ketiganya telah melampaui masa izin tinggal dalam durasi yang signifikan.

OCO telah overstay selama 3.073 hari atau lebih dari 8 tahun sejak 2017. CLA overstay selama 1.144 hari dan OJC masa tinggal berlebih selama 199 hari.

Pelanggaran yang dilakukan 5 warga Nigeria itu mengacu pada Pasal 78 Ayat 3 UU Nomor 6 Tahun 2011, bagi mereka yang melebihi izin tinggal lebih dari 60 hari serta Pasal 123 huruf b terkait pemberian keterangan tidak benar untuk memperoleh izin tinggal.

Saat ini, Imigrasi sedang menyiapkan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan pencantuman dalam daftar penangkalan. Pihaknya tidak akan berkompromi terhadap segala bentuk anomali aktivitas orang asing.

“Operasi ini adalah pesan serius bagi seluruh warga negara asing di wilayah Bekasi untuk senantiasa mematuhi aturan berlaku,” ucapnya.