Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menjelaskan soal program kampung haji saat menghadiri Haul ke-55 Al Maghfurlah K.H. Abdul Wahab Chasbullah di Jawa Timur pada Minggu (10/05/2026).

Gibran mengatakan program tersebut merupakan salah satu inisiatif terbaru Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas pelayanan jemaah haji Indonesia.

"Nah sekarang setelah ada layanan-layanan tadi, ada yang namanya Kampung Haji. Ini ke depan dapat memperlancar, mempermudah dan juga nanti insyaallah biaya hajinya bisa semakin ditekan, itu cita-citanya Pak Presiden," kata Gibran, dikutip dari YouTube Setwapres.

Wapres menuturkan program ini bakal memberikan kemudahan bagi jamaah haji, termasuk layanan fast track imigrasi di sejumlah daerah seperti Surabaya.

Salah satunya, program ini bisa mempercepat proses administrasi dan pemeriksaan keimigrasian jamaah dan menekan biaya haji bagi jemaah.

“Ke depan diharapkan bisa memperlancar, mempermudah, dan insyaallah menekan biaya haji,” ujarnya.

Adapun, kata Gibran, Kampung Haji akan dibangun di atas lahan seluas 45 hektare dan tidak hanya difungsikan sebagai tempat penginapan jamaah, tetapi juga dilengkapi berbagai fasilitas pelayanan penunjang ibadah haji.

"Jadi ini ada lahan seluas 45 hektare yang nanti ya, bukan hanya penginapan saja tapi juga untuk pelayanan-pelayanan yang lain," pungkasnya.

Dalam catatan Bisnis, pemerintah masih terus mematangkan rencana pembangunan Kampung Haji di Makkah, Arab Saudi sebagai upaya untuk meningkatkan layanan bagi para jemaah haji asal Indonesia.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa megaproyek tersebut saat ini masih memasuki tahap awal, termasuk di antaranya upaya pembebasan lahan.

Muhadjir menjelaskan Kampung Haji Indonesia yang akan dibangun oleh Danantara tersebut nantinya akan dibangun di kawasan Jabal Hindawiyah, yang hanya berjarak sekitar 2 sampai 2,5 kilometer dari Masjidil Haram.

“Lokasinya sangat dekat [dengan Masjidil Haram]. Nanti akan ada akses khusus seperti tunnel [terowongan] agar jemaah tidak terganggu lalu lalang kendaraan dan jemaah lain,” ungkap Muhadjir di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Kamis (30/4/2026).

JAKARTA - Polri mengungkap alasan 321 Warga Negara Asing (WNA) yang diduga terlibat dalam sindikat judi online (judol) jaringan internasional di Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat dibawa ke pihak Imigrasi. Langkah tersebut dilakukan untuk mendalami kasus tersebut.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengungkapkan bahwa, pemindahan dilakukan sebagai bagian dari proses pendalaman dan koordinasi lintas instansi dalam penanganan perkara tersebut.

“Hari ini dilakukan pemindahan terhadap 321 WNA ke beberapa lokasi pemeriksaan keimigrasian untuk proses lebih lanjut,” kata Trunoyudo, Minggu (10/5/2026).

Ratusan WNA itu dibawa ke sejumlah lokasi Imigrasi, di antaranya 150 orang dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), kemudian 150 orang ke Direktorat Imigrasi Pusat, serta 21 orang lainnya ke Kantor Imigrasi Jakarta Barat.

Menurut Trunoyudo, langkah tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang dilakukan secara simultan dan terintegrasi bersama stakeholder terkait.

Lihat video: MAFIA JUDOL TUMBANG! Ratusan WNA Pelaku Judi Online Internasional Tak Berkutik!



“Proses ini masih terus berjalan secara berkelanjutan dan simultan, termasuk koordinasi dengan pihak imigrasi dalam rangka pemeriksaan lanjutan,” ujarnya.

Berdasarkan pantauan langsung di Perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower, sejumlah personel bersenjata api (senpi) lengkap telah bersiaga di pintu masuk dan keluar gedung ini.

Sebelumnya, dalam penggerebekan ini, polisi menangkap 321 WNA dari negara seperti Vietnam, China, Laos, Myanmar, Thailand, Malaysia, Kamboja. Adapun polisi sudah menetapkan 275 di antaranya sebagai tersangka.

Para pelaku dijerat dengan Pasal 426 dan atau Pasal 607 juncto Pasal 20 dan atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Puteranegara

Bisnis.com, JAKARTA — Mabes Polri memindahkan 321 warga negara asing (WNA) yang ditangkap dalam penggerebekan jaringan judi online internasional di Gedung Hayam Wuruk, Jakarta, ke sejumlah kantor imigrasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pemindahan dilakukan pada Minggu (10/5/2026) ke tiga lokasi. Sebanyak 150 orang dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), 150 orang ke Direktorat Imigrasi Pusat, dan 21 orang ke Kantor Imigrasi Jakarta Barat.

"Hari ini dilakukan pemindahan terhadap 321 WNA ke beberapa lokasi pemeriksaan keimigrasian untuk proses lebih lanjut," ujar Trunoyudo dalam keterangan tertulis, Minggu (10/5/2026).

Trunoyudo menambahkan langkah ini merupakan bagian dari penegakan hukum yang dilakukan secara simultan dan terintegrasi bersama pemangku kepentingan terkait.

"Proses ini masih terus berjalan secara berkelanjutan dan simultan, termasuk koordinasi dengan pihak imigrasi dalam rangka pemeriksaan lanjutan," pungkasnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menangkap 321 WNA dalam penggerebekan di Gedung Hayam Wuruk pada Sabtu (9/5/2026). Mayoritas berasal dari Vietnam sebanyak 228 orang, disusul China 57 orang, Myanmar 13 orang, Laos 11 orang, Thailand 5 orang, Malaysia 3 orang, dan Kamboja 3 orang.

Para WNA tersebut tertangkap tangan saat menjalankan operasional judi online di lantai atas gedung tersebut, dengan peran beragam mulai dari telemarketing, keuangan, hingga customer service.

Badung, Bali (ANTARA) - Kantor Imigrasi Ngurah Rai di Kabupaten Badung, Bali, menyetorkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp364,7 miliar selama periode Januari-April 2026.

“Realisasi itu sudah mencapai 22,7 persen dari target tahun ini sebesar Rp1,6 triliun,” kata Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bugie Kurniawan di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Rabu.

Realisasi itu lebih rendah dibandingkan periode sama 2025 yang saat itu mencapai Rp531,1 miliar dengan target saat itu mencapai Rp1,56 triliun.

Selain berasal dari pendapatan visa, PNBP di imigrasi juga bersumber dari pendapatan paspor, pendapatan izin keimigrasian dan izin masuk kembali dan pendapatan pelayanan keimigrasian lainnya.

Menurut dia, konflik Timur Tengah menjadi salah satu penyebab kontraksi penerimaan PNBP tersebut yaitu karena sempat ditutupnya jalur udara yang berdampak terhadap pembatalan penerbangan internasional khususnya yang transit di Timur Tengah seperti Doha, Dubai, dan Abu Dhabi.

Untuk menggenjot penerimaan, pihaknya akan menambah inovasi berupa layanan baru kepada masyarakat dan wisatawan asing yang mengurus izin keimigrasian untuk memberikan nilai tambah.

Salah satunya menambah kenyamanan dan layanan ruang tunggu di Kantor Imigrasi Ngurah Rai.

“Kami akan meningkatkan layanan yang harapannya salah satunya untuk mendorong PNBP,” ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga akan menata kembali alur pelayanan di tempat pemeriksaan imigrasi di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai yang memiliki jalur lebih pendek dibandingkan Bandara Soekarno Hatta.

Di terminal kedatangan internasional di Bali misalnya, begitu penumpang tiba disambut area untuk mengurus visa saat kedatangan (visa on arrival/VoA), meja layanan karantina dan meja layanan All Indonesia.

“Sehingga arena tersebut cukup padat karena banyak desk antarinstansi yang ada di tengah kedatangan penumpang dan konter imigrasi. Ini kami perbaiki,” imbuhnya.

Nantinya, konter layanan VoA akan berada di sisi kiri dan kanan penumpang, dilengkapi perangkat All Indonesia sehingga jalur tengah terminal kedatangan internasional menjadi steril.

“Kami berupaya meningkatkan penggunaan autogate karena ini cepat tapi tidak mengesampingkan keamanan karena sistem pemeriksaan sudah canggih,” imbuhnya.

Adapun paspor yang bisa melewati fasilitas itu, lanjut dia, penumpang yang memiliki paspor dengan dilengkapi chip elektronik.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, DENPASAR – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) ImigrasiProvinsi Bali menangkap 62 Warga Negara Asing (WNA) dalam patroli Keimigrasian Dharma Dewata selama dua puluh hari terakhir.

Mayoritas yang terjaring razia merupakan WNA yang melanggar izin tinggal atau overstay, bekerja tanpa izin hingga investasi fiktif.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Bali Felucia Sengky Ratna menjelaskan patroli ini menyasar titik rawan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Denpasar, dan Singaraja.

"Fokus patroli meliputi pengawasan terhadap WNA yang melampaui batas izin tinggal (overstay), pemberian data palsu untuk perolehan visa, hingga perlindungan izin tinggal untuk aktivitas ilegal seperti bekerja tanpa izin, keterlibatan dalam investasi fiktif, serta gangguan keamanan dan perlindungan masyarakat lainnya,” jelas Felucia, Selasa (5/5/2026).

Saat ini, para WNA yang terjaring tengah menjalani pemeriksaan oleh penyidik keimigrasian. Sanksi administratif berat telah dipersiapkan, mulai dari pendetensian, pendeportasian, hingga penangkalan masuk kembali ke wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko memberikan peringatan keras kepada seluruh warga asing yang berada di wilayah Indonesia, khususnya Provinsi Bali agar mentaati aturan izin tinggal dan hukum yang berlaku di Indonesia. Ia menyebut tidak akan memberikan toleransi bagi orang asing yang terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian yang menimbulkan gangguan stabilitas nasional.

“Saya memerintahkan seluruh jajaran untuk bertindak tegas tanpa kompromi. Kita akan menyambut baik wisatawan dan investor orang asing yang berkualitas, namun bagi mereka yang meremehkan hukum Indonesia, pilihannya hanya dua: tunduk pada aturan kami atau segera keluar dari wilayah Indonesia,” jelas Hendarsam.

Menurutnya Bali sebagai etalase Indonesia di mata dunia adalah cerminan martabat bangsa, dan kami tidak akan membiarkan oknum asing merusak tatanan sosial maupun ekonomi masyarakat lokal.

Dirjen Imigrasi mengatakan akan semakin memperketat pengawasan melalui integrasi data digital dan patroli lapangan yang dilakukan secara masif di seluruh Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Kazakhstan meluncurkan reformasi besar dalam kebijakan migrasi guna menarik tenaga profesional berkualifikasi tinggi, investor asing, wirausaha, hingga talenta global.

Langkah ini ditegaskan melalui dekret yang ditandatangani Presiden Kassym-Jomart Tokayev pada 25 April 2026.

Dalam kebijakan terbaru tersebut, Kazakhstan menggeser pendekatan lama berbasis izin dan kuota menuju sistem yang lebih fleksibel dan berbasis insentif.

"Pemerintah menetapkan sejumlah prioritas strategis, antara lain menciptakan rezim izin tinggal jangka panjang yang kompetitif bagi warga negara asing, menyederhanakan serta mendigitalisasi prosedur imigrasi, serta memposisikan Kazakhstan sebagai pusat regional bagi investor dan tenaga kerja terampil," jelas keterangan resmi Pemerintah Kazakhstan, Sabtu (2/5/2026).

Sebagai bagian dari reformasi, Kazakhstan juga merombak kerangka visa dengan menghadirkan kategori baru yang lebih terarah, seperti visa bisnis untuk investor dan pengusaha, visa pekerja terampil bagi profesional dan ilmuwan, hingga visa pekerja sementara untuk proyek investasi tertentu.

Selain itu, pemerintah memperkenalkan program “Altyn Visa” atau golden visa yang memberikan berbagai insentif, mulai dari pembebasan pajak penghasilan, pajak properti, hingga akses layanan publik yang setara dengan warga negara lokal.

Reformasi ini turut diperkuat dengan digitalisasi layanan imigrasi melalui pengembangan platform terpadu, termasuk sistem e-residency yang memungkinkan warga asing mengajukan izin secara daring serta berinvestasi tanpa harus hadir secara fisik.

Pemerintah juga mengembangkan konsep layanan satu pintu (one-stop service) guna memangkas birokrasi dan mempercepat proses administrasi bagi pendatang.

Untuk meningkatkan daya tarik bagi investor global, Kazakhstan juga menurunkan persyaratan lama tinggal untuk memperoleh status wajib pajak dari 90 hari menjadi 30 hari.

Di sisi lain, kota-kota utama seperti Astana dan Almaty akan menyediakan zona layanan berbahasa Inggris guna memudahkan akses layanan kesehatan, pendidikan, hingga administrasi publik bagi warga asing.

Pemerintah juga mengintegrasikan kebijakan migrasi ini dengan pengembangan ekosistem inovasi, termasuk rencana peluncuran pusat kecerdasan buatan (AI hub) di Almaty guna menarik talenta digital global.

Langkah tersebut sejalan dengan ambisi Kazakhstan untuk memperkuat posisi sebagai pusat teknologi dan investasi di kawasan Eurasia.

Secara keseluruhan, reformasi ini menjadi bagian dari agenda modernisasi ekonomi Kazakhstan yang menitikberatkan pada diversifikasi ekonomi, peningkatan daya saing, serta penguatan peran sebagai penghubung antara Eropa, Asia, dan Timur Tengah.

Pemerintah Kazakhstan menargetkan implementasi penuh kebijakan ini dapat rampung paling lambat 31 Desember 2026.

JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menunda keberangkatan calon jemaah haji asal Indonesia yang menggunakan visa non-prosedural. Kali ini sebanyak 23 calon jemaah haji ditunda keberangkatannya saat hendak terbang melalui Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), pada Jumat dini hari (1/5/2026).

Seluruh WNI tersebut tergabung dalam satu rombongan dengan tujuan Jeddah, Arab Saudi menggunakan maskapai Saudi Airlines SV827. Jemaah itu terdiri atas 12 laki-laki dan 11 perempuan.

Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P Kartika mengatakan petugas imigrasi saat itu menemukan ketidaksesuai keterangan perjalanan dengan dokumen yang dimiliki. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, terungkap bahwa rombongan tersebut berencana melaksanakan ibadah haji menggunakan visa yang tidak sesuai peruntukannya.

"Penundaan ini kami lakukan untuk mencegah WNI menjadi korban praktik haji non-prosedural yang berisiko penolakan masuk hingga permasalahan hukum di Arab," ujar Galih kepada wartawan, Sabtu (2/5/2026).

Selama pemeriksaan, Galih juga menyebut calon jemaah ini sempat diarahkan untuk berbohong dan mengaku sebagai pekerja di Arab Saudi. Namun, pada akhirnya mereka mengakui tujuan sebenarnya.

Ia juga menyebut satu orang dalam rombongan ini diduga berperan sebagai koordinator. Menindaklanjuti temuan tersebut, petugas langsung berkoordinasi dengan Satgas Haji yang melibatkan Kementerian Haji dan Umrah serta Kepolisian, hingga akhirnya diputuskan untuk menunda keberangkatan seluruh rombongan.

"Kami terus memperkuat pengawasan dan koordinasi lintas instansi dalam Satgas Haji," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko menegaskan bahwa seluruh jajaran Imigrasi diminta untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim haji.

"Pencegahan ini adalah bagian dari komitmen kami untuk melindungi WNI dari penyalahgunaan visa dan potensi risiko hukum di negara tujuan. Hal ini juga sejalan dengan perintah Presiden Prabowo serta arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto. Imigrasi akan terus hadir melalui penguatan pengawasan dan sinergi antarinstansi sebagai wujud Imigrasi untuk Rakyat," tegasnya.

JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasayarakatan (Kemenimipas) mengamankan 16 WNA di sebuah hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Rinciannya, 12 orang WNA China, 1 WNA Taiwan, dan 3 orang WNA Malaysia.

Mereka berinisial L, G, C, P, S, X, W, B, Z, X, C, S, Y, H, P, dan GW. Direktur Pengawasan dan Penindakan (Dir Wasdak) Keimigrasian Ditjen Imigrasi Yuldi Yusman mengungkapkan bahwa mereka diamankan lantaran terindikasi melakukan kasus dugaan penipuan love scamming dengan menyasar warga Amerika Serikat dan Meksiko.

Modusnya, mereka ingin berlibur hingga melakukan investasi di Indonesia. “Ada perempuan WN Malaysia masuk ke Indonesia tujuan berlibur atau holiday, namun dia menerima tawaran pekerjaan sebagai penerjemah bagi warga lokal yang bertugas membelikan kebutuhan sehari-hari para WNA," ujarnya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (30/4/2026).



Dia mengungkapkan, para WNA yang diamankan tersebut memiliki berbagai peran masing-masing. Ada yang membeli untuk kebutuhan 12 WNA China dan ada juga yang sebagai driver. Modusnya pun bermacam-macam, ada yang datang ke Indonesia untuk berlibur, dan ada yang ingin berinvestasi.

"12 orang WNA pemegang visa D12 atau pra-investasi tidak dapat menunjukkan bukti aktivitas mereka selama berada di Indonesia atau kegiatan investasi selama berada di Indonesia," tuturnya.

Dia menerangkan, sebanyak 16 WNA itu diamankan di sebuah hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Mereka menyewa selama setahun penuh hotel tersebut. Tak hanya 16 WNA itu, bahkan hasil penelusuran diduga kuat bakal ada 50 WNA lagi yang akan didatangkan ke tempat tersebut.

"Diperkirakan akan ada penambahan massa hingga mencapai 50 orang asing lagi. Tim berhasil mendokumentasikan foto dan video aktivitas para WNA yang memperkuat dugaan adanya pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian," jelasnya.

Saat hendak diamankan, para WNA tersebut berencana melarikan diri atau berpindah lokasi karena mereka telah mengemasi barang-barangnya ke dalam sebuah mobil. Namun, usaha mereka itu berhasil digagalkan petugas yang lebih dahulu mengamankan mereka.

"Penyisiran intensif di sekitar area penginapan kawasan pantai hingga minimarket terdekat yang menghasilkan penangkapan terhadap 15 WNA lainnya yang sempat berupaya melarikan diri, total WNA diamankan dalam operasi itu berjumlah 16 orang," terangnya.

Dia menjabarkan, meski para WNA itu baru tiba di Sukabumi selama 2 hari belakangan sebelum diciduk, petugas mendapatkan bukti indikasi mereka merupakan kelompok yang berniat melakukan dugaan kasus penipuan daring. Secara keimigrasian, mereka terbukti melakukan pelanggaran izin tinggal.

"Mereka masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng dengan waktu kedatangan berbeda-beda. Mereka ditemukan tinggal di lokasi tidak sesuai alamat yang tertera dalam visa atau alamat terdaftar di Jakarta, faktanya bertempat tinggal di Sukabumi," katanya.

Dia menambahkan, mereka kini terancam dilakukan pendeportasion. Selain mengamankan WNA, petugas mengamankan puluhan komputer, PC, handphone, router, hingga kabel LAN.

JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasayarakatan (Kemenimipas) menciduk belasan WNA asal China, Taiwan, hingga Malaysia lantaran terindikasi melakukan kasus dugaan penipuan love scamming dengan menyasar warga Amerika Serikat dan Meksiko. Belasan WNA itu diciduk di wilayah Sukabumi, Jawa Barat, tempat mereka tinggal sementara.

"Di dalam pelanggaran administratif ini, ke-16 tersangka ini patut diduga melakukan praktik-praktik love scam, love scamming," kata Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko dalam konferensi pers, Kamis (30/4/2026).

Dia membeberkan, para WNA tersebut berinisial L, G, C, P, S, X, W, B, Z, X, C, S, Y, H, P, dan GW. Mereka ditangkap di sebuah hotel kawasan Sukabumi. Mereka berasal dari 12 orang WNA China, 1 WNA Taiwan, dan 3 orang WNA Malaysia.

"Mereka berstatus sebagai detensi di Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Sukabumi, penindakan dilakukan atas dugaan kuat terjadinya pelanggaran administratif keimigrasian," tuturnya.

Dia menerangkan, mereka diduga melanggar Pasal 75, Pasal 78 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang diduga melakukan kegiatan berbahaya, patut diduga membahayakan keamanan, ketertiban umum, tidak menghormati, dan atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan.

Mereka berada di Indonesia ini belum begitu lama, tapi terindikasi melakukan dugaan penipuan daring dengan menyasar korbannya warga AS dan Meksiko.

"Mereka melakukan operasinya di Sukabumi dan korbannya itu ada di Amerika dan Meksiko. Para terduga pelanggar selanjutnya akan dilakukan koordinasi dengan pihak kedutaan negara terkait untuk pelaksanaan deportasi," katanya.

JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Hendarsam Marantoko mengatakan 18 orang calon jemaah haji harus ditunda keberangkatannya ke Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Hal ini menyusul penggunaan visa yang non-prosedural.

Jumlah ini kembali bertambah sebanyak lima orang jika dibandingkan pengungkapan data sebelumnya yang masih berjumlah 13 orang.

"(Calon jemaah) Haji ada 18 (orang ditunda)," ujar Hendarsam kepada wartawan di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Hendarsam menduga ada agen yang menggalan calon jemaah haji ini untuk berangkat tanpa menggunakan visa non-prosedural. Meski demikian, menurutnya tak jarang ada calon jemaah haji yang berupaya untuk berangkat secara mandiri.

"Ada beberapa yang berangkat mandiri, ya, non-prosedural ini. Tapi memang ada, kita ambil contoh, dia masuk lewat Soekarno-Hatta, ditolak. Kemudian dia lari ke Kualanamu, ditolak juga, orangnya sama," imbuh dia.

Sementara, Hendarsam tak menampik agen-agen yang menggalang calon jemaah haji melalui visa non-prosedural ini bisa dijerat tindak pidana. Ia menyebut bukti-bukti telah dikumpulkan dan diserahkan kepada pihak kepolisian.

"Ini kemudian evidence-nya, buktinya sudah kita kumpulkan, sudah kita berikan ke Satgas. Nah, itu tinggal monggo (silakan) dari pihak Kepolisian untuk menindaklanjutinya. Dari kita cuma sebatas itu," tandas dia.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Imigrasi menunda keberangkatan sebanyak 13 calon jemaah haji menuju Arab Saudi. Penundaan dilakukan karena mereka diduga menggunakan visa non-prosedural.

"Per hari ini ada 13 orang calon jemaah haji non-prosedural yang kita pending atau kita tunda keberangkatannya karena non-prosedural, tidak menggunakan visa haji," ujar Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko kepada wartawan di Kantor Ditjen Imigrasi, Senin (20/4/2026).

Hendarsam menjelaskan, belasan calon jemaah tersebut memiliki dokumen keimigrasian yang lengkap. Namun, visa yang digunakan terdeteksi bukan visa haji prosedural.

JAKARTA - Ditjen Imigrasi menelusuri kebocoran sistem eVisa Indonesia yang menyebabkan bocornya 3 juta data Imigrasi Indonesia. Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko memastikan informasi mengenai sistem eVisa diretas adalah hoaks.

Hal ini menjawab informasi yang dibagikan akun X @DailyDarkWeb. Dalam cuitannya, akun itu menyebutkan bahwa seorang peretas telah membobol eVisa sistem (evisa.imigrasi.go.id) dan mengekspos 3 juta data. Adapun data yang ditawarkan berupa nomor paspor, identitas visa, nama lengkap, hingga status visa.

"Tidak benar data Imigrasi telah mengalami kebocoran dibuktikan pada unggahan yang beredar disebutkan bahwa klaim tersebut masih belum terverifikasi dan kredibilitas pengunggah tergolong rendah dikarenakan menggunakan akun baru," ujar Hendarsam, Minggu (26/4/2026).

Dari investigasi awal, dia meyakini adanya perbedaan field database sebagaimana yang telah beredar. Imigrasi memiliki tampilan field database yang berbeda.

Dia juga memastikan tidak ada akses langsung ke database imigrasi. Hendarsam menduga apa yang diklaim dibobol berasal dari login pengguna layanan yang disalahgunakan.

"Kami pastikan bahwa tidak ada akses langsung ke database imigrasi dan data tersebut diduga berasal dari login pengguna layanan yang disalahgunakan," ucapnya.

"Imigrasi terus berkomitmen mengoptimalkan kenyamanan dan keamanan seluruh layanan keimigrasian," tambahnya.

JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menangkap warga negara (WN) Amerika Serikat berinisial AJP. Ia merupakan buronan aparat penegak hukum di Amerika Serikat dalam kasus pembunuhan di South Carolina, Amerika Serikat.

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko mengatakan, penangkapan ini didukung oleh sistem autogate yang canggih. Ia mengungkapkan, yang bersangkutan terdeteksi saat melewati autogate Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali saat baru tiba dari Taipei, Taiwan.

"Autogate Imigrasi telah terintegrasi dengan sistem Interpol 24/7, sehingga subjek DPO Interpol yang datang ke Indonesia dalam pelarian akan langsung terdeteksi saat melakukan pemeriksaan keimigrasian," kata Hendarsam, Kamis (23/4/2026).

Sementara itu, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman menjelaskan, AJP tiba di Indonesia pada 17 Januari 2026.

"Pada 19 Januari 2026, AJP diserahkan ke Direktorat Jenderal Imigrasi untuk dilakukan pengawasan secara ketat dan ditempatkan di ruang detensi guna pemeriksaan lebih lanjut," ujar Yuldi.

Yuldi menambahkan bahwa selama proses tersebut, Imigrasi juga melakukan koordinasi intensif dengan perwakilan Pemerintah Amerika Serikat guna memastikan kesiapan teknis dan administratif proses pemulangan.