Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Kazakhstan meluncurkan reformasi besar dalam kebijakan migrasi guna menarik tenaga profesional berkualifikasi tinggi, investor asing, wirausaha, hingga talenta global.
Langkah ini ditegaskan melalui dekret yang ditandatangani Presiden Kassym-Jomart Tokayev pada 25 April 2026.
Dalam kebijakan terbaru tersebut, Kazakhstan menggeser pendekatan lama berbasis izin dan kuota menuju sistem yang lebih fleksibel dan berbasis insentif.
"Pemerintah menetapkan sejumlah prioritas strategis, antara lain menciptakan rezim izin tinggal jangka panjang yang kompetitif bagi warga negara asing, menyederhanakan serta mendigitalisasi prosedur imigrasi, serta memposisikan Kazakhstan sebagai pusat regional bagi investor dan tenaga kerja terampil," jelas keterangan resmi Pemerintah Kazakhstan, Sabtu (2/5/2026).
Sebagai bagian dari reformasi, Kazakhstan juga merombak kerangka visa dengan menghadirkan kategori baru yang lebih terarah, seperti visa bisnis untuk investor dan pengusaha, visa pekerja terampil bagi profesional dan ilmuwan, hingga visa pekerja sementara untuk proyek investasi tertentu.
Selain itu, pemerintah memperkenalkan program “Altyn Visa” atau golden visa yang memberikan berbagai insentif, mulai dari pembebasan pajak penghasilan, pajak properti, hingga akses layanan publik yang setara dengan warga negara lokal.
Reformasi ini turut diperkuat dengan digitalisasi layanan imigrasi melalui pengembangan platform terpadu, termasuk sistem e-residency yang memungkinkan warga asing mengajukan izin secara daring serta berinvestasi tanpa harus hadir secara fisik.
Pemerintah juga mengembangkan konsep layanan satu pintu (one-stop service) guna memangkas birokrasi dan mempercepat proses administrasi bagi pendatang.
Untuk meningkatkan daya tarik bagi investor global, Kazakhstan juga menurunkan persyaratan lama tinggal untuk memperoleh status wajib pajak dari 90 hari menjadi 30 hari.
Di sisi lain, kota-kota utama seperti Astana dan Almaty akan menyediakan zona layanan berbahasa Inggris guna memudahkan akses layanan kesehatan, pendidikan, hingga administrasi publik bagi warga asing.
Pemerintah juga mengintegrasikan kebijakan migrasi ini dengan pengembangan ekosistem inovasi, termasuk rencana peluncuran pusat kecerdasan buatan (AI hub) di Almaty guna menarik talenta digital global.
Langkah tersebut sejalan dengan ambisi Kazakhstan untuk memperkuat posisi sebagai pusat teknologi dan investasi di kawasan Eurasia.
Secara keseluruhan, reformasi ini menjadi bagian dari agenda modernisasi ekonomi Kazakhstan yang menitikberatkan pada diversifikasi ekonomi, peningkatan daya saing, serta penguatan peran sebagai penghubung antara Eropa, Asia, dan Timur Tengah.
Pemerintah Kazakhstan menargetkan implementasi penuh kebijakan ini dapat rampung paling lambat 31 Desember 2026.