IDXChannel - Ekonomi India tumbuh secara kuat sebesar 7,8 persen secara tahunan pada Januari-Maret 2026.

Dilansir dari Yahoo Finance pada Minggu (7/6/2026), investasi swasta, produksi pertanian, dan aktivitas konstruksi yang kuat mengimbangi dampak konflik di Timur Tengah.

Angka tersebut jauh di atas perkiraan pertumbuhan 7,2 persen dalam jajak pendapat ekonom Reuters.

Namun, dibandingkan dengan tiga bulan sebelumnya, angkanya mengalami perlambatan. Pemerintah merevisi naik tingkat pertumbuhan ekonomi pada Oktober-Desember 2025 menjadi 8,0 persen dari sebelumnya 7,8 persen.

"Gangguan akibat konflik Asia Barat pada bulan Maret tampaknya memiliki dampak terbatas pada momentum ekonomi," kata Kepala Ekonom HDFC Bank Sakshi Gupta

Gupta menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi kemungkinan akan melambat mulai dari kuartal April-Juni.

Sepanjang tahun fiskal 2025-2026 yang berakhir pada Maret lalu, produk domestik bruto (PDB) India tumbuh 7,7 persen, lebih tinggi dari 7,6 persen yang diperkirakan pemerintah. (Wahyu Dwi Anggoro)

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sejarah dengan meluncurkan Sampul Peringatan Edisi Khusus Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) melalui kolaborasi bersama PT Pos Indonesia (Pos Indonesia).

Sampul peringatan tersebut menjadi bentuk dukungan Pos Indonesia atas pelaksanaan SE2026 dalam memotret secara utuh aktivitas ekonomi di Indonesia. Peluncuran ditandai dengan penyerahan Sampul Peringatan Edisi Khusus SE2026 oleh Direktur PT Pos Indonesia, Daud Joseph kepada Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti dan Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi dalam rangkaian penandatanganan nota kesepahaman kerja sama BPS dan PT Pos Indonesia, sekaligus Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan SE2026 di Jakarta, Jumat (5/6).

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, secara khusus menyampaikan apresiasi atas dukungan Pos Indonesia. Peluncuran Sampul Peringatan disebut menjadi token of friendship istimewa dari Pos Indonesia dalam mendukung salah satu kegiatan statistik terbesar di Tanah Air.

"Bagi kami, ini bukan sekadar sebuah sampul peringatan. Ini adalah simbol persahabatan, dukungan, dan komitmen bersama untuk menyukseskan hajat besar kita bersama, yaitu Sensus Ekonomi 2026," ujar Amalia.

Menurutnya, sinergi dan kerja sama antara BPS dan Pos Indonesia menjadi semakin penting dan relevan di tengah pesatnya perkembangan sektor transportasi, logistik, dan jasa kurir. Terlebih, Pos Indonesia telah menjadi mitra BPS sejak lama.

Saat ini, aktivitas masyarakat dan dunia usaha semakin bergantung pada konektivitas dan kelancaran distribusi barang, yang juga berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Kontribusi tersebut terekam dalam penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) oleh BPS.

"PT Pos Indonesia selama ini telah menjadi mitra penting BPS dalam penyediaan data statistik, khususnya data logistik dan data perdagangan barang internasional yang disampaikan kepada BPS secara periodik," kata Amalia.

Melalui penandatanganan nota kesepahaman bersamaan dengan peluncuran SE2026, kerja sama antara BPS dan Pos Indonesia diperluas dari sisi mekanisme pertukaran data. Pertukaran data antara BPS dan PT Pos Indonesia akan dilakukan secara lebih terintegrasi dan otomatis melalui pemanfaatan Application Programming Interface (API).

Penerapan langkah ini diharapkan dapat mendukung penyediaan data menjadi lebih cepat, efisien, dan berkelanjutan.

"Kami tidak hanya menerima data dari PT Pos Indonesia. Begitu BPS merilis data dan statistik terkini, akan mengalir pula data nya ke PT Pos Indonesia," ujar Amalia.

Sementara, Direktur PT Pos Indonesia, Daud Joseph Daud menyatakan, pihaknya telah mendukung BPS RI untuk SE2026 melalui pospay payroll dan ekosistem, pos asuransi, logistik, dan meterai.

"Ini akan menjadi jejak untuk anak cucu kita atas sejarah yang saat ini sedang terjadi, yaitu Sensus Ekonomi 2026. Terima kasih atas kerjasamanya, Bu (Kepala). Ini adalah bukti sumbangsih kita kepada bangsa dan negara," kata Daud.

Untuk diketahui, Rakornas Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 didorong sebagai momentum untuk memperkuat koordinasi, menyamakan langkah, dan memastikan kesiapan BPS baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan SE2026. SE2026 diharapkan menjadi Sensus Ekonomi terbaik dengan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sejarah dengan meluncurkan Sampul Peringatan Edisi Khusus Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) melalui kolaborasi bersama PT Pos Indonesia (Pos Indonesia).

Sampul peringatan tersebut menjadi bentuk dukungan Pos Indonesia atas pelaksanaan SE2026 dalam memotret secara utuh aktivitas ekonomi di Indonesia. Peluncuran ditandai dengan penyerahan Sampul Peringatan Edisi Khusus SE2026 oleh Direktur PT Pos Indonesia, Daud Joseph kepada Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti dan Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi dalam rangkaian penandatanganan nota kesepahaman kerja sama BPS dan PT Pos Indonesia, sekaligus Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan SE2026 di Jakarta, Jumat (5/6).

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, secara khusus menyampaikan apresiasi atas dukungan Pos Indonesia. Peluncuran Sampul Peringatan disebut menjadi token of friendship istimewa dari Pos Indonesia dalam mendukung salah satu kegiatan statistik terbesar di Tanah Air.

"Bagi kami, ini bukan sekadar sebuah sampul peringatan. Ini adalah simbol persahabatan, dukungan, dan komitmen bersama untuk menyukseskan hajat besar kita bersama, yaitu Sensus Ekonomi 2026," ujar Amalia.

Menurutnya, sinergi dan kerja sama antara BPS dan Pos Indonesia menjadi semakin penting dan relevan di tengah pesatnya perkembangan sektor transportasi, logistik, dan jasa kurir. Terlebih, Pos Indonesia telah menjadi mitra BPS sejak lama.

Saat ini, aktivitas masyarakat dan dunia usaha semakin bergantung pada konektivitas dan kelancaran distribusi barang, yang juga berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Kontribusi tersebut terekam dalam penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) oleh BPS.

"PT Pos Indonesia selama ini telah menjadi mitra penting BPS dalam penyediaan data statistik, khususnya data logistik dan data perdagangan barang internasional yang disampaikan kepada BPS secara periodik," kata Amalia.

Melalui penandatanganan nota kesepahaman bersamaan dengan peluncuran SE2026, kerja sama antara BPS dan Pos Indonesia diperluas dari sisi mekanisme pertukaran data. Pertukaran data antara BPS dan PT Pos Indonesia akan dilakukan secara lebih terintegrasi dan otomatis melalui pemanfaatan Application Programming Interface (API).

Penerapan langkah ini diharapkan dapat mendukung penyediaan data menjadi lebih cepat, efisien, dan berkelanjutan.

"Kami tidak hanya menerima data dari PT Pos Indonesia. Begitu BPS merilis data dan statistik terkini, akan mengalir pula data nya ke PT Pos Indonesia," ujar Amalia.

Sementara, Direktur PT Pos Indonesia, Daud Joseph Daud menyatakan, pihaknya telah mendukung BPS RI untuk SE2026 melalui pospay payroll dan ekosistem, pos asuransi, logistik, dan meterai.

"Ini akan menjadi jejak untuk anak cucu kita atas sejarah yang saat ini sedang terjadi, yaitu Sensus Ekonomi 2026. Terima kasih atas kerjasamanya, Bu (Kepala). Ini adalah bukti sumbangsih kita kepada bangsa dan negara," kata Daud.

Untuk diketahui, Rakornas Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 didorong sebagai momentum untuk memperkuat koordinasi, menyamakan langkah, dan memastikan kesiapan BPS baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan SE2026. SE2026 diharapkan menjadi Sensus Ekonomi terbaik dengan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Listya Endang Artiani

Ekonom Universitas Islam Indonesia (UII)

"PASAR tidak hanya membeli pertumbuhan. Pasar membeli keyakinan bahwa pertumbuhan tersebut dapat dipertahankan."

Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2026 memberikan alasan untuk optimisme. Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh sekitar 5,6 persen (year-on-year), menjadi salah satu capaian terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Di tengah perlambatan ekonomi global, fragmentasi perdagangan internasional, serta ketidakpastian geopolitik yang terus meningkat, capaian tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih memiliki daya tahan yang relatif kuat.

Namun, di balik angka yang terlihat impresif tersebut, muncul fenomena yang menarik sekaligus mengkhawatirkan. Nilai tukar rupiah masih menghadapi tekanan, arus modal asing bergerak lebih selektif, dan berbagai pelaku pasar mulai mempertanyakan arah kebijakan ekonomi jangka menengah Indonesia. Pertanyaannya sederhana tetapi penting: jika ekonomi tumbuh kuat, mengapa investor masih gelisah?

Pertumbuhan Tinggi Belum Tentu Berkualitas

Dalam literatur ekonomi pembangunan, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinilai dari besarnya angka pertumbuhan, tetapi juga dari sumber dan kualitas pertumbuhan tersebut. Pertumbuhan yang ditopang oleh investasi produktif, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan inovasi teknologi umumnya lebih berkelanjutan dibandingkan pertumbuhan yang bertumpu pada konsumsi domestik atau stimulus fiskal jangka pendek (Solow, 1956; Romer, 1990).

Data menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah masih menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kondisi ini memang positif dalam jangka pendek karena mampu menjaga permintaan agregat dan mencegah perlambatan ekonomi yang lebih dalam.

Namun, ketergantungan yang terlalu besar terhadap kedua komponen tersebut berpotensi menciptakan kerentanan ketika kapasitas fiskal mulai terbatas atau daya beli masyarakat mengalami tekanan akibat inflasi maupun perlambatan pendapatan.

Dalam kerangka teori pertumbuhan endogen, investasi merupakan faktor kunci yang menentukan kapasitas produksi jangka panjang suatu negara (Romer, 1990). Oleh karena itu, investor tidak hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi saat ini, tetapi juga mempertanyakan apakah pertumbuhan tersebut mampu menghasilkan ekspansi kapasitas produksi dan peningkatan produktivitas di masa depan.

Investor Membeli Kepastian, Bukan Sekadar Statistik

Salah satu konsep penting dalam ekonomi modern adalah Policy Credibility Theory, yang menjelaskan bahwa efektivitas kebijakan ekonomi sangat bergantung pada tingkat kepercayaan publik dan pelaku pasar terhadap konsistensi kebijakan tersebut (Kydland & Prescott, 1977; Barro & Gordon, 1983).

Dalam perspektif ini, investor tidak hanya melihat indikator makroekonomi seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, atau suku bunga. Mereka juga menilai kualitas tata kelola pemerintahan, kepastian regulasi, serta kemampuan pemerintah menjaga konsistensi arah kebijakan dalam jangka panjang.

Perubahan regulasi yang terlalu sering, ketidakjelasan implementasi kebijakan strategis, atau munculnya persepsi bahwa kebijakan ekonomi lebih didorong oleh pertimbangan politik jangka pendek dapat meningkatkan ketidakpastian investasi. Akibatnya, meskipun indikator pertumbuhan menunjukkan kinerja yang baik, investor tetap bersikap hati-hati karena risiko kebijakan dianggap meningkat.

Kondisi inilah yang menjelaskan paradoks ekonomi Indonesia saat ini. Pertumbuhan ekonomi relatif tinggi, tetapi sentimen investor belum sepenuhnya pulih karena pasar menilai bahwa keberlanjutan pertumbuhan tersebut masih membutuhkan fondasi kelembagaan yang lebih kuat.

Institusi yang Kuat Melahirkan Kepercayaan

Ekonom pemenang Nobel, Douglass North, menegaskan bahwa institusi merupakan faktor fundamental yang menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi jangka panjang (North, 1990). Menurut North, institusi adalah seperangkat aturan formal maupun informal yang mengatur interaksi ekonomi dan mengurangi ketidakpastian dalam aktivitas pasar.

Negara dengan kualitas institusi yang tinggi cenderung memiliki biaya transaksi yang lebih rendah, kepastian hukum yang lebih baik, dan iklim investasi yang lebih kondusif. Sebaliknya, kelemahan institusional akan meningkatkan risiko investasi karena pelaku usaha harus menghadapi ketidakpastian regulasi, birokrasi, maupun penegakan hukum.

Dalam konteks Indonesia, tantangan pembangunan saat ini bukan lagi sekadar menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi memastikan bahwa pertumbuhan tersebut didukung oleh institusi yang mampu menjamin keberlanjutan investasi.

Investor membutuhkan keyakinan bahwa kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, dan investasi akan berjalan secara konsisten tanpa perubahan mendadak yang dapat mengganggu perencanaan bisnis jangka panjang.

Ketika Pasar Menilai Masa Depan

Fenomena kehati-hatian investor juga dapat dijelaskan melalui konsep Investor Confidence Framework, yang menyatakan bahwa keputusan investasi dipengaruhi oleh kombinasi stabilitas makroekonomi, kualitas institusi, transparansi kebijakan, dan ekspektasi terhadap kondisi ekonomi masa depan (Akerlof & Shiller, 2009).

Dalam teori ekspektasi rasional, pelaku ekonomi membuat keputusan berdasarkan informasi yang tersedia serta prediksi mengenai kondisi masa depan (Muth, 1961; Lucas, 1972). Dengan demikian, tekanan terhadap rupiah atau meningkatnya kehati-hatian investor tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi saat ini, melainkan dapat menjadi sinyal bahwa pasar sedang mengantisipasi risiko yang mungkin muncul pada masa mendatang.

Artinya, pasar tidak hanya menilai capaian pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2026, tetapi juga mengevaluasi prospek fiskal, stabilitas politik, keberlanjutan reformasi struktural, dan arah kebijakan ekonomi dalam beberapa tahun ke depan.

Risiko Ketergantungan pada Stimulus Fiskal

Dari perspektif ekonomi politik pembangunan (Political Economy of Development), pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan membutuhkan keseimbangan antara kapasitas negara, efisiensi pasar, dan kualitas institusi (Acemoglu & Robinson, 2012; Rodrik, 2007).

Ketika pertumbuhan terlalu bergantung pada belanja pemerintah, muncul risiko bahwa ekonomi menjadi kurang responsif terhadap inovasi dan investasi sektor swasta. Dalam jangka pendek, stimulus fiskal memang dapat mempercepat aktivitas ekonomi. Namun dalam jangka panjang, pertumbuhan yang sehat memerlukan partisipasi investasi swasta yang kuat, peningkatan produktivitas, dan penguatan daya saing industri nasional.

Jika investasi produktif tidak tumbuh secepat konsumsi dan belanja pemerintah, maka ekonomi berpotensi menghadapi perlambatan struktural setelah efek stimulus fiskal mulai berkurang. Risiko inilah yang sering kali menjadi perhatian utama investor institusional global.

Menutup Defisit Kepercayaan

Pada akhirnya, tantangan terbesar ekonomi Indonesia menjelang semester kedua 2026 bukanlah mempertahankan angka pertumbuhan di atas lima persen. Tantangan yang lebih mendasar adalah memperkuat kualitas pertumbuhan tersebut melalui peningkatan investasi produktif, penguatan institusi ekonomi, serta konsistensi kebijakan publik.

Sebagaimana ditegaskan oleh Douglass North (1990), keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh akumulasi modal dan sumber daya, tetapi juga oleh kualitas institusi yang mengatur aktivitas ekonomi. Sementara itu, teori kredibilitas kebijakan menunjukkan bahwa kepercayaan pasar merupakan aset ekonomi yang sama pentingnya dengan stabilitas makroekonomi (Kydland & Prescott, 1977).

Karena itu, pertanyaan yang perlu dijawab Indonesia bukanlah apakah ekonomi mampu tumbuh 5,6 persen hari ini. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah investor percaya bahwa pertumbuhan tersebut dapat dipertahankan lima atau sepuluh tahun ke depan.

Sebab dalam ekonomi modern, pertumbuhan dapat diciptakan oleh kebijakan. Namun kepercayaan hanya dapat dibangun melalui konsistensi, kredibilitas, dan institusi yang kuat.

Jakarta (ANTARA) - Pergerakan nilai tukar rupiah selalu menjadi salah satu indikator ekonomi yang paling banyak mendapat perhatian publik. Ketika rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat, kekhawatiran segera muncul mengenai potensi kenaikan harga barang impor, tekanan inflasi, hingga meningkatnya biaya produksi dunia usaha. Namun, di balik perhatian besar terhadap nilai tukar tersebut, terdapat persoalan yang sesungguhnya lebih menentukan masa depan perekonomian Indonesia, yaitu melemahnya daya beli masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah.

Hal ini penting karena struktur ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga. Selama bertahun-tahun, konsumsi domestik menjadi kontributor terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB). Dengan karakteristik ekonomi seperti ini, pertumbuhan Indonesia pada dasarnya ditopang oleh kemampuan masyarakat untuk terus berbelanja, berinvestasi, dan mengonsumsi berbagai barang maupun jasa. Ketika daya beli melemah, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh rumah tangga, tetapi juga oleh pelaku usaha, investor, hingga pemerintah melalui penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Di sinilah posisi kelas menengah menjadi sangat strategis. Kelompok ini merupakan motor utama konsumsi nasional karena memiliki kemampuan untuk membelanjakan pendapatannya pada berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi, hingga rekreasi. Oleh karena itu, ketika kelas menengah mulai menahan konsumsi, maka perlambatan ekonomi dapat menyebar ke berbagai sektor secara bersamaan. Persoalan terbesar Indonesia, saat ini, bukan semata-mata bagaimana menjaga stabilitas rupiah, melainkan bagaimana memastikan daya beli masyarakat tetap kuat agar mesin pertumbuhan ekonomi tidak kehilangan tenaga.

Sedang menyusut

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sinyal yang patut menjadi perhatian serius. Pada tahun 2019 jumlah penduduk kelas menengah Indonesia mencapai sekitar 57,33 juta orang atau 21,45 persen dari total penduduk. Namun, pada tahun 2024 jumlah tersebut turun menjadi 47,85 juta orang atau hanya 17,13 persen dari populasi nasional. Artinya, dalam kurun waktu lima tahun terdapat sekitar 9,48 juta penduduk yang keluar dari kelompok kelas menengah.

Penurunan tersebut tidak berarti mereka langsung jatuh ke kelompok miskin. Sebagian besar bergeser ke kelompok menuju kelas menengah, yakni kelompok masyarakat yang secara ekonomi masih relatif aman, tetapi sangat rentan terhadap guncangan. Pada saat yang sama jumlah kelompok menuju kelas menengah meningkat menjadi sekitar 137,5 juta orang atau hampir separuh penduduk Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa semakin banyak rumah tangga yang berada dalam posisi rentan: tidak miskin, tetapi juga belum cukup kuat untuk menghadapi tekanan ekonomi jangka panjang.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia sedang menghadapi tantangan baru. Selama dua dekade terakhir, keberhasilan pembangunan ekonomi diukur dari bertambahnya jumlah kelas menengah. Kini, yang terjadi justru sebaliknya. Penyusutan kelas menengah menjadi sinyal bahwa mobilitas ekonomi masyarakat perlu dipercepat dan sebagian keluarga menghadapi kesulitan untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan yang sebelumnya telah dicapai.

Konsumsi rumah tangga

Mengapa penyusutan kelas menengah perlu dikhawatirkan? Jawabannya terletak pada peran besar kelompok ini dalam menopang konsumsi nasional. BPS mencatat bahwa kelompok kelas menengah dan kelompok menuju kelas menengah mencakup 66,35 persen dari total penduduk Indonesia. Hal yang lebih penting lagi, kedua kelompok tersebut menyumbang sekitar 81,49 persen dari total konsumsi masyarakat Indonesia.

Angka tersebut menunjukkan bahwa masa depan pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kelompok ini untuk terus melakukan konsumsi. Ketika masyarakat kelas menengah mulai mengurangi pengeluaran, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pusat perbelanjaan atau industri ritel. Sektor manufaktur kehilangan permintaan, UMKM mengalami penurunan penjualan, sektor properti melambat, dan dunia usaha cenderung menunda ekspansi. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mengurangi penciptaan lapangan kerja baru.

Gejala tersebut sebenarnya mulai terlihat dalam pola konsumsi masyarakat. Banyak rumah tangga masih mampu memenuhi kebutuhan pokok, tetapi mulai menunda pembelian kendaraan, rumah, perangkat elektronik, maupun kegiatan rekreasi. Fenomena ini mencerminkan perubahan perilaku konsumsi dari ekspansif menjadi defensif. Ketika jutaan keluarga mengambil keputusan yang sama secara bersamaan, dampaknya terhadap perekonomian nasional menjadi sangat signifikan.

Beberapa faktor

Terdapat beberapa faktor yang menjelaskan mengapa daya beli kelas menengah mengalami tekanan dalam beberapa tahun terakhir. Faktor pertama adalah meningkatnya biaya hidup yang harus ditanggung rumah tangga. Kenaikan biaya pendidikan, kesehatan, transportasi, dan perumahan sering kali berlangsung lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pendapatan masyarakat. Akibatnya, ruang untuk konsumsi non-esensial menjadi semakin sempit.

Faktor kedua adalah kualitas penciptaan lapangan kerja. Meskipun tingkat pengangguran relatif terkendali, tidak semua pekerjaan yang tercipta mampu memberikan pendapatan yang cukup untuk mempertahankan status kelas menengah. Banyak tenaga kerja terdidik yang akhirnya bekerja pada sektor informal atau pekerjaan dengan tingkat produktivitas yang relatif rendah. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan pendapatan riil berjalan lebih lambat dibandingkan harapan masyarakat.

Faktor ketiga adalah meningkatnya beban keuangan rumah tangga. Kepemilikan rumah, kendaraan, kartu kredit, serta berbagai fasilitas pembiayaan digital memang memperluas akses masyarakat terhadap konsumsi. Namun, pada saat yang sama, kewajiban pembayaran cicilan menjadi semakin besar. Ketika pendapatan tidak meningkat secara signifikan, sebagian besar penghasilan rumah tangga akhirnya habis untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Selain itu, ketidakpastian ekonomi global juga ikut memengaruhi perilaku masyarakat. Ketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, dan volatilitas pasar keuangan membuat banyak rumah tangga memilih untuk menahan pengeluaran serta memperbesar tabungan sebagai langkah antisipasi terhadap risiko yang mungkin muncul di masa depan.

Risiko

Penyusutan kelas menengah tidak boleh dipandang sebagai sekadar perubahan statistik demografi ekonomi. Dampaknya dapat menjalar ke berbagai aspek pembangunan nasional. Risiko pertama adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi. Ketika kelompok yang menyumbang lebih dari 80 persen konsumsi nasional mengalami penurunan daya beli, maka kemampuan ekonomi untuk tumbuh secara berkelanjutan ikut terancam.

Risiko kedua adalah melemahnya daya tarik investasi. Investor pada dasarnya tidak hanya melihat ketersediaan tenaga kerja dan infrastruktur, tetapi juga ukuran pasar domestik. Kelas menengah yang kuat menciptakan pasar yang besar dan menjanjikan. Sebaliknya, penyusutan kelas menengah dapat mengurangi prospek pertumbuhan permintaan di masa depan.

Risiko ketiga adalah meningkatnya kerentanan sosial. Kelompok kelas menengah selama ini berfungsi sebagai bantalan ekonomi nasional. Ketika jumlahnya menyusut, semakin banyak rumah tangga yang berada pada posisi rentan terhadap guncangan ekonomi, kehilangan pekerjaan, atau kenaikan biaya hidup. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperlebar ketimpangan sosial dan memperlambat upaya mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Saatnya memulihkan

Karena itu, agenda pembangunan ekonomi ke depan perlu memberikan perhatian yang lebih besar kepada pemulihan daya beli kelas menengah. Langkah pertama adalah mempercepat penciptaan lapangan kerja formal yang produktif dan berupah layak. Fokus kebijakan tidak cukup hanya menciptakan pekerjaan, tetapi juga memastikan pekerjaan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Langkah kedua adalah mendorong investasi yang menghasilkan efek pengganda tinggi terhadap penyerapan tenaga kerja. Investasi pada sektor manufaktur, ekonomi digital, industri kreatif, dan hilirisasi sumber daya alam dapat menjadi sumber pertumbuhan pendapatan masyarakat dalam jangka panjang.

Langkah ketiga adalah mengendalikan berbagai komponen biaya hidup yang menjadi beban utama rumah tangga, terutama pendidikan, kesehatan, transportasi, dan perumahan. Kebijakan yang mampu menjaga keterjangkauan empat sektor tersebut akan memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk meningkatkan konsumsi dan investasi keluarga.

Selain itu, pemerintah juga dapat mempertimbangkan berbagai insentif yang secara langsung mendukung kelas menengah produktif, seperti insentif kepemilikan rumah pertama, penguatan tabungan pensiun, serta berbagai skema yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendekatan seperti ini tidak hanya membantu menjaga daya beli, tetapi juga memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Pengalaman China memberikan pelajaran menarik bagi Indonesia dalam memahami pentingnya menjaga daya beli kelas menengah sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi. Setelah selama beberapa dekade mengandalkan investasi dan ekspor sebagai mesin utama pertumbuhan, pemerintah China dalam beberapa tahun terakhir justru menghadapi tantangan baru berupa melambatnya konsumsi domestik. Krisis sektor properti, meningkatnya ketidakpastian lapangan kerja, serta melemahnya kepercayaan konsumen menyebabkan banyak rumah tangga kelas menengah menahan pengeluaran dan meningkatkan tabungan. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap perlambatan aktivitas ekonomi, meskipun China tetap memiliki kapasitas industri dan investasi yang sangat besar. Pengalaman ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi modern tidak dapat bertumpu pada produksi semata; tanpa konsumen yang percaya diri dan memiliki daya beli yang kuat, roda ekonomi akan bergerak lebih lambat.

Di sisi lain, Indonesia dan China memiliki perbedaan mendasar dalam struktur ekonominya. Jika China selama ini berupaya menggeser model pertumbuhan dari investasi menuju konsumsi, Indonesia justru sejak awal sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga sebagai kontributor utama pertumbuhan ekonomi. Artinya, ketika daya beli kelas menengah melemah, dampaknya terhadap Indonesia berpotensi lebih besar dibandingkan China. Indonesia tidak memiliki ruang yang sama luasnya untuk mengandalkan ekspor manufaktur atau investasi skala besar sebagai penopang utama pertumbuhan. Oleh karena itu, menjaga kekuatan konsumsi kelas menengah bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan kebutuhan strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Pelajaran penting yang dapat diambil dari China adalah bahwa pembangunan kelas menengah tidak cukup hanya melalui penciptaan pertumbuhan ekonomi. Hal yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa pertumbuhan tersebut diterjemahkan menjadi peningkatan pendapatan riil, kesempatan kerja yang berkualitas, akses terhadap perumahan yang terjangkau, serta rasa aman terhadap masa depan ekonomi keluarga. Ketika masyarakat merasa optimistis terhadap prospek pendapatannya, mereka akan lebih berani berbelanja, berinvestasi, dan mengambil keputusan ekonomi jangka panjang. Sebaliknya, ketika ketidakpastian mendominasi, bahkan kelompok masyarakat yang relatif mapan sekalipun cenderung menahan konsumsi. Dalam konteks inilah Indonesia perlu belajar dari pengalaman China: menjaga kelas menengah tetap tumbuh dan percaya diri sama pentingnya dengan menjaga pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Menyelamatkan pertumbuhan

Pada akhirnya, pembahasan mengenai kelas menengah bukan sekadar isu kesejahteraan sosial. Ini adalah isu strategis yang berkaitan langsung dengan masa depan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ketika hampir 9,5 juta orang keluar dari kelompok kelas menengah dalam lima tahun terakhir, kita sedang menerima sinyal bahwa mesin konsumsi nasional mulai kehilangan sebagian tenaganya.

Indonesia masih memiliki modal yang sangat besar. Kelompok kelas menengah dan menuju kelas menengah mencakup lebih dari dua pertiga populasi dan menyumbang lebih dari 80 persen konsumsi nasional. Potensi ini dapat menjadi kekuatan luar biasa apabila dijaga dan diperkuat melalui kebijakan yang tepat. Oleh sebab itu, memulihkan daya beli kelas menengah tidak boleh dipandang sebagai agenda sektoral semata. Ini adalah strategi nasional untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat, inklusif, dan berkelanjutan di tengah ketidakpastian global yang semakin kompleks.

*) Aries Heru Prasetyo, dosen Sekolah Tinggi Manajemen PPM

Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) memproyeksikan produk domestik bruto (PDB) riil Indonesia tumbuh sebesar 4,7 persen pada 2026.

Menurut laporan OECD Economic Outlook yang dirilis pada Rabu (3/6/2026), angkanya diprediksi meningkat menjadi 5,0 persen pada 2027.

"Perekonomian memulai 2026 dengan pijakan yang kuat tetapi berpotensi kehilangan momentum," kata OECD dalam laporannya.

"PDB riil triwulanan tumbuh sebesar 5,6 persen year-on-year pada kuartal pertama 2026 di tengah permintaan domestik yang kuat, sementara ekspor neto menjadi penghambat," katanya.

Inflasi diproyeksikan naik menjadi 3,4 persen pada 2026, karena harga energi global yang tinggi secara perlahan akan memengaruhi harga domestik, meskipun saat ini harga bahan bakar bersubsidi dibekukan.

Bagi Indonesia, efek konflik di Timur Tengah terhadap neraca perdagangan relatif kecil.

Indonesia merupakan importir minyak mentah dan bahan bakar, tetapi hal tersebut diimbangi ekspor batu bara dan gas alam.

Pemerintah telah menanggapi kenaikan harga energi global dengan membekukan harga bahan bakar bersubsidi,

mempercepat penerapan biofuel domestik baru (B50), dan mewajibkan pegawai negeri sipil untuk bekerja dari rumah satu hari per minggu. (Wahyu Dwi Anggoro)

Riset terbaru Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) bersama Universitas Paramadina mengungkap kontribusi besar ekosistem ojek online (ojol) terhadap perekonomian nasional. Studi tersebut menunjukkan transportasi online menyumbang sekitar Rp 564,79 triliun atau setara 2,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, serta berkontribusi menekan laju inflasi hingga 0,16%.

Kepala Makroekonomi dan Keuangan INDEF, Muhammad Rizal Taufikurahman, mengatakan hasil penelitian mereka menunjukkan kehadiran ojek online tidak hanya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi. Ojek online juga menghasilkan efek berganda atau multiplier effect yang luas terhadap berbagai sektor usaha.

"Berdasarkan perhitungan kami, transportasi online memberikan kontribusi hampir Rp 565 triliun atau sekitar 2,37% terhadap PDB Indonesia. Ini bukan angka kecil dan menunjukkan bahwa sektor ini memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian nasional," ujar Rizal dalam pemaparan hasil riset "Masa Depan Ojek Online di Indonesia" di Jakarta, Rabu (3/6).

Rizal menjelaskan, kontribusi tersebut berasal dari dampak langsung dan tidak langsung yang dihasilkan ekosistem transportasi online. Dampak langsung terhadap perekonomian mencapai sekitar Rp 169,12 triliun yang berasal dari aktivitas sektor transportasi dan jasa terkait.

Sementara itu, dampak tidak langsung melalui berbagai sektor pendukung mencapai sekitar Rp 395,67 triliun. Rinciannya, kontribusi dari ekosistem roda dua mencapai Rp 268,7 triliun, sedangkan roda empat sekitar Rp 126,97 triliun.

"Hasil perhitungan kami menunjukkan kontribusi roda dua jauh lebih besar dibandingkan roda empat. Ini menunjukkan besarnya efek spillover yang dihasilkan layanan ojek online terhadap aktivitas ekonomi masyarakat," kata Rizal.

Menurut dia, kontribusi tersebut terbentuk melalui keterkaitan antar sektor ekonomi seperti kehadiran ojek online mendorong aktivitas perdagangan, logistik, usaha mikro kecil menengah (UMKM), hingga sektor jasa lainnya yang kemudian menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Riset ini juga menemukan keberadaan ojek online berpengaruh terhadap sejumlah indikator makroekonomi utama. Konsumsi rumah tangga riil meningkat hingga 3,26%, sementara upah riil masyarakat naik 2,37%.

Selain itu, agregat inventori riil tercatat meningkat hingga 4,80%, pertumbuhan PDB riil turut terdorong sebesar 1,66%. Adapun nilai impor meningkat 1,07% dan nilai tambah ekonomi bertambah 0,89%.

Transportasi Online Melancarkan Distribusi, Menekan Inflasi

Temuan lain yang menarik adalah dampak transportasi online terhadap inflasi. Berdasarkan hasil penelitian, keberadaan ojek online berkontribusi menekan inflasi sebesar 0,16%.

Rizal mengatakan, perbaikan sistem distribusi barang dan jasa yang didukung oleh layanan transportasi online membuat arus logistik menjadi lebih cepat dan efisien. Kondisi tersebut membantu menekan biaya distribusi sehingga mampu meredam tekanan kenaikan harga di tingkat konsumen.

"Banyak riset di Indonesia (menunjukkan) mobilitas barang atau arus lalu lintas barang itu bisa menekan angka inflasi. Ternyata ojek online juga begitu, angkanya tidak kecil, 0,16%,” ujarnya.

Menurut Rizal, penurunan inflasi tersebut tidak berarti aktivitas ekonomi melemah. Sebaliknya, konsumsi masyarakat tetap tumbuh seiring meningkatnya pendapatan dan kesempatan kerja. Namun, kenaikan permintaan tidak sepenuhnya diterjemahkan menjadi lonjakan harga karena didukung oleh distribusi yang lebih efisien.

"Jadi, inflasi karena consumption bagus, tapi supaya tidak kemudian terlalu besar inflasinya, justru ditekan oleh kecepatan arus barang dan jasa," kata Rizal.

IDXChannel - Pertumbuhan ekonomi Australia melambat menjadi 0,3 persen pada kuartal I-2026, di tengah gejolak ekonomi global.

Biro Statistik Australia (ABS) mengungkapkan bahwa produk domestik bruto (PDB) tumbuh sebesar 0,3 persen pada Januari-Maret, turun dari 0,9 persen pada kuartal sebelumnya.

Secara tahunan, PDB tumbuh sebesar 2,5 persen pada kuartal yang berakhir Maret, sama dengan periode sebelumnya.

Menanggapi data PDB tersebut, Menteri Keuangan Jim Chalmers mengatakan bahwa ekonomi Australia tangguh di tengah volatilitas dan ketidakstabilan ekonomi global yang sangat besar.

"Ekonomi kita tidak kekurangan tantangan, tetapi juga memiliki fondasi yang sangat kokoh, dan Anda dapat melihatnya dalam data hari ini," katanya kepada wartawan di Canberra, dilansir dari Xinhua pada Selasa (3/6/2026).

Produksi pertambangan turun 1,5 persen pada kuartal lalu, yang menurut ABS disebabkan oleh gangguan cuaca.

Ekspor turun 1,1 persen di awal tahun, didorong oleh penurunan ekspor batu bara dan bijih mineral, sementara impor tumbuh 2,1 persen.

Dalam proyeksi yang dirilis pada bulan Mei, Reserve Bank of Australia memperkirakan bahwa pertumbuhan PDB tahunan akan turun menjadi 1,9 persen pada Juni dan menjadi 1,3 persen pada Desember. (Wahyu Dwi Anggoro)

KOMPAS.com - 7 negara ini punya masa depan perekonomian terbaik karena produk domestik bruto (PDB) mereka tinggi.

PDB sendiri ialah total nilai pasar dari seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu negara dalam periode tertentu.

Besaran PDB menjadi indikator utama untuk mengukur tingkat kesejahteraan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah/negara.

Namun, bukan cuma menyoal tingginya PDB yang jadi tolok ukur, negara-negara ini harus jadi pusat inovasi di mana paten dan penelitian mendorong kemajuan di dunia nyata. Lalu, bersihnya sebuah bangsa dari potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga investor menaruh kepercayaan tinggi.

Stabilitas keamanan, politik, infrastruktur, hingga kebahagiaan masyarakatnya juga mempengaruhi penilaian, karena linier bagi jalannya roda perekonomian.

Berikut 7 negara dengan masa depan perekonomian terbaik dikutip dari U.S. News.

7 negara dengan masa depan perekonomian terbaik

1. Amerika Serikat (AS)

AS sering memainkan peran utama dalam organisasi internasional, dan merupakan kekuatan pendiri di balik lembaga-lembaga seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, NATO, dan Bank Dunia.

Ekspor penting negara ini meliputi komputer dan mesin listrik, kendaraan, produk kimia, makanan, hewan hidup, dan peralatan militer. AS juga memiliki sumber daya alam yang signifikan: Negara ini merupakan produsen minyak dan gas alam terkemuka di dunia , dan memiliki cadangan batubara terbesar di dunia.

PDB mencapai 29,2 triliun dollar AS (sekitar Rp 516,8 kuadriliun).

2. Jerman

Jerman memiliki salah satu perekonomian terbesar di dunia dan perannya dalam komunitas internasional terus meningkat sejak reunifikasi.

Wajar saja mereka jadi negara maju, karena memiliki tenaga kerja yang sangat terampil sehingga upah minimumnya cukup untuk membeli rumah, mengakses pendidikan layak, kesehatan, hingga asuransi.

Ekonominya merupakan salah satu yang terbesar di dunia dan Jerman adalah salah satu importir dan eksportir terkemuka di dunia. Sektor jasa, yang meliputi industri seperti telekomunikasi, perawatan kesehatan, dan pariwisata, memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian negara. Industri dan pertanian merupakan sektor ekonomi penting lainnya.

PDB Jerman mencapai 6,1 triliun dollar AS (Rp 108,6 kuadriliun).

3. Prancis

Prancis adalah salah satu negara tertua di dunia, dan jangkauannya meluas ke seluruh dunia melalui sains, politik, ekonomi, dan mungkin yang terpenting, budaya.

Bank Dunia mengklasifikasikan Prancis sebagai negara kaya dan berpenghasilan tinggi. Warga negara Prancis dijamin mendapatkan layanan sosial tertentu, seperti pendidikan dan perawatan kesehatan.

Sektor ekonomi utama lainnya meliputi industri, pertanian, energi, dan pertahanan. Negara ini adalah salah satu pengekspor senjata terbesar di dunia.

PDB Prancis mencapai 4,3 triliun dollar AS (Rp 76,6 kuadriliun).

4. Britania Raya (Inggris)

Britania Raya adalah negara yang sangat maju dan memiliki pengaruh ekonomi, politik, ilmiah, dan budaya internasional yang cukup besar.

London, adalah pusat keuangan internasional utama dan salah satu kota yang paling banyak dikunjungi di dunia. Industri perbankan dan pariwisata merupakan bagian dari sektor jasa yang lebih besar yang mendorong sebagian besar pertumbuhan ekonomi negara.

Beragam universitas terbaik di dunia ada di sana, menjamin warganya mendapat pendidikan terbaik.

PDB Inggris di angka 4,3 triliun dollar AS (76,6 kuadriliun).

5. Denmark

Kopenhagen, ibu kota Denmark, adalah rumah bagi institusi-institusi penting seperti Bursa Saham Kopenhagen.

Ibu kota ini juga berfungsi sebagai penghubung antara Eropa Utara dengan seluruh dunia, dengan bandara internasional terbesar di Skandinavia, pelabuhan yang aktif, sistem kereta bawah tanah, dan Jembatan Oresund yang menghubungkan kota ini dengan Malmo, Swedia .

Sejak 1849, Denmark beroperasi di bawah monarki konstitusional . Folketing adalah badan legislatif tertinggi Denmark; anggotanya dipilih oleh rakyat Denmark. Pemerintah Denmark dianggap sangat stabil dan sangat transparan.

PDB Denmark mencapai 489,4 miliar dollar AS (Rp 8,7 kuadriliun)

6. Korea Selatan

Ekonomi Korea Selatan yang berbasis teknologi tinggi dan jasa merupakan kisah sukses investasi asing, menjadi penerima pertama dana Komite Bantuan Pembangunan OECD yang kemudian menjadi donatur dana tersebut.

Negara ini telah mengalami pertumbuhan yang stabil dan pengurangan kemiskinan sejak tahun 1960-an dan sekarang termasuk di antara ekonomi terbesar di dunia secara keseluruhan.

Mungkin, mobil dan ponsel yang Anda pakai saat ini buatan Korea Selatan.

PDB Korsel mencapai 3,8 triliun dollar AS (Rp 67 kuadriliun).

7. Singapura

Sebagai salah satu dari empat macan ekonomi Asia, Singapura telah mengalami pertumbuhan yang mengesankan dalam beberapa tahun terakhir karena praktik manufaktur dan produksi efisien telah membuka jalan bagi inovasi pasar bebas di industri elektronik dan farmasi yang berkembang pesat.

Produk domestik bruto per kapita tinggi dan pengangguran rendah, menjadikan Singapura salah satu negara terkaya di dunia.

Singapura merupakan kantor pusat Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik dan anggota dari sejumlah organisasi internasional lainnya, termasuk Forum Regional ASEAN, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Organisasi Perdagangan Dunia.

PDB Singapura mencapai 909,7 miliar dollar AS (Rp 16,2 kuadriliun).

Lantas dimana posisi Indonesia menurut U.S. News?

Indonesia di peringkat ke-58

Meski berada di peringkat ke-58, U.S. News memprediksi negara ini bisa jadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia.

Asal dikelola dengan benar lalu memberantas korupsi tanpa pandang bulu, ekspor komoditas tambang, pertanian, dan bahari bisa mendatangkan devisa sangat tinggi.

"Indonesia telah memberikan kontribusi yang relatif besar pada ekonomi global. Negara ini merupakan ekonomi terbesar di kawasan dan bagian dari kelompok G20 yang terdiri dari negara-negara terkaya di dunia," jelas U.S. News.

"Manufaktur adalah komponen tunggal terbesar dalam perekonomian negara ini. Ekspor utama Indonesia meliputi minyak mentah dan gas alam, serta karet, kopi, kakao, dan minyak sawit," tambahnya.

PDB Indonesia mencapai 4,7 triliun dollar AS (Rp 83,9 kuadriliun).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Fundamental ekonomi Indonesia sepanjang triwulan I Januari sampai dengan Maret 2026 itu masih terlihat solid

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan fundamental ekonomi Indonesia pada Triwulan I-2026 masih solid, ditopang konsumsi rumah tangga, investasi dan percepatan belanja pemerintah.

“Fundamental ekonomi Indonesia sepanjang triwulan I Januari sampai dengan Maret 2026 itu masih terlihat solid,” kata Amalia di Jakarta, Selasa.

BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan pada Triwulan I-2026, didorong aktivitas konsumsi masyarakat, investasi dan stimulus fiskal pemerintah pada awal tahun.

Amalia menjelaskan konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan karena menyumbang lebih dari separuh perekonomian nasional dari sisi pengeluaran.

“Konsumsi rumah tangga memang menopang lebih dari setengah ekonomi Indonesia yang tumbuh di triwulan I 2026,” ujarnya.

BPS mencatat konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52 persen dengan kontribusi 54,38 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), serta menyumbang 2,94 persen poin terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut Amalia, daya beli masyarakat masih cukup terjaga dan didukung meningkatnya mobilitas masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri.

Ia menambahkan pertumbuhan konsumsi juga terlihat dari meningkatnya aktivitas perdagangan, transportasi, restoran, hotel, serta transaksi ekonomi digital selama periode libur panjang.

Selain konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi tumbuh 5,96 persen dengan kontribusi 28,29 persen terhadap PDB.

Investasi turut menyumbang 1,79 persen poin terhadap pertumbuhan ekonomi Triwulan I-2026.

Amalia mengatakan pertumbuhan investasi ditopang peningkatan permintaan barang modal seperti mesin, perlengkapan, dan kendaraan untuk mendukung aktivitas produksi dan ekspansi usaha.

“Impor barang modal itu tumbuhnya 14,27 persen. Realisasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) 7,2 persen. Dan belanja modal pemerintah tumbuh 36,7 persen,” ungkapnya.

Sementara itu, konsumsi pemerintah tumbuh 21,81 persen dan menyumbang 1,26 persen poin terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Amalia, percepatan belanja pemerintah pada awal tahun menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi Triwulan I-2026.

“Biasanya di triwulan pertama pengeluaran pemerintah itu terbatas, tetapi khusus di triwulan I 2026 ini ada kebijakan stimulus pemerintah yang kemudian realisasi belanja anggaran pemerintah di era Bapak Presiden Prabowo ini mendorong stimulus pemerintah, sehingga di triwulan I ini pengeluaran pemerintahnya menjadi jauh lebih besar dibandingkan triwulan sebelumnya,” katanya.

Ia menjelaskan percepatan realisasi belanja barang dan jasa serta berbagai insentif pemerintah memberi efek pengganda terhadap aktivitas ekonomi lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Dari sisi lapangan usaha, sektor transportasi dan pergudangan tumbuh tertinggi sebesar 8,04 persen, diikuti perdagangan 6,26 persen, industri pengolahan 5,04 persen dan pertanian 4,97 persen pada Triwulan I-2026.

Amalia mengatakan pertumbuhan sejumlah sektor tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi domestik masih bergerak positif di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi dunia.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Perekonomian Singapura tumbuh 6,0 persen pada kuartal I-2026 dibandingkan periode yang sama setahun sebelumnya.

Dilansir dari Asia One pada Senin (25/5/2026), angka tersebut jauh lebih tinggi dari perkiraan awal sebesar 4,6 persen.

Secara kuartalan dengan penyesuaian musiman, produk domestik bruto (PDB) tumbuh 1,0 persen pada Januari-Maret, dibandingkan dengan perkiraan awal kontraksi sebesar 0,3 persen.

Singapura merupakan salah satu negara Asia yang diuntungkan booming kecerdasan buatan (AI). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada kuartal lalu salah satunya didorong ekspor teknologi.

Kementerian Perdagangan mempertahankan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk tahun ini sebesar 2-4 persen, sembari mengingatkan risiko dari konflik di Timur Tengah.

Sebagai negara kecil yang bergantung pada perdagangan internasional, Singapura sangat rentan terhadap gangguan rantai pasokan dan gejolak harga energi.

Bulan lalu, bank sentral memperketat kebijakan moneter karena dampak perang antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel berisiko mengerek inflasi.

Bank sentral mempertahankan kebijakan moneter pada tiga pertemuan sebelumnya di Januari, Oktober, dan Juli. (Wahyu Dwi Anggoro)

Bisnis.com, JAKARTA — Sektor pariwisata dibidik sebagai salah satu motor pendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 8% pada 2029 seperti yang ditargetkan pemerintah. Namun, aspek tata kelola hingga tekanan geopolitik global menjadi aral yang mesti diselesaikan untuk mewujudkan visi tersebut.

Pemerintah menargetkan sektor pariwisata dapat menyumbang devisa hingga US$39,4 miliar pada 2029, dengan kontribusi 5% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Target itu dipasang di tengah tren pergerakan wisatawan, baik nusantara (wisnus) maupun mancanegara (wisman), yang dinilai terus bertumbuh positif.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa sektor pariwisata menjadi salah satu andalan untuk meraup devisa, lebih lagi di tengah situasi yang tidak menentu dan penuh ketidakpastian.

“Pada 2029, target kontribusi sektor pariwisata adalah 5% terhadap PDB nasional dengan perolehan devisa yang diharapkan US$39,4 miliar. Angka ini setara dengan ekspor utama Indonesia yaitu batu bara dan sawit. Maka ini adalahdomestic engine of growthyang harus kita pacu,” kata Airlangga saat membuka Rakornas Pariwisata 2026 di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Dia kemudian menjelaskan bahwa pencapaian target tersebut perlu dilakukan dengan paradigma baru yang tidak hanya bertumpu pada peningkatan jumlah wisatawan. Aspek krusial seperti kualitas layanan, kompetensi sumber daya manusia, hingga konektivitas destinasi dinilai perlu ditingkatkan.

Airlangga menilai penguatan SDM menjadi langkah pertama yang dapat dilakukan pemerintah dengan mendorong penguatan pendidikan vokasi, sertifikasi, hingga programlink and match.Tujuannya, tenaga kerja pariwisata Tanah Air tidak hanya terserap di dalam negeri, tetapi juga mampu bersaing di sektor jasa internasional.

Selain SDM, dia juga menyoroti perlunya peningkatan standar keselamatan wisata serta perluasan bebas visa kunjungan ke lebih banyak negara. Terdapat pula penguatan otoritas kawasan dan pendanaan wisata, hingga memaksimalkan konektivitas transportasi menuju destinasi favorit pelancong.

Tantangan Sektor Pariwisata

Di sisi lain, pemerintah mengakui bahwa visi menjadikan pariwisata sebagai mesin pertumbuhan baru ekonomi tak terlepas dari sejumlah tantangan. Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri mengatakan bahwa resiliensi pariwisata dalam negeri tengah diuji oleh setidaknya tiga tantangan eksternal.

Tantangan pertama adalah tekanan geopolitik dan ekonomi global yang mulai menghambat realisasi kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa. Tantangan berikutnya mencakup perubahan tren wisata global yang kini menuntut digitalisasi, pengalaman yang lebih personal, berkualitas tinggi, dan berkelanjutan.

“Dan yang ketiga, perubahan iklim menyebabkan kondisi cuaca dan potensi bencana semakin sulit diprediksi,” kata Widiyanti.

Sementara itu, tantangan utama di level domestik meliputi sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, antara lain tindak lanjut Undang-Undang Kepariwisataan dan implementasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Riparnas).

Terdapat pula tantangan perubahan model bisnis pariwisata akibat maraknya akomodasi alternatif yang dipasarkan melalui platform digital. Kemenpar mencatat sebagian besar dari 870.000 akomodasi alternatif di sembilan platformonline travel agent(OTA) belum mengantongi izin usaha resmi.

Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap kualitas layanan wisata, keselamatan wisatawan, hingga penerimaan negara dan pajak daerah. Sebagai respons, Widiyanti menyebut Kemenpar melakukan penataan usaha akomodasi bersama pemerintah daerah, asosiasi, dan platform OTA.

Berikutnya adalah masalah infrastruktur dasar seperti penyediaan air bersih dan pengelolaan sampah yang membutuhkan upaya penyelesaian berjangka panjang. Terakhir, budaya keselamatan di destinasi wisata dinilai perlu diperkuat.

Sebagai upaya menghadapi sejumlah tantangan tersebut, Kemenpar mencanangkan sejumlah langkah seperti peningkatan keselamatan pariwisata, pengembangan desa wisata, hingga peningkatan pariwisata berkualitas. Penyelenggaraan event besar serta pemanfaatan teknologi guna pengambilan keputusan yang lebih baik juga menjadi upaya Kemenpar tahun ini.

Melalui berbagai strategi tersebut, Widiyanti menyebut sektor pariwisata menargetkan pertumbuhan ambisius hingga 2029 dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan.

Selain target devisa pariwisata yang mencapai US$39,4 miliar dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB sebesar 5% pada 2029, terdapat target perjalanan wisnus sebanyak 1,5 miliar perjalanan, serta kunjungan wisman pada rentang 20 juta hingga 23,5 juta perjalanan.

Sementara itu, target pengeluaran wisatawan mancanegara (average spending per arrival) juga naik dari US$1.404 pada 2026 menjadi US$1.600–US$1.672 pada 2029. Demikian pula tenaga kerja pariwisata yang ditargetkan mencapai 29 juta orang, serta indeks pembangunan pariwisata (TTDI) Indonesia yang ditargetkan mencapai posisi 20 besar di dunia.

Dari sisi pelaku usaha, Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata (GIPI) Hariyadi Sukamdani menyampaikan bahwa upaya menjaga keberlanjutan pertumbuhan industri pariwisata terus dilakukan bersama Kemenpar, tak terkecuali dalam menghadapi tantangan global yang menekan tingkat kunjungan wisatawan ke Indonesia saat ini.

Menurut Hariyadi, industri pariwisata saat ini berupaya menjaga tingkat kunjungan wisatawan dengan melakukan penyesuaian pasar dan diiringi oleh upaya promosi yang lebih masif. Pendekatan juga disesuaikan dengan karakteristik destinasi, misalnya kawasan resor yang difokuskan untuk pasarleisure, sedangkan kota besar menyasar wisatawan bisnis dan korporasi.

“Kita mengupayakan bersama-sama melakukan promosi bareng anggota-anggota GIPI,” katanya kepadaBisnis.

Khusus penataan usaha akomodasi alternatif, Hariyadi yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyatakan mendukung penuh langkah Kemenpar. Harapannya, regulasi tersebut dapat membuat iklim usaha akomodasi pariwisata lebih adil dan sesuai dengan ketentuan seperti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).