sedikitnya lima strategi penindakan yang dijalankan guna mengoptimalkan penerimaan pajak dan memberantas praktik persekongkolan

Jakarta (ANTARA) - Upaya pemerintah mengejar tax ratio di kisaran 11–12 persen bukan sekadar target teknokratis dalam APBN, melainkan cerminan dari kebutuhan struktural untuk memperkuat fondasi fiskal negara.

Selama beberapa tahun terakhir, rasio perpajakan Indonesia cenderung stagnan di sekitar 10 persen meskipun aktivitas ekonomi dan perdagangan menunjukkan pemulihan setelah pandemi.

Kondisi ini mengindikasikan adanya jurang yang masih lebar antara potensi dan realisasi penerimaan negara. Jurang itu sebagian besar disebabkan oleh kebocoran, rendahnya kepatuhan, serta praktik penghindaran dan penggelapan pajak.

Dalam konteks tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa peningkatan tax ratio tidak dapat dicapai hanya melalui penyesuaian tarif atau perluasan insentif, tetapi harus ditempuh melalui penindakan yang tegas dan penguatan kepatuhan pajak yang berkeadilan.

Fokus kebijakan bergeser dari pendekatan administratif semata menuju strategi penegakan hukum yang terkoordinasi, berbasis risiko, dan menyasar kebocoran penerimaan negara.

Secara historis, tax ratio Indonesia berada di bawah rata-rata negara kawasan Asia Pasifik dan jauh tertinggal dari negara-negara OECD. Dalam tiga tahun terakhir, rasio pajak tercatat sekitar 10,38 persen pada 2022, 10,31 persen pada 2023, dan kembali melemah ke kisaran 10,08 persen pada 2024.

Bahkan tax ratio 2025 dilaporkan hanya sebesar 9,31 persen dari PDB, jauh di bawah target pemerintah. Tantangan struktural yang terjadi terutama terkait compliance gap selisih antara penerimaan aktual dan potensi penerimaan jika seluruh wajib pajak patuh.

Salah satu penyumbang terbesar compliance gap adalah keberadaan shadow economy, yakni aktivitas ekonomi yang tidak tercatat secara formal atau sengaja disembunyikan dari sistem perpajakan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa porsi shadow economy Indonesia diperkirakan mencapai 8–10 persen dari PDB, yang berarti potensi penerimaan pajak yang hilang bernilai sangat besar.

Selain itu, praktik seperti under-invoicing ekspor, pengalihan laba, dan penyembunyian aset lintas negara turut menggerus basis pajak secara signifikan.

Menyadari persoalan tersebut, pemerintah mulai menggeser pendekatan. Penindakan kini ditempatkan sebagai instrumen penting dalam mengejar tax ratio. Bukan penindakan serampangan, melainkan langkah yang menyasar pelanggaran berdampak besar terhadap penerimaan negara.

Kerja sama lintas lembaga diperkuat, mulai dari kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pendekatan lintas negara juga ditempuh melalui mekanisme mutual legal assistance untuk melacak dan menyita aset yang disembunyikan di luar negeri.

Langkah-langkah ini memberi pesan yang jelas: penghindaran dan penggelapan pajak bukan lagi risiko kecil yang bisa ditoleransi. Negara hadir bukan untuk menghukum sebanyak-banyaknya wajib pajak, melainkan untuk memastikan bahwa mereka yang selama ini “bersembunyi” tidak terus menikmati keuntungan dari lemahnya penegakan hukum.

Namun, penindakan saja tidak cukup. Pajak pada akhirnya tetap bertumpu pada kepatuhan sukarela. Wajib pajak akan patuh bukan hanya karena takut sanksi, tetapi karena merasa sistemnya adil dan dapat dipercaya. Di titik ini, penegakan hukum justru berfungsi sebagai alat untuk membangun kepercayaan. Ketika pelanggaran besar ditindak, wajib pajak yang patuh merasa terlindungi. Mereka tidak lagi merasa menjadi satu-satunya pihak yang menanggung beban negara.

Strategi Penindakan

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah menyiapkan langkah penegakan hukum yang lebih agresif dan terintegrasi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan sedikitnya lima strategi penindakan yang dijalankan guna mengoptimalkan penerimaan pajak dan memberantas praktik persekongkolan.

Pertama, pemerintah memanfaatkan Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Singapura untuk menyita dua rekening yang diduga terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan pidana asal di bidang perpajakan. Langkah ini menandai pendekatan lintas negara dalam mengejar pelaku yang memanfaatkan yurisdiksi asing untuk menyembunyikan aset dan menghindari kewajiban pajak.

Kedua, kolaborasi dengan Satgasus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri. Ini dilakukan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran perpajakan oleh eksportir fatty matter. Sinergi ini menunjukkan bahwa penegakan pajak kini tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari agenda penegakan hukum nasional yang lebih luas.

Ketiga, Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk menindak dugaan under-invoicing oleh eksportir crude palm oil (CPO) yang mendeklarasikan produk sebagai POME atau fatty matter guna mengurangi kewajiban pajak. Praktik semacam ini tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan distorsi perdagangan dan persaingan usaha.

Keempat, sinergi dengan KPK difokuskan pada penindakan wajib pajak di sektor usaha pupuk yang diduga melakukan pelanggaran serius. Keterlibatan KPK menegaskan bahwa kebocoran pajak juga berkaitan erat dengan persoalan integritas dan tata kelola.

Kelima, pemerintah menggandeng PPATK untuk melakukan asset tracing dan mengungkap jaringan shadow economy. Pendekatan berbasis analisis transaksi keuangan ini krusial untuk memetakan aliran dana tersembunyi yang selama ini berada di luar jangkauan sistem perpajakan.

Selanjutnya dalam rangka membangun kepercayaan publik dari sisi sisi internal, pembenahan juga dilakukan melalui rotasi pejabat strategis di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, serta pemanfaatan teknologi seperti Coretax System dan analitik data untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan mengurangi ruang manipulasi.

Menegakkan kepatuhan

Di luar penindakan, peningkatan tax ratio juga bergantung pada kepatuhan sukarela wajib pajak. Kepastian hukum, konsistensi kebijakan, dan penegakan yang adil berperan penting dalam membangun kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem perpajakan.

Ketika kebocoran ditekan dan pelanggaran besar ditindak, beban kepatuhan menjadi lebih seimbang, risiko pajak menurun, dan hubungan antara negara dan wajib pajak bergerak dari konflik menuju kolaborasi.

Pada titik inilah peningkatan tax ratio tidak hanya menjadi capaian fiskal, tetapi juga indikator perbaikan tata kelola dan keadilan sistem pajak. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran besar justru dimaksudkan untuk menciptakan rasa keadilan bagi mayoritas wajib pajak yang patuh, sekaligus menurunkan risiko pajak (tax risk) dalam berusaha.

Ketika aturan jelas, interpretasi konsisten, dan penindakan dilakukan secara adil, ketidakpastian fiskal dapat ditekan. Investor dan pelaku usaha memperoleh gambaran yang lebih terukur mengenai eksposur pajak mereka, sehingga keputusan investasi tidak dibayangi biaya tak terduga akibat sengketa atau pemeriksaan yang berkepanjangan.

Dalam jangka panjang, kondisi ini memperkuat kepercayaan terhadap sistem perpajakan dan mendorong kepatuhan berbasis kesadaran, bukan semata ketakutan.

Dengan kombinasi penindakan tegas dan penguatan kepatuhan, target tax ratio 11–12 persen menjadi lebih realistis untuk dicapai. Lebih dari sekadar angka, peningkatan tax ratio mencerminkan keberhasilan negara menutup kebocoran, memperluas basis pajak, dan membangun sistem perpajakan yang adil, transparan, serta kredibel.

Pada akhirnya, fondasi fiskal yang kuat inilah yang memungkinkan negara membiayai pembangunan, melindungi kelompok rentan, dan menjaga keberlanjutan APBN di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks.

Memulihkan kepercayaan

Mengejar tax ratio tidak bisa lagi dimaknai sebagai sekadar menaikkan angka dalam dokumen APBN. Esensinya terletak pada keberanian negara menutup kebocoran yang selama ini dibiarkan, sekaligus memastikan bahwa aturan berlaku sama bagi semua.

Penindakan terhadap pelanggaran besar menjadi sinyal penting bahwa sistem perpajakan tidak tunduk pada kekuatan modal atau kelicikan administratif.

Di saat yang sama, kepatuhan pajak hanya akan tumbuh jika kepercayaan publik dipulihkan. Wajib pajak yang patuh perlu melihat bahwa kontribusi mereka tidak tergerus oleh praktik penghindaran yang lolos dari pengawasan. Ketika rasa keadilan hadir, kepatuhan tidak lagi dipaksakan, melainkan lahir dari kesadaran bahwa pajak adalah kontrak sosial antara warga dan negara.

Pemberantasan persekongkolan pajak dan kebocoran penerimaan bukan sekadar jargon birokratis, tetapi langkah penting yang bersifat struktural untuk memperbaiki keadilan sistem pajak, memulihkan kepercayaan investor, dan menciptakan basis pajak yang lebih kuat.

Target tax ratio 12 persen bukan sekadar angka, tetapi cerminan dari reformasi fiskal yang matang, berkelanjutan, dan mampu menghadirkan good governance di era tantangan ekonomi global dan domestik

Pada akhirnya, tax ratio yang lebih sehat adalah refleksi dari tata kelola yang lebih baik. Ia menandai negara yang mampu menegakkan hukum tanpa pandang bulu, sekaligus membangun hubungan yang lebih setara dengan warganya.

Jika arah ini dijaga secara konsisten, peningkatan tax ratio bukan hanya mungkin dicapai, tetapi juga berkelanjutan menjadi fondasi fiskal bagi pembangunan yang lebih adil dan inklusif.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan target ambisius dalam hal mengejar rasio penerimaan perpajakan atau tax ratio menjadi sampai dengan 12% terhadap PDB.

Target ambisius itu ditetapkan kendati tax ratio pada 2025 hanya 9,31% terhadap PDB. Itu pun semakin turun dari 2024 sebesar 10,08% terhadap PDB.

Kendati demikian, Purbaya menilai pemerintah sudah memiliki fondasi yang baik dari sisi perekonomian. Hal itu didasarkan pada pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 yang tumbuh 5,39% (YoY), atau merupakan pertumbuhan secara tiga bulanan tertinggi pascapandemi.

Selain itu, dia pun menyatakan kementeriannya terus melakukan pembenahan internal melalui rotasi dan perombakan pejabat. Utamanya pada dua unit Kemenkeu yang mengurus soal penerimaan negara seperti Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

"Minggu lalu kan [Ditjen] Pajak kami ganti orang-orangnya, sebelumnya [Ditjen] Bea Cukai. Sekarang kami gunakan Coretax yang lebih efektif," terangnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Di sisi lain, dia turut memperketat pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak (WP) agar tidak ada lagi penggelapan maupun kongkalikong dengan otoritas pajak.

Salah satu caranya, terang mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu, dengan menetapkan akal imitasi atau artificial intelligence (AI) guna mendeteksi praktik underinvoicing.

Adapun Purbaya mengakui sulit untuk mengejar tax ratio yang ideal untuk menutupi kebutuhan APBN. Pada tahun ini saja, pemerintah menetapkan target penerimaan negara termasuk pajak Rp3.153,6 triliun.

Namun, kebutuhan belanja tetap tinggi yakni Rp3.842,7 triliun sehingga masih terjadi defisit Rp689,1 triliun (2,68% terhadap PDB). Akhirnya, pemerintah harus melakukan pembiayaan untuk menutup gap tersebut baik dengan menerbitkan SBN dan lain-lain.

"Ada rigidity [kekakuan] untuk mengubah tax ratio. Puluhan tahun enggak berubah-ubah kan. Idealnya berapa, saya enggak tahu. Kami bisa naik ke level sekarang, menuju 11%-12%. 11,5% itu udah aman sekali, tetapi biasanya emang enggak gampang. Perlu extra effort, makanya ini saya sakit-sakit," terangnya dengan suara bindeng.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan lagi mentoleransi praktik penggelapan pajak maupun kongkalikong antara aparat perpajakan dan pelaku usaha.

Penegasan ini disampaikan seiring langkah pembenahan besar-besaran dan memastikan tak akan membiarkan lagi penerimaan negara bocor, akibat kongkalikong antara otoritas fiskal dengan para wajib pajak, hingga tingkah laku para pengemplang pajak.

"Kita tidak akan membiarkan lagi penggelapan pajak atau kongkalikong antara pajak dengan para pelaku usaha. Kan banyak itu, makanya ditangkepin kemarin tuh, kita beresin itu," kata Purbaya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Purbaya mengatakan, penindakan terhadap sejumlah kasus yang mencuat belakangan merupakan bagian dari upaya membersihkan sistem penerimaan negara dari praktik-praktik menyimpang yang selama ini menimbulkan kebocoran.

Selain penegakan hukum, pemerintah juga melakukan pembenahan internal melalui rotasi dan pergantian pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, setelah sebelumnya langkah serupa dilakukan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Menurut Purbaya, pembaruan sumber daya manusia menjadi kunci untuk memastikan integritas dan profesionalisme aparat.

“Pajak sudah kita ganti orang-orangnya, sebelumnya bea cukai. Sekarang kita pastikan sistem dan perilaku aparatnya lebih efektif dan akuntabel,” katanya.

Di sisi sistem, Kementerian Keuangan mulai mengandalkan Coretax sebagai tulang punggung administrasi perpajakan yang baru.

Sistem ini dirancang untuk meningkatkan pengawasan, mempersempit celah manipulasi, serta mendorong kepatuhan wajib pajak secara lebih menyeluruh.

Purbaya juga mengungkapkan pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk mendeteksi praktik underinvoicing, khususnya pada sektor ekspor.

Teknologi ini digunakan untuk membandingkan harga transaksi yang dilaporkan di dalam negeri dengan harga riil di pasar global.

Ia mencontohkan, praktik underinvoicing banyak ditemukan pada ekspor minyak sawit mentah (CPO), di mana harga ekspor dilaporkan lebih rendah di dalam negeri, sementara harga jual di luar negeri jauh lebih tinggi.

“Ekspor CPO banyak sekali yang ketahuan underinvoicing. Di sini dimurahin, di luar negeri dijualnya bisa dua kali lipat. Itu akan kita kejar,” tegas Purbaya.

Upaya pembenahan tersebut juga ditujukan untuk memperkuat penerimaan negara dan mendukung keberlanjutan fiskal.

Purbaya menilai, peningkatan rasio pajak (tax ratio) menjadi salah satu tantangan utama, mengingat struktur perpajakan Indonesia relatif stagnan selama puluhan tahun.

“Tax ratio itu tidak gampang diubah. Ada rigiditas, puluhan tahun tidak banyak bergerak,” ujarnya.

Meski demikian, Purbaya menyebut rasio pajak di kisaran 11–12 persen, atau sekitar 11,5 persen, sudah cukup aman untuk menopang kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, pencapaian target tersebut membutuhkan upaya ekstra melalui perbaikan sistem, penguatan pengawasan, serta peningkatan kepatuhan.

“Perlu kerja keras. Makanya semua ini kita bereskan satu per satu,” kata Purbaya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dan Badan Reserse Kriminal ( Bareskrim ) Polri resmi memperbarui komitmen dalam memperkuat penegakan hukum di bidang perpajakan . Langkah ini merupakan pembaruan dari kesepakatan sebelumnya yang telah berakhir pada 19 Juni 2024.

Kolaborasi ini terbukti efektif dalam menjaga pundi-pundi penerimaan negara dari para pelanggar aturan perpajakan. “Sepanjang berlakunya PKS lama (2021 sampai dengan 2024), kolaborasi DJP dengan Bareskrim Polri sukses mengamankan penerimaan pajak sekitar Rp2,8 triliun,” ungkap Bimo dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (6/2/2026).

Purbaya Bongkar Skandal Pajak Perusahaan Baja China Rp500 Miliar: Pejabat Kita Tak Bisa Disogok



Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, bersama Kepala Bareskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Syahardiantono, menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) baru di Kantor Bareskrim Polri, Selasa (3/2/2026) lalu.

Berdasarkan data internal DJP, total penerimaan sebesar Rp2,8 triliun tersebut dikumpulkan melalui berbagai tindakan tegas.

Sebanyak Rp2,65 triliun berasal dari kegiatan pemblokiran dan penyitaan aset, sementara Rp229,55 miliar lainnya diperoleh dari penyelesaian melalui penghentian penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Secara teknis, sinergi ini telah merampungkan 366 berkas perkara yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21), 252 kegiatan penyitaan dan pemblokiran aset, 76 perkara penghentian penyidikan melalui koordinasi bersama dan 355 berkas pelimpahan tersangka dan barang bukti.

PKS baru ini mencakup enam poin krusial, mulai dari pertukaran data informasi, bantuan penanganan perkara, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Salah satu poin yang menjadi perhatian khusus adalah penanganan tindak pidana penipuan yang mencatut nama otoritas pajak.

DJP mencatat adanya lonjakan pengaduan terkait penipuan pajak sebesar 20,2%, dari 1.672 laporan pada 2024 menjadi 2.010 pengaduan pada 2025. “Sebagai langkah nyata menjaga kepercayaan publik, telah disepakati pula penanganan tindak penipuan yang mengatasnamakan DJP,” tambah Bimo.

Dengan adanya payung hukum baru ini, DJP optimis dapat menekan angka pengemplang pajak melalui pendekatan hukum yang terintegrasi. Penegakan hukum tidak hanya akan menyasar sisi administratif, tetapi juga pidana jika ditemukan unsur pelanggaran yang merugikan negara.

“Dengan disahkannya PKS ini menjadi payung penerapan multidoor approach dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak dan mendukung pencapaian penerimaan pajak,” pungkas Bimo.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Mulyono (MLY) sebagai tersangka dugaan korupsi. MLY diduga melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan restitusi pajak di wilayah Banjarmasin, Kalimatan Selatan.

Mulyono ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya yaitu Dian Jaya Demega (DND) selaku Fiskus Anggota Tim Pemeriksa KPP Madya Banjarmasin) dan Venasius Jenarus (VNZ) selaku Manager Keuangan PT Buana Karya Bhakti).

"Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengajuan restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan tiga orang tersangka yaitu MLY, DJD dan VNZ," ucap Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Kamis (5/2/2026).

Asep mengatakan ketiganya langsung ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK dalam kurun waktu 20 hari. Penahanan ini terhitung sejak 5 hingga 24 Februari 2026.

Asep menjelaskan, perkara dugaan korupsi restitusi pajak yang menjerat Mulyono dimulai sejak 2024 di mana saat itu PT. Buana Karya Bhakti mengajukan permohonan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tahun Pajak 2024 dengan status lebih bayar. Pengajuan dimohonkan kepada KPP Madya Banjarmasin.

Lihat video: KPK Sikat Pejabat Pajak Nakal di Banjarmasin, Barang Bukti Miliaran Rupiah Disita



Singkatnya, Tim Pemeriksa KPP Madya Banjarmasin kemudian menemukan lebih bayar pajak sebesar Rp49,47 miliar dengan koreksi fiskal sebesar Rp1,14 miliar nilai lebih bayar itu menjadi Rp48,3 miliar. Sayangnya, restitusi pajak tidak langsung dikabulkan, Mulyono justru menyampaikan kepada Venasius apabila restitusi hendak dikabulkan maka harus terdapat uang apresiasi.

"Dalam pertemuan lanjutan, MLY menyampaikan pada VNZ bahwa permohonan restitusi PPN PT BKB dapat dikabulkan dengan menyinggung adanya uang apresiasi," sambung Asep.

Permintaan itu kemudian diamini oleh PT. Buana Karya Bhakti melalui Venasius dengan memberikan uang sebesar Rp1,5 miliar. Setelah kesepakatan itu, KPP Madya Banjarmasin pun akhirnya mengeluarkan surat ketetapan restitusi pajak.

"PT BKB melalui VNZ menyepakati permintaan tersebut dengan besaran Rp1,5 miliar kepada MLY sebagai uang apresiasi, dengan adanya uang “sharing” untuk VNZ," jelas Asep.

"KPP Madya Banjarmasin menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) dengan nilai restitusi yang disetujui sebesar Rp48,3 miliar," imbuh Asep.

Setelah restitusi dicairkan pada 22 Januari 2026, uang apresiasi sebesar Rp1,5 miliar kemudian langsung turut dicairkan. DJD kemudian menghubungi staf VNZ untuk meminta bagian dari uang apresiasi yang disepakati. "Dimana uang tersebut dicairkan oleh PT BKB dengan menggunakan invoice fiktif," tandas dia.

Adapun besaran pembagian uang itu di antaranya, Mulyono sebesar Rp800 juta; Dian Jaya Demega sebesar Rp200 juta (dibagi lagi kepada Venasius Rp20 juta), dan Venasius Jenarus sebesar Rp500 juta.

Atas perbuatannya, terhadap Mulyono dan Dian Jaya selaku penerima disangkakan telah melanggar Pasal 12 a dan Pasal 12 b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026. Sementara, terhadap Venasius selaku pemberi disangkakan telah melanggar Pasal 605 dan Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.

(Jonathan Simanjuntak).

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Mulyono (MLY) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengajuan restitusi pajak. Penetapan tersangka ini usai yang bersangkutan terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, 4 Februari 2026.

Dalam operasi senyap tersebut, turut ditangkap dua orang lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka. "Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengajuan restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan tiga orang tersangka," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (5/2/2026).

Selain Mulyono, tersangka lainnya yakni Dian Jaya Demega (DJD) selaku fiskus yang menjadi anggota Tim Pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin dan Venasius Jenarus Genggor Alias Venzo (VNZ) selaku Manajer Keuangan PT. Buana Karya Bhakti (BKB).

Usai ditetapkan tersangka, ketiganya langsung ditahan untuk 20 hari pertama sejak 5 sampai dengan 24 Februari 2025. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Lihat video: KPK Sikat Pejabat Pajak Nakal di Banjarmasin, Barang Bukti Miliaran Rupiah Disita



Atas perbuatannya, terhadap Mulyono dan Dian Jaya selaku penerima disangkakan telah melanggar Pasal 12 a dan Pasal 12 b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023.

Sementara, terhadap Venasius Jenarus selaku pemberi disangkakan telah melanggar Pasal 605 dan Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT Power Steel Mandiri (PSM), sebuah perusahaan baja asal China di Cikupa, Tangerang, Kamis (5/2/2026). Sidak ini terkait dugaan penggelapan pajak masif yang melibatkan tiga perusahaan afiliasi dengan total potensi kerugian negara mencapai lebih dari Rp500 miliar.

Dalam kunjungannya, Menkeu memberikan peringatan keras kepada para pelaku bisnis yang mencoba merusak integritas pejabat pemerintah dengan praktik suap.

"Mereka klaim zaman kemarin-kemarin katanya pejabat Indonesia bisa disogok, supaya mereka bisa lancar menjalankan bisnisnya. Sekarang saya buktikan, kita tidak bisa disogok. Kalau main-main ya kita hajar terus," tegas Purbaya ke awak media.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto yang mendampingi Menkeu, mengungkap bahwa PT PSM bersama dua perusahaan afiliasinya, PT PSI dan PT VPM diduga melakukan penggelapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada periode 2016–2019.

Modus yang digunakan tergolong rapi, yakni dengan sengaja menyampaikan SPT yang tidak benar dan menyembunyikan omzet penjualan melalui rekening pribadi karyawan, pengurus, hingga pemegang saham.

Purbaya Buru 40 Perusahaan Baja Pengemplang Pajak, Ada dari China hingga Indonesia



"Nah kerugian negara yang kita taksir sementara, angka sementara dari tiga ini sekitar Rp510 miliar, tapi ini belum final. Ini rentang waktu yang sedang kita sidik itu ada dari 2016 sampai 2019. Ada tiga entitas, ada PSI, ada PSM, ada VPM entitasnya," jelas Bimo.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), potensi kerugian negara bahkan diprediksi bisa menyentuh Rp583,36 miliar. PPNS DJP telah mengantongi izin penggeledahan dari Pengadilan Negeri Tangerang dan telah melakukan tindakan penggeledahan sejak 28 Januari 2026.

Meskipun staf perusahaan menyatakan komitmen untuk kooperatif, Purbaya menegaskan bahwa proses hukum akan tetap menyasar pemilik perusahaan.

"Pada perjalanannya, staf saya akan memanggil yang punya. Saya dengar yang punya sudah di BAP berkali-kali. Yang penting nanti message-nya harus sampai ke mereka dan ke teman-teman pelaku bisnis sejenis kalau kita tidak main-main. Tapi saya tidak akan ketemu dia langsung... Dia sekarang saja kabur. Tapi nanti staff saya akan omongin," pungkas Purbaya.

Direktur P2Humas DJP, Rosmauli menegaskan, bahwa penindakan ini dilakukan berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf d UU KUP. DJP memastikan proses penyidikan berjalan profesional dan objektif guna mengamankan penerimaan negara.

Kasus ini menjadi peringatan bagi perusahaan asing maupun domestik untuk tidak memanipulasi dokumen penawaran barang guna menghindari pemungutan PPN, karena otoritas kini memiliki data yang lebih terintegrasi untuk melacak transaksi gelap.

Mereka melaporkan SPT yang tidak sebenarnya dengan cara melaporkan penjualan tanpa memungut PPN

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) mengungkap praktik manipulasi pemangkiran kewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh 40 perusahaan besar di sektor industri baja.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kemenkeu, Bimo Wijayanto di Tangerang, Banten, Kamis, menjelaskan bahwa manipulasi pajak itu dilakukan saat para perusahaan pelanggar tidak melaporkan surat pemberitahuan (SPT) dengan yang sebenarnya.

Sehingga, langkah tersebut diindikasikan sebagai penggelapan pajak negara yang kemudian bisa berpotensi menimbulkan kerugian mencapai Rp4 triliun-Rp5 triliun per tahunnya.

"Mereka melaporkan SPT yang tidak sebenarnya dengan cara melaporkan penjualan tanpa memungut PPN," jelasnya.

Modus lainnya, kata Bimo, mayoritas perusahaan pelanggar itu melakukan penyembunyian pendapatan melalui teraan rekening pengurus perusahaan, pemegang saham, hingga karyawan.

"Dan ini rentang waktu yang sedang kita selidiki oleh tim itu dari periode-periode tahun 2016 sampai tahun 2019," ucapnya.

Ia mengatakan berdasarkan hasil pendataan dari 40 perusahaan yang diduga melakukan pengemplangan pajak itu mayoritas bergerak di bidang industri sektor baja hingga hebel.

Di mana, mereka terdeteksi beroperasi di kawasan industri wilayah Banten dan DKI Jakarta, dan dinilai telah mengganggu kestabilan industri dalam negeri.

Kendati demikian, pihaknya akan fokus membidik melalui kegiatan inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan terkait sebagai memberikan peringatan bagi para pelaku usaha yang selama ini mangkir dari kewajiban membayar pajak.

"Makanya mudah-mudahan para pelaku juga bisa menyadari bahwa kita sedang berjalan ke arah yang sesuai dengan undang-undang," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MALANG—Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah DirektoratJenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur III menyerahkan tersangka ADA dan DPO beserta 59 barang bukti atas dugaan penggelapan pajak di Kejaksaan Negeri Kabupaten Banyuwangi.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Kanwil DJP Jatim III, Marihot Pahala Siahaan, mengatakan ADA dan DPO diduga menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya pada usaha perdagangan solar miliknya pada rentang waktu bulan Januari – Juli 2023. Atas perbuatan keduanya, kerugian negara diperkirakan mencapai angka Rp16,2 miliar.

“Keduanya dijerat dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023,” katanya dikutip Selasa (27/1/2026).

Tersangka DPO didakwa menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (Pasal 39A huruf a) dan dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan yang tidak benar atau tidak lengkap (Pasal 39 ayat 1 huruf d). Sedangkan tersangka ADA, dijerat dengan pasal 39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1), dimana yang bersangkutan turut serta atau membantu bersama-samadengan DPO menggunakan faktur pajak TBTS.

Atas perbuatannya, keduanya terancam penjara 2 hingga 6 tahun, serta denda 2 sampai 6 kali lipat dari nilai pajak yang tercantum dalam faktur.

Marihot menegaskan pula, penegakan hukum pidana merupakan langkah terakhir (ultimum remedium), karena pihaknya senantiasa mengedepankan edukasi dan persuasi.

"Penegakan hukum ini diharapkan memberi efek jera bagi Wajib Pajak lain untuk menjauhi pidana perpajakan, sekaligus mendongkrak kepatuhan dan penerimaan pajak," ujarnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita rekaman CCTV hingga valuta asing (valas) atau mata uang asing. Hal itu hasil dari penggeledahan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara (Jakut) pada Senin (12/1/2026).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengungkapkan, pihaknya juga menyita sejumlah barang bukti yang diduga terkait dengan perkara yang dimaksud.

"Penyidik juga mengamankan dan menyita barang bukti elektronik berupa rekaman CCTV, alat komunikasi, laptop serta media penyimpanan data terkait perkara juga disita dalam penggeledahan tersebut," kata Budi, Selasa (13/1/2026).

"Selain itu, barang bukti uang tunai dengan mata uang asing (valas) juga diamankan dan disita penyidik dalam penggeledahan kali ini," sambungnya.

Budi menjelaskan, penggeledahan tersebut berlangsung sejak 11.00 sampai dengan 22.00 WIB. Dari giat ini, penyidik juga menyita dokumen pajak salah satu perusahaan.

"Penyidik mengamankan dan menyita dokumen terkait pelaksanaan penilaian dan pemeriksaan pajak oleh KPP Madya Jakarta Utara dengan Wajib Pajak PT Wanatiara Persada," ujarnya.

Diketahui, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pemeriksaan pajak pada DJP Kementerian Keuangan. Penetapan tersangka ini buntut dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat, 9 Januari 2026. Lima orang itu langsung ditahan di Rutan Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi sejak Minggu, 11 Januari 2026.

Kelima tersangka yaitu

1. Dwi Budi (DWB) - Kepala KPP Madya Jakarta Utara

2. Agus Syaifudin (AGS) - Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi (Waskon) KPP Madya Jakarta Utara

3. Askob Bahtiar (ASB) - Tim Penilai KPP Madya Jakarta Utara

4. Abdul Kadim Sahbudin (ABD) - Konsultan Pajak

5. Edy Yulianto - Staf PT Wanatiara Persada

Atas perbuatannya, ABD dan EY selaku pihak pemberi disangkakan telah melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sementara DWB, AGS, dan ASB selaku pihak penerima disangkakan telah melanggar ketentuan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 606 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan mencabut izin praktik konsultan pajak. Pencabutan itu terkait keterlibatan konsultan pajak dalam kasus dugaan korupsi di Kantor PelayananPajak(KPP) Madya Jakarta Utara.

Saat ini KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus tersebut. “Terhadap pihak eksternal yang berstatus sebagai Konsultan Pajak, DJP mendukung penegakan kode etik profesi dan penindakan administratif berupa pencabutan izin praktik Konsultan Pajak oleh Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, dengan koordinasi bersama DJP dan asosiasi profesi,” ucap Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Rosmauli, Minggu (11/1/2026).

Rosmauli menuturkan, tiga pegawai KPP Madya Jakarta Utara yang ditetapkan tersangka juga telah mendapatkan sanksi berupa pemberhentian sementara. “Terhadap pegawai DJP yang ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan, DJP menerapkan pemberhentian sementara sesuai Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2023,” ujarnya.

Rosmauli mengatakan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan KPK untuk mengusut tuntas siapa pun oknum pegawai yang terlibat.

“DJP memandang peristiwa ini sebagai pelanggaran serius terhadap integritas dan tidak akan menoleransi korupsi, suap, gratifikasi, pemerasan, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk apa pun,” jelas dia.

Sebelumnya, tiga pejabat pajak di KPP Madya Jakarta Utara terjerat kasus dugaan korupsi terkait diskon nilai pajak terhadap PT. Wanatiara Persada (WP). Mereka juga melakukan modus yang sama kepada perusahaan atau wajib pajak lainnya.

Lihat video: Tampang 5 Tersangka Kasus Korupsi Pajak yang Seret Kepala KPP Madya Jakut

Kelimanya adalah Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi Iswahyu, Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi (Waskon) KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifudin, Tim Penilai KPP Madya Jakarta Utara Askob Bahtiar, Konsultan Pajak Abdul Kadim Sahbudin dan Staf PT. Wanatiara Persada Edy Yulianto.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkapkan, hal ini terdeteksi dari barang bukti yang berhasil diamankan KPK dalam perkara korupsi diskon pajak terhadap PT. Wanatiara Persada. KPK menemukan barang bukti hasil korupsi yang nilainya berbeda dari pemberian awal.

"Tadi kan pemberiannya (dalam kasus PT. Wanatiara Persada) Rp4 miliar, tapi yang kita amankan (Barbuk) Rp6,3 miliar lebih. Itu yang diakui oleh para terduga pelaku memang itu diperoleh dari hal yang sama, hal yang sama dari waktu yang lalu," ujar Asep, Minggu (11/1/2026).

Namun Asep tidak merinci perusahaan mana yang telah mendapatkan diskon pajak tidak sesuai ketentuan peraturan yang ada.

“Jadi tidak hanya dari PT. WP saja, dari beberapa wajib pajak lainnya. Sehingga itu juga merupakan bagian dari tindak pidana lain dan kami kemudian mengamankannya," ucapnya.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberhentikan sementara tiga pegawainya yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketiga pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara tersebut saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemeriksaan pajak.

“Terhadap pegawai DJP yang ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan, DJP menerapkan pemberhentian sementara sesuai Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2023,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Rosmauli Minggu (11/1/2026).

Rosmauli mengatakan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan KPK untuk mengusut tuntas siapapun oknum pegawai yang terlibat. “DJP memandang peristiwa ini sebagai pelanggaran serius terhadap integritas dan tidak akan menoleransi korupsi, suap, gratifikasi, pemerasan, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk apa pun,” ujar dia.

DJP juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. DJP terus berbenah dan memastikan pelayanan perpajakan tetap berjalan. "DJP mengajak seluruh pegawai DJP di manapun berada untuk menjadikan peristiwa ini sebagai momentum memperkuat integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas, serta menjaga marwah institusi," jelas dia.

Sebelumnya, Tiga pejabat pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara terjerat kasus dugaan korupsi terkait diskon nilai pajak terhadap PT. Wanatiara Persada (WP). Mereka juga melakukan modus yang sama kepada perusahaan atau wajib pajak lainnya.

Lihat video: Tampang 5 Tersangka Kasus Korupsi Pajak yang Seret Kepala KPP Madya Jakut

Kelimanya adalah Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi, Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi (Waskon) KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifudin, Tim Penilai KPP Madya Jakarta Utara Askob Bahtiar, Konsultan Pajak Abdul Kadim Sahbudin dan Staf PT. Wanatiara Persada Edy Yulianto.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkapkan, hal ini terdeteksi dari barang bukti yang berhasil diamankan KPK dalam perkara korupsi diskon pajak terhadap PT. Wanatiara Persada. KPK menemukan barang bukti hasil korupsi yang nilainya berbeda dari pemberian awal.

"Tadi kan pemberiannya (dalam kasus PT. Wanatiara Persada) Rp4 miliar, tapi yang kita amankan (Barbuk) Rp6,3 miliar lebih. Itu yang diakui oleh para terduga pelaku memang itu diperoleh dari hal yang sama, hal yang sama dari waktu yang lalu," ujar Asep kepada wartawan, Minggu (11/1/2026).

Namun Asep tidak merinci perusahaan mana yang telah mendapatkan diskon pajak tidak sesuai ketentuan peraturan yang ada. “Jadi tidak hanya dari PT. WP saja, dari beberapa wajib pajak lainnya. Sehingga itu juga merupakan bagian dari tindak pidana lain dan kami kemudian mengamankannya," pungkasnya.