Bisnis.com, JAKARTA — Ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar telah mengajukan permohonan restorative justice alias damai dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin menyampaikan bahwa pengajuan damai tersangka kasus ijazah Jokowi itu dilayangkan pekan lalu.

"Minggu lalu, [Rismon] menyampaikan permohonan restorartive justice," ujar Iman di Polda Metro Jaya, Rabu (11/3/2026).

Dia mengemukakan Rismon bersama pengacaranya telah mendatangi Polda Metro Jaya untuk menanyakan kelanjutan upaya damai itu pada hari ini, Rabu (11/3/2026).

Dalam hal ini, Iman menyatakan bahwa pihaknya akan memfasilitasi pengajuan keadilan restoratif Rismon dalam perkara ini.

“Kami sebagai fasilitator, penyidik sudah melakukan upaya dan sedang melakukan upaya untuk memfasilitasi permohonan yang disampaikan oleh tersangka RHS,” pungkasnya.

Sekadar informasi, kasus tudingan ijazah palsu ini dilaporkan langsung oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya pada (30/5/2025). Dalam perkara ini, Polda Metro Jaya telah menetapkan delapan tersangka.

Delapan tersangka ini dibagi menjadi dua klaster. Klaster pertama yakni Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Eggi Sudjana (ES) dan Anggota TPUA Kurnia Tri Royani (KTR).

Kemudian, Pengamat Kebijakan Umum Hukum dan Politik Damai Hari Lubis (DHL), Mantan aktivis '98 Rustam Effendi (RE) dan Wakil Ketua TPUA Muhammad Rizal Fadillah (MRF).

Pada klaster pertama ini, khusus perkara atas nama Damai Hari Lubis dan Eggi Sudjana sudah diberhentikan. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) itu diterbitkan oleh Polda Metro Jaya usai keduanya bertemu Jokowi di Solo.

Sementara itu, klaster kedua mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo (RS), Ahli Digital Forensik Rismon Hasiholan Sianipar (RSH) dan Dokter Tifauzia Tyassuma alias dr Tifa (TT).

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah menghentikan pengusutan kasus guru honorer di SDN Brabe 1 Kecamatan Maron, Probolinggo, Mohammad Hisabul Huda.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan penghentian penyidikan ini dilakukan karena mengedepankan keadilan restoratif.

"Perkara ini dihentikan penyidikannya oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur," ujar Anang saat dihubungi, Rabu (25/2/2026).

Dia menjelaskan, alasan pengusutan perkara ini dihentikan lantaran Huda tidak mengetahui soal larangan aturan mengenai gaji yang didapat ketika rangkap jabatan.

Ditegaskan Anang, seharusnya jika seseorang tidak boleh mendapatkan gaji yang bersumber dari APBN maupun APBD jika merangkap jabatan.

"Memang khusus dana desa ini terkait dengan sarjana pendamping itu, tidak boleh merangkap jabatan yang satunya berasal sumbernya dari dana APBD atau APBN. Nah, dia tuh tidak mengetahui, intinya cari side job," imbuhnya.

Adapun, alasan pertimbangan penghentian penyidikan lainnya yakni Huda telah mengembalikan kerugian negara yang telah ditimbulkan dalam perkara ini, yakni sebesar Rp118 juta.

Terlebih, kata Anang, saat ini Huda juga telah dibebaskan dari rumah tahanan pada Jumat (20/2/2026).

"Harus persuasif. Apalagi sekarang dia sudah mengembalikan dan sudah kita keluarkan dari hari Jumat kemarin. Kita cepat respon tadi itu dan sudah diambil alih oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur," pungkasnya.

Sekadar informasi, Huda ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo atas kasus rangkap jabatan sebagai guru honorer SD dan perangkat desa.

Huda menjabat sebagai pendamping lokal desa di Desa Brabe sejak 2019 dengan besaran gaji sebesar Rp2,2 juta. Secara total, gaji dari jabatannya sebagai perangkat desa mencapai Rp118 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman akan mengirimkan surat kepada Pengadilan Negeri Batam melalui Mahkamah Agung agar meninjau kembali tuntutan mati terhadap terdakwa dalam kasus peredaran narkoba jenis sabu seberat hampir 2 ton

Dia mengatakan hukuman mati tidak lagi menjadi pidana pokok, tetapi pidana alternatif sebagaimana aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru.

"Dalam Pasal 98 KUHP baru, hukuman mati bukan lagi menjadi pidana pokok, melainkan hukuman alternatif terakhir yang seharusnya diterapkan secara sangat ketat dan sangat selektif," katanya, dikutip pada Selasa (24/2/2026).

Dia menyampaikan berdasarkan hasil keputusan rapat, menginginkan penegak hukum maupun majelis hakim yang menangani perkara tersebut mempertimbangkan hukuman mati dengan melihat aspek niat jahat, sikap batin, kesalahan terdakwa, dan riwayat hidup pelaku pidana.

Dalam KUHP teranyar, katanya, hukuman mengedepankan rehabilitasi dan restoratif yang bertujuan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat.

"Bahwa pada dasarnya KUHP baru tidak lagi berparadigma keadilan retributif, yang menjadikan hukum sekadar sebagai alat pembalasan, tetapi bergeser menjadi keadilan substantif, keadilan rehabilitatif, dan restoratif, yakni hukum sebagai alat perbaikan masyarakat," jelasnya.

Keputusan ini disepakati oleh anggota rapat dan selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPR RI untuk kemudian diteruskan kepada pihak terkait, termasuk Pengadilan Negeri Batam.

Dalam kasus ini, anak buah kapal (ABK) bernama Fandi Ramadan dituntut hukuman mati oleh penuntut umum. Pihak keluarga membantah bahwa Fandi terlibat dalam penyelundupan barang haram tersebut.

Klaim dari pihak keluarga adalah Fandi merupakan ABK baru yang tidak mengetahui kapal bernama Sea Dragon itu membawa sabu hampir 2 ton.

Namun menurut Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, Fandi diajak oleh sang paman untuk bekerja sebagai ABK menuju Thailand selama 10 hari. Anang menyampaikan keduanya mengetahui barang yang diangkut merupakan narkotika sebanyak 67 paket. Bahkan keduanya menerima bayaran.

"Di sana kemudian mereka menyadari bahwa mereka menerima barang kurang lebih 67 paket kalau di kilogram sekitar 2 ton itu jenis sabu di tengah laut dan para terdakwa sadar dan mengetahui termasuk yang ABK itu mengetahui bahwa barang itu adalah barang narkotika dan itu disimpan sebagian ada di haluan kapal, sebagian lagi disembunyikan di bagian dekat mesin. Jadi, menyadari dan menerima pembayaran juga yang bersangkutan," kata Anang kepada jurnalis di Kejagung, Jumat (20/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk dua tersangka dalam kasus dugaan fitnah, pencemaran, dan penghasutan ijazah Jokowi.

Keduanya adalah Eggi Sudjana (ES) dan Damai Hari Lubis (DHL). Kabidhumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan penerbitan SP3 pada 14 Januari 2026.

"Benar, penyidik telah menerbitkan SP3 terhadap dua tersangka, yaitu saudara ES dan DHL. Penghentian penyidikan dilakukan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif,” ujar Budi dalam keterangannya, Jumat (16/1/2026).

Budi menjelaskan alasan penghentian penyidikan setelah adanya permohonan dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Budi menyampaikan untuk tersangka lainnya, proses hukum tetap berjalan di mana penyidik telah melimpahkan berkas tersangka RSN, RHS, dan TT kepada Jaksa Penuntut Umum pada 13 Januari 2026.

“Untuk tersangka yang tidak dihentikan perkaranya, penyidikan tetap dilanjutkan. Penyidik masih melakukan pemeriksaan saksi, ahli, serta melengkapi berkas perkara guna kepastian hukum,” jelasnya.

Budi menyampaikan bahwa penyidik akan menjadwalkan pemeriksaan saksi, ahli, serta pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah telah mengadopsi prinsip restorative justice dan deferred prosecusion agreement (DTA) atau perjanjian penundaan penuntutan dalam proses pemidanaan terhadap korporasi.

Ketentuan tentang perjanjian penundaan penuntutan itu tertuang di dalam Undang-undang No.20/2025 tentang Kitab Hukum Acara Pidana alias KUHAP yang telah efektif mulai berlaku hari ini, Jumat (2/1/2026).

KUHAP dalam bagian korporasi, secara tegas telah mengatur bahwa skema keadilan restoratif dapat diterapkan di tahap penyidikan. Syaratnya, korporasi yang menggunakan restorative justice baru pertama kali melakukan tindak pidana, ganti rugi terhadap negara atau korban, hingga tindakan korektif yang disampaikan oleh penyidik.

Sementara itu, skema perjanjian penundaan penuntutan berada di level penuntut umum alias jaksa. Skema ini relatif baru dalam hukum beracara di Indonesia. Lewat skema tersebut, penuntut umum bisa menunda penuntutan terhadap korporasi berdasarkan perjanjian tertentu.

Adapun ketentuan mengenai konsep DTA diatur dalam Pasal 328. Pasal itu menekankan bahwa penundaan penuntutan bisa diajukan oleh tersangka atau terdakwa korporasi maupun penasihat hukumnya kepada penuntut umum sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Tersangka korporasi dalam perspektif hukum tata beracara terbaru mencakup korporasi secara lembaga maupun penanggung jawab korporasi.

Syarat dalam perjanjian penundaan penuntutan itu antara lain pembayaran ganti rugi atau restitusi kepada korban, pelaksanaan program kepatuhan hukum atau perbaikan tata kelola korporasi yang antikorupsi, kewajiban pelaporan dan kerja sama dengan penegak hukum selama proses penundaan penuntutan, dan tindakan korektif yang ditentukan oleh penuntut umum.

Dapat Ditolak Penuntut Umum

Penuntut umum, demikian kalau mengacu kepada Pasal 328 ayat 4, dapat menolak atau menerima permohonan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban dan kepatuhan tersangka dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan. Jika diterima, penuntut umum wajib menyampaikannya ke pengadilan maksimal 7 hari setelah kesepakatan ditandatangani.

“Pengadilan wajib mengadakan persidangan pemeriksaan untuk menilai kelayakan atau keabsahan perjanjian penundaan penuntutan.”

KUHAP yang baru juga menekankan bahwa hakim dalam proses pemeriksaan terhadap perkara perjanjian penundaan penuntutan wajib mempertimbangan sejumlah aspek mulai dari kesesuaian syarat, proporsionalitas sanksi administratif, dampak terhadap korban, masyarakat, lingkungan hidup, atau perekonomian negara, hingga kemampuan tersangka dalam memenuhi syarat yang ditetapkan.

Apabila hakim menyetujui perjanjian tersebut, maka praktis korporasi yang terlibat pidana akan ditangguhkan perkaranya sesuai dengan kesepakatan. Namun jika hakim menolaknya, proses penyelesaian perkaranya akan dilakukan seperti tata cara beracara secara normal.

Aturan tata beracara yang belakangan disorot banyak pihak itu juga menegaskan bahwa perkara pidana yang menjerat korporasi bisa dihentikan tanpa penuntutan lebih lanjut jika tersangka atau terdakwa memenuhi semua kewajiban dalam perjanjian penundaan penuntutan. Namun, jika yang terjadi sebaliknya alias gagal, maka penuntut umum alias jaksa bisa melanjutkan perkara pidana korporasi tanpa perlu persetujuan tambahan.

“Pelanggaran terhadap prosedur perjanjian penundaan penuntutan dapat berakibat batal demi hukum dan menjadi dasar bagi tersangka dan terdakwa untuk mengajukan keberatan atau perlawanan."

Hukuman Korporasi di KUHP

Adapun UU KUHP yang sudah disahkan beberapa tahun lalu, telah mengatur secara jelas bahwa tindak pidana korporasi sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus orang yang berdasarkan hubungan kerja bertindak demi kepentingan korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan.

Beleid KUHP juga menegaskan bahwa tindak pidana korporasi juga dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat korporasi (beneficial owner) yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi.

Adapun sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pidana korporasi ada dua jenis yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok dalam korporasi adalah denda. Pidana denda bagi korporasi, jika mengacu beleid itu, dihukum paling sedikit sebanyak Rp200 juta untuk tindak pidana di bawah 7 tahun, di atas 7 tahun sampai 15 tahun sebanyak Rp5 miliar, dan pidana mati atau maksimal 20 tahun penjara Rp50 miliar.

"Jika pidana denda tidak dibayar dalam waktu yang tidak ditentukan, kekayaan atau pendapatan korporasi bisa disita oleh jaksa untuk melunasi pidana denda."

Sementara jika harta bendanya tidak cukup untuk membayar denda, korporasi bisa dibekukan sebagian atau seluruhnya. Di sisi lain, pidana tambahan bisa berupa pembayaran ganti rugi, perbaikan akibat tindak pidana, pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan, pemenuhan kewajiban adat, hingga pembiayaan pelatihan kerja.

Selain itu, dalam KUHP, negara diberikan kewenangan untuk merampas barang atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pengumuman putusan pengadilan, pencabutan izin tertentu, pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan korporasi, pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha korporasi, hingga pembubaran korporasi.

Di sisi lain, RKUHP yang rencananya akan disahkan oleh DPR hari ini juga memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan pengambil alihan korporasi, menempatkan di bawah pengawasan hingga penempatan korporasi di bawah pengampuan.

Siap Lakukan KUHAP dan KUHP

Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan sudah siap melaksanakan aturan baik itu KUHP dan KUHAP baru. Sebagaimana diketahui UU No.1/2023 tentang KUHP dan UU No.20/2025 tentang KUHAP mulai berlaku hari ini, Jumat (2/1/2026).

"Kejaksaan sudah siap melaksanakan UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP & UU No 20 Tahun 2025 tentang KUHAP," ujar Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna saat dikonfirmasi, Jumat (2/1/2026).

Dia menjelaskan, secara kelembagaan korps Adhyaksa telah melakukan koordinasi dengan sejumlah stakeholder terkait mulai dari Polri, MA hingga pemerintahan daerah.

Menurut Anang, koordinasi dilakukan untuk menjalin kesepahaman KUHP dan KUHP terbaru melalui mekanisme perjanjian kerja sama (PKS). "Secara kelembagaan Kejaksaan telah menjalin kesepahaman dengan berbagai stakeholder terkait, melalui Perjanjian Kerjasama dengan Polri, Pemerintah Provinsi & Kabupaten juga dengan MA," imbuhnya.

Lebih jauh, Anang mengemukakan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah kegiatan seperti FGD hingga pelatihan untuk peningkatan kapasitas jaksa dalam memahami aturan hukum versi terbaru ini. "Dari sisi kebijakan teknis, juga telah dilakukan berbagai perubahan SOP, Pedoman dan juknis terkait bagi para jaksa agar terwujud pola yang sama dalam penanganan perkara di seluruh Indonesia," jelasnya.

Di sisi lain, Mabes Polri telah menerapkan pedoman baru terkait dengan pelaksanaan KUHP dan KUHAP baru yang berlaku hari ini, Jumat (2/1/2026). Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan dokumen terkait pelaksanaan KUHP dan KUHAP teranyar ini telah ditandatangani oleh Kabareskrim Polri.

"Panduan dan pedoman terkait pelaksanaan KUHP dan KUHAP baru beserta format Administrasi Penyidikan tindak pidana telah disusun Bareskrim Polri ditandatangani oleh Kabareskrim Polri," ujar Trunoyudo saat dikonfirmasi, Jumat (2/1/2026).

Dia menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Kejaksaan Agung (Kejagung), MA hingga Kementerian Hukum (Kemenkum) terkait pelaksanaan aturan hukum terbaru itu. Lebih jauh, kata Trunoyudo, tepat per 00.01 WIB pada Jumat (2/12/2025), seluruh petugas penegakan hukum mulai dari jajaran Reskrim, Baharkam, Korlantas, Kortastipidkor hingga Densus 88 telah menerapkan aturan sesuai KUHP dan KUHAP.

"Per jam 00.01 hari ini Jumat 2 Januari 2026 seluruh petugas pengemban penegakan hukum Polri telah mempedomani pelaksanaan dan mengimplementasikan pedoman tersebut, menyesuaikan KUHP dan KUHAP saat ini," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah telah mengadopsi prinsip restorative justice dan deferred prosecusion agreement (DTA) atau perjanjian penundaan penuntutan dalam proses pemidanaan terhadap korporasi.

Ketentuan tentang perjanjian penundaan penuntutan itu tertuang di dalam Undang-undang No.20/2025 tentang Kitab Hukum Acara Pidana alias KUHAP yang telah efektif mulai berlaku hari ini, Jumat (2/1/2026).

KUHAP dalam bagian korporasi, secara tegas telah mengatur bahwa skema keadilan restoratif dapat diterapkan di tahap penyidikan. Syaratnya, korporasi yang menggunakan restorative justice baru pertama kali melakukan tindak pidana, ganti rugi terhadap negara atau korban, hingga tindakan korektif yang disampaikan oleh penyidik.

Sementara itu, skema perjanjian penundaan penuntutan berada di level penuntut umum alias jaksa. Skema ini relatif baru dalam hukum beracara di Indonesia. Lewat skema tersebut, penuntut umum bisa menunda penuntutan terhadap korporasi berdasarkan perjanjian tertentu.

Adapun ketentuan mengenai konsep DTA diatur dalam Pasal 328. Pasal itu menekankan bahwa penundaan penuntutan bisa diajukan oleh tersangka atau terdakwa korporasi maupun penasihat hukumnya kepada penuntut umum sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Tersangka korporasi dalam perspektif hukum tata beracara terbaru mencakup korporasi secara lembaga maupun penanggung jawab korporasi.

Syarat dalam perjanjian penundaan penuntutan itu antara lain pembayaran ganti rugi atau restitusi kepada korban, pelaksanaan program kepatuhan hukum atau perbaikan tata kelola korporasi yang antikorupsi, kewajiban pelaporan dan kerja sama dengan penegak hukum selama proses penundaan penuntutan, dan tindakan korektif yang ditentukan oleh penuntut umum.

Dapat Ditolak Penuntut Umum

Penuntut umum, demikian kalau mengacu kepada Pasal 328 ayat 4, dapat menolak atau menerima permohonan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban dan kepatuhan tersangka dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan. Jika diterima, penuntut umum wajib menyampaikannya ke pengadilan maksimal 7 hari setelah kesepakatan ditandatangani.

“Pengadilan wajib mengadakan persidangan pemeriksaan untuk menilai kelayakan atau keabsahan perjanjian penundaan penuntutan.”

KUHAP yang baru juga menekankan bahwa hakim dalam proses pemeriksaan terhadap perkara perjanjian penundaan penuntutan wajib mempertimbangan sejumlah aspek mulai dari kesesuaian syarat, proporsionalitas sanksi administratif, dampak terhadap korban, masyarakat, lingkungan hidup, atau perekonomian negara, hingga kemampuan tersangka dalam memenuhi syarat yang ditetapkan.

Apabila hakim menyetujui perjanjian tersebut, maka praktis korporasi yang terlibat pidana akan ditangguhkan perkaranya sesuai dengan kesepakatan. Namun jika hakim menolaknya, proses penyelesaian perkaranya akan dilakukan seperti tata cara beracara secara normal.

Aturan tata beracara yang belakangan disorot banyak pihak itu juga menegaskan bahwa perkara pidana yang menjerat korporasi bisa dihentikan tanpa penuntutan lebih lanjut jika tersangka atau terdakwa memenuhi semua kewajiban dalam perjanjian penundaan penuntutan. Namun, jika yang terjadi sebaliknya alias gagal, maka penuntut umum alias jaksa bisa melanjutkan perkara pidana korporasi tanpa perlu persetujuan tambahan.

“Pelanggaran terhadap prosedur perjanjian penundaan penuntutan dapat berakibat batal demi hukum dan menjadi dasar bagi tersangka dan terdakwa untuk mengajukan keberatan atau perlawanan."

Hukuman Korporasi di KUHP

Adapun UU KUHP yang sudah disahkan beberapa tahun lalu, telah mengatur secara jelas bahwa tindak pidana korporasi sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus orang yang berdasarkan hubungan kerja bertindak demi kepentingan korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan.

Beleid KUHP juga menegaskan bahwa tindak pidana korporasi juga dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat korporasi (beneficial owner) yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi.

Adapun sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pidana korporasi ada dua jenis yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok dalam korporasi adalah denda. Pidana denda bagi korporasi, jika mengacu beleid itu, dihukum paling sedikit sebanyak Rp200 juta untuk tindak pidana di bawah 7 tahun, di atas 7 tahun sampai 15 tahun sebanyak Rp5 miliar, dan pidana mati atau maksimal 20 tahun penjara Rp50 miliar.

"Jika pidana denda tidak dibayar dalam waktu yang tidak ditentukan, kekayaan atau pendapatan korporasi bisa disita oleh jaksa untuk melunasi pidana denda."

Sementara jika harta bendanya tidak cukup untuk membayar denda, korporasi bisa dibekukan sebagian atau seluruhnya. Di sisi lain, pidana tambahan bisa berupa pembayaran ganti rugi, perbaikan akibat tindak pidana, pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan, pemenuhan kewajiban adat, hingga pembiayaan pelatihan kerja.

Selain itu, dalam KUHP, negara diberikan kewenangan untuk merampas barang atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pengumuman putusan pengadilan, pencabutan izin tertentu, pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan korporasi, pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha korporasi, hingga pembubaran korporasi.

Di sisi lain, RKUHP yang rencananya akan disahkan oleh DPR hari ini juga memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan pengambil alihan korporasi, menempatkan di bawah pengawasan hingga penempatan korporasi di bawah pengampuan.

Siap Lakukan KUHAP dan KUHP

Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan sudah siap melaksanakan aturan baik itu KUHP dan KUHAP baru. Sebagaimana diketahui UU No.1/2023 tentang KUHP dan UU No.20/2025 tentang KUHAP mulai berlaku hari ini, Jumat (2/1/2026).

"Kejaksaan sudah siap melaksanakan UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP & UU No 20 Tahun 2025 tentang KUHAP," ujar Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna saat dikonfirmasi, Jumat (2/1/2026).

Dia menjelaskan, secara kelembagaan korps Adhyaksa telah melakukan koordinasi dengan sejumlah stakeholder terkait mulai dari Polri, MA hingga pemerintahan daerah.

Menurut Anang, koordinasi dilakukan untuk menjalin kesepahaman KUHP dan KUHP terbaru melalui mekanisme perjanjian kerja sama (PKS). "Secara kelembagaan Kejaksaan telah menjalin kesepahaman dengan berbagai stakeholder terkait, melalui Perjanjian Kerjasama dengan Polri, Pemerintah Provinsi & Kabupaten juga dengan MA," imbuhnya.

Lebih jauh, Anang mengemukakan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah kegiatan seperti FGD hingga pelatihan untuk peningkatan kapasitas jaksa dalam memahami aturan hukum versi terbaru ini. "Dari sisi kebijakan teknis, juga telah dilakukan berbagai perubahan SOP, Pedoman dan juknis terkait bagi para jaksa agar terwujud pola yang sama dalam penanganan perkara di seluruh Indonesia," jelasnya.

Di sisi lain, Mabes Polri telah menerapkan pedoman baru terkait dengan pelaksanaan KUHP dan KUHAP baru yang berlaku hari ini, Jumat (2/1/2026). Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan dokumen terkait pelaksanaan KUHP dan KUHAP teranyar ini telah ditandatangani oleh Kabareskrim Polri.

"Panduan dan pedoman terkait pelaksanaan KUHP dan KUHAP baru beserta format Administrasi Penyidikan tindak pidana telah disusun Bareskrim Polri ditandatangani oleh Kabareskrim Polri," ujar Trunoyudo saat dikonfirmasi, Jumat (2/1/2026).

Dia menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Kejaksaan Agung (Kejagung), MA hingga Kementerian Hukum (Kemenkum) terkait pelaksanaan aturan hukum terbaru itu. Lebih jauh, kata Trunoyudo, tepat per 00.01 WIB pada Jumat (2/12/2025), seluruh petugas penegakan hukum mulai dari jajaran Reskrim, Baharkam, Korlantas, Kortastipidkor hingga Densus 88 telah menerapkan aturan sesuai KUHP dan KUHAP.

"Per jam 00.01 hari ini Jumat 2 Januari 2026 seluruh petugas pengemban penegakan hukum Polri telah mempedomani pelaksanaan dan mengimplementasikan pedoman tersebut, menyesuaikan KUHP dan KUHAP saat ini," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PT Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo) mendukung pelatihan dan pendampingan usaha para peserta pidana kerja sosial. Hal ini disampaikan Direktur Manajemen SDM, Umum dan Manajemen Risiko Jamkrindo Ivan Soeparno mengatakan Jamkrindo membantu Kejaksaan dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menegakkan keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan kembali pada keadaan semula serta keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban maupun pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan.

"Dukungan Jamkrindo dalam pengembangan SDM pada program keadilan restoratif sesuai dengan pilar tanggung jawab sosial dan lingkungan dan Asta Cita pemerintah khususnya pada aspek pengembangan SDM," ujar Ivan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Ivan mengapresiasi Kejaksaan Agung yang memberi kesempatan Jamkrindo berkontribusi pada program keadilan restoratif melalui pemberian pelatihan bagi para peserta keadilan restoratif. Pihaknya mendukung penuh penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kepri), Pemprov Kepri serta Penandatanganan Kerja Sama antara Kejaksaan Negeri se-Kepri dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kepri.

"Ada sejumlah pelatihan yang telah kami lakukan bertajuk ‘Kembali Berkarya dan Berdaya’ antara lain pelatihan usaha laundry sepatu, pelatihan pembuatan parfum laundry dan pelatihan pembuatan parfum Eau de Parfum atau EDP," ucap Ivan.

Melalui kombinasi penjaminan kredit UMKM sebagai bisnis inti dan program pemberdayaan masyarakat melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), Jamkrindo memastikan nilai sosial dan nilai ekonomi berjalan beriringan, sehingga dampak ke masyarakat menjadi lebih terukur, inklusif, dan berkelanjutan. Selain itu, lanjut Ivan, Jamkrindo melalui program TJSL bersama Holding Indonesia Financial Group (IFG) juga telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan di sejumlah wilayah di Kepulauan Riau antara lain pembagian ratusan paket seragam sekolah, sepatu, tas dan juga pemeriksaan gigi gratis untuk siswa/i Sekolah Dasar dan pemberian bantuan sosial paket sembako untuk masyarakat yang membutuhkan.

"Di sisi pembangunan daerah, Jamkrindo mengapresiasi langkah Pemprov Kepulauan Riau dalam menciptakan iklim usaha yang positif, kondusif, serta berpihak pada pertumbuhan sektor produktif," kata Ivan.

Plt Direktur Utama Jamkrindo Abdul Bari mengatakan inisiatif memperkuat ekosistem usaha menjadi fondasi penting bagi terbangunnya kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah daerah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan di masa mendatang. Jamkrindo, lanjut Bari, berkomitmen mendukung terciptanya ekosistem usaha yang sehat, transparan, dan akuntabel di Provinsi Kepulauan Riau melalui layanan penjaminan surety bond.

"Penjaminan surety bond berperan memastikan pelaksanaan proyek pembangunan berjalan tepat waktu, tepat mutu, serta memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa," ujar Bari.

Dengan kontribusi ini, ucap Bari, Jamkrindo berharap dapat memperkuat kelancaran pembangunan daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau yang semakin inklusif dan berkelanjutan. Melalui penjaminan surety bond, lanjut Bari, pihaknya memberikan kepastian hukum dan keuangan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan yang sejalan dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 4 Tahun 2024.

"Regulasi ini menjadi pendorong bagi perusahaan penjaminan seperti Jamkrindo untuk terus memperluas kontribusi dalam mendukung pengadaan barang dan jasa yang transparan, efisien, dan berkeadilan," kata Bari.

Direktur C pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Agoes Soenanto Prasetyo menyampaikan pidana kerja sosial merupakan model alternatif pemidanaan yang membina pelaku tindak pidana di luar penjara yang tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh ada komersialisasi, dan harus sesuai peraturan perundang-undangan. Melalui pidana kerja sosial, ucap Agoes, para pelaku yang menjalani pidana kerja sosial memiliki kesempatan berbuat baik kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat

"Ini bukan lah sekadar acara seremonial. Namun lebih dari itu, kegiatan ini adalah perwujudan nyata sinergi kelembagaan dalam mendukung penerapan pidana kerja sosial yang terencana, terukur, dan berkeadilan," kata Agoes.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie angkat bicara terkait dengan sejumlah pihak yang menilai adanya pasal bermasalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang akan menjadi hukum formil yang mendampingi KUHP.

Hal itu disampaikan dalam keterangan pers terkait serap aspirasi masyarakat di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Selasa (25/11/2025).

Menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan pembahasan KUHAP, Jimly menegaskan bahwa regulasi baru tersebut merupakan capaian penting.

“Ya pasti, itu juga akan kita diskusikan. Jadi kita harus syukuri KUHAP sudah ditetapkan dan mulai akan berlaku tahun depan,” ujarnya.

Dia menekankan bahwa pembaruan KUHAP memiliki sejarah panjang sebelum akhirnya disahkan.

“Ini sejarah, kenapa, usaha untuk memperbarui KUHAP kan sejak 1963, baru berhasil sekarang. Lalu, 2023 kemarin dan berlakunya mulai tahun depannya, kita harus siap-siap,” jelasnya.

Lebih lanjut, Jimly menjelaskan bahwa KUHAP baru membawa penyelarasan hukum material dan hukum formil, termasuk penguatan paradigma keadilan restoratif.

“Yang kedua, yang terakhir KUHAP. Ini kan pasangan hukum material dan hukum formilnya. Di dalamnya salah satu yang juga mengalami penguatan kebijakan ialah mekanisme restoratif justice. Peradilan yang memulihkan, bukan sekedar membalas kesalahan. Nah ini filosofi baru yang mudah-mudahan lebih sesuai dengan karakter negara hukum kita,” katanya.

Tanggapi Kritik Masyarakat Sipil

Dalam kesempatan itu, Jimly juga merespons kritik dari kelompok masyarakat sipil, termasuk yang disampaikan dalam konferensi pers yang digelar sejumlah organisasi, seperti LBH, mengenai kekhawatiran bahwa KUHAP baru justru memperkecil peluang reformasi kepolisian.

“Ya bisa begitu kalau tidak setuju, kalau ada yang abuse gitu, segera saja ajukan ke MK. Tidak usah nunggu 30 hari, tidak usah nunggu ditandatangani oleh Presiden,” kata Jimly.

Lebih lanjut, dia menanggapi dorongan sebagian kelompok yang meminta Presiden Prabowo Subianto agar menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) sebagai solusi atas pasal-pasal yang dianggap bermasalah.

Menurut Jimly, mekanisme yang tepat bukan penerbitan Perpu, tetapi uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

“Lah iya diajukan judicial review. Itu mekanismenya. Perpu, nanti kalau perpu ditetapkan untuk kepentingan yang lain, marah,” ujarnya.

Jimly menilai desakan agar pemerintah menerbitkan Perpu berpotensi menimbulkan penyalahgunaan instrumen tersebut.

“Nah ini supaya yang sesuai sama dia bikin perpu. Jadi perpu itu kayak jadi anu gitu loh. Itu nanti disalahgunakan. Yaudah sudah ada mekanismenya. Undang-undang sudah jadi dan sudah disahkan secara material sudah final. KUHAP itu sudah final disahkan di DPR berdasarkan pasal 20 ayat 5 undang-undang dasar kita,” tegasnya.

Tak hanya itu, dia menjelaskan bahwa KUHAP secara material sudah berkekuatan hukum meskipun belum ditandatangani Presiden.

“Tapi ada peluang di situ dalam 30 hari kalau Presiden tidak menandatangani, itu langsung sah menjadi undang-undang. Artinya sudah final secara material,” jelasnya.

Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa masyarakat yang keberatan sebaiknya segera menempuh jalur konstitusional.

“Nah maka tidak usah nunggu 30 hari, ajukan aja ke MK dan MK pun harus membangun tradisi bahwa tidak usah nunggu diundangkan dulu pakai nomor baru diuji. Jadi rancangan undang-undang yang sudah ketok palu itu sudah final secara material, daripada nanti menimbulkan korban, segera aja diuji, minta prioritas sidang cepat. Jangan Perpu dong,” tandas Jimly.

Bisnis.com, JAKARTA - Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR.

Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II Tahun 2025-2026, Selasa (18/11/2025), di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat.

Rapat pengsahan dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan turut dihadiri para Wakil Ketua DPR yaitu Sufmi DASCO Ahmad, Adies Kadir, Saan Mustafa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Sebelum diresmikan, perencanaan RKUHAP lebih dulu disampaikan oleh Ketua Komisi III Habiburokhman dengan menjelaskan alur pembahasan RKUHAP.

Setelah selesai pembacaan, Puan selaku pimpinan sidang meminta pendapat kepada seluruh tamu undangan yang hadir apakah RKUHAP dapat disahkan sebagai Undang-Undang. Seluruh tamu undangan serentak menjawab setuju sehingga KUHAP resmi menjadi Undang-Undang.

Pengesahan KUHAP tidak luput dari pro-kontra karena sebagian isinya dianggap mempersempit ruang gerak masyarakat, sebagian lainnya dinilai mampu menegakkan perlindungan masyarakat hingga hak asasi manusia.

Berikut Poin-poin KUHAP Terbaru yang Perlu Diketahui Masyarakat

1. Penyadapan Perangkat Elektronik

Dalam Pasal 1 ayat (36) dijelaskan bahwa penyadapan adalah kegiatan memperoleh informasi pribadi yang dilakukan secara rahasia dalam penegakan hukum dengan cara mendengarkan, merekam, membelokkan, menghambat hingga mengubah. Di Pasal 136 ayat (1) ditegaskan bahwa penyadapan untuk kepentingan penyidikan.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Undang-Undang penyadapan akan dibentuk secara khusus untuk menjelaskan secara rinci sistematis penyadapan.

2. Pemblokiran dan Penyitaan Harus Dapat Izin Pengadilan

Dalam pasal 140 ayat (1) dijelaskan bahwa pembelokiran yang dilakukan penyidik hanya bisa dilakukan setelah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Pada ayat (4) Ketua Pengadilan Negeri diwajibkan cermat dalam memberikan izin pembelokiran.

Kemudian pada Pasal 119 ayat (1) dinyatakan bahwa penyidik harus lebih dulu meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah benda yang ingin disita. Pada ayat (2) permohonan penyitaan harus memuat informasi terkait jenis, jumlah dan nilai barang, lokasi, dan alasan penyitaan.

3. Memberikan Rehabilitasi dan Perawatan bagi Penyandang Disabilitas

Pada Pasal 146 ayat (1) disampaikan bahwa pelaku tindak pidana yang merupakan penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual berat sebagaimana diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengadilan dapat menetapkan tidnskam berupa rehabilitasi atau perawatan.

4. Mekanisme Keadilan Restoratif

Pasal 80 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa restoratif dapat dikenakan terhadap tindak pidana diancam hanya dengan pidana denda paling banyak kategori III atau diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Huruf b menjelaskan tindak pidana yang pertama kali, dan di huruf c dijelaskan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, kecuali terhadap tindak pidana yang putusannya berupa pidana denda atau tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan.

5. Buku hingga kitab dapat disita

Pada Pasal 47, untuk pengungkapan suatu tindak pidana, penyidik dapat melakukan penggeledahan terhadap surat, buku, kitab, daftar, atau data tertulis lain yang belum disita dan jika diperlukan penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap surat, buku, kitab, daftar, atau data tertulis lain tersebut.

6. Mekanisme Penggeledahan

Pasal 113 ayat (1) penggeledahan harus mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Tinggi. Namun, ada pengecualian yang dijelaskan dalam ayat (5) bahwa penyidik dapat menggeledah tanpa izin Ketua Pengadilan Tinggi jika letak geografis yang susah dijangkau, tertangkap tangan, berpotensi berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti dan/atau situasi berdasarkan penilaian penyidik.

Adapun KUHAP akan mulai mulai berlaku pada 2 Januari 2026, bersamaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

"Yang jelas bahwa dengan berlakunya KUHP kita di tahun 2026, 2 Januari yang akan datang, sekarang KUHAP-nya juga sudah siap. Jadi otomatis dua hal ini, hukum materil dan formilnya itu dua-duanya sudah siap," pungkas Supratman, Selasa (18/11/2025

Bisnis.com, JAKARTA - Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR.

Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II Tahun 2025-2026, Selasa (18/11/2025), di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat.

Rapat pengsahan dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan turut dihadiri para Wakil Ketua DPR yaitu Sufmi DASCO Ahmad, Adies Kadir, Saan Mustafa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Sebelum diresmikan, perencanaan RKUHAP lebih dulu disampaikan oleh Ketua Komisi III Habiburokhman dengan menjelaskan alur pembahasan RKUHAP.

Setelah selesai pembacaan, Puan selaku pimpinan sidang meminta pendapat kepada seluruh tamu undangan yang hadir apakah RKUHAP dapat disahkan sebagai Undang-Undang. Seluruh tamu undangan serentak menjawab setuju sehingga KUHAP resmi menjadi Undang-Undang.

Pengesahan KUHAP tidak luput dari pro-kontra karena sebagian isinya dianggap mempersempit ruang gerak masyarakat, sebagian lainnya dinilai mampu menegakkan perlindungan masyarakat hingga hak asasi manusia.

Berikut Poin-poin KUHAP Terbaru yang Perlu Diketahui Masyarakat

1. Penyadapan Perangkat Elektronik

Dalam Pasal 1 ayat (36) dijelaskan bahwa penyadapan adalah kegiatan memperoleh informasi pribadi yang dilakukan secara rahasia dalam penegakan hukum dengan cara mendengarkan, merekam, membelokkan, menghambat hingga mengubah. Di Pasal 136 ayat (1) ditegaskan bahwa penyadapan untuk kepentingan penyidikan.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Undang-Undang penyadapan akan dibentuk secara khusus untuk menjelaskan secara rinci sistematis penyadapan.

2. Pemblokiran dan Penyitaan Harus Dapat Izin Pengadilan

Dalam pasal 140 ayat (1) dijelaskan bahwa pembelokiran yang dilakukan penyidik hanya bisa dilakukan setelah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Pada ayat (4) Ketua Pengadilan Negeri diwajibkan cermat dalam memberikan izin pembelokiran.

Kemudian pada Pasal 119 ayat (1) dinyatakan bahwa penyidik harus lebih dulu meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah benda yang ingin disita. Pada ayat (2) permohonan penyitaan harus memuat informasi terkait jenis, jumlah dan nilai barang, lokasi, dan alasan penyitaan.

3. Memberikan Rehabilitasi dan Perawatan bagi Penyandang Disabilitas

Pada Pasal 146 ayat (1) disampaikan bahwa pelaku tindak pidana yang merupakan penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual berat sebagaimana diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengadilan dapat menetapkan tidnskam berupa rehabilitasi atau perawatan.

4. Mekanisme Keadilan Restoratif

Pasal 80 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa restoratif dapat dikenakan terhadap tindak pidana diancam hanya dengan pidana denda paling banyak kategori III atau diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Huruf b menjelaskan tindak pidana yang pertama kali, dan di huruf c dijelaskan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, kecuali terhadap tindak pidana yang putusannya berupa pidana denda atau tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan.

5. Buku hingga kitab dapat disita

Pada Pasal 47, untuk pengungkapan suatu tindak pidana, penyidik dapat melakukan penggeledahan terhadap surat, buku, kitab, daftar, atau data tertulis lain yang belum disita dan jika diperlukan penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap surat, buku, kitab, daftar, atau data tertulis lain tersebut.

6. Mekanisme Penggeledahan

Pasal 113 ayat (1) penggeledahan harus mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Tinggi. Namun, ada pengecualian yang dijelaskan dalam ayat (5) bahwa penyidik dapat menggeledah tanpa izin Ketua Pengadilan Tinggi jika letak geografis yang susah dijangkau, tertangkap tangan, berpotensi berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti dan/atau situasi berdasarkan penilaian penyidik.

Adapun KUHAP akan mulai mulai berlaku pada 2 Januari 2026, bersamaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

"Yang jelas bahwa dengan berlakunya KUHP kita di tahun 2026, 2 Januari yang akan datang, sekarang KUHAP-nya juga sudah siap. Jadi otomatis dua hal ini, hukum materil dan formilnya itu dua-duanya sudah siap," pungkas Supratman, Selasa (18/11/2025

Jakarta, CNBC Indonesia - DPR RI mengesahkan RUU KUHAP menjadi Undang-Undang pada rapat paripurna yang dilangsungkan di Gedung Parlemen, Jakarta pada Selasa (18/11/2025).

Menteri Hukum Andi Atgas mengatakan bahwa pembaharuan RUU KUHAP ini mengakomodir perubahan jaman seperti adanya perubahan ketatanegaraan, kemajuan teknologi informasi dan dinamika sosial masyarakat. Serta adanya ancaman dari kejahatan lintas negara, kejahatan saiber, serta meningkatnya tuntutan terhadap perlindungan hak asasi manusia.

"Oleh karena itu, pembaharuan KUHAP diperlukan agar hukum acara pidana kita menjadi lebih adaptif, modern, dan berkeadilan," kata Andi Atgas di Parlemen.

Andi Atgas mengungkapkan bahwa ada beberapa poin utama dalam penyesuaian RUU KUHAP.

Pertama, penguatan perlindungan hak asasi manusia dengan menjamin hak tersangka, terdakwa, korban, saksi, dan penyandang disabilitas untuk memperoleh perlakuan yang adil dan bantuan hukum tanpa diskriminasi.

Kedua, modernisasi dan digitalisasi proses hukum melalui pengakuan bukti elektronik serta pengembangan sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi agar proses hukum lebih efisien dan transparan.

Ketiga, pengawasan ketat terhadap tindakan upaya paksa dan penetapan tersangka melalui mekanisme perizinan hakim serta penguatan fungsi pra-peradilan untuk menjamin akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Keempat, pengenalan konsep baru seperti play-by-game atau deferred prosecution agreement sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang menekankan efisiensi, pemulihan korban, dan tanggung jawab pelaku.

Kelima, penerapan mekanisme keadilan restoratif yang menempatkan pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan masyarakat sebagai tujuan utama penegakan hukum.

Keenam, pertanggungjawaban pidana korporasi serta penguatan peran advokat sebagai mitra sejajar dalam penegakan hukum.

Ketujuh, sinkronisasi dengan KUHP baru agar hukum pidana material dan formil berjalan seimbang dalam satu kesatuan sistem hukum nasional.

"Dengan adanya pembaharuan ini, diharapkan hukum acara pidana di Indonesia dapat menjadi lebih responsif terhadap tantangan zaman, lebih adil terhadap warga negara, dan lebih tegas terhadap penyalahgunaan kewenangan."

Andi juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyetujui RUU KUHAP tersebut disahkan menjadi Undang-Undang.

"Bapak Presiden dalam rapat paripurna yang terhormat ini. Dengan ini, mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Presiden menyatakan setuju rancangan KUHP untuk disahkan menjadi undang-undang."

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi III DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah rampung dibahas untuk dibawa ke tingkat rapat paripurna.

"Kami meminta persetujuan kepada anggota Komisi III dan pemerintah apakah naskah RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II yaitu pengambilan keputusan atas RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR RI terdekat, setuju?," kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman yang dijawab setuju oleh para Anggota DPR RI yang hadir di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (13/11/2025) dilansir dari Antara.

Keputusan itu diambil setelah seluruh fraksi partai politik dan perwakilan pemerintah menyampaikan pandangan dan penyetujuannya terhadap tuntasnya rancangan undang-undang tersebut.

Habiburokhman menjelaskan bahwa RUU itu disusun guna menghadapi sejumlah tantangan sistem peradilan pidana yang berjalan selama ini, yakni transparansi, akuntabilitas serta perlindungan hak-hak tersangka korban, saksi, disabilitas, perempuan dan anak.

Di samping itu, menurut dia, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi turut mempengaruhi cara penegakan hukum. Oleh karena itu setiap pasal dalam RUU tersebut tentu harus merespons kebutuhan tersebut dengan bijaksana dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Dia mengatakan bahwa RUU KUHAP yang selesai dibahas oleh komisinya tersebut berupaya untuk memastikan setiap individu yang berurusan dengan hukum, baik yang terlibat sebagai saksi, tersangka, maupun korban, harus mendapatkan perlakuan yang adil dan setara, bahkan perlindungan.

Berikut Poin-poin penting RKUHAP yang Bakal Dibawa ke Paripurna

1. Penyesuaian hukum acara pidana, dan dengan memperhatikan perkembangan hukum nasional dan internasional.

2. Penyesuaian pengaturan hukum acara pidana dengan nilai nilai KUHP baru yang menekankan orientasi restoratif, rehabilitatif, restitutif guna mewujudkan pemulihan keadilan substansi dan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.

3. Penegasan prinsip diferensiasi fungsional dalam sistem penilaian pidana yaitu pembagian peran yang proposional antara penyidik, penuntut umum, hakim, advokat dan pemimpin kemasyarakatan untuk menjadi profesionalitas dan akuntabilitas.

4. Perbaikan pengaturan mengenai kewenangan penyelidik, penyidik dan penuntut umum serta penguatan koordinasi antar lembaga guna meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas sistem peradilan pidana.

5. Penguatan hak-hak tersangka, terdakwa korban, saksi termasuk hak atas bantuan hukum pendampingan advokat, hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak serta perlindungan terhadap ancaman intimidasi atau kekerasan dalam setiap tahap penegakan hukum.

6. Penguatan peran advokat sebagai bagian integral dalam sistem peradilan pidana mencakup kewajiban pendampingan advokat terhadap tersangka dan atau terdakwa dalam setiap tahap pemeriksaan. Penegasan kewajiban negara untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi pihak tertentu dan perlindungan terhadap advokat dalam menjalankan tugas dan profesinya.

7. Pengaturan mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana luar pengadilan yang dapat dilakukan sejak tahap penyelidikan hingga pemeriksaan di pengadilan.

8. Perlindungan khusus terhadap kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas, perempuan, anak dan lanjut usia diperkuat dengan kewajiban aparat untuk melakukan asesmen kebutuhan khusus, serta menyediakan sarana dan prasaran pemeriksaan yang ramah dan aksesibel.

9. Penguatan perlindungan penyandang disabilitas dalam setiap tahap pemeriksaan.

10. Perbaikan pengaturan tentang upaya paksa untuk menjamin penerapan prinsip perlindungan HAM dan due proces of law. Termasuk pembatasan waktu syarat penetapan dan mekanisme kontrol yudisial melalui izin pengadilan atas tindakan aparat penegak hukum.

11. Pengenalan mekanisme hukum baru dalam hukum acara pidana antara lain pengakuan bersalah bagi terdakwa yang kooperatif dengan imbalan keringanan hukuman dan perjanjian penundaan penuntutan bagi pelaku tindak pidana korporasi.

12. Pengaturan prinsip pertanggungjawaban atas tindak pidana korporasi.

13. Pengaturan kompetensi, restitusi, rehabilitasi secara lebih tegas sebagai hak hukum korban dan pihak yang dirugikan oleh kesalahan prosedur atau kekeliruan penegakan hukum.

14. Modernisasi hukum acara pidana untuk mewujudkan proses peradilan yang cepat sederhana, transparan dan akuntabel.