Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 10 motor hingga mata uang asing usai menggeledah rumah mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan.

Penggeledahan dilakukan sejak pukul 13.47 WIB hingga pukul 19.01 WIB, Jumat (5/6/2026). Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menguraikan bahwa penyidik telah menyita barang bukti berupa 2 mobil sport, 10 unit kendaraan roda dua mulai dari vespa, moge, hingga harley; 7 unit sepeda; dan beberapa perhiasan lainnya.

"Selain itu penyidik juga menyita sejumlah uang dalam mata uang rupiah, maupun valas, seperti USD, EUR, maupun YEN," kata Budi dalam keterangan tertulis, Jumat (5/6/2026).

Budi menjelaskan bahwa barang bukti yang disita diduga berasal dari dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan tersangka terkait pengurusan izin tinggal sementara WNA.

KPK telah lebih dulu menyita barang bukti dari para tersangka yang nilainya mencapai Rp17,5 miliar, terdiri dari 7 unit mobil, 15 unit motor, 11 unit sepeda, saldo dalam rekening bank dan rekening aset kripto, serta sejumlah mata uang asing.

Diketahui, Silmy terlibat dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan dokumen izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia. Pada perkara ini, kapasitas jabatan Silmy adalah Dirjen Imigrasi tahun 2023-2024.

Silmy diduga telah memerintahkan Direktur Izin Tinggal, Jaya Saputra (JS) untuk meminta jatah dari setiap pengurusan izin dokumen tinggal. Kemudian JS memerintahkan Bagus Bramantyo (BGS) dan Tessar Bayu Setyaji (TBS) selaku Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal.

Bagus dan Tessar memberikan akses kepada dua staf Subdit Izin Tinggal agar dapat melaksanakan perintah tersebut, yakni Juniadi Sri Prambudi dan Gusti Bernardiansyah (GST).

Gusti dengan sengaja membuat rekening khusus untuk menampilkan uang hasil pemerasan. Menurut Ketua KPK, Setyo Budiyanto selama periode 2022-2026 mereka memperoleh keuntungan Rp145,5 miliar.

"Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi, yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada Saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu," ucap Setyo saat konferensi pers, pada Kamis (4/6/2026).

Setyo memaparkan kasus ini merupakan hasil pengembangan penyidikan dari kasus pemerasan RPTKA 2025 dan hasil laporan analisis keuangan PPATK.

Dalam laporan PPATK mengenai transaksi keuangan yang terkait dengan 35 pegawai Kementerian Imipas pada periode tahun 2019-2025, ditemukan aliran dana pada 96 rekening bank dengan total nilai mencapai Rp366,7 miliar.

"Dari total aliran uang tersebut, hanya sebesar Rp9,7 miliar atau sekitar 3% yang bersumber dari gaji atau tunjangan, sementara sisanya atau 97% lainnya diduga berasal dari pihak-pihak yang melakukan pengurusan-pengurusan di bidang keimigrasian," jelas Setyo.

Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing di Kementerian Hukum & HAM/ Imipas tahun 2022–2026, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 8 orang tersangka, yaitu:

1. Eks Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imipas 2023-2024 Silmy Karim (SK)

2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)

3. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS)

4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)

5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS)

6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA)

7. Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP)

8. Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah (GST)

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 4-23 Juni 2026. Penahanan terhadap tersangka JSP, GST, dan RAA dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang ACLC C1 KPK. Sementara terhadap Tersangka SK, SMG, JS, TBS, dan BGS ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita barang bukti dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal Warga Negaranya Asing (WNA) di Indonesia. Totalnya mencapai Rp17,5 miliar yang dihimpun dari tiga tersangka.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan barang bukti yang disita beragam mulai dari mobil, motor, hingga emas.

"KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait ataupun yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi dalam perkara ini, senilai total mencapai Rp17,5 miliar dalam berbagai jenis barang bukti, seperti 7 unit mobil, 15 unit motor, 11 unit sepeda, saldo dalam rekening bank dan rekening aset kripto, serta sejumlah mata uang asing," kata Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (4/6/2026).

Pertama, aset yang disita dari Juniadi Sri Priambudi (JSP) selaku Ketua Tim Alih Status ITAS, yakni:

1. Saldo rekening milik JSP senilai Rp2,2 miliar;

2. 3 bundel sertifikat hak milik bidang tanah di Jakarta;

3. 3 unit mobil;

4. 5 unit motor; dan

5. 2 unit sepeda.

Kedua, aset yang disita dari Gusti Bernardiansyah (GST) selaku Staf Subdit Izin Tinggal, yakni:

1. 4 akun aset kripto senilai Rp1,2 miliar;

2. 4 unit mobil;

3. 1 unit truk towing;

4. 7 unit motor;

5. 1 bundel BPKB kendaraan roda dua;

7. 8 unit sepeda;

8. dan 500 gram emas

Ketiga, aset yang disita dari Ronald Arman Abdullah (RAA) selaku Kakanim Jakarta Pusat tahun 2024-2025 dan Kakanim Jakarta Barat tahun 2025-2026, yakni;

1. Saldo rekening atas nama RAA

2. 18 keping emas seberat 200 gram;

3. Mata uang asing US Dollar, US$14.500;

4. Mata uang asing Singapore Dollar, SG$ 10.000;

5. Mata uang asing Saudi Arabia Riyal, SAR 30;

6. 1 buah BPKP mobil;

7. 2 buah BPKP motor; dan

8. 1 buah sertifikat perhiasan cincin berlian.

Setelah melakukan pendalaman terhadap 18 orang yang diamankan sejak Selasa (2/6/2026) dan Rabu (3/6/2026), KPK menetapkan 8 tersangka. Penetapan ini berdasarkan kecukupan alat bukti.

Mereka diduga melakukan pemerasan terhadap WNA yang hendak mengurus dokumen tinggal di Indonesia dengan menetapkan biaya tambahan yang tidak sesuai aturan hukum. Jika pihak WNA tidak membayar, maka pengurusan dokumen akan diperlambat.

Instruksi pemerasan dilakukan oleh eks Wakil Menteri Imipas Silmy Karim (SK) yang saat itu menjabat sebagai Dirjen Imigrasi tahun 2023-2024.

Hasil uang pemerasan berasal dari fee biro jasa dan pihak WNA yang ditampung dalam rekening khusus. Selama periode 2022-2026, para pihak di Dirjen Imipas/Kementerian Imipas menerima uang secara langsung (tunai/transfer) maupun melalui layering/perantara, sekurang-kurangnya mencapai Rp145,5 miliar.

"Uang tersebut, kemudian dibagikan kepada para oknum di Dirjen Imipas/Kementerian Imipas setiap pekan di hari Jumat, salah

satunya saudara SK yang menerima jatah rutin sebesar Rp100 juta per minggu," ucap Setyo.

Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing di Kementerian Hukum & HAM/Imipas tahun 2022–2026, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 8 (delapan) orang tersangka, yaitu:

1. Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imipas 2023-2024 Silmy Karim (SK)

2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)

3. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS)

4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)

5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS)

6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA)

7. Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP)

8. Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah (GST)

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para Tersangka untuk 20 hari pertama sejak 4-23 Juni 2026. Penahanan terhadap tersangka JSP, GST, dan RAA dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang ACLC C1 KPK. Sementara terhadap Tersangka SK, SMG, JS, TBS, dan

BGS ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi senyap dengan menyasar Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq. Kegiatan tertangkap tangan berlangsung pada Selasa (3/3/2026) dini hari.

KPK belum mengungkapkan detail konstruksi perkara karena masih menggali informasi dari para pihak yang diamankan dan barang bukti yang sudah disita KPK.

Namun, KPK sudah menyampaikan beberapa fakta dalam penyelidikan tertutup ini. Mulai perkara yang ditangani hingga pihak yang diamankan. KPK juga sudah melakukan ekspos kepada pimpinan dan direncanakan konferensi pers penetapan tersangka dan penahanan berlangsung hari ini.

Berikut fakta-fakta OTT Bupati Pekalongan:

1. Bupati Ditangkap di Semarang

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq ditangkap di Semarang, Jawa Tengah pada Selasa (3/3/2026) dini hari.

Tidak sendiri, tim penindakan KPK juga mengamankan ajudan dan orang kepercayaan Fadia Arafiq.

"Bahwa pada dini hari tadi tim mengamankan sejumlah tiga orang, salah satunya adalah Bupati Pekalongan dan dua pihak lainnya yang merupakan orang kepercayaan dan juga ajudan dari Bupati," kata Budi kepada jurnalis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

2. Kasus Pengadaan Outsourcing

Pada Selasa (3/3/2026) malam, Budi menjelaskan bahwa perkara korupsi yang menyeret Fadia salah satunya pengadaan barang dan jasa di sektor outsourcing yang melibatkan beberapa dinas di Pemkab Pekalongan.

"Dugaan tindak pidana korupsi dalam peristiwa tertangkap tangan ini adalah berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Salah satunya terkait dengan PBJ outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan. Jadi ini diduga ada di beberapa dinas," kata Budi.

Budi menjelaskan, diduga telah terjadi pengaturan pemenangan vendor atau perusahaan-perusahaan tertentu agar bisa mengerjakan pengadaan barang dan jasa di Pemkab Pekalongan.

3. Sita BBE dan Sejumlah Kendaraan

Budi menyampaikan, tim lembaga antirasuah menyita Barang Bukti Elektronik (BBE) dan sejumlah kendaraan saat melakukan kegiatan tertangkap tangan. Namun, Budi belum mengumumkan jumlah kendaraan yang disita.

"Nanti kami akan update. Di antaranya memang BBE juga diamankan, ada kendaraan juga ada yang diamankan," ucapnya.

4. KPK Amankan Sekda Pemkab Pekalongan hingga Pihak Swasta

Menjelang Selasa (3/3/2026) malam, Budi menuturkan bahwa tim kembali mengamankan sejumlah pihak sebanyak 11 orang yang di antaranya Sekretaris Daerah Pemkab Pekalongan, ASN, dan pihak swasta.

Mereka langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa secara mendalam sekaligus melengkapi konstruksi perkara.

"Dari 11 orang yang diamankan dan dibawa ke KPK tersebut ada dari unsur ASN dan juga unsur swasta. Salah satunya adalah Sekda Pemkab Pekalongan," jelas Budi.