Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim dinonaktifkan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan dokumen imigrasi warga negara asing.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang telah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah menetapkan delapan tersangka dan menahannya pada Kamis (4/6/2026).

Dia mengatakan, Kemenimipas menyerahkan seluruh proses penanganan perkara kepada KPK dan berkomitmen untuk bersikap kooperatif; termasuk membuka akses data, dokumen, serta keterangan yang diperlukan penyidik guna mempercepat pengungkapan perkara secara terang dan menyeluruh.

“Proses hukum yang berjalan wajib kita dukung, dan saya minta semua pihak akomodatif mendukung proses tersebut. Apa yang terjadi saat ini sekaligus menjadi momentum bagi kami untuk berbenah serta memperkuat tata kelola keimigrasian agar lebih bersih, transparan dan akuntabel,” kata Agus dalam keterangan resmi, Kamis (4/6/2026).

Dia melanjutkan bahwa saat ini Wamen Imipas Silmy Karim telah dinonaktifkan dari jabatannya agar proses hukum berjalan tanpa hambatan.

"Sebagai langkah penegakan disiplin internal, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan saat ini telah menonaktifkan pejabat terkait dari jabatannya. Langkah ini ditempuh untuk memastikan proses hukum dapat berjalan tanpa hambatan, sekaligus menjaga kelancaran fungsi pelayanan publik," sambungnya.

Dia memastikan, layanan imigrasi tetap berjalan normal dan tidak terdampak dari proses hukum yang sedang berjalan.

“Kami juga memastikan layanan keimigrasian kepada publik tetap berjalan normal di seluruh unit pelayanan dan tidak terdampak oleh proses hukum yang sedang berjalan,” tegasnya.

Silmy merupakan salah satu dari delapan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, penetapan status tersangka setelah tim lembaga antirasuah melakukan ekspos dan terpenuhinya dua alat bukti.

Budi menyampaikan bahwa perkara ini telah naik ke tahap penyidikan. Sebelum penetapan tersangka, KPK mengamankan 18 orang, di mana 10 orang lainnya berstatus sebagai saksi dan telah dipulangkan.

"Adapun kepada delapan orang tersangka tersebut, salah satunya yaitu saudara SK yang merupakan Dirjen Imigrasi periode tahun 2023-2024," kata Budi kepada awak media, Kamis (4/6/2026).

Budi menjelaskan, alasan penahanan Simly karena dugaan alur perintah atau penerimaan uang dilakukan saat Simly menjabat sebagai Dirjen.

Budi menyebut para tersangka telah dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama. Selain disangkakan Pasal12e tentang dugaan tindak pidana korupsi, KPK juga menyangkakan Pasal 12B atau penerimaan lainnya atau gratifikasi.

"Artinya para pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan memenuhi unsur pasal-pasal tersebut ya, baik Pasal 12e maupun 12B. Artinya semua unsurnya sudah terpenuhi," sambung Budi.

Selain itu, KPK melakukan pemasangan KPK-line atau penyegelan di beberapa titik lokasi untuk kemudian nanti kebutuhan penggeledahan pada saat di tahap penyidikan.

Adapun KPK menginformasi bahwa OTT dilaksanakan pada Selasa (2/6/2026) malam.

Dalam perkara ini, KPK telah menyita sejumlah kendaraan roda tiga dan roda empat dari para pihak yang telah diamankan, yakni 7 mobil, 15 motor, dan 11 sepeda.

KPK juga mengamankan logam mulia dalam bentuk emas yang beratnya sekitar ratusan gram, serta mata uang dolar Amerika dan Singapura.

Bisnis.com, JAKARTA— Perusahaan induk platform media sosial Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, dan Threads, Meta belum dapat memastikan jumlah akun pengguna di bawah usia 16 tahun yang telah dinonaktifkan terkait implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Namun, Kepala Kebijakan Publik Meta di Indonesia, Berni Moestafa, memastikan pihaknya telah menyatakan komitmen untuk mematuhi aturan tersebut.

“Belum kami bisa sampaikan update [angkanya]. Jadi kami baru sampaikan juga compliance plan kami kepada Komdigi dan ini sekarang lagi diskusikan,” kata Berni ditemui usai acara Cerdas Digital: Anak Remaja Aman, Orang Tua Tenang di Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Berni mengatakan pihaknya memastikan akan mematuhi PP Tunas. Saat ini, Meta telah menyampaikan langkah-langkah kepatuhan (compliance) kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan masih terus berdiskusi terkait implementasi aturan tersebut.

Dia menambahkan, kolaborasi dan diskusi dengan Komdigi masih terus dilakukan hingga saat ini.

Terkait kemungkinan sudah adanya akun yang diblokir, Berni mengaku belum dapat memberikan jawaban. Menurutnya, hal tersebut masih menjadi bagian dari diskusi bersama Komdigi terkait compliance plan yang telah disampaikan perusahaan.

“Tapi kalau sudah ada informasi lebih lanjut, tentunya kami akan sampaikan juga,” katanya.

Pihaknya juga memastikan akan mengikuti seluruh proses yang berjalan. Selain itu, Meta berharap hasil terbaik dari proses self-assessment yang dilakukan.

Sejumlah platform Meta yang masuk kategori profil risiko tinggi antara lain Facebook, Instagram, dan Threads. Pada April lalu, Meta akhirnya berkomitmen mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP Tunas).

Setelah sempat mendapat sanksi pemanggilan dari Kementerian Komdigi, Meta sepakat melakukan penutupan bertahap dan menonaktifkan akses akun pengguna di bawah usia 16 tahun.

Meta juga telah mengubah Panduan Komunitas mereka. Platform tersebut mengizinkan pengguna berusia minimal 13 tahun, tetapi kini batas usia minimum dinaikkan menjadi 16 tahun khusus untuk pasar Indonesia.

Sebelumnya, Meta mengakui tantangan teknis dalam mengeksekusi kebijakan tersebut cukup berat, mengingat jumlah pengguna layanan Meta di Indonesia telah menembus 100 juta akun.

Namun, Pejabat Kebijakan Publik Meta Regional Asia Pasifik, Rafael Frankel, telah menyampaikan komitmen perusahaan untuk melakukan de-aktivasi secara bertahap. Targetnya, pembersihan akun yang tidak memenuhi kriteria usia diharapkan dapat rampung sepenuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan melalui peraturan ini pemerintah akan menunda akses akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Tahap implementasi kebijakan ini akan dimulai pada 28 Maret 2026.

“Akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform beresiko tinggi mulai dinonaktifkan,” kata Meutya dikutip dari Instagram resmi Komdigi pada Jumat (6/3/2026).

Penonaktifan akan dimulai dari sejumlah platform seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigolive, dan Roblox. Meutya menambahkan proses ini akan dilakukan secara bertahap hingga seluruh platform menjalankan kewajiban kepatuhannya.

Meutya mengatakan Indonesia menjadi negara non-Barat pertama yang menerapkan penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Menurutnya, langkah ini diambil karena anak-anak Indonesia menghadapi ancaman yang semakin nyata di ruang digital, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan daring, hingga risiko adiksi.

“Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma,” katanya.

Meutya menyatakan pihaknya menyadari implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan pada tahap awal. Anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua bisa saja kebingungan menghadapi keluhan tersebut. Namun, menurutnya langkah ini tetap perlu dilakukan di tengah kondisi yang disebutnya sebagai darurat digital.

“Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita,” ungkapnya.

Bisnis.com, BATAM — Pemerintah melalui Kementerian Sosial menonaktifkan lebih dari 49.000 peserta Penerima Bantuan Iuran atau PBI BPJS Kesehatan mulai 1 Februari 2026. Kebijakan ini diambil setelah hasil pemutakhiran data kesejahteraan sosial nasional menunjukkan sebagian peserta tidak lagi masuk kategori desil 1–5 atau kelompok masyarakat termiskin hingga rentan.

Penyesuaian tersebut merupakan bagian dari proses verifikasi dan validasi agar bantuan iuran jaminan kesehatan tepat sasaran. Sepanjang Januari hingga Desember 2025, Kemensos menerbitkan 12 Surat Keputusan (SK) terkait perubahan data peserta PBI—JK. Dalam periode itu, sebanyak 21.257 jiwa tercatat sebagai peserta baru, sementara 29.195 jiwa dinonaktifkan.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Batam, Harry Nurdiansyah, mengatakan pembaruan data dilakukan untuk menjaga akurasi penerima manfaat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Program JKN memiliki tiga pilar utama, yakni perlindungan, kepatuhan, dan gotong royong. Karena itu, data peserta harus terus diperbarui agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa sejak 2025 BPJS Kesehatan telah menyampaikan pemberitahuan kepada peserta terkait potensi perubahan status kepesertaan.

Sejak 2023, BPJS Kesehatan juga tidak lagi menerbitkan kartu fisik Kartu Indonesia Sehat (KIS). Meski demikian, kartu lama tetap berlaku dan kini dapat diakses dalam format digital melalui aplikasi Mobile JKN.

Masyarakat diimbau secara berkala memeriksa status JKN agar tidak terkendala saat membutuhkan layanan kesehatan. Pengecekan dapat dilakukan melalui aplikasi Mobile JKN, layanan PANDAWA di nomor 0811-8162-165, maupun Care Center 165.

“Jika status kepesertaan sudah tidak aktif, peserta dapat beralih menjadi peserta mandiri sesuai ketentuan,” kata dia.

Sementara itu, perwakilan Dinas Sosial Kota Batam, Dyan Rangga, menjelaskan bahwa proses penonaktifan dilakukan berdasarkan data Kemensos yang telah diverifikasi dan diteruskan ke Kementerian Kesehatan sebelum ditetapkan statusnya oleh BPJS Kesehatan.

Peserta yang dinonaktifkan masih memiliki kesempatan mengajukan reaktivasi maksimal enam bulan sejak penetapan.

“Pengajuan dapat dilakukan melalui Dinas Sosial, Dinas Kesehatan di puskesmas, atau dengan mengubah segmen kepesertaan menjadi mandiri,” kata dia.

Perwakilan Dinas Kesehatan Kota Batam, Nurliyasman, menambahkan bahwa proses reaktivasi peserta JKN menjadi penerima bantuan iuran pemerintah daerah sedang berjalan dan jumlah peserta yang berhasil diaktifkan kembali dinilai cukup signifikan.

“Kami memproses pengajuan reaktivasi, biasanya disertai surat keterangan sakit, khususnya bagi pasien dengan penyakit kronis yang membutuhkan pengobatan berkelanjutan,” katanya.

Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk rutin memastikan status kepesertaan JKN tetap aktif agar pelayanan kesehatan dapat diakses tanpa hambatan.

Cara Cek BPJS Kesehatan Aktif atau Tidak

Mengutip keterangan dari laman resmi BPJS Kesehatan, peserta dapat melakukan pengecekan status kepesertaan BPJS Kesehatan aktif atau tidak dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui berbagai kanal resmi, mulai dari layanan WhatsApp, aplikasi Mobile JKN, hingga layanan digital lain yang terintegrasi dengan sistem kepesertaan nasional.

Cek BPJS Kesehatan dengan NIK via WhatsApp (Pandawa/CHIKA)

Peserta BPJS Kesehatan dapat mengecek status kepesertaan melalui layanan pesan WhatsApp, yang disediakan melalui kanal resmi seperti Pandawa atau asisten chat CHIKA.

Langkah Pengecekan Status:

• Simpan nomor resmi WhatsApp Pandawa BPJS Kesehatan (+62-811-8165-165) atau CHIKA (+62-811-8750-400).
• Kirimkan pesan dengan memilih menu Informasi, lalu pilih Cek Status Peserta.
• Masukkan NIK atau nomor kartu BPJS Kesehatan dan tanggal lahir sesuai format yang diminta.
• Sistem otomatis akan menampilkan status kepesertaan aktif atau tidak.
• Layanan ini dapat diakses tanpa perlu login aplikasi tambahan, dengan format chat yang diarahkan oleh sistem otomatis WhatsApp.
  

Cara Cek BPJS Kesehatan via Aplikasi JKN Mobile

BPJS Kesehatan menyediakan aplikasi resmi bernama Mobile JKN, yang bisa diunduh dan digunakan untuk melihat status kepesertaan, fasilitas kesehatan terdaftar, dan informasi lain terkait hak layanan.

Langkah Pengecekan Status:

• Unduh dan instal aplikasi Mobile JKN dari Google Play Store atau Apple App Store.
• Daftarkan diri sebagai pengguna aplikasi (login menggunakan NIK atau nomor kartu BPJS) dan masukkan password.
• Setelah berhasil masuk, pilih menu Info Peserta atau Cek Kepesertaan.
• Aplikasi akan menampilkan data peserta termasuk status aktif atau tidaknya kepesertaan.
  

Cek Status BPJS Kesehatan Melalui Call Center 165

Saluran lain yang disediakan adalah Call Center BPJS Kesehatan di nomor 165. Layanan ini dapat dihubungi melalui telepon rumah atau ponsel untuk mendapatkan informasi administratif, termasuk status kepesertaan.

Langkah Pengecekan Status:

• Hubungi 165 dari telepon atau ponsel yang Anda gunakan.
• Pilih menu layanan status kepesertaan.
• Sampaikan NIK atau nomor peserta serta tanggal lahir.
• Petugas atau sistem akan memberikan informasi status keaktifan kepesertaan.
• Layanan ini tersedia sepanjang hari selama 24 jam dan bisa membantu peserta yang mengalami kesulitan
• mengakses layanan digital.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengumumkan hasil kesepakatan pemerintah terkait dengan penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-14 Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025—2026, Puan memaparkan bahwa pemerintah harus memaksimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara tepat sasaran dengan data yang akurat.

“DPR RI bersama pemerintah telah melakukan pembahasan terkait permasalahan penonaktifan BPJS Penerima Bantuan Iuran atau PBI dan menghasilkan kesepakatan antara lain, satu, pemerintah agar memaksimalkan anggaran yang sudah dialokasikan dalam APBN secara tepat sasaran dengan data yang akurat,” ujar Puan pada Kamis (19/2/2026).

Selanjutnya, Puan mengatakan pemerintah juga harus melakukan pengecekan dan pemutakhiran data desil dengan data pembanding terbaru. Selain itu, dalam tiga bulan ke depan, pemerintah harus tetap memberikan seluruh layanan kesehatan.

“Dalam jangka waktu 3 bulan ke depan, seluruh layanan kesehatan tetap untuk dilayani dan iuran penerima bantuan dibayarkan oleh pemerintah,” terang Puan.

Sebagai informasi, pemerintah telah menonaktifkan 11 juta orang peserta PBI. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan bahwa terdapat 11.085.286 peserta PBI yang dinonaktifkan berdasarkan SK 3/HUK/2026 Januari 2026 TMT 1 Februari 2026.

Kemensos mengeluarkan 11 juta orang itu dari daftar masyarakat yang berhak menjadi peserta PBI, berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pembaruan data dalam DTSEN membuat banyak tidak lagi terdaftar sebagai peserta PBI, tetapi ada pula orang miskin yang semula tidak terdaftar dan kini menjadi peserta PBI BPJS Kesehatan.

Terdapat 19 latar belakang dari penonaktifan PBI JK tersebut, seperti pindah segmen, meninggal dunia, individu tidak ditemukan, dan bantuan sosial atau bansos tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Namun, penonaktifan kepesertaan itu paling banyak dilakukan sebagai hasil pembaruan peringkat kesejahteraan keluarga, yaitu sebanyak 10.703.364 orang.

Penonaktifan PBI JK ini sempat menuai kontroversi karena para peserta yang dinonaktifkan tidak diberitahu terlebih dahulu. Selain itu, terdapat juga peserta-peserta yang tidak tahu cara melakukan reaktivasi kepesertaan program ini.

Salah satu kasus yang mencuat di publik adalah ketika pasien-pasien cuci darah tidak lagi bisa menjalankan cuci darah karena ternyata kepesertaan mereka telah dinonaktifkan. Padahal, ketidakhadiran pasien dalam pengobatan cuci darah selama beberapa waktu bisa berakibat fatal bagi para pasien tersebut. (Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) bakal melakukan pengecekan lapangan alias ground check terhadap 5,9 juta keluarga Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dinonaktifkan imbas pembaharuan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Hal ini disampaikan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti usai melakukan rapat kerja tertutup dengan Komisi X DPR RI di Jakarta pada Rabu (18/2/2026) malam.

“Tentang rencana kami untuk melakukan ground check terhadap kira-kira 5,9 juta keluarga, ini yang berasal dari 11 jutaan orang yang dinonaktifkan PBI-nya. Kami konversi ini menjadi sekitar 5,9 juta keluarga, ini juga didukung oleh Komisi X untuk BPS melakukan ground check,” kata Amalia kepada wartawan.

Di samping itu, pihaknya juga akan melakukan hal serupa terhadap 106.153 orang PBI penderita penyakit katastropis yang juga sempat dinonaktifkan.

Menurut Amalia, BPJS Kesehatan telah melakukan reaktivasi PBI JK terhadap penderita penyakit kronis ini, sehingga mereka tetap bisa berobat.

Dia lantas mengaku telah menjelaskan kepada Dewan bahwa BPS tidak pernah menyampaikan bahwa pengkategorian desil semata-mata sama dengan tingkat pendapatan.

Tak hanya pendapatan, Amalia menyebut terdapat 40 variabel yang digunakan untuk menentukan seseorang tergolong dalam desil tertentu.

Sebagai catatan, masyarakat yang termasuk dalam desil 1-4 berhak menerima berbagai jenis bantuan sosial, sementara PBI JK berlaku hingga desil 5. Desil 6-10 tak berhak menerima bansos.

“Desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak antara lain adalah aset, kepemilikan aset, terus kondisi rumah, terus kemudian juga konsumsi listrik dan sebagainya,” terangnya.

Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) membuka opsi reaktivasi otomatis bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan yang menderita penyakit kronis atau katastropik.

Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 3/2026, seseorang dapat menerima bantuan PBI meskipun berada di luar desil yang ditentukan, dengan syarat dalam kondisi bencana, orang terlantar, kondisi yang mengancam keselamatan jiwa, atau terdapat kebijakan pemerintah.

“Maka itu selain reaktivasi reguler, Permensos membuka opsi untuk mereaktivasi otomatis kepada 100.000 PBI nonaktif yang menderita sakit kronis dan katastropik,” ungkapnya dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (9/2/2026).

Bisnis.com, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi angkat suara terkait 45 ribu Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK) warga Kota Pahlawan yang dinonaktifkan imbas dari proses pembaruan data oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

Atas kabar tersebut, Eri mengimbau kepada segenap masyarakat untuk tidak perlu panik serta khawatir. Ia memastikan bahwa pihaknya tetap menjamin pelayanan kesehatan warga berjalan normal lewat skema Universal Health Coverage (UHC).

Eri menjelaskan masing-masing warga hanya cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mendapatkan layanan kesehatan. Termasuk juga, tutur dia, bagi warga yang kepesertaan BPJS Kesehatan PBI JK dinonaktikan yang juga dapat menggunakan KTP untuk dapat mendapatkan layanan kesehatan.

“Surabaya itu [layanan kesehatan] sudah UHC. Kita sampaikan cukup dengan [menunjukkan] KTP. Kalau ada yang PBI-nya nonaktif, maka ketika di Surabaya masih bisa menggunakan KTP untuk berobat,” beber Eri dikutip Rabu (18/2/2026).

Walau begitu, dirinya juga mengimbau bagi warga yang secara finansial dalam kategori mampu, khususnya yang berada dalam kategori desil 8 hingga 10, untuk menggunakan jalur BPJS Mandiri.

“Saya minta tolong warga Surabaya yang masuk desil 8 sampai 10, mari kita gotong-royong untuk membantu sesama dengan tidak mengambil jatah warga desil 1 sampai 5, atau warga Prasejahtera. Nanti yang benar-benar tidak mampu malah terhambat,” tegasnya.

Selain itu, Ketua APEKSI ini juga mengimbau kepada segenap perusahaan di Kota Surabaya agar tetap menjalankan kewajibannya dengan mendaftarkan serta membayar iuran BPJS para pekerjanya.

Untuk memastikan bantuan yang disalurkan tepat sasaran, Pemkot Surabaya akan melakukan validasi ulang data warga prasejahtera. Sejumlah petugas akan terjun ke lapangan untuk melakukan verifikasi data hingga tingkat RW.

“Kita akan kembalikan lagi ke warga apakah ada sanggahan terkait data warga prasejahtera di masing-masing RW. Kita akan sampaikan, benar tidak warga prasejahtera sekian, yang sejahtera sekian. Kalau datanya sudah benar, yang mampu saya mohon untuk membayar sendiri (iuran BPJS-nya),” terangnya.

Menurutnya, langkah tersebut ditempuh karena anggaran pemerintah kota memiliki keterbatasan dan harus diprioritaskan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan.

“Pemerintah kota tidak bisa membantu semuanya secara total. Yang tidak mampu dipegang pemerintah, tapi yang mampu saya doakan tambah kaya, tambah rezekinya,” pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Tercatat sebanyak 1.480.380 jiwa peserta Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK) di Provinsi Jawa Timur yang dinonaktifkan sejak 22 Januari 2026 mulai dilakukan reaktivasi secara bertahap.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Restu Novi Widiani menjelaskan jumlah peserta PBI JK di 38 kabupaten/kota sebanyak 15.432.179 jiwa. Namun, yang terdampak penonaktifan 1.480.380 jiwa.

“Penonaktifan peserta PBI JK dilakukan sebagai bagian dari proses penyesuaian dan pemutakhiran data secara nasional,” beber Restu Novi, Kamis (12/2/2026).

Novi menyebut kebijakan tersebut ditempuh untuk memastikan program iuran jaminan kesehatan dapat tepat sasaran bagi masyarakat miskin dan rentan miskin yang terdaftar pada desil 1 sampai 5.

Bagi peserta PBI yang dinonaktifkan dan segera membutuhkan pelayanan medis darurat karena penyakit kronis, katastropik, dan kondisi berat lainnya diminta untuk segera mengajukan reaktivasi.

“Untuk reaktivasi bersyarat selama masuk dalam kategori masyarakat miskin atau rentan miskin berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Dinas Sosial Kabupaten/Kota,” bebernya.

Usai membuat laporan ke Dinsos kabupaten/kota, peserta terdampak penonaktifan dapat melakukan reaktivasi melalui Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

“Kami mendorong petugas operator SIKS-NG agar aktif dalam mengisi aplikasi supaya tidak ada warga yang berhak tidak terdaftar dan reaktivasi bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat menjadi peserta PBI JKN kembali,” jelasnya.

Novi menjelaskan sebanyak lebih dari 1,4 juta peserta PBI JK di Jawa Timur yang terdampak penonaktifan saat ini secara bertahap mulai melakukan reaktivasi. “Jumlah itu berproses terus reaktivasi namun langsung kabupaten/kota langsung ke Kemensos. Intinya di Jatim sudah mulai sosialisasi sejak Juli tahun lalu,” sebutnya.

Pihaknya mengklaim akan menginstruksikan masing-masing Dinsos seluruh tingkat kabupaten/kota untuk melakukan rapat koordinasi dengan para pemangku kebijakan terkait di wilayah masing-masing.

“Kami memastikan Dinsos Kabupaten/Kota aktif melakukan pemutakhiran data dengan menanggapi pengaduan masyarakat yang reaktivasi, menyisir warga-warga desil 1 sampai 4 yang belum memiliki PBI JKN untuk dimutakhirkan melalui SIKS NG,” tegasnya.

Lebih lanjut, Novi mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan jajaran terkait terutama Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Selain itu, pihaknya meminta kepada segenap petugas PKH dan TKSK membantu masyarakat yang terdampak untuk melakukan reaktivasi.

“Kami menugaskan relawan pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) dan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) mensosialisasikan, membantu proses reaktivasi,” pungkasnya.

Bisnis.com, MALANG — Jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang dinonaktifkan di wilayah kerja Malang Raya 126.034 peserta dengan rincian Kota Malang 9.920 peserta, Kabupaten Malang 112.140 peserta, dan Kota Batu 3.974 peserta.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang Hernina Agustin Arifin mengatakan penonaktifan peserta PBI JK merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku mulai 1 Februari 2026, sebagai bagian dari pembaruan dan pemutakhiran data kepesertaan secara nasional.

“Dalam Surat Keputusan Menteri Sosial tersebut telah dilakukan penyesuaian data peserta PBI JK, di mana sejumlah peserta yang dinonaktifkan digantikan dengan peserta baru, sehingga secara jumlah total peserta PBI JK tetap terjaga. Pembaruan data ini dilakukan secara berkala oleh Kementerian Sosial agar bantuan iuran tepat sasaran,” ujarnya dikutip Selasa (11/2/2026).

Menyikapi informasi terkait penonaktifan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Jaminan Kesehatan (PBI JK), dia menjelaskan, peserta PBI JK yang dinonaktifkan dan membutuhkan layanan kesehatan dapat mengajukan permohonan melalui Dinas Sosial setempat dengan mekanisme yang diawali dari desa/kelurahan.

Proses verifikasi terhadap pengajuan data reaktifasi menjadi kewenangan Dinsos dan Kemensos. Selanjutnya jika data tersebut telah disetujui oleh Pusdatin Kemensos maka BPJS Kesehatan dapat melakukan aktifasi terhadap data yang telah di setujui oleh instansi terkait.

“Apabila masyarakat berkonsultasi terkait mekanisme untuk kembali menjadi peserta JKN dengan penjaminan pemerintah, kami arahkan untuk mengikuti alur melalui kelurahan dan Dinas Sosial sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Ina, sapaan akrab Hernina Agustin Arifin.

Sebagai langkah antisipatif atas penonaktifan kepesertaan PBI JK secara masal, ujar dia, BPJS Kesehatan Cabang Malang telah melakukan koordinasi intensif dengan fasilitas kesehatan, baik Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan, termasuk rumah sakit, terkait penyampaian informasi status kepesertaan dan alur penanganan peserta yang dinonaktifkan.

Koordinasi ini dilakukan agar petugas fasilitas kesehatan dapat memberikan penjelasan yang tepat kepada pasien serta mengarahkan peserta sesuai mekanisme yang berlaku.

BPJS Kesehatan Cabang Malang, dia meyakinkan, juga memastikan pendampingan informasi di rumah sakit melalui petugas BPJS SATU!, khususnya bagi peserta yang status kepesertaannya diketahui tidak aktif saat mengakses layanan.

Petugas BPJS SATU! membantu memberikan penjelasan status kepesertaan JKN serta mengarahkan peserta dan keluarga untuk berkoordinasi dengan Dinas Sosial melalui jalur yang telah ditetapkan.

Khusus bagi Peserta PBI JK dengan kondisi medis yang membutuhkan layanan berkelanjutan, seperti pasien cuci darah (hemodialisis), jantung atau sedang perawatan medis, agar segera melakukan reaktivasi melalui kelurahan atau desa dan Dinsos dengan membawa surat keterangan dari Faskes dan surat keterangan desil dari kelurahan atau desa.

Dia meyakinkan pula, BPJS Kesehatan Cabang Malang terus berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dan instansi terkait agar pasien tetap memperoleh penanganan medis sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus mendapatkan informasi yang jelas mengenai langkah administratif yang perlu ditempuh untuk proses pengajuan kepesertaan selanjutnya.

Untuk memastikan status keaktifan kepesertaan JKN, masyarakat dapat memanfaatkan kanal Mobile JKN, Care Center 165, layanan PANDAWA melalui WhatsApp di nomor 0811-816-5165, maupun datang langsung ke Kantor BPJS Kesehatan terdekat.

“Kami mengimbau masyarakat agar secara berkala mengecek status keaktifan kepesertaan JKN dan memahami mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, hak peserta tetap terlindungi dan akses layanan kesehatan dapat berjalan optimal,” ujarnya. (K24).

Bisnis.com, CIREBON — Sejumlah warga rentan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat kehilangan akses layanan kesehatan setelah status kepesertaan PBIBPJS Kesehatan dinonaktifkan secara mendadak. Pencoretan ini terjadi menyusul pemutakhiran data sosial ekonomi nasional, yang menilai sebagian warga tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan, meski kondisi ekonomi mereka belum stabil.

Salah satunya dialami AS (41), warga Kecamatan Klangenan. Pria yang sehari-hari bekerja serabutan ini mendapati status BPJS Kesehatan PBI miliknya nonaktif saat hendak berobat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, awal Februari 2026. AS selama ini bergantung pada BPJS PBI untuk mengakses layanan kesehatan karena tidak memiliki penghasilan tetap.

“Waktu dicek di puskesmas, katanya BPJS saya sudah tidak aktif. Alasannya dianggap sudah mampu,” kata AS, Selasa (9/2/2026).

Menurut AS, pencoretan itu tidak pernah diberitahukan sebelumnya. Dia baru mengetahui statusnya berubah ketika membutuhkan layanan kesehatan. Padahal, kondisi ekonominya tidak mengalami perbaikan signifikan. Usaha kecil yang sempat dijalani beberapa tahun lalu sudah lama tutup, sementara sepeda motor yang tercatat sebagai aset masih dalam status kredit macet.

Kasus serupa tidak hanya dialami AS. Beberapa warga lain di wilayah timur dan barat Kabupaten Cirebon mengeluhkan hal yang sama. Mereka dicoret dari kepesertaan PBI karena dinilai “mampu” berdasarkan data administrasi, meski realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya. Mayoritas bekerja di sektor informal dengan pendapatan tidak menentu dan tanpa jaminan sosial lain.

Penonaktifan ini diduga berkaitan dengan pembaruan data penerima bantuan berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mulai diberlakukan pemerintah pusat. Dalam skema tersebut, kepemilikan aset seperti kendaraan bermotor, riwayat usaha, atau status kependudukan tertentu menjadi indikator penilaian kesejahteraan.

Di tingkat akar rumput, indikator tersebut kerap tidak mencerminkan kondisi ekonomi aktual. Banyak warga yang tercatat pernah memiliki usaha atau aset, tetapi kini sudah kehilangan sumber penghasilan. Data yang bersifat statis dinilai belum mampu menangkap dinamika kemiskinan yang berubah cepat akibat faktor ekonomi dan sosial.

Kondisi ini berdampak langsung pada akses layanan kesehatan. Warga yang sebelumnya terlindungi PBI harus menunda berobat atau membayar secara mandiri. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, biaya layanan kesehatan menjadi beban tambahan yang sulit dipenuhi.

Di sisi lain, fasilitas kesehatan juga berada dalam posisi dilematis. Puskesmas dan rumah sakit harus mematuhi ketentuan administrasi BPJS, meski dihadapkan pada pasien yang secara kasat mata tergolong tidak mampu. Tanpa status kepesertaan aktif, layanan tidak dapat diklaim melalui BPJS.

Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengatakan, pemerintah daerah mengakui adanya perubahan data penerima PBI dan menyebut proses pemutakhiran masih berlangsung. Warga yang merasa berhak kembali masuk PBI diarahkan untuk mengajukan usulan melalui pemerintah desa atau kelurahan setempat agar dapat diverifikasi ulang.

Proses tersebut, lanjutnya, memerlukan waktu dan kelengkapan administrasi, sementara kebutuhan layanan kesehatan bersifat mendesak. Bagi pekerja rentan, jeda waktu antara pencoretan dan reaktivasi kepesertaan berpotensi menimbulkan risiko kesehatan yang serius.

"Tanpa mekanisme pemberitahuan langsung menjadi persoalan utama. Warga tidak memiliki kesempatan mempersiapkan diri atau mengajukan keberatan sebelum statusnya dinonaktifkan. Akibatnya, mereka baru menyadari kehilangan perlindungan negara saat berada dalam kondisi sakit," ujar Imron.

Hingga kini, warga yang terdampak berharap ada solusi cepat agar kepesertaan PBI dapat diaktifkan kembali tanpa proses berbelit. Mereka menilai akses kesehatan seharusnya tidak terputus hanya karena perbedaan antara data administrasi dan realitas hidup sehari-hari.

Bisnis.com, DENPASAR — Pemerintah Kota Denpasar memutuskan menanggung biaya Penerima Bantuan Iuran atau PBIBPJS Kesehatan yang dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial.

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jayanegara menjelaskan warga kota Denpasar yang dinonaktifkan BPJS Kesehatannya sebanyak 24.401 orang, yang merupakan kategori desil 6—10. Menurut Instruksi Presiden, warga negara yang masuk kategori desil 6-10 tidak bisa ditanggung lagi oleh negara karena tidak masuk kategori masyarakat miskin.

Jayanegara menjelaskan, walaupun ada instruksi Presiden yang memerintahkan untuk mencabut bantuan iuran BPJS tersebut, ada peluang daerah mengambil peran, karena jaminan sosial juga merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.

"Memang ada instruksi Presiden, untuk menonaktifkan BPJS Kesehatan yang desil 6—10. Denpasar kena sebanyak 24.401. Karena kami melihat walaupun itu instruksi Presiden, di Perpresnya kami juga punya tanggung jawab memberikan jaminan sosial kepada masyarakatnya," jelas Jayanegara kepada media dikutip Selasa (10/2/2026).

Secara finansial, Pemkot Denpasar memiliki kemampuan anggaran untuk menanggung biaya tersebut. Jayanegara menjelaskan untuk 24.401 BPJS Kesehatan tersebut membutuhkan anggaran Rp9,72 miliar.

"Kami punya cadangan terhadap 113.000 jiwa warga Kota Denpasar, jadi 24.401 ini sudah bisa terpenuhi. Kami akan koordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk masalah ini," kata Jayanegara.

Sementara itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa penonaktifan tersebut dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026.

“Dalam SK tersebut, telah dilakukan penyesuaian di mana sejumlah peserta PBI JK yang dinonaktifkan, digantikan dengan peserta baru. Jadi, secara jumlah total peserta PBI JK sama dengan jumlah peserta PBI JK pada bulan sebelumnya. Pembaruan data PBI JK dilakukan secara berkala oleh Kementerian Sosial supaya data peserta PBI JK tepat sasaran. Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria,” ujar Rizzky dalam keterangan resminya.

Kriteria peserta PBI JK yang bisa mengaktifkan kembali yaitu pertama, peserta tersebut termasuk dalam daftar peserta PBI JK yang dinonaktifkan pada bulan Januari 2026. Kedua, jika berdasarkan verifikasi di lapangan, peserta termasuk kategori masyarakat miskin dan rentan miskin. Ketiga, jika peserta termasuk peserta yang mengidap penyakit kronis, atau dalam kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwanya.

Peserta PBI JK yang dinonaktifkan tersebut bisa melapor ke Dinas Sosial setempat dengan membawa Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan. Selanjutnya, Dinas Sosial akan mengusulkan peserta tersebut ke Kementerian Sosial, dan Kementerian Sosial akan melakukan verifikasi terhadap peserta yang diusulkan.

Jika peserta lolos verifikasi, maka BPJS Kesehatan akan mengaktifkan kembali status JKN peserta tersebut, sehingga peserta yang bersangkutan dapat kembali mengakses layanan kesehatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Berawal dari keluhan ratusan pasien cuci darah yang mendadak tidak bisa berobat, kini terungkap bahwa 11 juta peserta PBIBPJS Kesehatan dinonaktifkan. Besarnya sorotan publik membuat DPR dan pemerintah memberi 'ampunan' bagi mereka yang menunggak sehingga bisa kembali aktif menjadi peserta JKN.

Pembaruan basis data penduduk miskin dengan mengacu kepada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) turut memengaruhi daftar nama yang berhak menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran alias PBI di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Banyak mereka yang terhapus dari daftar, tetapi ada pula orang miskin yang akhirnya berhak menjadi peserta PBI.

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkap bahwa terdapat 11.085.286 peserta PBI yang dinonaktifkan berdasarkan SK 3/HUK/2026 Januari 2026 TMT 1 Februari 2026.

Setelah pembaruan data, terdapat 96.445.346 orang yang kini terdaftar sebagai peserta PBI BPJS Kesehatan. Rinciannya, ada 85.736.683 peserta PBI aktif dan terdapat 1.111.994 orang yang direaktivasi lalu didaftarkan kembali menjadi peserta PBI.

Penonaktifan PBI JK ini sebelumnya menuai kontroversi karena para peserta yang dinonaktifkan tidak diberitahu terlebih dahulu. Selain itu, terdapat juga peserta-peserta yang tidak tahu cara melakukan reaktivasi kepesertaan program ini.

Salah satu kasus yang mencuat di publik adalah ketika pasien-pasien cuci darah tidak lagi bisa menjalankan cuci darah karena ternyata kepesertaan mereka telah dinonaktifkan. Padahal, ketidakhadiran pasien dalam pengobatan cuci darah selama beberapa waktu bisa berakibat fatal bagi para pasien tersebut.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah kemudian menyepakati bahwa dalam jangka tiga bulan ke depan, semua layanan kesehatan tetap dilayani dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) dibayarkan pemerintah.

"Tiga bulan ke depan, semua layanan kesehatan tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan pemerintah," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat membacakan kesimpulan rapat bersama pemerintah soal polemik PBI, Senin (9/2/2026).

Selain itu, dia menyampaikan bahwa DPR dan pemerintah sepakat dalam jangka waktu tiga bulan ke depan, Kementerian Sosial (Kemensos), Pemerintah Daerah, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, untuk melakukan pengecekan dan pemutakhiran kategori desil dengan data pembanding terbaru

"DPR dan pemerintah sepakat untuk memaksimalkan anggaran yang sudah dialokasikan di APBN secara tepat sasaran dan dengan data yang akurat," kata dia.

DPR dan pemerintah, kata dia, juga sepakat agar BPJS Kesehatan aktif melakukan sosialisasi dan memberikan notifikasi ke masyarakat apabila terjadi penonaktifan kepesertaan PBI dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dari Pemerintah Daerah.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan reaktivasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) otomatis sementara selama tiga bulan, sambil memvalidasi data para penerima, merespons penonaktifan kepesertaan 11 juta Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan (PBI JK).

Dia mengatakan bahwa dari 11 juta orang yang terkena pencabutan PBI BPJS, ada sekitar 120.000 peserta dengan riwayat penyakit katastropik, dan ada 12.000 pasien hemodialisis atau cuci darah yang terdampak.

Kemenkeu Suntik Rp20 Triliun ke BPJS Kesehatan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menyiapkan suntikan dana senilai Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan, demi menjaga kesehatan finansial lembaga penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) itu.

Langkah tersebut diungkapkan Purbaya usai polemik penonaktifan peserta program JKN segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang terjadi belakangan.

Purbaya menyatakan dana jumbo tersebut siap dicairkan, termasuk untuk rencana penghapusan piutang iuran peserta. Dia memastikan APBN memiliki fleksibilitas yang cukup untuk merespons kebutuhan mendesak badan jaminan sosial tersebut.

"Ini kan fleksibel semuanya. Kita sudah injek, rencananya injek Rp20 triliun lho ke BPJS. Sudah masuk, tinggal dicairkan saja," ungkapnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Bendahara negara itu menyebut dana itu sudah masuk dalam pos anggaran dan tinggal menunggu eksekusi pencairan. Kendati uang sudah siap, Purbaya masih menahan tombol pencairan.

Menurutnya, manajemen BPJS Kesehatan maupun Kementerian Kesehatan belum menyodorkan proposal penggunaan dana yang terperinci dan jelas.

Purbaya merinci, dari total Rp20 triliun tersebut, alokasi penggunaan terbagi menjadi dua rekomendasi. Kendati demikian, kejelasan peruntukannya masih abu-abu.

"Yang Rp10 triliun buat apa belum tahu. Rp10 triliun lagi entah dipakai buat memperkuat permodalan atau menambah PBI tadi. Masih belum clear. Dia mesti mengajukan proposal ke saya. Kalau clear, baru kita keluarkan," tegasnya.

Oleh sebab itu, dia menepis anggapan bahwa Kementerian Keuangan memperlambat proses. Padahal, sambungnya, yang masih bingung menggunakan Rp20 triliun yang sudah disiapkan adalah BPJS Kesehatan maupun Kementerian Kesehatan sendiri.

Dana Reaktivasi PBI hingga Penghapusan Piutang

Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga merespons permintaan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait dana Rp15 miliar untuk mengaktifkan kembali (reaktivasi) kepesertaan PBI yang sempat dinonaktifkan secara otomatis.

Dia mengaku dana tersebut sebenarnya sudah tersedia, tetapi masih dalam status diblokir atau 'dibintangi'. Purbaya menjamin proses buka blokir tersebut bisa selesai dalam hitungan hari asalkan pihak terkait segera menghadap.

"Nanti kan BPJS tinggal minta ke saya, itu ada satu anggaran yang masih dibintangin. Dia tinggal perbaiki atau tinggal datang ke saya, mungkin minggu ini juga cair. Jadi, enggak ada masalah. Enggak terlalu besar, kan," tuturnya.

Purbaya menambahkan bahwa mekanisme penyaluran dana akan tetap melalui pos anggaran Kementerian Kesehatan, meskipun otorisasi final berada di tangannya.

Dia juga mengungkapkan rencana penghapusan piutang iuran dan denda bagi peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas 3. Purbaya mengonfirmasi bahwa kebijakan tersebut sudah terakomodasi dalam payung anggaran Rp20 triliun yang disiapkan pemerintah.

Kejanggalan PBI BPJS Kesehatan Mendadak Dinonaktifkan

Purbaya memberikan catatan keras terkait manajemen pemutakhiran data PBI yang memicu kegaduhan di masyarakat. Dia mensinyalir adanya lonjakan drastis pada jumlah peserta yang dihapus atau diganti.

Bendahara negara itu mencontohkan, jumlah penghapusan dan penggantian PBI BPJS Kesehatan mencapai 11 juta orang, atau hampir 10% dari total peserta. Padahal, sebelumnya hanya sekitar 1 jutaan.

"Ini yang menimbulkan kejutan. Kenapa tiba-tiba ramai di Februari tahun ini, menurut dugaan kami, karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk dalam daftar lagi, sehingga ya kerasa lah itu," jelasnya dalam rapat konsultasi dengan pimpinan DPR, Senin (9/2/2026).

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu meminta agar ke depan, proses pembersihan data dilakukan secara moderat atau melalui mekanisme perataan dalam kurun 3—5 bulan guna menghindari guncangan sosial.

Dia pun mengusulkan masa transisi atau grace period selama 2—3 bulan sebelum penonaktifan peserta PBI JKN benar-benar berlaku. Selama masa tersebut, lanjutnya, sosialisasi harus dilakukan secara masif agar peserta yang tidak lagi masuk daftar dapat mengambil langkah antisipasi.

"Jangan sampai yang sudah sakit tiba-tiba begitu mau cek darah, cuci darah lagi, tiba-tiba enggak eligible, enggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol. Padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ; uang keluar, image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini," kata Purbaya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan pembaruan basis data untuk menentukan peserta PBI di BPJS Kesehatan, dari sebelumnya menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), hingga terbaru mengacu kepada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Setelah menggunakan acuan DTSEN, Kemensos menemukan bahwa terdapat banyak penduduk sangat miskin hingga rentan miskin yang belum terdaftar sebagai peserta PBI. Padahal, semestinya mereka menjadi prioritas penerima bantuan di program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Di desil 1 sampai 5, yang belum menerima PBI cukup besar, yaitu 54 juta jiwa lebih," ujar Saifullah atau Gus Ipul.

Sebaliknya, masih terdapat kelompok tidak miskin atau bahkan kelas menengah yang menjadi peserta PBI. Jumlahnya lebih dari 15 juta orang.

"Yang lebih mampu terlindungi, yang lebih rentan justru menunggu [untuk bisa terdaftar sebagai peserta PBI]," ujar Gus Ipul.

Dia menjelaskan bahwa data yang diperoleh pada 2025 itu akan segera ditindaklanjuti pada tahun ini. Kemensos akan memeriksa data masyarakat berdasarkan desil untuk memilah siapa yang berhak terdaftar sebagai peserta PBI maupun menjadi penerima bantuan sosial, juga sebaliknya, menghapus mereka yang sebetulnya tidak layak menerima bantuan. (Laurensius Katon Kandela)