Bisnis.com, JAKARTA — Provinsi DKI Jakarta membina hingga 76.114 kader Dasawisma yang sukses memberikan gambaran nyata kondisi masyarakat Ibu Kota lewat data. Mencerminkan bahwa pemanfaatan teknologi merupakan kunci pembuatan kebijakan yang tepat sasaran.

Para emak yang tersebar di seantero Jakarta itu hanya berbekal ponsel pintar, bertugas mengetuk pintu tetangga terdekatnya, lantas menggelar survei kecil-kecilan ke dalam aplikasi bertajuk Carik Jakarta.

Hasil kerja mereka kini telah menjadi acuan berbagai program pemerintah, basis penyaluran bantuan, bahkan bakal menjadi panduan buat surveyor Badan Pusat Statistik (BPS).

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta mengelola para kader Dasawisma itu sejak 2019. Nama "Carik" sendiri diambil dari ungkapan Jawa lama untuk menyebut seorang juru tulis desa.

Hingga kini hasil pendataan Carik Jakarta dalam Dashboard Keluarga Jakarta pun menyajikan data-data terkini tentang kondisi sosial-ekonomi warga Ibu Kota, mulai dari kependudukan, kesehatan, pendidikan, perumahan, bahkan sampai transportasi dan potensi bencana.

Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta Dwi Oktavia menjelaskan basis data merupakan kunci dalam menciptakan berbagai keputusan strategis.

Oleh karena itu, para kader Dasawisma punya peran besar dalam menjembatani para pemangku kepentingan dalam melihat kondisi riil masyarakat Jakarta.

"Kami ingin mengajak lebih banyak institusi dan akademisi, terutama yang terkait pembuatan kebijakan atau program, buat lebih banyak memanfaatkan data-data kita," ungkap wanita yang akrab disapa Lies itu kepada Bisnis, Selasa (21/4/2026).

Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Data dan Informasi Keluarga Dinas PPAPP DKI Jakarta, Kristina Wahyu Sakitri mengungkap beberapa kementerian/lembaga hingga Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) telah memanfaatkan Carik Jakarta.

Misalnya, dengan adanya fitur LAMPID yang mengakomodasi kader Dasawisma melakukan Laporan Lahir, Mati, Pindah, dan Datang (LAMPID) warga sekitar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pun memperoleh manfaat data real time.

"Data kami bisa digunakan sebagai tahapan awal untuk Dukcapil mengecek atau melakukan pengejaran tertib administrasi para warga," jelas wanita yang akrab disapa Kristin itu.

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perumahan, Dinas Kesehatan, bahkan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta juga memanfaatkan data Carik Jakarta sebagai basis program.

"Misalnya, kader Dasawisma setiap waktu pasti lapor siapapun yang hamil, sampai berapa lama kandungan. Itu menjadi basis apakah sudah mendapatkan tambahan vitamin, dan lain-lain. Selain itu, kami juga ada data kawasan rawan bencana yang bermanfaat buat Gulkarmat," tambah Kristin.

Terbaru, Carik Jakarta juga menjadi basis data awal demi efektivitas Pasukan Putih, salah satu program unggulan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, yakni penerjunan ratusan petugas kesehatan untuk memberikan layanan home visit langsung kepada warga lansia dan penderita penyakit kronis.

Atas kerja sama dengan BPS, kader Dasawisma se-Jakarta juga tengah diberdayakan untuk melakukan survei tentang geliat pekerja informal dan full digital di Ibu Kota.

"Harapannya, data-data Dashboard Keluarga Jakarta bisa digunakan lebih luas, seperti untuk akademisi dalam melakukan penelitian atau kajian kebijakan. Dalam waktu dekat kami akan merilis sajian data terbaru per akhir 2025," tutupnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Sebanyak 181.867 Kepala Keluarga (KK) warga Kota Surabaya tidak ditemukan dalam survei Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Mereka pun diimbau untuk segera mengonfirmasi keberadaan atau tempat tinggal terbarunya sebelum giat penertiban nantinya resmi berjalan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya Eddy Christijanto menjelaskan data tersebut diterima pihaknya usai survei DTSEN yang berlangsung pada 16 Oktober 2025 sampai 20 Januari 2026 lalu.

"Dari survei itu, berdasarkan data yang kami terima dari BPS [Badan Pusat Statistik] itu ada sekitar 181.867 KK yang statusnya tidak ditemukan atau tidak bisa ditemui," beber Eddy, Jumat (20/2/2026).

Pihaknya menduga status tidak ditemukan atau tidak bisa ditemui tersebut terbit karena petugas survei tidak mendapati satu pun anggota keluarga di alamat yang bersangkutan.

"Harapan kami adalah kami mohon warga untuk melakukan konfirmasi sesuai dengan yang ada diwebsite-nyasurabaya.go.iduntuk mengetahui keberadaannya," imbaunya.

Eddy pun menegaskan bahwa mekanisme konfirmasi tersebut cukup mudah. Masyarakat hanya perlu memasukkan alamat yang tertera dalam kartu tanda penduduk (KTP) dan tempat tinggal saat ini. Nantinya, petugas akan segera mendatangi alamat tersebut untuk melakukan survei.

"Setelah mengisi data, maksimal sepekan tim surveyor akan menghubungi nomor ponsel yang dikirimkan guna melakukan konfirmasi keberadaannya untuk survei DTSEN tersebut," bebernya.

Eddy pun menegaskan DTSEN sangat sentral keberadaannya bagi pemerintah dalam rangka perencanaan pembangunan Kota Pahlawan untuk tahun-tahun mendatang. Oleh sebab itu, ia pun mengimbau warga agar segera mengonfirmasi diri.

Pemkot Surabaya pun memberikan batas waktu untuk melakukan konfirmasi mandiri tersebut hingga 31 Maret 2026 mendatang. Bila warga tak kunjung melakukan konfirmasi, maka NIK yang tak terdaftar akan dinonaktifkan sementara dalam rangka penertiban.

"[Bila tidak melakukan konfirmasi] dampaknya NIK tersebut akan dinonaktifkan sementara dan tidak dapat digunakan untuk mengakses berbagai layanan publik," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah kembali mengaktifkan 106.153 kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang sebelumnya dinonaktifkan. Kebijakan ini mulai berlaku Selasa (10/2) dan diprioritaskan bagi peserta dengan penyakit berat atau katastropik agar tetap dapat mengakses layanan kesehatan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan, reaktivasi ini bersifat sementara selama tiga bulan ke depan. Dalam periode tersebut, pemerintah akan melakukan verifikasi lapangan (ground check) untuk memastikan apakah peserta masih memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan iuran.

Ground check dilakukan berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Peserta yang berada pada desil 1 hingga 5 masih berhak menerima bantuan iuran, sementara mereka yang masuk desil 6 hingga 10 dinilai sudah mampu dan diarahkan untuk membayar iuran secara mandiri.

Sebelumnya, pemerintah menghentikan kepesertaan lebih dari 11 juta peserta PBI pada awal 2026 seiring pembaruan DTSEN. Berdasarkan SK Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026, tercatat 11.085.286 peserta dinonaktifkan. Penyesuaian data ini menimbulkan berbagai persoalan, termasuk adanya warga miskin yang justru belum terdaftar, sementara sebagian peserta yang dinilai mampu masih tercatat sebagai penerima bantuan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengingatkan agar program BPJS PBI benar-benar tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa validitas data dan ketepatan penerima harus menjadi perhatian utama pemerintah agar masyarakat miskin tidak kehilangan akses layanan kesehatan.

Menurutnya, kepesertaan BPJS PBI bukan hanya soal iuran yang ditanggung negara, tetapi juga soal kualitas layanan yang manusiawi, cepat, dan berkualitas di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rumah sakit rujukan. Komisi IX DPR RI pun berkomitmen terus mengawasi pelaksanaan program tersebut.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapan pemerintah mencairkan anggaran sebesar Rp15 miliar untuk mendukung reaktivasi otomatis sementara bagi peserta terdampak.

Cara Reaktivasi BPJS PBI JKN

Bagi masyarakat yang kepesertaannya dinonaktifkan, terdapat beberapa opsi untuk mengaktifkan kembali status BPJS Kesehatan sesuai kondisi masing-masing:

1. Mengajukan Kembali sebagai Peserta PBI

Peserta yang masih tergolong miskin atau rentan miskin dapat mengajukan kembali sebagai peserta PBI. Termasuk di dalamnya mereka yang mengidap penyakit kronis, katastropik, atau dalam kondisi darurat medis.

Pengajuan dilakukan melalui mekanisme verifikasi dan validasi data oleh pemerintah daerah serta pengecekan status sosial ekonomi dalam DTSEN. Jika dinyatakan memenuhi kriteria (desil 1–5), maka kepesertaan dapat diaktifkan kembali sebagai PBI.

2. Beralih Menjadi Peserta Mandiri (PBPU)

Bagi peserta yang dinilai sudah mampu secara ekonomi, dapat beralih menjadi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri. Dalam skema ini, peserta membayar iuran sendiri sesuai kelas perawatan yang dipilih.

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Menghubungi WhatsApp Pandawa BPJS Kesehatan di nomor 0811-8165-165
2. Memilih menu Administrasi
3. Mengklik tautan yang dikirimkan dan memilih fitur Pengaktifan Kembali Status Kepesertaan
4. Mengunggah dokumen yang diminta seperti swafoto dengan KTP, Kartu Keluarga (KK), dan buku tabungan

Setelah iuran pertama dibayarkan, kepesertaan akan langsung aktif tanpa masa tunggu 14 hari

3. Beralih Menjadi Peserta Pekerja (PPU)

Peserta yang telah bekerja atau merupakan anggota keluarga pekerja dapat beralih menjadi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), di mana iuran dibayarkan oleh perusahaan.

Prosesnya meliputi:

1. Pekerja melapor ke HRD atau bagian kepegawaian perusahaan untuk didaftarkan sebagai peserta PPU beserta anggota keluarga
2. Anggota keluarga pekerja dapat didaftarkan melalui WhatsApp Pandawa dengan memilih fitur Penambahan Anggota Keluarga dan melampirkan Kartu Keluarga
3. Setelah didaftarkan dan iuran dibayarkan perusahaan, status kepesertaan akan kembali aktif

Masyarakat yang terdampak penonaktifan diimbau segera mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi BPJS Kesehatan. Pastikan data kependudukan dan status sosial ekonomi sudah sesuai agar tidak kehilangan hak atas layanan kesehatan.

Penyesuaian data tersebut membuat sebagian masyarakat tidak lagi terdaftar sebagai penerima bantuan iuran, meskipun di sisi lain terdapat warga miskin yang justru baru masuk sebagai peserta PBI BPJS Kesehatan.

Bisnis.com, CIREBON — Sejumlah warga rentan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat kehilangan akses layanan kesehatan setelah status kepesertaan PBIBPJS Kesehatan dinonaktifkan secara mendadak. Pencoretan ini terjadi menyusul pemutakhiran data sosial ekonomi nasional, yang menilai sebagian warga tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan, meski kondisi ekonomi mereka belum stabil.

Salah satunya dialami AS (41), warga Kecamatan Klangenan. Pria yang sehari-hari bekerja serabutan ini mendapati status BPJS Kesehatan PBI miliknya nonaktif saat hendak berobat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, awal Februari 2026. AS selama ini bergantung pada BPJS PBI untuk mengakses layanan kesehatan karena tidak memiliki penghasilan tetap.

“Waktu dicek di puskesmas, katanya BPJS saya sudah tidak aktif. Alasannya dianggap sudah mampu,” kata AS, Selasa (9/2/2026).

Menurut AS, pencoretan itu tidak pernah diberitahukan sebelumnya. Dia baru mengetahui statusnya berubah ketika membutuhkan layanan kesehatan. Padahal, kondisi ekonominya tidak mengalami perbaikan signifikan. Usaha kecil yang sempat dijalani beberapa tahun lalu sudah lama tutup, sementara sepeda motor yang tercatat sebagai aset masih dalam status kredit macet.

Kasus serupa tidak hanya dialami AS. Beberapa warga lain di wilayah timur dan barat Kabupaten Cirebon mengeluhkan hal yang sama. Mereka dicoret dari kepesertaan PBI karena dinilai “mampu” berdasarkan data administrasi, meski realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya. Mayoritas bekerja di sektor informal dengan pendapatan tidak menentu dan tanpa jaminan sosial lain.

Penonaktifan ini diduga berkaitan dengan pembaruan data penerima bantuan berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mulai diberlakukan pemerintah pusat. Dalam skema tersebut, kepemilikan aset seperti kendaraan bermotor, riwayat usaha, atau status kependudukan tertentu menjadi indikator penilaian kesejahteraan.

Di tingkat akar rumput, indikator tersebut kerap tidak mencerminkan kondisi ekonomi aktual. Banyak warga yang tercatat pernah memiliki usaha atau aset, tetapi kini sudah kehilangan sumber penghasilan. Data yang bersifat statis dinilai belum mampu menangkap dinamika kemiskinan yang berubah cepat akibat faktor ekonomi dan sosial.

Kondisi ini berdampak langsung pada akses layanan kesehatan. Warga yang sebelumnya terlindungi PBI harus menunda berobat atau membayar secara mandiri. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, biaya layanan kesehatan menjadi beban tambahan yang sulit dipenuhi.

Di sisi lain, fasilitas kesehatan juga berada dalam posisi dilematis. Puskesmas dan rumah sakit harus mematuhi ketentuan administrasi BPJS, meski dihadapkan pada pasien yang secara kasat mata tergolong tidak mampu. Tanpa status kepesertaan aktif, layanan tidak dapat diklaim melalui BPJS.

Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengatakan, pemerintah daerah mengakui adanya perubahan data penerima PBI dan menyebut proses pemutakhiran masih berlangsung. Warga yang merasa berhak kembali masuk PBI diarahkan untuk mengajukan usulan melalui pemerintah desa atau kelurahan setempat agar dapat diverifikasi ulang.

Proses tersebut, lanjutnya, memerlukan waktu dan kelengkapan administrasi, sementara kebutuhan layanan kesehatan bersifat mendesak. Bagi pekerja rentan, jeda waktu antara pencoretan dan reaktivasi kepesertaan berpotensi menimbulkan risiko kesehatan yang serius.

"Tanpa mekanisme pemberitahuan langsung menjadi persoalan utama. Warga tidak memiliki kesempatan mempersiapkan diri atau mengajukan keberatan sebelum statusnya dinonaktifkan. Akibatnya, mereka baru menyadari kehilangan perlindungan negara saat berada dalam kondisi sakit," ujar Imron.

Hingga kini, warga yang terdampak berharap ada solusi cepat agar kepesertaan PBI dapat diaktifkan kembali tanpa proses berbelit. Mereka menilai akses kesehatan seharusnya tidak terputus hanya karena perbedaan antara data administrasi dan realitas hidup sehari-hari.