Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut bahwa dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan izin tinggal WNA, para tersangka memperoleh keuntungan Rp145,5 miliar.

Setyo menyebut, total uang tersebut merupakan akumulasi dari rentang tahun 2022-2026. Pasalnya, setiap WNA yang hendak mengurus izin tinggal di Indonesia dimintai biaya tambahan di mana hal ini tidak sesuai dengan aturan.

"Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imipas atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, menerima uang secara langsung, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya, nominalnya adalah Rp145,5 miliar," kata Setyo saat konferensi pers, Kamis (4/6/2026).

Setyo menjelaskan, uang tersebut dibagikan ke setiap oknum di Direktorat Jenderal Imigrasi setiap akhir pekan di hari Jumat. Mantan Wakil Menteri Imipas, Silmy Karim (SK) turut terlibat dalam perkara ini yang memiliki kapasitas sebagai Dirjen Imigrasi tahun 2023-2024.

Silmy diduga menerima uang Rp100 juta setiap pekan karena diduga memerintahkan pemerasan. Para tersangka mempunyai kode tertentu untuk mengirimkan uang seperti istilah 'malaikat' untuk pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

"Kemudian kode lainnya, ada beberapa pihak kan yang dapat bagian ini, ini menggunakan istilah pembayaran konser. Jadi konser, grup band. Ada yang, misalkan vokalis dapat sekian, gitaris dapat sekian, backing vokal dapat sekian, koreografer juga tertentu," ucapnya.

Setiap kode, kata Setyo, dimaknai sebagai penentuan pengiriman nominal uang kepada pihak-pihak tertentu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha, seperti mendirikan perusahaan towing.

Menurut Setyo, pendirian usaha towing diduga dari hobi tersangka seperti kegiatan off-road. Sebab, dalam perkara ini KPK menyita 7 unit mobil, 15 unit motor, 11 unit sepeda, saldo dalam rekening bank dan rekening aset kripto, serta sejumlah mata uang asing.

"Karena ada beberapa motor, kurang lebih sekitar enam, yang disita motor roda dua itu adalah motor drill, yang mungkin digunakan untuk kepentingan off-road dan ini kami sementara menduga sebagai upaya untuk menyamarkan uang-uang yang mereka terima dan kemudian disalurkan kepada para pihak lain," jelasnya.

Setyo menambahkan bahwa peristiwa ini berdasarkan pengembangan penyidikan kasus RPTKA tahun 2025 dan hasil laporan analisis keuangan dari PPATK.

Pasalnya, laporan PPATK mengenai transaksi keuangan yang terkait dengan 35 pegawai Kementerian Imipas pada periode tahun 2019 -2025, ditemukan aliran dana pada 96 rekening bank dengan total nilai mencapai Rp366,7 miliar.

"Dari total aliran uang tersebut, hanya Rp 9,7 miliar atau sebesar 3% yang bersumber dari gaji atau tunjangan. Sementara itu, sisanya atau 97% lainnya diduga berasal dari pihak-pihak yang melakukan pengurusan-pengurusan di bidang keimigrasian," ujar Setyo.

Dalam kasus ini KPK menetapkan 8 tersangka, yakni:

1. Eks Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imipas 2023-2024 Silmy Karim (SK)

2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)

3. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS)

4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)

5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS)

6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA)

7. Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP)

8. Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah (GST)

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 4-23 Juni 2026. Penahanan terhadap tersangka JSP, GST, dan RAA dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang ACLC C1 KPK. Sementara terhadap Tersangka SK, SMG, JS, TBS, dan BGS ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi oleh sejumlah pejabat di Kementerian Hukum & HAM/ Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2022-2026 terkait pengurusan izin tinggal WNA di Indonesia. Sebab, para pejabat di kementerian tersebut meraup untuk Rp145 miliar.

Kasus ini mulai mencuat di masyarakat ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (2/6/2026) malam, di mana salah satu pihak yang terlibat adalah Wakil Menteri Imipas Silmy Karim (SK) yang sempat menghindar dari kejaran KPK dan akhirnya menyerahkan diri pada Rabu (3/6/2026) malam. Ada 18 orang yang diamankan, 8 ditetapkan tersangka dan 10 dinyatakan sebagai saksi.

Dalam konferensi pers, Kamis (4/6/2026), Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan konstruksi perkara setelah melakukan pendalaman dari para pihak.

Kasus ini merupakan hasil pengembangan dari kasus RPTKA tahun 2025 dan temuan analisis keuangan dari PPATK. Setyo mengatakan, berdasarkan laporan PPATK mengenai transaksi keuangan dari 35 pegawai Kementerian Imipas pada periode tahun 2019 sampai dengan 2025, ditemukan aliran dana pada 96 rekening bank dengan total nilai mencapai Rp366,7 miliar.

"Dari total aliran uang tersebut, hanya sebesar Rp9,7 miliar atau sekitar 3% yang bersumber dari gaji/tunjangan. Sementara Rp357 miliar atau 97% lainnya, diduga berasal dari pihak-pihak pemohon layanan pengurusan keimigrasian, seperti visa, paspor, tenaga kerja, dan izin tinggal," kata Setyo.

Pada peristiwa itu, Silmy menjabat sebagai Dirjen Imigrasi tahun 2023-2024. Dia diduga meminta jatah pengurusan izin tinggal para WNA dari Direktur Izin Tinggal, Jaya Saputra.

Jaya Saputra memberikan titah kepada Bagus Bramantyo (BGS) dan Tessar Bayu Setyaji (TBS) selaku Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal untuk menarik biaya tambahan kepada WNA. Setiap dokumen permohonan izin tinggal yang diproses ‘setiap klik ada harganya’.

"Pungutan dilakukan untuk setiap dokumen permohonan izin tinggal sementara yang diproses. Baik itu perpanjangan, alih status, pembaruan domisili, termasuk juga penambahan dependent," ucapnya.

Setyo menuturkan, modus operandi ini bersifat sistemik di mana perintah diberikan dari atasan hingga ke level staf. Sebab, Bagus dan Tessar memerintahkan Juniadi Sri Pramudi (JSP) dan Gusti Bernardiansyah (GST) selaku staf Subdit Izin Tinggal.

Gusti membuat rekening khusus untuk menampung fee dari setiap pengurusan izin tinggal yang bersumber dari biro jasa atau pihak WNA. Selama periode 2022-2026, para pihak di Dirjen Imipas/Kementerian Imipas menerima uang secara langsung (tunai/transfer) maupun melalui layering/perantara, sekurang-kurangnya mencapai Rp145,5 miliar.

"Uang tersebut, kemudian dibagikan kepada para oknum di Dirjen Imipas/Kementerian Imipas setiap pekan di hari Jumat, salah satunya saudara SK yang menerima jatah rutin sebesar Rp100 juta per minggu," ucap Setyo.

Mereka menggunakan istilah 'malaikat' sebagai kode pendistribusian uang untuk para pejabat tinggi di lingkungan Dirjen Imipas/ Kementerian Imipas.

Kode lainnya dengan menggunakan istilah pembayaran konser grup band, seperti vokalis, gitaris, backing vocal, dan koreografer yang merepresentasikan aliran uang untuk pihak-pihak tertentu.

Proses Mudah Justru Diperumit, WNA Kena 'Ketok' Harga

Setyo menguraikan, pada dasarnya pengurusan izin tinggal WNA di Indonesia telah terintegrasi dengan sistem daring. Ketika seseorang hendak bekerja di Indonesia, maka proses yang dilakukan adalah pengurusan RPTKA di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Setelah Kemenaker menerbitkan RPTKA berupa dokumen PA01, maka seseorang perlu mengurus visa kerja dan izin tinggal terbatas.

"Izin tinggal terbatas tersebut memiliki masa berlaku yang beragam, mulai dari 30 hari, 60 hari, satu tahun, dua tahun, bahkan ada yang tidak terbatas," jelas Setyo.

Menurutnya, tarif pengurusan dokumen izin tinggal telah diatur dalam PP Nomor 45 Tahun 2024 tentang jenis dan tarif atas PNBP.

Di dalam aturan tersebut telah ditentukan tarif pelayanan keimigrasian yang berlaku sehingga seharusnya tarif tersebut tidak bisa diakali, tetapi dalam praktiknya justru ditambahkan biaya lain.

Proses permohonan dilakukan melalui penjamin yang berada di Indonesia. Apabila seseorang akan bekerja di wilayah Jakarta Barat, misalnya, maka pengurusannya dilakukan di wilayah tersebut.

Seluruh proses tersebut dilakukan secara daring melalui kementerian terkait. Sementara itu, untuk tahapan yang berada di Kantor Imigrasi sesuai wilayah masing-masing, dokumen yang telah diajukan secara daring akan dikirim ke tahap berikutnya.

"Pada saat proses submit inilah diduga mulai terjadi pungutan. Jika pemohon tidak memberikan sejumlah uang, maka dokumennya tidak segera dikirim dan cenderung ditahan," tuturnya.

Setyo merincikan, setelah WNA memberikan sejumlah uang mulai dari Rp1 juta hingga Rp1,5 juta atau lebih, dokumen tersebut baru bisa dilanjutkan prosesnya ke Direktorat Izin Tinggal pada Direktorat Jenderal Imigrasi.

"Setelah sampai di tingkat pusat, dokumen tersebut baru dilakukan otorisasi atau pengesahan," sambung Setyo.

Hal serupa juga diduga terjadi di tingkat pusat. Penjamin atau pengurus yang hanya membayar sesuai tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tanpa memberikan uang tambahan disebut berisiko menghadapi keterlambatan proses, bahkan otorisasi permohonannya diduga tidak diproses.

Praktik tersebut diduga berlangsung dalam berbagai layanan keimigrasian, baik pada pengurusan izin tinggal baru maupun layanan lanjutan, seperti perpanjangan izin tinggal, alih status, perubahan domisili, hingga pengajuan izin masuk kembali (re-entry permit).

Izin masuk kembali diperlukan bagi warga negara asing yang masih memiliki izin tinggal di Indonesia, tetapi bepergian ke luar negeri dan hendak kembali masuk ke Indonesia sebelum masa izin tinggalnya berakhir.

Berbagai layanan tersebut menjadi objek pengurusan yang diduga bermasalah, meskipun seluruh proses sebenarnya telah dilakukan secara daring. Dengan sistem yang sudah terdigitalisasi, seharusnya tidak lagi terjadi kontak langsung antara penjamin atau pengurus dengan operator layanan.

Selain itu, sistem yang telah dibangun dinilai sudah cukup memadai dan semestinya dilengkapi dengan standar serta batas waktu pelayanan yang jelas.

Dalam perkara ini, KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti senilai total mencapai Rp17,5 miliar dalam berbagai jenis barang bukti, seperti 7 unit mobil, 15 unit motor, 11 unit sepeda, saldo dalam rekening bank dan rekening aset kripto, serta sejumlah mata uang asing.

Daftar Tersangka

Adapun dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka dan telah ditahan selama 20 hari, yakni:

1. Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imipas 2023-2024 Silmy Karim (SK)

2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)

3. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS)

4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)

5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS)

6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA)

7. Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP)

8. Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah (GST)

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para Tersangka untuk 20 hari pertama sejak 4 - 23 Juni 2026. Penahanan terhadap Tersangka JSP, GST, dan RAA dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang ACLC C1 KPK. Sementara terhadap Tersangka SK, SMG, JS, TBS, dan BGS ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim menyerahkan diri ke KPK setelah sejumlah pejabat imigrasi terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim lembaga antirasuah.

Kasus ini terkait dugaan korupsi pengurusan Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk tinggal di Indonesia. OTT pertama kali dilakukan pada Selasa (2/6/2026) malam di kantor Imigrasi Jakarta Barat.

Pada Rabu (3/6/2026) malam, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 17 orang diamankan diantaranya 8 PNS dan 9 pihak swasta. Terkhusus Simly, dirinya sempat dicari oleh KPK hingga akhirnya menyerahkan diri pada Rabu malam.

"Adapun saat ini tim juga masih terus melakukan pencarian terhadap saudara SK, yang merupakan Dirjen Imigrasi periode 2023-2024. Untuk itu, pada kesempatan ini KPK juga mengimbau kepada pihak-pihak terkait agar bisa kooperatif sehingga bisa membantu dalam proses penanganan perkara ini," kata Budi, sebelum Simly datang ke KPK.

Dalam kasus ini, KPK telah menyita sejumlah kendaraan roda tiga dan roda empat dari para pihak yang telah diamankan, yakni 7 mobil, 15 motor, dan 11 sepeda.

"Selain itu juga tim mengamankan logam mulia dalam bentuk emas ada sekitar ratusan gram," ucap Budi.

Profil Simly Karim

Dilansir dari akun LinkedIn Simly, dia merupakan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti pada tahun 1997.

Pada 2005-2007, Simly berhasil meraih S2 di bidang ekonomi di Universitas Indonesia. Tiga tahun kemudian, dia mengikuti program kepemimpinan di Georgetown University.

Selanjutnya pada 2012, dia mengikuti program Executive Education bidang National and International Security di Harvard Kennedy School, Harvard University, serta NATO Staff Officer Orientation Course di NATO School Oberammergau, Jerman.

Pada tahun yang sama, dia juga menyelesaikan Executive Program in Advanced Security Studies (PASS) di George C. Marshall European Center for Security Studies. Kemudian pada 2014, dia mengikuti Senior International Defense Management Course (SIDMC) di Naval Postgraduate School.

Jejak karir Simly cukup menoreh, diantaranya pada tahun 2008-2009 tergabung dalam tim nasional pengalihan aktivitas bisnis TNI. Pada tahun 2010-2011, menjabat sebagai Special Advisor BKPM.

Staf khusus presiden periode 2011-2013. Kemudian, dirinya pernah bergabung dengan Kementerian Pertahanan selama 4 tahun sejak 2009-2014 sebagai tim pengendal aktivitas bisnis TNI dan tim manajemen pertahanan Kementerian Pertahanan RI.

Tak hanya itu, dia pernah menjadi Anggota Dewan Analis Strategis Badan Intelijen Negara (BIN) tahun 2013-2015. Lalu, tahun 2014-2016 dia pernah menjabat sebagai CEO PT Pindad, 2018-2021 sebagai Presiden Komisaris PT Krakatau Nippon Steel Sinergi dan pada 2018-2023 menjadi CEO PT Krakatau Steel. Tercatat sejak tahun 2023 hingga saat ini, dia menjabat sebagai Komisioner Telkom Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, setelah lembaga antirasuah menggelar OTT dan menangkap sejumlah pejabat imigrasi dan pihak swasta. Kasus ini terkait dugaan korupsi pengurusan TKA untuk tinggal di Indonesia.

Dari pantauan Bisnis, Silmy datang ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2026) malam, pukul 22.38 WIB. Silmy datang bersama empat ajudan.

Silmy memilih tidak menjawab pertanyaan yang dilayangkan awak media sampai dirinya naik ke ruang pemeriksaan. Sempat terjadi kericuhan karena salah satu ajudan diduga menghalangi kerja awak media.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut bahwa Silmy hendak diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Dirjen Imigrasi periode 2023-2024. Keberadaannya sempat dicari oleh tim KPK, hingga akhirnya dirinya menyerahkan diri.

"Adapun saat ini tim juga masih terus melakukan pencarian terhadap saudara SK, yang merupakan Dirjen Imigrasi periode 2023-2024. Untuk itu, pada kesempatan ini KPK juga mengimbau kepada pihak-pihak terkait agar bisa kooperatif sehingga bisa membantu dalam proses penanganan perkara ini," kata Budi, Rabu (3/6/2026), sebelum Silmy datang ke KPK.

Sebagai konteks, kasus ini adalah rangkaian operasi senyap yang dilakukan oleh KPK terhadap sejumlah pejabat Imigrasi Jakarta Barat. Operasi berlangsung pada Selasa (2/6/2026).

KPK telah mengamankan 17 orang yang terdiri dari 8 orang penyelenggara negara dan PNS, serta 9 orang merupakan pihak swasta. Dari pihak penyelenggara negara, KPK telah mengamankan Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat dan Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Jawa Barat.

Budi menyebut, dua orang pihak swasta diamankan di wilayah Bali dan satu pegawai negeri diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Begitu pun sejumlah pihak lainnya yang diamankan di Jakarta.

KPK telah menyita sejumlah kendaraan roda tiga dan roda empat dari para pihak yang telah diamankan, yakni 7 mobil, 15 motor, dan 11 sepeda.

"Selain itu juga tim mengamankan logam mulia dalam bentuk emas ada sekitar ratusan gram," ucap Budi.

Budi menyampaikan bahwa konstruksi pasal yang akan disangkakan masih menunggu hasil gelar perkara (ekspos) yang dijadwalkan berlangsung hingga malam ini. Menurutnya, penyidik masih mendalami apakah perkara tersebut akan dijerat dengan dugaan pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e, suap, atau bentuk penerimaan lainnya.

"Terkait dengan konstruksi sangkaan pasalnya nanti kita tunggu karena malam ini masih akan dilakukan ekspos. Apakah nanti sangkaannya Pasal 12e pemerasan, suap, atau penerimaan lainnya, nanti kita sama-sama tunggu ya, nanti kami akan update," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 17 orang terkait dugaan kasus korupsi pengurusan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang ingin tinggal di Indonesia.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan dari 17 orang tersebut, 8 di antaranya merupakan PNS dan 9 orang pihak swasta. Para pihak swasta tersebut merupakan perantara dalam pengurusan dokumen-dokumen keimigrasian.

“Sampai dengan saat ini tim telah mengamankan 17 orang. 8 orang di antaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS, kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta,” kata Budi, Rabu (3/6/2026) malam.

Budi menyebut dua orang pihak swasta diamankan di wilayah Bali dan satu pegawai negeri diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Sejumlah pihak lainnya juga diamankan di Jakarta.

Sebagai konteks, kasus ini merupakan rangkaian operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap sejumlah pejabat imigrasi Jakarta Barat. Operasi berlangsung pada Selasa (2/6/2026).

Lebih lanjut, KPK telah menyita sejumlah kendaraan roda tiga dan roda empat dari para pihak yang diamankan, yakni 7 mobil, 15 motor, dan 11 sepeda.

“Selain itu juga tim mengamankan logam mulia dalam bentuk emas sekitar ratusan gram,” ucap Budi.

Budi mengimbau pihak-pihak terkait untuk kooperatif dan menyerahkan diri kepada KPK guna dimintai keterangan, sehingga dapat memperkaya informasi maupun bukti dalam perkara ini.

Ia menambahkan bahwa konstruksi pasal yang akan disangkakan masih menunggu hasil gelar perkara (ekspos) yang dijadwalkan berlangsung hingga malam ini.

Penyidik masih mendalami apakah perkara tersebut akan dijerat dengan dugaan pemerasan sebagaimana Pasal 12 huruf e, suap, atau bentuk penerimaan lainnya.

“Terkait konstruksi sangkaan pasalnya nanti kita tunggu karena malam ini masih akan dilakukan ekspos. Apakah nanti sangkaannya Pasal 12e pemerasan, suap, atau penerimaan lainnya, nanti kami akan update,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Imigrasi Jakarta Barat.

"Benar," kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi, Rabu (3/6/2026).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah Kepala Imigrasi Jakarta Barat. Penyelidikan tertutup itu terkait pengurusan tenaga kerja asing untuk bisa tinggal di Indonesia.

"Kalau kita ketahui untuk seorang WNA supaya bisa tinggal di Indonesia ada namanya KITAP, ya, kartu identitas tetap, ada juga yang sementara atau KITAS. Nah, dalam proses pengurusan tersebut," kata Budi kepada awak media.

Namun, dia belum dapat menjelaskan apakah pengurusan tersebut terkait pemerasan atau suap dan baru dapat dirincikan setelah pemeriksaan para pihak selesai.

Budi mengatakan, OTT tersebut dilakukan pada Selasa (2/6/2026) malam. Dia menyebut, tim juga sedang bergerak ke wilayah Bali dan Jawa Barat.

"Saat ini sedang bergerak di lapangan di wilayah Bali dan juga Jawa Barat," ucapnya.