Di Balik Bersih-Bersih BGN: Wanti-Wanti Prabowo Jaga Laju Program MBG
Presiden Prabowo mengganti pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) setelah dugaan korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terungkap.
(Bisnis.Com) 04/06/26 12:10 239751
Bisnis.com, JAKARTA – Di hadapan ribuan pengelola dapur, mitra penyedia makanan, dan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang memenuhi ruang utama Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Rabu (3/6/2026), Presiden Prabowo Subianto tidak tampil seperti biasanya.
Pidato yang semula diperkirakan menjadi ajang konsolidasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru berubah menjadi pengakuan politik yang sarat emosi. Di tengah optimisme pemerintah terhadap salah satu program unggulan terbesar dalam sejarah Indonesia, Prabowo mengungkapkan kesedihan karena harus mengambil keputusan yang menurutnya sangat berat: mengganti orang-orang yang selama ini dipercayainya untuk memimpin Badan Gizi Nasional (BGN).
Pernyataan itu muncul hanya sehari setelah pemerintah mengumumkan perombakan total pucuk pimpinan BGN dan beberapa jam sebelum Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua mantan wakil kepala lembaga tersebut sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola Program MBG.
Peristiwa itu menjadi titik balik penting dalam perjalanan program yang sejak awal digadang-gadang sebagai instrumen utama pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Program yang dirancang untuk menjangkau puluhan juta anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan tersebut kini menghadapi ujian terbesarnya: menjaga kepercayaan publik di tengah dugaan penyimpangan yang justru muncul dari lembaga pelaksana.
Prabowo dan Keputusan yang Tidak Mudah
Di hadapan para peserta acara, Prabowo mengawali pidatonya dengan pengakuan yang jarang terdengar dari seorang kepala negara.
"Saya juga sebetulnya hari ini, saat ini, sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang saya sebenarnya saya sayangi, orang yang saya percaya, orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat," kata Prabowo.
Bagi Prabowo, pergantian pimpinan BGN bukan semata keputusan administratif.
Dia menggambarkan bahwa orang-orang yang dicopot merupakan figur yang sebelumnya mendapatkan kepercayaan penuh darinya untuk menjalankan salah satu program strategis nasional.
Namun laporan demi laporan yang diterimanya membuat posisi tersebut tidak dapat dipertahankan.
Presiden Ke-8 RI itu mengaku sempat berada dalam situasi dilema sebelum akhirnya mengingat pesan ayahnya, ekonom senior Prof. Sumitro Djojohadikusumo.
"Prabowo, kalau satu saat kau dalam keadaan bingung atau keadaan ragu-ragu, ingat: berpihaklah selalu kepada rakyatmu," kenangnya.
Pesan itulah yang menurut Prabowo menjadi pegangan ketika laporan mengenai berbagai kejanggalan mulai berdatangan.
Dia mengungkapkan telah menerima informasi mengenai kekurangan, penyimpangan, hingga indikasi penyelewengan dalam pelaksanaan program MBG.
Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan memanggil sejumlah institusi pengawasan dan penegakan hukum.
"Saya panggil Kepala BPKP dan juga Kepala PPATK, dan saya panggil berapa pejabat lain," ucapnya.
Langkah itu menunjukkan bahwa evaluasi terhadap BGN tidak dilakukan secara mendadak. Di balik keputusan perombakan pimpinan, terdapat proses pengumpulan informasi dan verifikasi yang berlangsung selama beberapa waktu.
MBG sebagai Mesin Ekonomi Desa
Bagi Prabowo, persoalan di BGN tidak semata menyangkut dugaan pelanggaran hukum. Yang lebih penting adalah ancaman terhadap program yang diyakininya dapat menjadi pengungkit ekonomi nasional.
Dalam pidatonya, Presiden berulang kali menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program bantuan makanan.
Program tersebut dirancang untuk menciptakan ekosistem ekonomi baru yang melibatkan petani, peternak, nelayan, koperasi, UMKM, hingga tenaga kerja di daerah.
"Kalau dapur-dapur berhasil, kalau program-program ini berjalan dengan bener, berarti ekonomi di desa akan hidup," katanya.
Menurut Presiden, keberhasilan MBG akan menciptakan rantai pasok pangan yang lebih sehat dan memberi kepastian pasar bagi petani. Dengan adanya kebutuhan bahan baku dalam jumlah besar dan berkelanjutan, petani tidak lagi sepenuhnya bergantung pada tengkulak.
Mereka memiliki pembeli tetap yang menyerap hasil produksi secara langsung. Di berbagai negara, model serupa memang telah digunakan sebagai instrumen pembangunan.
Program makan sekolah di Brasil, misalnya, mewajibkan sebagian kebutuhan pangan dipenuhi dari petani kecil lokal. Sementara India melalui Mid-Day Meal Scheme menjadikan program makan sekolah sebagai instrumen pengurangan kemiskinan dan peningkatan partisipasi pendidikan. Indonesia mencoba mengadopsi pendekatan serupa melalui MBG.
Skalanya bahkan jauh lebih besar
Prabowo menyebut ketika program mencapai puncak implementasi, jumlah penerima manfaat dapat mencapai 83 juta hingga 85 juta orang.
"Kalau nanti program ini berjalan di puncaknya, kita bisa memberi makan 80 sekian juta, 83-85 juta," katanya.
Dengan target tersebut, Presiden memperkirakan akan terbentuk sekitar 30.000 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Efek ekonominya diperkirakan sangat besar.
"Kita bisa menghasilkan 1,5 juta pekerjaan formal dan mungkin 1,5 juta lagi pekerjaan yang nyata di ekonomi pedesaan. Tiga juta lapangan kerja," ucapnya.
Data yang disampaikan pemerintah menunjukkan bahwa hingga 2 Juni 2026, Program MBG telah beroperasi melalui 29.670 SPPG dan menjangkau 63,13 juta penerima manfaat.
Angka tersebut menempatkan MBG sebagai salah satu program sosial terbesar yang pernah dijalankan Indonesia.
DPR Menunggu Proses Hukum Berjalan
Di tengah berkembangnya berbagai informasi mengenai penggeledahan kantor BGN dan dugaan korupsi yang melibatkan pejabat lembaga tersebut, DPR memilih mengambil posisi hati-hati.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa seluruh proses harus diserahkan kepada aparat penegak hukum.
"Saya belum dengar ya soal masalah penangkapan. Saya baru dengar berita soal penggeledahan," ucapnya.
Dasco menilai aparat penegak hukum tentu memiliki pertimbangan tersendiri dalam menjalankan proses penyidikan. Oleh karena itu DPR tidak ingin mendahului proses hukum yang masih berjalan.
"Apa pun itu, kita serahkan ke APH yang tentunya memiliki pertimbangan tersendiri," kata Dasco
Meski begitu, Dasco mengingatkan bahwa DPR sebenarnya telah lebih dulu menyampaikan sejumlah catatan terkait pelaksanaan MBG.
Komisi IX DPR, menurut dia, pernah memberikan berbagai masukan kepada pemerintah mengenai evaluasi BGN.
"Masukan itu sudah diakomodasi oleh pemerintah," ujarnya.
Salah satu poin utama yang menjadi perhatian DPR adalah tata kelola lembaga. Menurut Dasco, aspek tersebut memang perlu diperbaiki agar pelaksanaan program menjadi lebih akuntabel.
"Perlunya perbaikan tata kelola di BGN," katanya.
Ketika Kejaksaan Masuk ke Jantung Program
Beberapa jam setelah perombakan pimpinan diumumkan, publik dikejutkan oleh langkah Kejaksaan Agung. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menetapkan tiga mantan petinggi BGN sebagai tersangka.
Mereka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan wakil kepala, Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung. Penyidik menyatakan telah mengantongi dua alat bukti yang cukup untuk menaikkan status ketiganya menjadi tersangka.
Kasus yang diusut berkaitan dengan dugaan korupsi tata kelola Program MBG periode 2025–2026. Selain pengadaan barang dan jasa, penyidik juga menelusuri dugaan praktik jual beli titik pembangunan SPPG.
Istana Memilih Menunggu
Di tengah derasnya arus informasi dan spekulasi publik, pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengambil sikap yang lebih tenang.
Dia meminta seluruh pihak memberikan ruang kepada aparat penegak hukum.
"Marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya," katanya.
Menurut Prasetyo, proses yang sedang berlangsung harus dilihat sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Dia menegaskan bahwa pemerintah tidak memandang kasus ini sebagai ancaman terhadap program MBG, melainkan momentum pembenahan.
"Komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola," tuturnya
Prasetyo juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap norma hukum bagi seluruh penyelenggara negara.
"Untuk terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum," imbuhnya
Pergantian yang Diharapkan Menjadi Titik Balik
Jika Istana fokus pada proses hukum, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan lebih banyak berbicara mengenai masa depan program. Sebagai Ketua Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG, Zulhas melihat pergantian pimpinan sebagai kesempatan melakukan percepatan reformasi.
"Saya kenal baik Ketua Badan dan Wakil Ketua Badan yang baru. Mereka adalah orang yang tepat," imbuhnya
Menurut Zulhas, pimpinan baru memiliki pengalaman birokrasi dan kemampuan koordinasi lintas sektor yang dibutuhkan untuk menangani program berskala nasional.
Hal itu penting karena MBG melibatkan sedikitnya 17 kementerian dan lembaga. Koordinasi lintas institusi menjadi faktor yang menentukan keberhasilan program.
Data pemerintah menunjukkan cakupan MBG kini telah menjangkau lebih dari 63 juta penerima manfaat melalui hampir 30.000 SPPG.
Skala sebesar itu membutuhkan kemampuan manajemen yang tidak sederhana. Karena itu, Zulhas optimistis kepemimpinan baru dapat memperkuat tata kelola.
"Ini bukti Presiden mendengar berbagai kritikan, protes, dan masukan publik," katanya
Menurutnya, Presiden menunjukkan respons cepat terhadap berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan program.
Nanik Deyang dan Harapan Baru BGN
Pusat perhatian berikutnya tertuju pada Nanik S. Deyang. Perempuan yang kini dipercaya memimpin BGN tersebut bukan nama asing di lingkaran pemerintahan Prabowo.
Dia dinilai memahami program MBG karena telah terlibat sejak tahap awal pengembangan. Bersama Nanik, pemerintah juga menunjuk Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala badan.
Agustina membawa pengalaman panjang di BPKP, terutama dalam pengawasan dan manajemen risiko. Sementara Trenggono memiliki pengalaman kepemimpinan militer sekaligus rekam jejak di sektor pangan.
Kombinasi ketiganya diharapkan menciptakan keseimbangan antara aspek teknis, pengawasan, dan eksekusi lapangan.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah melihat pergantian tersebut dari sudut pandang berbeda.
Menurut Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia itu, komposisi pimpinan baru menunjukkan penguatan dukungan politik terhadap BGN.
"Kalau saya melihat ini berarti secara politis lebih kuat. Karena itu kan Gerindra di belakangnya jadinya," kata Trubus
Trubus menilai kedekatan politik Nanik dengan lingkaran Presiden akan membuat posisi BGN lebih kuat dalam berkoordinasi dengan berbagai pihak.
Namun di sisi lain, dia mempertanyakan apakah pendekatan politik merupakan jawaban yang paling tepat.
"Kalau harapannya kan teknokrat yang megang itu, bukan politisi,” imbuhnya
Menurutnya, tantangan utama MBG justru berada pada aspek teknokratis dan manajerial. Program berskala nasional membutuhkan sistem yang mampu memastikan kualitas layanan tetap terjaga di seluruh daerah.
PR Besar: Hubungan Pusat dan Daerah
Trubus menilai pekerjaan rumah terbesar pimpinan baru adalah memperbaiki koordinasi pusat dan daerah. Selama ini pelaksanaan MBG masih sangat bergantung pada struktur BGN.
Padahal pemerintah daerah memiliki posisi strategis dalam pengawasan dan implementasi. Menurutnya, kepala daerah harus dilibatkan lebih aktif agar pengawasan tidak hanya bergantung pada struktur pusat.
Keterlibatan daerah juga penting untuk memastikan program sesuai dengan kebutuhan lokal.
Indonesia memiliki karakteristik wilayah yang sangat beragam. Pola distribusi pangan di Papua tentu berbeda dengan Jawa atau Sumatra. Tanpa koordinasi yang kuat, berbagai persoalan implementasi akan terus muncul.
Dari Keracunan hingga Makanan Ditolak
Selain tata kelola, Trubus menyoroti isu kualitas makanan yang selama ini menjadi sorotan publik. Sejumlah kasus keracunan makanan dan penolakan makanan oleh penerima manfaat sempat muncul di berbagai daerah.
Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program terlalu fokus pada target kuantitatif.
Padahal keberhasilan program gizi tidak hanya diukur dari jumlah porsi yang dibagikan. Kualitas nutrisi, keamanan pangan, dan tingkat penerimaan penerima manfaat sama pentingnya
Dalam berbagai program makan sekolah di dunia, aspek keamanan pangan menjadi indikator utama evaluasi. Tanpa standar mutu yang ketat, manfaat program dapat berkurang bahkan berpotensi menimbulkan risiko kesehatan.
"Persoalan-persoalan seperti keracunan, kualitas makanan, dan banyaknya makanan yang ditolak oleh posisi penerima kan itu juga menjadi isu utama," tandas Trubus.
#prabowo-program-mbg #bgn-perombakan #dugaan-korupsi-bgn #program-makan-bergizi #prabowo-pidato #dapur-mbg #ekonomi-desa-mbg #tata-kelola-bgn #kejaksaan-agung-bgn #dpr-mbg #prabowo-keputusan-berat #spp