Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 430 warisan budaya baru ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional hingga pertengahan 2026, di tengah tekanan pembangunan yang mengancam keberadaan berbagai situs bersejarah di daerah.

Penambahan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat perlindungan aset budaya yang belum seluruhnya memiliki status hukum.

Dengan tambahan itu, jumlah Cagar Budaya Peringkat Nasional kini mencapai 743 objek. Pemerintah menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi 1.750 objek pada 2026.

Objek yang ditetapkan berasal dari berbagai sumber. Selain usulan pemerintah daerah, terdapat pula koleksi Museum Nasional Indonesia dan benda budaya hasil repatriasi dari luar negeri.

Hingga Mei 2026, Tim Ahli Cagar Budaya Nasional telah menerima 876 usulan penetapan. Usulan tersebut mencakup situs arkeologi, bangunan bersejarah, prasasti, fosil manusia purba, hingga koleksi museum.

Seluruh usulan harus melalui proses kajian sebelum ditetapkan. Tim ahli menilai nilai sejarah, tingkat keaslian, keterkaitan dengan peristiwa penting, serta signifikansinya bagi perkembangan peradaban Indonesia.

Pada tahap awal, sejumlah objek strategis telah direkomendasikan, antara lain fosil Homo erectus, Situs Gua Metaduno, Masjid Agung Banten, Rante Pallawa, dan Prasasti Canggal.

Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Restu Gunawan menekankan bahwa penetapan cagar budaya menjadi dasar penguatan pelindungan sekaligus membuka peluang pengakuan global.

"Kalau situs cagar budaya memiliki nilai signifikan maka kita bisa usulkan jadi warisan budaya dunia," kata Restu.

Dia menjelaskan bahwa status cagar budaya peringkat nasional merupakan tahapan penting menuju pengakuan internasional serta memperkuat posisi Indonesia dalam proses nominasi global.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan percepatan penetapan merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga warisan budaya bangsa. Menurut dia, penambahan jumlah tersebut akan memperkuat daftar aset budaya yang tersebar di berbagai daerah.

"Penambahan yang signifikan ini akan memperkuat daftar kekayaan budaya dan aset budaya nasional yang tersebar di berbagai daerah," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Museum Bank Indonesia menghadirkan pameran temporer bertajuk In Lakon: Wayang Orang Dadi Saksi yang mengungkap bagaimana simbol budaya digunakan sebagai bagian dari strategi kolonial melalui desain uang seri wayang De Javasche Bank pada 1933–1939

Melalui pameran yang berlangsung hingga 30 Agustus 2026 itu, museum menyoroti penggunaan wayang tidak hanya sebagai elemen visual, tetapi juga sebagai medium komunikasi untuk membangun kedekatan dengan masyarakat.

Pameran tersebut menampilkan delapan nominal lengkap uang seri wayang, mulai dari 5 hingga 1.000 gulden. Koleksi tersebut dipadukan dengan hasil penelitian kuratorial yang menelusuri latar sejarah, sosial, dan budaya, sehingga setiap lembar uang hadir sebagai dokumen sejarah, bukan sekadar objek visual.

Kepala Museum Bank Indonesia Rio Wardhanu mengatakan pameran ini dirancang sebagai ruang edukasi yang menghubungkan sejarah uang dengan perkembangan budaya di Indonesia. “Pameran ini tujuannya melestarikan, mengedukasi, dan membangun sinergi lintas budaya,” ujarnya.

Salah satu temuan yang diangkat adalah peran Presiden De Javasche Bank saat itu, L.C.J. Burting Houwink, dalam kemunculan figur wayang pada mata uang. Ketertarikannya terhadap kebudayaan Nusantara serta kedekatannya dengan lingkungan Keraton Yogyakarta disebut memengaruhi pilihan desain tersebut.

“Burting Houwink memang memiliki minat terhadap kebudayaan Nusantara dan pertunjukan wayang,” kata kurator pameran Ide Nada Imandiharja.

Pameran ini tidak berhenti pada kisah ketertarikan personal. Di baliknya, terdapat konteks yang lebih luas terkait kondisi kolonial pada dekade 1930-an yang diwarnai tekanan ekonomi dan gejolak sosial.

Dalam situasi tersebut, simbol yang dekat dengan masyarakat menjadi penting. Wayang dipilih karena memiliki kedekatan budaya yang kuat dan mudah diterima publik.

“Wayang sangat dekat dengan masyarakat pada masa itu. Karena itu, kemunculannya di uang dapat menjadi daya tarik agar masyarakat mau menggunakan uang tersebut,” ujar curator pameran, Ide Nada Imandiharja.

Selain uang seri wayang, pameran juga menampilkan mata uang Hindia Belanda dan uang pendudukan Jepang. Rangkaian ini memperlihatkan bagaimana simbol budaya terus digunakan dalam desain uang sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi dengan masyarakat.

Melalui pendekatan tersebut, Museum Bank Indonesia mengajak pengunjung melihat uang sebagai lebih dari alat pembayaran. Setiap lembar menyimpan jejak bagaimana budaya digunakan untuk membangun kepercayaan dan legitimasi pada masanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah belum akan mengubah asumsi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 meski kurs saat ini masih berada di kisaran Rp 18.000 per dollar AS. Pemerintah juga tetap optimistis rupiah dapat menguat ke level Rp 17.500 per dollar AS pada tahun depan.

Purbaya mengatakan, memang pemerintah belum akan terburu-buru mengubah asumsi nilai tukar meski kurs rupiah saat ini masih berada di kisaran Rp 18.000 per dollar AS, lebih lemah dibandingkan asumsi di rentan Rp 16.800 - Rp 17.500 per dollar AS yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).

"Kalau sekarang terlalu cepat untuk mengubah asumsi rupiah-dollar. Ini masih gejolak awal, kita belum tahu titik stabilnya di mana," ujar Purbaya usai bertemu Menteri PPN/Kepala Bappenas di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Menurut Purbaya, pemerintah masih mencermati perkembangan pasar sebelum memutuskan apakah asumsi makro perlu disesuaikan dalam penyusunan RAPBN.

Ia menilai kondisi nilai tukar saat ini tidak akan berlangsung permanen dan pada akhirnya akan menemukan tingkat keseimbangan baru.

"Harusnya ada menuju kestabilan yang baru. Di situlah kita baru akan melihat seperti apa pengaruhnya ke anggaran kita," katanya.

Purbaya masih optimistis nilai tukar rupiah dapat berada di level Rp 17.500 per dollar AS pada tahun depan, Purbaya menilai peluang penguatan rupiah masih terbuka.

Menurut Menkeu, prospek tersebut bergantung pada keberhasilan pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi dan menjalankan agenda pembangunan nasional.

"Saya pikir ruang untuk penguatan terbuka lebar. Selama kita berdua (dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas), beliau merancang, saya mencoba membiayai pembangunannya, dan Bapak Presiden memberikan arah yang pas, ruang untuk tumbuh lebih cepat terbuka lebar," ujar Purbaya.

Ia menambahkan, apabila pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat sesuai target pemerintah, nilai tukar rupiah secara bertahap juga berpotensi menguat.

"Kalau itu terjadi, maka otomatis rupiahnya harusnya pelan-pelan akan menguat," katanya.

Meski demikian, Purbaya memberi sinyal asumsi makro yang telah disampaikan dalam pidato KEM-PPKF belum bersifat final. Bendahara negara ini hanya memastikan pemerintah belum akan mengubah asumsi nilai tukar dalam RAPBN 2027.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

IDXChannel– Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan peninjauan langsung ke gerai barang mewah Tiffany & Co di Mal Plaza Indonesia, Jakarta.

Kunjungan ini dilakukan guna memastikan operasional retail tersebut telah kembali berjalan normal setelah sebelumnya sempat tersandung masalah pelanggaran hukum di sektor kepabeanan.

“Yang bersangkutan telah berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Purbaya dalam keterangannya, Senin (8/6/2026).

Gerai perhiasan global tersebut diketahui sempat tersangkut kasus kepabeanan karena melakukan aktivitas impor komoditas barang yang belum dideklarasikan secara resmi, serta belum merampungkan seluruh dokumen kewajiban kepabeanan yang dipersyaratkan oleh regulasi domestik.

Menindaklanjuti pelanggaran berat tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bergerak cepat melakukan audit kepabeanan secara menyeluruh.

Hasil audit tersebut berujung pada penerbitan Surat Penetapan Pabean dengan total tagihan mencapai Rp97,49 miliar, di mana angka tersebut sudah mencakup akumulasi sanksi administratif berupa denda tunai sebesar Rp78,50 miliar.

Pihak manajemen Tiffany & Co sendiri telah mengambil sikap kooperatif dan melunasi seluruh kewajiban finansial tersebut.

Di sela-sela agenda peninjauan tersebut, Purbaya menggarisbawahi bahwa tindakan tegas yang diambil oleh jajaran Bea Cukai bukan bermaksud untuk menjatuhkan pelaku usaha, melainkan bentuk penegakan hukum demi menjaga keadilan berbisnis.

Pemerintah menempatkan asas kepatuhan, keterbukaan informasi, serta tanggung jawab hukum sebagai pilar utama dalam menjalankan roda pengawasan arus barang masuk ke Indonesia.

Penetapan sanksi yang terukur ini sengaja dijalankan demi menumbuhkan ekosistem pasar yang sehat, memberikan kepastian hukum yang setara, sekaligus menjamin keberlanjutan roda bisnis bagi seluruh investor yang taat aturan demi menopang pertumbuhan ekonomi makro.

Dia pun melayangkan nota imbauan yang kuat kepada seluruh korporasi dan pelaku usaha, baik domestik maupun multinasional, yang beroperasi di tanah air agar selalu disiplin dalam melunasi kewajiban fiskal mereka.

Purbaya mengingatkan bahwa kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku merupakan modal fundamental untuk menciptakan iklim pasar ekonomi yang transparan, sehat, serta memiliki daya saing tinggi di kancah global.

Kementerian Keuangan memastikan akan terus menggelar agenda pengawasan kepabeanan secara konsisten dan berlapis di lapangan, sembari secara paralel mengedukasi dan membangun kesadaran kolektif para pelaku industri agar senantiasa tertib hukum.

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten peralatan medis PT Itama Ranoraya Tbk. (IRRA) memutuskan untuk mengalokasikan sebagian besar laba bersih tahun buku 2025 sebagai laba ditahan guna mendukung ekspansi bisnis dan memperluas jaringan distribusi alat kesehatan di Indonesia.

Keputusan tersebut disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Jumat (5/6/2026). Perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp65,53 miliar sepanjang 2025.

Direktur Utama IRRA Heru Firdausi Syarif menjelaskan dari jumlah tersebut, sebesar Rp1 miliar dialokasikan sebagai dana cadangan, sementara sisa laba bersih senilai Rp64,53 miliar ditetapkan sebagai laba ditahan yang akan digunakan sepenuhnya sebagai modal kerja perseroan.

"Penggunaan modal kerja tersebut ditujukan untuk memperkuat likuiditas operasional, membiayai pengembangan bisnis strategis, serta mendukung agenda ekspansi perusahaan dalam beberapa tahun mendatang," ujarnya dalam keterangannya, Senin (8/6/2026)

Sejalan dengan strategi tersebut, IRRA telah menyiapkan tiga fokus utama pada 2026.

Pertama, meningkatkan kapasitas penjualan dan memperluas jaringan titik distribusi di berbagai daerah.

Kedua, memperluas kerja sama strategis dengan sektor swasta, pemerintah, serta principal baru guna memperkuat portofolio produk.

Ketiga, mendorong penjualan produk Alat Kesehatan Dalam Negeri (AKD) milik grup perusahaan sebagai bagian dari upaya substitusi impor dan pengembangan teknologi medis.

Heru menambahkan fleksibilitas organisasi menjadi faktor penting untuk merespons perubahan pasar yang berlangsung cepat.

"Kondisi industri saat ini menuntut kami untuk bergerak lebih cepat. Melalui strategi ini, manajemen ingin memastikan perseroan tidak hanya responsif terhadap peluang baru, tetapi juga memiliki pondasi operasional yang siap menghadapi kebutuhan di lapangan," katanya.

Dari sisi kinerja, IRRA mencatatkan penjualan bersih sebesar Rp1,1 triliun pada 2025 atau tumbuh 12,55% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut diikuti peningkatan laba bersih sebesar 23,03% secara tahunan menjadi Rp65,53 miliar dari Rp53,3 miliar pada 2024.

Peningkatan profitabilitas didorong oleh efisiensi operasional dan optimalisasi rantai pasok yang berkelanjutan. Net profit margin perseroan juga meningkat menjadi 5,96%, sementara total aset mencapai Rp2,43 triliun.

Segmen Diagnostik In Vitro menjadi kontributor terbesar terhadap pendapatan dengan penjualan Rp693,48 miliar. Selanjutnya, segmen Alat Kesehatan Elektromedik Steril menyumbang Rp347,94 miliar, Alat Kesehatan Non-Elektromedik Rp52,88 miliar, serta produk kesehatan penunjang lainnya sebesar Rp5,91 miliar.

Memasuki semester I/2026, manajemen menilai permintaan terhadap alat kesehatan steril dan perangkat deteksi penyakit masih menunjukkan tren pertumbuhan positif. Dengan dukungan laba ditahan yang diperkuat sebagai modal kerja, perseroan optimistis target operasional dan bisnis sepanjang tahun ini dapat tercapai sesuai rencana.

Selain menyetujui penggunaan laba, RUPST juga mengesahkan perpindahan kantor pusat perseroan ke ITS Tower Lantai 21, Jakarta Selatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung aktivitas bisnis yang semakin berkembang.

IDXChannel - Kepala Badan Pengatur (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Dony Oskaria mengatakan merger BUMN Karya yang sebelumnya ditargetkan pada pertengahan tahun ini dipastikan mundur ke kuartal IV-2026.

Dony menjelaskan, hal tersebut lantaran masih ada proses restrukturisasi yang saat ini masih dilakukan untuk beberapa perusahaan pelat merah di sektor karya. Namun, dia optimistis merger tersebut akan berhasil dilakukan pada akhir tahun ini.

"Yang tertunda itu di BUMN Karya, awalnya kan Juni ya. Kemungkinan nanti akan digeser menjadi di kuartal keempat. Karena masih banyak restrukturisasi yang harus diselesaikan," ujarnya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senin (8/6/2026).

Sebelumnya Wakil Kepala BP BUMN, Aminuddin Ma'ruf, mengatakan saat ini pihaknya masih bekerja sama dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk membahas proses holdingisasi, pembubaran, merger, hingga pembentukan BUMN, termasuk nasib perusahaan pelat merah di sektor karya.

"Memang proses merger, holdingisasi, pembubaran, hingga pembentukan BUMN itu ada di kami tepatnya (BP BUMN). Sedang kami kaji bagaimana merger kelompok BUMN Karya," ujarnya saat ditemui di Jakarta (19/11/2025).

BUMN karya yang rencananya akan dilebur yaitu PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Nindya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, atau PTPP.

Dalam skema yang disusun Kementerian BUMN, Waskita Karya akan dilebur ke Hutama Karya, Nindya Karya dan Brantas Abipraya dilebur ke Adhi Karya, lalu Wijaya Karya alias WIKA akan dilebur ke PTPP.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, MALANG—Universitas Brawijaya (UB) mempersiapkan berbagai solusi berbasis kecerdasan buatan yang dikembangkan mahasiswa untuk menjawab persoalan strategis nasional, khususnya terkait Sekolah Rakyat, bantuan sosial, dan pemetaan kemiskinan dengan menggelar.

Kepala Pusat Pengembangan Talenta Digital BPSDM Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Said Mirza Pahlevi, menyampaikan kegiatan tersebut merupakan tahapan lanjutan dari pelaksanaan AITF Batch sekaligus menjadi momentum penting untuk memastikan setiap tim mampu menghasilkan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, AITF bukan sekadar program pengembangan kemampuan teknologi, tetapi juga wadah untuk melahirkan solusi yang dapat digunakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Workshop ini merupakan workshop ketiga untuk Batch 2 AITF di Universitas Brawijaya dan menjadi workshop pertama pada tahun 2026. Kami berharap melalui program ini lahir berbagai inovasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan kecerdasan buatan,” ujarnya.

Diamenjelaskan, dalam pelaksanaan AITF tahun ini terdapat sejumlah studi kasus yang menjadi perhatian pemerintah. Salah satu yang paling penting adalah pengembangan solusi untuk mendukung implementasi program Sekolah Rakyat serta sistem bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.

Dia mengatakan, kedua use case tersebut saat ini sangat dinantikan karena memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Oleh karena itu, hasil pengembangan para peserta akan menjadi bahan evaluasi penting bagi berbagai kementerian terkait.

“Program AITF dari Komdigi maupun universitas bertujuan menjembatani lahirnya inovasi untuk pelayanan kepada masyarakat. Khusus di Universitas Brawijaya, peserta sedang menyelesaikan use case yang sangat penting terkait Sekolah Rakyat dan bantuan sosial. Kedua use case ini sangat ditunggu hasilnya,” katanya.

Mirza mengatakan hasil pekerjaan mahasiswa akan dipresentasikan dalam agenda Demo Day yang dijadwalkan berlangsung pada 29–30 Juni 2026. Kegiatan tersebut direncanakan dihadiri oleh sejumlah menteri dan pemangku kepentingan nasional. Bahkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga akan dilibatkan dalam kegiatan tersebut.

Menurutnya, Demo Day akan menjadi ajang pembuktian kualitas solusi yang dikembangkan mahasiswa selama mengikuti AITF. Oleh sebab itu, seluruh peserta didorong untuk memanfaatkan waktu yang tersisa untuk menyempurnakan sistem yang sedang dibangun.

“Acara ini cukup besar dan akan menjadi pertaruhan bagi Universitas Brawijaya untuk menunjukkan seberapa layak solusi yang dihasilkan. Hasil pekerjaan peserta nantinya akan dilihat langsung oleh para pengambil kebijakan,” ujarnya.

Dia menambahkan, solusi yang dihasilkan berpotensi menjadi fondasi awal pengembangan sistem digital untuk mendukung program Sekolah Rakyat maupun penyaluran bantuan sosial di tingkat nasional. Apabila berhasil, inovasi tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut pada program AITF berikutnya dan diperkenalkan kepada kementerian terkait sebagai solusi yang siap diimplementasikan.

Wakil Dekan Bidang Akademik FILKOM UB sekaligus Ketua Pelaksana AITF, Sabriansyah Rizqika Akbar, menegaskan bahwa workshop 3 menjadi fase krusial karena peserta mulai memasuki tahap penyempurnaan solusi menjelang Demo Day.

Dia menyebut AITF sebagai salah satu program mercusuar yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat langsung dalam penyelesaian persoalan nyata yang dihadapi pemerintah dan masyarakat.

“Melalui AITF, mahasiswa kami mendapatkan kesempatan untuk mengerjakan berbagai studi kasus yang memiliki tantangan besar. Tahun ini fokus yang sedang dikerjakan antara lain terkait Sekolah Rakyat dan pemetaan kemiskinan di Jawa Timur,” ujarnya.

Menurut Sabriansyah, capaian yang telah diperoleh peserta menunjukkan perkembangan yang positif. Selain memperoleh pengalaman teknis dalam pengembangan kecerdasan artifisial, mahasiswa juga mendapatkan wawasan langsung dari kementerian maupun instansi yang menjadi mitra program.

Dia menjelaskan, selama mengikuti AITF, mahasiswa memperoleh banyak masukan terkait kebutuhan pengguna, strategi implementasi, hingga model pengembangan teknologi yang dapat diterapkan secara nyata dalam layanan publik.

“Peserta mendapatkan banyak pencerahan dari berbagai instansi mengenai kebutuhan riil di lapangan. Hal ini menjadi pengalaman berharga karena mereka tidak hanya membangun teknologi, tetapi juga memahami bagaimana teknologi tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat,” katanya.

Untuk memastikan seluruh target dapat diselesaikan tepat waktu, panitia akan memberikan pendampingan tambahan kepada peserta. Bahkan, mahasiswa direncanakan mengikuti workshop lanjutan dengan skema karantina agar dapat lebih fokus menyelesaikan pengembangan sistem yang sedang dikerjakan.

Menurut Sabriansyah, langkah tersebut diperlukan mengingat hasil akhir proyek akan dipresentasikan langsung kepada para pemangku kepentingan nasional pada akhir Juni mendatang.

“Di Universitas Brawijaya, kegiatan AITF dikonversi menjadi 12 SKS. Karena itu kami berharap seluruh peserta dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal. Akan ada workshop tambahan dan pendampingan intensif agar solusi yang dikembangkan benar-benar siap ditampilkan pada Demo Day,” ujarnya.(K24)

Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon menegaskan tekanan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah tidak memengaruhi pelaksanaan tender proyek pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.Hingga awal Juni 2026, mayoritas paket pekerjaan tahap kedua telah selesai dilelang dan proses pengadaan berjalan sesuai jadwal.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Sutadi Sukarya, mengatakan fluktuasi kurs tidak menimbulkan gangguan berarti terhadap pelaksanaan proyek pemerintah daerah.

Menurut dia, potensi kenaikan harga material konstruksi telah diantisipasi sejak awal melalui penyesuaian Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebelum proses lelang dimulai.

“Perbaikan RAB sudah dilakukan sebelum lelang berjalan sehingga biaya overhead maupun potensi eskalasi harga sudah terakomodasi. Karena itu proses tender tetap bisa dilaksanakan tanpa kendala,” kata Sutadi, Senin (8/6/2026).

Menurut Sutadi, pemerintah daerah sempat menunda pelaksanaan tender selama sekitar lima hingga enam pekan untuk melakukan evaluasi terhadap komponen biaya proyek.

Langkah itu dilakukan sebagai upaya mengantisipasi kenaikan harga material yang saat itu dipengaruhi dinamika ekonomi global, termasuk ketidakpastian akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.

Setelah penyesuaian anggaran dilakukan, seluruh paket pekerjaan kembali diproses sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Hasilnya, proses pengadaan tidak mengalami gangguan meskipun nilai tukar rupiah bergerak melemah terhadap dolar AS.

Ia menjelaskan, sebagian besar kebutuhan material proyek konstruksi daerah berasal dari produk dalam negeri. Material seperti beton siap pakai dan aspal hotmix dipasok oleh pabrikan lokal melalui batching plant maupun Asphalt Mixing Plant (AMP).Kondisi tersebut membuat dampak perubahan kurs terhadap biaya proyek relatif terbatas.

Menurut dia, risiko fluktuasi harga material telah menjadi bagian dari perhitungan yang dilakukan produsen maupun penyedia jasa konstruksi saat menyusun penawaran.Karena itu, perubahan nilai tukar tidak secara langsung membebani kontraktor yang mengikuti tender pemerintah.

“Risiko perubahan harga material sudah diperhitungkan oleh penyedia maupun pabrikan. Jadi tidak menjadi beban tambahan yang kemudian menghambat proses tender,” ujarnya.

Sutadi juga menegaskan belum terlihat penurunan minat pelaku usaha untuk mengikuti lelang proyek pemerintah daerah. Jumlah peserta tender dinilai masih stabil dan tingkat persaingan antarpenyedia jasa tetap kompetitif.

Menurut dia, para kontraktor telah terbiasa memperhitungkan berbagai faktor yang berpotensi memengaruhi biaya pekerjaan, termasuk perubahan harga bahan bangunan dan kondisi ekonomi makro. Oleh karena itu, gejolak nilai tukar yang terjadi saat ini tidak memicu perubahan signifikan dalam partisipasi peserta lelang.

Data Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menunjukkan dari total 95 paket pekerjaan yang ditenderkan pada tahap kedua tahun ini, sebanyak 90 paket telah selesai diproses.

Sebagian besar paket pekerjaan berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dengan total 86 paket. Selain itu terdapat satu paket pekerjaan dari Dinas Pertanian dan tiga paket dari Dinas Pemuda dan Olahraga.

Sementara itu, lima paket lainnya masih berada dalam tahap masa sanggah dan pembuktian dokumen. Seluruh paket yang masih berproses tersebut merupakan pekerjaan di lingkungan Dinas PUTR.“Alhamdulillah hingga saat ini proses tender berjalan sesuai harapan dan tidak ada kendala berarti. Tinggal lima paket yang masih dalam tahap sanggah dan pembuktian,” kata Sutadi.

JAKARTA - Kepala Badan Pengatur BUMN (BP BUMN) Dony Oskaria mengatakan rencana merger BUMN Karya yang sebelumnya ditargetkan pada pertengahan tahun ini dipastikan mundur ke Kuartal IV-2026 mendatang.

Dony menjelaskan, hal tersebut lantaran masih ada proses restrukturisasi yang saat ini masih dilakukan untuk beberapa perusahaan pelat merah di sektor karya. Namun ia optimis merger tersebut akan berhasil dilakukan pada akhir tahun ini.

"Yang tertunda itu di BUMN Karya, awalnya kan Juni ya. Kemungkinan nanti akan digeser menjadi di kuartal keempat. Karena masih banyak restrukturisasi yang harus diselesaikan," ujarnya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senin (8/6/2026).

Sebelumnya Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), Aminuddin Ma'ruf mengatakan saat ini pihaknya masih bekerja sama dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk membahas proses holdingisasi, pembubaran, merger, hingga pembentukan BUMN, termasuk nasib perusahaan pelat merah di sektor karya.

"Memang proses merger, holdingisasi, pembubaran, hingga pembentukan BUMN itu ada di kami tepatnya (BP BUMN). Sedang kami kaji bagaimana merger kelompok BUMN Karya," ujarnya saat ditemui di Jakarta (19/11/2025).

BUMN karya yang rencananya akan dilebur seperti PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Nindya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, atau PTPP.

Dalam skema yang disusun Kementerian BUMN, Waskita Karya akan dilebur ke Hutama Karya, Nindya Karya dan Brantas Abipraya dilebur ke Adhi Karya, lalu Wijaya Karya alias WIKA akan dilebur ke PTPP.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan perusahaan perhiasan mewah Tiffany & Co menyanggupi untuk membayar tagihan kepabeanan senilai Rp97,49 miliar yang ditetapkan pemerintah.

Purbaya mengatakan Tiffany & Co juga telah berkomitmen mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

"Yang bersangkutan telah berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujar Purbaya dalam keterangan resmi, Senin (8/6).

Pernyataan itu disampaikan usai Purbaya mengunjungi gerai Tiffany & Co di Plaza Indonesia, Jakarta, Senin (8/6), untuk memastikan operasional toko tersebut kembali berjalan.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menemukan pelanggaran kepabeanan berupa impor barang yang belum diberitahukan dan belum diselesaikan kewajiban kepabeanannya oleh perusahaan tersebut.

Atas temuan itu, Bea Cukai melakukan audit kepabeanan dan menerbitkan Surat Penetapan Pabean sebesar Rp97,49 miliar. Nilai tersebut mencakup sanksi administratif berupa denda sebesar Rp78,50 miliar.

Purbaya menegaskan pemerintah akan terus mengedepankan prinsip kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Ia juga mengimbau seluruh pelaku usaha agar memenuhi kewajiban dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, kepatuhan merupakan fondasi penting dalam membangun ekosistem usaha yang transparan, sehat, dan berdaya saing.

"Pemerintah akan terus melaksanakan pengawasan secara konsisten, sekaligus mendorong kesadaran seluruh pelaku usaha untuk berperilaku patuh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya mengajukannya diri menjadi Justice Collaborator dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola program MBG periode 2025-2026.

Pengacara Sony, Krisna Murti mengatakan bahwa pengajuan ini dalam rangka memberikan dukungan secara kooperatif untuk mengusut tuntas kasus dalam program prioritas presiden itu.

"Bukan menghindar dari permasalahan hukum tapi kita ingin mengungkap dan kooperatif mengungkap siapa-siapa saja yg terlibat di dalam program unggulan presiden ini," ujar Krisna di Kejagung, Senin (8/6/2026).

Dia menambahkan, kliennya telah menyetor 20 nama yang diduga terlibat kepada penyidik. Namun, sejauh ini Krisna belum mengungkap puluhan nama yang dilaporkan oleh Sony.

Namun demikian, pengungkapan nama yang terlibat tak hanya berhenti dari 20 nama, sebab Sony masih mengantongi nama lain untuk diungkap ke penyidik.

"Lebih dari 20 nama itu disebutkan, cuman klien kami bilang itu baru sebagian, karena break kita dalam pemeriksaan kemarin klien kami cukup lelah," imbuhnya.

Adapun, Krisna mengemukakan bahwa dalam pemeriksaan selanjutnya Sony bakal mengungkap soal proses pengadaan terkait motor, alat IT hingga kaos kaki ke penyidik.

"Nah, yang akan lebih besar lagi di dalam pemeriksaan besok bahwa klien kami akan mengungkap bagaimana proses daripada tender seperti motor, lalu IT, kemudian tablet, lalu ada pengadaan kaos kaki dan sebagainya," pungkasnya.

Surabaya (ANTARA) - PT PAL Indonesia melakukan kerja sama pengembangan pembangkit energi berbasis maritim dengan perusahaan Rusia saat mendampingi kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ke negara tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan keterlibatan PT PAL Indonesia sebagai industri maritim nasional dapat memperkuat kerja sama bilateral, khususnya dalam pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim.

"Kunjungan ini menekankan pentingnya penguatan kerja sama dalam pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim yang terintegrasi, termasuk integrasi transportasi multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," kata Menko Agus Harimurti Yudhoyono dalam keterangannya yang diterima di Surabaya, Senin.

Sementara itu, Direktur Produksi PT PAL Indonesia Diana Rosa menjelaskan keterlibatan perusahaan dalam forum bilateral Indonesia-Rusia pada 30 Mei hingga 1 Juni 2026 tersebut menjadi langkah strategis untuk memperluas jejaring kerja sama internasional.

"Kolaborasi ini juga menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam mengikuti perkembangan teknologi global serta memperkuat daya saing industri maritim nasional," katanya.

Menurut dia, PT PAL bersama delegasi Indonesia juga mengunjungi sejumlah fasilitas galangan kapal dan kapal feri listrik di Rusia guna mempelajari perkembangan teknologi, inovasi, serta praktik terbaik dalam pengembangan transportasi.

Langkah strategis tersebut, kata dia, kemudian dipertegas melalui penandatanganan kesepakatan kerahasiaan atau Non Disclosure Agreement (NDA) antara PT PAL Indonesia dan Ak Bars Shipbuilding Corporation.

Ia menambahkan, kesepakatan kedua perusahaan mencakup pertukaran informasi atau dokumen terkait potensi kerja sama, baik untuk kapal-kapal komersial maupun kapal-kapal tujuan khusus atau special purpose.

Tak hanya itu, lanjutnya, PT PAL selalu terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai mitra internasional guna mendukung pengembangan industri maritim yang berkelanjutan secara global.

"Partisipasi dalam forum ini menjadi bukti kesiapan perusahaan dalam mengadopsi perkembangan teknologi global serta memperkuat peran strategis PT PAL dalam ekosistem industri perkapalan nasional," ujar dia.

Pewarta: Indra Setiawan/Naufal Ammar Imaduddin
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026